laporan pelaksanaan good corporate governance ( gcg ... · pdf filedalam rangka meningkatkan...

PT Bank Ina Perdana Tbk Hal 1 / 45

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ( GCG )

Tahun 2014 PT Bank Ina Perdana Tbk

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana ketentuan di dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang pelaksanaanya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga PT Bank Ina Perdana Tbk dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

PT Bank Ina Perdana Tbk dalam melaksanakan GCG senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam up dating Pedoman GCG yaitu Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pada bulan September 2014 Pedoman ini diaddendum melalui penerbitan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal : Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko ( Risk Based Bank Rating/RBBR). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014


1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

4. penanganan benturan kepentingan;

5. penerapan fungsi kepatuhan;

6. penerapan fungsi audit intern;

7. penerapan fungsi audit ekstern;

8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

9. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);

10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan

11. rencana strategis Bank.

Uraian singkat dari prinsip dalam pelaksanaan GCG pada PT Bank Ina Perdana Tbk, adalah sebagai berikut :

1.1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.2. Akuntabilitas ( Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

1.3. Tanggung Jawab (Responsbility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.



1.4. Independensi(Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

1.5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PT Bank Ina Perdana Tbk telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2014 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dan telah menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/013/0115 tanggal 29 Januari 2015 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II/2014, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai dengan Profil Risiko dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014 PT Bank Ina Perdana Tbk yang disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2014.

- 000-



BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISAR IS

2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas oleh Otoritas Jasa Keuangan per Surat No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Dewan Komisaris Bank Ina adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Regulator sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

2.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

2.1.2. 67 % (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (confict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders.

2.1.3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

− Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Regulator melalui Surat No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.

Nama

Jabatan

Birawa Natapradja

Komisaris Utama Independen

Hari Sugiharto

Komisaris Independen

Winadewi Hanantha

Komisaris



− Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Regulator melalui Surat No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.

− Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Regulator melalui Surat No.14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.

2.1.4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan Lain.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Regulator, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1.5. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

2.1.6. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

2.1.7. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:

a. Tidak memiliki kredit macet;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.



Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan data sebagai berikut :

2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.2.1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

2.2.2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

2.2.4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.

2.2.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :

a. Pengaturan etika kerja;

b. Waktu kerja; dan

c. Pengaturan rapat.

No. Nama Jumlah Rapat

Tidak Hadir

% Hadir

1 Birawa Natapradja 5 0 100%

2 Hari Sugiharto 5 0 100%

3 Winadewi Hanantha 5 0 100%



Sebagaimana kami sampaikan dalam Bab I (Pendahuluan) bahwa pada bulan September 2014, Pedoman ini diaddendum dengan menerbitkan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014 dimana addendum tersebut adalah sebagai berikut :

a). Setiap penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi sebagaimana berjalan saat ini telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

b). Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut wajib disampaikan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c). Sistem dan prosedur pemilihan, pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance yang berlaku.

2.2.6. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I/2014 telah disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/002/0814 tanggal 28 Agustus 2014, sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2014 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/001/0215 tanggal 27 Februari 2015.

2.2.7. Pengarahan Dewan Komisaris

Pada tanggal 22 November 2014 bertempat di Millenium Hotel, diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Thema “Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru, Core Business Baru dan Harapan Baru” dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja. Dalam Acara Raker ini, Bp. Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama Independen (Komut) mewakili Dewan Komisaris menyampaikan beberapa hal, bahwa dengan adanya investor baru tentunya berimplikasi pada munculnya Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru dan adanya perubahan-perubahan dalam strategi dan kebijakan perusahaan. Komut berpesan bahwa untuk dapat menghadapi tantangan baru tersebut, maka setiap karyawan perlu membekali diri dengan semangat bekerja keras mengikuti budaya kerja investor baru. Diharapkan seluruh karyawan dapat bekerja lebih baik dan efisien sehingga dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Komut menekankan perlunya dibangun komunikasi yang lebih baik, keterbukaan dan kerjasama dalam bekerja.

2.2.8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen dan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen.



Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

i. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan ”Komite Audit” tertanggal 29 Juni 2012, dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki pengalaman di bidang perbankan. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.

Sehubungan Bank Ina telah menjadi perusahan “Go Public” untuk itu wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012, maka pada awal bulan Februari 2014 Bank menerbitkan Piagam Komite Audit yang menjabarkan tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit. Dalam piagam tersebut dituangkan pula persyaratan untuk dapat menjadi Anggota Komite Audit. Terkait dengan ketentuan di atas, Keanggotaan Komite Audit disusun ulang dengan tidak lagi melibatkan pihak/anggota non independen. Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan ”Komite Audit”, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Komite Audit

Posisi Nama Jabatan

Ketua Birawa Natapradja Komisaris Utama Independen

Anggota 1. Dr. Timotius

2. Edy Sukarno

3. Hari Sugiharto

Pihak Independen

Pihak Independen

Komisaris Independen



Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap track record masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5) Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2014 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali diikuti oleh :

Nama Jumlah Rapat Tidak Hadir % Hadir

Birawa Natapradja 4 0 100%

Dr. Timotius 4 0 100%

Edy Sukarno 4 0 100%

Hari Sugiharto 4 0 100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

1). Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.



2). Pembahasan Hasil Audit KAP

Agenda rapat pada tanggal 3 Maret 2014 adalah pembahasan hasil audit oleh KAP Muliamin, Sesi, Suryanto & Lianny untuk tahun buku 31 Desember 2013. Berdasarkan evaluasi dan penilaian atas pekerjaan KAP maka Komite menilai KAP cukup memiliki kompetensi dalam bidangnya.

3). Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

Dari hasil pembahasan atas pelaksanaan audit, Komite Audit membuat rekomendasi antara lain : Auditee diharuskan membuat laporan kepada SKAI atas setiap tindak lanjut yang telah dilakukan dangan ketentuan jangka waktu tindak lanjut maksimal 1 bulan; Auditee agar melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Kantor Pusat atas temuan yang terjadi di cabang; dan secara rutin Kantor cabang agar melakukan review CIF Ganda bekerja sama dengan bagian APU dan PPT Kantor Pusat.

4). Pembahasan Hasil Temuan Audit Periode April – Juni 2014

Agar dipastikan tidak ada terjadi pelanggaran BMPK mengingat exposure kredit yang cukup tinggi di Kantor Cabang Solo; dan terhadap Rekening-rekening pasif di seluruh kantor harus dikontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan.

5). Pembahasan Hasil Temuan Audit Periode Juli – September 2014

Saran Komite : Pengendalian intern perlu ditingkatkan; Perlu adanya pembinaan untuk seluruh kepala operasional untuk diberikan pengarahan dan peningkatan kepedulian atas tugas dan tanggung jawabnya: dan Pengaduan nasabah agar didokumentasikan dengan baik.

ii. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/013/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan ”Komite Pemantau Risiko” tertanggal 29 Juni 2012 dimana dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap track record masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan :

1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Posisi Nama Jabatan

Ketua Hari Sugiharto Komisaris Independen

Anggota 1. Dr. Timotius

2. Edy Sukarno

3. Birawa Natapradja

4. Winadewi Hanantha

Pihak Independen

Pihak Independen


Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali diikuti oleh :


Hari Sugiharto 4 0 100%

Dr. Timotius 4 0 100%

Edy Sukarno 4 0 100%

Birawa Natapradja 4 0 100%

Winadewi Hanantha 4 1 75%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya

1). Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.



2). Hasil pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank.

Profil risiko Komposit Bank dinilai dalam Peringkat 2 atau ”Low to Moderate” dengan peringkat risiko inheren ”Low to Moderate” dan peringkat kualitas manajemen risiko ”Satisfactory”. Risiko-risiko yang menjadi fokus perhatian yaitu :

− Risiko kredit masih terkendali dengan NPL yang rendah dan selama tahun 2014 tidak terjadi pengambilalihan AYDA namun perlu perbaikan dan prosedur kerja aktivitas kredit sehingga tidak menimbulkan risiko lain seperti risiko operasional dan risiko hukum.

− Risiko strategis membaik dengan keberhasilan Bank melaksanakan IPO sehingga menguatkan struktur permodalan Bank.

− Risiko likuiditas sampai saat ini masih terkendali seiring dengan meningkatnya reputasi Bank yang ditunjukkan dengan stabilnya harga saham Bank di pasar modal.

3). Komite telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi anti fraud. Terkait dengan hal ini Komite merekomendasikan agar efektivitas kontrol di seluruh kantor harus ditingkatkan dan supervisor harus memastikan validitas dan kebenaran suatu transaksi.

4). Komite merekomendasikan perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelaksanaan training mengenai pemahaman SOP Operasional Bank, APU&PPT dan ketentuan yang berlaku lainnya.

5). Komite juga merekomendasikan agar SKMR dan SKAI meningkatkan perannya sehingga pelaksanaan proses manajemen risiko di seluruh cabang dan unit-unit kerja kantor pusat dapat berjalan dengan baik.

iii. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/012/0612 tertanggal 29 Juni 2012 Tentang Penunjukan Keanggotaan ”Komite Remunerasi dan Nominasi”.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman yaitu Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pada bulan September 2014 Pedoman ini diaddendum melalui penerbitan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai yang diwakili oleh Head of Human Resources dan merupakan Pejabat Eksekutif Bank.



Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;

2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

5) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

6) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Posisi Nama Jabatan

Ketua Hari Sugiharto Komisaris Independen

Anggota 1. Birawa Natapradja

2. Winadewi Hanantha

3. Wenijati


Komisaris

Kepala Unit Kerja HRD



Sepanjang tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali diikuti oleh :


Hari Sugiharto 7 0 100

Birawa Natapradja 7 0 100

Winadewi Hanantha 7 2 71

Wenijati 7 0 100

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya

1). Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Sepanjang tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

2). Komite mengusulkan penetapan kebijakan remunerasi yang lebih baik dan berlaku untuk jangka waktu panjang (pembakuan), dengan pokok bahasan : Sistim dan Komponen Take Home Pay; Fasilitas Penunjang; Pemberian penghargaan/ apresiasi/ bonus berkaitan dengan kinerja perseroan; danPemberian imbal jasa purna tugas.

3). Komite mengusulkan Rumusan Penyesuaian gaji karyawan 2014 dengan memperhitungkan upah sundulan dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR); Hasil penilaian kinerja/Perfomance Appraisal (PA); dan Standar Upah Bank Sekelas.

4). Komite menetapkan pemberian insentif kepada karyawan antara lain berdasarkan Performance Appraisal tahun 2013 disamping pertimbangan lainnya yaitu prestasi-prestasi khusus yang telah dicapai.

5). Pemberian gaji ke-14 (tunjangan akhir tahun) bagi karyawan dan management, ditetapkan diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Natal dengan pertimbangan disamakan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya yang diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul fitri.

6). Menyampaikan rekomendasi kepada RUPS dalam menetapkan gaji atau tunjangan kepada Anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan kepada Anggota Komisaris Perseroan.



2.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi dapat dilihat antara lain :

2.3.1. Memperhatikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 dan Peraturan No. IX.I.5 tanggal 7 Desember 2012, yang mengatur tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2014 diputuskan untuk merubah Susunan Keanggotaan Komite Audit. Perubahan tersebut dituangkan pada Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/003/0214 tertanggal 5 Februari 2014 Tentang Penunjukan Keanggotaan ”Komite Audit”,

2.3.2. Dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2014, dibahas mengenai Kinerja Bisnis Perseroan Triwulan I/2014.

Gambaran umum kinerja bisnis perseroan menunjukkan bahwa perseroan mampu mencapai target budget secara baik. Perseroan juga mengalami pertumbuhan bisnis yang cukup baik yang dibarengi dengan adanya perbaikan kualitas aktiva produktif. Untuk sejumlah pos tertentu terutama dana pihak ketiga perlu dilakukan upaya yang lebih optimal khususnya DPK di luar Group, disamping untuk perbaikan tingkat likuiditas yang lebih aman juga untuk lebih meningkatkan ruang yang lebih luas dalam upaya pemberian kredit yang lebih agresif dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Langkah dimaksud akan mendorong tingkat optimalisasi pencapaian profitabilitas yang merupakan salah satu pilar penting dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Manajemen perlu mencermati dan memperhatikan situasi kondisi market dana pihak ketiga yang masih ketat karena kondisi ekonomi makro yang belum kondusif, yang akan membawa kecenderungan Bank-bank untuk menaikkan suku bunga dana pihak ketiga yang tentunya akan berdampak pada kecenderungan Bank untuk menaikkan suku bunga kredit sehingga memiliki impact terhadap kecenderungan kenaikan NPL.

2.3.3. Dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Selasa 23 September 2014, Dewan Komisaris membicarakan tertundanya pembayaran salah satu Debitur inti yang dapat berpotensi meningkatkan rasio NPL Bank. Untuk itu Manajemen perlu secepatnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah meningkatnya rasio NPL, sehingga tidak mempengaruhi pencapaian Laba dan Kinerja Bank.

2.3.4. Dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Selasa 3 November 2014, Dewan Komisaris meminta Manajemen untuk segera menyelesaikan penyusunan RBB 2015-2017 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



RBB harus disusun secara realistis dengan tingkat kemampuan pencapaian secara optimal juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro/nasional serta mengadopsi rencana-rencana yang bersifat strategis sesuai keinginan dan komitmen Pemegang Saham Baru, seperti rencana penambahan modal, relokasi kantor, perluasan target pasar dan rencana pengembangan infrastruktur lainnya.

Sehubungan sedang berlangsungnya pemeriksaan oleh Pengawas OJK, dalam rapat tersebut diminta juga agar Manajemen senantiasa memberikan pelayanan dengan penyediaan secepatnya data yang diminta oleh Pengawas.

2.3.5. Agenda Rapat 20 November 2014 adalah Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017.

- 000 -



BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Susunan Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank bahwa Susunan Direksi Bank Ina adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi

Nama Jabatan

Edy Kuntardjo Direktur Utama

Wardoyo Direktur Kepatuhan

Kiung Hui Ngo Direktur Operasional

3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

3.1.1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

3.1.2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.1.3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

− Edy Kuntardjo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Utama melalui Surat Bank Indonesia No. 13/90/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2011 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.

− Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat Bank Indonesia No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.



− Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat Bank Indonesia No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Direktur Bank.

3.1.4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.

3.1.5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.

3.1.6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

3.1.7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

3.1.8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.

c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.



3.1.9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

a. Tidak memiliki kredit macet;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3.1.10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :

a. Pengaturan etika kerja;

b. Waktu kerja; dan

c. Pengaturan rapat.

Pada bulan September 2014 Pedoman ini diaddendum dengan menerbitkan MEMO/SYS/009/0914 tanggal 24 September 2014.

3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

3.2.1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi atas tahun buku 2013 dilakukan pada saat RUPS tanggal 5 Mei 2014 serta dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 yang diterbitkan oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn.

3.2.2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ( Reff MEMO/DIR/003/0413 tertanggal 03 April 2013 Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit). Dalam acara Raker tanggal 22 November 2014 Dirut meminta agar seluruh unit kerja senantiasa melakukan dan memonitor penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun audit eksternal.

3.2.4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :



a. Dalam setiap acara Pelatihan APU-PPT yang diselenggarakan oleh internal Bank, Direktur Kepatuhan senantiasa menyempatkan diri untuk hadir pada acara tersebut. Direktur Kepatuhan memberi arahan dan motivasi kepada karyawan baru, agar bekerja dengan baik, senantiasa berupaya untuk mengembangkan diri dan selalu menjunjung kode etik dan kejujuran.

b. Pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 bertempat di Mercure Hotel, Ancol ─ Jakarta diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Thema “Commit To Sustaining & Strong Growth” dihadiri oleh seluruh Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM khususnya bagi Pejabat Bank, maka dalam acara Raker ini diselenggarakan juga training “Leadership Philosophy”. Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) menyampaikan beberapa arahan penting dalam Raker tersebut, antara lain sebagai berikut :

a) Seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat, antara lain : kemampuan intelektual; determinasi; integritas; kejujuran dan inisiatif.

b) Setiap insan organisasi yang ada pada Bank Ina harus memiliki semangat dan pandangan yang sama bahwa “Tidak ada kepentingan pribadi (Conflict of Interest), semua untuk kepentingan organisasi”.

c) Para Pimpinan Cabang/Capem harus menjadi pimpinan yang baik, dapat memberi arahan dan pembinaan kepada bawahan. Pimpinan harus bisa menjadi contoh yang baik (role model) dan harus punya kualitas memimpin. Pimpinan Cabang harus menjaga kualitas pelayanan dan keamanan kantor masing-masing.

c. Perayaan ulang tahun Bank Ina yang ke 23 dilaksanakan di Pulau Bali dikemas dalam bentuk acara gathering. Acara ini berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Juni 2014 diikuti sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) karyawan dari seluruh kantor Bank, berkumpul di satu tempat dan dapat bertatap muka secara langsung sehingga kebersamaan/kekompakan seluruh karyawan serta rasa saling memiliki (sense of belonging) terhadap Bank semakin meningkat, mendorong terwujudnya sikap saling menjaga dan memelihara semua asset Bank baik yang bernilai material maupun non material (Reputasi, Good Will).

d. Pada hari Jum’at tanggal 21 November 2014 bertempat di Gedung BEJ, diselenggarakan Public Expose dengan Thema “Mempertahankan Kinerja Bank Sehat Di Tengah Perlambatan Ekonomi Nasional”.

Agenda Presentasi dalam Public Expose :

a) Sekilas Tinjauan Makro Ekonomi:

- Ketidakpastian Perekonomian Indonesia

- Kinerja Perbankan Nasional



b) Profile Perusahaan

- Visi & Misi Perseroan

- Sejarah Perseroan

- Dewan Komisari dan Direksi

- Penghargan Yang diterima

- Jaringan Usaha

- Kegiatan Usaha

- Sustainable & Quality Growth

- Strategi Pengembangan Bisnis

c) Kinerja Keuangan Bank Ina Perdana Per 30 September 2014

- Fokus Memelihara Kualitas Kredit

- Kualitas Portfolio Kredit

- Pendanaan Berbasis Kepercayan Dan Loyalitas

e. Pada hari yang sama diselenggarakan juga ‘Risk Management Certification Refreshment Program” yang diikuti oleh Komisaris, Direksi serta seluruh Group Head dan Kepala Unit Kerja, dilaksanakan di Hotel Millenium, Jl KH Wahid Hasyim Kelurahan Kampung Bali Tanah Abang – Jakarta Pusat. Adapun acara ini merupakan Pelatihan/Refreshment Risk Management yang diselenggarakan oleh Bank Ina bekerjasama dengan LSPP.

f. Pada tanggal 22 November 2014 bertempat di Millenium Hotel, Jl KH Wahid Hasyim Kelurahan Kampung Bali Tanah Abang – Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Thema “Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru, Core Business Baru dan Harapan Baru”. dihadiri oleh semua Pimpinan Cabang dan Capem serta Pimpinan Unit Kerja.

Dalam Acara Raker ini, Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) memberi pengarahan kepada Peserta Raker untuk secara bersama-sama mendukung kebijakan pemegang saham baru, mempersiapkan diri menerima perubahan dan tantangan baru dan tetap dapat menjaga semangat dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu Dirut berpesan agar ego sektoral harus dihilangkan. Dalam kesempatan ini Dirut meminta agar kedepannya pelaksanaan monitoring kredit lebih ditingkatkan; untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud, untuk itu maka aspek internal control dalam setiap transaksi agar ditingkatkan; penerapan Good Coorporate Governance (GCG) lebih ditingkatkan mengingat bahwa sebagai Perusahaan Publik harus lebih transparan dalam melaporkan pengelolaan perusahaan; serta seluruh unit kerja senantiasa melakukan dan memonitor penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun audit eksternal.



3.2.5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Direksi telah membentuk:

i. Satuan Kerja Audit Intern;

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SKAI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia.

iii. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (compliance unit) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;

2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.



iv. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan risk appetite dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Satuan Kerja dan Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk :

i. Komite Kredit;

ii. Komite Kebijakan Kredit;

iii. ALCO;

iv. Komite IT Steering;

v. Komite Strategi Planning & Budgeting;

vi. Komite Sumber Daya Manusia.

Selama periode laporan tahun 2014 telah diadakan 14 (empat belas) kali rapat Dewan Direksi, yang diikuti oleh :

No Nama Jabatan Jumlah Rapat

Tidak Hadir

% Hadir

1 Edy Kuntardjo Direktur Utama 14 0 100

2 Wardoyo Direktur Kepatuhan 14 0 100

4 Kiung Hui Ngo Direktur Operasional 14 0 100

.

- 000 –

.



BAB IV

ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAN GCG

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG, diuraikan sebagai berikut :

4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana kami sampaikan dalam Laporan sebelumnya bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Semester II / 2013 (Juli s/d Desember 2013), Perseroan telah melaksanakan Initial Public Offering (IPO) dengan mendasarkan pada laporan keuangan Juni 2013. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditegaskan dalam surat bernomor S-484/D.04/2013 tertanggal 31 Desember 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Adapun Pelaksanaan Pencatatan PT. Bank Ina Perdana Tbk di Bursa, diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 bertempat di Main Hall PT. Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai GF Jl. Jend. Sudirman Kav, 52 – 53. Jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) lembar saham biasa dimana nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus rupiah) per lembar dengan harga penawaran Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah) per lembar saham. Nilai Emisi yang diperoleh pada saat Listing sebesar Rp. 124.800.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah). Setelah dikurangi biaya emisi saham, hasil penjualan bersih sebesar Rp. 117.492.210.501 (seratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah) dibukukan Bank sebagai Modal Disetor sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dan Agio Saham sebesar Rp. 65.492.210.501,- (enam puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah). Dengan adanya penambahan ini, Modal Disetor Bank menjadi sebesar Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah) dimana sebelumnya Modal Disetor Bank sebesar Rp. 158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan milyar rupiah).

Seiring PT Bank Ina Perdana Tbk telah tercatat di Bursa. Pada tahun 2014 terjadi beberapa kali transaksi penjualan saham oleh Pemegang Saham Pendiri, sehingga Komposisi Kepemilikan Bank mengalami perubahan, antara lain pada bulan Februari dan Maret 2014 PT Kharisma Prima Karya menjual sebagian saham yang dimilikinya kepada OCBC Securities Pte Ltd-Client A/C; dan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2014, PT Kharisma Prima Karya dan PT Aji Lebur Seketi, telah menjual seluruh saham yang dimilikinya, dengan demikian Bp. Hadi Surya yang sebelumnya merupakan salah satu Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) sekarang ini tidak lagi sebagai PSPT Bank Ina, dan untuk Bp. Oki Widjaja masih tercatat sebagai PSPT Bank meskipun komposisi kepemilikan sahamnya hanya 4%. Sedangkan PT Philadel Terra Lestari sedang dalam proses pengajuan menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan PSPT Bp. Pieter Tanuri.



Setiap Perubahan Komposisi Kepemilikan yang terjadi, telah dilaporkan kepada OJK, terakhir melalui surat No.OJK/DIR/080/1012 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank.

Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2014 sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) dari Biro Administrasi Efek (BAE) adalah sebagai berikut :

No Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar

Nominal %

1

Oki Widjaja

84.030.000

Rp.8.403.000.000

4,00%

2 OCBC Securities Pte Ltd-Client A/C

790.000.000 Rp.79.000.000.000 37,62%

3 PT Philadel Terra Lestari 420.000.000 Rp.42.000.000.000 20,00% 4

Masyarakat dalam penitipan kolektif PT KSEI

520.000.000

Rp52.000.000.000

38.38%

Total

2.100.000.000

Rp210.000.000.000

100,00%

Di dalam komposisi Pemegang Saham Masyarakat di atas, sebagian dimiliki oleh Karyawan Bank Ina melalui Program Employee Stock Allocation (ESA).

Sepanjang tahun 2014, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Bank Ina, bank lain maupun LKBB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Kepemilikan Saham (%) Nama Jabatan

Bank Ina

Bank Lain

LKBB*) Perusahaan

Birawa Natapradja Komisaris Utama Independen 0% 0% 0% 0%

Hari Sugiarto Komisaris Independen 0% 0% 0% 0%

Winadewi H Komisaris 0% 0% 0% 0%

Edy Kuntardjo Direktur Utama 0% 0% 0% 0%

Wardoyo Direktur Kepatuhan 0% 0% 0% 0%

Kiung Hui Ngo Direktur Kepatuhan 0% 0% 0% 0%

Catatan : *) LKBB = Lembaga Keuangan Bukan Bank



4.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

4.3. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2014, disajikan sebagai berikut :

Catatan : *) Diterima secara tunai

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

orang Jutaan Rp orang Jutaan Rp

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) *)

3 1.162 3 2.737

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)

- - - -

Total 3 1.162 3 2.737



4.4. Share Option

Di dalam komposisi Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2014, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Ina. Adapun kepemilikan saham ini melalui Program Employee Stock Allocation (ESA) dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli Saham Bank Ina pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan Program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (sense of belonging); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja dan kinerja sehingga going concern kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik yang dapat dinikmati oleh stake holders Perseroan.

Dalam tahun 2014, tidak ada share option bagi Komisaris dan Direksi.

4.5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

• Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 22,22 x

• Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,56 x

• Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,20 x

• Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,50 x

Jumlah Opsi

Keterangan /Nama

Jumlah Saham yang

dimiliki (lembar saham)

yang diberikan (lembar saham)

yang telah dieksekusi (lembar saham)

Harga Opsi

(Rupiah)

Jangka Waktu

Komisaris Semua 0 0 0 N.A N.A

Direksi Semua 0 0 0 N.A N.A

Pejabat Eksekutif Semua

97.500 37.500 0 240/lbr Lock Up 1 tahun

Total 0 0 0 N.A N.A



4.6. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Prinsip Know Your Employee (KYE) yang telah diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya fraud telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi filter terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian. Dalam tahun 2014 ada terjadi Penyimpangan Internal namun nilainya tidak significant dan berkat deteksi dini yang telah dilakukan oleh Bank, penyimpangan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kerugian secara material dan kerugian yang terjadi dapat diperoleh kembali.

Fraud yang terjadi dilakukan oleh 2 (dua) orang staff karyawan, masing-masing dengan modus :

1. Kecurangan dalam aktivitas transaksi pembelian barang.

2. Penggunaan informasi palsu untuk mendapatkan fasilitas pinjaman

Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Anggota Dewan Komisaris dan

Anggota Direksi Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Internal Fraud dalam 1

tahun

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Total Fraud 0 0 0 2 0 0

Telah diselesaikan 0 0 0 2 0 0

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

0 0 0 0 0 0

Belum diupayakan penyelesaiannya

0 0 0 0 0 0

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

0 0 0 0 0 0



4.7. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2014 tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank

Sebagaimana kami sampaikan dalam laporan periode yang lalu bahwa ada Permasalahan Hukum dengan PPA yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Untuk memitigasi risikonya maka pada akhir bulan Desember 2012, Bank telah mencadangkan dana sebesar Rp. 1.419.039.389,-. yakni 100% (seratus persen) dari perkiraan tagihan PPA. Sepanjang tahun 2014 tidak ada penagihan dari Pihak PPA, namun demikian Bank masih tetap membukukan dana tersebut di atas dalam bentuk cadangan, sebagai langkah antisipasi bilamana kesepakatan dengan PPA dapat tercapai pada tahun 2015. Dengan adanya cadangan ini maka risiko dari tagihan PPA telah dapat dicover sepenuhnya.

4.8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pengurus Bank terdiri dari :

a. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang ) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.

b. Direksi Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Dengan adanya keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan check and balance sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (conflict of interest). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun suatu ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara Training Strategi anti Fraud setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi Anti Fraud” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”.

Jumlah Permasalahan Hukum

Perdata Pidana

Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 0 0

Dalam proses penyelesaian 0 0

Total 0 0



Dalam upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dalam kegiatan Penjualan Asset Bank berupa 14 (empat belas) mobil inventaris yang sudah berumur di atas 4 (empat) tahun dan rata-rata mayoritas nilai bukunya sudah habis, maka Direksi menerbitkan Surat Keputusan No. SK/DIR/014/1014 tertanggal 29 Oktober 2014, Perihal Penunjukan Panitia yang Menangani Penjualan Asset Perusahaan Berupa Kendaraan Bermotor. Panitia Lelang yang ditunjuk dapat bekerja sesuai amanat dari Direksi, dan dapat melaksanakan Kegiatan Penjualan Asset tersebut sebagaimana yang diharapkan.

Sepanjang tahun 2014, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi

(jutaan Rupiah)

Keterangan *)

1 - - - - -

2 - - - - -

Catatan : *) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

4.9. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Sepanjang tahun 2014 tidak ada buy back shares dan sampai sejauh ini Bank ini belum pernah menerbitkan Obligasi.

4.10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2014 secara total disajikan sebagai berikut :

Jumlah No. Penyediaan Dana

Debitur Nominal (Jutaan Rp)

1 Pihak Terkait 13 51.389

2 Debitur Inti 15 337.260



4.11. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

4.11.1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Bank telah memiliki Corporate Plan yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut :

a) Strategi Perusahaan

• Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 1.

• Melakukan pembenahan infrastruktur, terutama terkait dengan kecukupan SDM berkualitas, penerapan manajemen resiko dan prosedur operasional.

• Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada cost of fund yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.

• Meningkatkan integritas, kapasitas dan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan dan seminar, baik yang bersifat hard skill maupun soft skill.

b) Kebijakan dan strategi manajemen

• Perspektif keuangan

− Pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dengan cost of fund ideal.

− Pencapaian rasio rentabilitas sesuai indikator tingkat kesehatan pada peringkat PK-2 (Sehat).

− Memelihara kualitas aktiva produktif pada rasio rendah di bawah 2 %.

− Menjaga kecukupan pemenuhan (CAR) pada rasio 12 % - 14 %.

• Perspektif Pelanggan

− Pertumbuhan kredit komersial produktif dengan target minimal 55 % dari total kredit, termasuk pencapaian pembiayaan UMKM minimal 20 % dari total kredit.



− Perluasan customer base funding, khususnya potensi di kalangan sekolah/universitas Kristen yang tersebar luas di berbagai kota, yang saat ini baru terlayani 5 % - 10 %.

− Menjalin kerjasama dengan institusi sekolah/perusahaan untuk pengembangan kredit konsumsi (KTA, KPR dan KKB) dan pengembangan wholesale banking yaitu kemitraan dengan institusi keuangan sebagai penyeimbang pencapaian target kredit.

− Meningkatkan kualitas layanan cabang (service excellence).

• Perspektif Proses Bisnis Internal

− Penguatan implementasi Good Corporate Gevernance dan Risk Management, produktivitas karyawan dan budaya anti fraud.

− Perbaikan business process, diantaranya penyederhanaan proses kredit, peningkatan product development process.

• Perspektif Pengembangan

− Program pendidikan – Officer Development Program (ODP).

− Pembenahan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu segi kebijakan, segi assessment dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, serta segi administrasi dan system informasi.

4.11.2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (business plan)

Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 – 2016 yang diterbitkan tanggal 29 Nopember 2013.

Target Jangka Pendek (Tahun 2014)

Mempertimbangkan kinerja Bank Tahun 2013 dengan fundamental aspek prudential yang tetap baik serta diperolehnya tambahan dana dari hasil IPO, maka kegiatan usaha tahun 2014 dengan pertumbuhan bisnis lebih agresif namun tetap berpedoman pada tema “sustainable & quality growth” serta kesadaran penuh adanya persaingan yang semakin tajam pada penghimpunan dana maupun timbulnya kredit bermasalah sebagai dampak perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan bisnis yang dilakukan tetap berpedoman pada kecukupan infrastruktur yang didukung oleh pelaksanaan prinsip kehati-hatian, implementasi manajemen risiko dan pelaksanaan good corporate governance.

a) Target Finansial

- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.338,63 miliar menjadi Rp.1,54 triliun pada akhir Desember 2014, tumbuh 28% dibanding posisi akhir Desember 2013.

- Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp.216,90 miliar menjadi Rp.1,32 triliun, tumbuh tumbuh 20% dari posisi proyeksi akhir Desember 2013, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) termasuk kredit kepada sektor UMKM diperkirakan mencapai 50% dari total portfolio kredit.



- Pertumbuhan total asset sebesar Rp.354,42 miliar menjadi Rp.1,85 triliun di Desember 2014.

- Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp.15,64 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp.74,32 miliar.

- Terbuka dilakukan penambahan modal melalui right issue pada tahun 2014 untuk memenuhi besaran modal inti sesuai jaringan kantor yang dimiliki.

b) Target Non Finansial

- Target Bisnis

� Pemberian kredit untuk tahun 2014 fokus ke sektor komersial dengan target 50% dari portfolio kredit, khususnya untuk pencapaian target Bank Indonesia yaitu portfolio kredit produktif Bank skala BUKU 1 sebesar 55% dari total portfolio kredit, termasuk 20% UMKM. Untuk bisnis penyeimbang berupa layanan kepada institusi atau lembaga keuangan lain yang disebut wholesale banking yang ditargetkan sebesar 40%. Bisnis wholesale banking yang sudah berjalan dan terus dikembangkan adalah kerjasama dengan Multifinance, BPR, Koperasi, dan perusahaan ventura dalam kaitan pembiayaan usaha-usaha kecil dan mikro produktif. Kredit untuk sektor konsumsi seperti kredit KTA, KPR, KKB, dan Kredit Multiguna ditargetkan 10%.

� Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan cross selling dengan penyediaan layanan modal edukasi.

� Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kostribusi terhadap pendapatan Bank

� Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan risk & return.

- Operasional

� Pencapaian peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.

� Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan secara berkelanjutan pada kebijakan dan prosedurnya.

� Memperkuat risk control system dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.

� Menyempurnakan kebijaan-kebijakan di bidang operasional, perkreditan, dan kepatuhan yang merupakan konsekuensi sebagai perusahaan terbuka.



- Sumber Daya Manusia

� Melanjutkan penyelenggaraan Officer Development Program (ODP) untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan yang akan datang.

� Meneruskan updating job description dan job requirement untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.

� Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan denga size bisnisnya agar mampu mengantisipasi risiko operasional maupun risiko kredit.

� Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi assesment, dan hubungan karyawan, segi pendidikan dan pelatihan, segi administrasi, dan sistem informasi.

- Lain-lain

� Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris, dan Direksi melalui mekanisme komite-komite penunjang yang dibentuk.

� Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan system scoring penilaian audit.

� Melakukan relokasi kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi bisnis yang lebih baik.

� Melakukan penambahan mesin EDC dan signature verification di counter, yang belum dapat direalisasi pada tahun 2013.

� Menambah mesin-mesin ATM ekslusif pada sekolah/ universitas sebagai penunjang layanan modul edukasi.

Target Jangka Menengah (tahun 2015 – 2016)

Target jangka menengah 3 (tiga) tahun ke depan tetap diarahkan pada perwujudan visi dan misi Bank dengan sasaran bisnis jangka panjang penyaluran kredit ke segment komersial produktif yang diimbangi segmen wholesale banking, dan consumer banking.

Target Finansial dan Non Finansial

- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp1,86 triliun di tahun 2015 dan menjadi Rp.2,24 triliun di tahun 2016.

- Meningkatkan kredit diberikan menjadi Rp.1,58 triliun di tahun 2015, dan menjadi Rp.1,91 triliun di tahun 2016.

- Total asset ditargetkan ditahun 2015 sebesar Rp.2,19 triliun, dan ditahun 2016 sebesar Rp.2,61 triliun.

- Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2015, dan 2016 masing-masing diperkirakan sebesar Rp.23,61 miliar, dan Rp.31,10 miliar.

- Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank minimal PK 2 (Sehat).

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

- Memperluas pengenalan corporate brand image.



Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik tercermin dengan upaya memperkuat struktur permodalan Bank melalui pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada Kamis tanggal 16 Januari 2014. Seiring PT Bank Ina Perdana Tbk telah tercatat di Bursa, ditahun 2014 ada beberapa kali perubahan komposisi kepemilikan Bank dan yang terakhir pada tanggal 1 Oktober 2014 dimana PT Kharisma Prima Karya dan PT Aji Lebur Seketi yang merupakan Pemegang Saham Pendiri telah menjual seluruh saham yang dimilikinya. Per posisi akhir Desember 2014 untuk sementara Bp. Oki Widjaja masih tercatat sebagai PSPT Bank meskipun komposisi kepemilikan sahamnya hanya 4%, dan PT Philadel Terra Lestari walau dengan komposisi sebesar 20% sedang dimintakan persetujuan OJK untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan PSPT Bp. Pieter Tanuri. Sampai dengan Laporan ini dibuat pengajuan Permohonan PT Philadel Terra Lestari Sebagai Pemegang Saham Pengendali Baru Bank dengan Bp. Pieter Tanuri sebagai PSPT, masih dalam proses pengajuan ke OJK.

4.12. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui Homepage Bank serta melalui Surat Kabar Media Indonesia dan Harian Pelita.

Pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014 bertempat di Gedung BEJ, PT Bank Ina Perdana Tbk telah menyelenggarakan Public Expose Tahunan dengan Thema “Mempertahankan Kinerja Bank Sehat Di Tengah Perlambatan Ekonomi Nasional”. Public Expose Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka dalam menyampaikan informasi kinerja Perusahaan Tercatat kepada masyarakat.

4.13. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berprilaku etis dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat, maka pada tanggal 3 Desember 2014 PT Bank Ina Perdana Tbk bekerja sama dengan PT Dana Mandiri Sejahtera dan BPR Dana Mandiri Bogor mengadakan kegiatan sosial di Desa Sukatani, Ciawi - Jawa Barat dengan Tema acara ”Peningkatan Produktifitas Pengusaha Mikro Wanita Indonesia Melalui Pembiayaan Yang Sehat”. Dalam acara tersebut, Bank memberikan bingkisan bantuan berupa 15 (lima belas) unit Alat Semprot Pembasmi Hama Merk Tasco kepada 15 (lima belas) orang Petani Sayur Mayur, dimana mereka ini merupakan kaum wanita yang tergolong pengusaha mikro wanita dan memiliki reputasi baik sebagai nasabah BPR Dana Mandiri Bogor. Dengan adanya pemberian alat semprot tersebut, diharapkan Petani penerima bingkisan dapat meningkatkan produktifitasnya di waktu yang akan datang.

- 000 -



BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, F UNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK S ISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;

b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2014 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

a. Bank telah melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan terkait adanya Laporan yang mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali sehingga dikenakan denda oleh Otoritas, diharapkan kejadian sedemikian tidak terulang kembali.

b. Unit Kerja kepatuhan pada setiap akhir bulan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. guna mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya. Melalui penerbitan memo ini, unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.



c. Bilamana ada Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lainnya, maka Unit Kerja Kepatuhan menerbitkan memo pemberitahuan serta melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.

d. Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh Unit Kerja Kepatuhan.

e. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, dibahas dalam rapat tersendiri. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja atau Personal in Charge (PIC) yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Unit Kerja Kepatuhan.

f. Untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan baru tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh Unit Kerja Kepatuhan, dimana kemudian Unit Kerja Kepatuhan akan membuat catatan tentang hasil pemeriksaan peraturan baru tersebut pada formulir yang disebut Quality Assurance Policy & Procedures Form (QA Policy & Procedures).

g. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK maupun Otoritas lain, diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2014, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali.

Dalam tahun 2014, Bank dikenakan denda oleh OJK sebesar Rp.41.100.000, yakni pada tanggal 4 Agustus 2014 sebesar Rp.41.000.000,- sebagai akibat Keterlambatan selama 41 hari Penyampaian kepada OJK atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Maret 2014 dan tanggal 4 November 2014 sebesar Rp.100.000,- atas keterlambatan 1 hari penyampaian DHN oleh Kantor cabang Semarang.

Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2014 juga ada denda dikenakan oleh OJK sebesar Rp.5.200.000,- namun hingga akhir tahun 2014 belum didebet oleh OJK.

Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Bank, maka dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan :

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara professional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

1. Awareness

2. Attention

3. Communication

4. Teamwork



5.2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil SKAI ada sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Staff. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI berupa Surprise Audit ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana Surprise Audit hanya diketahui oleh Kepala SKAI dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang yang akan diperiksa.

Hasil temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi dengan penerbitan MEMO/DIR/003/0413 tanggal 03 April 2013 Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut. Saat penyelenggaraan Raker tanggal 22 Nopember 2014, Dirut memberi pengarahan dan meminta kepada Peserta Rapat khususnya semua kepala unit kerja agar seluruh unit kerja senantiasa melakukan dan memonitor penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun audit eksternal.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2014 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/066/0714 tanggal 24 Juli 2014 sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2014 2014 telah disampaikan kepada OJK melalui surat NO.OJK/DIR/020/0215 tanggal 26 Februari 2015.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI Periode Agustus 2011 s/d Juli 2014 oleh Sriyadi, Elly & Rekan Licence No:.140/KM.1/2012 telah disampaikan Kepada OJK melalui surat No.OJK/DIR/072/0914 tanggal 18 September 2014.



5.3. Fungsi Audit External

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk, tahun buku 2013, Bank menunjuk KAP Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny yang terdaftar di Bank Indonesia dengan No 167, Business License No. 1219/KM.1/2011. KAP telah menyampaikan “Laporan Final Audit Report dan Management Letter” kepada OJK secara tepat waktu melalui surat No.461/IV/2014/GA/YW/MSSL tanggal 29 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Final Audit Report dan Management Letter. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan professional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Akta No 9 tanggal 5 Mei 2014 dan atas rekomendasi Komite Audit maka untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2014, PT Bank Ina Perdana Tbk masih menunjuk KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny untuk melaksanakannya, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 2013, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

5.4. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2014, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan risk awareness tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “Satisfactory”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.



Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip dual control pada setiap pelaksanaan operasi.

Upaya meningkatkan budaya anti fraud secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan fraud. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan anti fraud dan anti conflict of interest. Pengendalian intern ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi lagi fraud.

- 000 -



BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2014

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-1/PB.313/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank.

2. Pembentukan keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia/ OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat strategic.

3. Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. Dalam rangka peningkatan efisiensi maka pada bulan November 2014 dilakukan penjualan sejumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang sudah tua dan sudah saatnya untuk dilakukan penggantian. Hasil penjualan kendaraan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) memiliki kontribusi dalam peningkatan keuntungan Bank.

5. Struktur Permodalan Bank semakin kuat.

Modal Disetor Bank per posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp. 158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan milyar rupiah). Nilai Emisi yang diperoleh pada saat Listing tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 124.800.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah). Setelah dikurangi biaya emisi saham, hasil penjualan bersih sebesar Rp. 117.492.210.501 (seratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah) dibukukan Bank sebagai Modal Disetor sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dan Agio Saham sebesar Rp. 65.492.210.501,- (enam puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah). Dengan adanya penambahan ini maka Modal Disetor Bank menjadi sebesar Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

Meskipun ada penambahan modal melalui proses go public dan adanya pertumbuhan organik, namun hingga akhir bulan Desember 2014, jumlah modal inti Bank yaitu sebesar Rp.295 Milyar masih belum memenuhi ketentuan minimum yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah dan zona lokasi jaringan kantor Bank. Berdasarkan perhitungan per posisi Juni 2014, kebutuhan modal sesuai dengan jaringan kantor Bank saat ini adalah sebesar Rp.422 Milyar. Kebutuhan modal inti tersebut akan dipenuhi pada tahun 2015 melalui aksi Korporasi Right Issue yang akan dilakukan paling lambat pada triwulan VII/2015 dimana rencana tersebut telah dicantumkan dalam RBB 2015-2017.



6. Pada akhir tahun 2014 Bank mampu mencatat Laba sebesar Rp 15,34 Milyar (audited). Meskipun pencapaian Laba yang ditetapkan dalam RBB tercapai 98,33% (RBB: Laba Rp 16,3 Milyar) dapat dikatakan bahwa pencapaian Laba Tahun 2014 cukup baik dimana pencapaian Laba tahun 2014 hampir 2 (dua) kali lipat dari Laba tahun sebelumnya ( Laba 2013 (Audited) sebesar Rp. 7,83 Milyar. Kebersamaan yang dibangun diantaranya melalui aktivitas gathering memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam pencapaian kinerja Bank hingga akhir Desember 2014.

7. Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Ina Perdana Tbk merupakan Bank dalam kategori BUKU 1, namun demikian Bank Ina mampu menunjukan prestasi di dunia Perbankan Nasional. Di bawah kepemimpinan Bp. Edy Kuntardjo serta jajaran Pengurus lainnya, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak melakukan pembenahan mencakup banyak aspek kegiatan. Nama Bank Ina semakin menegakkan eksistensinya di dunia perbankan nasional di samping telah menjadi perusahaan “Go Public” pada tahun 2014, juga ditandai dengan beberapa penghargaan yang diperoleh, antara lain :

a. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

b. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa : 1) Peringkat 1 Kategori The Best Bank 2012 in “Compliance” Bank Umum Aset < Rp.

1 T. 2) Peringkat 2 Kategori The Best Bank 2012 in “Risk Management” Bank Umum Aset

< Rp. 1 T. 3) Peringkat 3 Kategori The Best Bank 2012 in “Marketing” Bank Umum Aset < Rp.

1 T. c. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai

The Best Improvement Bank of The Year 2013. d. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari Economic Review berupa

“Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 CEO in Leadership”.

e. Pada bulan April 2014, menerima penghargaan dari Indonesian Achievement & Best Performing For Category “ The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014”.

f. Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 16 Januari 2015 Bank Ina menerima penghargaan dari Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015 For Category “The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year”.

Jakarta, 17 Maret 2015 PT Bank Ina Perdana Tbk

Birawa Natapradja Edy Kuntardjo Komisaris Utama Independen Direktur Utama



LAPORAN PENILAIAN SENDIRI ( SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk

Posisi : 31 Desember 2014

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat

Definisi Peringkat

Individual

2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Analisis

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompotensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Hal tersebut dipertegas surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1/PB.313/2014 tertanggal 6 Januari 2014 Perihal Susunan Pengurus Bank.

2. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi Anti Fraud dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan Fraud serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, dapat dilihat dengan adanya :

a Bank menyelenggarakan Pelatihan Strategi Anti Fraud, dan sebagai bentuk komitmen dari setiap peserta/karyawan maka dalam kesempatan tersebut peserta atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi Anti Fraud dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan” .

b Dalam upaya mencegah/meminimalkan terjadinya Fraud, Direksi secara tertulis meminta dan memberitahukan kepada seluruh karyawan agar tidak melakukan kecurangan (fraud) dan konsekwensinya bila karyawan terlibat dalam fraud. Untuk itu di tahun 2014, Direksi menerbitkan :



1). Surat Keputusan Kenaikan Gaji

Dalam Surat Keputusan Perihal Penyesuaian Gaji Tahun 2014 yang diterbitkan, semua karyawan diminta agar “ Terus meningkatkan motivasi kerja yang berintegritas dan tidak melakukan kecurangan (fraud)”.

2). Melalui Memorandum No. MEMO/DIR/003/0514 tertanggal 20 Mei 2014 Perihal Modus Penipuan, Direksi menyampaikan : “Setiap pembocoran atau pemberian data nasabah kepada pihak yang tidak berhak sebagai perbuatan kriminal. Disamping itu setiap karyawan dilarang meminta dalam bentuk apapun kepada nasabah/rekanan (uang, benda) yang digolongkan sebagai gratifikasi dengan sanksi pemecatan”.

3). Melalui Memorandum No. MEMO/DIR/004/0614 tertanggal 3 Juni 2014 Perihal Insentif atas pencapaian kinerja 2013, Direksi menyebut : “Diminta seluruh karyawan dapat terus meningkatkan etos kerja disertai komitmen, integritas yang tinggi dan menghindari fraud dalam bentuk apapun”.

4). Melalui Memorandum No. MEMO/HRS/183/0614 tertanggal 9 Juni 2014 Perihal Mencegah & Menghindari Tindakan Fraud, Direksi menyebut ”Diminta kepada seluruh karyawan, khususnya kepala unit kerja untuk meningkatkan supervisi pada masing-masing unit kerjanya sehingga fraud internal dapat dihindari”.

3. Pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014 Bank telah menyelenggarakan Public Expose Tahunan bertempat di Gedung BEJ. Public Expose Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka dalam menyampaikan informasi kinerja Perusahaan Tercatat kepada masyarakat.

4. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Nopember 2014, bertempat di Hotel Millennium, Jakarta telah diselenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Thema “Pemegang Saham Baru, Tantangan Baru, Core Business Baru, Harapan Baru”. Bp. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) menyampaikan beberapa arahan penting, antara lain sebagai berikut:

1) mengajak seluruh peserta rapat untuk secara bersama-sama mendukung kebijakan pemegang saham baru;

2) mempersiapkan diri menerima perubahan dan tantangan baru dan tetap dapat menjaga semangat dalam mengelola perusahaan;

3) Oleh karena itu Dirut berpesan agar ego sektoral harus dihilangkan;

4) Direksi berkomitmen untuk membuka diri dalam membahas dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bp. Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama, juga menyampaikan arahan dan mengharapkan agar seluruh karyawan dapat bekerja lebih baik dan efisien sehingga dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Untuk itu setiap karyawan perlu membekali diri dengan semangat bekerja keras mengikuti budaya kerja investor baru

5. Sepanjang periode Laporan Bank senantiasa mampu menjaga ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku



6. Pencapaian Business Plan cukup baik, target Laba pada posisi akhir Desember 2014 tercapai hingga hingga 104,47% dari budget yang ditetapkan.

Ditengah-tengah pencapaian kinerja Bank yang terus semakin membaik, ada beberapa kejadian internal yang kurang baik. Namun patut disyukuri bahwa kejadian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang significant bagi Bank, yaitu :

1. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal

Dalam pelaksanaan GCG, Bank berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan kepada pihak otoritas. Untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal secara akurat dan tepat waktu, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Keterlambatan dan/atau koreksi kembali tersebut mendapatkan perhatian dari otoritas melalui surat pembinaan dan pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda dengan total per Semester II-2014 sebesar Rp.41,1 juta dan yang masih belum dibebankan sebesar Rp.2,2 juta.

Sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan yang lebih menjadi perhatian Bank adalah dalam penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Maret 2014 kepada OJK yang menimbulkan konsekuensi pengenaan denda sebesar Rp.41 juta.

Evaluasi internal terhadap mekanisme penyampaian laporan telah dilaksanakan oleh Bank sehingga diharapkan tidak terulang kembali.

2. Penerapan Strategi Anti Fraud

Prinsip Know Your Employee (KYE) yang telah diterapkan oleh Bank dalam upaya pencegahan atas terjadinya fraud telah berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya prinsip KYE telah mampu menjadi filter terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi akan menimbulkan kerugian bagi Bank. Untuk itu Bank telah melakukan pembinaan dengan pemberian sanksi teguran tertulis terhadap karyawan yang telah melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan monitoring sebagai bagian KYE juga dengan segera telah mampu mengidentifikasi perilaku yang kurang baik dari salah satu karyawan yang baru bergabung dengan Bank, sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah kerugian.

Jakarta, 22 Januari 2015 PT Bank Ina Perdana Tbk

Wardoyo Direktur Kepatuhan

laporan pelaksanaan good corporate governance ( gcg ... · pdf filedalam rangka meningkatkan...

Documents