e‐MPA Manual Book 

 

2012

PANDUAN electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran 

KEMENTERIAN AGAMA 

 

1

 

DAFTAR ISI

A. Pengenalan Sistem ……………………………………………………………… 2

B. Persiapan oleh Satuan Kerja …………………………………………………… 3

C. Login ……………………………………………………………………………… 4

D. Person In Charge ………………………………………………………………… 6

E. Satuan Kerja ……………………………………………………………………… 8

F. Pengelola Anggaran …………………………………………………………… 10

G. Pelaksanaan Anggaran ………………………………………………………… 13

H. Kegiatan Kunci …………………………………………………………………… 17

I. Kegiatan Kontraktual …………………………………………………………… 22

Lampiran

1. Data umum satuan kerja

2. Data identitas pengelola keuangan

3. Form D.01: Data umum DIPA

4. Form D.03: Rincian anggaran DIPA per program dan jenis belanja

5. Form D.04: Rencana serapan anggaran DIPA per bulan dan jenis belanja

6. Form D.05: Realisasi serapan anggaran DIPA per bulan dan jenis belanja

7. Form K.03: Pelaksanaan kegiatan kunci

8. Form K.04: Rencana target bulanan pelaksanaan kegiatan kunci

9. Form K.05: Capaian target bulanan pelaksanaan kegiatan kunci

10. Form K.06: Capaian akhir tahun pelaksanaan kegiatan kunci

11. Form T.03: Daftar kegiatan kontraktual

12. Daftar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Agama Tahun 2012

13. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Implementasi Sistem e-

MPA di lingkungan Kementerian Agama

2

 

A. PENGENALAN SISTEM

Sistem Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama atau

yang disebut dengen e-MPA merupakan sistem yang dikembangkan oleh Tim yang

dibentuk oleh Sekretaris Jenderal sebagai sarana pengendalian internal dalam rangka

monitoring pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian

Agama. Monitoring pelaksanaan anggaran tersebut diberlakukan untuk seluruh Satuan

Kerja dari Pusat hingga Daerah.

Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Kementerian

Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan

Kementerian Agama kepada Presiden, DPR, Internal dan masyarakat terutama terkait

dengan pelaksanaan kunci yang terdiri dari Renana Kegiatan Pemerintah (RKP),

Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian Agama.

Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang tersebar

diseluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web

yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama yang beralamat http://e-

mpa.kemenag.go.id.

Dalam rangka implementasi sistem tersebut, seluruh Satuan Kerja berkewajiban

melakukan persiapan secara mandiri dari seluruh aspek infrastruktur, penyusunan

laporan dan penggunaan sistem.

3

 

B. PERSIAPAN OLEH SATUAN KERJA

Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh Setiap Satuan Kerja di lingkungan

Kementerian Agama dalam rangka implementasi e-MPA pada tingkat Satuan Kerja

antara lain:

1. Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam

mengelola system sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim

Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat;

2. Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat membentuk

Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja;

3. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang

dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;

4. Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu anggaran

yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja;

5. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan Kunci;

6. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah

terbit secara bulanan;

7. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci yang disertai

dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan

bukti dokumen lainnya;

8. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna

mempermudah pada saat proses entri data;

9. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah

disediakan.

4

 

C. LOGIN

1. Buka halaman website http://e-mpa.kemenag.go.id

a. Pastikan komputer sudah terhubung dengan internet dan terus terhubung

dengan internet selama proses input data.

b. Membuka sistem e-MPA dapat menggunakan browser yang sudah terpasang

di komputer seperti Internet Explorer, Opera, Chrome, Mozilla atau Safari.

Gambar 1. Tampilan Login

2. Masukan kode satuan kerja

a. Bagi Satuan Kerja yang memiliki Kode Satuan Kerja lebih dari satu yang

dikarenakan adanya multi DIPA, gunakan Kode Satuan Kerja yang sudah

didefinisikan oleh system.

b. Apabila lupa dengan Kode Satuan Kerja dapat dilihat pada halaman [Daftar

Kode Satker] pada halaman Login tersebut.

c. Apabila tidak berhasil menemukan kode dari Satuan Kerja yang dimaksud,

silahkan hubungi admin sistem.

5

 

3. Masukan password

a. Password standar yang diberikan oleh system adalah password yang dikirim

melalui email dinas.

b. Apabila Anda sudah masuk segera ganti password tersebut dan pastikan tidak

lupa.

4. Masukan kode captcha

a. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart

(CAPTCHA) merupakan serangkaian kode yang digunakan untuk

menghandari serangan spam/hacker.

b. Kode ini bersifat case sensitive jadi harus sama dengan apa yang ditampilkan.

5. Tips Membuat Password

a. Buat password yang kuat (biasanya minimal 12 karakter)

b. Gunakan gabungan huruf dan angka. Jika diperlukan gunakan juga karakter

khusus yang tersedia di keyboard dan masih dikenali sebagai karakter

password.

c. Mudah diingat. Namun jangan menggunakan identitas diri yang mudah ditebak

seperti nama, tanggal, tempat, atau nomor sesuatu.

d. Tidak menuliskan password disuatu tempat yang mudah diakses orang lain.

e. Tidak memberikan password kepada orang lain yang tidak berhak.

f. Ganti password secara periodik.

6

 

D. PERSON IN CHARGE (PIC)

1. Setiap satuan kerja harus menunjuk 1 orang Person In Charge (PIC) dalam

mengelola sistem e-MPA pada tingkat satuan kerja. Dalam melaksanakan

tugasnya seorang PIC dapat dibantu oleh beberapa orang dalam menyiapkan data

sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing. PIC bertanggungjawab

terhadap validitas data yang diinput dalam sistem dan keamanan dari data yang

telah diinput pada tingkat Satuan Kerja.

2. Setelah berhasil login, akan diminta untuk melengkapi data-data PIC sebagai

berikut:

Gambar 2. Data Person In Charge (PIC)

3. Setelah mengisi identitas PIC, klik tombol “Simpan” dan setelah mengisi seluruh

identitas PIC, disarankan untuk segera mengganti password.

7

 

Gambar 3. Tampilan ganti password

4. Melengkapi data PIC dan mengganti password juga dapat dilakukan melalui Menu PIC setelah login.

8

 

E. SATUAN KERJA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi data umum

satuan kerja termasuk koordinat dan foto gedung satker.

Gambar 4. Form isian Data Umum Satuan Kerja

2. Cara mencari titik koordinat

Menentukan koordinat suatu titik dalam peta dapat menggunakan berbagai macam

cara dan peralatan. Namun untuk mempermudah dan menyamakan data yang

dihasilkan dalam aplikasi e-MPA, maka penentuan koordinat titik suatu satuan

kerja akan menggunakan fasilitas Google Maps yang dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Buka website http://maps.google.com

b. Dari tampilan tersebut pastikan dalam modus tampilan “Satelit”. Mengganti

modus tampilan dapat dilakukan dengan cara klik tombol disebelah kanan

atas.

c. Cari lokasi tempat yang kita inginkan dan klik kanan dari mouse sehingga

muncul menu sebagai mana pada Gambar 5.

9

 

Gambar 5. Tampilan lokasi dari google map

d. Dari menu tersebut pilih “Ada apa di sini?” dan tunggu beberapa saat sampai

muncul koordinat disebelah atas tampilan peta.

Gambar 6. Data koordinat

e. Salin koordinat tersebut sebagai koordinat satuan kerja.

Gambar 7. Pengisian koordinat satuan kerja dalam e-MPA

3. Lampirkan beberapa gambar gedung satuan kerja yang disertai dengan

keterangan terkait dengan gambar tersebut. File gambar yang dapat diterima oleh

system adalah berformat jpg, gif atau png dengan ukuran tidak lebih dari 1MB agar

tidak terlalu berat pada saat proses upload.

10

 

F. PENGELOLA ANGGARAN

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi identitas para

pengelola anggaran meliputi data Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.

2. Isikan identitas KPA sesuai dengan form berikut:

Gambar 8. Form Isian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3. Jika satuan kerja memiliki PPK lebih dari satu, maka isikan semua PPK yang ada.

Gambar 9. Tampilan daftar nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

11

 

4. Untuk menambahkan data PPK, klik tombol “Tambah Identitas PPK” diatas dan

akan muncul tampilan berikut ini:

Gambar 10. Isian identitas PPK

5. Jika satuan kerja memiliki Bendahara Pengeluaran lebih dari satu, maka isikan semua Bendahara Pengeluaran yang ada.

Gambar 11. Daftar nama Bendahara Pengeluaran.

12

 

6. Untuk menambahkan data PPK, klik tombol “Tambah Identitas PPK” diatas dan

akan muncul tampilan berikut ini:

Gambar 12. Isian identitas Bendaraha Pengeluaran

7. File foto dari KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran harus dalam format jpg, png dan gif dengan ukuran maksimal 1MB. Sedangkan file SK dari PPK dan Bendahara Pengeluaran harus dalam format pdf dengan ukuran maksimal sebesar 1MB.

13

 

G. PELAKSANAAN ANGGARAN

Modul ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan anggaran secara umum yang

dilaksanakan oleh setiap satuan kerja sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA.

Setiap satuan kerja berkewjajiban membuat rencana serapan anggaran (disbursement

plan) dan menyusun realisasi anggaran setiap bulan serta menyampaikan realisasi

anggaran berdasarkan dokumen SP2D.

G.1. Data Umum DIPA

1. Pada bagian ini, satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan data umum DIPA

yang meliputi kode satker, program, nomor DIPA, tanggal DIPA, pagu anggaran

dan jenis DIPA untuk setiap satuan kerja.

Gambar 13. Tampilan daftar dokumen DIPA

2. Klik tombol “Tambah DIPA” untuk menambah dokumen DIPA dan akan muncul

tampilan berikut:

Gambar 14. Tampilan untuk menambah dokumen DIPA

a. Kode Satker DIPA diisi dengan Kode Satuan Kerja dari masing-masing

pelaksana DIPA.

14

 

b. Nama Satker DIPA diisi dengan nama satker sesuai dengan pelaksanaan

DIPA tersebut.

c. Nomor DIPA diisi dengan nomor yang tertera pada dokumen DIPA.

d. Tanggal DIPA diisi dengan tanggal dokumen DIPA.

e. Pagu Anggaran diisi dengan pagu anggaran yang tertera pada dokumen DIPA.

f. Jenis DIPA diisi dengan jenis DIPA yang meliputi DIPA Awal dan DIPA

Perubahan.

g. File DIPA diisi dengan lampiran file DIPA yang telah dibentuk dalam format

PDF. File dokumen DIPA harus berformat Protable Document Format (pdf)

dan berukuran seminimal mungkin agar tidak bermasalah pada saat di upload.

Semakin besar ukuran file maka akan menyebabkan semakin lama waktu

yang diperlukan untuk proses upload. Hal ini dapat beresiko terjadi kegagalan

apabila koneksi dengan internet tidak stabil.

3. Apabila satuan kerja mendapatkan APBN-P, tambahkan DIPA tersebut tanpa

harus mengganggu DIPA yang awal.

G.2. Rincian DIPA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan rincian

anggaran DIPA per program dan jenis belanja (Pegawai, Barang, Modal dan

Sosial) dengan format sebagai berikut:

Gambar 15. Isian Rincian DIPA per Program dan Jenis Belanja

15

 

2. Daftar nama program akan muncul secara otomatis sesuai dengan Satuan Kerja.

Apabila ada Program yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja, dapat diabaikan.

3. Untuk Satuan Kerja yang memiliki DIPA lebih dari satu, maka isikan seluruh DIPA

sesuai dengan Program yang ada.

4. Jumlah dari Rincian DIPA ini harus sama dengan jumlah Pagu Anggaran yang

tertera dalam DIPA.

Catatan:

a. Untuk satuan kerja yang melaksanakan anggaran DIPA Setjen, rincian pada

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Agama dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Agama harus sama dengan Pagu DIPA Setjen

b. Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka bagian harus

disesuaikan.

G.3. Rencana Serapan DIPA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyusun dan

menyampaikan rencana serapan DIPA (disbursement plan) untuk setiap Jenis

Belanja secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember pada tahun

anggaran yang berjalan dengan format sebagai berikut:

Gambar 16. Isian Rencana Serapan Bulanan DIP per Jenis Belanja

16

 

Catatan:

a. Jumlah anggaran per jenis belanja harus konsisten dengan jumlah anggaran

per jenis belanja pada rincian

b. Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka bagian harus

disesuaikan.

G.4. Realisasi Serapan DIPA

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan realisasi

serapan DIPA menurut jenis belanja berdasarkan dokumen SP2D yang terbit pada

bulan bersangkutan dengan format sebagai berikut:

Gambar 17. Isian reaslisasi serapan anggaran DIPA per jenis belanja

2. Setiap satuan kerja hanya diberi waktu sampai dengan tanggal 10 pada bulan

berikutnya untuk melaporkan realisasi laporan bulanan.

17

 

H. KEGIATAN KUNCI

1. Modul ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan kunci dari setiap

satuan kerja.

2. Kegiatan Kunci merupakan sejumlah daftar yang terdiri dari kegiatan RKP, Inpres

dan Renstra.

3. Daftar ini dapat terus bertambah apabila dipandang perlu oleh Unit Eselon I Pusat

selaku penanggungjawab pelaksana program.

4. Satu kegiatan kunci dapat memiliki penjabaran lebih dari satu kegiatan dalam

dokumen RKAKL.

5. Satuan Kerja harus cermat dalam melakukan identifikasi Kegiatan Kunci yang

tertuang dalam RKAKL.

H.1. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan terkait

dengan pelaksanaan kegiatan kunci yang dilaksanakan oleh satuan kerja.

2. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kunci akan muncul secara otomatis berdasarkan

hasil identifikasi pada saat pengembangan sistem.

Gambar 18. Tampilan Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kunci

Catatan:

a. Kegiatan kunci yang tidak dilaksanakan oleh satuan kerja dan tidak tertuang

dalam RKAKL dapat diabaikan.

b. Apabila Satuan Kerja belum menemukan Kegiatan Kunci yang akan

dilaksanakan dalam daftar tersebut, dapat menghubungi Administrator.

18

 

3. Klik tombol “Ubah” untuk mengisi data dan akan muncul tampilan berikut ini:

Gambar 19. Tampilan Isian Pelaksanaan Kegiatan Kunci

a. Pelaksanaan Kegiatan Kunci dibedakan menjadi dua, yakni: Swakelola dan

Kontraktual. Apabila Kegiatan Kunci mencakup beberapa kegiatan yang akan

dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RKAKL, maka identifikasikan

secara umum pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Volume dan Satuan Kegiatan Kunci menggambarkan volume pelaksanaan

Kegiatan Kunci.

c. Target Kegiatan Kunci menggambarkan hasil akhir dari seluruh pelaksanaan

kegiatan yang tertuang dalam RKAKL dalam mendukung Kegiatan Kunci

tersebut.

d. Anggaran Kegiatan Kunci menggambarkan seluruh anggaran yang telah

dialokasikan dari seluruh Kegiatan dan Jenis Belanja untuk mendukung

pelaksanaan Kegiatan Kunci tersebut.

H.2. Rencana Target Bulanan

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk membuat rencana target

bulanan dari setiap pelaksanaan kegiatan kunci.

Gambar 20. Daftar nama kegiatan kunci dan targetnya.

19

 

2. Untuk membuat target bulanan dari setiap kegiatan kunci, klik tombol “Ubah”

disebelah kanan dari masing-masing kegiatan kunci dan akan muncul tampilan

seperti berikut:

Gambar 21. Pengisian target bulanan kegiatan kunci.

3. Isi taget bulanan dari pelaksanaan kegiatan kunci.

Target bulanan menggambarkan target dan refleksi jadwal yang akan dilaksanakan

setiap bulan dari tahap persiapan hingga selesai pelaksanaan kegiatan kunci

tersebut. Apabila kegiatan kunci dapat direncakanan dapat diselesaikan

Pengisian target bulanan

H.3. Capaian Target Bulanan

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan capaian

pelaksanaan kegiatan kunci setiap bulan yang meliputi realisasi anggaran dan

capaian perkembangan kegiatan.

Gambar 22. Daftar Capaian Target Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Kunci

20

 

2. Untuk mengisi capaian target pelaksanaan kegiatan, klik tombol “Ubah” disebelah

kanan pada setiap kegiatan.

Gambar 23. Isian Capaian Target Bulanan

3. Hal-hal yang diisi oleh satuan kerja adalah

a. Capaian target diisi dengan persentase yang menggambarkan tingkat capaian

atas pelaksanaan target bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Keterangan diisi dengan keterangan yang menggambarkan atas capaian

target bulnanan tersebut.

c. Anggaran Terserap diisi dengan jumlah kumulatif dari seluruh anggaran yang

telah tereasliasasi sampai dengan bulan yang bersangkutan.

d. Dokumen Bukti diisi dengan dokumen-dokumen bukti atas pelaksanaan

kegiatan pada bulan bersangkutan.

4. Dokumen yang dapat dijadikan sebagai lampiran atas pelaksanaan kegiatan kunci

antara lain:

a. SK Tim (Panitia Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan, Tim Perumus, Tim Kerja, dsb);

b. Data dasar pelaksanaan kegiatan seperti daftar nama calon penerima

bantuan, dan sebagainya;

c. HPS/OE dan spesifikasi pengadaan barang dan jasa;

d. Foto pelaksanaan kegiatan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan;

21

 

e. SPM dan SP2D;

f. Kontrak kerja dengan pihak ketiga;

g. SK Penetapan penerima bantuan;

h. Laporan kegiatan;

i. dan sebagainya.

Gambar 24. Isian lampiran dokumen bukti pencaian target bulanan

5. Setiap dokumen yang dijadikan sebagai lampiran harus diberi keterangan yang

jelas.

H.4. Capaian Akhir Tahun

1. Pada akhir tahun anggaran, setiap satuan kerja berkewajiban untuk

menyampaikan realisasi volume setiap pelaksanaan kegiatan kunci.

Gambar 25. Isian capaian realisasi volume akhir tahun

22

 

I. KEGIATAN KONTRAKTUAL

1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan seluruh

kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual dengan format sebagai berikut:

Gambar 26. Daftar nama pelaksnaaan kegiatan kontraktual

2. Untuk menambah data kegiatan kontraktual klik tombol “Tambah Kegiatan

Kontraktual” dan akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 27. isian data kegiatan kontraktual

4. Isilah data-data yang dibutuhkan berikut ini:

a. Program diisi dengan nama program sesuai dengan dokumen RKAKL

b. Kegiatan diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan dokumen RKAKL

c. Nama Kegiatan Kontraktual diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan

secara kontraktual. Dalam RKAKL, kegiatan yang dimaksud pada bagian ini

biasa disebut dengan detail.

d. Volume dan Satuan diisi dengan volume dan satuan dari kegiatan tersebut.

23

 

e. Sumber dana dibedakan menjadi dua yakni yang bersifat Rupiah (murni atau

pendamping) dan P/HLN. Bagian diisi dengan jumlah anggaran yang

dikontrakkan.

f. Pelaksanaan dimaksud untuk mendeteksi apakah kegiatan kontraktual

tersebut bersifat tahun tunggal (single year) atau tahun jamak (multi years).

--=ooOoo=--