pegadaian syariah

Pegadaian Syariah

Nama : Dwi Anita Ningrum

Kelas : D4 1E Akuntansi Manajemen

No.Absen : 10

Tugas : Merangkum Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang

yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut

diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau

oleh oarang lain atas nama orang yang mempunyai utang atau oleh oarang lain atas

nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan

kekuasaan kepada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak

yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila ihak yang berutang tidak dapat

melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgenlijk Wetbiek) Buku II Bab

XX pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain

atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang

berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perusahaan umum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara

resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang

dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya

menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat

Pegadaian Syariah

diambil sebagai tebusan. Dalam defenisinya rahn adalah barang yang digadaikan.

Rahin adalah orang yang menggadaikan.

Pegadaian syari’ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya

berpegang kepada prinsip syari’ah. Payung gadai syari’ah dalm hal pemenuhan prinsip-

prinsip syari’ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26

Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek

kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990

tanggal 10 April 1990.

2. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian atau Pawn Shop merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.

Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di

wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut

memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar

abad ke-19.

Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari Bank Van Lening pada masa

VOC yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang keada masyarakat dengan

jaminan gadai. Sejak itu bentuk usaha pegadaian telah mengalami beberapa kali

perubahan sejalan dengan perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta,

kemudian pada awal abad ke 20 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui

Staatsblad tahun 1901 Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai

pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan

tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda

sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut:

”kedua sejak saat itu dibagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan

untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali,

meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada

Pegadaian Syariah

kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa

dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”.

Selanjutnya, dengan staatblad 1930 No. 226 Rumah Gadai tersebut mendapat

status Dinas Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam arti Undang-Undang

perusahaan Hindia Belanda (Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No.419).

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli

atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali

perubahan bentuk badan hukum, sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi

Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian

diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian, dan pada tahun 1990

Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan umum (PERUM) pegadaian

melalui Peraturan Pemerinah nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.

Lahirnya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal

kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang

harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga

terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian

sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa

MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep

syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis

anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya

disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal

pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah..

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas

rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi

Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi

Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara

struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah

pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang

Pegadaian Syariah

Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di

Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga

September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh

dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

3. Produk-produk Pegadaian Syariah

Sejauh ini, perum pegadaian menerbitkan produk pegadaian yang beragam, ada yang

berbasis konvensional dan ada pula yang syari’ah. Produk pegadaian yang diterbitkan

oleh Perum Pegadaian Syariah, antara lain :

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur

pelayanan yang mudah, aman, dan cepat.

Kreasi adalah kredit angsuran fidusia, yaitu pemberian pinjaman uang yang

ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia

adalah pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan

memberikan hak preferaen kepada kreditor (lembaga fidusia).

Kresida adalah kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman

kepada para pengusha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas

dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dalam

jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan,

kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Kremada adalah pinjaman (kredit) lunak yang diberikan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah untuk kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah.

Kredit multi guna adalah kredit (pinjaman) dengan sistem fidusia yang di

peruntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instanti yang telah memiliki

penghasilan tetap.

Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau

nilai harta benda miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang

berpengalaman dan profesional.

Pegadaian Syariah

Jasa titipan adalah layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu

permata, kendaraan bermotor, surat-surat berharga (tanah, ijazah) kepada

masyarakat.

Gadai Gabah adalah Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang diberikan kepada

para petani dengan jaminan gabah kering giling.

Gadai Investa adalah salah satu Produk Perum Pegadaian berupa penyaluran

pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan

kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel (ORI)

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah dari pegadaian melayani anda

karyawan swasta atau pegawai negri untuk memiliki motor atau mobil idaman.

KRISTA adalah Kredit Usaha Rumah Tangga merupakan kredit yang ditujukan

kepada para pengusaha sangat mikro yang tergabung dalam suatu

kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng diantara

anggota kelompok tersebut.

Gadai Syari’ah (rahn) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip syari’ah, dimana nasabah hanya akan dibebankan biaya administrasi dan

biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah).

ARRUM adalah (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) merupakan pembiayaan bagi

para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip

syari’ah.

4. Prosedur Produk Gadai Syari’ah

1) Produk Gadai (Ar-Rahn)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih

dahulu memenuhi ketentuan berikut :

a. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)

b. Mengisi formulir permintaan rahn

c. Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti :

Perhiasan emas, berlian.

Pegadaian Syariah

Kendaraan bermotor

Barang-barang elektronik.

Prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dilakukan melalui tahapan berikut :

a. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn.

b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan yang difotokopi; identitas serta

barang jaminan ke loket.

c. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.

d. Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.

e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan

menerima uang pinjaman

2) Produk ARRUM

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM ini, calon nasabah harus

memenuhi beberapa persyaratan :

a. Calon nasabah merupakan mikro kecil di mana usahanya telah berjalan

minimal 1 tahun.

b. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.

c. Calon nasabah harus melampirkan :

Fotokopi KTP dan kartu keluarga.

Fotokopi KTP suami/isteri

Fotokopi surat nikah

Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup

menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)

Asli BPKB kendaraan bermotor

Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada)

Fotokopi pembayaran listrik atau telepon

Fotokopi pembayaran PBB

Fotokopi laporan keuangan usaha.

Pegadaian Syariah

d. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh

pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan :

Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM

Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen

pendukung lainnya yang terkait

Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang

dialampirkan

Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta

menaksiragunan.

Penandatanganan akad pembiayaan

e. Pencairan pembiayaan

3) Produk Gadai Emas di Bank Syari’ah

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan prmohonan dapat menandatangani

bank-bank syari’ah yng menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan

memenuhi syarat sebagai berikut :

Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku

Perorangan WNI

Cakap secara hukum

Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syari’ah tersebut

Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku)

Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas

perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas

75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.

Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data

penghasilan atau data lainnya.

Pegadaian Syariah

Selanjutnya pihak bank syari’ah akan melakukan analisis pinjaman yang

meliputi :

Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon

pemohon peminajm

Penaksir melakukan analisis terdapat data pemohon, kaslian,dan karatese

jaminan brupa emas, sumber peengembalian pinjaman, penamilan atau tingkah

laku calon nasabah yang mencurigakan.

Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman

(qardh) dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan

nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang

disesuaikan dengan standar emas.

Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (qardh) sesuai

dengan ketentuan bank.

Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewadari jumlah pinjaman

Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo

Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan

proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan

dengan ketentuan :

Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman

dan tidak diperbaharui

Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan

kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka

bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak

diperkenankan memliki agunan tersebut).

Pegadaian Syariah

5. Kegiatan Usaha Lain Pegadaian

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

b. Penaksiran nilai barang

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang sebagai

jaminan pada loket yang telah ditentukan penentuan harga pada kantor pegadaian

setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai

barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam

terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.Petugas penaksir

adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman

dalam melakukan barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran

telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat

sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah

sebagai berikut :

1) Barang Kantong

Emas

Permata

2) Barang Gudang (mobil, mesin, barang elektonik, tekstil dll).

c. Penitipan barang

Jasa lainnya yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang.

Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan

keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan

rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum

Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

d. Jasa lainnya

Usaha lain yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapanilai riil

barang-barang berharga miliknaya seperti, emas, intan, berlian, dan lainnya.

Pegadaian Syariah

Melayani jasa penitipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan

barang-barang berharga lainnya.

Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan

tetap.

Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga.

Kegiatan pegadaian umumnya meliputi dua hal yaitu sebagai berikut:

1) Penghimpunan dana (funding product)

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan secara langsung

menghimpun dana dari masyarakat seperti dalam bentuk simpanan misalnya

tabungan, giro, deposito sebagaimana perbankan, untuk memenuhi kebutuhan

dananya untuk melakukan kegiatan usahanya maka sumberdananya yaitu:

a. Modal sendiri terdiri dari:

Modal awal, yaitu kekayaan negara diluar APBN

Penyertaan modal pemerintah

Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak

perusahaan perum pegadaian berdiri

b. Pinjaman jangka pendek dari perbankan

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk (sekitar 80%

dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada nasabah, dan

lain-lain)

c. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam

bidang bisnis properti, seperti pembangunan gedung kantor dan pertokoan

dengan sistem BOT, build, operate, dan transfer.

d. Dari masyarakat dengan menerbitkan obligasi

e. Mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, baik perbankan

maupun nonperbankan.

Pegadaian Syariah

2) Penggunaan dana

Dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendanai perum pegadaian, dana

tersebut digunakan sebagai berikut:

Uang kas dan dana likuid lain

Pendanaan kegiatan operasional

Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan

inventaris

Penyaluran dana

Investasi lain

Pinjaman pegawai

pegadaian syariah

Education