panduan koperasi syariah

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia

1

PANDUAN PRAKTIS

KOPERASI SYARIAH INDONESIA


2

BAB I PENDAHULUAN

A. Gerakan Koperasi di Indonesia Pada tahun 1896 seorang pamong praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto

mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model Raif feisen seperti di Jerman. Dengan dibantu oleh asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) yang pada waktu cuti berkunjung ke Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petanipun terjerat pengijon.

Undang-Undang Koperasi yang Pertama lahir tahun 1915 dikenal dengan nama Verordening op de Cooperative Vereeningen (Koninkklijk Besluit 7 April 1915 Stbl No. 431), yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa dan bukan khusus Bumi Putra saja. Pada tahun 1920 diadakan Cooperative Commissie (Komisi atau Panitia Koperasi) yang diketuai oleh Prof, DR. J.H Boeke. Tugas Panitia ini adalah mengadakan penelitian apakah koperasi ini bermanfaat untuk Indonesia (d/h Nederlandsch Indie).

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Atas dsar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepara anggotanya serta masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia


3

B. Gerakan Koperasi Syariah Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi

semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (baca Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandaskan Syariah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan kerja sama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) Hasil Kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (pasal 26). Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompet Dhuafa Republika.

Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 Tentang Perkoperasian oleh Presiden Soeharto.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada


4

teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.

Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA.

Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, dan KOFESMID (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompet Dhuafa) yang didirikan oleh Dompet Dhuafa. Republika.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangansyariah.


5

Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalah yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syariah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, Gadai dan jual beli secara tunai (Bai Al Musawamah) Sehingga dapat dikatakan KSU Syariah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikatagorikan sebagai Unit Simpan pinjam (USP) atau berdasarkan Kep.Men tersebut dinamakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang merupakan unit dari KSU Syariah tersebut. Karena KSU biasanya hanya diperbolehkan 1 (satu) KSU dalam sebuah kelurahan maka beberapa dinas koperasi membolehkan dengan sebutan Koperasi Syariah yang memiliki usaha UJKS dan Unit Sektor Riil lainnya .

Badan hukum Koperasi Syariah dianggap syah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.


6

BAB II

KOPERASI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Gambaran Tentang Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah

kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya . (Q.S Al Maidah ayat 2).


7

B. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Quran serta Al Hadits. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain :

1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan

dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama Sebagai suatu keseluruhan.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguh nya Syetan itu adalah musuhmu yang nyata. (Q.S. Al Baqarah : 208)

Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Maidah : 3)

2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah Mensejahterakan Ekonomi Anggotanya sesuai norma dan moral Islam :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan jangalah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al Baqarah : 168) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui


8

batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S AL Maidah : 87-88)

Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung.. (Q.S Al Jumuah : 10)

Menciptakan Persaudaraan dan Keadilan Sesama Anggota

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. ( Q.S Al Hujarat (49) : 13)

Katakanlah; Hai manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Nya (kitab-kitab Nya) dan ikutilah dia, saupaya kamu dapat petunjuk. ( Q.S Al Araaf (7) : 158)

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab


9

perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al Quran : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhan mu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al Anaam (6) : 165)

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (Q.S An Nahl (16) : 71)

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan RahmatTuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. . (Q.S Az Zukhruf (43) :32)

Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah : Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya Kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali . (Q.S Ar Rad (13) : 36)


10

Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. (Q.S Lukman (31) : 22)

3) Karakteristik Koperasi Syariah Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha

Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba) Berfungsinya institusi ziswaf

Mengakui mekanisme pasar yang ada

Mengakui motif mencari keuntungan

Mengakui kebebasan berusaha

Mengakui adanya hak bersama

C. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk

kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Ironisnya sebagian anggota yang meminjam biasanya anggota yang mengalami defisit keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (emergency loan) dan pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi yang sama besar.

Pada Unit jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, setiap transaksi pembiayaan diperlakukan secara berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya dengan imbalan yang diterima seperti : Fee (untuk pelayanan jasa-jasa), Margin (untuk jual beli) dan Bagi Hasil (untuk kerja sama usaha). Oleh karenanya Koperasi Syariah memiliki peran dan Fungsi antara lain :


11

1) Sebagai Manajer Investasi Koperasi Syariah merupakan Manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya Hasil Usaha Koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme Koperasi Syariah. Penyaluran dana yang dilakukan Koperasi Syariah memiliki implikasi langsung kepada berkembangan sebuah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah melakukan fungsi ini sebagai agency contract yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana anggotanya pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian karena faktor Force major maka Koperasi Syariah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan Mudharabah dalam UJKS maupun investasi sektor riel. Oleh karenanya tidak sepatutnya UJKS Koperasi Syariah menghimpun dana yang bersifat mudharabah baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan.


12

2) Sebagai Investor Koperasi Syariah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (Al Musawamah) seperti pendirian waserda dan Jual beli tidak tunai (Al Murabahah), Sewa-menyewa (Ijaroh), kerjasama penyertaan sebagian modal (Musyarakah) dan penyertaan modal seluruhnya (Mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya damasukan pada pendapatan Operasi Koperasi Syariah.

3) Fungsi Sosial Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya. Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. (QS Al Maidah : 2)


13

D. Prinsip Operasional Koperasi Syariah Pada prinsipnya, operasional UJKS Koperasi Syariah tidak berbeda dengan

BMT (Baitul Maal Wattamwil), Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPR Syariah, hanya sekalanya saja yang berbeda. Di Koperasi Syariah ini justru dapat lebih luas lagi pengembangannya terutama dalam mempraktekan akad-akad muamalat yang sulit dipraktekan di Perbankan Syariah karena adanya keterbatasan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah tersebut dapat digambarkan berikut :

]

Gambar Alur Operasional Koperasi Syariah

55 %

Reveue Distribution

45 %

1. Simpanan Sukarela - Simp. Wadiah - Simp. Berjangka (mdrb)

2. Investasi pihak lain - Investasi terikat - Investasi tidak terikat

3. Dana ZIS - Zakat - Infak dan Shadaqoh

4. Modal Koperasi - Simpanan Pokok + wajib - Dana Hibah - L/R SHU berjalan

Sumber Dana Koperasi Syariah

Jasa Jasa 1. Wakalah 2. Kafalah 3. HAwalah 4. Ijaroh

Jual Beli 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna 4. Musawwamah

Investasi Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah

Penempatan Lainnya 1. Banksyariah 2. Koperasi Syariah

Penyaluran Dana Koperasi Syariah

FEE

Margin

Bagi Hasil

Bagi Hasil bank/kop

Porsi Koperasi Syariah 1. L/R SHU Berjalan

Bagi Hasil

Bonus

Porsi 1. Simp. Wadiah

Porsi 1.Simp. Berjangka 2. Investasi pihak lain


14

BAB III

PRODUK DAN JASA KOPERASI SYARIAH

A. Penghimpunan Dana Penghimpunan dana Koperasi Syariah bersumber dari :

1. Simpanan Pokok Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana

besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Konsep pendirian Koperasi Syariah tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

2. Simpanan Wajib Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana

simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

3. Simpanan Sukarela Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :


15

1) Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (Wadiah) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (Wadiah) terbagi atas 2 macam yaitu titipan (wadiah) Amanah dan titipan (Wadiah) Yad dhomanah.

Titipan (Wadiah) Amanah merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. Wadiah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat,infak dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Sementara titipan (wadiah) Yad dhomanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang di izinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya Koperasi Syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada sipenitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie diperintahkan Rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya untuk yang lebih besar dan berumur empat tahun Rasulullah SAW membalas sambil berkata Berikan itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar

2) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharobah) baik Revenue Sharing maupun Profit and loss sharing. Konsep Simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharobah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah. Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (Shahibul Maal) dengan Koperasi Syariah selaku


16

pengusaha (Mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan Koperasi Syariah selaku pengusaha (Mudharib) dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari Mudharabah Mutlaqoh.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan diapun memperkenankannya.

4. Investasi pihak lain Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi Syariah sebagaimana

koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, mengingat prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Banksyariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep mudharabah maupun konsep Musyarakah. Konsep Musyarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama yang dilakukan 2 pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik sebagian modal maupun ketrampilan usaha. Dengan batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua pihak.


17

B. Penyaluran Dana

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) 1.1 Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana (Shahibul Maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (Mudharib) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.

Contohnya : untuk pendirian klinik, kantin, toserba dan usaha lainnya

1.2 Pembiayaan Jual Beli (Al Bai) Pembiayaan Jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti :

1. Jual beli secara tangguh antara sipenjual dengan sipembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga dan sipenjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui besar keuntungan si penjual transaksi ini disebut disebut Bai Al Murabahah. Jika sipembeli membayar secara tunai tetap dinamakan murabahah mengingat modal awalnya sudah diketahui dan jumlah keuntungan yang diterima sipenjual juga diketahui.

2. Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam sebanyak 100 stel kepada Koperasi Syariah dan Koperasi Syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 stel seragam yang dimaksud dan Koperasi membayarnya dengan DP dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak 1 dan pihak ke 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur. Pembiayaan ini disebut Al Bai Istishna jika Koperasi membayarnya dimuka disebut Bai Salam.


18

1.3 Pembiayaan dalam bentuk Sewa (Ijaroh) Disamping produk kerja sama dan jual beli Koperasi Syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain :

1) Jasa Al Ijaroh (sewa) Jasa Al Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya penyewaan tenda, Sound system dan lain-lain.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah (2) : 233)

2) Jasa Wadiah (Titipan) Jasa wadiah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa

penitipan barang dalam Locker Karyawan atau penitipan sepedah motor , mobil dan lain-lainnya.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya. (Q.S An Nisa ayat 58).


19

Berkata Rasulullah SAW Tunaikanlah Amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu (HR. Ibnu Umar).

1.4 Produk UJKS lainnya seperti : 1. Hawalah (Anjak Piutang)

Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada Koperasi Syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit dengan kartu kredit yang bunganya mencekik dan pihak koperasi menyelesaikan kewajiban anggota tersebut dan anggota membayar kewajibannya kepada koperasi. Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah hawalah itu. (HR. Bukhori dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah)

2. Rahn (Gadai) Rahn (Gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggotanya dan Koperasi Syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Pengertian Rahn sendiri adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk Gadai ini Koperasi Syariah tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut seperti contohnya gadai emas.


20

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). (Q.S Al baqarah ayat 283).

Dari Anas r.a berkata :Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR.Bukhori, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah)

2. Unit Sektor Riil Perdagangan Jual beli secara tunai seperti adanya usaha toserba dengan melakukan transaksi jual beli antara si penjual dengan si pembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga. Jika si pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan sipenjual/modal awal dari barang yang dijualnya maka transaksi tersebut dinamakan Bai Al Musaawamah (jual beli tunai).

Jasa 1. Jasa Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya : pengurusan SIM, STNK pembelian barang tertentu disuatu tempat. Dan lain-lain. Wakalah berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. (Q.S Yusuf ayat (12) : 55)

Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafie dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al harits. (Al Hadits)


21

2. Jasa Kafalah (Penjaminan) Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Banksyariah dimana Koperasi Syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya. Pengertian kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (Koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.

Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya . (Q.S Yusuf ayat (12) : 72)

2.3 Produksi Disamping perdagangan dan jasa Koperasi Syariah dapat menjadi produsen barang yaitu memproduksi barang-barang yang dapat dijual kepada konsumen dengan ukuran/timbangan yang pas dan menghindari kecurangan dalam hal timbangan. Seperti contohnya Koperasi Syariah memproduksi makanan-makanan tradisionil daerah seperti dodol, wajid, atau kue kering yang dapat dikemas dengan memberikan keterangan dan kondisi barang yang sebenarnya.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhinya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka

menguranginya. (QS. Al Muthaffifin (83) :1 3) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw. sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk yang paling


22

curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan ayat ini (S.83:1,2,3) sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

C. Distribusi Pendapatan Jika dalam koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi

disebut jasa pinjaman (bunga), maka pendapatan Koperasi Syariah memiliki berbagai karakteristik tersendiri, tergantung dari tujuan penggunaan dana itu sendiri. Pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti wakalah, Hawalah, kafalah disebut pendapatan Fee Koperasi Syariah dan pendapatan sewa (Ijaroh). Pendapatan yang bersumber dari Jual beli (piutang dagang) Murabahah, Salam dan Istishna disebut Margin sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (Musyarakah dan Mudharabah) disebut pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan Bagi hasil dari penempatan Koperasi Syariah di Bank Syariah, BPRS maupun Koperasi Syariah lainnya tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga melainkan masuk kedalam porsi pendapatan Koperasi Syariah. Setiap pendapatan unit usaha Koperasi Syariah dibukukan secara tersendiri yang kelak akan dilaporkan dalam laporan konsolidasi Koperasi Syariah.


23

BAB IV MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH

A. Manajemen Umum 1. Strategi Sasaran

Strategi dan Sasaran Koperasi Syariah harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan Manager dalam melakukan kegiatan operasional Koperasi Syariah. RKATKS dibuat oleh Pengelola dan Pengurus pada periode akhir tahun, sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebaga acuan Operasional. RKATKS sekurang-kurangnya memuat antara lain : a) Pendahuluan

1) Visi, Misi dan Tata Nilai Visi Koperasi Syariah harus mencerminkan semangat usaha bersama

dengan berpedoman pada Al Quran dan Sunah Rasulullah SAW. Misi Koperasi Syariah merupakan penjabaran dari visi yang

diembannya.

Tata Nilai Koperasi Syariah merupakan karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan operasionalnya .

2) Arah Pengembangan Koperasi Syariah Pengurus harus dapat memprediksikan pengembangan Koperasi Syariah kedepan dengan jangka panjang 5 tahun mendatang.

3) Analisa dan Potensi Pasar Dalam mengembangkan Koperasi Syariah, Pengurus maupun pengelola harus mengumpulkan data-data potensi usaha yang kemungkinan dapat dikembangkan.

b) Rencana Strategis Tahunan 1) Segmen Pasar yang dibidik

Segmen pasar yang paling baik dibidik Koperasi Syariah adalah Ceruk Pasar usaha-usaha individu maupun lembaga-lembaga masyarakat, dimana segmen ini tidak menjadi daya tarik bagi industri perbankan. Kompetiter


24

yang ada terdiri dari para rentenir ataupun koperasi lainnya. Sementara bagi Koperasi Karyawan Syariah yang memiliki segmen pasar yang jelas tinggal memperhatikan jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan karyawan.

2) Target Pasar yang diharapkan Dari segmen pasar yang dibidik, di buat proyeksi dengan asumsi nominal rupiah yang diinginkan setiap transaksi penghimpunan maupun penyaluran.

3) Nilai Jual Koperasi Syariah Koperasi Syariah harus memiliki nilai jual seperti : Serba Mudah, Serba Murah dan Serba Ada serta pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. Koperasi Syariah juga harus memiliki penampilan kantor yang layak dan suasana yang nyaman dengan nuansa Islami.

4) Formulasi Program Formulasi program disesuaikan dengan segmen pasar dari Koperasi Syariah. Dalam mengekspresikan programnya dibuat secara sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh anggotanya.

c) Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 1) Unit Jasa Keuangan Syariah

Marketing

Sasaran

Terhimpunnya dana pihak ke tiga dan menyalurkannya guna mendapat keuntungan sesuai target

Strategi Membuat leaflet /brosur dan feature-feature produk simpanan dan produk pembiayaan serta memberikan hadiah menarik bagi penyimpan dana di Koperasi Syariah.

Kebijakan Menghimpun dana dari anggota maupun non anggota ataupun lembaga lainnya dan mengelolanya dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan.


25

Program Kerja Menawarkan produk dan jasa kepada anggota, non anggota maupun lembaga lainnya.

Operation Sasaran

Terciptanya kelancaran transaksi keuangan Koperasi Syariah dengan tertib, rapih dan nyaman. Serta dapat menyajikan laporan keuanagan yang real time.

Strategi

Menggunakan teori antrian dan menambah petugas sesuai kebutuhan dan melengkapi dengan software komputer.

Kebijakan Menciptakan kepuasan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat di Koperasi Syariah.

Program Kerja Melayani transaksi uang masuk dan uang keluar serta mebukukannya setiap hari hingga menjadi laporan yang dapat disajikan setiap saat.

2) Unit Sektor Riel Bidang Perdagangan

Sasaran Tercapainya penjualan barang-barang dagangan serta mendapat keuntungan sesuai target.

Strategi Membuat leaflet, brosur-brosur dagangan dan memberikan Feature-feature hadiah menarik bagi mereka yang berbelanja di Koperasi Syariah.

Kebijakan


26

Mengklasifikasikan barang-barang berdasarkan jenis dan ukurannya serta menjaga kondisi barang agar tetap terjual.

Program Kerja Menawarkan barang-barang yang dijual kepada anggota, non anggota maupun masyarakat lainnya.

Bidang Jasa Sasaran

Terlaksananya usaha dibidang jasa sesuai dengan rencana pencapaian target yang telah dirumuskan

Strategi Membuat leaflet /brosur dan feature-feature produk jasa yang ditawarkan Koperasi Syariah.

Kebijakan Memilih potensi usaha unggulan dibidang jasa dengan melihat peluang dan SDM yang ada.

Program Kerja Menawarkan produk jasa Koperasi Syariah kepada anggota, non anggota maupun lembaga lainnya secara terus menerus.

Bidang Industri/ Produksi Sasaran

Terlaksananya produksi suatu barang yang dihasilkan sesuai dengan rencana pencapaian target yang telah dirumuskan

Strategi Membuat model dan feature-feature produk barang komoditi yang dihasilkan Koperasi Syariah.


27

Kebijakan Memilih potensi produk dengan melihat peluang pasar, sumber bahan baku, penyimpanan dan distribusi dan pengelolaan SDM trampil dibidangnya.

Program Kerja Menghasilkan produk barang kebutuhan, penetrasi pasar, memperbaiki kemasan sesuai tren, pemantauan pesaing melakukan strategi marketing mix. secara terus menerus.

d) Menyusun Proyeksi Keuangan Tahunan 1) Proyeksi Neraca Konsolidasi dari UJKS dan Sektor Riil.

Menyusun proyeksi Aktiva dan Pasiva konsolidasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan yakni dengan menggabungkan proyeksi Aktiva dan Pasiva dari masing-masing unit.

2) Proyeksi Laba Rugi Konsolidasi Menyusun proyeksi pendapatan dan biaya-biaya konsolidasi dari bulan Januari sampai dengan Desember dari masing-masing unit

3) Proyeksi Arus Kas Konsolidasi Menyusun Proyeksi Kenaikan dan Penururnan aktifitas Operasi dan Non Operasi dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dari masing-masing unit.

2. Penerapan Sistem pada UJKS a) Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Mekanisme pemberian pembiayaan dengan memperhatikan Legal, Lending, Limit serta menganut prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan 6 C yaitu Carakter (Karakter nasabah), Condition of economic (kondisi usaha), Capacity (Kemampuan Manajerial), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Constrain (Keadaan yang menghambat).


28

b) Pencatatan transaksi-transaksi Transaksi uang masuk dan keluar dicatat secara teratur dan sistematis dimulai dari pencatatan bukti-bukti transaksi, buku besar, jurnal sampai menjadi laporan keuangan

c) Pengamanan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen dikelompokan berdasarkan jenisnya tersendiri dan disimpan pada lemari arsip dengan menggunakan kode-kode tertentu yang dapat memudahkan kita untuk mencarinya. Dokumen jaminan disimpan pada lemari Besi tahan api guna melindungi dari kemungkinan kebakaran ataupun pencurian.

d) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kegiatan Operasional harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah setiap kali ada transaksi yang dilakukan pengelola guna menhindari adanya unsur Gharar (ketidak pastian) ataupun tidak sesuai dengan akad syariah.

3. Penerapan Sistem pada Unit Sektor Riil a) Mekanisme investasi pada Perdagangan, Jasa dan Produksi

Mekanisme investasi pada Perdagangan, Jasa dan Produksi, lebih ditekankan pada aspek peluang yang ada di lingkungan terdekat kantor Koperasi Syariah. Jangan melakukan investasi usaha sektor riil jika belum melihat potensi peluang maupun kesiapan SDM pengelola.

b) Pencatatan transaksi-transaksi Transaksi uang masuk dan keluar dicatat secara teratur dan sistematis dimulai dari pencatatan bukti-bukti transaksi yang terdiri dari faktur, buku besar, jurnal sampai menjadi laporan keuangan harian dan bulanan.

c) Pengamanan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen dikelompokan berdasarkan jenisnya tersendiri dan disimpan pada lemari arsip dengan menggunakan kode-kode tertentu yang dapat memudahkan kita untuk mencarinya. Dokumen jaminan disimpan pada Brankas


29

Besi tahan api guna melindungi dari kemungkinan kebakaran ataupun pencurian.

d) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kegiatan Operasional harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah setiap kali ada transaksi yang dilakukan pengelola guna menhindari adanya unsur Gharar (ketidak pastian) ataupun tidak sesuai dengan akadsyariah.

4. Kepengurusan dan Pengelolaan Koperasi Syariah a) Pengambilan-Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dibuat mekanisme dan aturan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah.

b) Penanganan Permasalahan Penanganan Permasalahan dapat dilakukan baik di tingkat pengelola maupun ditingkat Pengurus, tergantung tingkat permasalahan yang ada

c) Tertib Dan Disiplin Kerja Guna menciptakan ketertiban dan disiplin kerja karyawan perlu diciptakan Reward and Punisment dalam bentuk penghargaan maupun teguran hingga pemecatan.

B. Manajemen Resiko Koperasi Syariah Resiko manajemen Koperasi Syariah pada Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) memiliki 5 macam tingkat resiko yang terdiri atas : 1. Resiko Likuiditas

a) Kelancaran Pengembalian Investasi harus tetap di jaga guna memperkecil resiko likuiditas Koperasi Syariah.

b) Pemeliharaan Likuiditas dapat dilakukan dengan menghitung 1) Cash Rasio (CR) : Kas dan setara kas Hutang Lancar

2) Financing Debt Ratio (FDR) : Total Pembiayaan Penghimpunan dana


30

2. Resiko Pembiayaan a) Dalam memberikan Pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang

cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian b) Pemantauan Kepatuhan anggota pembiayaan harus senantiasa dapat dikontrol

melalui Kartu Pembiayaan setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manager Koperasi Syariah.

c) Pengikatan Agunan dilakukan secara nota riel setelah diadakan taksasi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor mesin dengan BPKB nya.

3. Resiko Operasional a) Pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (CPPA) harus

dibentuk oleh manajemen Koperasi Syariah yakni sebesar 0,5 % bagi setiap pembiayaan lancar, 10 % bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50 % bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya dan 100 % bagi pembiayan dengan katagori macet.

b) Setiap kali dewan pengawas menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja yang dibuat pengurus Koperasi Syariah ataupun terjadi penyimpangan dalam operasional oleh manajemen, maka harus segera melaporkan pada Pengurus untuk segera mengadakan perbaikan maupun pembenahan.

4. Resiko hukum a) Setiap Akad-Akad Perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan nota riel, dan

menyebutkan dalam klausul akad tersebut apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan oleh BASYARNAS (Badansyariah Arbitrase Nasional) atau Pengadilan Agama setempat.


31

b) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Remedial) Bagi koperasi yang melayani anggotanya dari berbagai lapisan masyarakat sangat rentan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu mengambil langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terebut dalam bentuk prefentif yaitu dengan melakukan perubahan melalui Restructuring (Penataan Kembali), Rescheduling (penjadwalan Kembali), dan Reconditioning (Persyaratan kembali). Secara detail penyelesaian pembiayaan bermasalah akan dijelaskan pada bab V Sistem Operasi dan Prosedur Koperasi Syariah.

5. Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan a) Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah Tidak boleh Mencampuri usaha-usaha

koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarganya. Usaha-usaha Koperasi Syariah harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola.

b) Pengurus dan Pengelola harus memiliki kemampuan peningkatan permodalan Koperasi Syariah, jika tidak maka usahanya tidak akan berkembang

c) Dalam menjalankan Operasional Koperasi Syariah, penanggung jawab bidang pembiayaan tidak boleh melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan pribadinya seperti meminta atau menerima suatu pemberian sesuatu baik uang tips maupun dalam bentuk barang dari anggota yang terlibat dalam pembiayaan.

d) Dewan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan secara kontinyu ataupun berkala, guna menghindari resiko penyimpangan yang kemungkinan terjadi.

Sementara itu, resiko terbesar yang mungkin terjadi pada unit sektor riil untuk jenis perdagangan umum dan Industri adalah ;

a) Fluktuasi harga yang dapat berubah setiap saat b) Masalah gudang dan Penyimpanan barang c) Pengadaan bahan baku dan pasar


32

d) Aksesibilitas kendaraan e) Kondisi makro ekonomi negara dan f) Stabilitas politik yang tidak kondusip

Sedangkan bagi unit sektor riil untuk jenis jasa resiko tertinggi lebih banyak bertumpu pada : a) Reputasi lembaga dan pengeloala b) Service Customer c) Komunikasi

C. Manajemen Pemasaran

Pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah usaha, oleh karenanya komponen-komponen pemasaran Koperasi Syariah harus memenuhi kriteria-kreteria berikut ini : 1. Analisa Pasar (Sasaran Pasar, Pesaing, harga dan kemasan produk ) 2. Strategi Pemasaran

3. Periklanan yang berkaitan dengan produk Koperasi Syariah 4. Humas sebagai sarana sosialisasi produk 5. Anggota dan calon anggota atau masyarakat lain. 1) Difinisi

"Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha Koperasi Syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee, mempromosikan, dan mendistribusikan aktiva secara produktif yang dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada stake holder maupun share holder potensial."

Dari difinisi tersebut dapat diketahui bahwasanya proses pemasaran Koperasi Syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-akad pembiayaan. Keputusan-keputusan pemasaran dibuat untuk : Memperkenalkan Produk dan jasa Koperasi Syariah yang ditawarkan Menentukan anggota, calon anggota dan masyarakat yang akan dibidik Menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee sebagai Agen


33

Memberikan kepuasan pada anggota maupun masyarakat luas.

2) Konsep Pemasaran Koperasi Syariah "Konsep Pemasaran dalam Koperasi Syariah merupakan falsafah usaha yang menyatakan bahwa banyaknya transaksi yang terjadi adalah syarat utama bagi kelangsungan sebuah Koperasi Syariah. Untuk itu pemasaran ini diarahkan untuk mengetahui kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat sebagai pengguna Koperasi Syariah dan memenuhi kebutuhan tersebut sehingga akan menghasilkan laba usaha. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain dengan cara : a. Menciptakan Manfaat

Pengertian dasar dalam menciptakan nilai ekonomi adalah yang memilih Skim yang tepat dalam mendanai usaha anggota maupun masyarakat dengan tingkat margin, bagi hasil dan fee agen yang kompetitif dan Tren usaha, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan (kejelasan status), manfaat informasi : Pemilihan skim pembiayaan usaha dalam hal ini adalah dengan melakukan

inovasi berbagai jenis produk dan transaksi keuangan yang sering terjadi di masyarakat luas dengan kemudahan fasilitas dan margin, bagi hasil dan fee agen yang kompetitip..

Tren Usaha, yaitu kondisi dimana kecenderungan masyarakat dalam melakukan usahanya berdasarkan permintaan pasar seperti terjadi pada bulan Romadhon, Idul Adha, Tahun Baru dan sebagainya..

Manfaat Waktu, adalah waktu transaksi yang dapat diciptakan secara fleksibel dengan menyediakan pelayanan prima pada saat anggota, calon anggota dan masyarakat membutuhkannya. Langkah ini harus didahului melalui riset pemasaran dengan mencari tahu kebutuhan anggaran usaha yang dibutuhkan.

Manfaat Tempat dapat diciptakan dengan penyediaan counter-counter bayangan seperti pelayanan keliling yang strategis, sedapat mungkin memiliki lokasi yang dekat dengan simpul-simpul masyarakat ataupun


34

mudah dari sisi transportasi dengan penampilan dari karyawan yang baik, ramah dan sopan.

Manfaat kepemilikan

Manfaat bukti kepemilikan diciptakan dengan mempersiapkan pemindahan hak kepemilikan dari Koperasi Syariah kepada anggota, calon anggota dan masyarakat atau dengan stake holder lainnya berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan jasa yang dilengkapi surat-surat transaksi. (Surat Jalan, Faktur, Delivery Order dll).

Manfaat Informasi

Manfaat Informasi dapat diciptakan dengan cara memberikan informasi mengenai penawaran produk-produk yang dihasilkan Koperasi Syariah kepada anggota, calon anggota dan masyarakat, sehingga konsumen akan lebih memahami tentang produk yang ditawarkannya. Sarana-sarana informasi ini dapat menggunakan : Brosur, Leaflet, Surat Penawaran

Media-media On Line di Internet Sumber-sumber informasi pemerintahan dan swasta.

b. Pendekatan Komplementer Pendekatan Komplementer adalah pendekatan serba sistem yang mencakup kumpulan simpul-simpul masyarakat yang melakukan tugas

pemasaran, barang, jasa, ide dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan Koperasi Syariah dengan anggota, calon anggota ataupun masyarakatnya.


35

Pendekatan Produk Koperasi Syariah Merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan bagaimana sebuah produk Koperasi Syariah yang dihasilkan dapat diterima dan dibutuhkan anggota, calon anggota dan masyarakat pengguna. Proses dan organisasi yang digunakan disini dibuat untuk masing-masing produk yang ditawarkan dan dihasilkan baik produk Unit sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah. Mengingat pemasaran membutuhkan desain produksi, maka Produk Koperasi Syariah yang dihasilkan sebaiknya didesain sedemikian rupa agar menarik peminat contohnya pada UJKS seperti produk tabungan berjangka dinamakan : TASAKA (Tabungan Saleh Artha Berjangka) persis seperti nama Kereta Eksekutif Yogyakarta atau untuk tabungan wadiah dinamakan TAWADHU (Tabungan Wadhiah Umat) persis seperti sifat orang mumin yang rendah hati. Kata-kata yang dikenal masyarakat merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih mengetahuinya jasa Koperasi Syariah yang ditawarkan.

Sistem Kop.syariah

Produk Kopsyah

Lembaga

Fungsi Manajemen

Fungsi Manajemen


36

Pendekatan Lembaga Pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Lembaga-lembaga yang terlibat antara lain : 1. Penyedia kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat, dalam

hal ini seperti Dealer mobil/motor/ toko-toko elektronik 2. Suplier terhadap produk yang ditawarkan. Pengurus Koperasi Syariah

hendaknya melihat tren yang ada pada masyarakat maupun kebijakan moneter pemerintah serta situasi politik yang ada. Pada tingkat ini produk-produk Koperasi Syariah dipesan dan harus didesain menurut kebutuhan dan permintaan masyarakat luas.

3. Perantara dagang, dalam hal ini Koperasi Syariah memberikan reverensi produk-produk unggulan yang dihasilkan baik jenis home industri, jasa-jasa, kerjasama atau sebagai agen. Untuk selanjutnya dapat langsung menjualnya kepada anggota maupun masyarakat. Bila Koperasi Syariah sebagai perantara Agen, dapat bertindak selaku perantara kepada konsumen akhir. Ataupun sebagai pusat informasi pasar.

o Pendekatan Serba Fungsi Pendekatan ini tergantung pada produk yang ada dan kebiasaan dalam Jual Beli (Al Bai), Jasa (Ijaroh) dan kerjasama usaha (Mudharabah atau Musyarakah). Dengan memperhatikan fungsi pokok pemasaran antara lain :

1. Kemampuan menjual Penjualan merupakan fungsi terpenting dalam pemasaran, karena menjadi tulang punggung sebuah Koperasi Syariah. Untuk itu perlu berbagai macam cara untuk memajukan penjualan produk dan jasa Koperasi Syariah. Akan tetapi perlu juga memperhatikan rambu-


37

rambu syariah sebagaimana hadits yang diiriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw bersabda : Dua orang yang

melakukan transaksi jual beli berdasarkan pilihan selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya benar melakukan transaksi dan membuat jelas segala sesuatu, maka keduanya mendapat berkah dari transaksi keduanya. Bila keduanya bohong dan menyembunyikan sesuatu, maka keberkatan keduanya dihapuskan

2. Desain Produk dengan berbagai featur seperti hadiah payung, pulpen, bola dan sebagainya. Produk harus didesain menarik dengan memberikan prototipe-prototipe yang dapat diperlihatkan kepada anggota, calon anggota dan masyarakat pengguna jasa Koperasi Syariah, sehingga dapat menarik perhatian.

3. Penentuan Harga Jual Strategi harga sangat dibutuhkan sesuai dengan lingkungan persaingan dan segmen pasar. Strategi yang paling umum adalah menggunakan "Cost-Plus Pricing Method" yaitu penentuan harga jual dihitung berdasarkan total biaya dengan rumus : Total Harga Pokok + Marjin = Harga Jual. Sementara untuk menentukan Total Biaya adalah : Biaya Tetap + Biaya Variabel = Total Biaya. Namum demikian manajemen dapat melakukan langkah dengan melihat kompetiter yang ada mengingat pasar Koperasi Syariah termasuk golongan ceruk pasar.

4. Promosi

Promosi dibutuhkan untuk memperluas jaringan keanggotaan yang berasal dari masyarakat luas, disertai dengan informasi produk dan jasa Koperasi Syariah meliputi jenis produk pembiayaan ataupun


38

sektor riil dan sebagainya. Sebelum memutuskan promosi harus diputuskan segmen pasar dan calon anggota pengguna jasa Koperasi Syariah.

Kelangkaan Suplai atas Dimand menyebabkan harga barang tidak stabil dan cenderung naik, untuk menstabilkan harga dilakukan dengan mencari sumber dan informasi pasar sebanyak-banyaknya.

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan : Harga pernah

mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan : Wahai Rasulullah ! tentukanlah harga untuk kita ! Beliau menjawab : Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezholiman dalam hal darah dan harta.

5. Pembelian Pembelian barang yang menjadi obyek pembiayaan Koperasi Syariah harus dipisahkan berdasarkan jenis, kualitas, harga jual, merk maupun mekanisme pengirimannya.

Pengelola Koperasi Syariah harus aktif sehingga konsumen tidak lagi menunggu sampai barang itu ditawarkan kepadanya. Ia akan melihat sumbernya dari siapa ia akan membeli.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang membeli makanan, maka ia tidak menjualnya sampai ia menimbangnya..


39

6. Penyimpanan Barang-barang yang dimiliki Koperasi Syariah setelah dipilah berdasarkan jenis dan kualitasnya disimpan dalam penyimpanan yang aman. Penyimpanan ini juga memiliki alasan antara lain : Menstabilkan harga, yaitu dengan jalan menimbun hasil komoditi

pada saat hasil produk berlimpah ruah, sehingga harganya rendah. Kemudian menjualnya pada waktu komoditi dibutuhkan.

Spekulasi, yaitu dengan menampung hasil produksi untuk dijual pada saat harga naik.

Menjaga kemungkinan terjadi pembelian dalam jumlah besar. Perlunya penyimpanan barang dan jasa selama waktu antara dihasilkan dan dijual, kadang dalam fase penyimpanan perlu diadakan pengolahan lebih lanjut contohnya pengadaan barang-barang produk retail atau eceran.

Diriwayatkan dari Yahya putera Said yang mengatakan : Said bin Al Musayap menceritakan bahwa Muamar mengatakan : Rasulullah SAW bersabda : Orang yang mnimbun barang adalah orang yang bersalah. Kepada Said ditanyakan : Kamu sesungguhnya melakukan penimbunan barang. Said menjawab : Muammar yang meriwayatkan hadits ini juga pernah melakukan penimbunan barang. Menurut Muhammad Akram Khan : Tidak semua penimbun berbuat salah, yaitu orang yang menyimpan barang dalam waktu tertentu dan menjualnya secara komparatif ada permintaan yang lebih terhadap barang tersebut, maka orang semacam ini berhak mendapatkan satu bagian dari produksi karena ia menyimpan barang untuk satu periode tertentu dan membantu dalam mempertahankan perputaran barang secara tetap dipasar. Sementara penimbun yang disalahkan dan berdosa adalah orang yang menahan barang dipasar


40

dari konsumer sesungguhnya untuk tujuan menciptakan kelangkaan artifisial dan dengan demikian ia mengambil keuntungan yang tidak patut dari masyarakat yang tidak berdaya.

7. Perkuatan Pendanaan Perkuatan Pendanaan ini merupakan sebuah fungsi untuk mendapatkan modal dari sumber ekstern. Sumber-sumber tersebut antara lain : Lingkage dengan Bank Umum Syariah (BUS), Laba BUMN, Proyek-proyek Pemerintah, dll. Yakni dengan market financing yang dimaksudkan fungsi mencari, mengurus modal uang secara profit sharring ataupun revenue sharring dengan pihak-pihak tertentu guna melancarkan transaksi-transaksi pengalihan barang dari sumber tertentu kepada Koperasi Syariah dilanjutkan ke anggotanya. Konsep Islam membenarkan pemberian imbalan atas modal dengan tanggung jawab untuk memikul resiko kerugian. Seseorang dapat menginvestasikan modal kedalam sebuah syirkah (perkongsian, kemitraan) berdasarkan modal kerja, atau keahliannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam bentuk hadits marfu, yang mengatakan bahwa Allah Taala berfirman : Aku adalah orang ke tiga dari dua orang yang bermitra, selama salah satu dari kedua orang itu tidak menghianati yang lainnya. Bila salah satu berkhianat, Aku keluar dari orang itu..

8. Penanggungan Resiko Penanggungan resiko adalah fungsi untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan timbulnya resiko dalam pemasaran seperti:


41

Resiko yang ditimbulkan oleh alam : banjir, penyakit, ombak. Resiko yang ditimbulkan oleh manusia : Pencurian, perampokan

dan Kebakaran. Resiko yang ditimbulkan oleh pasar : Merosotnya harga. Dan

kelangkaan barang Resiko tersebut dapat dihindari dengan cara-cara seperti memperkecil persediaan barang dengan memperbanyak order. (Just in Time) atau melakukan stok barang dengan menggunakan tempat penyimpanan yang baik dan kuat. Risiko Management adalah suatu cara bagaimana mengurangi atau menghindari kerugian yang timbul karena rusaknya barang, penyusutan,hilangnya barang, atau turunnya harga sehingga tidak mempengaruhi aktifitas usaha Koperasi Syariah.

Diriwayatkan dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda : Tidak dihalalkan penjualan yang bukan milik kalian dan tidak pula dihalalkan keuntungan yang tidak terjamin..

9. Pengumpulan Informasi Pasar. Keberadaan Koperasi Syariah diharapkan dapat terciptanya Business Centre dengan dilengkapi Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Sehingga dapat diketahui Produk yang dihasilkan dan keberadaannya dipasar. Kebutuhan Anggota, calon anggota dan masyarakat terhadap produk tersebut, dengan indikasi serba mudah, serba murah, serba ada (One Stop Shopping shariah) sehingga tercipta segmentasi pasar yang jelas. Kelangkaan Suplai atas Dimand akan menyebabkan harga barang tidak stabil dan cenderung naik, untuk menstabilkan harga dilakukan dengan mencari sumber dan informasi pasar sebanyak-banyaknya.


42

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan : Harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan : Wahai Rasulullah ! tentukanlah harga untuk kita ! Beliau menjawab : Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezholiman dalam hal darah dan harta.

o Pendekatan Manajemen Pendekatan ini menitik beratkan pada sisi manajerial yang mengambil

keputusan-keputusan dalam menentukan kebijakan pemasaran produk Koperasi Syariah sebagai suatu kerangka yang terdiri atas variabel-variabel yang dapat dikontrol seperti : pemahaman produk yang dihasilkan, pengaturan likuiditas, penentuan margin dan promosi, ditambah dengan variabel-variabel yang tidak dapat dikontrol seperti : kompetiter yang ada, permintaan anggota, calon anggota dan masyarakat.

D. Laporan Keuangan

1. Fungsi Koperasi Syariah : a) Manajer Investasi

Agen Mudharabah

Agen Investasi

b) Penyedia Jasa Keuangan (Investor) c) Pengemban fungsi sosial

2. Tujuan : a) Pedoman penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah agar sesuai tujuan :

Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan

Menilai prospek arus kas


43

Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi b) Memberikan informasi kepatuhan Koperasi Syariah terhadap prinsip-prinsip

syariah..

Memberikan informasi mengenai akad-akad yang harus digunakannya

Memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial Koperasi Syariah terhadap anggota

c) Agar laporan keuangan dapat menjadi daya banding d) Sebagai acuan minimum penyusunan laporan keuangan

3. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah

a) Standar Akutansi PSAK 27 b) Standar Akutansi PSAK 59 c) PAPSI 2003 d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.

91/KEP/M.KUKM/IX/2004

4. Ketentuan Umum

a) Tujuan Laporan Keuangan b) Tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah c) Komponen laporan keuangan Koperasi Syariah d) Bahasa laporan keuangan Koperasi Syariah menggunakan Bahasa Indonesia e) Mata uang Rupiah jika ada penggunaan mata uang asing maka di kurskan ke

rupiah dengan standar Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian mata uang asing dikurskan kerupiah dengan kurs standar BI.

f) Kebijakan Akutansi mencerminkan kehati-hatian, Informasi yang material, sesuai PSAK 27 dan PSAK 59, jika tidak ada dalam PSAK kebijakan harus relevan dan andal bagi seluruh pengguna

g) Penyajian wajar seluruh komponen laporan Keuangan h) Penyajian unsur Neraca :

Aktiva disajikan berdasarkan likuiditasnya


44

Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo Investasi tidak terikat disajikan sebagai unsur tersendiri

i) Pemisahan antara transaksi normal dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

j) Laporan Laba Rugi berjenjang (multiple step) k) Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri atas :

Gambaran umum Koperasi Syariah

Ikhtisar kebjakan akutansi Penjelasan pos-pos dalam komponen laporan keuangan Pengungkapan hal-hal penting

Pernyataan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan tidak terpisahkan dari laporan keuangan

l) Konsistensi Penyajian Penyajian dan klasifikasi pos-pos laporan keuangan harus konsisten kecuali :

o Terjadi perubahan signifikan terhadap sifat operasi Koperasi Syariah. o Perubahan tersebut diperkenankan PSAK

Perubahan penyajian dan klasifikasi pos-pos diberlakukan secara retrospektif dan diungkapkan.

Materialitas dan agregasi

Saling Hapus (offsetting) o Tidak diperkenankan kecuali :

Secara hukum dibenarkan Mencerminkan penyelesaian aktiva dan kewajibannya

o Pos-pos pendapatan dan beban tak boleh disaling hapus kecuali Pendapatan dan beban yang berhubungan dengan pos aktiva

dan kewajiban yang disaling hapus m) Periode pelaporan :

Tahun takwim

Koperasi konvensional saat konversi ke Koperasi Syariah boleh menggunakan periode yang lebih pendek


45

n) Informasi komparatif Laporan Keuangan Tahunan dan interim, atau

Informasi naratif dan deskriptif (diungkapkan kembali untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan).

o) Laporan Keuangan Interim Bagian integral dari laporan keuangan tahunan

Komponen laporan keuangan sama dengan laporan keuangan tahunan p) Laporan Keuangan Konsolidasi

Menggabungkan pos-pos sejenis yang dimiliki Koperasi Syariah dan cabang-cabangnya..

Langkah konsolidasi : o Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi o Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dieliminasi o Tanggal dan periode laporan keuangan pada dasarnya harus sama,

jika berbeda maka konsolidasi masih dapat dilakukan sepanjang : Tidak lebih dari 3 bulan Peristiwa/transaksi material di antara tanggal pelaporan

diungkapkan. Jika kedua syarat tidak terpenuhi harus dilakukan

penyesuaian

Kebijakan akutansi sama Hak minoritas dan hak laba minoritas disajikan tersendiri dalam neraca dan

laporan laba rugi.

5. Keterbatasan Laporan Keuangan a) Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan atas informasi

yang terdapat dalam laporan keuangan. b) Laporan keuangan memiliki keterbatasan :

Bersifat histories (transaksi dan peristiwa lampau). Informasi dan manfaat bagi pengguna, bersifat umum


46

Informasi khusus pihak tertentu (dipenuhi laporan lain Menggunakan berbagai taksiran dan pertimbangan tertentu

Hanya melaporkan informasi yang material

Bersifat konservatif

o Dipilih alternatif perlakuan yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

Penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya.

Adanya berbagai alternatif metode akutansi o Menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan

tingkat kesuksesan Koperasi Syariah

Disusun dengan menggunakan istilah teknis informasi kualitatif

6. Pencerminan Laporan Keuangan Terhadap Fungsi Koperasi Syariah

Neraca Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Equitas Laporan Arus Kas

LLaappoorraann PPeerruubbaahhaann IInnvveessttaassii TTeerriikkaatt

LLaappoorraann SSuummbbeerr ddaann PPeenngggguunnaaaann DDaannaa ZZIISS

LLaappoorraann SSuummbbeerr ddaann PPeenngggguunnaaaann DDaannaa QQaarrddhhuull HHaassaann

Koperasi Syariah: Investor,

Manajer Investasi

Koperasi Syariah: Agen Investasi

Koperasi Syariah: Pengemban

Fungsi Sosial


47

7. Laporan Keuangan Koperasi Syariah a) Laporan Keuangan Kop. Jasa Keuangan Syariah

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tanggal : 10 September 2004 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa

Keuangan Syariah

NO NAMA 200X 200X NO NAMA 200X 200XURUT PERKIRAAN URUT PERKIRAAN

1 AKTIVA 2 KEWAJIBAN1.1 Kas/ Bank 2.1. Kewajiban segera 1.2 Tabungan dan Simpanan 2.2 Tabungan Wadiah

Pada Bank 2.3 Hutang Salam1.3 Surat Berharga 2.4 Hutang Istishna1.4 Piutang : 2.5 Kewajiban Lain-Lain

a. Murabahah 2.6 Pembiayaan Yang Diterimab. Salamc. Istishna INVESTASI TIDAK TERIKAT

1.5 Pembiayaan Mudharabah 2.7 Tabungan Mudharabah1.6 Pembiayaan Musyarakah 2.8 Simpanan Berjangka 1.7 Pinjaman Qardh Mudharabah1.8 (Peny. Penghapusan

Pembiayaan)1.9 Piutang Anggota dan 3 EKUITAS

Pihak Lain 3.1 Modal Anggota :1.10 Penyertaan pada Koperasi- a. Simpanan Pokok

Anggota dan Pihak Lain b. Simpanan Wajib1.11 Persediaan (untuk dijual)1.12 Ijarah 3.2 Modal Penyetaraan1.13 Aktiva Istishna Dalam 3.3 Modal Penyertaan

Penyelesaian 3.4 cadangan Umum1.14 Aktiva tetap 3.5 cadangan Tujuan Resiko1.15 (Akumulasi Penysusutan- 3.6 Modal Sumbangan

Aktiva tetap) 3.7 SHU Belum Dibagi1.16 Piutang Pendapatan Jumlah Ekuitas

Bagi Hasil1.17 Piutang Pendapatan Ijarah1.18 Aktiva Lain-Lain

Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban & Modal

ILUSTRASI NERACAKOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X


48

PERHITUNGAN HASIL USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X DENGAN PERBANDINGAN PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X

A PENDAPATAN & BEBAN OPERASI UTAMA Tahun 200X Tahun 200X 1 Pendapatan Jual-Beli : 1.1. Pendapatan Marjin Murabahah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 1.2 Pendapatan Bersih Salam Paralel Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 1.3 Pendapatan Bersih Istishna Paralel Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 1.4 Pendapatan Ijarah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

2 Pendapatan dari Bagi Hasil : 2.1 Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 2.2 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

3 Pendapatan Operasi Utama Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Simpanan pada Bank Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

Jumlah Pendapatan Operasi Utama Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

4 Beban Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat : 4.1 Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Rp. XXXXXX) (Rp. XXXXXX) 4.2 Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah (Rp. XXXXXX) (Rp. XXXXXX)

5 Beban Bagi Hasil Pembiayan Yang Diterima : (Rp. XXXXXX) (Rp. XXXXXX)

Pendapatan Koperasi Sebagai Mudharib Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

6 Pendapatan Operasi Lainnya : 6.1 Pendapatan Fee Qardh Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 6.2 Pendapatan jasa administrasi Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 6.3 Beban Administrasi Pembiayaan Yang Diterima Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX Jumlah Pendapatan Operasi lainnya Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

7 Beban Operasional Lainnya 7.1 Beban Bonus Wadiah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 7.2 Beban Umum & Administrasi Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 7.3 Beban Kantor/ Organisasi Pusat (Untuk UKMS) Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 7.4 Beban Operasional Lainnya Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX Jumlah Beban Operasional Lainnya Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

Pendapatan Operasional Kotor Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

Hasil Usaha/ Rugi Usaha Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX


49

KETERANGAN JUMLAH ( Rp )

LAPORAN ARUS KAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH Untuk Periode yang Berakhir Tanggal..


Arus Kas Masuk Saldo Awal xxxxxxxx 1. Penerimaan Pendapatan : a. Marjin Murabahah xxxxxxxx b. Salam Paralel xxxxxxxx c. Istishna Paralel xxxxxxxx d. Ijarah xxxxxxxx

2. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil : xxxxxxxx a. Tabungan Mudharabah xxxxxxxx b. Simpanan Berjangka Mudharabah xxxxxxxx c. Musyarakah xxxxxxxx d. Simpanan pada Bank xxxxxxxx

3. Penerimaan Pendapatan Lainnya : xxxxxxxx a. Fee Qardh xxxxxxxx b. Jasa Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx

4. Penerimaan Piutang : xxxxxxxx a. Anggota xxxxxxxx b. Pihak Lain xxxxxxxx

5. Penerimaan Setoran : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah c. Simpanan Pokok d. Simpanan Wajib

Jumlah Penerimaan Kas Bulan xxxxxxxx Total Arus Kas Masuk xxxxxxxx


50

Arus Kas Keluar 1. Penyaluran Pinjaman Qardh xxxxxxxx 2. Penyaluran Pembiayaan : xxxxxxxx a. Mudharabah xxxxxxxx b. Musyarakah xxxxxxxx

3. Pembayaran Bagi Hasil : xxxxxxxx a. Tabungan Mudharabah xxxxxxxx b. Simpanan Berjangka Mudharabah xxxxxxxx

4. Pembayaran Beban : xxxxxxxx a. Administrasi Pembiayaan yg Diterima xxxxxxxx b. Bonus Wadiah xxxxxxxx c. Umum & Administrasi xxxxxxxx d. Operasional lainnya xxxxxxxx

5. Penyerahan : xxxxxxxx a. Tabungan Mudharabah xxxxxxxx b. Simpanan Berjangka Mudharabah xxxxxxxx c. Simpanan Pokok xxxxxxxx d. Simpanan Wajib xxxxxxxx

6. Pembayaran hutang xxxxxxxx 7. Pembelian Perlengkapan xxxxxxxx 8. Pembelian Aktiva Tetap xxxxxxxx

Jumlah Pengeluaran Kas Bulan.. xxxxxxxx Saldo Akhir xxxxxxxx


51

b) Laporan Keuangan Unit Jasa Keuangan Syariah

NO NAMA 200X 200X NO NAMA 200X 200XURUT PERKIRAAN URUT PERKIRAAN

1 AKTIVA 2 KEWAJIBAN1.1. Kas / Bank 2.1 Kewajiban segera 1.2 Tabungan dan Simpanan 2.2 Tabungan Wadiah

Pada Bank 2.3 Hutang Salam1.3 Surat Berharga 2.4 Hutang Istishna1.4 Piutang : 2.5 Modal Tidak Tetap

a. Murabahah 2.6 Kewajiban Lain-Lainb. Salam Jumlah Kewajibanc. Istishna

1.5 Pembiayaan Mudharabah 1.6 Pembiayaan Musyarakah 1.7 Pinjaman Qardh INVESTASI TIDAK TERIKAT1.8 (Penyisihan Penghapusan 2.7 Tabungan Mudharabah

Pembiayaan) 2.8 Simpanan Berjangka Mudharabah

1.9 Piutang Anggota dan Jumlah Investasi Pihak Lain Tidak Terikat

1.10 Persediaan (untuk dijual) 1.11 Ijarah1.12 Aktiva Istishna Dalam 3 EKUITAS

Penyelesaian 3.1 Modal Disetor1.13 Aktiva tetap 3.2 Modal Tetap Tambahan1.14 (Akumulasi Penysusutan 3.3 Cadangan Umum

Aktiva tetap) 3.4 Cadangan Tujuan Resiko1.15 Piutang Pendapatan 3.5 SHU Belum Dibagi

Bagi Hasil Jumlah Ekuitas1.16 Piutang Pendapatan Ijarah1.17 Aktiva Lain-Lain

Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban & Modal

ILUSTRASI NERACAUNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X


52

PERHITUNGAN HASIL USAHA UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X DENGAN PERBANDINGAN PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X

A PENDAPATAN & BEBAN OPERASI UTAMA Tahun 200X Tahun 200X 1 Pendapatan Jual-Beli : 1.1. Pendapatan Marjin Murabahah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 1.2 Pendapatan Bersih Salam Paralel Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 1.3 Pendapatan Bersih Istishna Paralel Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 1.4 Pendapatan Ijarah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

2 Pendapatan dari Bagi Hasil : 2.1 Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 2.2 Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

3 Pendapatan Operasi Utama Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Simpanan pada Bank Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

Jumlah Pendapatan Operasi Utama Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

4 Beban Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat : 4.1 Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Rp. XXXXXX) (Rp. XXXXXX) 4.2 Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah (Rp. XXXXXX) (Rp. XXXXXX)

5 Beban Bagi Hasil Pembiayan Yang Diterima : (Rp. XXXXXX) (Rp. XXXXXX)

Pendapatan Koperasi Sebagai Mudharib Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

6 Pendapatan Operasi Lainnya : 6.1 Pendapatan Fee Qardh Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 6.2 Pendapatan jasa administrasi Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 6.3 Beban Administrasi Pembiayaan Yang Diterima Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX Jumlah Pendapatan Operasi lainnya Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

7 Beban Operasional Lainnya 7.1 Beban Bonus Wadiah Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 7.2 Beban Umum & Administrasi Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 7.3 Beban Kantor/ Organisasi Pusat (Untuk UKMS) Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX 7.4 Beban Operasional Lainnya Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX Jumlah Beban Operasional Lainnya Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

Pendapatan Operasional Kotor Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX

Hasil Usaha/ Rugi Usaha Rp. XXXXXX Rp. XXXXXX


53

LAPORAN ARUS KAS UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal..


Arus Kas Masuk Saldo Awal xxxxxxxx 1. Penerimaan Pendapatan : a. Marjin Murabahah b. Salam Paralel c. Istishna Paralel d. Ijarah

2. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil : xxxxxxxx a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah c. Musyarakah d. Simpanan pada Bank

3. Penerimaan Pendapatan Lainnya : xxxxxxxx a. Fee Qardh b. Jasa Administrasi xxxxxxxx

4. Penerimaan Piutang : xxxxxxxx a. Anggota b. Pihak Lain

5. Penerimaan Setoran : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah

Jumlah Penerimaan Kas Bulan xxxxxxxx Total Arus Kas Masuk xxxxxxxx


54

KETERANGAN JUMLAH (Rp)

Arus Kas Keluar 1. Penyaluran Pinjaman Qardh xxxxxxxx 2. Penyaluran Pembiayaan : xxxxxxxx a. Mudharabah xxxxxxxx b. Musyarakah xxxxxxxx

3. Pembayaran Bagi Hasil : xxxxxxxx a. Tabungan Mudharabah xxxxxxxx b. Simpanan Berjangka Mudharabah xxxxxxxx

4. Pembayaran Beban : xxxxxxxx a. Administrasi Pembiayaan yg Diterima xxxxxxxx b. Bonus Wadiah xxxxxxxx c. Umum & Administrasi xxxxxxxx d. Operasional lainnya xxxxxxxx

5. Penyerahan : xxxxxxxx a. Tabungan Mudharabah xxxxxxxx b. Simpanan Berjangka Mudharabah xxxxxxxx

6. Pembayaran hutang xxxxxxxx 7. Pembelian Perlengkapan xxxxxxxx 8. Pembelian Aktiva Tetap xxxxxxxx

Jumlah Pengeluaran Kas Bulan.. xxxxxxxx Saldo Akhir xxxxxxxx

c) Laporan Koperasi Syariah Bagi Koperasi Syariah pada prinsipnya sama dengan Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah hanya ditambah investasi sektor Riil pada neraca konsolidasi. Hal ini dimaklumi dan dapat dilihat dari segi fiqih muamalahnya. Sektor Riil seperti kantin, toko khususnya transaksi jual beli secara tunai (Bai al Musawwamah) yang merupakan ciri khas koperasi serba usaha dapat dimasukan pada investasi mudharabah yang sumber permodalannya di dapat dari modal koperasi itu sendiri atau dari pihak lain sebagai investasi terikat ataupun investasi tidak terikat. Maka sewajarnya jika Menteri Negara Koperasi segera mengeluarkan Surat keputusannya mengenai Koperasi Syariah yang

serba usaha sebagaimana keputusan menteri yang dikeluarkan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga semua jenis koperasi dapat beoperasional secara syariah.


55

BAB V SISTEM OPERASI DAN PROSEDUR

A. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Struktur Organisasi Koperasi Syariah terdiri dari : 1. Rapat anggota;

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi; Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta

pengesahan laporan keuangan.

Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Pembagian sisa hasil usaha; Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, Koperasi Syariah juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

2. Kepengurusan Koperasi Syariah; Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Syariah dalam rapat Anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara. Tugas-tugas pengurus antara lain :


56

Mengelola Koperasi Syariah dan usahanya; Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan

belanja Koperasi Syariah; Menyelenggarakan rapat anggota;

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha Koperasi Syariah kepada rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Oleh karenanya pengurus memiliki wewenang seperti :

Mewakili Koperasi Syariah didalam dan diluar pengadilan; Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian

anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi

Syariah sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Guna meringankan tugasnya pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi Syariah. Pengelola minimal terdiri dari 1 (satu) orang manajer, 1 (satu) orang Pembukuan, dan 1 (satu) orang Kasir, atau disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Hubungan pengurus dengan pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan. Setelah tahun buku ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat

Laporan Keuangan yang berisi : Laporan Neraca akhir tahun, Laporan Lab/Rugi, Laporan perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut dan keadaan serta usaha Koperasi Syariah yang dapat dicapai. Sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus dan melporkannya secara berkala melalui rapat pengelola dengan pengurus setiap pekannya.


57

3. Perngelola Koperasi Syariah Dalam mengelola Koperasi Syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan Direktur. Koperasi Syariah dapat dikelola oleh seorang Direktur yang dibantu oleh para Manager seperti Manager Unit Jasa Keuangan Syariah dan Manager Sektor Riil dan karyawan lainnya. Adapun tugas-tugas yang dapat dikerjakan para pengelola antara lain :

1) Direktur Memimpin Usaha Koperasi Syariah sesuai dengan RKATKS (Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Koperasi Syariah Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja Koperasi Syariah Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas;

Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; Memelihara inventaris dan asset-aset Koperasi Syariah Mewakili Koperasi Syariah dalam urusan setiap usaha koperasi Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota koperasi

bagi UJKS dan menyetujui dan menolak pengadaan barang bagi Unit Sektor Riil yang diusulkan Manager Unit.

2) Manager Unit Manager Unit terdiri dari Manager Unit Jasa Keuangan Syariah dan Unit Sektor Riil, masing-masing manager unit memiliki beberapa staf kerja antara lain :

2.1) Manager Unit Jasa Keuangan a) Staf Operation

Staf Operation terdiri atas : o Petugas Teller /Kasir

Melayani transaksi uang masuk dan uang keluar setiap harinya dari para anggota.


58

Mencatat segala transaksi keuangan masuk dan keluar Menghitung Uang yang masuk dan keluar terlebih dahulu sesuai

dengan nominal yang tertulis pada tiket. Melapor dan Menyetorkan dana pada Bendahara pada akhir hari

(sore). Menyerahkan tiket transaksi pada bagian Accounting untuk

dibukukan sebagai laporan keuangan. Meminta Volt Dana pada Bendahara pada awal hari (pagi hari)

sebelum operasional dibuka.

o Petugas Accounting

Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller.

Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian.

Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam File bukti trasaksi.

Menyusun laporan Keuangan Neraca, L/R, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Melaporkannya pada Manager untuk diteruskan pada Pengurus.

b) Staf Marketing Staf Marketing terdiri atas : o Petugas Funding Dana

Bertugas menghimpun dana-da

panduan koperasi syariah

Documents