Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha

Direktorat Neraca Pengeluaran

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN

Survei Khusus Perusahaan

Swasta Nonfinansial (SKPS)

Tahun 2014

Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia

S K P S 2014

S K P S 2014 i

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2. Tujuan ....................................................................................................... 4

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan .................................................................... 4

1.4. Jadwal Kegiatan ........................................................................................ 5

II. METODOLOGI SURVEI ................................................................................... 7

2.1. Jumlah Responden .................................................................................... 7

2.2. Pemilihan Sampel ..................................................................................... 7

2.3. Teknik Pencacahan ................................................................................... 8

2.4. Petugas Lapangan .................................................................................... 8

2.5. Penanggung Jawab ................................................................................... 8

2.6. Pengiriman Dokumen ................................................................................ 8

2.7. Pengolahan Data SKPS ............................................................................ 9

III. KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN (KUESIONER) 11

S K P S 2014 1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

System of National Accounts (SNA) 2008 yang diterbitkan oleh United

Nations (PBB) menyebutkan bahwa unit institusi domestik (residen) sebagai

pelaku aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi lima institusi (sektor) yaitu

sektor Korporasi Nonfinansial, sektor Korporasi Finansial, sektor Pemerintahan

Umum, sektor Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan

sektor Rumah Tangga.

Salah satu sektor domestik yakni sektor Korporasi Nonfinansial mencakup

Korporasi Swasta Nonfinansial dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah

(BUMN/D) Nonfinansial. Jika dilihat lebih rinci, korporasi nonfinansial swasta

dibedakan menjadi korporasi nonfinansial swasta berbadan hukum (seperti PT,

PT Terbuka, Yayasan, Koperasi) dan korporasi nonfinansial swasta tidak

berbadan hukum (CV, Firma, UD, PD, dan lain-lain).

Di Indonesia, dari sisi investasi nonfinansial, kegiatan sektor korporasi

nonfinansial swasta merupakan bagian terbesar dan memegang peranan penting

dalam perekonomian nasional. Gambaran terperinci mengenai pentingnya

peranan korporasi swasta nonfinansial tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagai penopang pembangunan ekonomi yang berdampak pada

tumbuhnya perekonomian, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan

keadaan yang menggembirakan. Selama periode tahun 1996-2012 total investasi

di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1.680 persen, yakni dari Rp. 163,52

triliun pada tahun 1996 menjadi Rp. 2.911.37 triliun pada tahun 2012.

Investasi tersebut dilakukan oleh pemerintah, perusahaan pemerintah

nonfinansial (BUMN/D), korporasi swasta nonfinansial (bisnis), rumah tangga dan

lembaga keuangan (korporasi finansial) yang masing-masing memiliki peran

pada tahun 1996 sebesar 17,72 persen; 6,58 persen; 66,19 persen; 8,89 persen

dan 0,61 persen.

Korporasi nonfinansial tetap memegang peranan terbesar sebagai pelaku

investasi nasional pada tahun 2012 dibandingkan keempat institusi lainnya, yakni

sebesar Rp. 2.034,12 triliun atau 69,87 persen dari total investasi. Sedangkan

investasi yang dilakukan keempat institusi lainnya, yakni pemerintah sebesar Rp.

275,23 triliun (9,45 persen); BUMN sebesar Rp. 292,72 triliun (10,05 persen);

2 S K P S 2014

Rumah tangga sebesar Rp. 291,50 triliun (10,01 persen) dan lembaga keuangan

sebesar Rp. 17,79 triliun (0,62 persen).

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukan sangat pentingnya peranan

korporasi swasta nonfinansial dalam menopang pertumbuhan ekonomi, perlu

disusun suatu laporan perusahaan swasta nonfinansial yang akan sangat

bermanfaat bagi banyak pihak baik pemerintah, pengusaha maupun pihak lain

yang peduli terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia pada tahun 2012

dan 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang salah satu

fungsinya adalah penyedia data ekonomi makro, telah melakukan upaya

kompilasi data statistik korporasi/perusahaan swasta nonfinansial melalui Survei

Khusus Perusahaan Swasta Nonfinansial (SKPS). Supaya kesinambungan

proses pemantauan dan pengumpulan data terjaga, BPS melalui Subdirektorat

Neraca Pemerintah dan Badan Usaha akan melaksanakan kembali SKPS pada

tahun 2014, yang mencakup data laporan keuangan perusahaan swasta

nonfinansial tahun 2012 dan 2013.

S K P S 2014 3

Tabel 1. Perkembangan Investasi Nonfinansial di Indonesia

Tahun 1996-2012

Tahun

Investasi Nonfinansial (Triliun Rp)

Pemerintah BUMN Bisnis Rumah Tangga

Keuangan Total

1996 28.98 10.77 108.23 14.54 1.00 163.52

(17.72) (6.58) (66.19) (8.89) (0.61) (100.00)

1997 34.30 19.47 125.76 16.57 3.20 199.3

(17.21) (9.77) (63.10) (8.31) (1.61) (100.00)

1998 41.11 21.38 95.61 29.47 3.70 191.27

(21.49) (11.18) (49.98) (15.41) (1.93) (100.00)

1999 48.50 7.76 63.38 24.99 1.59 146.22

(33.17) (5.31) (43.34) (17.09) (1.09) (100.00)

2000 48.50 50.96 178.52 25.29 5.89 309.16

(15.69) (16.48) (57.74) (8.18) (1.91) (100.00)

2001 53.60 86.782 191.52 34.042 5.13 371.07

(14.44) (23.39) (51.61) (9.17) (1.38) (100.00)

2002 62.00 118.84 147.40 58.62 3.09 389.95

(15.90) (30.48) (37.80) (15.03) (0.79) (100.00)

2003 82.56 82.65 317.52 23.64 9.10 515.47

(16.02) (16.03) (61.60) (4.59) (1.76) (100.00)

2004 76.44 147.62 250.64 74.32 3.27 552.29

(13.84) (26.73) (45.38) (13.46) (0.59) (100.00)

2005 90.21 70.46 538.73 33.43 5.90 738.73

(12.21) (9.54) (72.93) (4.52) (0.80) (100.00)

2006 113.72 78.01 620.32 31.42 4.70 848.17

(13.41) (9.20) (73.14) (3.70) (0.55) (100.00)

2007 133.69 75.51 610.24 161.77 3.36 984.57

(13.58) (7.67) (67.42) (12.36) (0.61) (100.00)

2008 181.31 114.54 1017.18 186.53 9.27 1508.83

(12.02) (7.59) (67.42) (12.36) (0.61) (100.00)

2009 189.83 110.37 1210.77 215.30 11.96 1738.24

(10.920) (6.350) (69.660) (12.390) (0.690) (100.00)

2010 168.11 28.10 1657.51 217.78 15.13 2086.63

(8.06) (1.35) (79.43) (10.44) (0.72) (100.00)

2011 219.90 130.45 1854.65 227.02 1.85 2433.86

(9.04) (5.36) (76.20) (9.33) (0.08) (100.00)

2012 275.23 292.72 2.034.12 291.50 17.79 2911.37

(9.45) (10.05) (69.87) (10.01) (0.62) (100.00)

Sumber

: Neraca Arus Dana, berbagai tahun Keterangan : Angka di dalam tanda kurung merupakan persentase terhadap total investasi

4 S K P S 2014

1.2. Tujuan

SKPS 2014 bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Karakteristik korporasi/perusahaan swasta nonfinansial, antara lain tentang

jenis usaha, struktur permodalan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.

2. Hasil transaksi usaha korporasi/perusahaan swasta nonfinansial melalui

laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca Akhir Tahun (Balance

Sheet) dan Laporan Laba/Rugi (Income Statement), sehingga dapat diketahui

struktur aktiva (aset/harta/kekayaan), struktur pasiva (kewajiban dan modal),

output, input (biaya) dan sebagainya.

Data yang diperoleh dari informasi-informasi di atas akan digunakan untuk

menyusun :

a. Struktur neraca-neraca pokok korporasi/perusahaan swasta nonfinansial

baik secara agregat maupun dirinci menurut lapangan usaha.

b. Struktur Neraca Arus Dana (NAD) sektor swasta nonfinansial yang akan

dikonsolidasikan ke dalam sistem NAD Indonesia.

c. Analisis deskriptif mengenai karakteristik usaha, struktur aktiva, struktur

pasiva, output dan struktur biaya perusahaan sampel.

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan

SKPS 2014 dilaksanakan di tiga belas provinsi terpilih, yaitu Provinsi

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Adapun sasaran SKPS 2014 ini adalah

korporasi swasta nonfinansial berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Sedangkan lapangan usaha yang dicakup meliputi:

a. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

b. Pertambangan dan Penggalian

c. Industri Pengolahan

d. Listrik, Gas dan Air Bersih

e. Bangunan

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran

g. Pengangkutan dan Komunikasi

h. Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan

S K P S 2014 5

i. Jasa-jasa Swasta, mencakup Jasa Sosial dan Kemasyarakatan (termasuk

pendidikan dan kesehatan) serta Jasa Hiburan dan Rekreasi

1.4. Jadwal Kegiatan

a. Persiapan dan Perencanaan

1. Penyusunan Metodologi, Pedoman Pencacahan & Daftar Isian

2. Penggandaan Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian ………

3. Pelatihan Instruktur…………………………………………………

4. Pelatihan Pencacah Daerah ……..………………………………

5. Pengiriman Dokumen ke Daerah ..………………………………

b. Pelaksanaan

1. Pengambilan Sampel ..……………………………………………

2. Pencacahan…………………………………………………………

3. Pemeriksaan dan Pengawasan ..………………………………..

4. Pengiriman Dokumen ke Pusat ..………………………………..

c. Pengolahan

1. Penyusunan Program Komputer …………………………………

2. Pengolahan Pra Komputer ………………………………………..

3. Pengolahan Komputer ………………………………………….....

d. Analisa dan Penyajian

1. Tabulasi ………….………………………………………………….

2. Analisa dan Penulisan Laporan..…………….……………………

3. Penggandaan dan Diseminasi Laporan...…………….………….

Januari – Februari 2014

Februari 2014

Februari 2014

Februari – Maret 2014

Februari – Maret 2014

Maret 2014

April – Agustus 2014

Mei – September 2014

Juni – September 2014

Mei – Juni 2014

Juni – Oktober 2014

Juni – Oktober 2014

Oktober - November 2014

Oktober - November 2014

Desember 2014

Cakupan survei ini utamanya ditujukan untuk korporasi swasta

nonfinansial induk atau tunggal, yang memiliki jumlah aset/harta cukup

besar dan mempunyai laporan keuangan berupa Neraca Akhir Tahun dan

Laporan Laba/Rugi yang diterbitkan secara berkala dan teratur.

6 S K P S 2014

S K P S 2014 7

II. METODOLOGI SURVEI

2.1. Jumlah Responden

Tabel 2. Daftar Alokasi Sampel SKPS Tahun 2014

Menurut Provinsi Dan Lapangan Usaha

Provinsi

Lapangan Usaha

Ju

mla

h

Non-Koperasi

Kop

era

si

Pe

rta

nia

n

Pe

rta

mba

nga

n d

an

Pe

ng

ga

lian

Ind

ustr

i P

eng

ola

han

Lis

trik

, G

as &

Air

Be

rsih

Ba

ng

un

an

Pe

rdag

an

gan

, H

ote

l

& R

esto

ran

Pe

ng

an

gku

tan

&

Ko

mun

ikasi

Pe

rse

waan

B

ang

un

an

& J

asa

Pe

rusa

ha

an

Jasa-ja

sa

Sw

asta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sumatera Utara 23 1 27 1 5 22 9 4 4 4 100

Riau 24 2 22 1 6 11 3 1 2 3 75

Sumatera Selatan 24 2 22 1 6 11 3 1 2 3 75

Kepulauan Riau 23 1 4 1 2 11 4 1 1 2 50

DKI Jakarta 0 0 65 5 12 68 20 37 28 15 250

Jawa Barat 20 3 40 2 10 50 10 5 5 5 150

Jawa Tengah 15 2 28 2 4 14 4 2 2 2 75

DI Yogyakarta 12 2 13 1 8 16 8 6 5 4 75

Jawa Timur 16 2 28 2 4 30 5 3 5 5 100

Bali 10 2 15 1 5 20 7 6 5 4 75

Kalimantan Selatan 11 8 4 1 3 10 5 2 2 4 50

Kalimantan Timur 10 15 22 2 4 11 3 2 3 3 75

Sulawesi Selatan 12 5 25 2 6 15 2 2 3 3 75

Jumlah 200 45 315 22 75 289 83 72 67 57 1225

2.2. Pemilihan Sampel

Jumlah sampel SKPS 2014 sebanyak 1225 responden dan tersebar di tiga

belas provinsi terpilih. Alokasi sampel menurut lapangan usaha dilakukan secara

proporsional berdasarkan struktur ekonomi di masing-masing provinsi terpilih.

Dengan pemilihan sampel sedemikian rupa diharapkan data yang diperoleh

dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara nasional. Alokasi sampel

per provinsi ditunjukkan oleh tabel 2 di atas.

8 S K P S 2014

Hasil SKPS tahun 2014 akan disajikan menurut lapangan usaha, sehingga

diharapkan target sampel menurut lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel di

atas dapat tercapai. Apabila penentuan sampel menurut lapangan usaha seperti

yang tertera pada tabel di atas tidak dapat dipenuhi, maka dapat dialokasikan ke

sektor nonfinansial swasta lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan

setiap lapangan usaha.

2.3. Teknik Pencacahan

Pencacahan dilakukan dengan cara kunjungan. Petugas dari BPS Provinsi

mendatangi setiap korporasi/perusahaan swasta nonfinansial yang terpilih sesuai

sampel. Daftar isian yang mencakup keterangan umum perusahaan harus diisi

petugas pada saat wawancara. Untuk jenis data seperti Neraca Akhir Tahun

dan Laporan Laba/Rugi, petugas diharuskan meminta atau mengkopi laporan

keuangan perusahaan tersebut.

2.4. Petugas Lapangan

Pencacahan SKPS 2014 akan dilakukan oleh staf yang ditugaskan oleh

BPS Provinsi terpilih. Jika tidak ada staf BPS dapat ditugaskan KSK atau mitra

kerja dan dibekali dengan surat tugas. Petugas pengawas SKPS 2014 adalah

tenaga teknis BPS provinsi yang berpengalaman mengawasi berbagai aktivitas

survei BPS utamanya Kepala Seksi Neraca Konsumsi.

2.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab di tingkat pusat adalah Sub Direktorat Neraca

Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI.

Sedangkan penanggung jawab daerah adalah Bidang Neraca Wilayah dan

Analisis Statistik di bawah koordinasi Kepala BPS Provinsi.

2.6. Pengiriman Dokumen

Hasil pencacahan SKPS 2014 yang sudah selesai diperiksa, dikirim ke

BPS RI c.q. Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat

Neraca Pengeluaran. Diharapkan SKPS 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan

jadwal dan BPS Provinsi dapat mengatur pengiriman dokumen secara bertahap.

S K P S 2014 9

2.7. Pengolahan Data SKPS

Pengolahan data untuk Survei SKPS dilakukan di BPS RI dengan petugas

pengolah Subdit Neraca Pemerintah dan Badan Usaha. Jika provinsi ingin

mengolah Survei SKPS di provinsi dapat dilakukan dengan mandiri, tetapi tetap

mengirimkan dokumen dan softcopy hasil pengolahan Survei SKPS sesuai

jadwal.

10 S K P S 2014

S K P S 2014 11

III. KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN

(KUESIONER)

Untuk memudahkan pengisian daftar isian (kuesioner) SKPS 2014 yang

terdiri dari enam blok, berikut ini diberikan pedoman pengisiannya. Untuk

memperlancar pengecekan dan pemeriksaan tulislah daftar isian ini dengan huruf

kapital.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Rincian 1 s/d 5: Isikan nama provinsi, kabupaten/kota, nama perusahaan,

alamat lengkap perusahaan dan nomor telepon/email/fax pada

tempat yang tersedia.

BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui keterangan umum/karakteristik usaha

perusahaan swasta nonfinansial sampel.

Rincian 1: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial

Isikan tahun pertama kali perusahaan melakukan operasi kegiatan

usaha secara komersial, pada tempat yang tersedia.

Rincian 2: Struktur Modal (%)

Isikan persentase besarnya modal perusahaan tahun 2013. Tulis

sesuai status permodalannya apakah modal pemerintah, swasta

asing, swasta nasional atau lainnya, pada tempat yang tersedia.

Jumlah struktur modal sama dengan 100%.

Modal pemerintah, swasta asing, swasta nasional dan lainnya,

adalah besarnya modal atau saham perusahaan yang dimiliki oleh

pemerintah, swasta asing, swasta nasional dan lainnya.

Rincian 3: Bentuk Badan Usaha

Lingkari salah satu bentuk badan usaha yang tersedia sesuai dengan

bentuk badan usaha perusahaan. Bentuk Badan Usaha adalah status

yang dimiliki oleh suatu kegiatan ekonomi berdasarkan akte

pendiriannya yang dikeluarkan oleh notaris, berupa akte notaris atau

berdasarkan suatu keputusan dari pejabat instansi yang berwenang.

Bentuk badan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

12 S K P S 2014

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum

perusahaan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam

saham-saham, dan pemegang saham bertanggung jawab

terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam

menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan

sesuai dengan besar-kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau

berdasarkan perjanjian antar pemegang saham. Bentuk badan

hukum ini disahkan oleh notaris.

2. PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya

kepada masyarakat melalui pasar modal (go public).

3. Koperasi adalah perusahaan yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Bentuk badan hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

4. CV/Firma adalah bentuk badan usaha perusahaan perorangan

yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang dan digunakan

untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan. Bentuk badan usaha ini disahkan oleh

notaris.

5. Lainnya adalah bentuk badan usaha yang belum termasuk

kategori di atas seperti yayasan dan sebagainya.

Rincian 4: Lapangan Usaha Dari Kegiatan Utama

Lingkari salah satu jenis lapangan usaha yang tersedia sesuai

dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu bergerak di lapangan

usaha/kegiatan Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri

Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan

Hotel & Restoran, Pengangkutan & Komunikasi, Persewaan

Bangunan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa Swasta sesuai

dengan konsep PDRB. Apabila satu perusahaan mempunyai dua

kegiatan atau lebih, tentukanlah kegiatan utama perusahaan tersebut

sesuai dengan pendapatan usaha yang paling besar nilainya.

S K P S 2014 13

Rincian 5: Produk (barang/jasa) Utama

Isikan jenis produk perusahaan yang paling tinggi nilainya.

Rincian 6: Pendapatan Usaha

Isikan pendapatan usaha perusahaan tahun 2012 dan 2013 dalam

jutaan rupiah.

Pendapatan Usaha adalah penjumlahan dari pendapatan utama dan

pendapatan lainnya dari perusahaan.

Pendapatan Utama merupakan pendapatan dari hasil penjualan

produk utama dengan kriteria nilai yang paling tinggi. Jika nilainya

ternyata sama, maka yang diperhitungkan adalah volume fisik dan

waktu pengerjaan.

Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan

produk sekunder yang dihasilkan selain produk utama.

Produk Sekunder terdiri dari produk ikutan dan produk sampingan.

a. Produk Ikutan adalah barang dan jasa yang dihasilkan bersama

dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal.

b. Produk Sampingan adalah barang dan jasa yang dihasilkan

sejalan dengan produk utama tapi dengan menggunakan teknologi

yang berbeda.

Rincian 7: Total Harta (Aktiva)

Isikan total harta perusahaan tahun 2012 dan 2013 dalam jutaan

rupiah. Isian ini direkap dari Total Harta Neraca Akhir Tahun (NAT)

Blok III.

Total Harta adalah penjumlahan dari seluruh harta perusahaan, yaitu

harta lancar dan harta tidak lancar.

Harta adalah seluruh harta perusahaan baik berwujud maupun tidak

berwujud yang mempunyai nilai uang, dan memberikan manfaat bagi

pemiliknya di masa mendatang. Secara umum dapat dikatakan harta

adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki perusahaan dan

mempunyai nilai uang.

Harta Lancar adalah bagian harta yang dimiliki perusahaan berupa

uang tunai dan harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai

dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Termasuk disini adalah:

14 S K P S 2014

kas, piutang, persediaan, surat-surat berharga yang dapat diperjual-

belikan, biaya-biaya dibayar dimuka dan harta lainnya.

Harta Tidak Lancar terdiri dari harta tetap berwujud, harta tetap tak

berwujud dan harta lain-lain.

- Harta Tetap Berwujud adalah harta yang memiliki substansi

nyata dan berumur lebih dari satu tahun. Tujuan pemilikan harta

tetap berwujud adalah untuk operasi perusahaan jangka panjang,

seperti: tanah, bangunan dan gedung, investasi kantor,

kendaraan, mesin dan peralatan pabrik dan sebagainya.

- Harta Tetap Tak Berwujud adalah harta yang tidak memiliki

substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang

diperoleh dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan

lebih dari satu tahun, seperti: hak paten, goodwill, franchise,

lisensi dan lainnya.

Rincian 8: Jumlah Tenaga Kerja (orang)

Isikan jumlah tenaga kerja perusahaan tahun 2012 dan 2013.

Jumlah Tenaga Kerja adalah banyaknya tenaga kerja tetap dan

tidak tetap yang biasanya bekerja setiap harinya di perusahaan ini.

BLOK III. NERACA AKHIR TAHUN (NAT) PERUSAHAAN

A. HARTA (AKTIVA) adalah seluruh kepemilikan perusahaan baik berwujud

maupun tak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat

bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum dapat dikatakan bahwa

harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh perusahaan dan

mempunyai nilai uang. Harta terdiri dari Harta lancar dan Harta tidak lancar

(Investasi Jangka Panjang, Harta Tetap Berwujud, Harta Tetap Tak Berwujud

dan Harta Lain-Lain).

A.1 HARTA LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan berupa

uang tunai dan harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam

jangka waktu kurang dari satu tahun. Termasuk disini adalah: Kas, Investasi

Jangka Pendek, Piutang Jangka Pendek, Wesel Tagih, Persediaan, Biaya

Dibayar di Muka, Cadangan Piutang Tak Tertagih dan Harta Lancar lainnya.

S K P S 2014 15

1. Kas adalah uang yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk

perusahaan yang relatif besar biasanya kas dipisahkan menjadi kas di

perusahaan (cash on hands) dan kas di bank (cash in bank).(1.1 +

1.2).

1.1 Kas di Perusahaan (cash on hands) adalah uang tunai yang

disimpan di kas perusahaan baik dalam bentuk rupiah ataupun

mata uang asing (yang telah dikonversikan setara rupiah).

1.2 Kas di Bank (cash in bank) adalah uang tunai yang merupakan

saldo rekening giro yang disimpan di bank dalam bentuk rupiah

ataupun mata uang asing.

2. Investasi Jangka Pendek adalah penanaman modal yang dilakukan

oleh perusahaan dalam bentuk deposito berjangka, saham, surat-surat

berharga, emas, valuta asing dan lain-lain guna memperoleh

pendapatan tambahan secara periodik atau keuntungan atas penjualan

kembali harta tersebut. Harta ini dikuasai untuk sementara waktu

(kurang dari 1 tahun). Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito

Berjangka, Surat-surat Berharga dan Investasi Jangka Pendek Lainnya

(2.1 s/d 2.3).

2.1 Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan

batas waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang

dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut.

2.2 Saham adalah saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan

terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang

menerangkan siapa pemiliknya.

2.3 Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah penanaman modal

(dalam rupiah atau mata uang asing) yang dilakukan oleh

perusahaan di luar deposito dan obligasi (2.3).

3. Piutang Jangka Pendek adalah hak atau tagihan perusahaan kepada

perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah

jatuh tempo (kurang dari 1 tahun). Piutang jangka pendek terdiri dari

Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi,

Piutang Ragu-Ragu dan Piutang Jangka Pendek Lainnya.

16 S K P S 2014

4. Wesel Tagih adalah janji tertulis tanpa syarat pihak lain pada

perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu.

Wesel ini dapat diperjualbelikan.

5. Persediaan adalah yang dimiliki perusahaan yang siap untuk dijual.

Persediaan ini meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses,

barang dalam perjalanan dan barang hasil produksi yang siap untuk

dijual. Serta dikurangi dengan persediaan barang usang (5.1 - 5.2)

6. Biaya Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan

kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode tersebut.

Namun perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya

dibayar dimuka terdiri dari Biaya Bunga, Premi Asuransi, Sewa, Pajak

dan Biaya Lainnya.

7. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu adalah perkiraan penilaian atas

piutang yang timbul karena piutang debitor yang diragukan

pelunasannya. Perkiraan ini merupakan pengurangan aset (contra

assets) atas perkiraan piutang ragu-ragu.

8. Harta Lancar Lainnya adalah aktiva lancar selain yang telah

disebutkan.

A.2 HARTA TIDAK LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh

perusahaan yang jangka waktu pemakaiannya lama. Termasuk disini

adalah Investasi Jangka Panjang, Harta Tetap Berwujud, Harta Tetap Tak

Berwujud, dan Harta Lain-Lain. (A.2.9 s/d A.2.19)

9. Deposito Berjangka: konsep idem R.2.2.1 tetapi jangka waktu lebih

dari satu tahun.

10. Investasi Jangka Panjang adalah penanaman modal yang dilakukan

oleh perusahaan dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga

lainnya dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu lebih dari satu

tahun. (10.1+10.2+10.3).

10.1 Investasi Dalam Bentuk Saham adalah penanaman modal yang

dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk saham-saham yang

dikeluarkan perusahaan lain. Penanaman modal ini ditujukan,

S K P S 2014 17

misalnya untuk ikut serta menjadi pemilik perusahaan yang

mengeluarkan saham-saham tersebut.

10.2 Investasi Dalam Bentuk Obligasi adalah penanaman modal

yang dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi yang

dikeluarkan perusahaan lain. Penanaman modal ini ditujukan

misalnya, agar perusahaan mendapat laba yang teratur di masa

mendatang.

10.3 Investasi Jangka Panjang Lainnya penanaman modal yang

dilakukan perusahaan dalam bentuk surat berharga selain saham

& obligasi, misalnya reksadana.

11. Piutang Tidak Lancar adalah hak atau tagihan perusahaan kepada

perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah

jatuh tempo (lebih dari satu tahun). Piutang jangka panjang terdiri dari

Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi,

Piutang dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

12. Harta Tetap Berwujud adalah harta yang memiliki substansi nyata

dan berumur lebih dari 1 tahun. Tujuan pemilikan harta tetap berwujud

adalah untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang. Harta tetap

berwujud ini terdiri dari tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin

& peralatan pabrik, kendaraan, sumur kilang minyak/tambang,

tanaman menghasilkan dan harta tetap berwujud lainnya (12.1 s/d

12.8).

12.1 Tanah adalah harta tetap yang umurnya tak terbatas seperti

tanah untuk bangunan perusahaan, tanah pertanian dan

lainnya. Tanah dinilai berdasarkan nilai perolehan. Untuk harta

ini tidak dikenakan penyusutan (non depreciable).

12.2-3 Bangunan dan Perlengkapan Kantor adalah harta tetap

berupa bangunan dan perlengkapan kantor, yang umurnya

terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis jika habis

pengggunaannya. Kelompok harta ini dikenakan penyusutan

(depreciable). Harta ini dinilai atas harga perolehan.

12.4 Mesin dan Peralatan Pabrik adalah harta tetap berupa mesin

dan peralatan pabrik, yang umurnya terbatas dan dapat diganti

18 S K P S 2014

dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk

kelompok aktiva ini dikenakan penyusutan (depreciable). Aktiva

ini dinilai atas harga perolehan.

12.5 Kendaraan adalah harta tetap berupa kendaraan, yang

umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis

apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini

dikenakan penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas

harga perolehan.

12.6 Sumur Kilang Minyak/Tambang adalah harta tetap berupa

sumur kilang minyak/tambang, yang umurnya terbatas dan

dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis

penggunaannya. Untuk kelompok harta ini dikenakan

penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas harga

perolehan.

12.7 Tanaman Menghasilkan/Belum Menghasilkan adalah harta

tetap berupa tanaman yang dapat menghasilkan, yang

umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis

apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini

dikenakan deplesi. Harta ini dinilai atas harga perolehan.

12.8 Harta Tetap Berwujud Lainnya adalah harta tetap berwujud

selain kategori harta tetap berwujud yang telah disebutkan.

13. Akumulasi Penyusutan adalah total penyusutan atas harta tetap

berwujud yang dinilai dengan metode tertentu. Akumulasi penyusutan

merupakan contra assets dari nilai perolehan harta tetap berwujud

untuk mendapatkan nilai buku harta tersebut pada periode tertentu.

14. Akumulasi Deplesi adalah total penyusutan yang diakui dan dicatat

atas berkurangnya nilai perolehan dari sumber-sumber alam yang

dieksploitasi seperti hutan, tanah tambang dan lain-lain.

15. Nilai Buku Harta Tetap Berwujud adalah total harta tetap berwujud

dikurangi dengan penyusutan dan deplesi. (12-13-14)

16. Harta Tetap Tidak Berwujud adalah suatu harta yang tidak memiliki

substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang diperoleh

dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan lebih dari 1

S K P S 2014 19

tahun. Harta tetap tak berwujud terdiri dari hak paten, biaya

praoperasi (riset dan pengembangan) serta instalasi program (set up).

16.1 Hak Paten adalah hak ekslusif yang diberikan pemerintah

kepada pencipta barang dan jasa untuk memproduksi dan

memasarkan suatu barang dan jasa tertentu disertai

perlindungan hukum dari pemalsuan dan peniruan. Hak Paten

terdiri dari Goodwill, Franchise, Lisensi dan Trade Mark.

Goodwill adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh suatu

perusahaan dibanding perusahaan lain. (seperti: letak

perusahaan yang strategis, manajemen perusahaan yang baik,

produk unggul yang sudah dikenal masyarakat, dan lainnya).

Franchise adalah hak kelola pendistribusian barang atau jasa

kepada masyarakat konsumen yang dijual kepada pihak lain

dengan standarisasi mutu, misalnya pengelolaan Kentucky

Fried Chicken.

Lisensi adalah izin khusus dari pribadi atau perusahaan

kepada pribadi atau perusahaan lain, misalnya hak

menerbitkan, hak memperdagangkan barang dan jasa dan lain-

lain.

Trade Mark adalah hak menggunakan suatu tanda pengenal

atau simbol dari suatu barang yang diusahakan dan disahkan

oleh pemerintah serta dilindungi terhadap kemungkinan ditiru

atau dipalsukan.

16.2 Biaya Praoperasi adalah biaya-biaya yang terjadi sebelum

dimulainya kegiatan usaha komersial perusahaan. Yang

termasuk ke dalam kelompok biaya ini, antara lain: biaya riset

dan pengembangan, dan biaya ditangguhkan lainnya. Biaya

praoperasi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam jangka waktu

dan metode tertentu.

Biaya Riset dan Pengembangan adalah biaya yang

dikeluarkan untuk riset, percobaan, analisa, penyajian serta

berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan segala aspek

operasi perusahaan.

20 S K P S 2014

Biaya Ditangguhkan adalah pengeluaran yang belum

merupakan biaya dalam tahun buku yang sedang berjalan,

tetapi masih tercatat sebagai harta.

17. Akumulasi Amortisasi adalah total penyusutan atas harta tetap tak

berwujud sesuai nilai perolehan. Akumulasi ini merupakan contra

assets dari nilai perolehan harta tersebut pada periode tertentu.

18. Nilai Buku Harta Tetap Tidak Berwujud adalah nilai harta tetap tidak

berwujud dikurangi dengan nilai amortisasi.

19. Harta Tidak lancar Lainnya adalah harta lain-lain yang tidak

digolongkan ke dalam kelompok harta perusahaan yang telah

disebutkan sebelumnya. Harta lain-lain terdiri dari Pinjaman

Karyawan, Hak Sewa Jangka Panjang, Uang Jaminan dan Lainnya

(17.1 s/d 17.4).

19.1 Pinjaman Karyawan adalah perusahaan meminjamkan

sejumlah hartanya kepada karyawannya, sehingga menjadi

bagian harta bagi perusahaan tersebut.

19.2 Hak Sewa Jangka Panjang adalah hak sewa atas

penggunaan tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin atau

barang bergerak lainnya untuk suatu periode jangka panjang.

19.3 Uang Jaminan adalah perusahaan mempercayakan atau

menyimpankan sejumlah uang kepada pihak lain untuk

keamanan uang tersebut.

19.4 Lainnya adalah harta jangka panjang selain kategori harta

lain-lain yang telah disebutkan (misalnya: aktiva pajak

tangguhan).

B. KEWAJIBAN DAN MODAL terdiri dari Kewajiban dan Modal. (B1 + B2).

B.1 KEWAJIBAN adalah kewajiban atau hutang perusahaan untuk melunasi

suatu jumlah hutang atau melaksanakan suatu kewajiban kepada pihak lain

jika telah jatuh tempo. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Lancar (jangka

pendek) dan Kewajiban Jangka Panjang (B.1.1 + B.1.2).

S K P S 2014 21

B.1.1 Kewajiban Lancar adalah hutang jangka pendek yang diperkirakan harus

dilunasi kurang dari 1 tahun. Kewajiban Lancar terdiri dari bermacam-

macam hutang dan Kewajiban Lancar Lainnya (1 s/d 7).

1. Hutang Usaha adalah hutang perusahaan (berupa rupiah atau valuta

asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa

secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun.

2. Hutang Bank/Kredit Modal Kerja adalah pinjaman untuk modal kerja

perusahaan (baik dalam rupiah atau valuta asing) yang diperoleh dari

bank berdasarkan permohonan perusahaan tersebut, biasanya

mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun.

3. Hutang Pajak adalah beban yang dikenakan atas penghasilan,

kekayaan, transaksi/sumber-sumber lainnya dari perusahaan untuk

dibayarkan kepada pemerintah.

4. Hutang yang Masih Harus Dibayar adalah hutang yang masih harus

dibayarkan perusahaan kepada pihak lain untuk kepentingan

perusahaan. Hutang-hutang ini terdiri dari hutang sewa dan hutang

bunga.

5. Uang Muka dari Langganan adalah sejumlah uang dari pihak lain

(pemesan) yang dititipkan kepada perusahaan. Dalam hal ini

perusahaan melakukan penyelesaian order dari pihak lain tersebut

dengan memperhitungkan termin yang diajukan.

6. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Kurang dari 1 Tahun

adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain dalam

jangka panjang (lebih dari satu tahun) namun pembayaran pinjaman

tersebut harus dilakukan secara berangsur sesuai dengan tanggal

pembayaran (dalam satu tahun).

7. Kewajiban Lancar Lainnya adalah selain kategori kewajiban lancar

yang telah disebutkan.

B.1.2 Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban atau hutang perusahaan

kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun

(8 s/d 12).

22 S K P S 2014

8. Hutang Usaha adalah hutang perusahaan (berupa rupiah atau valuta

asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau

jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu

tahun.

9. Hutang Bank/Kredit Investasi adalah pinjaman yang diperoleh

pihak perusahaan dari bank berdasarkan permohonan perusahaan

tersebut. Pinjaman bank dalam kategori ini biasanya mempunyai

jangka lebih dari satu tahun dan digunakan untuk kredit investasi

perusahaan. Rincian ini terdiri dari nilai hutang jangka panjang setelah

dikurangi pokok cicilan hutang yang sudah dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu satu tahun pada periode yang sama.

10. Hutang Sewa Guna Usaha adalah beban sewa atas penggunaan

tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin, peralatan dan kendaraan

yang dikuasai dan digunakan berdasarkan kontrak dalam jangka

waktu lebih dari satu tahun.

11. Hutang Pajak Tangguhan adalah konsekuensi pajak periode

mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat kewajiban

menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak

kewajiban.

12. Setoran Jaminan adalah uang jaminan yang diterima dari pihak lain

oleh perusahaan dengan ketentuan sesuai perjanjian yang telah

disepakati kegunaannya untuk menjamin keamanan/kelancaran

transaksi dari barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

13. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya adalah selain kategori

kewajiban jangka panjang yang telah disebutkan sebelumnya.

B.2 MODAL adalah sumber dana peusahaan baik yang berasal dari pemilik

maupun kreditor. Sumber dana ini digunakan untuk membeli harta-harta

yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dengan demikian baik pemilik

maupun kreditor berhak atas kekayaan perusahaan.

14. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor adalah sebagian dari

modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya di dalam akta

S K P S 2014 23

pendirian atau perubahannya sebagai pemegang saham dan telah

disetorkan oleh para pemegang sahamnya tersebut.

15. Tambahan Modal Disetor merupakan tambahan penyertaan modal

yang diterima oleh perusahaan.

16. Saldo Laba/Rugi yang Ditahan mencakup Saldo Laba/Rugi yang

dicadangkan dan yang belum dicadangkan.

16.1 Saldo Laba/Rugi yang Dicadangkan adalah sebagian atau

keseluruhan laba/rugi yang tidak dibagikan kepada pemilik

(stockholders) maupun pemegang (shareholders) saham

perusahaan dalam bentuk dividen. Jumlah laba/rugi

dicadangkan ini digunakan oleh perusahaan untuk

memperbesar modal dan pengembangan usaha.

16.2 Saldo Laba/Rugi yang Belum Dicadangkan adalah saldo

laba/rugi neto yang belum ditentukan penggunaannya.

17. Modal Lain-lain yaitu modal yang tidak tercakup dalam item

sebelumnya.

BLOK IV. LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN

1. Pendapatan Utama merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk

utama dengan kriteria nilai yang paling tinggi atau volume fisik maupun

waktu pengerjaannya yang paling besar.

2. Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk

sekunder (produk ikutan + produk sampingan) yang dihasilkan selain produk

utama.

Produk Ikutan adalah barang & jasa yang dihasilkan bersama dengan

produk utama atas penggunaan teknologi tunggal.

Produk Sampingan adalah barang & jasa yang dihasilkan sejalan dengan

produk utama tapi menggunakan teknologi yang berbeda.

3. Pendapatan Usaha merupakan penjumlahan pendapatan utama dan

pendapatan lainnya (1+2).

4. Biaya Pokok Penjualan (cost of goods sold/cost of sales) adalah seluruh

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan mempersiapkan

barang sampai siap dijual yaitu penjumlahan biaya pokok produksi,

24 S K P S 2014

persediaan awal barang jadi dan pembelian barang jadi dikurangi dengan

persediaan akhir barang jadi dan pemakaian sendiri. (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 –

4.5).

4.1 Biaya Pokok Produksi adalah penjumlahan biaya produksi, dan

persediaan awal barang dalam proses dikurangi dengan persediaan

akhir barang dalam proses (4.1.a + 4.1.b - 4.1.c).

4.1.a Biaya Produksi bagi perusahaan yang bergerak di lapangan

usaha industri pengolahan adalah penjumlahan Pemakaian

Bahan Baku dan Penolong, Upah dan Gaji Tenaga Kerja

Produksi dan Biaya Pabrikasi (Overhead Cost) (4.1.a.1 s/d

4.1.a.3).

Biaya Pabrikasi terdiri dari biaya-biaya produksi langsung,

seperti penyusutan alat-alat produksi, biaya listrik dan air untuk

produksi, biaya pemeliharaan alat-alat produksi dan biaya

produksi lainnya (4.1.a.3.1 s/d 4.1.a.3.4). Bagi perusahaan yang

bergerak di lapangan usaha perdagangan, biaya produksi ini

meliputi harga beli barang dagangan ditambah biaya lain seperti

biaya transportasi dan penyimpanan.

4.1.b Persediaan Awal Barang dalam Proses adalah jumlah barang

dalam proses yang ada di perusahaan pada awal periode

pencatatan.

4.1.c Persediaan Akhir Barang dalam Proses adalah jumlah barang

dalam proses yang ada di perusahaan pada akhir periode

pencatatan.

4.2 Persediaan Awal Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di

perusahaan pada awal periode pencatatan.

4.3 Pembelian Barang Jadi adalah jumlah pembelian barang jadi dari

pihak lain oleh perusahaan pada periode pencatatan.

4.4 Persediaan Akhir Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di

perusahaan pada akhir periode pencatatan.

4.5 Pemakaian Sendiri adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan

yang digunakan untuk konsumsi perusahaan itu sendiri.

5. Laba/Rugi Bruto Usaha merupakan pengurangan pendapatan usaha

dengan biaya pokok penjualan (3-4).

S K P S 2014 25

6. Biaya Administrasi dan Penjualan merupakan penjumlahan biaya

administrasi umum dan biaya penjualan (6.1 s/d 6.15).

Biaya Administrasi dan Umum adalah biaya yang bersifat umum dalam

perusahaan, misalnya upah dan gaji tenaga kerja tak langsung, biaya listrik,

air & telepon, pemeliharaan, asuransi, iuran, sumbangan dan lain-lain.

Biaya Penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungan dengan

menjual dan memasarkan barang dan jasa seperti biaya promosi dan iklan,

VAT (PPN) dan pajak penjualan (PPn) serta diskon dan lain-lain.

7. Laba/Rugi Neto Usaha merupakan pengurangan Laba/Rugi Bruto Usaha

dengan Biaya Usaha (5-6).

8. Selisih Pendapatan dengan Biaya di Luar Usaha adalah pendapatan di

luar usaha dikurangi dengan biaya di luar usaha (8.1 - 8.2).

8.1 Pendapatan di Luar Usaha adalah pendapatan yang bukan berasal

dari kegiatan utama perusahaan. Termasuk dalam kelompok

pendapatan ini antara lain: jasa giro, laba selisih kurs, keuntungan

penjualan harta, pendapatan sewa dan lain-lain (8.1.a s/d 8.1.j).

8.2 Biaya di Luar Usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan

secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan (8.2.a s/d 8.2.g).

9. Laba (Rugi) Sebelum Pajak yaitu penjumlahan Laba/Rugi neto usaha &

selisih pendapatan dan biaya di luar usaha (7+8).

10. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan

yang diperoleh perusahaan.

11. Laba/Rugi Setelah Pajak merupakan pengurangan Laba/Rugi Sebelum

Pajak dengan Pajak Penghasilan (9-10).

12. Pembayaran Dividen adalah bagian laba yang diterima oleh

pemilik/pemegang saham perusahaan. Bagian ini berasal dari keuntungan

yang diperoleh perusahaan selama menjalankan kegiatannya dalam satu

periode.

13. Cadangan adalah bagian laba yang digunakan sebagai cadangan

perusahaan.

14. Tambahan Modal adalah bagian laba yang digunakan sebagai tambahan

modal perusahaan.

26 S K P S 2014

15. Saldo Laba/Rugi Tahun Lalu bagian laba/rugi tahun lalu yang belum

digunakan oleh perusahaan.

16. Laba Ditahan adalah Laba/Rugi bersih dikurangi pembayaran dividen

ditambah sisa Laba/Rugi tahun lalu (15+11-12-13-14).

BLOK V. CATATAN

Tuliskan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan laporan keuangan

perusahaan.

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

Tujuan blok ini adalah selain untuk mengetahui siapa yang bertanggung

jawab dalam pengisian daftar isian (kuesioner) ini dan kapan dilakukan

pencacahan serta pemeriksaan, juga untuk melihat keabsahan pencacahan.

Isikan nama, tanggal pencacahan/pemeriksaan/pengawasan serta tanda

tangan pencacah dan pemeriksa/pengawas. Responden juga diminta untuk

membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan (jika ada) pada tempat yang

tersedia.

S K P S 2014 27

Diagram Alur

Pelaksanaan dan Tujuan SKPS

Sampel

Perusahaan

Sampel

Propinsi

S K P S

Perusahaan

(Korporasi) Swasta

Berbadan Hukum

No n Koperasi

Perusahaan

(Korporasi) Swasta

Berbadan Hukum

Ko perasi

Neraca Akhir

Tahun

Laporan Laba/

Rugi

Neraca Akhir

Tahun

Laporan Laba/

Rugi

Neraca Arus Dana

Sektor Swasta Non

Finansial dan

Ko perasi

Neraca Pokok

Ko rpo rasi Swasta

No n Finansia l dan

Ko perasi

Laporan Akhir