paparan jatinangor 2015 dani
TRANSCRIPT
Kebijakan Permuseumandi Indonesia
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan PermuseumanDirektorat Jenderal KebudayaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Warisan Budaya (Cultural Heritage)
Benda(Tangible)
Tak Benda(Intangible)
Kebijakan Pemerintah
Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum
PERMUSEUMAN DI INDONESIA
Indonesia memiliki ± 350 museum yang hingga kini keberadaannya secara umum belum mampu memenuhi keinginan masyarakat secara optimal.
PENGERTIAN DALAM PERMUSEUMAN DI INDONESIA
Koleksi Museum adalah Benda CB, Bangunan CB, dan/atau Struktur CB Bergerak dan/atau Bukan CB yang merupakan bukti material hasil budaya
dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata
Museum adalah lembaga permanen yang bersifat nirlaba, untuk melestarikan koleksi yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya
Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
PENGERTIAN DALAM PERMUSEUMAN DI INDONESIAKurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan Koleksi Museum
Registrar adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koleksi Museum
Registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak atau Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Koleksi.
Konservator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Koleksi Museum.
Edukator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi Koleksi Museum.
1. Pendirian Museum• Syarat (berbadan Hukum, memiliki Koleksi, lokasi/bangunan, SDM,
sumber pendanaan tetap) • Jenis (Museum Umum, Sejarah, Seni, atau Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi)
Daftar Museum (sesuai kewenangan wilayahnya)
Pend
afta
ran
Mus
eum
PemerintahPemProv
Menteri
PemKabPemKot
Setiap OrangMasyarakat Hukum Adat
Gubernur
Bupati/ Wali kota
Kelembagaan Museum
Nomor Pendaftaran Nasional
SDM MuseumPEMILIK MUSEUM Wajib menyediakan SDM untuk mengelola
Kepala Museum
Tenaga Teknis Tenaga Administrasi
1. Registrar2. Kurator3. Konservator4. Penata Pameran5. Edukator6. Humas dan Pemasaran
1. Ketatausahaan2. Kepegawaian3. Keuangan4. Keamanan5. Kerumahtanggan
Pengelolaan Koleksi
Administrasi Teknis
Museum Kalimantan Tengah Museum DI Yogyakarta
1. Penyimpanan2. Pemeliharaan dan
Pengamanan
1. Pengadaan2. Pencatatan3. Penghapusan4. Peminjaman
Pengamanan Museum
• Wajib dilakukan oleh Pengelola Museum di bawah tanggungjawab Kepala Museum
• Wajib membuat Prosedur Operasional
Pengembangan Museum
Penelitian Kerja Sama
a. Koleksi b. Pengelolaanc. Pengunjungd. Program
a. Sosial b. Ilmu Pengetahuanc. Kebudayaand. Pariwisata
Arca Durga Mahisasuramardhini
Jangkar Kapal
Pemanfaatan Museum
Kain TengahanKain Panjang Tulis, Motif Sampek Engtay
Kepentingan SosialIlmu Pengetahuan dan Teknologi
KebudayaanPariwisata
Manfaat Museum sebagai salah satu media pembelajaran bertujuan untuk:• Mencerdaskan kehidupan bangsa• Ketahanan Nasional, dan• Wawasan Nusantara
Perm
useu
man
Pendanaan• Pemilik Museum wajib menyediakan dana pengelolaan• Dana Museum berupa Dana Tetap dan Dana Tidak Tetap
Dana Tetap
1. APBN;2. APBD; dan/atau3. Sumber lain yang sah
Dana Tidak Tetap
1. Pemanfaatan Koleksi;2. Bantuan/Subsidi; 3. Penjualan tiket4. Hasil Usaha5. Pemanfaatan Museum
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Dana Cadangan untuk Penyelamatan Museum dalam Keadaan Darurat
Peran Serta Masyarakat
• Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat dapat berperanserta membantu Pengelolaan Museum
• Peranserta dapat berupa: Ide, Sarana/Prasarana, Penyerahan Koleksi, Penitipan Koleksi, Tenaga, dan Pendanaan Museum
Perm
useu
man
Museum Kalimantan Tengah
Objek Pengadaan Koleksi Register
Koleksi Museum
Penelitian Koleksi
Dikomunikasikan
Pemeliharaan Koleksi
2. Standarisasi dan Evaluasi Museum• Pemerintah melakukan standarisasi museum (2 tahun setelah
museum berdiri) • Penilaian berdasarkan Pengelolaan Museum • Hasil Standarisasi berupa Tipe (Tipe A, B, atau C)• Evaluasi Museum
Kelembagaan Museum
StandarisasiTipe A, B, atau C
Museum
Pemerintah melakukan standarisasi (2 tahun setelah museum berdiri)
StandarisasiTipe A, B, atau C
Pemerintah melakukan Evaluasi (3 tahun sekali)
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi.
Museum Kalimantan Tengah Museum DI Yogyakarta
Perm
useu
man
Fisik Manajemen Program
Pencitraan Kebijakan Jaringan
6 Aspek Revitalisasi:
Perm
useu
man
TARGET REVITALISASI MUSEUM
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 20160
5
10
15
20
25
30
35
6
30
7
12
19
15 15
Museum
Perm
useu
man
Tugas PembantuanMuseum yang Direvitalisasi Tahun 2015NO KEGIATAN
1 Museum Prov Banten2 Museum Kota Makassar3 Museum Banggai4 Museum Adityawarman5 Museum Sulawesi Tengah6 Museum Prov Maluku7 Museum Perjuangan Jambi8 Museum Panglima Besar Sudirman9 Museum Prov Nusa Tenggara Timur10 Museum Mpu Purwa, Malang
NO KEGIATAN
1 Museum PDRI, Sumatera Barat2 Museum Coelacanth Ark, Manado3 Museum Keris Sriwedari, Surkarta4 Museum Kerinci, Jambi5 Museum Subak, Gianyar
Tugas PembantuanMuseum yang Dibangun Tahun 2015 PDRI
Museum Maritim, Belitung
Museum Coelacanth Ark
Pembangunan Museum 2014Pe
rmus
eum
an
R. Audiovisual
Perpustakaan
R. Baca Privat
Museum Lama
Cluster Presiden
PEMBANGUNAN MUSEUM PRESIDEN
Pembangunan Museum 2014PEMBANGUNAN MUSEUM PD II DAN TRIKORA, MOROTAI
PENGELOLAAN KOLEKSI BERDASARKAN PP NO 56 TAHUN 2015
• Pasal 13
• Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.www.hukumonline.com
• (1) Koleksi dapat berupa: • a. benda utuh;• fragmen; • benda hasil perbanyakan atau replika; • spesimen; • hasil rekonstruksi; dan/atau • hasil restorasi.
Pasal 14
• (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:• sesuai dengan visi dan misi Museum; • jelas asal usulnya; • diperoleh dengan cara yang sah; • keterawatan; dan/atau • tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup
manusia dan alam.
Pasal 16• (1) Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.
• (2) Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek: • ilmiah; • legalitas; dan .com
• c. fisik.
• (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan Koleksi kepada kepala Museum.
• (4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan mempertimbangkan: • kemampuan Museum melakukan pelestarian; • koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum; • hasil kajian tim pengadaan Koleksi; dan • tidak bertentangan dengan etika permuseuman.
• (5) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk: • penyelamatan; • pengamanan; dan/atau • pemeliharaan.
• (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 17
• (1) Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi: • Registrasi yang dilakukan oleh register; dan • Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator.
• (2) Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.
• (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Koleksi diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 18 PENGHAPUSAN KOLEKSI
• (1) Koleksi dapat dihapus apabila: • rusak; • hilang; • musnah; dan/atau • material atau bahannya membahayakan.
• (2) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila: • tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau • jumlahnya terlalu banyak.
• (3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .com
• (4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.
• (5) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi.
• (6) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.
Pasal 19
• (1) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.
• (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek: • ilmiah; dan • fisik.
• (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.
Peminjaman KoleksiPasal 20
• (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk: • kepentingan kebudayaan; • pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan; • penelitian; dan/atau • promosi dan informasi.
• (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat: • memperhatikan pelestarian koleksi; • dibuat dengan perjanjian tertulis; dan • menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
• (3) Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: • identitas para pihak; • daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian; • tujuan peminjaman; • rencana penggunaan; • jangka waktu peminjaman; • hak dan kewajiban para pihak; .com
• wanprestasi; • keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan • penyelesaian apabila terjadi sengketa.
Pasal 21• (1) Peminjaman Koleksi antarnegara mengacu pada perjanjian bilateral atau multilateral dalam
bidang kebudayaan antarnegara. • (2) Koleksi yang dipinjamkan ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri. • (3) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya ke luar negeri selain mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
• Pasal 22• (1) Peminjam Koleksi wajib menjamin: • keterawatan Koleksi; dan • keamanan Koleksi.
• (2) Peminjam Koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengasuransikan Koleksi.
• (3) Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan perbanyakan atau replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.
• (4) Perbanyakan atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Bagian Ketiga Pengelolaan Teknis Koleksi • Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui:• penyimpanan; dan • pemeliharaan.
Pasal 24 Penyimpanan• (1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pamer. • (2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya. • (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan. • (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
tanggung jawab kepala Museum. • Pasal 25 • (1) Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan
tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka. • (2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak
memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup. • (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus: • sudah dilakukan registrasi; dan • sudah dilakukan perawatan.
• (4) Ruang penyimpanan Koleksi berada di zona nonpublik. • Pasal 26 • (1) Ruang pamer Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang pamer tertutup atau
ruang pamer terbuka. • (2) Koleksi dapat disimpan di ruang pamer terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk
disimpan dalam ruang pamer tertutup. • (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pamer harus: • sudah dilakukan registrasi; • sudah dilakukan penelitian; • memiliki informasi; dan
• sudah dilakukan perawatan
PASAL 27• Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus
mendapatkan perlakuan khusus berupa:
• disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
• dibuatkan replika untuk dipamerkan.
• Pasal 28
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29• (1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang
dilakukan secara terintegrasi.
• (2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
• (3) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.
• Pasal 30
• (1) Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh konservator.
• (2) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.
Pasal 31
• Pengelola Museum yang tidak melaksanakan pemeliharaan Koleksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• (1) Pengamanan Museum meliputi:
• gedung;
• Koleksi; dan
• manusia.
terima kasih