paparan e-gov tugas

8/14/2019 Paparan E-gov Tugas

1/35

Disusun Oleh :Bahrul Ulum

Evaluasi ProyekPemerintah danOrganisasi Berskala Kecil

Walter Castelnovo and Massimo Simonetta UniversitdellInsubria, Como, [email protected]@ancitel.lom
mailto:[email protected]@ancitel.lombardia.itmailto:[email protected]@ancitel.lombardia.it


2/35

Abstraksi

Kompeknya konsep dan bidang dalampemerintahan yang menyebabkan ada perbedaancara pandang dalam menetapkan sebuah modelevaluasi dampak proyek-proyek pemerintah. Dalammakalah ini, dijelaskan mulai dari definisi secaraumum mengenai pemerintahan berbasis online / e-government. Kami akan membahas sebuah modelyang tepat bagi evaluasi sistem- e-government

berdasarkan pada konsep nilai publik. Pada bagianakhir makalah ini kami akan menyarankan suatupendekatan konsep nilai publik yang bersifatsentralistik terutama pada warga dan berbasisperan, sehingga kami dapat membedakan aspek-aspek yang berbeda dari nilai publik pada masing-

masing peran yang dimiliki warga dalam interaksimereka dengan Administrasi Publik. Pendekatanyang kami sarankan akan digambarkan sebagaipertimbangan evaluasi proyek-proyek yang ditujukanbagi Pusat Pelayanan Lokal, seperti yang dimintaoleh Italian Action Government Plan atau Rencana

Tindakan Pemerintah Italia untuk inklusi kotamad a-


3/35

1. PendahuluanDalam beberapa tahun terakhir, ada begitu

banyak sumber daya yang telah ditemukan untukmenunjang inovasi dalam Administrasi Publik.

Tetapi, meskipun telah terdapat bermacam usahayang dilakukan oleh banyak institusi (untukcontoh lihat eGEP (2006), belum ada suatukonsensus tentang cara menilai hasil-hasilinvestasi dalam proyek-proyek e-government. Disatu sisi, merupakan kenyataan bahwa tidaksemua hasil proses inovasi e-government yang

telah dilaksanakan telah terlihat hasilnya.Sebaliknya, kompleksitas konsep e-governmentitu sendiri menyulitkan dalam menetapkan suatusistem evaluasi yang dapat diterapkan padasemua bidang yang tercakup dalam konsep


4/35

Menurut definisi ini, e-government dapat dianggapsebagai proses inovasi Administrasi Publik untukmencapai bentuk-bentuk inovatif dari pemerintahan

dan penguasaan melalui penggunaan ICT. Dalamhakekat ini, evaluasi dari suatu sistem e-governmentharus diarahkan pada kapasitasnya dalammeningkatkan seluruh performa organisasi yangmengadopsinya. Konsep nilai publik memberikan

suatu sudut pandang menarik untuk evaluasiperforma Administrasi Publik (Kelly, Mulgan, Muers(2002)). Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskansuatu pendekatan terhadap evaluasi sistem-sistem e-government berdasarkan pada suatu sudut pandang

nilai publik yang berpusat pada warga negara danberdasar peran. Suatu pendekatan semacam ini, yangdijelaskan dalam bab 2, dimana pola penerapan akandi deskripsikan dalam suatu model yang dapatdigunakan bagi evalusi proyek-proyek untuk inklusi


5/35

Italian Action Plan mewajibkan Organisasi-organisasi Pemerintah Lokal Skala Kecil

(kotamadya-kecamatan dengan pendudukkurang dari 5000 orang yang mewakili 72% darikotamadya-kotamadya di Italia) untukmenetapkan perjanjian-perjanjian kerjasamauntuk aktivasi Pusat-Pusat Pelayanan Lokal atau

Local Service Centres (LSC), berdasarkan padamodel kerja sama antar komunal. Dalam Bab 3,kami akan membahas model kerjasama antarkomunal. Salah satu unsur yang paling penting

bagi suatu kerjasama antar komunal adalahmanajemen proses yang mengarah padaaktivasinya. Untuk mengurangi resiko kegagalanakibat rancangan kerja sama yang tidak akurat,kami akan menyajikan suatu model standar


6/35

Terakhir, dalam Bab 4, kami akanmembahas suatu pendekatan yang

berdasar pada nilai publik terhadapevaluasi proses definisi suatu kerja samaantar komunal untuk manajemen inovasiyang melibatkan SLGOs. Secara lebih

spesifik, kami akan mempertimbangkanbagaimana evaluasi kerjasama dapatbergantung pada nilai publik seperti yangdirasakan oleh warga-warga yang

memainkan peran secara langsung yangdilibatkan dalam definisi dan manajemenkerjasama.


7/35

2. e-Government dan Nilai Publik Dalam pengertian luas, nilai publik mengarah pada

nilai yang diciptakan oleh pemerintah lewatpelayanan-pelayanan, undang-undang, peraturan, dantindakan-tindakan lain. Nilai publik memberikan suatuukuran yang lebih luas daripada yang digunakansecara konvensional dalam literature manajemen

publik baru, mencakup outcome atau hasil, alat-alatyang digunakan untuk menyampaikannyasebagaimana kepercayaan dan legitimasi. Nilai publikmencakup masalah-masalah seperti keadilan, etosatau jiwa suatu bangsa dan pertanggungjawaban

(Kelly, Mulgan, Muers (2002)). Hubungan erat antarakonsep nilai publik dan e-government telahditunjukkan oleh Kearns (2004). Dalam suatu diskusikritis tentang penekanan berlebihan yang diberikanterhadap pelayanan-pelayanan online sebagai unsur


8/35

Administrasi Publik ditujukan untukmenghasilkan nilai bagi para warga; dariperspektif ini, penggunaan ICTs untuk

meningkatkan pemerintahan merupakan suatualat untuk meningkatkan produksi nilai publik.Dengan demikian, suatu sistem e-governmentyang dihasilkan dari suatu proses inovasi

teknologi dan organisasi secara tidak langsungdapat dievaluasi dengan peningkatan yangmungkin dari nilai publik yang diperoleh dariadopsi sistem tersebut. Karena e-governmentditujukan untuk visi pemerintahan yang berpusat

pada warga, demikian pula evaluasi suatu sisteme-government seperti yang dihasilkan nilai publikharus berdasarkan pada suatu pendekatan yangterpusat pada warga (Bannister (2002), Alford

(2002)).


9/35

Dengan membahas nilai ICTs untuk Administrasi Publik, Bannistermenggarisbawahi bahwa definisi nilai mencerminkan fakta bahwa parawarga berinteraksi dengan Adminsitrasi Publik, oleh karena itu, dengannilai publik, mereka memainkan peran-peran yang berbeda. Suatuklasifikasi yang mungkin dari peran-peran yang dilibatkan dalam

produksi dan penggunaan nilai publik adalah sebagai berikut:1. Warga layaknya sebagai warga: siapapun yang memiliki hak warga.2. Warga sebagai pembayar pajak: orang yang lewat pembayaran pajak,

mereka membayar atau membiayai Administrasi Publik.

3. Warga sebagai pengguna/konsumen: orang yang membeli suatupelayanan dari Administrasi Publik, yang dengan demikianmemperoleh nilai pribadi (bagi dirinya sendiri).

4. Warga sebagai ahli waris: orang yang menerima suatu pelayanan dariAdministrasi Publik tanpa harus membelinya.5. Warga sebagai pengusaha: orang yang memperoleh keuntungan dari

pelayanan Administrasi Publik sebagai subjek ekonomis.6. Warga sebagai partisipan: orang yang berpartisipasi dalam pembuatan

keputusan demokratis atau rumusan kebijakan.7. Warga sebagai pembuat kebijakan: orang yang memainkan peranan

pembuat kebijakan dalam Administrasi Publik.8. Warga sebagai penyelenggara: orang yang bekerja untuk Administrasi

Publik.

9. Warga sebagai agen delegasi: orang yang bekerja untuk atau atasnama Administrasi Publik tanpa menjadi seorang penyelenggaraAdministrasi Publik.

10. Warga sebagai supplier atau penyedia: orang yang sebagai subjekekonomi, menyediakan barang dan jasa bagi Administrasi Publik.


10/35

Peran-peran ini berkaitan dengan beberapa cara interaksiantara warga dan Administrasi Publik. Beberapa dari cara inimenyangkut hubungan antara Administrasi Publik dansubjek-subjek yang bersifat eksternal: mereka berkaitan

dengan peran-peran di mana para warga menerima suatunilai dari Administrasi publik sebagai pengguna pelayananatau partisipan dalam proses-proses demokratis(pengguna/konsumen, ahli waris, pengusaha, partisipan).Sebaliknya, cara-cara interaksi lain menyangkut hubungan-hubungan internal: mereka menyangkut hubungan antaraAdministrasi Publik dan warga yang memainkan peran

langsung atau tidak langsung dalam proses produksi nilai(pembuat kebijakan, penyelenggara dengan tanggung jawabmanajerial, penyelenggara tanpa tanggung jawabmanajerial). Dalam peran-peran ini, warga menerima suatunilai publik dari Administrasi Publik (dalam hal penghargaanpolitis atau ekonomis). Meskipun demikian, karena peran-peran ini bertanggung jawab pada tingkat-tingkat yangberbeda untuk menjalankan fungsi organisasi, maka mereka juga dapat menerima suatu nilai publik, sebagai contohdalam hal menjalankan fungsi yang baik dari AdministrasiPublik. Pada dua jenis peran ini kita dapat menambahkanperan ketiga, yang mencakup peran-peran eksternal padaAdminsitrasi Publik namun dilibatkan pada tingkat-tingkat

yang berbeda dalam produksi nilai publik, seperti kasus


11/35

Tabel 1 Sebuah model berbasis peran dari interaksi antara warga dan administrasi publik


12/35

3. Kerja Sama Antar Komunal

Dengan mengadaptasi definisi dari OECD (2003), e-

government sama dengan suatu proses reorganisasiAdministrasi Publik untuk meningkatkan efisiensi danefektivitasnya lewat penggunaan ICTs. SLGOsseringkali kekurangan sumber daya yang diperlukanbagi inovasi manajemen. Pembagian sumber daya dan

kompetensi merupakan salah satu kemungkinan bagiSLGOs untuk mengolah proses-proses inovasiteknologi dan organisasi yang dibutuhkan bagipenerapan sistem-sistem e-government. Untuk alasanini Action Plan untuk difusi e-government di Italiamenyediakan dana khusus untuk SLGOs yangmenetapkan perjanjian kerja sama untuk aktivasiLocal Service Centres (LSCs) atau Pusat-PusatPelayanan Lokal berdasarkan pada model kerja samaantar komunal untuk syarat pelayanan. (CNIPA(2005)).


13/35

Seperti yang biasa terjadi dengan kerja samaantar komunal, aktivasi dari LSC dengan suatu

kesatuan SLGOs merupakan suatu operasi yangkompleks, yang harus direncanakan secara teliti,

jika tidak akan beresiko gagal. Mengingat hasildari suatu proses kerja sama, aktivasi dari suatuLSC mensyaratkan (Castelnovo, Simonetta(2006b)):1. Definisi tujuan-tujuan kerja sama

2. Definisi fungsi-fungsi yang ditugaskan pada LSC;

3. Definisi tingkat-tingkat tanggung jawab;

4. Definisi hubungan antara LSC dan SLGO s yangmelekat padanya.

5. Definisi kondisi-kondisi untuk perlengkapan danmanajemen sumber daya yang dibutuhkan bagiberjalannya fungsi LSC.


14/35

Dari sudut pandang yang berorientasi padaproses, semua pengoperasian ini dapat dianggapsebagai unsur pokok dari dua jenis proses, definisikhas dari suatu kerja sama antar komunal:

Proses-proses penyusunan struktur yangmenetapkan bentuk institusi dan organisasi kerjasama, dengan menetapkan struktur-struktur

kontrolnya dan tingkat tanggung jawab. Proses-proses seleksi bidang-bidang kegiatan:

proses-proses yang menentukan kegiatan-kegiatan yang merupakan objek-objek kerja sama,

dan sebagai konsekuensinya, hubungan antarakerja sama antar komunal dan lingkungannya.


15/35

Gambar 1 merangkum proses-proses definisi dari suatu kerja sama antar komunal

DEFINISI KERJA SAMA ANTAR KOMUNAL

Proses-proses penyusunan

Definisi bentuk institusional kerjasama

Definisi metode-metode di manapara partner dapatmen endalikan ker a sama

Definisi-definisi tugas-tugaskewajiban dan tanggung jawabproses-proses yang merupakanobjek kerja sama

Proses-proses seleksi bidang-bidang kegiatan

Definisi tingkat keadaan umum daritingkat kegiatan yang dipindahkanada ker a sama

Definisi tipologi atau bentuk

Definisi hubungan-hubunganden an lin kun an

Seleksi bidang-bidang intervensi

(proses primer vs. proses sekunder)


16/35

Definisi suatu kerja sama antar komunal antaraSLGOs bertujuan untuk mencapai hasil-hasil yang

lebih baik dari hasil-hasil yang dapat dicapai paraanggota secara perseorangan. Dari sudut pandangnilai publik, ini berarti bahwa suatu jaringan kerjasama diharapkan akan menghasilkan lebih banyaknilai bagi para warga daripada yang dapat

dihasilkan setiap anggota secara perseorangan.Dalam suatu pendekatan berbasis peran kitadapat memandang nilai ini dari perspektif-perspektif yang berbeda, setidaknya sebanyak

peran yang dijelaskan dalam tabel 1. Dalammemainkan peran-peran gabungan atau ganda,sebagai akibatnya, warga merupakan pihakberkepentingan ganda.


17/35

Prosesnya yang menurut gambar 1 menentukansuatu kerja sama antar komunal yangmenentukan kondisi-kondisi untuk suatumanajemen kerja sama yang efektif dan efisien.Proses-proses semacam ini tidak memilikipengaruh langsung pada nilai yang dirasakanoleh warga, karena mereka memiliki peran-peraneksternal. Bagi para pihak berkepentingan

eksternal, proses-proses itu bersifat signifikankarena suatu definisi yang bagus dari kerjasamadapat menjamin kondisi operasional yang lebihbaik bagi pengiriman pelayanan, dan mungkinsaja, suatu jajaran penyediaan pelayanan yang

lebih luas. Sebenarnya, dari sudut pandang parapihak berkepentingan eksternal, objek evaluasiharus merupakan hasil-hasil proses definisi, danbukannya proses-proses itu sendiri.


18/35

Namun demikian, jika kerja sama mencapai tujuanmenghasilkan nilai yang dirasakan oleh para pihakberkepentingan eksternal semacam ini, stabilitas dankesinambungannya dalam waktu dapat dipertanyakankarena tidak adanya suatu kesamaan persepsi nilaioleh orang-orang yang memiliki peran-peran yangbersifat mengatur (pembuat kebijakan) atau peran-peran manajerial (manajemen) dalam jaringan kerjasama. Kemungkinan evaluasi-evaluasi yang

bertentangan oleh pihak berkepentingan internal daneksternal mengakibatkan perlunya menunjuk elemen-elemen yang dapat menentukan persepsi nilai jugabagi para pihak berkepentingan internal. Jika stabilitaskerja sama dianggap sebagai suatu elemen yangdapat menghasilkan nilai, maka evaluasi kerja samadari sudut pandang nilai yang dirasakan oleh parapihak berkepentingan eksternal harus terkait padaevaluasinya dari sudut pandang yang dirasakan olehpara pihak berkepentingan internal.


19/35

Bagi para pemegang saham eksternal, evaluasi dari suatukerja sama antar komunal tergantung secara eksklusif padahasil-hasil yang dapat dicapainya, sedangkan untuk pihak

berkepentingan internal merupakan hal yang penting pulamelihat caranya disusun dan dikelola. Dari sudut pandangini, bagi para pihak berkepentingan internal, nilai yangdihasilkan oleh suatu kerja sama antar komunal jugatergantung pada kualitas proses-proses definisinya. Tabel 2menghubungkan proses-proses definisi dari suatu kerja

sama antar komunal terhadap pihak berkepentingan internalyang terlibat di dalamnya. Keterlibatan pihakberkepentingan ditentukan dengan mempertimbangkan duaelemen:

Partisipasi langsung dalam proses-proses penetapan kerjasama (sebagai contoh, pilihan bentuk institusional dari

kerjasama secara eksklusif terserah pada pembuatkebijakan) Konsekuensi beberapa pilihan yang dibuat selama proses-

proses definisi jatuh di atas suatu pihak berkepentingantertentu (sebagai contoh, menentukan suatu bentukkegiatan tertentu untuk kerja sama memiliki beberapa


20/35

Tabel 2: Peran-peran yang dilibatkan dalam definisi kerjasama antar komunal


21/35

Kelly, Mulgan, Muers (2002) mengidentifikasi tiga sumber

nilai publik bagi warga: pelayanan, hasil, dan kepercayaan.Pelayanan, hasil, dan kepercayaan dapat dianggap sebagaielemen-elemen yang menghasilkan nilai juga sebagaipertimbangan pihak berkepentingan internal yang terlibatdalam definisi dan manajemen suatu kerja sama antarkomunal. Berdasarkan pada konsep-konsep ini, dalam seksiini kami akan menggambarkan beberapa elemen yang

dapat menghasilkan suatu nilai publik bagi para anggotakerja sama. Elemen-elemen semacam ini dapat digunakanuntuk mengevaluasi kerja sama dari sudut pandang nilaiyang dirasakan oleh para anggotanya. Hubungan antaranilai publik dan pihak berkepentingan internal dapatdipertimbangkan dari dua sudut pandang:

Evaluasi suatu kerjasama antar komunal yang eksis yangditentukan melalui proses-proses seperti yang digambarkandalam bab 3,

Definisi suatu kerjasama antar komunal yang baru melaluiproses-proses seperti yang digambarkan dalam bab 3.

4. Nilai bagi para pihak berkepentingan internal


22/35

Dua sudut pandang ini secara jelas berkaitan:menetapkan dari tahap definisi elemen-elemenmana bagi evaluasi kegiatan jaringan merupakansuatu cara mengurangi resiko konflik di masamendatang yang mungkin terjadi antar partner.Menghasilkan nilai publik bagi warga lewatpelayanan-pelayanan tergantung pada tingkat

kualitas yang disampaikan oleh AdministrasiPublik. Kelly, Mulgan, Muers (2002) menetapkankualitas pelayanan dalam hal:1. Ketersediaan pelayanan

2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan3. Manfaat pelayanan yang ditawarkan

4. Kejujuran syarat pelayanan

5. Biaya


23/35

Pelayanan-pelayanan yang disampaikan padawarga oleh kerja sama atas nama paraanggotanya dapat menyerupai banyak hal

(semua pelayanan yang ditentukan selama tahappenentuan atau definisi melalui proses-prosesseleksi bidang kegiatan). Sebaliknya, hanya adasatu pelayanan yang disampaikan secara

langsung oleh kerja sama terhadap paraanggotanya: produksi dan persediaan, untukkepentingan pelayanan terhadap warga.Perlengkapan ketersediaan, kepuasan, manfaat,kejujuran dan biaya selanjutnya dapat diarahkan

pada persepsi nilai oleh pihak berkepentinganinternal yang berinteraksi dengan kerja sama.

Tabel 3 menggambrakan perlengkapan-perlengkapan ini dan menunjukkan beberapaelemen bagi evaluasi mereka.


24/35

Tabel 3: Evaluasi elemen-elemen dan indikator-indikator umumyang terkait


25/35

Dalam tingkatan definisi kerja sama antar komunal,perlengkapan ketersediaan, kepuasan, dan kejujurandapat ditentukan dalam hubungannya dengan proses-

proses seleksi bidang-bidang kegiatan dan definisicara-cara di mana para anggota perseorangan dapatmengontrol kegiatan jaringan kerja sama. Dalamkeadaan tertentu, perlengkapan-perlengkapanketersediaan dan kepuasan dapat ditetapkan melaluiadopsi perjanjian-perjanjian tingkat pelayanan yang

sesuai, sedangkan perlengkapan kejujuran dapatdijamin melalui kontrol langsung atau tidak langsungyang digunakan para anggota perseorangan padakerja sama. Perlengkapan yang terkait dengan biayadapat dievaluasi, malahan, atas pertimbangan

penentuan jumlah, para partner tunggal harusmembayar untuk berfungsinya kerja sama. Dalam halumum, hasil evaluasi kegiatan suatu institusimenyangkut evaluasi dampak tindakannya denganreferensi pada kebutuhan dan harapan warga.


26/35

Dari sudut pandang ini, suatu pendekatan berbasisperan dan juga hasil dapat ditetapkan dengan referensiperan-peran berbeda yang dapat dimiliki seorangwarga. Evaluasi pemerintah sebagai pertimbanganmencapai hasil-hail yang diinginkan tampaknya hanyamembutuhkan adopsi suatu visi yang difokuskan padapara pihak berkepentingan eksternal, karena inimenyangkut semua dampak kebijakan terhadaplingkungan. Namun demikian, dalam suatu maknakonsep lingkungan yang lebih luas, lingkungan bagisuatu kerja sama antar komunal juga mencakup konseplingkungan menurut konstitusi, yang dimaksudkansebagai sistem Administrasi Publik lokal dan global. Darisudut pandang ini, evaluasi hasil-hasil yang dicapaioleh suatu kerja sama antar komunal juga dapatdilaksanakan dengan referensi pada dampak-dampakyang dapat dimiliki kegiatannya pada lingkunganmenurut konstitusinya.


27/35

Evaluasi ini mensyaratkan adopsi suatu susut pandang berbasis pihakberkepentingan internal. Dalam hal-hal ini, evaluasi kerja sama antarkomunal mengenai hasil-hasil yang secara umum dapat menghasilkannilai bagi pihak berkepentingan internal dapat dilaksanakan dengan

pertimbangan kondisi-kondisi yang mencirikan kualitas suatu sistemlokal dari Administrasi Publik. Dalam keadaan tertentu, suatu jaringankerja sama dari SLGOs dapat dievaluasi dengan referensi kemampuankerja sama untuk meningkatkan:

Tingkat integrasi kebijakan dalam area-area teritorial yang homogen;

Kemampuan untuk berinvestasi dalam bentuk barang yang tidak

diperoleh dapat secara perseorangan dengan administrasi-administrasiperseorangan.

Penyederhanaan organisasi dan operasional dari institusi tunggal yangmembentuk jaringan;

Kekuatan yang berkaitan dengan kontrak dengan referensi pada parasupplier dan administrasi-administrasi lain.

Kemampuan untuk memelihara hubungan-hubungan kerja samadengan administrasi-administrasi, para supplier dan asosiasi-asosiasilain;

Kemampuan untuk memainkan suatu peranan regulasi dalam sistemPemerintahan yang berbasis Online, di mana organisasi-organisasi yangtidak masuk dalam sektor publik dalam dilibatkan dalam proses


28/35

Kepercayaan merupakan sumber nilai ketiga yang dijelaskandalam Kelly, Mulgan, Muers (2002) dan mewakili suatu elemenpenting bagi evaluasi kegiatan pemerintah; sebenarnyabahkan jika pelayanan-pelayanan dan target-target hasildipenuhi, suatu kegagalan kepercayaan akan secara efektifmerusak nilai publik. Dari sudut pandang ini, antarakepercayaan dan nilai publik tidak hanya memiliki suatuhubungan positif (tingkat kepercayaan yang tinggi dalampemerintahan meningkatkan persepsi nilai publik yangdihasilkan). Dampak kepercayaan juga bisa berbentuk negatif:tidak adanya kepercayaan cenderung mengalihkan aspek-aspek positif yang terkait dengan kualitas pelayanan dan

pencapaian hasil. Dampak negatif yang potensial darikepercayaan pada persepsi nilai bahkan lebih jelas jika nilaiditinjau dari perspektif pihak berkepentingan internal. Dalamsuatu kerja sama antar komunal, tidak adanya kepercayaanantar anggota jaringan dapat mengarah pada gangguan kerjasama. Juga dalam kasus hasil-hasil yang terkait dengankualitas pelayanan yang disediakan bagi warga dievaluasi

dalam suatu cara positif. Kepercayaan antar anggota dapatdimaksudkan baik sebagai kondisi yang memenuhi syarat bagikemungkinan itu sendiri untuk mengaktifkan suatu kerja samaantar komunal, dan sebagai elemen yang diperkuat olehpengalaman positif, dapat menjamin stabilitas terhadap

jaringan dengan meningkatkan rasa keanggotaan partner-partnernya.


29/35

Terdapat literature yang luas tentang subjekkepercayaan antar partner dalam suatu jaringan kerjasama. Dalam makalah ini kami tidak bertujuan untukmembicarakan definisi khusus dari kepercayaan, tetapikami akan membahas bahwa tingkat kepercayaanpartner terhadap kerja sama dapat diukur secara tidak

langsung dengan memperhatikan tingkat integrasimereka dalam jaringan. Pada kenyataannya, semakintinggi tingkat kepercayaan terhadap kerja sama,semakin besar kemauan partner untuk menyatudengan jaringan. Serupa dengan ini, meraih tingkatintegrasi yang erat dapat menentukan peningkatankepercayaan partner terhadap jaringan melalui bentuk-

bentuk kolaborasi yang semakin aktif. Dalam suatujaringan partner di mana terdapat keinginan untukmempertahankan otonomi, integrasi dapat dicapaidengan menentukan tingkat kemampuan beroperasiantar partner, terutama kemampuan beroperasi secaraorganisasi, atau kemampuan bekerja sama (Gompert,Nerlich (2002), Castelnovo, Simonetta (2006b)).


30/35

Clark, Jones (1999) menggambarkan empatperlengkapan yang merangkum aspek-aspek yangmencirikan kolaborasi antar organisasi:

1. Keadaan siap siaga: perlengkapan ini menggambarkankesiapan organisasi untuk beroperasi antar partner.

2. Pemahaman: perlengkapan pemahaman mengukurbanyaknya komunikasi dan berbagi pengetahuan daninformasi dalam organisasi dan bagaimana informasidigunakan.

3. Gaya memberi perintah: ini merupakan perlengkapan yangmenggambarkan manajemen gaya memerintah suatuorganisasi bagaimana keputusan dibuat dan bagaimanaperan-peran dan tangung jawab dialokasikan ataudiserahkan.

4. Etos: perlengkapan etos menyangkut tentang sistem nilai

dan budaya organisasi serta tujuan dan aspirasinya. Perlengkapan-perlengkapan yang disebutkan oleh Clark

dan Jones menggambarkan tingkat-tingkat yangberbeda dari kemampuan bekerja sama, yang dicirikanoleh suatu pertumbuhan tingkat integrasi antar

artner.


31/35

Selama tahap definisi dari suatu kerja sama antarkomunal, tingkat integrasi jaringan dapatditentukan melalui proses-proses penyusunan

struktur. Hal ini dapat dibuat dengan dua tujuanberbeda. Di satu sisi, tingkat integrasi antaranggota jaringan dapat ditentukan secarasederhana dengan membuktikan kondisi-kondisiterbaru dari keadaan siap siaga, Pemahaman,

Gaya Memerintah, dan Etos yang mencirikanpartner-partner potensial, agar tidak menghadapikondisi integrasi yang tidak memungkinkan untukbertahan. Di sisi lain, terpisah dari kondisi-kondisiyang mencirikan partner-partner tunggal sebelum

definisi kerja sama, proses-proses penyusunanstruktur dapat menentukan suatu tingkat integrasitertentu sebagai suatu tujuan yang dapat dicapai.


32/35

Dalam kasus ini, definisi tingkat integrasi akandigabungkan dengan individuasi proses-prosesorganisasi, yang mana sekali dilaksanakan, akan

membawa pada tingkat integrasi yang diinginkan.Dalam evaluasi kerja sama antar komunal,menguji kondisi-kondisi keadaan siap siaga,pemahaman, gaya Memerintah, dan Etos dapat

bermanfaat untuk memperkenalkan tingkatintegrasi yang mencirikan jaringan pada saat itu.Karena integrasi antar partner sangat terkaitdengan tingkat kepercayaan terhadap jaringanoleh subjek0subjek yang terlibat dalam

evaluasinya (pembuat kebijakan dan para manajersebagai pihak berkepentingan), mengujisubsistensi kondisi integrasi; atau mengujikekuatan mereka, merupakan suatu indikasi

tentan nilai an ditentukan oleh ke iatan


33/35

Tabel 4: Rangkuman model referensi kemampuan beroperasiantar partner secara organisasi (Clark, Jones (1999))


34/35

5. KesimpulanDalam makalah ini kita telah menggarisbawahi aspek-aspek umum dari

suatu pendekatan terhadap evaluasi kerja sama antar komunal yang

berbasis pada visi konsep nilai publik yang terpusat pada warga danberbasis peran. Adopsi perspektif memungkinkan untuk menyaring deskripsinilai publik dan untuk menyatukan proses evaluasi dan juga sudut pandangyang pada umumnya tidak dianggap penting. Dalam seksi 2 kami telahmemperkenalkan beberapa peran yang dapat dipertimbangkan dalamdefinisi suatu pendekatan berbasis peran terhadap konsep nilai publik danyang berkaitan dengan beberapa cara interaksi antara warga dengan

Administrasi Publik. Beberapa dari cara ini menyangkut tentang warga yangmemainkan suatu peran langsung atau tidak langsung dalam prosesproduksi nilai (pembuat kebijakan, penyelenggara dengan tanggung jawabmanajerial, penyelenggara tanpa tanggung jawab manajerial). Bahkanmemelihara suatu pendekatan yang terpusat pada warga, denganmemperhatikan peran-peran ini, merupakan hal yang mungkin untukmenentukan secara relevan dalam perspektif nilai publik dan juga sudut

pandang, para warga dapat mengadopsinya karena mereka memainkanperan yang internal terhadap Administrasi Publik. Dalam Bab 3, peraninternal telah terkait dengan beberapa kegiatan yang relevan bagi definisidan manajemen bentuk-bentuk yang berbeda dari kerja sama antarkomunal bagi syarat pelayanan (berdasarkan pada analisis konteksPemerintah Lokal di Italia).


35/35

Akhirnya dalam bab 4, kami membahas beberapaelemen evaluasi yang terkait dengan tiga area kualitaspelayanan, evaluasi hasil, dan peningkatan kepercayaan,yang pada umumnya dianggap menjadi tiga sumber Nilai

Publik. Dalam seksi ini, kualitas pelayanan, hasil-hasil atauoutcome, dan kepercayaan telah diperhatikan dari sudutpandang peran-peran internal yang terlibat dalam definisidan manajemen suatu kerja sama antar komunal. Inimembentuk dasar suatu model untuk evaluasi kerja samaberbasis nilai yang dirasakan oleh para anggotanya.Pendekatan yang dijelaskan dalam makalah ini merupakan

pendekatan yang umum dan dapat digunakan untukmengevaluasi bentuk kerja sama antar komunal apa sajabagi syarat pelayanan. Italian Action Plan atau Rencana Tindakan Pemerintah Italia bagi inklusi kotamadya-kotamadya kecil dalam penyebaran pemerintahan berbasisonline mengasumsikan model kerja sama antar komunalkarena model SLGOs dapat mengambil jalan untuk

mengelola proses-proses inovasi teknologi dan organisasiyang disyaratkan oleh E-government. Dari sudut pandangini, pendekatan evaluasi yang digambarkan dalam masalahini juga dapat diterapkan pada evaluasi proyek-proyek E-government yang melibatkanSLGOs.

paparan e-gov tugas

Documents