p e d o m a n p e l a k s a n a a n r e m b u k r...

_

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

P E D O M A N P E L A K S A N A A N R E M B U K R W

2

DAFTAR ISI daftar isi

v

Pedoman Pelaksanaan Rembuk RW merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana proses pelaksanaan Rembuk RW harus dilakukan. Rembuk RW ini merupakan kegiatan rembuk masyarakat di tingkat rukun warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW berdasarkan skala prioritas. Pada pelaksanaan Rembuk RW tahun 2019, terdapat pendampingan dari kader pendamping yang telah dilatih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran pendamping Rembuk RW tersebut dimaksudkan untuk membantu menginformasikan fokus pembangunan Jakarta serta menjadi fasilitator bagi warga dalam merumuskan permasalahan serta solusi di lingkungan masing-masing saat forum Rembuk RW

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUK RW

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab Plt Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Pemimpin Redaksi Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan Bappeda

Redaktur Pelaksana Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Bappeda

Staf Redaksi Staf Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

Kontributor Bidang Perencanaan Bappeda

Subanppeko/Subanppekab

3

MUSRENBANG atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah

REMBUK RW atau Rembuk Rukun Warga adalah musyawarah masyarakat di tingkat RW untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama

3

de

fin

isi O

PER

ASI

ON

AL

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

RENJA PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

PD atau Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tingkat Provinsi dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk tingkat wilayah Kota/Kabupaten

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

e-MUSRENBANG adalah aplikasi perencanaan berbasis website untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, dengan alamat musrenbang.jakarta.go.id.

e-BUDGETING adalah aplikasi penganggaran berbasis website untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan APBD, dengan alamat apbd.jakarta.go.id.

INFOBANG atau Informasi Pembangunan adalah informasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun berkenaan.

KELURAHAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kecamatan

KECAMATAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

LURAH adalah Pimpinan wilayah Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat

CAMAT adalah Pimpinan wilayah Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

4

4

de

fin

isi O

PER

ASI

ON

AL

BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

SUBANPPEKO atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Unit Kerja Bappeda pada Kota Administrasi

SUBANPPEKAB atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupatan adalah Unit Kerja Bappeda pada Kabupaten Administrasi

RW atau Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah

KETUA RW atau Ketua Rukun Warga adalah Tokoh Masyarakat atau warga yang dipilih oleh warga melalui musyawarah RW yang ditetapkan oleh Lurah

PENDAMPING REMBUK RW atau seseorang/kelompokk masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi/pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

FILANTROPI adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan

5

mekanisme

6

SYARAT & KETENTUAN

USULAN KEGIATAN

Kegiatan yang sudah TIDAK PERLU DIUSULKAN karena menjadi Template pada Rencana Kerja (RENJA) KELURAHAN

1. Biaya Operasional RT/RW;

2. Uang Kehormatan LMK;

3. Uang kehormatan Dewan Kota;

4. Uang Operasional Jumatik dan Posyandu;

5. Pemberian Makanan Tambahan

Penyuluhan (PMT-P);

6. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM);

1. Perbaikan dan pengecatan kanstin,

perbaikan pembatas jalan yang rusak di

wilayah RW;

Kegiatan yang sudah TIDAK PERLU DIUSULKAN karena bersifat PENANGANAN SEGERA

7

2. Perbaikan jalan berlubang, trotoar yang

rusak dan saluran, tali-tali dan mulut-mulut

air yang mampet di jalan

lingkungan/lokal RW;

3. Refungsi saluran dan trotoar yang telah

berubah fungsi yang tidak sesuai

peruntukannya;

4. Pohon tumbang dan/atau patah di

wilayah RW;

5. Pemangkasan ranting pohon yang

menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan

dan yang membahayakan keselamatan

di wilayah RW;

6. Pembabatan rumput dan semak liar di

wilayah RW;

7. Pengambilan pot-pot rusak yang

mengganggu lingkungan RW;

8. Pelaporan segera penebangan pohon

pelindung tanpa izin kepada Dinas terkait

melalui Lurah;

9. Pembersihan timbunan sampah liar dan

ceceran sampah di wilayah RW;

10. Pembersihan coretan-coretan dan keping

informasi di ruang publik di wilayah RW;

11. Pembersihan jalan, saluran, taman,

bangunan dan/atau ruang publik lainnya

di wilayah RW;

12.

8

12. Penanganan penerangan jalan umum

yang rusak dan/atau membahayakan

keselamatan;

13. Penanganan sementara lampu jalan lokal

yang rusak/mati dengan menggunakan

jalan sementara untuk menerangi jalan

sesuai dengan kebutuhan;

14. Pelaporan jaringan utilitas yang

mengganggu kepentingan umum di jalan

lingkungan/lokal;

15. Penggantian kerusakan lampu PJU

16. Pemeliharaan jalan, trotoar dan saluran

tepi jalan;

17. Pengurasan saluran PHB;

18. Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau;

19. Pengangkutan Sampah di TPS; dan

20. Penertiban Bangunan dan Parkir Liar;

Kegiatan lainnya yang TIDAK DAPAT DIUSULKAN & TIDAK DISEDIAKAN DALAM TEMPLATE

Antara lain kegiatan-kegiatan:

1. Pengadaan HT

2. Seragam Hansip

3. Seragam PKK

4. Seragam Posyandu

9

5. Pembangunan dan atau Rehabilitasi

Kantor RW

6. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung

Posyandu

7. Pembangunan /Rehabilitasi Gedung

PAUD

8. Pengadaan Sepeda

9. Pembangunan Portal

10. Honorarium Guru PAUD, Barang-barang

untuk penggunaan pribadi.

CATATAN PENTING 1. Penggunaan Perangkat dengan

Frekuensi Tertentu misalnya HT perlu

rekomendasi khusus dari Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik yang diatur

khusus oleh Peraturan Gubernur No. 142

ayat 141 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Kantor RW, Gedung Posyandu, Gedung

PAUD atau seluruh bangunan yang

bukan aset Pemprov. DKI tidak dapat

10

CATATAN PENTING ...... direhabilitasi/dibangun menggunakan

APBD

3. Pengusulan yang bukan bersifat untuk

kepentingan masyarakat tidak

direkomendasikan untuk diusulkan,

4. Honor guru PAUD sudah ada mekanisme

tersendiri yaitu Gaji dan Tunjangan untuk

Guru PNS dan melalui mekanisme BOP.

dengan ketentuan dari Kemendikbud

untuk Guru PAUD non PNS

11

`

Kegiatan yang perlu dilengkapi dengan

proposal dan dokumen administrasi (sesuai

dengan Pergub 55/2013) antara lain:

a. Pemberian alat peraga edukasi (APE) bagi

PAUD;

b. Perbaikan lapangan olahraga (untuk

lahan bukan milik Pemda);

c. Usulan sejenis lainnya

Kegiatan yang terkait HIBAH kepada Masyarakat

12

PERGUB 55/2013

Proposal dan dokumen administrasi agar

ditujukan dan dikirim ke:

Gubernur

cq. SKPD/UKPD terkait

(sebelum pelaksanaan Musrenbang

Kota/Kabupaten)

Proposal, paling sedikit memuat:

a. Identitas dan alamat pengusul;

b. Latar belakang;

c. Maksud dan tujuan;

d. Rincian rencana kegiatan; dan

e. Rincian rencana penggunaan hibah

Dokumen administrasi, paling sedikit

memuat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Ketua/Pimpinan Kelompok;

13

b. Fotokopi sertifikat tanah/bukti

kepemilikan tanah atau bukti perjanjian

sewa bangunan/gedung atau

dokumen lain yang dipersamakan

c. Surat pernyataan tanggung jawab

bermeterai cukup; dan

d. Salinan rekening bank pemerintah yang

masih aktif atas nama kesekretariatan

atau kepengurusan

14

YANG PERLU

DIPERHATIKAN

1. Para Ketua RW disarankan agar

FOKUS PADA 2(DUA) ISU

PERMASALAHAN yang merupakan

PRIORITAS di wilayahnya masing-

masing

2. Usulan yang Tidak Dilengkapi Data

Pendukung:

a. Tidak dapat diusulkan

b. Tidak boleh dimasukkan ke dalam

Sistem Informasi eMusrenbang

3. Secara otomatis, e-Musrenbang tidak

dapat menyimpan usulan yang tidak

dilengkapi data pendukung

4. Seluruh usulan kegiatan bersifat fisik

wajib melampirkan foto lokasi

5. Agar memperhatikan prioritas usulan

berdasarkan skala kebutuhan

6. Secara otomatis, urutan prioritas

kegiatan tidak dapat berulang

15

7. Jika Rembuk RW tidak dilaksanakan,

Ketua RW tetap WAJIB membuat

Berita Acara dengan hasil nihil

(lampiran kosong tanpa usulan

kegiatan)

8. Volume usulan kegiatan agar

MEMPERHATIKAN satuan yang ada,

misalnya:

m' berarti yang harus diisi adalah

panjang

m2 berarti yang harus diisi adalah luas

(panjang x lebar)

m3 berarti yang harus diisi adalah

volume (panjang x lebar x tinggi)

dll

9. Lurah wajib memfasilitasi

pelaksanaan Rembuk RW secara on-

line jika terdapat kendala

pelaksanaan di tingkat RW

10. Usulan Kegiatan yang bersifat

penanganan segera, diharapkan untuk TIDAK DIINPUT ke sistem e-

16

Musrenbang karena dapat

dilaporkan ke dalam sistem aplikasi

Qlue dan/atau dilaporkan langsung

kepada Pendamping Rembuk RW

dari Kelurahan untuk ditangani oleh

Petugas Penanganan Prasarana dan

Sarana Umum (PPSU)

10. Usulan kegiatan masyarakat dapat

diinput ke dalam Sistem Informasi e-

Musrenbang setelah disepakati

bersama oleh Para Ketua RT

dan/atau masyarakat di masing-

masing lingkungan RW dan telah

disurvei berdasarkan syarat dan

ketentuan dari masing-masing usulan

kegiatan.

17

CATATAN PENTING Dalam hal pelaksanaan Rembuk RW, jika

terjadi hal-hal khusus (force majeure) maka:

a. Pelaksanaan Rembuk RW dan input hasil

Rembuk RW dapat difasilitasi oleh

Kelurahan apabila terjadi bencana,

banjir, gempa, kebakaran dll;

b. Apabila Rembuk RW tidak terselenggara

karena tidak ada peserta yang hadir,

maka pihak Kelurahan bersama Ketua

RW wajib membuat Berita Acara tersebut

dengan usulan kegiatan nihil.

18

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

a.Menyediakan dan menginformasikan

data awal Infobang provinsi DKI Jakarta

tahun 2019 kepada Subanppeko

/Subanppekab.

b.Menyiapkan dan mempublikasikan

dasar hokum dan mekanisme

pelaksanaan Musrenbang, serta

pedoman pelaksanaan seluruh tahapan

Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun

2019 melalui e-Musrenbang.

c.Melakukan perbaikan, pemutakhiran

dan sinkronisasi e-Musrenbang dan e-

Budgeting.

d.Inventarisasi form permohonan akun

pengguna (User ID) pada e-Musrenbang

(form-1) serta membuat seluruh akun

pengguna (User ID) berikut kata sandi

(password) log-in standar pada e-

Musrenbang.

BAPPEDA

19

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

e. Menyiapkan materi standard pelatihan

dan sosialisasi (bersama fasilitator ahli)

f. Melakukan sosialisasi materi standard

pelatihan kepada Subanppeko/Kab.

g. Mengoordinasikan Subanppeko/Kab.

dalam penyusunan jadwal pelatihan

pendamping rembuk RW (bersama tim

fasilitator)

BAPPEDA

20

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

a. Menetapkan SK Walikota/Bupati

tentang Tim Rekrutmen Pendamping

Rembuk RW Tingkat Kota/Kabupaten

b. Menetapkan SK Walikota/Bupati

tentang Penetapan Daftar Nama

Pendamping Rembuk RW Tingkat

Kota/Kabupaten

c. Mengoordinasikan pelaksanaan

rekrutmen pendamping rembuk RW di

wilayahnya masing-masing

WALIKOTA/BUPATI

21

a.Mengolah dan melakukan sinkronisasi

data Infobang provinsi DKI Jakarta

Tahun 2019 per Kelurahan di wilayahnya

masing-masing (form-2).

b.Membantu Bappeda menginventarisasi

form permohonan akun pengguna (User

ID) pada e-Musrenbang (form-1),

khususnya yang dikirim oleh Lurah

c.Membantu Walikota/Bupati dalam

membentuk Tim Rekrutmen


Kota/Kabupaten

d.Melaksanakan sosialisasi mekanisme

rekrutmen pendamping rembuk RW

kepada para Lurah

e.Mengoordinasikan Lurah dalam

pelaksanaan rekrutmen pendamping

rembuk RW

f. Menyusun jadwal pelatihan dengan

melibatkan tim fasilitator/pelatih

SUBANPPEKO/KAB

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

22

g. Mengoordinasikan pengumpulan peta

Kelurahan

h. Mengoordinasikan pengumpulan

daftar nama usulan pendamping

rembuk RW

i. Membentuk tim fasilitator/pelatih

pendamping rembuk RW, dengan

melibatkan tenaga ahli yang memiliki

kemampuan dalam melakukan fasilitasi

perencanaan partisipatif

j. Membantu Walikota/Bupati dalam

penyusunan SK Walikota/Bupati



Kota/Kabupaten

k. Menyebarluaskan SK Walikota/Bupati



Kota/Kabupaten kepada para Lurah

SUBANPPEKO/KAB

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

23

a.Distribusi dan inventarisasi jumlah RW

dan form permohonan akun pengguna

(User ID) pada e-Musrenbang (form-1)

dari para Ketua RW di wilayahnya

masing-masing

b.Menetapkan Tim Rekrutmen

Pendamping Rembuk RW tk. Kelurahan

c.Melaksanakan sosialisasi rekrutmen

pendamping rembuk RW kepada para

Ketua RW

d.Melakukan rekrutmen pendamping

rembuk RW dengan mengacu pada

buku pedoman rekrutmen pendamping

rembuk RW, baik verifikasi persyaratan

maupun wawancara

e.Mengirimkan usulan daftar nama

pendamping rembuk RW yang telah

lolos proses rekrutmen kepada Tim

Rekrutmen Tingkat Kota/Kabupaten,

dengan tembusan kepada Camat

LURAH

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

24

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

f. Menyiapkan peta kelurahan untuk

pendamping rembuk RW

g. Mengumumkan SK Walikota/Bupati



Kota/Kabupaten di Kelurahan masing-

masing

LURAH

25

a. Mengisi form permohonan akun

pengguna (User ID) pada e-Musrenbang

(form-1)

b. Melakukan screening awal pendamping

rembuk RW agar memenuhi kriteria

c. Mengirimkan daftar nama usulan

pendamping rembuk RW kepada Lurah

d. Mengirimkan kembali daftar nama

usulan pendamping rembuk RW kepada

Lurah (jika dibutuhkan)

KETUA RW

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

26

a.Mengisi form kesediaan menjadi

pendamping rembuk RW, sesuai

pedoman rekrutmen pendamping

rembuk RW

b.Melengkapi persyaratan lain yang

dibutuhkan dalam proses rekrutmen


c.Mengikuti proses rekrutmen


PENDAMPING REMBUK RW

Tah

ap P

ERSI

AP

AN

27

PELATIHAN

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

a.Melakukan sosialisasi mekanisme

pelaksanaan Musrenbang provinsi

DKI Jakarta tahun 2019 (termasuk

penggunaan e-Musrenbang)

kepada SKPD dan

Subanppeko/kab.

b.Mendistribusikan akun pengguna

(user-ID) dan kata sandi (password)

log-in standar para pengguna e-

Musrenbang

c.Melakukan monitoring pelaksanaan

pelatihan pendamping rembuk RW

pada wilayah Kota/Kabupaten

d.Melakukan monitoring pelaksanaan

sosialisasi mekanisme pelaksanaan

Musrenbang provinsi DKI Jakarta

tahun 2019 secara berjenjang di

wilayah Kota/Kabupaten e.

BAPPEDA

28

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

e.Melakukan input dan pemilhan awal

terhadap usulan hasil reses DPRD

yang telah diparipurnakan

(mekanisme detil akan diatur dalam

pedoman tersendiri)

BAPPEDA

29

a.Mengikuti sosialisasi dan

mempelajari mekanisme


DKI Jakarta Tahun 2019 (termasuk

penggunaan e-Musrenbang).

b.Mengoordinasikan pelaksanaan

dan melakukan pemantauan

pelaksanaan sosialisasi berjenjang di


c.Melakukan monitoring pelaksanaan

pelatihan pendamping rembuk RW

di wilayahnya masing-masing

WALIKOTA/BUPATI

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

30

a.Mengikuti sosialisasi dan



DKI Jakarta Tahun 2019 (termasuk


b.Mensosialisasikan Infobang provinsi

DKI Jakarta Tahun 2019 (sesuai form-

2) kepada para kepala UKPD di


(termasuk kepada Lurah dan

Camat).

c.Membantu Walikota/Bupati

mengoordinasikan pelaksanaan



wilayahnya masing-masing.

d.Membantu Bappeda dalam

mendistribusikan akun pengguna

(user-ID) dan kata sandi (password)

log-in standar sesuai wilayahnya

masing-masing.

SUBANPPEKO/KAB

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

31

e.Melakukan reset password untuk

para pengguna e-Musrenbang

sesuai wilayahnya masing-masing

(jika dibutuhkan)

f. Mengoordinasikan penyusunan

Surat Tugas Walikota/Bupati tentang

Pembentukan Tim Teknis dari Unit

Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di

wilayahnya masing-masing (form-3).

g.Melaksanakan pelatihan bagi para

pendamping rembuk RW yang telah

ditetapkan melalui SK

Walikota/Bupati

h.Membuat rekapitulasi jadwal

pelaksanaan rembuk RW pada

masing-masing Kelurahan

i. Mendistribusikan peta Kelurahan ke-

pada peserta pelatihan pen-

damping rembuk RW

SUBANPPEKO/KAB

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

32

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

a.Mengikuti sosialisasi berjenjang dan

mempelajari mekanisme pelak-

sanaan Musrenbang provinsi DKI

Jakarta Tahun 2019 (termasuk


b.Membantu Walikota/Bupati mengo-

ordinasikan pelaksanaan dan

melakukan pemantauan pelak-

sanaan sosialisasi berjenjang di


CAMAT

33

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI






b.Distribusi akun pengguna (User ID)

dan kata sandi (password) log-in

standar e-Musrenbang bagi para

Ketua RW.

c.Distribusi dan sosialisasi Infobang

provinsi DKI Jakarta tahun 2019 di


d.Menyusun jadwal pelaksanaan

Rembuk RW bersama Ketua RW.

e.Mengoordinasikan pelaksanaan




f. Menetapkan tim pendamping

Rembuk RW (form-4)

LURAH

34

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI





penggunaan e-Musrenbang)

b.Distribusi dan mempelajari Infobang

provinsi DKI Jakarta tahun 2019 di


c.Menetapkan tim penyelenggara

Rembuk RW (form-5)

d.Menginformasikan penetapan tim

penyelenggara Rembuk RW

kepada Lurah

e.Membagikan kertas kerja Ketua RT

(form-6.1 & form-6.2)

KETUA RW

35

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

a.Mempelajari Infobang provinsi DKI

Jakarta tahun 2019 di wilayahnya

masing-masing.

b.Mempelajari mekanisme pelaksa-

naan Musrenbang dan kertas kerja

Ketua RT (form-6.1 & form-6.2)

KETUA RT

a.Mempelajari mekanisme pelak-

sanaan Musrenbang

b.Berkoordinasi dengan Lurah dan Tim

Pendamping Rembuk RW terkait

pelaksanaan Rembuk RW.

TIM PENYELENGGARA

REMBUK RW

36

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

a.Mempelajari Infobang provinsi DKI

Jakarta tahun 2019 di wilayahnya

masing-masing.

b.Mempelajari mekanisme pelak-

sanaan Musrenbang sesuai

pedoman yang telah ditetapkan

c.Berkoordinasi dengan Ketua RW dan

Tim Pendamping Rembuk RW terkait

pelaksanaan Rembuk RW

d.Mengikuti pelatihan bagi

pendamping rembuk RW yang

diselenggarakan di masing-masing

wilayah Kota/Kabupaten

e.Melakukan konsolidasi antar

pendamping rembuk RW dalam

satu Kelurahan

f. Membantu Ketua RW dalam

melakukan sosialisasi kepada para

Ketua RW dan warganya melalui

forum rapat RT

TIM PENDAMPING REMBUK RW

37

Tah

ap P

ELA

TIH

AN

/SO

SIA

LISA

SI

g.Mempedomani tugas dan fungsi

pendamping sebagaimana

tercantum dalam modul pelatihan

pendampingan rembuk RW

h.Melaksanakan tahapan kegiatan

sebelum pelaksanaan forum

Rembuk RW sebagaimana

tercantum dalam modul pelatihan

pendampingan rembuk RW


38

PELAKSANAAN

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a.Memastikan kesiapan sistem informasi e-

Musrenbang dan e-Budgeting untuk

pelaksanaan Rembuk RW

b.Memantau pelaksanaan Rembuk RW

melalui sistem e-Musrenbang

c.Melakukan verifikasi terhadap hasil input

dan pemilhan awal terhadap usulan

hasil reses DPRD yang telah

diparipurnakan (mekanisme detil akan

diatur dalam pedoman tersendiri)

d.Melakukan pemilahan verifikasi

terhadap hasil input usulan langsung

masyarakat (mekanisme detil akan

diatur dalam pedoman tersendiri)

BAPPEDA

39

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a.Menetapkan Surat Tugas Walikota/

Bupati Provinsi DKI Jakarta tentang

Pembentukan Tim Teknis yang telah

disusun oleh Subanppeko/Subanppe-

kab di wilayahnya masing-masing (form-

3).

b.Mengoordinasikan pelaksanaan dan

melakukan pemantauan persiapan dan

pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya

masing-masing

WALIKOTA/BUPATI

40

c.Membantu Walikota/Bupati mengoor-

dinasikan persiapan dan pelaksanaan

Rembuk RW di wilayahnya masing-

masing

d.Membantu Walikota/Bupati melakukan

pemantauan Persiapan Rembuk RW di


e.Melaksanakan konsultasi teknis

pelaksanaan Rembuk RW secara

keseluruhan, baik secara langsung

maupun melalui kanal Musrenbang

pada aplikasi Telegram

f. Melakukan update berita persiapan dan

pelaksanaan Rembuk RW pada sistem

informasi e-Musrenbang dengan meng-

gunakan user ID masing-masing

SUBANPPEKO/KAB

Tah

ap R

EMB

UK

RW

41

a.Membantu Walikota/Bupati dalam

mengkoordinasikan Lurah dalam rangka

persiapan dan pelaksanaan Rembuk

RW di wilayahnya masing-masing

b.Membantu Walikota/Bupati dalam

melakukan pemantauan persiapan dan

pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2018 di


CAMAT

Tah

ap R

EMB

UK

RW

42

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a.Mengoordinasikan dan melakukan

pemantauan Persiapan dan

pelaksanaan Rembuk RW di wilayahnya

masing-masing

b.Memantau pelaksanaan tugas tim

pendamping Rembuk RW

c.Memberikan dukungan teknis kepada

para Ketua RW

LURAH

43

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a.Bersama tim penyelenggara Rembuk

RW dan pendamping rembuk RW

memastikan terlaksananya inventarisasi

permasalahan, pemilihan isu, pemilihan

usulan kegiatan dan pengecekan

lapangan, verifikasi seluruh usulan

kegiatan pada Kertas Kerja Ketua RT

(form-6.1 & form-6.2), termasuk dokumen

pendukungnya

b.Menyusun urutan prioritas isu

permasalahan, pemilihan usulan

kegiatan RW dalam Kertas Kerja Ketua

RW (form-7) sebelum diinput ke dalam e-

Musrenbang

c.Bersama tim penyelenggara Rembuk

RW memastikan penginputan usulan

kegiatan yang telah disepakati ke

dalam e-Musrenbang

KETUA RW

44

Tah

ap R

EMB

UK

RW

d.Melaksanakan forum Rembuk RW

bersama tim penyelenggara Rembuk

RW.

e.Melakukan verifikasi ulang dan validasi

terhadap seluruh usulan yang telah

diinput saat Persiapan Rembuk RW

f. Mempertimbangkan implementasi

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun

2018 tentang Peningkatan Kualitas

Permukiman Dalam Rangka Pemetaan

Kawasan Permukiman Terpadu (untuk

wilayah RW kumuh), dalam pengajuan

usulan kegiatan

KETUA RW

45

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a.Mengikuti Persiapan Rembuk RW.

b.Membantu pendamping rembuk RW

dalam tahap persiapan Rembuk RW

c.Menginventarisasi dan menentukan

urutan prioritas seluruh permasalahan

dan isu ke dalam Kertas Kerja Ketua RT,

berikut dokumen pendukungnya (form-

6.1 & form-6.2).

d.Menyerahkan kertas kerja Ketua RT

kepada Ketua RW untuk diinventarisasi,

serta dilakukan pengecekan lapangan

awal dan divalidasi (form-6.1 & form-6.2)

e.Menghadiri forum Rembuk RW

KETUA RT

46

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a.Memandu pelaksanaan persiapan

Rembuk RW, sesuai dengan pedoman

dan modul pelatihan

b.Memberikan masukan kepada Ketua

RW dalam memilih standar usulan

kegiatan (template) Rembuk RW pada

sistem e-Musrenbang, sesuai

permasalahan di wilayahnya masing-

masing

c.Memberikan pendampingan bagi Ketua

RW dalam melakukan input usulan

kegiatan (termasuk dokumen

pendukungnya)

d.Melaksanakan tugas pendampingan

(memandu) proses pelaksanaan

Rembuk RW, sesuai dengan pedoman

dan modul pelatihan

e.Menyusun laporan pelaksanaan tugas

dan menyampaikan kepada

Subanppeko/Kab melalui Lurah


47

Tah

ap R

EMB

UK

RW

a. Berkoordinasi dengan Lurah dan Tim

Pendamping Rembuk RW terkait

Persiapan dan pelaksanaan Rembuk

RW.

b. Menyiapkan form yang dibutuhkan

pada Persiapan Rembuk RW minimal 1

(satu) hari sebelum pelaksanaan.

c. Mengundang peserta Rembuk RW.

d. Membagikan Kertas Kerja Ketua RT

kepada para Ketua RT, minimal 3 (tiga)

hari sebelum pelaksanaan Persiapan

Rembuk RW (form-6.1 & form-6.2).

e. Mengoordinasikan pelaksanaan Persi-

apan dan pelaksanaan Rembuk RW.

f. Menginput usulan kegiatan yang telah

disepakati sesuai dengan form-7 ke

dalam e-Musrenbang.

TIM PENYELENGARA REMBUK RW

48

Tah

ap R

EMB

UK

RW

g.Mendokumentasikan seluruh proses

pelaksanaan Rembuk RW, dengan alat

dokumentasi yang tersedia.

h.Menyusun laporan hasil penyeleng-

garaan Rembuk RW (termasuk lampi-

rannya) sesuai format

TIM PENYELENGARA REMBUK RW

49

Persiapan Rembuk RW 1. Tim Penyelenggara mengisi nama peserta yang

hadir

2. Ketua RW melakukan verifikasi terhadap seluruh

permasalahan serta pemilihan isu pada

wilayahnya sesuai Kertas Kerja Ketua RT (form-6.1

& form-6.2)

3. Ketua RW bersama Para Ketua RT menyepakati

fokus isu pada lingkungannya, menyepakati

usulan kegiatan serta menentukan urutan prioritas

pada Kertas Kerja Ketua RW (form-7)

Forum Rembuk RW 1. Tim penyelenggara Rembuk RW menginput

usulan kegiatan yang telah disepakati sesuai

dengan form-7 ke dalam e-Musrenbang.

2. Tim Penyelenggara mengisi nama peserta yang

hadir sesuai format secara offline (Lampiran Form-

8 : Daftar Hadir)

3. Ketua RW memimpin forum Rembuk RW dan

menampilkan seluruh hasil input usulan ke dalam

e-Musrenbang

Tah

ap R

EMB

UK

RW

50

Mekanisme VALIDASI USULAN 1. Buka Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI

Jakarta dengan alamat: musrenbang.jakarta.go.id

2. Klik Login (pada bagian pojok kanan atas)

3. Masukkan User ID dan password Ketua RW, yang

dibagikan oleh Kelurahan

4. Pilih Menu Manajemen Usulan pada bagian kiri

dashboard;

5. Cari usulan kegiatan yang ingin divalidasi

6. Klik tombol validasi di sebelah kanan baris usulan

kegiatan

7. Cari usulan lainnya yang akan divalidasi

8. Klik tombol cetak Berita Acara di sebelah kanan atas

setelah forum selesai

4. Forum memastikan tidak ada usulan yang tertinggal

(belum dimasukkan ke dalam e-Musrenbang)

5. Ketua RW melakukan verifikasi ulang dan validasi

seluruh usulan pada e-Musrenbang yang telah

disepakati bersama

6. Tim Penyelenggara Rembuk RW mencetak Berita

Acara Rembuk RW (form-8) untuk ditandatangani

bersama

7. Ketua RW menyampaikan laporan Rembuk RW

kepada Lurah

51

1.Mekanisme INPUT USULAN

melalui sistem e-Musrenbang 1. Buka Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI

Jakarta dengan alamat: musrenbang.jakarta.go.id

2. Klik Login (pada bagian pojok kanan atas)



4. Isi nama peserta yang hadir dalam forum (diisi saat

pelaksanaan forum)

5. Pilih Menu Manajemen Usulan pada bagian kiri

dashboard;

6. Klik Kirim Usulan Baru

7. Klik Isu lalu pilih 2 (dua) isu sesuai fokus isu yang

disepakati

8. Klik Usulan kegiatan lalu pilih usulan kegiatan yang

sesuai

9. Isi detail dari usulan kegiatan yang sudah dipilih:

a. Ketik permasalahan yang ada di lingkungan

b. Jika memilih usulan kegiatan fisik, agar mengisi

informasi pendukung sesuai dengan yang

dipersyaratkan, misalnya alamat yang jelas, foto

lokasi dll.

52

c. Jika memilih usulan kegiatan non-fisik agar

mengisi informasi pendukung yang disyaratkan,

misalnya NIK

10. Ketik Volume kegiatan

11. Pilih No. Urut Prioritas Kegiatan

12. Klik Simpan dan Input usulan kegiatan baru

2.Mekanisme INPUT USULAN

LANGSUNG melalui sistem e-

Musrenbang 1. Buka Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI

Jakarta dengan alamat:

musrenbang.jakarta.go.id

2. Klik Usulan Langsung

3. Isi Data Pengirim

4. Pilih Isu yang sesuai

5. Masukan Usulan

6. Masukkan Data Pendukung

7. Klik Simpan

53

3. Mekanisme INPUT USULAN

REMBUK melalui Mobile Apps

Musrenbang 1. Buka Aplikasi Musrenbang Provinsi DKI Jakarta

yang telah diunduh pada smartphone (baik

berbasis Android maupun Ios)



3. Pilih Ikon Tambah pada sebelah bawah untuk

mengusulan Kegiatan Baru

4. Pilih Ikon Usulan Template

5. Pilih Ikon Isu yang sesuai

6. Pilih usulan kegiatan yang sesuai

7. Isi kolom isian sesuai dengan usulan kegiatan

yang dipilih antara lain:

a. Ketik permasalahan yang ada di lingkungan

b. Jika memilih usulan kegiatan fisik, agar

mengisi informasi pendukung sesuai dengan

yang dipersyaratkan, misalnya alamat yang

jelas, foto lokasi dll.

c. Jika memilih usulan kegiatan non-fisik agar

mengisi informasi pendukung yang

disyaratkan, misalnya NIK

8. Ketik Volume kegiatan

54

9. Pilih No. Urut Prioritas Kegiatan

10. Centang kelengkapan dokumen yang

dilampirkan sebagai kelengkapan usulan

tersebut

11. Pilih icon Simpan.

4. Mekanisme INPUT USULAN

LANGSUNG melalui Mobile

Apps Musrenbang 1. Buka Aplikasi Musrenbang Provinsi DKI Jakarta

yang telah diunduh pada smartphone (baik

berbasis Android maupun Ios)

2. Pilih Icon Masyarakat Jakarta (tanpa Login)

3. Pilih Icon Tambah pada sebelah bawah untuk

mengusulkan Kegiatan Baru

4. Isi Data Pengirim

5. Pilih Isu yang sesuai

6. Masukan Usulan

7. Masukkan Data Pendukung

8. Klik Simpan

55

Tracking Usulan 1. Buka Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI

Jakarta dengan alamat:

musrenbang.jakarta.go.id atau melalui mobile

apps Musrenbang;

2. Klik Tracking Usulan;

3. Input Kode Usulan atau Nama Kelurahan;

4. Pilih Usulan;

5. Klik Tanda Panah Merah disamping Kolom isian

Kode atau Kelurahan

6. Akan tampil Usulan bersangkutan berikut data

status usulan serta status fase usulan tersebut.

56

FAQ & LAYANAN INFO

57

LAMPIRAN form-1

58

form-2

59

form-3

62

form-4

64

form-5

65

form-6.1

66

form-6.2

67

form-7

68

Acuan Kertas Kerja Ketua RW

70

form-8

p e d o m a n p e l a k s a n a a n r e m b u k r...

Documents