bab i pendahuluan a. latar belakang - esakip.net file1 | l a p o r a n k i n e r j a i n s t a n s i...

17
1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bagian Pemerintahan Tahun 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan merupakan unsur staf administrasi Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang penjabaran tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016. 1) Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan a. Tugas Tugas Bagian Pemerintahan adalah membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dibidang pemerintahan, mengkoordinasikan administrasi tugas Perangkat Daerah, mengkoordinasikan tugas instansi vertikal pelaksana pemerintahan umum serta melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; b) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah; c) Pelaksanaan fasilitasi administrasi pertanahan; d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah; e) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah;

Upload: phungcong

Post on 01-May-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan

kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good

Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan

tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang

berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah

kepada daerah.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

merupakan unsur staf administrasi Sekretariat Daerah yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

yang penjabaran tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Bupati Nomor 54 Tahun 2016.

1) Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan

a. Tugas

Tugas Bagian Pemerintahan adalah membantu Sekretaris

Daerah dalam menyusun kebijakan dibidang pemerintahan,

mengkoordinasikan administrasi tugas Perangkat Daerah,

mengkoordinasikan tugas instansi vertikal pelaksana pemerintahan

umum serta melaksanakan pembinaan administrasi kecamatan dan

kelurahan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan

mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

b) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan, administrasi

kewilayahan dan kerja sama daerah;

c) Pelaksanaan fasilitasi administrasi pertanahan;

d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dibidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan

kerja sama daerah;

e) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dibidang

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama daerah;

2 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

f) Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas

luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota

DPRD;

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian

Pemerintahan tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian

kinerja organisasi Pemerintah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah

sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD

dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah

Kabupaten Lamongan khususnya Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

Lamongan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP

diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Bagian Pemerintahan Sekreatraiat Daerah Kabupaten

Lamongan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

2. Menjadikan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien,

efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang

tentram, tertib, dan kondusif ;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pada Bagian

Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan guna membantu pelayanan

kepada masyarakat lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Khususnya Pada Bagian

Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan.

3 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

C. Gambaran Umum Organisasi

1) Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Pemerintahan

didukung oleh 17 (tujuh belas) personil, sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Personil Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamongan

Tahun 2017

NO NAMA PANGKAT, GOL /

RUANG JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

1 2 3 4 5

1. Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP NIP. 19760410 199412 1 002

Pembina Tk. I IV/b

Kepala Bagian S-2

2. MOH. UMAN, SH NIP. 19660909 199202 1 002

Penata III/d

Ksb. Otoda dan Kerjasama

S-2

3. DYAN KARTIKA SARI, S.Sos, M.Si NIP. 19790816 201001 2 002

Penata Muda Tk.I III/b

Ksb. Pem. Umum dan Kewilayahan

S-2

4. RIDWAN, SH, MH NIP. 19670412 198903 1 011

Penata III/d

Ksb. Bina Kecamatan dan Kelurahan

S-2

5. KOMARI, SH NIP. 19600404 198602 1 004

Penata III/c

Staf S-1

6. YULIATI, SE NIP. 19641120 199003 2 008

Penata III/c

Staf S-1

7. FARIDA ANGGRAINY, SE

NIP. 19790922 201001 2 007 Penata Muda Tk.I

III/b Staf S-2

8. RATNA TRINOVITADEWI, SH NIP.19811111 201001 2 007

Penata Muda Tk.I III/b

Staf S-2

9. FAUZAN BADRI, S.IP NIP. 19820801 201101 1 008

Penata Muda III/a

Staf S-1

10. ANANG ADI SAPUTRA, SH NIP. 19830530 201101 1 009

Penata Muda III/a

Staf S-1

11. JUROUL NURDYANINGSIH, S.AP NIP. 19800728 201406 2 002

Penata Muda III/a

Staf S-1

12. NURRYTA HARDYANTI, S.IP NIP. 19920606 201406 2 002

Penata Muda III/a

Staf S-1

13. WACHID MUFTI ADI IKHSAN, S.IP NIP. 19891227 201504 1 002

Penata Muda III/a

Staf S-1

14. RUDI SUYANTO NIP. 19730506 200701 1 019

Pengatur Muda Tk.I II/b

Staf SMA

15. M. WAHYUDI NIP. 19740310 201212 1 001

Pengatur Muda II/a

Staf SMA

16. M.ROKIB NIP. 19740327 201212 1 003

Pengatur Muda II/a

Staf SMA

17. M. SHOLIFUDIN AFANDI NIP. 19860131 201212 1 002

Pengatur Muda III/a

Staf SMA

2) Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan, mutlak diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Bagian

Pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pencapaian

tujuan sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah, adapun sarana dan

4 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

prasarana yang dimiliki Bagian Pemerintahan sebagaimana dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana

Tahun 2017

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 2 3 4

1. Kendaraan roda 4 ( empat ) 1 unit Baik

2. Kendaraan roda 3 ( Tiga ) 3 unit Baik

3. Komputer 5 unit Baik

4. Printer 6 unit Baik

5. Printer LQ 21 1 unit Baik

6. Notebook ( laptop ) 11 unit Baik

7. Mesin Ketik 3 unit Rusak 1

8. Televisi 1 unit Baik

9. Mebelair, terdiri atas :

▪ Rak ( besi / metal ) 6 unit Baik

▪ Filling ( besi / metal ) 13 unit Baik

▪ Rak kayu 2 unit Baik

▪ Brankas 1 unit Baik

▪ Write board 1 unit Baik

▪ Lemari Kayu 5 unit Baik

▪ Lemari Kaca Alminium 2 unit Baik

▪ Meja & Kursi :

- Meja Kayu staf 25 unit Baik

- Meja Tulis 25 unit Baik

▪ Kursi Lipat 7 unit Baik

▪ Kursi tamu ( sofa ) 1 unit Baik

10. AC Split 2 unit Baik

12. Step Up/ Down 3 unit Rusak

13. Peta 1 buah Baik

14. Pesawat Telepon 2 unit Baik

15. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit Baik

16. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit Baik

17. Camera Digital 4 unit Baik

18. Handycam 1 Unit Baik

3) Pembiayaan

Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2017, dalam

pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan memperoleh anggaran yang

bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan

pada tabel sebagai berikut :

5 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel 1.3 Data Pembiayaan

No KEGIATAN JUMLAH

(Rp) KET.

1 2 3 4

Belanja Langsung

A Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1. Fasilitasi Kerjasama Daerah 50.000.000,- APBD

B Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) 500.000.000,- APBD

2. Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan 300.000.000,- APBD

3. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 125.000.000,- APBD

4. Program Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN) 50.000.000,- APBD

5. Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lamongan 40.000.000,- APBD

6. Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur 50.000.000,- APBD

7. Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan 450.000.000,- APBD

8. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan DPR/ DPRD Luar Daerah

50.000.000,- APBD

9. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Dearah

100.000.000,- APBD

10. Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan 20.000.000,- APBD

11. Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah 30.000.000,- APBD

12. Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Lamongan

10.000.000,- APBD

13. Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Sekda

50.000.000,- APBD

14. Fasilitasi Pengamanan, ketertiban dan gejolak sosial 700.000.000,- APBD

Jumlah Belanja Langsung 2.525.000.000,-

D. Sistematika Penyajian LkjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

6 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

7 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses

dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang

diperhatikan adalah Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta

Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan ) suatu organisasi. Rencana

Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai

Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

1) Visi

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, sebagai penjabarannya

dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang

ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan

dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun Misi keempat adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan

Publik”

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

1) Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor - faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan penetapan Visi dan

Misi. Penetapan Tujuan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan

Misi tersebut, Bagian Pemerintahan menetapkan Tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih baik”

8 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

2) Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam RENSTRA

Bagian Pemerintahan adalah :

“Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum”

3) Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Bagian Pemerintahan adalah :

”Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum yang

ditindaklanjuti”

3. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata

Pemerintahan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD)

- Kegiatan Pencanangan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan

Kecamatan

- Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PATEN

- Kegiatan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lamongan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan

- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dalam rangka

Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan DPR/DPRD

Luar Daerah

- Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah

Administrasi Antar Daerah

- Kegiatan Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan

- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah

- Kegiatan Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

- Kegiatan Penyusunan Laporan dan Program pada Bagian

Pemerintahan Setda Kab. Lamongan

- Kegiatan Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial

9 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

2) Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang

akan dilaksanakan oleh Bagian – Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator

kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas

pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,

kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan

dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun program, kegiatan serta indikator

sebagai berikut :

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan

- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah

- Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Laporan dan Program Pada Bagian Pemerintahan

Setda Kab. Lamongan

- Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bagian Pemerintahan Setda Kab.

Lamongan

- Kegiatan Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

(APKASI) dan Asosiasi Sekda

- Kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Kab/Kota dan

DPR/DPRD Luar Daerah

- Kegiatan Fasilitasi Pengamanan, Ketertiban dan Gejolak Sosial

- Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Masalah Kewilayahan

- Kegiatan Fasilitasi Penetapan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

- Kegiatan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lamongan

- Kegiatan Studi Implementasi Pemerintahan Daerah ke Daerah Lain tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

- Kegiatan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah

kepada Camat

- Kegiatan Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan

- Kegiatan Fasilitasi Sinergitas Kinerja Kecamatan

10 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

- Kegiatan Bimbingan Teknis (Non Formal) Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

- Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

3) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan

SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah

komitmen dan kesepakatan antara Bupati / Walikota sebagai pemberi amanah

dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2017

sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum

1. Jumlah dokumen laporan OPD terhadap LPPD tahun 2017

75 dokumen

2. Jumlah kecamatan yang masuk kategori penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kecamatan dan Inovasi Kecamatan

27 kecamatan

Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata

Pemerintahan

Rp. Rp.

50.000.000,- 2.475.000.000,-

1 kegiatan 13 kegiatan

11 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran

Kegiatan Satuan

Tahun 2017

Ket.

Uraian Indikator Target Realisasi

Terwujudnya

Kebijakan

Strategis

Bidang

Pemerintahan

Umum

1. Jumlah dokumen

laporan OPD terhadap

LPPD Kab. Lamongan

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Buku 150 150 Sangat

Berhasil

2. Jumlah kecamatan yang

masuk kategori

penilaian panji-panji

keberhasilan

pembangunan

kecamatan dan inovasi

kecamatan

Pencanangan Panji-Panji

Keberhasilan

Pembangunan

Kecamatan

Kec. 27 25 Berhasil

Program dan Kegiatan

Satuan

Tahun 2017

Ket.

Program Kegiatan Indikator Target Realisasi

Fasilitasi dan

Koordinasi

Kebijakan

Strategis Tata

Pemerintahan

1. Pembinaan Aparatur

Kecamatan dan

Keliurahan

Jumlah peserta

pembinaan dan pelatihan

aparatur kecamatan dan

kelurahan

Orang 75 75 Sangat

Berhasil

2. Pembinaan dan

Evaluasi Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Jumlah kecamatan yang

dibina dan dievaluasi Kec 27 27

Sangat

Berhasil

3. Rapat Koordinasi

Camat se Kabupaten

Lamongan

Jumlah peserta rapat

koordinasi Camat sen

Kabupaten Lamongan

peserta 104 104 Sangat

Berhasil

4. Pelaksanaan Hari Jadi

Propinsi Jawa Timur

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Hari Jadi

Propinsi Jawa Timur

keg 1 1 Sangat

Berhasil

5. Pembinaan dan

Pengendalian Masalah

Kewilayahan

Jumlah rapat terkait

pembinaan dan

pengendalian masalah

kewilayahan

keg 12 12 Sangat

Berhasil

6. Fasilitasi Kerjasama

Antar Daerah Dalam

Rangka Penerimaan

Kunjungan Kerja

Pemerintah Kab/Kota

dan DPR/DPRD Luar

Daerah

Jumlah penerimaan

kunjungan kerja

pemerintah

Kabupaten/Kota dan

DPR/DPRD luar daerah

kunjunga

n 12 12

Sangat

Berhasil

12 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

Program dan Kegiatan

Satuan

Tahun 2017

Ket.

Program Kegiatan Indikator Target Realisasi

7. Fasilitasi Percepatan

Penyelesaian Tapal

Batas Wilayah

Administrasi Antar

Daerah

Jumlah rapat persiapan

verifikasi penetapan

batas daerah antar

Kabupaten Lamongan,

Tuban dan Jombang

rapat 7 7 Sangat

Berhasil

8. Evaluasi Sinergitas

Kinerja Kecamatan

Jumlah kecamatan yang

dievaluasi sinergitas

kinerja kecamatan

kec 27 27 Sangat

Berhasil

9. Pelaksanaan

Peringatan Hari

Otonomi Daerah

Jumlah pelaksanaan

kegiatan Hari Otonomi

Daerah

keg 1 1 Sangat

Berhasil

10. Penyusunan Laporan

dan Program pada

Bagian Pemerintahan

Setda Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen SAKIP,

LPPD, Renja dan LKPJ

Bagian Pemerintahan

dokumen 4 4 Sangat

Berhasil

11. Fasilitasi Asosiasi

Pemerintah Kabupaten

Seluruh Indonesia

(APKASI) dan Asosiasi

Sekda

Jumlah bukti transfer dan

bahan rapat dokumen 2 2

Sangat

Berhasil

12. Fasilitasi Pengamanan

Ketertiban dan Gejolak

Sosial

Jumlah pelaksanaan

kegiatan pengamanan

ketertiban dan gejolak

keg 4 4 Sangat

Berhasil

13. Fasilitasi Kerjasama

Daerah

Jumlah peserta rapat

koordinasi kerjasama

daerah

peserta 150 150 Sangat

Berhasil

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan Bagian

Pemerintahan yang dibiayai dari APBD sehingga hasilnya dapat bermanfaat

bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi.

Selanjutnya analisis akuntabilitas kinerja Bagian Pemerintahan dapat

diuraikan sebagai berikut :

➢ Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata

Pemerintahan

1. Pencapaian Indikator Jumlah dokumen laporan OPD terhadap LPPD

Kab. Lamongan tahun 2017 adalah Sangat Tinggi dengan capaian

150 buku. Pencapaian kinerja ini telah melampaui target yang

ditentukan Bagian Pemerintahan dalam dokumen perencanaan. Hal

13 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

ini menunjukkan bahwa Bagian Pemerintahan berkinerja sangat baik

dan sangat berhasil dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sehingga mendapatkan Penghargaan

Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha yang menandakan

bahwa Kabupaten Lamongan berkinerja sangat tinggi.

2. Pencapaian Indikator Jumlah kecamatan yang masuk kategori

penilaian panji-panji keberhasilan pembangunan kecamatan dan

inovasi kecamatan adalah 25 kecamatan dari total 27 kecamatan.

Hal ini dikarenakan 2 kecamatan tidak memenuhi kriteria penilaian

panji-panji keberhasilan pembangunan kecamatan.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan

(Anjab) berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, akan tetapi hingga saat ini

sumber daya aparatur berjumlah 17 (tujuh belas) orang sehingga masih

terdapat kekurangan sebanyak 8 (delapan) orang.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-SKPD. Untuk

mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan

keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan

yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar

Rp. 2.525.000.000,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya sebesar

Rp. 2.474.315.100,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp.

50.684.900,-

3. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja

tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja

sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah / stake holders dalam bentuk kegiatan

jemput bola.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2017,

yang telah didukung anggaran APBD tahun 2017 sebesar Rp 2.525.000.000,-

telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.474.315.100,- dengan capaian 97,99 %

14 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 50.684.900,- atau 2.01 % dikembalikan ke

Kasda dan secara rinci disebutkan sebagai berikut :

NO PROGRAM RENCANA

ANGGARAN ( Rp )

REALISASI ANGGARAN

( Rp)

PROSENTASE (%)

1 2 3 4 5

1. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

50.000.000 49.997.000 99,99

Fasilitasi Kerjasama Daerah

2. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan

2.475.000.000 2.424.315.100 97,99

1. Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah 500.000.000 484.715.300

2. Pencanangan Panji-Panji

Keberhasilan Pembangunan

Kecamatan 300.000.000 297.464.000

3. Pembinaan Aparatur

Kecamatan dan Keliurahan 125.000.000 124.262.000

4. Pembinaan dan Evaluasi

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

50.000.000 50.000.000

5. Rapat Koordinasi Camat se

Kabupaten Lamongan 40.000.000 39.950.000

6. Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi

Jawa Timur 50.000.000 49.884.000

7. Pembinaan dan Pengendalian

Masalah Kewilayahan 450.000.000 438.792.300

8. Fasilitasi Kerjasama Antar

Daerah Dalam Rangka

Penerimaan Kunjungan Kerja

Pemerintah Kab/Kota dan

DPR/DPRD Luar Daerah

50.000.000 50.000.000

9. Fasilitasi Percepatan

Penyelesaian Tapal Batas

Wilayah Administrasi Antar

Daerah

100.000.000 99.750.000

10. Evaluasi Sinergitas Kinerja

Kecamatan 20.000.000 19.640.000

11. Pelaksanaan Peringatan Hari

Otonomi Daerah 30.000.000 30.000.000

12. Penyusunan Laporan dan

Program pada Bagian

Pemerintahan Setda Kab.

Lamongan

10.000.000 6.010.000

15 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

NO PROGRAM RENCANA

ANGGARAN ( Rp )

REALISASI ANGGARAN

( Rp)

PROSENTASE (%)

1 2 3 4 5

13. Fasilitasi Asosiasi Pemerintah

Kabupaten Seluruh Indonesia

(APKASI) dan Asosiasi Sekda

50.000.000 40.000.000

14. Fasilitasi Pengamanan

Ketertiban dan Gejolak Sosial 700.000.000 699.630.000

J U M L A H 2.525.000.000 2.474.315.100

16 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) selain merupakan media

pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja

Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Bagian

Pemerintahan ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan

serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Bagian

Pemerintahan Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pada Bagian Pemerintahan

terdapat 1 capaian kinerja sasaran dimana capaian yang berdasarkan Indikator

Kinerja telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil, total capaian

sasaran Bagian Pemerintahan 100 % dalam melaksanakan tugas-tugas

Pemerintahan dan Organisasi yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan

sasarannya serta hasil Capaian Kinerja keuangan ( alokasi anggaran dan

realisasi anggaran ) sebesar 97,99 %. Hal ini menunjukkan alokasi

keuangan dapat diserap dengan baik dalam realisasi kegiatan yang telah

ditentukan Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2017.

B. SARAN

Keberhasilan yang dicapai Bagian Pemerintahan tidak terlepas dari

kendala-kendala yang dijumpai dilapangan, baik bersifat internal maupun

eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara

berkala atas kendala-kendala yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab

timbulnya kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut,

Bagian Pemerintahan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya,

sehingga tahun-tahun mendatang kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

17 | L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h ( L k j I P )

B a g i a n P e m e r i n t a h a n T a h u n 2 0 1 7

Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal

ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan,

sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat

dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Bagian

Pemerintahan Tahun 2017 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP

Pembina Tingkat I NIP. 19760410 199412 1 002