Novum Konstitutional Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang SumberdayaAir March 14, 2008Posted by adhiyul inAir.trackbackPendahuluanWater Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) adalah kalimat yang sangat tidak asing bagi gerakan pembelaan hak-hak atas air. Program hutang senilai US$ 300 juta (LOAN 4469-IND) di sinyalir kuat mempunyai agenda titipan bagi provatisasi dan komersialisasi sumberdaya air. kalangan Ornop juga mensinyalir bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air merupakan salah satu paket prasayarat bagi pencairan hutang program WATSAL sehingga paska disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air pada tanggal 19 Februari 2004, berbagai jaringan pembela hak atas air mengajukan konstitusional review atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air ke Mahkamah Konstitusi dengan 6 nomor pekara yang berbeda.Upaya pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dari kalangan Ornop melalui Mahkamah Konstitusi belum berhasil karena dari 6 nomor perkara yang berbeda, Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 13 Juli 2005 membacakan putusan persidangan atas pengujian UU SDA yang menolak permohonan para pemohon karena para hakim memandang UU SDA tidak bertentangan dengan UUD 1945.Penolakan permohonan tersebut menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam. Apakah memang terdapat perbedaan paradigma atau merupakan kelemahan Ornop ketika proses pembuktian? Paradigma merupakan cara pandang dan berpikir dari seseorang terhadap sesuatu dimana sangat wajar terdapat perbedaan sehingga proses pembuktian menjadi sangat penting untuk dapat memberikan penjelasan yang komprehensif sehingga majelis hakim merasa yakin dan sepaham dengan pendapat Ornop selaku pemohon.Peluang pengujian kembali sebenarnya masih terbuka karena dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi adanya pengujian kembali (conditionally constitutional). Tulisan ini hendak memberikan harapan baru sehubungan yang dapat dijadikan bukti baru (novum) bahwa UU SDA sebenarnya memang benar-benar merupakan pesanan dari Bank Dunia melalui project hutang WATSAL. Dokumen yang dijadikan acuan bisa didapat padahttp://air.bappenas.go.id/index.php?sbf=74&prm_pdf=1&prm_page_id=1&prm_id=59&prm_type_id=2&prm_parent_id=27&prm_doc_cat_id=42&prm_doc_file_name=NOVEMBER%206,%202001.pdfsehingga dokumen yang dimaksud merupakan dokumen public.UU 7/2004 Sebagai PrasyaratElaborasi novum akan berdasar pada dokumenOctober 2001 Supervision Mission Key Point of Aide Memoire tertanggal 6 November 20001. Project hutan WATSAL dimulai ketika Indonesia masih memberlakukan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Air. Dokumen October 2001 Supervision Mission Key Point of Aide Memoire secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa pencairan hutang tahap III dapat dilakukan karena kesanggupan untuk merevisi hokum untuk sumberdaya air dan bermacam peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaan ditingkat nasional maupun daerah yang dapat diterima oleh Bank Dunia.Hal ini diperkuat dalam matrik program reformasi kebijakan pembaruan sumberdaya air dan irigasi yang pada bagian adopsi kebijakan nasional untuk pengelolaan sumberdaya air yang menyebutkan kebijakan nasional sumberdaya air dan rencana pelaksanaannya secara formal di adopsi oleh pemerintah dan mengikat pada seluruh kementerian dan dan organisasi yang mempunyai fungsi pengelolaan sumberdaya air. indicator rencana pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya air adalah dimasukan dalam program pembangunan nasional (propenas) 2000 2005.Bagian selanjutnya lebih khusus menyebutkan bahwa revisi UU No. 11/1974, PP 6/81, PP 22/82, PP 23/82, PP 14/87, PP 6/88, PP 5/90, PP 42/90, PP 28/91 dan PP 35/91 sebagai indicator project. Intervensi kebijakan atas pengelolaan sumberdaya air oleh Bank Dunia melalui WATSAL ternyata tidak hanya berhenti pada tingkat nasional tetapi sampai pada tingkat sektoral dan daerah karena indicator project lainnya adalah :a. Merevisi peraturan dan keputusan menteri terkait;b. Menyiapkan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah (perda);c. Menyiapkan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).Kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya air telah menyetujui beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut :a. Memasukkan kerangka hak atas air atas alokasi dan pemanfaatan air permukaan dan bawah tanah kondusif bagi pembangunan ekonomi dan social, kesamaan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini sesuai dengan paradigm yang diusung oleh Bank Dunia bahwa sumberdaya air merupakan sumberdaya ekonomi.b. Memfasilitasi alokasi dan penggunaan air permukaan dan air bawah tanah melalui satu mekanisme perijinan. Wujud persetujuan prinsip ini bisa dilihat dengan munculnya mekanisme perijinan dalam UU No. 7/2004.c. Memperbaiki kerangka kebijakan dan insentif bagi partisipasi dan kemitraan dari sector privat pada sumberdaya air dan pengelolaan kualitas sumberdaya air, termasuk pengelolaan irgasi melalui inestasi, konsesi penyelenggaraan dan pemeliharaan. Persetujuan prinsip ini sangat berhasil dengan diadopsinya hak guna usaha air dalam UU No. 7/2004.Dokumen October 2001 Supervision Mission Key Point of Aide Memoire pada bagian lainnya menyebutkan pentingnya menyelesaikan proses legislasi RUU Sumberdaya Air. Pilihan yang telah tersedia pada waktu itu adalah :a. RUU yang telah ada disampaikan ke DPR sebagai inisiatif pemerintah; ataub. Menyediakan draf RUU kepada DPR sebagai inisiatif DPR.Steering Committee dari project WATSAL sepertinya lebih setuju dengan pilihan kedua karena dianggap akan lebih bijaksana. Bank Dunia tidak mempersoalkan pilihan yang akan diambil tetapi SC akan tetap pada satu-satunya kewajiban kepada Bank Dunia untuk proses penyelesaian yang pantas. Pernyataan Bank Dunia ini menjadi paradok pada point selanjutnya dimana Bank Dunia menyatakan ketidaksetujuannya apabila RUU versi DPR tidak akan mencerminkan konsep dasar dan berpotensi untuk menimbulkan konflik dengan rancangan peraturan pemerintah yang telah dibuat oleh SC. RUU Sumberdaya air memang benar-benar merupakan satu paket kebijakan makro dan mikro. Seluruh produk RUU dan/atau kebijakan lainnya harus dikirimkan ke Bank Dunia sehingga tim Bank Dunia dapat menyatakan persetujuannya.KesimpulanUraian diatas memberikan penjelasan dengan sangat terang dan jelas bahwa UU No. 7/2004 merupakan peraturan perundangan yang tidak murni sebagai inisiatif Indonesia tetapi merupakan inisiatif Bank Dunia melalui program hutang WATSAL.