Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTIJSANMENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALABADAN PERENCANAANPEMBANG!JNAN NASIONALNOMOR KEP.15/M.PPN/HK/Ol/2012

TENTANGPEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISSEKRETARIATBERSAMA3 (TIGA)

KEMENTERIAN:PENINGKATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAANPROGRAM DANKEGIATANK/L DI DAERAH (PENGGUNAANDANA DEKONSENTRASI,TUGAS

PEMBANTUAN,DAN URUSAN BERSAMA)

Menimbang

MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALIKEPALABADAN PERENCANAANPEMBANGlJN~~ NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka rneningkatkan efektivitas dan keterpaduandalam penerapan Surat Edaran Bersarna (SEB) 3 (tiga) MenteriNo. 0442/M.PPNil112010: Menteri PPN/Bappcnas, MenteriKeuangan, dan Menteri Dalaru Negeri ten tang PeningkatanEfektivitas Penyelenggaraan Program dan KegiatanKementerian/Lembaga (K/L) di daerah serta Feningkatan PeranAktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat, perlu dilakukankegiatan koordinasi strategis dengan unit-unit kerja internalKementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja strategis terkaitlainnya di luar Kementerian PPN/Bappenas agar tercipta tatahubungan kerja yang jelas dan efekrif baik dalarn perencanaandan pelaksanaan kegiatan terkait amanat dari Surat EdaranBersama tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalamhuruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis SekretatiatBersama 3 (Tiga) Kementerian: Feningkatan EfektivitasFenyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah(Penggunaan Dana Dekonscntrasi, Tugas Pernbantuan, CanUrusan Bersama);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercanturn dalarnLarnpiran Keputusan ini dianggap rnampu clan memenuhipersyaratan untuk rnelaksanakan tugas sebagai anggota 'IimKoordinasi Strategis Sekretariat Bcrsarna 3 (Tiga) Kementerian:Feningkatan Efektivitas Penyeler.ggaraan Program dan Kegiatan

K/L ...

Mengingat

Memerhatikan:

-2 -

K/L di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, TugasPembantuan, dan Urusan Bersama);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5254);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER.004/M.PPNI09/2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalNornor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan FembangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No.0442/M.PPN/I112010: Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan,dan Menteri Dalam Negeri ten tang Peningkatan EfektivitasPenyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lernbaga(K/L) di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur SelakuWakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN: ...

Menetapkan

PERTAMA

KEOUA

KETIGA

KEEMPAT

- 3 -

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALlKEPALA BAOAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKANTIM KOORDINASI STRATEGISSEKRETARIATBERSAMA 3 (TIGA) KEMENTERIAN: PENINGKATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAANPROGRAM DAN KEGIATAN K/L

DI DAERAH (PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGASPEMBANTUAN, OAN URUSANBERSAMA).

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 (Tiga)Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program danKegiatan K/L di Oaerah (Penggunaan Dana Oekonsentrasi, TugasPernbantuan, dan Urusan Bersama), untuk selanjutnya disebut TimKoordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, TimPelaksana/Tim Teknis dan Tenaga Pendukung,

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan,mengawasi, mernbirnbing, memantau kemajuan, dan memberi saranpemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas :

a. rneningkatkan efektivitas terhadap pelaksaan program dankegiatan kernenterian/Jernbaga (K/L) di daerah yang dibiayaimelalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusanbersama;

b. melakukan identifikasi bersama-sama antara 3 (tiga)Kementerian terhadap kegiatan yang sudah merupakan urusandaerah dan memfasilitasi proses pengalihannya menjaditransfer daerah;

c. secara bersarna-sama 3 (tiga) Kementerian melaksanakanevaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan,dan urusan bersama di K/L untuk menjadi pertimbangandalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatanK/L;

d. mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Bersama 3(tiga) Kementerian;

e. menyusun ...

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

-4-

e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan TimKoordinasi Strategis kepada Menteri Negara PerencanaanPernbangunan NasionaliKepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional.

Tenaga Pendukung bertugas :

a. pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalamdan mengolah bahan dan menyusun laporan

membantumenyiapkankegiatan;

b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

Segala biaya yanz diperlukan dalam pelaksanaan tugas TimKoordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surutsejak 2 januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapadatanzzal 31 Januari2012

MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-/~Emmy Suparmiatun

SALINANLAMPlRANKEPUTUSAN MENTERI NEGARAPPNIKEPALABAPPENASNOMOR KEP.15/M.PPN/HK/01l2012TANGGAL 31 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI STRATEGISSEKRETARIATBERSAMA3 (TIGA) KEMENTERIAN:

PENINGKATANEFEKTIVITASPENYELENGGARAANPROGRAM DAN KEGIATANKlL DIDAERAH (PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI,TUGAS PEMBANTUAN, DAN

URUSAN BERSAMA)

A. PENANGGUNG JAWAB Deputi Bidang Pengernbangan Regional danOtonomi Daerah, Kementerian PPNIBappenas.

B. TIM PELAKSANAKetua Direktur Otonomi Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris Direktur Alokasi Pendanaan Fembangunan,Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota 1. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama,Ditjen Pemerintahan Umum,Kementerian Dalam Negeri;

2. Direktur Informasi Pendanaan danKeuangan Daerah, KementerianKeuangan;

3. Daryl Ichwan Akmal SE,MA;4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;5. Drs. Wariki Sutikno, MCP;6. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;7. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;8. Sudira, S.Sos;9. Mohammad Roudo, ST, MPP;10. Ervan Arumansyah, SIP;11. Alen Ermanita, S.Sos;12. Alfia Oktivalerina, SE;13. Eka Chandra Buana, SE,MA;14. Ir. Moch Yuliarto, M.Si;15. Putut Hari Satyaka, SE,MPP.

C. TENAGA ...

-2 -

C. TENAGA PENDUKUNG 1. Mira Berlian;2. Bakat Supradono, SE;3. Suharyono,

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukurn,

-Ih/Emmy Suparmiatun