Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANPERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANGPEDOMAN PENGAWASAN

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Mer..imbang a. bahwa dengan adanya perubahan paradigmapengawasan in tcr n , perlu disusun pedomanpengawasan alas pengelolaan anggaran da nkinerjanya dalam rangka urit.uk mernastikankesesuaiannya dengan peraturan pcrundang-undangan dan reneana yang telah dilelapkan;

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud calarnh uruf :::1 dipcrlukan unluk meningkatkan ki nc-rjakelembagaan dan tcrt.ib tata kelola penggunuananggaran yang memenuhi prinsip cfcktivitas danefisiensi dalam mewujudkan lata ke-iolapemerintahan yang baik (good governance):

e. bahwa Peraluran Menteri Negara PereneanaanPcmbangunan Nasionaij Kepala BadanPereneanaan Pembangunan Nasional Nomor:PER.001AjM.PPNj05j2006 tentang PedomanPengawasan di Kcmenterian Negara PcreneanaanPembangunan Nasionalj Kepala BadanPereneanaan Pembangunan Nasional sudah t.idakscs uai dengan paradigma pengawasan intern danperaluran pcrundang-undangan ;

d. bahwa bcrdasarkan pert imbangan scbagaimanadimaksud dalam h u r uf ,I, huruf b, dan huruf e,

perlu ...

Mengingat

Menetapkan

-2 -

pcrlu mcnelapkan Perat.uran Menteri NegaraPercncanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasionaltentang Pedoman Pengawasan di KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentangBadan Percncanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tangPembentukan dan Organisasi Kcmcnterian Negarasebagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhirdcngan Pcraturan Presiden Nomor 91 Tahuri2011;

3. Pcraturan Mcntcri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.005/M.PPN/ 10/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Badan PerencanaanPcmbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALTENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DIKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

l. Menleri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kcpala Badan PerencanaanPembangunan Nasional, selanjutnya disebuiMenteri Perencanaan, adalah menteri yang

menyelenggarakan ...

-3 -

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.

2. Inspektorat Utama adalah unsur pembantuMenteri Ncgara Perencanaan PembangunanNasional/ Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional dalam penyelenggaraanpengawasan di Kementerian PerencanaanPembangunan NasionaljBadan PerencanaanPembangunan Nasional.

3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatanaudit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lain lerhadap penyelenggaraan tugasdan fungsi organisasi dalam rangka memberikankeyakinan yang memadai bahwa kegiatan telahdilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yangtelah ditetapkan secara efektif dan efisien untukkepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakepemerintahan yang baik.

4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis,dan evaluasi bukti yang dilakukan secaraindependen, obyektif dan profesional berdasarkanstandar audit, untuk menilai dan memastikankeakuratan, kebenaran, kecermatan, kredibilitas,efektivitas, cfisierisi, dan keandalan informasipelaksanaan tugas dan fungsi InstansiPemerinlah.

5. Reviu adalah penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwakegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan, slandar, rencana, atau normayang telah diletapkan.

6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatanmembandingkan hasil atau prestasi suatukegiatan dengan standar, rencana, atau normayang telah ditetapkan, dan menentukan Iaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataukegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

7. Pemantauan adalah proses periilaian kemajuansuatu program atau kegiatan dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan khususnya

pemantauan ...

-4-

pemantauanpengawasan.

8. Pemberian Saran adalah jenis kegiatankonsultansi dalam bcntuk pembcrian advis, yaitudengan melakukan reviu dan memberikanrekomendasi untuk peningkatan efektivitas danefisiensi proses kegiatan tertentu ataukeseluruhan kegiatan organisasi.

terkait rekomendasi hasil

9. Fasili tasi adalah j e n is kegia tan konsu 1tansi dalambentuk pemberian jasa yang mensyaratkanauditor, terutama d alarn penugasan konsultansi,untuk lebih terlibat dalam aktivitas membimbing,mengarahkan, dan memberikan motivasi kepadaindividu-individu atau kelompok tertentu dalamsuatu pola diskusi yang diadakan.

10. Eclukasi adalah jcnis kegiatan konsultansi dalambentuk pemberian pelatihan atas topik-topik yangdibut.uhkan individu-individu atau kelompoktertentu di dalam organisasi.

11. Program Kcrja Pengawasan Tahunan, selanjutnyadisebut PKPT, adalah rencana kerja pengawasanatau pemeriksaan untuk jangka waktu satu tahunanggaran yang disusun.

12. Aparal Pengawasan Intern Pemerintah,selanjutnya discbut APIP, adalah Pegawai NegeriSipil (PNS) yang mempunyai ja ba ta n fungsionalauditor danj atau PNS yang diberi tugas,wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuholeh pejaba l yang berwenang melaksanakanpengawasan pada instansi pemerintah untuk danatas nama APIP.

13. Auditi adalah orangjunitpemerintah yang dilakukanberbentuk asurans oleh APIP.

kcrjaj instansipengawasan

14. Klien adalah Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)j Pejaba l P m buat Komitmen (PPK), UnitKcrja dan Pelaksana Kcgiatan di KementerianPPN j Bappenas yang mcmcrlukan jasa konsultasi.

BAB II ...

-5 -

BAB 11

TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIPPENGAWASAN

Pasal2

Tujuan ditetapkannya Pcraturan Menteri ini adalahuntuk menjadi pedoman dalam melaksanakanpengawasan di Kementerian PerencanaanPembangunan NasionaljBadan PerencanaanPembangunan Nasional.

Pasa13

Sasaran dit.etapkannya Peraturan Menteri ini adalahun t.uk memastikan pengelolaan anggaran dan kinerjadi Kementerian Perencanaan PembangunanNasionalj Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaltelah :

a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. sesuai dengan tugas dan fungsi, RencanaPembangunan .Jangka Menengah, RencanaStrategis dan Rencana Kerja KementerianPerencanaan Pembangunan NasionaljBadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

c. memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalampenggunaan sum ber dana; dan

d. memenuhi prinsip-prinsippemerintahan yang baik.

tata kelola

Pasa14

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. perencanaan Pengawasan;

b. pelaksanaan Pengawasan;

c. tindak lanjut hasil Pengawasan; dan

d. pembinaan dan pengembangan Pengawasan.

PasaI5 ...

- 6 -

Pasa15

Pengawasan dilakukan bcrdasarkan prinsip-prinsip :

a. independen, yang bcrart.i bahwa kcadaan yangmerisyaratkan seorang auditor dapatmenempatkan diri secara tepat sehingga bebasdari intervensi tctapi dapat bekerja sama danmembina hubungan kerja dengan auditi sehinggadapat melaksanakan pekerjaan dengan baik;

b. obyektif, yang berarti bahwa keadaan yangmensyaratkan seorang auditor melaksanakanaudit dengan jujur dan tidak mengkompromikankualitas sehingga dapat menghasilkan laporanyang menyajikan bukti yang tidak memihak dandapa t diyakinkan melalui Iakt.a yang disajikan;

c. akuntabel, yang berarti bahwa penggunaananggaran program dan / atau dalam kegiatanharus sesuai dengan ketentuan yang berlakusehingga da pa t dipertanggungjawabkan;

d. cerrnat, yang berart.i bahwa kegiatan harusdilakukan secara hati-hati terhadap kesalahan,pelanggaran, inefisiensi, pemborosan, inefektivitasdan konflik kepentingan;

e. efisien, yang berarti bahwa kegiatan harusdiusahakan menggunakan dana dan daya yangminimum untuk mencapai kualitas dan sasarandalam waktu yang ditetapkan secara optimal ataumenggunakan dana yang telah ditetapkan untukmencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yangmaksimum;

f. efek tif', yang berarti bahwa kegiatan harusdcngan kebutuhan dan sasaran yangditetapkan serta memberikan manfaatsebesar-besarnya.

ses uaitelahyang

BAB III ..

- 7 -

BABIII

CAKUPAN DAN BENTUK PENGAWASAN

Bagian PertamaCakupan Pengawasan

Pasa16

Cakupan Pengawasan meliputi pengawasan atas :

a. Pengelolaan Anggaran; dan

b. Kinerja.

Pasa17

Cakupan Pengawasansebagaimana dimaksudmeliputi:

a. tata kelola administrasi dan anggaran unit kerja;dan

atas Pengelolaandalam Pasal 6

Anggaranhuruf a

b. tata kelola administrasi dan anggaran programdan kcgiatan.

Pasa18

Cakupan P ngawasan atas Kinerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a. tata kelola tugas dan fungsi unit kerja; dan

b. tata kelola program dan kegiatan.

Bagian KeduaBentuk Pengawasan

Pasa19

Benluk Pengawasan dilakukan melalui kegiatan

a. Asurans; dan

b. Konsultansi.

Pasal10

(1) Kegiatan Asurans sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 huruf a dilakukan untuk memberikan

keyakinan ...

- 8 -

keyakinan melalui penilaian yang independenmeng nai proses tata kelola, manajemen risiko,dan pcngendalian di organisasi.

(2) Jcnis kegialan Asurans sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Audit,Reviu, Evaluasi, dan Pemanlauan.

Pasal 11

(1) Kcgialan Konsullansi scbagaimana dimaksuddalam Pasal 9 huruf b dilakukan untukmemberikan nilai tambah dan memperbaikiproses tata kelola, manajemen risiko, danpengendalian di organisasi.

(2) .Jenis kegiatan konsultasi dilakukan dalambentuk Pemberian Saran, F'asilitasi, dan Edukasi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut lentang kegiatan Asurans danKonsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dalam Pctunjuk Pelaksanaan yang ditetapkanoleh Inspektur Utarna.

BABIV

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 13

Perencanaan Pengawasan meliputikebijakan Pengawasan dan PKPT.

penyusunan

Pasal 14

(1) Kebijakan Pengawasan scbagaimana dimaksuddalam Pasal 13 disusun berdasarkan RencanaStrategis ln spcktorat Utama yang tercantumdalam Rencana Strategis KementerianPPN / 8appenas.

(2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunanPKPT.

Pasal 15 ...

-9 -

Pasal15

(1) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 dilakukan dengan memerhatikan risiko,hasil pertimbangan Menteri Perencanaan, dankapasitas sumbcr daya.

(2) PKPT digunakan scbagai dasar unt.uk melakukankegiatan pengawasan.

(3) Dalam hal tertcntu yang dianggap pentingdan / a tau untuk tujuan tertentu yang dianggapperlu se suar dcngan k tentuan peraturanperundang-undangan, dapat dilakukanpengawasan di luar PKPT.

BABV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian PertamaKegiatan Asurans

Pasal 16

Kegiatan Asurans scbagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf a dilakukan mclalui tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. peJaporan.

Pasal 17

(1) Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 huruf a, fnspekur Utamamcmbentuk tim pclaksana.

(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dalam Surat Tugas.

(3) Surat tugas ditujukan kepada Auditi denganternbusan atasan langsung Auditi.

(4) Dalam mclaksanakan tugasnya, tim pelaksanawajib membawa Surat Tugas Asurans.

Pasal 18 ...

- 10 -

Pasal18

Pada tahap pelaksanaan scbagaimana dimaksuddalam Pasal ] 6 huruf b, dilakukan melalui tahapsebagai berikul :

a. pembicaraan pendahuluan;

b. survei pendahuluan;

c. pengujian sislcm pengendalian manajemen;

d. pengujian subslantif.

Pasal19

P mbicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara :

a. menjelaskanbentuk, jenisAsurans;

secara umum tentang tujuan,dan ruang lingkup, oleh Tim

b. menjclaskan secara umum ten tang latarbelakang, perkembangan pclaksanaan, keluaran,dan hasil, dari kegiatan z prograrn 01 h Auditi danalasan langsung Auditi.

Pasal20

(1) Survci pcndahuluan scbagaimana dimaksuddalam Pasal ] 8 huruf b dilakukan denganlangkah sebagai berikut :

a. mencan dan mengumpulkan informasi yangrelevan;

b. menclaah informasi yang telah dikumpulkan;

c. mengidcntifikasi potensi kclemahankcrcn tanan pelaksanaan operasionalunsur-unsur pengendalian manajemen.

dandan

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a mclipuli pcraturan perundang-undanganyang relevan, buku-buku, catatan-catatan,p doman kcgiatan, Oaf tar Isian PelaksanaanAnggaran, Petunjuk Operasional, KerangkaAcuan Kerja, struktur organisasi, pembagiantugas, surat Keputusan Pengangkatan Pejabat

KPA/ ...

- 1 1 -

KPA/ PPK, Loan Agreement dan dokumenpendukung lainnya.

Pasa121

Pcngujian sistcrn pcngendaliansebagaimana dimaksud dalam PasaJdilakukan meJaJui kegiatan :

rnanajerncn19 huruf c

a. mengumpulkan informasi mengenaipengendalian manajemcn yang bcrlaku;

sistem

b. sislcm pengendaJiankuisioner sistem

menelaah dan me ngujimanajemen denganpengendalian manaj men;

c. menyusun kesimpulan terhadap keandalansistem pengendalian manajemen.

Pasa122

P ngujian substantif sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 h ur uf d dilakukan melalui langkah sebagaibcrikul:

a. menda patkan bukti-bukt.i malerial yang cukup danrelevan untuk menguji kelemahan-kelemahansistem pengendalian manajemen yang ditemukan;

b. menganalisis penycbab danpenyimpangan yang terjadi;

c. merumuskan r komendasi untuk perbaikan.

akibat atas

Pasa123

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 huruf b, Urn pelaksana harusm ndokumenlasikan peJaksanaan kegiatan AsuransdaJam Kcrtas Kcrja.

Pasa124

Dalam hal tim pelaksana telah menyel saikan kegiatanAsurans, tim pcJaksana menyusun konsep laporanhasil Asurans.

Pasal 25 ...

- 12 -

Pasal25

Kerangka laporan hasil Asurans paling sedikitmencakup:

a. landasan pemeriksaan, yang memuat dasarhukum, ruang lingkup, sifat dan jangka waktupemeriksaan serta pernyataan auditor tentangkesesuaian audit dengan Standar Audit AparatPcngawasan Fungsional Pcmcrintah;

b. informasi umum mcngcria: Auditi yang meliputikegiatan, organisasi dan sistem pengendalianmariajerne n.

Pasal26

(1) Pad a tahap pelaporan, tim pelaksana menyusunkonsep laporan dengan didukung bukti yangrelevan, kompeten, cukup dan material.

(2) Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepadaAuditi urituk ditanggapi secara tertulis.

(3) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibahas bersama dalam forum klarifikasi.

(4) Fo ru m k larifikasi scbagaimana dimaksud padaayat (2) tcrdiri dari tim pelaksana, dan Auditiserta atasan langsung Auditi.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan yang tidakterselesaikan dalam forum klarifikasi, perbedaanpendapat tersebut harus dicantumkan dalamKonscp Laporan Hasil Pemeriksaan dandisampaikan kepada atasan langsung Auditi.

Pasal27

(1) Hasil pcmbahasan pada forum klarifikasiscbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusunmenjadi Laporan Hasil Pemeriksaan danditandatangani oleh Penanggung JawabPelaksanaan Pengawasan.

(2) ln spekt.u r Utama menyampaikan laporan HasilPcmcriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada ...

- 13 -

(1) kepada Menteri Perencanaan, Auditi danatasan langsung Auditi.

(3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidakdipublikasikan secara umum dan disampaikanhanya kepada pihak-pihak sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

Pasal28

Kctentuan lcbih lanjuL Lcntang tahapan kegiatanAsurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkanoleh Tnspektur Utama.

Bagian KeduaKegiatan Konsultansi

Pasal 29

Kegiatan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalamPasa19 huruf b dilakukan melalui lahapan:

a. pembicaraan pendahuluan;

b. pclaksanaan konsultansi; dan

c. penyusunan laporan.

Pasal30

(1) Tim pelaksana kegiaLan Konsultansi memfasilitasipcmberian alternatif solusi.

(2) Pemilihan solusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi tanggungjawab Auditi/Klien.

Pasal31

Dalam hal tim pelaksana telah menyelesaikantugasnya, tim pelaksaria kegiatan Konsultasimenyusun laporan hasiJ kcgiaLan KonsulLansi.

Pasal 32 ...

- 14 -

Pasal32

Tim pclaksana kcgialan Konsultansi dilarangmelakukan kegialan Asurans pada periode yang samauntuk Auditi/Klien yang sama.

Pasal33

Keterituan lebih lanjut ten tang tahapan kegiatanKonsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkanoleh Inspektur Utama.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal34

Tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan ataslaporan hasil kegiatan Asurans yang berasal dariinternal maupun eksternal.

Pasal35

(1) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi laporanhasil kegiatan Asurans dari internal danmelaporkannya kepada Inspektur Utama.

(2) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasiLaporan hasil kegiatan Asurans dari eksternal danmelaporkannya kepada auditor eksternal denganlembusan kepada lnspeklur Utama.

(3) lnspektur Utarna wajib memantau dan mendorongproses penyelesaian tindak lanjut hasil kegiatanAsurans.

Pasal36

Apabila terdapat temuanpidana korupsi, lnspekturaparat penegak hukumtemuan terse but.

yang berindikasi tindakUtama wajib membantudalam menindaklanjuti

Pasal 37 ...

- 15 -

Pasa137

Ketentuan lcbih lanjut tentang tindak lanjut hasilpcngawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26diatur dalam Pctunjuk Pclaksanaan yang ditetapkanoleh Inspcktur Utama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATPENGAWASANINTERN

Pasa138

(J) APIP Kcmentcrian Perencanaan PembangunanNasional/Badan Pcrencanaan PcmbangunanNasional wajib mcnaati Kodc Etik Aparal.

(2) Ketcnluan Icbih lanjut tenlang Kode Aparat APIPKementerian Perencanaan PembangunanNasional/Badan Perencanaan PembangunanNasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yangditetapkan oleh lnspektur Utama.

Pasa139

(1) Kcmenterian Pcrencanaan PcmbangunanNasional/ Badan Pcrcncanaan PembangunanNasional mcnyclcnggarakan pcndidikan profesisecara berkclanjutan.

(2) Pendidikan profesi scbagaimana dimaksud padaayal (1) dimaksudkan untuk mengembangkankompelensi APIP Kemcnterian PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional.

Pasa140

(1) Inspektorat Utama harus mengembangkan danmemelihara program penjaminan kualitas.

(2) Program penjaminan kualitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup:

reVlu ...

- 16 -

a. rCV1Ubcrjcnjang pcngawasan SCSUal dengantingkatan str uktur tim pengawasan;

b. telaah sejawal yang dilaksanakan oleh unitpcngawas yang ditunjuk guna mendapatkankeyakinan bahwa pelaksanaan kegiatanpcngawasan telah se suai dengan standaryang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa141

Pada saal Peraluran Men teri ini mulai berlaku :

1. Pengawasan yang dilakukan sebelum PeraturanMentcri ini ditctapkan , masih tetap diberlakukanPeraturan Menleri sebelumnya sampai denganberakhirnya proses Pengawasan;

2. Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan sebelumPeraturan Ment ri ini ditetapkan, dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan kelentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Perat.uran Mcnleri ini mulai berlaku :

1. Pera turan Men teri Negara Per ncanaanPembangunan Nasionalj Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.OOlAjM.PPNj05j2006 tentang PedomanPengawasan di Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasionalj Badan PerencanaanPembangunan Nasional; dan

2. Peraturan Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasionalj Kepala BadanPcrencanaan Pcmbangunan Nasional Nomor PER.

09jM.PPN ...

- ] 7 -

09/ M.PPN/12/2007 tentang Pedoman AuditKinerja di Kementerian Negara PerencanaanPembangunan Nasionaf /Badan PerencanaanPembangunan Nasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa143

Peraturan irndiundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteriini diundangkan dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di .Jakartapada tanggal 20 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 738

Salinan sesuai dengan aslinya~~~~Biro Hukum

4'cv.~