Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANKEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEM~A~~GUNAj\I N A.SIONALI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGl n"'AN NASIONALNOMOR KEP.121M.PPN/HKI01/2('lZ

TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAlv1A

PEMERINTAH RI DAN UNrPA SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015)PELAKSANAAN TAHUN 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL,

Meni.nbang

Mengingat

bahwa dalarn rangka perungkatan pernbangunan bidangkcpendudukan, kesehatan reproduksi, dan kcsetaraan gender telahdisusun Program Kcriasarna Kedclapan antara PerncrintanIndonesia dan United Nations Population Fund (UNFPA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ,:;c;;Jagaimana dirnaksud dalamhuruf a, pcrlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan ProgramKerjasama Pernerintah RI dan UNrrA Siklus Ke-8 (2011-2015)Pelaksanaan Tahun 2012;

a.

c. bahwa pejabat dan pegawai yang narnanya tercantum dalarnLampiran Keputusan ini dianggaj. marnpu dan rncmcnuhipersyaratan untuk duduk clan melaksanakan tugas scbagai anggotaTirn Koordinasi Pengelolaan Program Kcrjasama I'erncrintah RI dartUNFPA Siklus Ke-8 (2011-2015) Pelaksanaan Tahun 201.2;

Undang-Undang Nornor 22 Tahu.: 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun .?Gi 1 Nomor 133, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5254);

1.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan LerubaranNegara Republik Indonesia Nomor 4 21?) sebagairnana telahbe bera re>. kali diubah, terakhir deng:i~ Keputusan Presiden Nomor53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 teritang BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara sebagairnana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan asionalNomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional, sebagairnana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor 2 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan PernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPlITUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASIPENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMAPEMERINTAH RI-UNFPA SIKLUSKE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAANTAHUN 2012.

Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama PemerintahRI dan UNFPA Siklus Ke-8 (2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2012, untukselanjutnya disebut Tim Koordinasi UNFPA dengan susunan keanggotaansebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi UNFPA terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pengarah,Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, rnengawasi,rnernbimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan ataspermasalahan pelaksanaan kegiatan.

Tim Pengarah bertugas:a. menentukan arah kebijakan penyelenggaraan program

pernbangunan kesehatan reproduksi, kependudukan danpernbangunan, serta kesetaraan gender;

b. melaporkan ...

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

-3 -

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri NegaraPerencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan;

Tim Teknis bertugas:a. rnenjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;b. mernberikan arahan dan masukan aspek teknis kepada National

Programme Manager (NPM) pada National ProgrammeCoordinator Unit (NPCU) dalam penyusunan kebijakan danpelaksanaan program;

c. rnenyelaraskan hubungan antar program;d. me man tau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;e. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan

Tim Teknis;f. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur rnengenai

pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TimKoordinasi UNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Kernenterian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapad a tanggal 31 Januari 2012

MENTERl NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

-/&Emmy Suparrniatun

SALINANLAMPIRANKEPUTUSANMENTERI NEGARA PPNIKEPALA BAPPENASNOMOR KEP.12/M.PPN/HK/01l2012TANGGAL 31 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM KOORDINASI PENGELOLAANPROGRAM KERJASAMA

PEMERINTAH RI DAN UNFPA SIKLUSKE-8 (PERIODE 2011-2015)PELAKSANAANTAHUN 2012

PENANGGUNG JAWAB Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

A. TIM PENGARAH

Ketua Wakil Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallWakil Kepala Badan Perencanaan PernbangunanNasional.

Wakil Ketua Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris UtamaBappenas;

2. Direktur [enderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,Kementerian Kesehatan;

3. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, KementerianPemberdayaan Perempuan dan Ferlindungan Anak;

4. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional;

5. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

B. TIM TEKNIS

Ketua Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas

Sekretaris Ir. Ani Pudyastuti, MA.

Anggota 1. Direktur Agama dan Pendidikan, KementerianPPN/Bappenas;

2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, KementerianPPNIBappenas;

3. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, danOlahraga, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kepala ...

-2 -

4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Alokasi Pendanaan Pernbangunan,Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pernbangunan,Kementerian PPN/Bappenas;

7. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas;8. Inspektur Bidang Kinerja Kelernbagaan, Bappenas;9. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,

Kementerian PPN/Bappenas;11. Kabag Pengernbangan Kerjasama, Biro Renortala,

Kementerian PPN/Bappenas;12. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;13.Ir. Destri Handayani, ME;14. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D;15. Dani Ramadan, S.Si, MHR;16. Qurrota A'yun, S.Si;17. Indah Erniawati, S.Sos;18. Aini Harisani, SE;19. Dra. Esti Nurhayati, MM;20. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;21. Aris Subiyono, SH;22. Benny Azwir, ST, MMT;23. Drs. M. Sjuhdi Rasjid;24. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.

C. TENAGA PENDUKUNG 1. Edy Budi Utomo;2. Salamun;3. Hendriyanto;4. Yadi.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALiKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttdARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

/~Emmy Suparmiatun