Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANPERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANGPELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKAPENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka cfektivitas dan efisiensipenyeleriggai aan urusan pernerintahan yang menjadikeweriangan Kementerian Perencariaan PembangunanNasionaly Badan Perencan-i-m Pernbangunan Nasionalpada tahun 2013, sebagian urusan pemerintahan

perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakilPemerintah di daerah rnelalui Dekonsentrasi;

b. bahwa berdasarkan Pasa; 16 ayat (5) PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugae Pernbantuan, urusanpernerintahan yang akan dilimpahkan kepadaGubernur sebagaimana diuraksud clalam huruf 8,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa ...

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasionalj Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional tentang Pelimpahan UrusanPemerintah Kementerian Perencanaan PembangunanNasionalj Badan Perencanaan Pembangunan NasionalKepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah DalamRangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TahunAnggaran 2013;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubIik

Indonesia ...

- 3 -

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten /Kota (LembaranNegara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepubIik IndonesiaNomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara RepubIik IndonesiaNomor 4816);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentangBadan Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 47Pemben tukan dan Organisasisebagaimana diubah denganNomor 91 Tahun 2011;

Tahun 2009 tentangKementerian NegaraPeraturan Presiden

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional / Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasiorial, sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan NasionaI/ Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasiorial Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN: ...

Menetapkan

- 4 -

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANGPELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKILPEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAANDEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalahPemerin tah kepadapemerintah dan Zatauwilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakilpemerintah yang mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi, tidak termasuk dana yangdialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

pelimpahan wewenang dariGubernur sebagai wakilkepada instansi vertikal di

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yangselanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalahorganisasi/lembaga pada pemerintah daerah yangbertanggung jawab terhadap pelaksanaanDekonsentrasi di bidang tertentu di daerah Provinsi.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangselanjutnya disingkat APBN, adalah rencana

keuangan ...

- 5 -

keuangan tahunan pemerintahan negara yangdisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnyadisingkat RKP, adalah dokumen perencanaannasional untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkatRenja Kementerian PPN/Bappenas, adalah dokumenperencanaan Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/ Badan PerencanaanPembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, yangselanjutnya disebut RKA KementerianPPN/Bappenas, adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi program dan kegiatan yangmerupakan penjabaran dari Rencana KerjaPemerintah dan Rencana Strategis KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/ BadanPerencanaan Pembangunan Nasional dalam 1 (satu)tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukanuntuk melaksanakannya.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnyadisingkat DIPA atau dokumen lain yangdipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumenpelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional serta disahkanoleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagaidokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan sertadokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.

9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yangselanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang

menyelenggarakan ...

- 6 -

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperencanaan pembangunan nasional.

10. Kementerian Perencanaan PembangunanNasional / Badan Perencanaan PembangunanNasional, yang selanjutnya disebut KementerianPPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintahyang berada di bawah dan bertanggung jawab padaPresiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Eselon I Pembina adalah Unit Kerja Eselon IKementerian PPNjBappenas yang mengarahkankegiatan Dekonsentrasi sesuai tugas dan fungsinya.

12. Eselon II Pembina adalah Unit Kerja Eselon IIKementerian PPNjBappenas yang melaksanakanpembinaan kegiatan Dekonsentrasi sesuai tugas danfungsinya.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansipemerintahjlembaga untuk mencapai sasaran dantujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan olehinstansi pemerintah.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yangdilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerjasebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur padasuatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya baik yang bersifat personal(sumber daya manu sia), barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana, atau kombinasi daribeberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebutsebagai masukan un tuk menghasilkan keluarandalam bentuk barang/jasa.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yangselanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum

antarpelaku ...

-7-

an tarpelakupembangunanDaerah.

dalam rangka menyusun rencanaNasional dan rencana pembangunan

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiperencanaan pembangunan di daerah provmsi,kabupaten atau kota adalah badan perencanaanpembangunan daerah yang selanjutnya disebutBappeda.

BAB IIMAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI

Pasa12

(1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernursebagai wakil Pemerintah di daerah dimaksudkanuntuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dandaerah.

(2) Penyelenggaraan Dekonsentrasidimaksud pada ayat (1)bertujuan:

sebagaimana

a. memperkuat koordinasi perencanaan pusat dandaerah dalam rangka pencapaian sasaranprioritas pembangunan nasional; dan

b. memperkuat koordinasi perencanaan prioritaspembangunan antara Pemerintah Pusat danDaerah dalam rangka peningkatan kualitasMusrenbang Nasional.

Pasa13

Penyelenggaraan anggaraan Dekonsentrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

a. tertib;

b. efisien ...

- 8 -

b. efisien;c. ekonomis;d. efektif;e. transparan;f. bertanggung jawab; dang. patuh pada peraturan perundang-undangan.

BAB IIIURUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasa14

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganKementerian PPNjBappenas pada tahun 2013, dapatdilimpahkan kepada Gubernur selaku wakilPemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganKementerian PPNjBappenas yang dilimpahkankepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerahmelalui dekonsentrasi adalah:

a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasiperencanaan Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah dalam rangka pencapaian sasaranprioritas pembangunan nasional;

b. koordinasi, sinkronisasi dan integrasiperencanaan prioritas pembangunan antarPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalamrangka peningkatan kualitas MusrenbangNasional.

(3) Urusan pemerintahan yangsebagaimana dimaksud pada ayatdalam bentuk program, kegiatan,Dekonsentrasi.

dilimpahkan(2) dijabarkandan anggaran

(4) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana ...

-9-

sebagaimana tercan turn dalam RKP, RenjaKementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 dan RKAKementerian PPN/Bappenas Tahun 2013.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkansebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalamProgram Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya.

Pasa15

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)dituangkan dalam RKA Kementerian PPN/BappenasTahun 2013 dan DIPA Kementerian PPN/BappenasTahun 2013.

(2) Tata cara penyusunan RKA KementerianPPN/Bappenas dan DIPA KementerianPPN/ Bappenas serta penetapan atau pengesahannyaberpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal6

Alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk masing-masingprovinsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteriini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IVKOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN

DEKONSENTRASI

Pasa17

(1) Menteri melalui Sekretaris KementerianPPN/Sekretaris Utama Bappenas mengkoordinasikanperumusan kebijakan dan penatausahaan

penyelenggaraan ...

- 10 -

penyelenggaraan program danDekonsentrasi dengan Eselon I Pembina.

(2) Program dan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepadaGubernur selaku wakil pemerintah.

kegiatan

(3) Eselon I Pembina mengarahkan danmengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatanDekonsentrasi dengan Eselon II Pembina.

(4) Eselon II Pembina mengkoordinasikan kebijakanteknis dan penatausahaan penyelenggaraan programdan kegiatan Dekonsentrasi dengan BappedaProvinsi.

Pasal8

(1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatandan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,Gubernur wajib:

a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraanurusan pemerintahan daerah;

b. menetapkan Bappeda Provinsimelaksanakan program dan kegiatan;

c. menyampaikan data dan informasi yangdibutuhkan oleh Kementerian PPNjBappenasterkait dengan penyusunan dokumenperencanaan beserta laporanpertanggungjawabannya; dan

untuk

d. melaksanakan program, kegiatan, dan anggaransecara efektif dan efisien sesuai dengan pedomanpelaksanaan yang disusun oleh KementerianPPNjBappenas.

(2) Gubernur menyampaikan rencana program, kegiatandan anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013

kepada ...

- 11 -

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuaiketen tuan pera turan perundang -undangan.

BAB VPELAKSANAAN

Pasal9

(1) Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh BappedaProvinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur.

(2) Penetapan Bappeda Provinsi selaku pelaksanakegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal10

Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentukpejabat pengelola keuangan di daerah yang meliputi:

a. Kuasa Pengguna Anggaran;b. Pejabat Pembuat Komitmen;c. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;d. Bendahara Pengeluaran; dane. Pejabat Akuntansi Tingkat Satuan Kerja.

Pasal11

(1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Gubernurdengan Keputusan Gubernur.

(2) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai KuasaPengguna Anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah Kepala Bappeda Provinsi atau Pejabatlain dengan eselonering satu tingkat di bawah KepalaBappeda Provinsi.

Pasal 12 ...

- 12 -

Pasal12

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan danpenetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PenandaTangan Surat Perintah Membayar, BendaharaPengeluaran, dan Pejabat Akuntansi Tingkat SatuanKerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepadaKuasa Pengguna Anggaran.

Pasal13

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda TanganSurat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, danPejabat Akuntansi Tingkat Satuan Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d, danhuruf e adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkupBappeda Provinsi.

Pasa114

(1) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan olehBendahara Umum Negara atau kuasanya melaluiRekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasidilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal15

(1) Dana Dekonsentrasi digunakan untuk belanja yangditentukan dalam Pedoman yang ditetapkan olehKementerian PPN/Bappenas.

(2) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak diperkenankan untuk keperluan belanjamodal.

Pasal 16 ...

- 13 -

Pasa116

(1) Dalam pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi, dapatdilakukan revisi anggaran.

(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa perubahan rmcian anggaran meliputipenambahan atau pengurangan rincian anggaranbelanja dalam hal pagu anggaran berubah.

(3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa perubahan atau pergeseran rinciananggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.

(4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIPERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal17

(1) Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi wajibmenyusun:

a. laporan manajerial; danb. laporan akuntabilitas.

(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a memuat:

a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;b. pencapaian target keluaran;c. kendala yang dihadapi; dand. rencana tindak lanjut.

(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf meliputi:

a. Laporan Keuangan; danb. Laporan Barang.

(4) Laporan ...

- 14 -

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a terdiri atas:

a. neraca;b. laporan realisasi anggaran; danc. catatan atas laporan keuangan.

(5) Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b berpedoman pada Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai penatausahaanBarang Milik Negara.

(6) Penyusunan dan penyampaian laporan manajerialdan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Gubernur; dan

b. Menteri melalui SekretarisPPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

Kementerian

Pasal18

(1) Gubernur menyampaikan laporan tahunanpelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat disampaikan kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisahdengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bukan merupakan bagian dari laporanpertanggungjawaban pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

BABVII ...

- 15 -

BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal19

(1) Eselon II Pembina melaksanakan pembinaanpengelolaan Dekonsentrasi berdasarkan arahanSekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris UtamaBappenas bersama dengan Eselon I Pembina.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

c. penyusunan pedoman;d. fasilitasi;e. pelatihan;f. bimbingan teknis; dang. pemantauan dan evaluasi.

Pasa120

(1) Inspektorat Utama Bappenas melakukan pengawasanpengelolaan Dekonsentrasi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,dan kepatuhan pengelolaan Dekonsentrasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengawasan keuangan; danb. pengawasan kinerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1), InspektoratUtama Bappenas dapat bekerja sama dengan AparatPengawasan Intern Pemerintah terkait.

BABVIII...

- 16 -

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasa121

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri Ill! denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 24 Oktober 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttdAMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1043

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum

-;~.Emmy Supafrniatun

SALINANLAMPIRANPERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENASNOMOR 8 TAHUN 2012TANGGAL 24 OKTOBER 2012

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013

No. Provinsi Jumlab (Rupiab)1. Maluku 1.190.490.900

2. Kalimantan Timur 1.006.290.900

3. Nanggroe Aceh Darussalam 1.045.290.900

4. Lampung 882.090.9005. Kalimantan Selatan 961.290.900

6. Kepulauan Riau 955.290.900

7. Bengkulu 940.290.900

8. Bali 976.290.9009. Gorontalo 1.063.890.90010 . Jambi 931.290.90011. Papua 1.252.890.90012. Daerah Istimewa Yogyakarta 920.490.900

13. Sulawesi Tenggara 1.027.890.900

14. Nusa Tenggara Timur 1.078.290.900

15. Sulawesi Selatan 1.008.090.90016. Sulawesi Barat 1.066.290.900

17. Sulawesi Utara 1.079 .490.900

18. Papua Barat 1.400.490.900

19. Nusa Tenggara Barat 974.490.900

20. Sumatera Utara 1.006.890.90021. Sumatera Barat 958.890.900

22. Kalimantan Tengah 960.690.900

23. Sumatera Selatan 920.490.900

24. Sulawesi Tengah 1.080.090.900

25. Bangka ...

- 2 -

25. Bangka Belitung 913.290.90026. Riau 962.490.90027. Kalimantan Barat 949.290.90028. Jawa Tengah 915.690.90029. Jawa Timur 943.290.90030. Maluku Utara 1.167.090.90031. Jawa Barat 838.290.90032. Banten 823.290.90033. DKI Jakarta 799.290.900

JUMLAH 33.000.000.000

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttdARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum

-/~.Emmy Suparmiatun