sesi panel kepala biro perencanaan kemenkumham

33
PENGELOLAAN PENGADUAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Harmoni dalam Gerak dan Langkah Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Upload: doanhanh

Post on 12-Jan-2017

233 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

PENGELOLAAN PENGADUAN

DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Harmoni dalam Gerak dan Langkah

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA

SELAYANG PANDANG

Kementerian Hukum dan HAM mempunyei heterogenitas Tugas Fungsi dengan jumlahsatuan 836 satuan kerja yang tersebar di Indonesia dan di luar negeri dan dukunganSDM sebenyak 44.196 orang pegawai.

Peran Strategis :• Sebagai fasilitator utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.• Sebagai koordinator pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum menjadi

anggota masyarakat yang taat hukum.• Sebagai penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait

penegakan hukum ijin masuk/keluar orang dari/ke Indonesia.• Sebagai penanggungjawab penerbitan ijin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia,

kenotariatan, dan urusan harta peninggalan. • Sebagai penanggungjawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang kekayaan intelektual.• Sebagai penanggungjawab dalam merumuskan perlindungan dan pemenuhan

HAM.• Sebagai pembina hukum secara nasional .• Menjalankan fungsi supporting lainnya seperti manajemen administrasi perkantoran,

pendidikan dan latihan serta melakukan penelitian pengembangan.

Latar Belakang

1. Integritas pelayanan rendah

2. Teknologi informasi yang masih belum terpadu

3. Standarisasi pelayanan yang belum tertata secara utuh pada semua jenis pelayanan

4. Peran pengawasan internal belum optimal

Kerja, Kerja, Kerja 5Kerja, Kerja, Kerja

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

Komitmen untuk

membangun danmemastikan hubungankerjasama yang produktif sertakemitraan yang harmonis dengan parapemangku kepentinganuntuk menemuka danmelaksanakan solusiterbaik, bermanfaat danberkualitas.

Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas danfungsinya.

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melaluipenguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggietika dan integritasprofesional

PENTING!!!

OPTIMALISASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

LANDING PAGE LAYANAN KEMENKUMHAM

LAYANAN KEIMIGRASIANLayanan Keimigrasian Online kemudahan melaluihttp://visa.imigrasi.go.id/; http://infoantrianpaspor.imigrasi.go.id/ ; atau http://ipass.imigrasi.go.id :

PEMBERIAN DOKUMEN PERJALANAN PASPORONLINE

PENERBITAN VISA ONLINE

INFORMASI ANTRIAN LAYANAN PASPOR ONLINE

LAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menyajikan informasi data based paten, merek dan

desain industri serta pendaftaran ciptaan secara

elektronik melalui Intellectual Property Automation

System (IPAS) yang mudah diakses oleh seluruh

masyarakat melalui alamat

http://merek-indonesia.dgip.go.id/

http://paten-indonesia.dgip.go.id/

http://desainindustri-indonesia.dgip.go.id/

https://e-hakcipta.dgip.go.id/ atau

http://www.dgip.go.id/

LAYANAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SYSTEM DATABASE PEMASYARAKATAN (SDP) MENYAJIKAN DATA HARIAN

JUMLAH HUNIAN, INFORMASI BAHAN MAKANAN NARAPIDANA, DATA REMISI,

OVERSTAYING LAPAS/RUTAN SELURUH INDONESIA AKSES MELALUI

http://smslap.ditjenpas.go.id/

LAYANAN PEMASYARAKATAN

LAYANAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

MENYAJIKAN BUKU-BUKU HASIL PENELITIAN HAK ASASI

MANUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE) YANG

MUDAH DIBACA DAN DIAKSES OLEH SELURUH LAPISAN

MASYARAKAT.

Access Address: http://ebook.balitbangham.go.id/

LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Layanan Administrasi Hukum Umum Online dapat secara langsung di akses melalui :

www.portal.ahu.web.id.

Perseroan Terbatas

Fidusia

Pendaftaran Notaris

Yayasan dan Perkumpulan

Wasiat dan

Pengaduan Masyarakat

LAYANAN ADMINISTRATIF FASILITATIF

WEB PERHIMPUNAN TENAGA KESEHATAN

BIDANG PEMBINAAN HUKUMAplikasi (Legal Smart Channel)

adil.bphn.go.id

sidbakum.bphn.go.id

luhkum.bphn.go.id

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Baik dan mudah diakses

“eye catching, easy to use, used friendly”

Masing-masing unit Eselon I dan Kantor Wilayah melakukan penguatan fungsi-fungsi pelayanan

serta menyajikan data yang akurat

• Twitter : @Humas_Kumham• Facebook : humas.kumham• LAPOR !!• SMS Center :1708

Format : KUMHAM Keluhan• Inspektorat Jenderal

Contoh : Saluran pengaduan per unit

teknis dilingkunganKementerian Hukum dan HAM

Contoh : SOP Bergambar Layanan Pengaduan KementeruanHukum dan HAM

Jumlah Pengaduan Dalam Proses

Tuntas

1Website resmi Kementerian Hukum dan HAM

2 0 2

2e-mail : [email protected]

0 0 0

3 Po.Box 3489 0 0 04 sms gateway nomor

0817000348927 14 13

5Surat Biasa yang ditujukan ke Menteri dan Inspektur Jenderal

48 0 48

6 Berita Surat Kabar 0 0 0

7 salinan disposisi LAPOR! 31 18 13

108 32 76

NoSumber atau Tujuan Laporan Pengaduan

Tindak Lanjut

Jumlah

TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

Katagori Pengaduan atau Jenis Permasalahan Pengaduan

NoKatagori Pengaduan atau

Jenis Permasalahan PengaduanJumlah

1Pelayanan Keimigrasian (calo, pembuatan paspor, Pungli, Pemerasan, Rudenim)

34

2

Pelayanan WBP (pungli, pemerasan, pengurusan PB, Pengurusan CB, jual beli kamar, pemakaian HP, mengeluarkan WBP, penganiayaan terhadap WBP)

30

3Penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran disiplin, Kode Etik

21

4 Asusila, Perselingkuhan 75 Peredaran Narkoba 6

6Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU)

4

7Pemakaian Lahan Tanah Pemerintah (Kemenkumham)

3

8 Pengadaan Barjas/Bama 29 Penerimaan CPNS 1

108Jumlah

Jumlah Laporan Kemenkumham pada Aplikasi LAPOR!

Total Laporan : 853 Laporan

(Sep 2012 – Sep 2015)

Pejabat Penghubung(April 2014 – Oktober 2014)

Administrator (November 2014 -

Sekarang)

106 Laporan Selesai 483 Laporan Selesai

29 Laporan Dalam Proses 99 Laporan Dalam Proses(Masih Berjalan)

112 Sudah Didisposisi(Belum Dijawab)

Total: 135 Laporan Total: 694 Laporan

Identifikasi MasalahPejabat Penghubung

(April 2014 – Oktober 2014)Administrator

(November 2014 - Sekarang)

Slow Respon Dari Pelaksana TusiTerkait

Keterbatasan SDM penghubung di satker UPT

Kurang Pengawasan Belum optimalnya jaringan internet secara menyeluruh di UPT

Rendahnya tingkat ketuntasanpenyelesaian

Lemahnya Komitmen

Upaya Penguatan LAPOR ! • Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran eselon I dan II selalu

memberikan himbauan saat kunjungan kerja ke daerah untuk menggunakan aplikasi LAPOR! bagi masyarakat yang ingin mengadukan tentang pelayanan di Kemenkumham

• Dibukanya link LAPOR! terkoneksi langsung ke Menteri Hukum dan HAM

• Para pejabat terkait senantiasa aktif memberikan teguran dan apresiasi kepada unit dan admin yang secara progresifmelayani aduan masyarakat secara cepat, tepat danakuntabel.

• Terus dilakukan sosialisasi hingga tingkat satuan kerja terkecilagar pemanfaatan layanan pengaduan dapat dimanfaatkanseluas-luasnya.

Contoh: Menkumham aktif merespon dalam layanan pengaduan LAPOR!

https://www.lapor.go.id/id/1280494*Teguran dari Menteri Hukum dan HAM

Contoh:Laporan yang terselesaikan dengan baik sampai ke tingkat UPT

https://www.lapor.go.id/id/1356555

1. Penganugerahan Apresiasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun

2015, dengan judul inovasi: Pengesahan Badan Hukum Versi AHU

Online. (posisi 3 besar) .

2. Diterimanya penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dalam

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) terbaik dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan dan RB) Tahun 2014 dan Tahun 2015.

3. Terbaik I (Pertama) Implementasi Rekruitmen ASN Berbasis

Teknologi Informasi K/L dan Non Kementerian.

4. Posisi 2 (runner up) kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Bagi

Kementerian /Lembaga.

PRESTASI KINERJA TAHUN 2015