pit. kepala biro hukum, organisasi dan hubungan masyarakat … · 2019. 5. 29. · nota dinas no....

NOTA DINAS

No. 213 /BtroHOH/5/2018

Kepada Yth.

Perihal

Kepala Bagian Perencanaan dan Program

Pit. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Penyampaian Keputusan Kepala Badan StandardisasiNasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor109/KEP/BSN/5/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala BadanStandardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta. ^ Mei2018

Pit. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

Mochamad Beni Nugraha^C

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Perencanaan, BSN2. Kepala Subbagian Program dan Anggaran, BSN

BSN8ADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 109/KEP/BSN/5/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN

STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/20I5 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN

STANDARDISASI NASIONAL

Mengingat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

: a. bahwa sebagai lindak lanjut atas Reviu

IndikaLor Kinerja Utama Badan

Standardisasi Nasional dalam menjalankan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maka

perlu meninjau kembali Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala

Badan Standardisasi Nasional tentang

Perubahan Keempat atas Keputusan

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

; U Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018

tentang Badan Standardisasi Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 10;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor

Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;


Aparatur Negara Nomor

Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 965/BSN-

I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional,

sebagaimana telah beberapa kali terakhir

diubah dengan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun

2011;

10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional;

Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSKAN;

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI

NASIONAL.

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor

28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Badan StandardisasiNasional sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Keputusan Kepala Badan StandardisasiNasional:

a. Nomor 192/KEP/BSN/8/2015;

b. Nomor 45A/KEP/BSN/3/2016; dan

c. Nomor 16A/KEP/BSN/2/2017,

sehingga menjadi sebagaimana Lercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada^tai^vgg^l 3 Mei 2018

STANDARDISASI NASIONAL,

BANG

lampiran

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,NOMOR :

?roUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Badan Standardisasi Nasional

Tugas • melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

^"penekajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;oenekoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; ^ j j- ■Scaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional,Lnvelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;

e S enSaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,SSan tata laksana, kepegawaian. keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.Indikator Kinerja Utama :

a.

b.

c.

d.

Sumber DataCara PerhitunganIndikator Kinerja UtamaJumlah industri PUN ber-SNI yang berhasilmelakukan eksporTerwujudnya daya

saing produkberstandar di pasardomestik dan global

% Industri PUN ber-SNI yangmemenuhi syarat di negaratujuan ekspor

X 100%

Total industri PUN ber-SNI

Produk Unggulan Nasional (PUN) = 10 produkekspor unggulan nasional dari Kementerian

PJ data : Deputi PKS(Puslitbang)

Pengumpulan data dilakukandengan metode purpose randomsampling per cluster industriPUN

Sasaran Indikator Kinerja Utama Cara Perhitungan Sumber Data

Perdagangan (Udang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit;Kakao; Karat dan produk Karat; Takstil danFroduk Takstil; Alas Kaki; Elaktronika;Komponan Kandaraan Barmotor; Furnitura)

Survay - amailIndustri = Tiap PT atauparusahaan

2 % Industri PUN yang dilayaniSPK dan berhasil memenuhisyarat tujuan ekspor

Jumlah industri PUN yang dilayani SPK danbarhasil mamanuhi syarat tujuan akspor

X 100%

Jumlah industri PUN yang dilayani SPK

Dilayani adalah fasilitasi, akraditasi, konsultasi,pambinaan, pandampingan

PJ data : Daputi IPS(Pusdikmas)

3 % SNI yang digunakan olehpelaku usaha

Jumlah SNI yang digunakan olah palaku usahauntuk mangambangkan bisnis dan pangsapasamya

X 100%

Jumlah SNI (Produk, Sistam dan Prosas)

Palaku usaha adalah industri basar, manangahdan kacil (tidak tarmasuk LPK)

PJ data : Daputi PSA (PALS),Daputi IPS (Pusido)

PALS = Data dari AplikasiBang Bani dan Klian PALSPusido = Data SNI

2 MeningkatnyaEfektivitas Sistem

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

4 % pertumbuhanindustri/organisasi yangmenerapkan SNI

(Jumlah industri/organisasi yg manarapkan SNIparioda/thn barjalan) - (Jumlahindustri/organisasi yg manarapkan SNIparioda/thn sablmnya)

- - —- X 100%

Jumlah industri/organisasi yg manarapkan SNIparioda/thn sablmnya

PJ data : Daputi PSA (PALS)

Laporan hasil idantifikasiindustri/organisasi yang talahmanarapkan SNI dan mandapat.sartifikat SNI

5 Tingkat persepsi terhadapstandardisasi dari

konsumen, pelaku usaha,regulator, danakademisi / pakar

Angka skor indaks parsapsi tarhadapstandardisasi dari konsuman, palaku usaha,ragulator, dan akadamisi/pakar yang diparolahmalalui survay dangan skala 1-5

PJ data : Daputi IPS(Pusdikmas)

Data survai

3 Meningkatkanpengelolaan

6 Jumlah Standar NasionalIndonesia (SNI) yang

Jumlah SNI yang talah ditatapkan dan masihaktif (kumulatif)

PJ data : Daputi PKS (PPS)


stsindardisasi ditetapkanJumlah SNI yang ditetapkan tahun (n) + JumlahSNI aktif s.d tahun (n-l) - SNI Abolisi tahun (n)

Data dari Komite teknis, BSN(PPS, HOH, Pusido)

SNI aktif : SNI yang siapdigunakan (belum diabolisi)

4 MeningkatkanPengelolaan AkreditasiLPK (LembagaPenilaian Kesesuaian)

7 Jumlah pengakuanakreditasi secara

intemasional

Jumlah pengakuan akreditasi secaraintemasional, dimana data didapat dari MRA

PJ data : Deputi PSA (PALS,PALLI)

5 Meningkatkanpengelolaan StandarNasional Satuan

Ukuran (SNSU]

8 Jumlah kemampuan

pengukuran dan kalibrasiyang tertelusur dan diakuisecara Intemasional

Jumlah kemampuan pengukuran yang telahdiakui (CIPM MRA) dan dipublikasikan di websiteBIPM

PJ data : Deputi PSA (PALLI)

I. 1.

2. 3.



Depu

ti Pe

nelitian dan Ker

jasa

ma Sta

ndar

disa

si

Tugas

Cerj

asam

a Standardisasi

melaksanakan perumusan

kebijakan

di

bida

ng pe

rumu

san

standar,

pene

liti

anpengembangan ser

ta kerjasama di bidang standardisasi.

dan

l!"lfemmusan ke

bijaka

n di b

idan

g pene

litian

, peng

kajian

peng

emba

ngan

, perumusan da

n pe

neta

pan S

tandar Na

sional

sert

a kerjasama di

bidang standardisasi;

b. pen

yusu

nan

rencana da

n pr

ogra

m nasional d

i bidang p

enelitian, p

engkajian, pen

gemb

anga

n, perumusan d

anpenetapan st

anda

r na

sion

al se

rta ke

rjas

ama di bid

ang st

anda

rdis

asi,

c pemb

inaa

n, pe

ngko

ordi

nasi

an dan

pen

yele

ngga

raan

serta pen

gend

alia

n kegiatan di bidang pe

nelitian,

peng

kaji

an, da

n kerjasama

di b

idan

g standardisasi, s

erta

pengembangan, per

umus

an d

an p

enetapan S

tand

arNa

sion

al Ind

ones

ia (SNI);

_ .

^ j

j-

• ^

u ^

d pe

mbin

aan dan pe

nyel

engg

araa

n kerjasama da

lam ne

gen da

n luar negeri d

i bidang standardisasi d

engan badan-

badan nasional dan int

erna

sion

al sesuai d

enga

n pe

ratu

ran perundang-undangan yang berlaku,

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Cara Perhitungan

1Terw

ujudnya daya saing

produk ber

stan

dar di pas

ardomestik dan glo

bal

1% Industri PUN ber-SNI yang

memenuhi sya

rat di negara tujuan

ekspor

Jumlah ind

ustr

i PUN ber-SNI yang ber

hasi

l melakukan ekspor

- X 100%


Produk Unggulan Nas

iona

l (PUN) =10 produk ekspor unggulan

nasional dar

i Kementerian Perdagangan (Udang; Kopi; Minyak

Kelapa Sawit; Kakao; Karet dan produk Kar

et; Te

ksti

l dan

Produk Tek

stil

; Alas Kaki; Elektronika; Komponen Kendaraan

Bermotor; Furniture)

Sasaran Indikator Kinerja Utama Cara Perhitungan

2 Meningkatkan pengelolaanstandardisasi

2 Jumlah Standar Nasional Indonesia(SNI) yang ditetapkan

Jumlah SNI yang telah ditetapkan dan masih aktif (kumulatif)

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun (n) + Jumlah SNI aktif s.dtahun (n-1) - SNI Abolisi tahun (n)

3 Meningkatkan pengelolaankerja sama intemasional

3 % kerjasama denganbadan/organisasi standardisasiintemasional yang ditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan badan/organisasi standardisasiintemasional yang ditindaklanjuti

X 100%

Jumlah kerjasama dengan badan/organisasi standardisasiintemasional

4 % kerjasama dengan organisasiintemasional lainnya yangditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan organisasi intemasional lainnyayang ditindaklanjuti

— X 100%

Jumlah kerjasama dengan organisasi intemasional lainnya

4 Meningkatkan koordinasidan kerjasama an tar instansi

5 % kerjasama dengan instansi lainyang ditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan instansi lain yang ditindaklanjutiX 100%

Jumlah kerjasama dengan dengan instansi lain

5 Memastikan

terakomodasinya

kepentingan Indonesia diforum TBT WTO

6 % permintaan layanan notifikasiregulasi teknis dapat ditangani

Jumlah notifikasi yang diselesaikanX 100%

Jumlah permintaan notifikasi yang diterima

Notifikasi adalah suatu kewajiban untuk menyampaikaninformasi kepada sekretariat WTO terkait peraturan yang akandiberlakukan oleh anggota WTO

7 % pertanyaan (inquiry) yang dapatditanggapi

Jumlah tanggapan terhadap inquiiyX 100%

Jumlah inquiry yang diterima BSN

Inquiry adalah permintaan informasi/ tanggapan terkaitregulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaianyang akan maupun telah ditetapkan.


8 Jumlah Inquiry Indonesia terhadapnotifikasi regulasi dari Negara lain

Jumlah pertanyaan atau permintaan Indonesia terhadapnotifikasi regulasi dari Negara lain. Indonesia sebagai pihakyang aktif

6 Meningkatkan penelitian danpengembangan standardisasi

9 Jumlah hasil kajian/ penelitian yangdiadopsi atau menjadi acuan prosespengembangan SNl

Jumlah hasil penelitian/rekomendasi yang menjadi acuanpengembangan SNI dan masuk dalam PNPS dan atau menjadiacuan dalam perumusan kebijakan pengembangan SNI

10 Jumlah kajian/penelitian yangmendukung penerapan standar/penilaian kesesuaian

Jumlah hasil/rekomendasi dari kajian/penelitian digunakandalam kebijakan penerapan standar/ penilaian kesesuaian

I.l

1.

Pusat Perumusan Standar

Tugas

Fungsia.

b.

c.

d.

: Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunanrencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi StandarNasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasiUji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secarabilateral, regional maupun international

"ISSl *

Penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional IndonesiaPembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional IndonesiaPerumusan dan revisi Standar Nasional IndonesiaPelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia

3. Indikator Kinerja Utama


1 Meningkatnyapengelolaanstandardisasi

1 Jumlah SNI yang ditetapkan Jumlah SNI yang telah ditetapkan dan masihaktif (kumulatif)

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun (n) + JumlahSNI aktif s.d tahun (n-1) - SNI Abolisi tahun (n)

PJ data : PPS (Bidang PPK, KP,MEK, LS)

Data dari Komite teknis, BSN

(PPS, HOH, Pusido).SNI aktif : SNI yang siapdigunakan (belum diabolisi).

2 MeningkatkanKebijakan dalamPerumusan Standar

2 Jumlah rekomendasipersetujuan usulan PNPSdari Komite TeknisPerumusan SNI

Jumlah PNPS tahun n yang ditetapkan melaluiSK kepala BSN


3 Jumlah rancangan pedomanterkait pengembangan SNI

Jumlah rancangan Perka yang diusulkan untukditetapkan Kepala BSN


4 Jumlah SNI yang dikaji ulang Jumlah SNI yang dikaji ulang pada tahun n PJ data : PPS (Bidang PPK, KP,MEK, LS)

3 MeningkatkanPengelolaan KualitasSDM dalamPerumusan Standar

5 Jumlah Sumber Dayaperumusan standar yangmeningkat kompetensinya

Jumlah SDM (konseptor, editor, personelsekretariat dan anggota komtek) internal daneksternal yang meningkat kompetensinya

PJ : PPS (Bidang PPK, KP, MEK,LS)

Data dari Komtek/ SubKomtek,BSN

6 Jumlah Komtek yangmemenuhi kriteria evaluasikineija

Jumlah komtek yang memenuhi passing gradekriteria evaluasi kinerja

PJ : PPS (Bidang PPK, KP, MEK,LS)

Data dari Komtek/ SubKomtek,BSN

1.2

1. Tugas

Pusat Kerjasama Standardisasi

Melaksanakan pcnyiapari rumusan kcbijakan, pcmbinaan., koordinasi program dan pen3msiJ.nanrcncana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasidalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya

a. I^nyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatanPerencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasiPembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan,kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasiPelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerahPelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badanstandardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional , , . , -r-i • j i • 4. i •Pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknisperdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri

b.

c.

e.

f



1 Meningkatnyapengelolaan keijasama internasional

1 % kerjasama dengan badan/organisasi standardisasiinternasional yangditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan badan/organisasistandardisasi internasional yang ditindaklanjuti

X 100%

Jumlah kerjasama dengan badan/organisasistandardisasi internasional

PJ data : PKS (Bidang KSl)

2 % kerjasama denganorganisasi internasionallainnya yang ditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan organisasi internasionallainnya yang ditindaklanjuti

- X 100%

Jumlah kerjasama dengan organisasi internasionallainnya

PJ data : PKS (Bidang KSI)


2 Meningkatnyakoordinasi dan

keijasama antarinstansi

3 % kerjasama dengan instansilainnya yang ditindaklanjuti

Jumlah perjanjian kerjasama dengan antar instasiyang ditindaklanjuti- X 100%

Jumlah perjanjian keijasama dengan antar instasi

PJ data : PKS (BidangKSDN)

3 Meningkatkanpengelolaan tindaklanjut danimplementasikesepakatankerjasama

4 % tindak lanjut danimplementasi kesepakatankeijasama yang hamsdipenuhi

Jumlah kesepakatan kerjasama yang sudah terpenuhiX 100%

Jumlah kesepakatan kerjasama di bidangstandardisasi yang hams dipenuhi


5 Jumlah implementasikeijasama di bidangSTRACAP

Jumlah implementasi kerjasama di bidang STRACAP PJ data : PKS (Bidang KSI)

4 Memastikan

terakomodasinyakepentinganIndonesia di forum

TBT WTO

6 % permintaan layanannotifikasi regulasi teknisdapat ditangani

Jumlah notifikasi yang diselesaikan- X 100%

Jumlah permintaan notifikasi yang diterima


Data dari BSN,

Kementerian/ Lembagaterkait, WTO, NBEP

Anggota WTO, PTRI Jenewa

7 % pertanyaan (inquiry) yangdapat ditanggapi

Jumlah tanggapan terhadap inquiryX 100%

Jumlah inquiry yang diterima BSN

Inquiry adalah permintaan informasi/ tanggapanterkait regulasi teknis, standar dan prosedur penilaiankesesuaian yang akan maupun telah ditetapkan


Data dari BSN,

Kementerian/ Lembagaterkait, WTO, NBEPAnggota WTO, PTRI Jenewa

8 Jumlah inquiry Indonesiaterhadap notifikasi regulasidari Negara lain

Jumlah pertanyaan atau permintaan Indonesiaterhadap notifikasi regulasi dari Negara lain. Indonesiasebagai pihak yang aktif


1.3

1.

2.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

: Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunanrencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusanstandar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi sertakerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait

Fungsi •a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembanganb. Pembinaan dan koordinasi program di bidang penelitian dan pengembanganc. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasid. Penjaisunan program dan tata operasional penelitian dan pengembangane. Pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengembanganf. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan



1 Terwujudnya dayasaing produkberstandar di pasardomestik dan global

1 % Industri Produk UnggulanNasional (PUN) ber-SNI yangmemenuhi syarat di negaratujuan ekspor

Jumlah industri PUN ber-SNI yang berhasilmelakukan ekspor- — X 100%


Produk Unggulan Nasional (PUN) =10 produkekspor unggulan nasional dari KementerianPerdagangan (Udang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit;Kakao; Karet dan produk Karet; Tekstil danProduk Tekstil; Alas Kaki; Elektronika; KomponenKendaraan Bermotor; Furniture)

PJ data : Puslitbang

Pengumpulan data dilakukandengan metode purpose randomsampling per cluster industriPUN

Survey = emailIndustri = Tiap PT atauperusahaan

2 Meningkatnya mutuhasil Litbangstandardisasi sesuaikebutuhan

pemangkukepentingan

2 % hasil penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangkukepentingan

Jumlah hasil kajian atau penelitian yangdimanfaatkan oleh pemangku kepentingan— X 100%

Jumlah hasil penelitian


Data dari Survei


3 Meningkatkanpenelitian danpengembanganstandardisasi

3 Jumlah hasil kajian/penelitian yang diadopsi ataumenjadi acuan prosespengembangan SNI

Jumlah hasil penelitian/rekomendasi yangmenjadi acuan pengembangan SNI dan masukdalam PNPS dan atau menjadi acuan dalamperumusan kebijakan pengembangan SNI


4 Jumlah kajian/penelitianyang mendukung penerapanstandar/ penilaiankesesuaian

Jumlah hasil/rekomendasi dari kajian/penelitiandigunakan dalam kebijakan penerapan standar/penilaian kesesuaian


4 Meningkatkankajian/penelitian diForum TBT WTO danForum Internasional

5 Jumlah hasil kajian/penelitian yang mendukungkepentingan Indonesia diForum TBT WTO & Forum

Internasional

Jumlah hasil kajian/penelitian/rekomendasiyang menjadi acuan penentuan kebijakan posisiindonesia di forum internasional




II.

1.

2.

Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi

Tugas • melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.

a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang

b. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidangstandardisasi; , i • . • ^ 4. ^

c pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar,akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem

d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasionaluntuk satuan ukuran;

e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium3.CU.9.H*

f pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistempenerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Jumlah SNI yang digunakan oleh pelaku usaha untukmengembangkan bisnis dan pangsa pasarnya

X 100%

Jumlah SNI (Produk, Sistem dan Proses)

Pelaku usaha adalah industri besar, menengah dan kecil(tidak termasuk LPK)

PJ data : Deputi PSA(PALS)

PALS = Data dari

Aplikasi Bang Beni danKlien PALS

Pusido = Data SNI



Standardisasi dan



(Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNIperiode/thn berjalan) - (Jumlah industri/organisasi ygmenerapkan SNI periode/thn seblmnya)

X 100%

Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNIperiode/thn seblmnya

PJ data : Deputi PSA(PALS)

Laporan hasilidentifikasi industri/organisasi yang telahmenerapkan SNI danmendapat sertifikat SNI

3 MeningkatkanPengelolaan AkreditasiLPK (Lembaga PenilaianKesesuaian)

3 Jumlah LPK yang diakreditasi

Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yangdiakreditasi oleh KAN (kumulatif)

PJ data : Deputi PSA(PALS, PALLI)

4 Jumlah pengakuanakreditasi secara

internasional

Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional,dimana data didapat dari MRA

PJ data : Deputi PSA(PALS, PALLI)

4 Meningkatkanefektifitas sistem

penerapan SNI &penilaian kesesuaian

5 % pemenuhan produkbertanda SNI terhadappersyaratan SNI

Jumlah sampel produk bertanda SNI yang memenuhipersyaratan SNI

X 100%

Jumlah sampel produk

PJ data : Deputi PSA(PSPS)

Data dari uji petik

5 Meningkatkanpengelolaan SNSU

6 Jumlah kemampuanpengukuran dan kalibrasiyang tertelusur dan diakuisecara Internasional

Jumlah kemampuan yang dipublikasikan di websiteBadan Metrologi Internasional (BIPM)

PJ data : Deputi PSA(PALLI)

6 Meningkatkanpengelolaan kegiatanpembinaan SPK

7 % LPK yang dibina danmendapatkan akreditasi

Juml LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasiX 100%

Juml LPK yang dibina (kumulatif)


7 Meningkatkanpsirtisipasi penyusunanregulasi lintas sektoral

8 % pemenuhan permintaanyang difasilitasi

Jumlah permintaan terpenuhiX 100%

Total permintaan

Persentase pemenuhan permintaan dalam halpenyusunan regulasi lintas sektoral


ILl

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Tusa

s •

mcla

ksan

akan

penyiapan

runnusan kcbijakan, p

ernbinaan, k

oordinasi

program

akreditasi

labo

rato

rium

penguji, a

kred

itas

i laboratorium kal

ibra

si dan akr

edit

asi lembaga in

spek

si.

1.

2.

a Pe

nyia

pan ru

musa

n kebijakan di bid

ang si

stem

akr

edit

asi l

aboratorium pe

nguj

i, la

boratorium kal

ibra

si dan

lem

baga

in sneksi'

b pe

mbin

aan dan

koor

dina

si program d

i bi

dang

akr

edit

asi laboratorium p

enguji, l

aboratorium

kali

bras

i dan le

mbag

ain^neksi*

c pe

laks

anaa

n ker

jasa

ma ak

reditasi la

bora

tori

um pen

guji

, lab

orat

oriu

m kalibrasi d

an ak

reditasi le

mbag

a ins

peks

ise

cara

nasional, reg

iona

l dan in ter

nasi

onal

;

d pelaksanaan kesekretariatan Komite Ak

reditasi Na

sional di

bidang a

kreditasi l

abor

ator

ium penguji, la

boratorium

kalibrasi dan lembaga inspeksi;

,

.e.

pelaksanaan ev

alua

si si

stem

akr

edit

asi d

an se

rtif

ikas

i di b

idan

g standardisasi s

erta pen

erap

anny

a.Indikator Kinerja Utama :

Sasaran


Cara Perhitungan

Sumber Data

1Meningkatnya

Pengelolaan

Akreditasi LPK

(Lembaga Penilaian

Kesesuaian)

1Jumlah laboratorium,

lembaga inspeksi dan

peny

elen

ggar

a uji profisiensi

yang di akreditasi

Jumlah laboratorium, lembaga inspeksi dan

peny

elen

ggar

a uji pr

ofis

iens

i yang di ak

redi

tasi

PJ data ; PALLI (Bidang ALP,

ALK, ALI)

2Jumlah pengakuan

akreditasi laboratorium,

lembaga ins

peks

i secara

internasional

Jumlah pengakuan akr

edit

asi secara

internasional, dimana data didapat dari MRA

PJ data : PALLI (Bidang ALP,

ALK, ALI)

2Meningkatnya

peng

elol

aan SNSU

3Jumlah kemampuan

peng

ukur

an dan kalibrasi

yang

ter

telu

sur dan dia

kui

secara Internasional

Jumlah kemampuan pengukuran yang telah

diak

ui (CIPM MRA) dan dip

ubli

kasi

kan di

website

BIPM

PJ data : PALLI (Bidang ALK)


Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga

Sumber Data

Memastikan

ketersediaan skema

akreditasi dan

sertifikasi sesuaikebutuhan

pemangkukepentingan

Jumlah skema akreditasilaboratorium, lembaga

inspeksi, penyelenggara ujiprofisiensi dan produsenbahan acuan untukmemenuhi kebutuhan

pemangku kepentingan

inspeksi, penyelenggara uji profisiensi danprodusen bahan acuan untuk memenuhikebutuhan pemangku kepentingan

PJ data : PALLI (Bidang ALP,ALK, ALI)

II.2

1.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Tugas Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunanrencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk,lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkaitdengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.

a!^'p?nyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;b pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan leinbaga pelatihanc.' pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun international di bidang standardisasi;d oelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan,e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.Indikator Kinerja Utama ;




Juml SNI yang digunakan oleh pelaku usahauntuk mengembangkan bisnis dan pangsapasarnya

- X 100%

Juml SNI (Produk, Sistem dan Proses)

Pelaku usaha adalah industri besar, menengahdan kecil (tidak termasuk LPK)

FJ data ; FALo (fcJidang AbJVi, al,

APPP)

PALS = Data dari Aplikasi BangBeni dan Klien PALS

Pusido = Data SNI



Standardisasi dan



(Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNIperiode/thn berjalan) - (Jumlahindustri/organisasi yg menerapkan SNIperiode/thn seblmnya)

— X 100%

Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNIperiode/thn seblmnya

PJ data : PALS (Bidang ASM, AL,APPP)

Laporan hasil identifikasiindustri/organisasi yang telahmenerapkan SNI dan mendapatsertifikat SNI

3 MeningkatnyaPengelolaanAkreditasi LPK

(Lembaga PenilaianKesesuaian)

3 Jumlah Lembaga Sertifikasiyang di akreditasi

Jumlah Lembaga Sertifikasi yang diakreditasioleh KAN (kumulatif)

PJ data ; PALS (Bidang ASM, AL,APPP)

Laporan tahunan KAN

4 Jumlah pengakuanakreditasi LembagaSertifikasi secara

intemasional

Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasiyang diakui secara intemasional, dimana datadidapat dari MRA


Data dari MRA PAC dan lAF

yang dipublikasikan dalamwebsite apec-pac.org danwww.iaf.nu

4 Memastikan

ketersediaan skema

akreditasi dan

sertifikasi sesuai

kebutuhan

pemangkukepentingan

5 % ketersediaan skemaakreditasi dan sertifikasiuntuk memenuhi kebutuhanpemangku kepentingan

Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi yangdikembangkan untuk memenuhi kebutuhanpemangku kepentingan

—- X 100%

Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi yangdibutuhkan oleh pemangku kepentingan


II.3 Pusat Sistem Penerapan Standar

• melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan• J^ncanadibidangLtempemberlakuan standar dan penangananpengaduanserta pembinaanprasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu

TTnyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasaranab. reX^nTantLfrisfp"^^^^^^^ standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasaranac Te^alTa'kTafumsL^sL^^^^^d pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jamman mutu,e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana

penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Indikator Kinerja Utama ;

Sumber DataCara PerhitunganIndikator Kinerja UtamaPJ data : PSPS (Bidang SPSPP)Jumlah sample produk bertanda SNI yang% pemenuhan produkMeningkatnya memenuhi persyaratan SNI

bertanda SNI terhadap Data dari Uji PetikEfektivitas Sistem X 100%persyaratan SNIpenerapan SNI dan Jumlah sample produk


% penyelesaian penangananpengaduan penerapan SNIdan penilaian kesesuaian

Jumlah pengaduan yang diselesaikanX 100%

Jumlah pengaduan yang diterima

PJ data : PSPS (Bidang SPSPP)


2 Meningkatnyakemampuan

pemangkukepentingan dalammemenuhi

persyaratan standardan PK untuk tujuanekspor

3 % pemenuhan kebutuhanfasilitasi persyaratan standardan PK dalam rangka ekspor

Jumlah kebutuhan fasilitasi yang ditangani— X 100%

Jumlah kebutuhan dari pemangku kepentingan

PJ data : PSPS (Bidang PPSSJM)

3 Memastikan

ketersediaan

kebijakan sesuaikebutuhan

4 Jumlah kebijakan yangdisusun sesuai kebutuhan

Jumlah kebijakan yang disusun sesuaikebutuhan

PJ data : PSPS (Bidang SPSPP,Bidang PPSSJM)

4 Memastikan

ketersediaan skema

akreditasi dan

sertiflkasi sesuaikebutuhan

pemangkuIf fnfn tiTiffan

5 Jumlah skema sertiflkasiuntuk memenuhi kebutuhanpemangku kepentingan

Jumlah skema sertiflkasi SNI yang disusunsesuai kebutuhan


5 Meningkatkanpengelolaan kegiatanpembinaan SPK

6 % LPK yang dibina danmendapatkan akreditasi

Juml LPK yang dibina dan mendapatkanakreditasi

X 100%

Juml LPK yang dibina (kumulatif)

PJ data : PSPS (Bidang PPSSJM)

6 M eningkatkanpartisipasipenyusunan regulasilintas sektoral

7 % pemenuhan permintaanyging difasilitasi

Jumlah permintaan terpenuhiX 100%

Total permintaan

Persentase pemenuhan permintaan dalam halpenyusunan regulasi lintas sektoral


2.



III. Deputi Pemasyarakatan dan Informasi Standardisasi

1. Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikandan pemasyarakatan standardisasi.

a. T^rumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatanpengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem danpelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu,

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dandokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidangstandardisasi dan jaminan mutu; i.pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangandan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan,pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi,penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

c.

d.

e.




1 % Industri PUN yang dilayaniSPK dan berhasil memenuhisyarat tujuan ekspor

Jumlah industri PUN yang dilayani SPK danberhasil memenuhi syarat tujuan ekspor

X 100%

Jumlah industri PUN yang dilayani SPK

PJ data : Deputi IPS(Pusdikmas)

Dilaj'ani = fasilitasi, akreditasi,konsultasi, pembinaan,pendampingan




X 100%



PJ data : Deputi IPS (Pusido)

PALS = Data dari AplikasiBang Beni dan Klien PALSPusido = Data SNI


Standardisasi dan


2 Tingkat persepsi terhadapstandardisasi dari

konsumen, pelaku usaha,regulator, dan akademisi/pakar

Angka skor indeks persepsi terhadapstandardisasi dari konsumen, pelaku usaha,regulator, dan akademisi/pakar yang diperolehmelalui survey dengan skala 1-5


Data survei

3 Meningkatkanpengelolaan sisteminformasi dan

dokumentasi SPK

3 Tingkat kepuasan penggunaterhadap sistem informasiSPK

Angka skor indeks kepuasan pengguna terhadapsistem informasi SPK yang diperoleh melaluisurvey dgn skala 1 -5


4 % penyelesaianpengembangan aplikasimedia online (SISPK)

Jumlah penyelesaian pengembangan aplikasimedia online (SISPK) s.d tahun n

X 100%

Total kebutuhan aplikasi media online s.d 2019

Persentase pengembangan aplikasi media onlinesebagai salah satu media penyebarluasaninformasi dan dokumentasi standardisasi melalui

media online

PJ data ; Deputi IPS (Pusido)

4 M eningkatkanpengelolaan kegiatanpembinaan SPK

5 % pelaku usaha yang dibinadan mendapatkan sertifikatSNI

Jumlah pelaku usaha yang dibina danmendapatkan sertifikat SNI (kumulatif)

- X 100%

Jumlah pelaku usaha yang dibina (kumulatif)

pembinaan adalah konsultasi, pendidikan,pelatihan atau permasyarakatan SPK sertapenumbuhkembangan budaya standar



6 Tingkat partisipasimasyarakat dalam kegiatanSPK

Angka skor indeks partisipasi masyarakat dalamkegiatan SPK yang diperoleh melalui survey dgnskala 1-5

PJ data ; Deputi IPS(Pusdikmas)

5 Meningkatkankompetensi SDM dibid SPK

7 % SDM yang dibina dengannilai kelulusan minimalcukup

Jumlah peserta Diklat yang mendapat nilaicukup pada tahun berjalan

X 100%

Jumlah peserta Diklat pada tahun berjalan

. DcpUtl li o

(Pusdikmas)

5 Meningkatkandiseminasi dan

promo sistandardisasi dan

penilaian kesesuaian

8 Jumlah produsen nasionalyaing diberikan promosi SPK

Jumlah produsen nasional yang mendapatpembinaan baik meliputi promosi,sosialisasi danpendampingan penerapan SNI


7 Meningkatkankebijakan dalambidang Informasi danPemasyarakatanQf Q ri H ardisasi

9 Jumlah rekomendasi terkaitpengembangan sisteminformasi dan

pemasymakatanstandardisasi

Jumlah rekomendasi kebijakan sistem danlayanan informasi SPK pada tahun n


8 Meningkatkanpengembangan rolemodel pembinaanTTT^M

10 Jumlah role Model UMKMpenerap SNI

Jumlah UMKM yang dibina untuk menjadi rolemodel pener SNI


9

W j\lVi

Meningkatkankoordinasi dan

kerjasama antar

11 Jumlah kerjasama denganinstansi lainnya yangditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan instansi lainnya PJ data : Deputi IPS (Pusido)

10 Meningkatkanpengelolaankerjasamaintemasional

12 Jumlah kerjasama denganbadan / organisasistandardisasi nasional yangditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan badan/organisasistandardisasi nasional


13 Jumlah keijasama denganorganisasi internationallainya yang ditindaklanjuti

Jumlah kerjasama dengan organisasiinternational lainya


III. 1 Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi

1 Tugas • melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunanrencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi.

a Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem komunikasi data dan jaringan informasi standardisasi,dokumentasi dan perpustakaan pendayagunaan informasi standardisasi;

b penyusunan rencana dan program pengembangan sistem komunikasi data dan jaringan informasi, dokumentasi danperpustakaan, serta pendayagunaan informasi standardisasi;

c. pengembangan sistem komunikasi data dan sistem jaringan informasi standardisasi;d. pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan standardisasi;e. pendayagunaan informasi standardisasi, dan pemberian layanan informasi standardisasi.






X 100%



PJ data : Pusido (Bidang PIS,Dokpus, Sisjarkom)

PALS = Data dari AplikasiBang Beni dan Klien PALSPusido = Data SNI

2 Meningkatnyapendayagunaan SNI

2 Jumlah SNI yangdiakses/dibeli

Jumlah SNI yang diakses/dibeli PJ data : Pusido (Bidang PIS,Dokpus, Sisjarkom)

3 Meningkatkanpengelolaan sisteminformasi dan

dokumentasi SPK

3 Tingkat kepuasan penggunaterhadap sistem informasiSPK

Angka skor indeks kepuasan pengguna terhadapsistem informasi SPK yang diperoleh melaluisurvey thd layanan LITE (penjualan dankonsultasi) dan survey IT dgn skala 1-5

PJ data : Pusido (Bidang PIS,Dokpus, Sisjarkom)

Data dari survei


4 % penyelesaianpengembangan aplikasimedia online (SISPK)

Jumlah penyelesaian pengembangan aplikasimedia online (SISPK) s.d tahun n

X 100%

Total kebutuhan aplikasi media online s.d 2019

Persentase pengembangan aplikasi media onlinesebagai salah satu media penyebarluasaninformasi dan dokumentasi standardisasi melaluimedia online

PJ data : Pusido (BidangSisjarkom)

Grand Design sd 2019 sebanyak30 Aplikasi


promosistandardisasi &

penilaian kesesuaian

5 Jumlah pemanfaatdiseminasi dan layananinformasi standardisasi

total jumlah : Peserta kegiatandiseminasi/literasi/knowledge sharing ,pengunjung Pameran/klinik, penerimainformasi/penelusuran dan penerima publikasiSPK (simpul maupun pelanggan)

PJ data : Pusido (Bidang PIS,Bidang Dokpus)

5 MeningkatkanKebijakan dalambidang Informasi danPemasyarakatanStandardisasi

6 Jumlah rekomendasi terkaitpengembangan sistem danlayanan informasi SPK

Jumlah rekomendasi kebijakan sistem danlayanan informasi SPK pada tahun n


6 Meningkatkanpengelolaan kerjasama internasional

7 Jumlah kegiatan kerjasamadengan badan/organisasistandardisasi internasional

yang ditindaklanjuti

Jumlah kegiatan kerjasama denganbadan/organisasi standardisasi internasionaltahun n

PJ data : Pusido (Bidang PIS)

8 Jumlah kegiatan kerjasamadengan organisasiinternasional lainnya yangditindaklanjuti

Jumlah kegiatan kerjasama dengan organisasiinternasional lainnya


7 Meningkatkankoordinasi dan

keijasama an tarinstansi

9 Jumlah pelaksanaankeijasama bidang informasidengan instansi lain

Jumlah pelaksanaan kerjasama bidang informasidengan instansi lain pada tahun n (diluar SNIComer dan Simpul layanan informasi)


8

Sasaran

Meningkatkanpengelolaaninformasi dan

pelayanan kepadapelanggan

Meningkatkanpelayanan dankeijasama bidanginformasi


Jumlah pengunjung websiteBSN

11 Jumlah SNI Corner danSimpul layanan informasiSPK

Cara Perhitungan

Jumlah SNI Corner dan Simpul layananinformasi SPK pada tahun n

Sumber Data



III.2 Pusat Pendidikan dan Pemasyarakat Standardisasi

1 ■ Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan^ ® ■ rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan

jaminan mutu.

a"?emmusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan di bidang standardisasib. penymsunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan sertaDcmasvarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu, j j- • j

c. Sel^SaLan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminand. pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu,e pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu;f' pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.



Terwujudnya dayasaing produkberstandar di pasardomestik dan global

% Industri PUN yang dilayaniStandardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) danberhasil memenuhi syarattujuan ekspor

Jumlah industri PUN yang dilayani SPK danberhasil memenuhi syarat tujuan ekspor

X 100%

Jumlah industri PUN yang dilayani SPKDilayani adalah fasilitasi, akreditasi, konsultasi,pembinaan, pendampingan

PJ data : Pusdikmas (BidangPemastand, Bidang Diklatstand)

Data pembinaan dan fasilitasi

MeningkatnyaEfektivitas Sistem

Standardisasi dan


Tingkat persepsi terhadapstandardisasi dari

konsumen, pelaku usaha,regulator, danakademisi / pakar

Angka skor indeks persepsi terhadapstandardisasi dari konsumen, pelaku usaha,regulator, dan akademisi/pakar yang diperolehmelalui survey dengan skala 1-5

PJ data : Pusdikmas (BidangPemastand, Bidang Diklatstand)

Meningkatkanpengelolaan kegiatanpembinaan SPK

% pelaku usaha yang dibinadan mendapatkan sertifikatSNI

Juml pelaku usaha yang dibina danmendapatkan sertifikat SNI (kumulatif)

X 100%

Juml pelaku usaha yang dibina (kumulatif)

PJ data : Pusdikmas (BidangPemastand)

Tingkat partisipasimasyarakat dalam kegiatanSPK

Angka skor indeks partisipasi masyarakat dalamkegiatan SPK yang diperoleh melalui survey dgnskala 1-5


Data dari survei

Meningkatkankompetensi SDM dibidang SPK

% SDM yang dibina dengannilai kelulusan minimal

cukup

Jumlah peserta Diklat yang mendapat nilaicukup pada tahun beijalan

X 100%

Jumlah peserta Diklat pada tahun berjalan

PJ data ; Pusdikmas (Bidangdiklat stand)

Meningkatkankapasitas lembagadildat di bidang SPK

% jejaring lembaga diklatyang menerapkanpendidikan standardisasi

Juml Perguruan Tinggi (PT) yang telahmenerapkan pendidikan standardisasi(kumulatif)- - X 100%

Juml PT yang telah MOU dengan BSN (kumulatif)


% materi SPK yangdigunakan oleh lembagaDiklat

Juml Materi Diklat SPK (kumulatif)X 100%

Juml Materi Diklat SPK yang digunakan sebagaireferensi oleh lembaga Diklat (kumulatif)


Sasaran Indikator Kinerja Utama Car a Perhitungan Sumber Data

6 Meningkatkanapresiasi kepadapenerap SNI

8 Jumlah produk ber-SNI yangdipromosikan

Jumlah produk ber-SNI yang dipromosikanmelalui media maupun melalui pameran



promo sistandardisasi dan


9 Jumlah produsen nasionalyang mendapat pembinaandi bidang SPK

Jumlah produsen Produsen yang mendapatpembinaan baik meliputi promosi,sosialisasi danpendampingan penerapan SNI

PJ data ; Pusdikmas (BidangPemastand)

8 Meningkatkanpengembangan rolemodel pembinaanUKM

10 Jumlah role Model UMKM

penerap SNI

Jumlah UMKM yang dibina untuk menjadi rolemodel penerap SNI




IV. Sekretariat Utama

1. Tugas : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya dilingkungan BSN.

2. Fungsi :a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dantata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga BSN;c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan dan

penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional

dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.



1 Meningkatnya tatakelola dan organisasiyang profesional

1 Tingkat pelaksanaanReformasi Birokrasi (NilaiPMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) BSN yang dinilai oleh TimEvaluator BSN berdasarkan kriteria

KemenPANRB

PJ data : Settama (Inspektorat)

2 Tingkat kualitasakuntabilitas kinerja BSN(Nilai LKE AKIP)

Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN yang dinilaioleh Inspektorat berdasarkan kriteriaKemenPANRB

PJ data : Settama (Biro PKT)

Data dari Inspektorat


2 Meningkatnyapelayanan publikdan layanan prima dilingkungan BSN

3 Indeks kepuasan layananinternal

Indeks kepuasan layanan Settama untuk internal(Biro HOH, Biro PKT, Inspektorat) dengan skala1-5

PJ data : Settama (Biro HOH)

Data survei layanan dari BiroHOH, Biro PKT, Inspektorat

3 Meningkatnyakompetensi sumberdaya manusia

4 % ASN yang mengikutiprogram peningkatankompetensi

Jumlah ASN yang mengikuti peningkatankompetensi > 20 jam setahun

X 100%

Jumlah ASN BSN

Program peningkatan kompetensi > 20 jamsetahun yang bisa didapat dari : Pendidikan danpelatihan (non formal), seminar, kursus,periataran, magang, coaching

PJ data ; Settama (Biro HOH)

5 Jumlah ASN yangmenempuh pendidikanlanjutan

Jumlah pegawai BSN yang ditingkatkanpendidikannya SI, S2, S3 (lulus pada tahun n)

PJ data : Settama (Biro HOH)

4 Meningkatnyapengelolaan saranadan prasaranapenunjang kineija

6 % ketersediaan sarana dan

prasarana berdasarkanRencana Kebutuhan BMN

Jumlah sarana dan prasarana yang dapattersedia

—- — X 100%

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkanyang terdapat dalam RK (Rencana Kebutuhan)BMN


7 % Pemanfaatan BMN Persentase pemanfaatan Barang Milik Negara(BMN) yang diperoleh dari hasil pemeriksaaninspektorat.



5 Meningkatnyakineija pengelolaananggaran

8 Opini BPK atas laporankeuangan

Pernyataan pemeriksa dalam hal ini BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasilpemeriksaan terhadap laporan keuangan BSNpada tahun (n-1)


Data dari BPK RI

9 % Realisasi Anggaran Jumlah anggaran yang terealisasi (SP2D)- - X 100%

Jumlah anggaran yang sudah ditetapkan



10 % Peningkatan PNBP (Jumlah pendapatan Tahun n) - (Jumlahpendapatan Tahun n -1)

X 100%

Jumlah pendapatan Tahun n -1


6 Meningkatkanpartisipasipenyusunan regulasilintas sektoral

11 Jumlah sektor yangditangani

Jumlah sektor yang ditangani dalam halpenyusunan regulasi lintas sektoral

PJ data ; Settama (Biro HOH)

7 Meningkatkankepastian,kesesuaian dan

keselarasan hukum

di bidang SPK

12 Jumlah peraturanperundang - undangan dibidang SPK

Jumlah peraturan Perundang-Undangan dibidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian(SPK) yang ditetapkan

PJ data : Settama (Biro HOH

IV .1 Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

1 Tugas : melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunanrencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumahtangga serta pengelolaanbarang/kekayaan milik negara.

2. Fungsi :a. pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program dan perencanaan,b. penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;c. perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara;d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;e. pelaksanaan urusan rumah tangga;f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Indikator Kinerja Utama :


1. Meningkatnya tatakelola dan organisasiyang profesional

1. Tingkat kualitasakuntabilitas kineija BSN(Nilai LKE AKIP)

Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN yang dinilaioleh Inspektorat berdasarkan kriteriaKemenPANRB

PJ data : Biro PKT (BagPerencanaan)


2. Meningkatnyapelayanan publikdan layanan prima dilingkungan BSN

2. Indeks kepuasan layananinternal

Indeks kepuasan layanan Biro PKT untukinternal (perencanaan, keuangan, rumah tangga)dengan skala 1-5

PJ data : Biro PKT (BagPerencanaan, Bag Keuangan,Bag TURT)

Data dari survei layanan

3 Meningkatnyapengelolaan saranadan prasaranapenunjang kinerja

3 % Ketersediaan sarana dan

prasarana berdasarkanRencana Kebutuhan BMN

Jumlah sarana dan prasarana yang dapattersedia

X 100%

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkanyang terdapat dalam RK (Rencana Kebutuhan)BMN

PJ data : Biro PKT (Bag TURT)

4 % Pemanfaatan BMN Persentase pemanfaatan Barang Milik Negara(BMN) yang diperoleh dari hasil pemeriksaaninspektorat.

PJ data : Biro PKT (Bag TURT)


4 Meningkatnyakineija pengelolaananggaran

5 Opini BPK atas laporankeuangan

Pernyataan pemeriksa dalam hal ini BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasilpemeriksaan terhadap laporan keuangan BSNpada tahun (n-1)

PJ data : Biro PKT (BagKeuangan)

Data dari BPK

6 % Realisasi Anggaran Jumlah anggaran yang terealisasi (SP2D)X 100%

Jumlah anggaran yang sudah ditetapkan


7 % Peningkatan PNBP (Jumlah pendapatan tahun n) - (Jumlahpendapatan tahun n-1)- X 100%

Jumlah pendapatan tahun n-1


IV .2 Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1. Tugas : melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturanperundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataankelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian,hubungan masyarakat dan hubungan an tar lembaga serta penyusunan laporan.

2. Fungsi :a. pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawaipelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasmanajemen mutu internal;pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

b.

c.

d.

e.

f.



1 Meningkatnyakompetensi sumberday a manusia

1 % ASN yang mengikutiprogram peningkatankompetensi

Jumlah ASN yang mengikuti peningkatankompetensi > 20 jam setahun

X 100%

Jumlah ASN BSN

Program peningkatan kompetensi > 20 jamsetahun yang bisa didapat dari : Pendidikandan pelatihan (non formal), seminar, kursus,penataran, magang, coaching

PJ data : Biro HOH (Bag OK)

2 Jumlah ASN yangmenempuh pendidikanlanjutan

Jumlah pegawai BSN yang ditingkatkanpendidikannya SI, S2, S3 (lulus pada tahun n)


2 Meningkatnya citrakelembagaan BSN

3 % berita positif terkait BSN Jumlah pemberitaan positif BSNX 100%

Jumlah seluruh pemberitaan tentang BSN

PJ data : Biro HOH (Bag Humas)

Meningkatnyaoelayanan publikdan layanan prima diingkungan BSN

Meningkatkanpenyelenggaraanlayanan danbantuan hukum

Meningkatkanpengelolaan ASNBSN

Meningkatkankepastian,kesesuaian dan

keselarasan hukum

di bidang SPK

Meningkatkanpublikasi tentangBSN kepadamasyarakat


Indeks kepuasan layananinternal

8

10

11

% pemberian bantuanhukum

Jumlah penyuluhan hukumperaturan perundang-undangan bidang SPK

% peraturan perundanganyang diunggaii

% pemenuhan kebutuhanASN BSN sesuai ABK

Jumlah peraturanperundang - undangan dibidang SPK

Jumlah pameranstandeirdisasi yang diikutiBSN

Jumlah publikasikelembagaan

Cara Perhitungan

Merupakan rata-rata dari penjumlahan indekslayanan yang dilakukan di lingkup Biro HOH

Jumlah bantuan hukum yang diberikanX 100%

Jumlah kasus hukum yang diajukan

Jumlah penyuluhan hukum peraturanPerundang-undangan bidang SPK dan BSN

Jumlah peraturan yang diunggahX 100%

Jumlah peraturan yang ditetapkan

Jumlah ASN yang terpenuhi sesuai ABK100%

Jumlah ASN yang dibutuhkan sesuai ABK

Jumlah peraturan Perundang-Undangan dibidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian(SPK) yang ditetapkan

Jumlah pameran standardisasi yang diikutiBSN

Jumlah publikasi kelembagaan BSN

Data melalui survei layanan

PJ data : Biro HOH (Bag Hukum)Data pemberian bantuan hukum(saksi ahli, legal opinion,konsultasi hukum)

PJ data : Biro HOH (Bag Hukum)Data Penyuluhan HukumPeraturan Perundang-undanganbidang SPK dan BSN

PJ data : Biro HOH (Bag Hukum)






8 Meningkatkanpartisipasipenynsunan regulasilintas sektoral

12 Jumlah sektor yangditangani

Jumlah sektor yang ditangani dalam halpenyusunan regulasi lintas sektoral


9 Meningkatkan upayapenataanpengelolaanorganisasi

13 % pelaksanaan RB sesuaidengan roadmap danrencana aksi RB

Jumlah Pelaksanaan keg RB Sesuai denganRoadmap dan Rencana Aksi RB

X 100%

Jumlah keg RB dalam Roadmap dan RencanaAksi


14 % pelaksanaan SistemManajemen Mutu (SMM)

Jumlah Tindak Lanjut Audit Internal danEksternal

X 100%

Jumlah Temuan Audit Internal dan Eksternal




V.

1.

2.

Inspektorat

Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSNTugasFungsi : • i i j i u-ra. Penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas.b. Pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan yang berlakuc. Penyusunan laporan basil pengawasand. Pelaksanaan ketatausahaan inspektorat


ketentuan


1 Meningkatnya tatakelola dan organisasiyang profesional

1 Tingkat pelaksanaanReformasi Birokrasi (NilaiPMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) BSN yang dinilai oleh TimEvaluator BSN berdasarkan kriteriaKEMENPANRB

PJ data : Inspektorat

2 Nilai kepatuhan layananpublik

Nilai kepatuhan layanan publik (PNBP) yangdinilai oleh Inspektorat berdasarkan kriteriaombudsman


2 Terwujudnya goodgovernance dan cleangovernment

3 Zona Integritas WBK/WBBM Unit kerja yang memenuhi persyaratan ZIWBK/WBBM yang dinilai berdasarkanPermenPANRB No. 20/2012


Sasaran


Cara Perhitungan

Sumber Data

3Meriingkatnya

pengawasan dan

pengendalian

internal

4Nilai Maturitas SPIP

Penilaian Maturitas SP

IP BSN yai

ig dil

akuk

anoleh BPKP


Data dari BPKP

STANDARDISASI NASIONAL,

/ i 1BAMBANKPliASETYA

pit. kepala biro hukum, organisasi dan hubungan masyarakat … · 2019. 5. 29. · nota dinas no....

Documents