Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGLTN.\N NASIONALiKEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUI'~A.'\l'NASIONAL

NOMOR KEP.76/M.PPN /HKI 081 ZC 1. 2rE~lANG

PEMBENTUKAN TL\1 PENGELOLAAN KEGIATAN D1:KONSENTRASIKEMENTERI.ANPERENCANAAN PEMBANGUNA:~ NASIONALi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI01~AI. TAHUN 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi

KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA..'\INASIONAL,

Menimbang bahwa dalam rangka memperkuat l-:,xn'dinasi perencanaan pusatdan daerah serta mernperkuat koordinasi perencanaan prioritaspernbangunan antara Pernerinta h Pusat dan Daerah telahdilaksanakan dekonsentrasi Kerneruerian PerencanaanPernbangunan Nasional/Badan l'crencanaan PernbangunanNasional Tahun 2012;

b. bahwa dalam rangka tertib tara kelola pelaksanaan danpengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu mernbentuk Tim Pengelolaan KegiatanDekonsentrasi Kernenterian Perencanaan PernbangunanNasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional Tahun 2012;

a.

c. bahwa pejabat dan pegawai yang narnanya tercantum dalamLampiran Keputusan ini dianggap rnampu dan mernenuhipersyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggotaTin: Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kernenterian FerencanaanPernbangunan Nasional/Badan Perencanaan PernbangunanNasional Tahun 2012;

Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 113, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5254);

2. Feraturan Pemerintah Nomor 38 1ahun 2007 tentang PernbagianUrusan Antara Pernerintah/Pernerintah Daerah Provinsi dan

1.

Pcmerintah ...

-2 -

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor53 Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2011;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Perencanaan PernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 6Tahun 2011 tentang Pelimpahan Urusan PemerintahanKementerian Perencanaan pernbangunan NasionallBadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Kepada Gubemur SebagaiWakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan DekonsentrasiTahun Anggaraan 2012;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanan Pernbangunan Nasional Nomor1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor KEP3/M.PPN/HK/01l2012 tentang Pedoman PengelolaanDana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan pernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional KepadaGubemur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam RangkaPenyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaraan 2012;

MEMUTUSKAN...

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONALTENTANGTIM PENGELOLAANKEGIATANDEKONSENTRASIKEMENTERIANPERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONALIBADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALTAHUN2012.

Membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi KementerianPerencanaan Pernbangunan NasionaliBadan Perencanaan PernbangunanNasional Tahun 2012 selanjutnya disebut Tim Dekonsentrasi, dengansusunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini.

Tim Dekonsentrasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, EselonI Pembina dan Eselon II Pembina, Sekretariat dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas:

a. menentukan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraanprozram dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;

b. memberikan pertimbangan, saran dan keputusan strategis dalampenyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.

Penanggung Jawab bertugas:

a. rnengkoordinasikan perumusan dan pelaksanan arah kebijakan danpenatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatandekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;

b. rnengkoordinasikan pembinaan pengelolaan dana dekonsentrasiKementerian PPN/Bappenas;

c. menyampaikan laporan perkernbangan pengelolaan dekonsentrasikepada Tim Pengarah;

d. menetapkan tata kerja Tim Pengelolaan Kegiatan DekonsentrasiKementerian PPN/Bappenas Tahun 2012;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.

Eselon I dan Eselon II Pembina bertugas:

a. Eselon I Pembina merumuskan arah kebijakan dan penatausahaanpenyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi KementerianPPN/Bappenas;

b. Eselon I Pembina rnengkoordinasikan kebijakan teknis danpenatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatandekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Eseion II Pembina;

c. melaksanakan pembinaan pengelolaan dana dekonsentrasiKementerian PPN/Bappenas;

d. Eselon II Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis danpenatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan

dekonsentrasi ...

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

- 4 -

dekonsentrasi dengan Badan Perencanaan Pernbangunan DaerahProvinsi;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarahdan Penanggung Jawab.

Sekretariat bertugas:a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Penanggung Jawab,

Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina;b. mempersiapkan dan mengkoordinasikan format Kerangka Acuan

Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai dari danadekonsentrasi Kementerian PPN/ Bappenas;

c. menerima dan rnengolah laporan pelaksanaan kegiatan yang didanaidari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;

d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;e. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab,

Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina.

Tenaga Pendukung bertugas untuk:

a. membantu pelaksanaan tugas Sekretariat dalam bidang

kesekretariatan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh TimDekonsentrasi.

Hubungan kerja dan pembagian kerja Tim Pengelolaan KegiatanDekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pernbangunan Nasional/BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Tahun 2012 diatur lebih lanjutdalam tata kerja yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TimPengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PerencanaanPernbangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan NasionalTahun 2012 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak5 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Agustus 2012

MENTER! PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALiKEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL,

ttdARMIDAS.ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

-KiaN.Emmy Suparmiatun

SALINANLAMPlRANKEPUTUSAN MENTER! PPN/KEPALABAPPENASNOMOR KEP.76/M.PPN/HK/08/2012TANGGAL 23 AGUSTUS 2012

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2012

A. Tim PengarahKetuaAnggota

B. Penanggung Jawab

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas.Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.

C. Eselon I Pembina I. Deputi Bidang Pendanaan Pernbangunan;2. Deputi Bidang Pengernbangan Regional dan

Otonomi Daerah;3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan;4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;6. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan

dan Usaha Kecil Menengah;7. Inspektur Utama.

1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;2. Direktur Transportasi;3. Direktur Lingkungan Hidup;4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

D. Eselon II Pembina

E. SekretariatKetuaWakil Ketua IWakil Ketua II

Anggota

Direktur Pengernbangan Wilayah.Direktur Alokasi Pendanaan Pernbangunan.Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan TataLaksana.I. Direktur Otonomi Daerah;2 Kepala Biro Hukum;3. Kepala Biro Umum;4. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan

Pernbangunan;

5.Inspektur ...

-2-

F. Tenaga Pendukung

5. Inspektur Bidang Administrasi Umum;6. Inspektur Bidang Kinerja Kelernbagaan;7. Eka Chandra Buana, SE,MA;8. Erwin Dimas, SE,DEA,M.Si;9. Ir. Sumariyandono, MPM;10. Daryll Ichwan Akmal, SE,MA;11. Awan Setiawan, SE,MM, ME;12. Yudianto, ST,MT, MPP;13. Fidelia Silvana, SP,M.Int.Econ.F;14. Moh. Agung Widodo, SP,MIDEC;15. Septaliana Dewi P., SE,M.Bus.Ec;16. Khairul Rizal, ST,MPP;17. Mohammad Roudo, ST,MPP;18. Alen Ermanita, S.Sos;19. Sularsono, SP,ME;20. Ahmad Zainudin, S.Sos;21. Syamsidar Thamrin, ST,MBA;22. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST,MIDS;23. Nur Syarifah, SH, LLM;24. Reghi Perdana, SH, LLM;25. Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom,MPM;26. Shri Mulyanto, S.Sos,MT, M.Sc;27. Muhammad Nassir, S.Kom,M.Si;28. Agus Sutarman, SE,MAP, MIDS;29. Subay, SE;30. Kahmal Jumadi, S.Sos;31. Eri Mulia, SE,ME;32. Hendra Wahanu Prabandani, SH;33. Rina Asriyani, SE.34. Ivan Santoso, Ak, M.Ak.;35. Sri Suharto, SE;36. Zulfriandi, SE,Ak., MM;37. Wahyu Anantyo, SE,Ak, MACC;38. Titin Gantini, SH;39. Drs. Mahfudz, Ak, M.Si;40. Maliki, ST,MSIE,Ph.D.

1. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si;2. Mukijo, SAP;3. Prihartono Wahyu Utomo.

MENTER!PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONALIKEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL,

ttdARMIDAS.ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro ukum11Emmy Suparmiatun