majalah compact edisi 1

Daftar

Isi

6

16

18

22

24

28

30

34

36

Cover StoryTerima Hibah Terima Tanggung-

jawab

Cover StoryLukita Dinarsyah Tuwo: Ini Amanah

Rakyat

Cover StoryPilihan Amerika Jatuh ke

Indonesia

Green ProsperityKemakmuran Hijau

Green ProsperityBendera Start Diangkat

di Sulbar

Procurement ModernizationLangkah Penghematan Pengeluaran

Negara

Procurement ModernizationFokus Awal di Unit Layanan

Pengadaan

Health & NutritionUpaya Pencegahan Stunting

Health & NutritionMulai dari Malang dan NTB

Edisi 01, April 2013

3April, 2013

Armida Alisjahbana

Lukita Dinarsyah Tuwo

Hari Kristijo

J.W. Saputro

Wismana Adi SuryabrataNina SardjunaniEmmy SuparmiatunKennedy SimanjuntakJadhie J ArdajatSyahrial loetan

Lila Meulila Gamar AriyantoMoekti Ariebowo Sjamsul Hidajat

Nura DirgantaraIing MursalinAugy MursaliantoWawan HeryawanVincentius PrasetyoArief SetyadiBayu Aji PrakosoArbain Nur BawonoAnas Nasrullah

Paskah TariganVero ArdiantoRully AgungDian PurwantiFitria Dewi WandawatiWuri HandayaniTema Wanda TamtamaAstri AmirudinRani Desi Yanti

Ricky M. RamdhanWidiantoArie Bayu HariyantoChoirul Amri

Pelindung

Penasehat

Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi

Wakil Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi

Dewan Redaksi

Penyunting dan penyelaras Naskah

Bagian Produksi

Bagian Administrasi & Distribusi

Bagian Keuangan

4 April, 2013

S elamat datang selalu diucapkan setiap orang ketika rumahnya didatangi tamu, teman atau kerabat dekat maupun jauh. Kata selamat datang juga digunakan semua bangsa dalam menyam-

but sesuatu yang baru, welcome, willcommen, sugeng rawuh. Bahkan selamat datang juga digunakan untuk menyambut seorang teman yang sedang senang mau-pun susah (selamat datang, ada yang bisa saya bantu?). Selamat datang kali ini, juga diucapkan atas terbitnya edisi perdana buletin ‘Compact’ Bappenas Tahun 2013.

Kata ‘compact’ di bahasa Inggris berarti suatu kondisi yang utuh, menyatu dan erat berkaitan sehingga mem-bentuk kekuatan masif. Penamaan buletin Compact erat hubungannya dengan grant agreement Program Compact di Indonesia yang telah ditandatangani pemer-

intah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia pada 19 Nopember 2011 di Bali. Dengan demikian, compact juga berarti ikatan kerjasama dan kemitraan yang saling men-guntungkan kedua negara dalam rangka mencapai tujuan, yaitu poverty reduction through economic growth.

Buletin Compact merupakan media yang diterbitkan Satker Pengelola Hibah MCC Bappenas untuk memperke-nalkan latar belakang lahirnya Program Compact, beserta organisasi atau unit pengelolanya, seperti Millennium Challenge Corporation USA, Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indone-sia (LWAMCA-Indonesia), Majelis Wali Amanat/ Satker Pengelola Hibah MCC, Tim Pelaksana Pro-gram yang terdiri dari Unit Pelaksana Program dan Unit Pendukung KPA, dan Pengelola Dana Amanat.

Buletin Compact juga mengulas orang yang men-jalankan kegiataan operasional institusi sehari-hari meliputi, Ketua MWA, Direktur Eksekutif beserta direk-tur lainnya; Pejabat Pembuat Komitment serta Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar. Tak lupa, buletin Compact juga membahas landasan hukum berdirinya lembaga pengelola Hibah MCC.

Target dan sasaran pembaca buletin Compact beragam, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta beberapa perwakilan negara asing dan Non Government Organization (NGO). Harapannya pembaca bisa lebih mengenal, memahami dan mengerti program compact, yaitu Green Prosperity Project (GP), Community Based Health and Nutrition Project for Reduce Stunting Project, dan Pro-curement Modernization.

Di kesempatan istimewa ini, buletin Compact mengu-capkan selamat datang kepada direktur dan staf MCA-In-donesia yang saat ini dalam tahap finalisasi perekrutan dan penandatanganan kontrak. Selamat datang....Bapak Ibu....selamat berjuang dan berkarya....demi rakyat Indonesia sampai 31 Maret 2018. Selamat datang buletin Compact-ku tercinta. Are you ready? n

EditorialHari KristijoPimpinan Redaksi Compact

Ikatan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu poverty reduction through economic growth.

Selamat Datang Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I)

5April, 2013

Cover Story

N egara manapun di muka bumi ini tentunya ingin maju dan makmur, tak terkecuali Indo-nesia. Membangun tentunya

perlu biaya. Tidak semuanya jatuh dari langit begitu saja. Aspal di jalan, semen dan besi di bangunan perlu dibeli. Belum soal penyelenggaraan kesehatan

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas membentuk Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia) untuk mengelola dan melaksanakan Program Compact.

Terima Hibah Terima Tanggungjawab© Purwanta BS-BAPPENAS

Suasana Jamuan Makan Siang Majelis Wali Amanat MCA-I di Kediaman Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

6 April, 2013

dan pendidikan. Singkatnya ada biaya yang perlu dikeluarkan. Dari-manakah biaya tersebut?

Ada banyak skema pembiayaan, salah satunya hibah. Dana hibah jadi alternatif karena berbiaya rendah. Kalau pinjam bank tentu kena bunga. Selama ada kelaya-kan mendapatkan dan kesesuaian tujuan penggunaan dana dengan negara atau lembaga pemberi hibah tentu jadi kesepakatan yang win win solution.

Indonesia salah satu yang ter-pilih mendapatkan hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC)/Pemerintah Amerika Serikat (AS). MCC dan Pemerintah Repub-lik Indonesia telah mendandatan-gani Perjanjian Hibah Compact pada 19 November 2011. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Rodham Clinton, dan Menteri Keuangan RI, Agus Mar-towardjojo, menandatangani Grant Agreement (GA) Program Compact MCC. Dalam kesepakatan tersebut, MCC memberikan hibah US$600 juta untuk jangka waktu lima tahun.

Program Compact yang dibiayai oleh MCC sejalan dengan visi dan misi nasional, yaitu pro growth, pro job, dan pro poor. Sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia

(MP3EI). Pemerintah menyambut baik Compact Program yang diber-ikan MCC-AS. Misi MCC secara jelas dinyatakan dengan menyebut-kan bahwa MCC mengedepankan “Poverty Alleviation Through Eco-nomic Growth (Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan).

Program Compact ini bukan turun dari langit karena sifatnya kompetisi. Setiap negara yang berminat untuk masuk program ini harus mempersiapkan diri secara matang dan memberikan rancan-gan kegiatan yang benar-benar bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat penerimanya. Pemer-intah Indonesia, melalui Bappenas bekerja keras sejak 2009 untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan yang bisa didanai oleh program ini. Waktu itu kandidat lain penerima hibah Kolombia dan Zambia.

Program hibah MCC ini juga sejalan dengan prinsip Jakarta Commitment, yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 19 Janu-ari 2009 dan diadopsi oleh 26 mitra pembangunan Indonesia. Prin-sipnya adalah penegakan visi Indo-nesia dan para mitra pembangunan untuk sama-sama memperkuat kepemilikan (ownership) negara penerima bantuan pembangunan,

dan memaksimalkan dampak ban-tuan pasca berkurangnya Official Development Assistance (ODA).

Berbeda dengan bantuan hibah lain, MCC hanya berperan sebagai pemberi hibah sedangkan Indo-nesia memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengembangkan program yang digagas dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pelibatan banyak pemangku kepentingan ini, baik dari kementerian/lembaga, akade-misi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat madani (Civil Society Organization/CSO), merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program untuk bantuan hibah dari mitra asing. Dengan demikian, program hibah bersaing dari MCC ini sejalan dengan prinsip Jakarta Commitment.

Apapun bentuknya, Indonesia telah dipercaya untuk mengelola dana yang amat besar. Tentu ini tanggungjawab yang tak main-main. Mari jaga bersama supaya kemakmuran Indonesia meluas dengan cepat melalui program ini. n

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah AS untuk mengelola bantuan pemerintah AS dalam memerangi kemiskinan global. Lembaga ini dibentuk oleh Kongres AS pada tahun 2004 sebagai tindak lanjut komitmen Monterrey (2002).

MCC dikelola oleh Board of Directors dengan 9 anggota terdiri dari the Secretary of State, the Secretary of the Treasury, US Trade Representative, dan USAID Administrator serta empat perwakilan dunia usaha. Misi MCC adalah `Pengurangan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan`.

Siapa itu MCC

Kantor Pusat MCC di 875 Fifteenth Street NW, Washington,AS.

© Gam

ar Ariyanto-MCA-I

7April, 2013

Cover Story

Ada cerita panjang dan ber-liku terkait bentuk kegia-tan yang mendapat dana program COMPACT. Sejak

ditetapkan eligible pada Desember 2008 untuk menerima hibah MCC, Indonesia langsung tancap gas. Bappenas sebagai aktor penting, mempersiapkan syarat-syarat pent-ing dan kelayakan untuk mendapa-tkan hibah. Mulai dari penyusunan analisis hambatan sampai dengan usulan beragam kegiatan.

Dari seleksi internal saja ada 388 proposal kegiatan yang coba diusulkan ke pihak MCC di AS. Akhirnya diperas menjadi 13 pro-posal. Barulah akhirnya disepakati tiga buah kegiatan yang jadi fokus utama hibah. Ketiga tema kegiatan itu Pertama, Modernisasi dan Reformasi e-Procurement (Governance). Kerja sama di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan penghematan anggaran dalam

Saat ini Program Compact sudah memasuki tahap implementasi. Beberapa daerah sudah dipilih untuk menjadi starter project.

Genjot di Tiga Program

Suasana Rapat Majelis Wali Amanat MCA-I di Gedung BAPPE-

NAS pada tanggal 19-3-2013.

© Dok. BAPPENAS

8 April, 2013

SEHUBUNGAN ketentuan mekanisme pengorganisasian yang dipersyaratkan oleh MCC, Pemerintah Indonesia telah membentuk mekanisme pengelolaan hibah MCC yang dilaksanakan oleh Lembaga Wali Amanat (LWA) Indone-sia. Di dalam petunjuk pengelolaan Dana hibah MCC atau Accountable Entity Guideline, LWA MCA-Indonesia akan merupakan lembaga yang dikenal sebagai Accountable Entity. Pemben-tukan LWA MCA-Indonesia dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui penerbitan Permen PPN No 2/2012. Pembentukan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam

Perpres 80/2011 yang merupakan tindaklanjut dari PP 10/2011 pasal 47. Adapun struktur dan hubungan kelembagaan dengan pihak donor digambarkan pada gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola Hibah MCC.

Lembaga Wali Amanat MCA-In-donesia ini bersifat independen dan

mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia terdiri dari Majelis Wali Amanat, Pengelola Dana Amanat, tim pelaksana kegiatan, dan kelompok pemangku kepentingan (stakeholder group).

n

AMERIKA INDONESIA

NATIONAL TRUST FUND

MCC

Repr MCC

GOICompact/Agreement

National Trust Fund

Trustee

Program ManagerUS Treasury

Fiscal Agent

Fund Manager Contract Procurement

AgentContrcat

PSF (Trust Fund)Vendor

Contract Agreement

Financina Facility PPPLine ministers

Payment

kegiatan pengadaan barang/jasa. Di samping itu, juga mendorong pen-ingkatan kontrol terhadap perilaku korupsi.

Fokus kedua Improving Acces to Basic Services for Economic Opportunity atau Peningkatan Akses Pelayanan Dasar untuk Mendorong Pel-uang Ekonomi (Kesehatan). Hibah di sektor kesehatan terutama untuk mengatasi anak pendek (stunting) balita dengan prioritas anak di bawah dua tahun. Stunting adalah keadaan gizi buruk anak akibat malnutrisi kronis yang ber-pengaruh terhadap tinggi badan dan pertumbuhan anak.

Koordinator kegiatan sektor ini adalah Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Direk-torat Jenderal Pemberdayaan Mas-yarakat dan Desa (PMD)-Kemente-rian Dalam Negeri.

Ketiga, program Green Pros-perity (Kemakmuran Hijau)

yang akan menyediakan skema pendanaan hibah dan komersial guna menarik minat sektor swasta untuk meningkatkan mobilisasi investasi yang lebih besar dalam bidang energi terbarukan dan praktek pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Proyek ini juga akan menyediakan bantuan teknis untuk mendukung penyiapan proyek, meningkatkan perencanaan tataguna lahan, dan memperkuat kapasitas lokal dan regional untuk mengejar pembangunan karbon rendah. Investasi-investasi Proyek Kemakmuran Hijau akan men-dukung dan memperkuat sejumlah tujuan yang saling menunjang dan berpihak pada masyarakat lokal untuk meningkatkan penggunaan energi secara produktif serta untuk melindungi daerah tangkapan air, dan sumberdaya terbarukan lainnya sebagai sumber energi. Investasi ini dimaksudkan untuk saling men-guatkan manfaat peningkatan per-

tumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kondisi sosial sekaligus juga mengurangi jejak karbon (Carbon Footprint) dan mendorong kepemi-likan lingkungan oleh masyarakat.

Kegiatan diatas terpilih setelah melalui kajian mendalam. Beragam tonggak penting yang hendak di sasar yaitu melanjutkan pro-gram-program pemerintahan yang baik, termasuk pemberantasan korupsi; mengembangkan sumber daya manusia melalui pemberian pelayanan sosial dasar, terutama dalam sektor kesehatan berparti-sipasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim; meningkatkan akses ke pasar dan jasa keuangan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mening-katkan investasi dalam pemban-gunan daerah. Saat ini Program Compact sudah memasuki tahap implementasi. Beberapa daerah sudah dipilih untuk menjadi lokasi starter. n

Struktur MCA-Indonesia

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola Hibah MCC.

9April, 2013

Cover Story

D ewasa ini, hampir tidak ada negara berkembang yang hanya mengandalkan sumber-sumber dana dari

dalam negeri saja untuk membiayai pembangunannya. Suatu negara tak jarang memperoleh bantuan berupa biaya dari negara lain, entah itu bilateral ataupun multilateral.

Bantuan-bantuan yang diberikan jenisnya beragam. Salah satu yang dikenal berdasarkan PP No 10 adalah dana perwalian atau dengan istilah lain trust fund. Program Compact yang dilaksanakan oleh Millennium Challenge Account-In-

Program Compact yang diselenggarakan MCA-I menggunakan format baru yang pertama kali dibentuk di Indonesia.

Pembentukan Dana Perwalian Pertama

© Dok. BAPPENAS

Pengenalan Anggota Majelis Wali Amanat MCA-I kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS.

10 April, 2013

donesia (MCA-I) juga dikelola dengan menggunakan mekanisme pengelolaan trust fund.

Trust fund tersebut akan dikelola oleh Majelis Wali Amanat (WMA) yang disahkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.02 Tahun 2012 mengenai Pembentu-kan Lembaga Wali Amanat Mille-nium Challenge Account-Indonesia (LWA MCA-I).

Pengelolaan model seperti ini merupakan suatu format yang baru pertama kali dibentuk di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2011 yang diharap-

kan nantinya akan menjadi sebuah national trust fund.

Majelis Wali Amanat (MWA) mempunyai tugas utama mene-tapkan arah kebijakan, prosedur, mekanisme, dan tata aturan admin-istratif, serta pertanggungjawaban.

MWA terdiri dari 4 wakil pemer-intah (2 orang wakil dari Bappenas, 1 orang wakil dari Kementerian Dalam Negeri, dan 1 orang wakil dari Kementerian Keuangan) yang ditunjuk secara ex-officio. Sedang-kan perwakilan dari non-pemerin-tah berjumlah 3 orang yang terdiri dari atas perwakilan dari organisasi

masyarakat sipil atau lembaga swa-daya masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, satu orang wakil MCC dan direktur eksekutif MCA-Indo-nesia sebagai anggota MWA bukan pemilik suara.

Penggunaan istilah wali amanat dalam sebuah organisasi/institusi di Indonesia sudah banyak ditemu-kan. Mulai dari institusi pendidikan, institusi pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan organ dalam lingkup undang-undang Pasar Modal.

Namun, sampai saat ini belum ada perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang konsep pengelolaan dana perwalian yang dikelola oleh badan pemerintah itu sendiri. Hanya di dalam UU No. 8 Tahun 1995 didapatkan definisi tentang wali amanat. Definisi yang diberikan sendiri dalam undang-un-dang tersebut tidak sama dengan wali amanat yang digunakan dalam institusi pendidikan, institusi pemerintah dan lembaga sosial masyarakat.

Lainya halnya dengan Program Compact. Program yang dikelola sebagai dana perwalian nasional ini dibentuk sudah berdasarkan PerPres 80/2011. Sementara untuk pengelolaan trust fund dilakukan oleh MWA yang juga telah disahkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.02 Tahun 2012 men-genai Pembentukan LWA MCA-I.

Pada 31 Agustus 2012, MWA telah melakukan sidang pertama untuk penetapan berbagai tata kelola dan rencana kerja agar persiapan Pro-gram Compact dapat segera disele-saikan. Dengan demikian, dapat dilakukan implementesi Program Compact akan dilaksanakan dalam 5 tahun (2013-2018) sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjan-jian hibah ini.

Program Compact ini berada dalam payung Comprehensive Part-nership antara Pemerintah Indone-sia dan Pemerintah AS sebagai salah satu kegiatan dari Working Group Climate Change and Environment.n

© Dok. BAPPENAS

Wakil Menteri PPN/BAPPENAS selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-I, Lukita Dinarsyah

Tuwo dalam Sidang Perdana MWA.

11April, 2013

Cover Story

Bantuan yang datang ke negara berkembang datang dari negara lain yang terkadang secara geografis letaknya berjauhan. Skemanya pun beragam.

Aset Mengalir dari Jauh

© M

oekti Ariebowo-BAPPENAS

12 April, 2013

S ecara umum, trust fund atau dana hibah diartikan sebagai pemberian aset finansial (properti, uang,

atau sekuritas) oleh orang atau lembaga (trustor/donor/grantor) yang dititipkan atau diserahkan untuk dikelola dengan baik sebuah lembaga (trustee). Aset finansial tersebut kemudian disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan.

Trust Fund merupakan mekanisme pembiayaan program dengan tujuan: pengentasan kemi-skinan dan pemberdayaan mas-yarakat, pendidikan atau beasiswa, penanggulan bencana alam, pen-anggulan masalah sosial, budaya, dan kesehatan, pelestarian sumber daya alam, maupun program strat-egis lainnya.

Ada beberapa bentuk trust fund yang ada, seperti Endowment Fund, Revolving Fund, Sinking Fund, dan Mixed Trust Fund. Apa yang menjadi perbedaan di antara-nya? Endowment Fund atau Dana Abadi, misalnya, dana yang diber-ikan ini dititipkan atau diserahkan untuk dikelola secara abadi, tanpa batasan waktu. Dana yang bisa digunakan adalah hasil investasi

dari dana abadi tersebut.Lain halnya dengan Revolving

Fund atau Dana Bergulir. Dana ini biasanya dititipkan atau diserah-kan untuk dikelola secara bergulir. Pada umumnya, dana digunakan bagi pinjaman, modal usaha atau-pun initial costs. Dana bisa bergulir karena mendapatkan penerimaan/pendapatan dari pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk.

Sedangkan Sinking Fund atau Dana Menurun merupakan dana yang diserahkan untuk dikelola bagi pengelolaan program dan dia-manatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran yang disepakati. Dana memang diharapkan untuk diserap habis.

Sementara Mixed Trust Fund atau Dana Amanat Campuran merupakan kombinasi antara tiga bentuk trust fund, yakni Endow-ment Fund, Revolving Fund, dan Sinking Fund.

Adapun model trust fund yang selama ini ada di Indonesia berupa: Single Donor Trust Fund (Indo-

nesian Biodiversity Foundation Project dan Tropical Forest Conser-vation Act), Sector-specific Trust Fund (Multi-stakeholder Forestry Programme, Water and Sanitation Programme), Multi Donor Trust Fund (Multi-Donor Trust Fund Aceh, Java Reconstruction Fund, dan PNPM Support Facility), atau-pun Inisiasi Trust Fund. (Indone-sia Climate Change Trust Fund, Sumatra Sustainbality Fund, dan Mitra TN Kutai Trust Fund).

Bila dilihat dari karakteristik pengelolaannya, trust fund tersebut biasanya dikelola bekerjasama den-gan pemerintah, khususnya dalam penyusunan kerangka kebijakan, standar, dan mekanisme.

Dari sisi dana, biasanya dana dalam jumlah besar tersebut dikel-ola sebagai aset dan diperuntukkan bagi pelaksanaan program dalam periode jangka panjang. Andaipun dana harus diinvestasikan, beber-apa dilakukan off-shore, contoh: Yayasan KEHATI dan Tropical Forest Conservation Act.

Selain itu, trust fund juga diawasi oleh lembaga dengan berbagai macam sebutan: oversight commit-tee, steering-technical committee, project approval committee, tim panel independen, dan sebagainya. Kendati sebutannya beragam, tapi fungsinya tetap sama, yakni untuk menjamin transparansi dan akun-tabilitas pengelolaan.

Dari sisi waktu bagi persiapan, mulai dari penyepakatan meka-nisme, penyusunan sistem, hingga penetapan program strategis, pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun dari saat pendirian hingga penyaluran dana pertama.

n

BILA DILIHAT DARI KARAKTERISTIK PENGELOLAANNYA, TRUST FUND TERSEBUT BI-ASANYA DIKELOLA BEKERJASAMA DE NGAN PEMERINTAH, KHUSUSNYA DALAM PENY-USUNAN KERANGKA KEBIJAKAN, STANDAR, DAN MEKANISME.

Membeli Kerajinan Tradisional Lombok hasil Karya Anggota PEKKA

(Perempuan Kepala Keluarga).

© Lila M

eulila-BAPPENAS

13April, 2013

Cover Story

K eberhasilan program Com-pact melalui tiga komponen kegiatannya: Green Pros-perity, Community-based

Health and Nutrition to Reduce Stunting, dan Procurement Mod-ernization, butuh komitmen dari seluruh stakeholder terkait.

“Setiap provinsi maupun kabu-paten yang terlibat dalam program Compact juga kami harapkan dapat memberikan komitmen seperti

Komitmen, pengawasan, dan tanggung jawab menjadi kunci penting terlaksananya program Compact ini.

Pentingnya Komitmen Bersama

© Dok. BAPPENAS

14 April, 2013

yang diberikan Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Barat untuk proyek Green Prosperity,” ujar Ketua Majelis Wali Amanat Mille-nium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Lukita Dinarsyah Tuwo saat ditemui redaksi Compact beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Kabupaten Mer-angin dan Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi dan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa di

Provinsi Sulawesi Barat telah ditun-juk sebagai daerah starter project Green Prosperity.

Menurut Wakil Menteri Perenca-naan Pembangunan Nasional itu, kedua provinsi dan empat kabupaten tersebut telah menunjukkan komit-mennya. “Kita melihat komitmen itu ada dari kepala daerah. Bahkan, pemerintah daerah terkait sudah bertanya-tanya, kapan program ini dilaksanakan. Dan tidak akan lama lagi, program tersebut sudah dapat berjalan,” katanya.

Selain Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Barat, lokasi yang dijadikan kandidat program Green Prosperity adalah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Teng-gara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Lukita mengharapkan, setiap provinsi maupun kabupaten lain dapat memberikan komitmen sep-erti yang diberikan di Jambi dan Sulawesi Barat. ”Saya kira yang memberikan komitmen akan mem-peroleh manfaat dari program Com-pact ini,” ujar Lukita.

Selain itu, salah satu komitmen lain yang dibutuhkan adalah men-genai regulasi pembebasan pajak. Sesuai dengan ketetapan dari pihak Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika, hibah yang diberi-kan tidak terkena pajak.

Komitmen pembebasan pajak yang sudah dilakukan adalah diber-lakukannya peraturan perundangan yang memberikan fasilitas pembe-basan pajak. Selain itu, bagi aktivitas yang tidak di-cover dari peraturan perundangan tersebut, pajak yang dibayarkan akan diganti melalui

mekanisme reimbursement pajak sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 tentang mekanisme pengelolaan hibah MCC.

Komitmen seperti itu, kata Lukita, memang lebih dibutuhkan untuk proyek Kemakmuran Hijau, karena model kegiatan ini relatif baru di Indonesia. Lain halnya dengan kom-ponen kegiatan Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting maupun Procurement Modernization. Kedua komponen

kegiatan ini pengelolaannya relatif lebih mudah, karena sudah ada pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Untuk komponen Communi-ty-based Health and Nutrition to Reduce Stunting, MCA-I akan melaksanakannya bersama Pro-gram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi. ”Dari sisi komitmen, tentunya pemerintah daerah sudah member-ikan komitmen sendiri. Jadi tidak spesifik spesifik seperti Green Pros-perity,” kata Lukita.

Begitu pula dengan komponen kegiatan Procurement Moderniza-tion. MCA-I berjalan bersama Lem-baga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang berperan sebagai koordinator. Dua komponen tersebut merupakan pro-gram yang sudah ada. MCA-I tinggal melakukan penajaman, perluasan, dan penambahan muatan program.

Sebagai bagian dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penggunaan dana ini akan diawasi oleh kedua belah pihak. Pihak Amer-ika melalui MCC juga mengaudit dan karena harus mempertanggung-jawabkannya pada badan pemeriksa Amerika. n

SEPERTI DIKETAHUI, MCC SEBAGAI PERWAKILAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MEMBERIKAN DANA HIBAH SEBESAR 600 JUTA DOLAR AMERIKA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA YANG BERLAKU SELAMA LIMA TAHUN.

Suasana Workshop Persiapan Pelaksanaan Program Compact

dalam Rangka Koordinasi Sinkronisasi Perecanaan Pembangunan.

15April, 2013

Cover Story

Kendati begitu, Lukita menghara-pkan agar program Compact dapat berjalan dengan baik hingga lima tahun mendatang dan dapat dira-sakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

”Meski ini hibah dari Amerika tapi program ini bukanlah amanah Ame-rika, melainkan amanah rakyat,” kata Lukita.

Indonesia baru saja mene-rima dana hibah dari Amerika. Apa bedanya hibah ini dengan yang lain?

Model hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika ini, saya kira, berbeda dari hibah lain yang pernah diterima Indonesia. Dari sisi mekanismenya, berawal dari insiatif kita. Dengan proses yang sifatnya bottom-up dan sangat transparan.

Proses penyusunan kompo-nen-komponen kegiatan pro-gramnya itu dimulai dengan usulan-usulan, baik yang datang

dari pemerintah maupun non-pe-merintah. Proses itu pun dilakukan steering commitee (tim pengarah) yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah.

Proses persiapannya relatif cukup panjang, karena kita mengembang-kan programnya sendiri, meskipun MCC juga ikut memeriksa apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip mereka dalam memberikan dana hibah. Prosesnya berjalan hampir 3 tahun.

Memangnya seberapa pen-ting dana hibah ini?

Meskipun melelahkan, tapi bagi kita ini dapat menjadi model yang kita tuju dalam proses pembangu-nan. Pada ujungnya, ada beber-apa hal yang saya harapkan dari program Compact ini. Pertama, manfaat pembangunan ini dapat dirasakan masyarakat sendiri. Bagi saya, seberapapun besarnya dana yang digulirkan, tapi kalau itu kena dan betul-betul dinikmati secara

berkesinambungan oleh masyara-kat, akanlah sangat bermanfaat.

Kedua, dana hibah ini relatif kecil. Akan tetapi, jika model ini dapat diimplementasikan dengan baik, tentunya akan kita replikasi dengan anggaran yang kita miliki sendiri.

Yang ketiga, ini sebetulnya sema-cam kontribusi Indonesia terhadap dunia internasional. Bahwa, kegia-tan ini juga sudah diakui MCC. Sebab, ada hal-hal berguna dan bisa menjadi contoh dalam proses per-siapan untuk negara lain. Ini akan memberikan suatu hasil positif dari kontribusi Indonesia dalam pem-bangunan.

Sebenarnya adakah timbal balik yang diharapkan Ame-rika?

Mereka tidak menekankan persy-aratan timbal balik yang diinginkan seperti yang terdapat dalam perjan-jian. Itu yang saya pegang.

Sebetulnya, Amerika hanya ber-harap bahwa program Compact

Mulai 1 April 2013, program Compact telah memasuki tahap implementasi. Butuh proses panjang sebelum memasuki tahapan tersebut. “Prosesnya hampir 3 tahun,” ungkap Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) kepada redaksi Compact di kantor Bappenas beberapa waktu lalu.

Ini Amanah RakyatLukita Dinarsyah Tuwo:

16 April, 2013

ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan perkiraan yang telah mereka setujui sebelumnya dan ber-kelanjutan nantinya.

Apa yang Anda harapkan melalui program Compact ini?

Tentunya saya berharap semua program dapat berjalan dengan baik. Dengan tata kelola yang terjaga sehingga bisa kita memper-tanggungjawabkan kepada semua stakeholder kita, seperti kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak yang telibat dalam MWA serta ten-tunya, pihak Amerika sendiri.

Itu yang utama. Dan harapannya, pada tahun kelima program-pro-gram itu sudah selesai seperti yang sudah kita targetkan.

Di negara lain, kegiatan MCC banyak pula yang dihentikan di tengah jalan. Benar demikian?

Program ini memang bukanlah hal yang mudah, mengingat pen-galaman MCC di negara lain yang tidak berjalan mulus. Jika terjadi penyimpangan program di tengah jalan bukan tak mungkin akan dihentikan MCC.

Namun berdasarkan pengalaman di negara-negara lain itu, MCC

dapat memetik pelajaran berharga. Makanya, MCC benar-benar terlibat proses dari awal hingga akhir agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Saya juga mengharapkan agar program Compact ini dapat berjalan dengan baik, baik dari sisi persia-pan, implementasi, maupun hasil yang dicapai. Karena yang terpen-ting bagi saya, amanah ini bukanlah dari amanah MCC, tapi ini adalah amanah dari rakyat. Kita perlu menjamin pelaksanaan program ini untuk kepentingan rakyat dan kehormatan bangsa. n

KITA PERLU MENJAMIN PELAKSANAAN PROGRAM INI UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT DAN KEHORMATAN BANGSA.

© Purwanta BS-BAPPENAS

17April, 2013

Cover Story

P rogram Compact tak ubahnya bagai kontes kecantikan. Negara-neg-ara calon penerima hibah harus bersaing.

Dalam tahun anggaran Amerika Serikat pada 2009 terdapat tiga negara yang dianggap memenuhi persyaratan MCC sebagai kandidat

penerima hibah Program Compact, yaitu Indonesia, Zambia, dan Kolombia.Compact adalah suatu perjanjian kerjasama tahun jamak antara lembaga

“The Millennium Challenge Corporation (MCC) ” dari Pemerintah Amer-ika Serikat dengan suatu negara yang dinyatakan memenuhi syarat, yang ditujukan untuk mendanai suatu program pembangunan spesifik dengan

Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara lain sebelum dianggap layak sebagai penerima dana hibah Compact.

Pilihan Amerika Jatuh ke Indonesia

© Dok. BAPPENAS

Delegasi Pemerintah Indo-nesia dalam Rapat Negosiasi Program Compact antara Pemerintah Indonesia dengan MCC Amerika Serikat.

18 April, 2013

target menurunkan kemiskinan dan memberikan stimulasi kepada per-tumbuhan ekonomi.

Suatu negara dapat dinyatakan memenuhi syarat sehingga terpilih untuk menerima Compact, diharus-kan menunjukkan satu komitmen yang kuat kepada tata kelola yang demokratis dan adil, investasi yang berhubungan dengan masyarakat-nya, dan kebebasan ekonomi yang diukur melalui indikator-indikator tertentu.

Terdapat empat tahap proses seleksi yang dilakukan MCC untuk menyatakan suatu negara dinya-takan memenuhi syarat mendapa-tkan Compact, yaitu: identifikasi negara-negara kandidat, melaku-kan publikasi tentang kriteria dan metodologi pemilihan negara dan menerima tanggapan publik, men-erbitkan “Scorecard” negara kandi-dat, dan menentukan negara yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima Compact.

Indonesia dinyatakan layak dan berhak mendapatkan Compact pada Desember 2008, setelah dinilai ber-hasil menjalankan Threshold Pro-gramme pada 2007 yang berakhir secara resmi pada 2009. Threshold Programme Indonesia difokuskan kepada kegiatan Imunisasi, Pem-berantasan Korupsi, dan Reformasi Hukum.

Terdapat dua tahapan yang harus ditempuh oleh sebuah negara yang dinyatakan layak mendapatkan Compact sampai dengan dokumen Compact disepakati dan ditan-da-tangani oleh kedua belah pihak,

yaitu MCC-Amerika dan negara penerima Compact.

Tahapan tersebut adalah Devel-opment Phase dan Implementation Phase, dimana titik perubahan tahapan tersebut adalah pada saat ditandatanganinya dokumen Com-pact. Development Phase dimulai sejak negara tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapa-tkan Compact dan berakhir pada saat ditandatanganinya dokumen Compact.

Sedangkan Implementation

Phase dimulai sejak ditandatan-ganinya dokumen Compact sampai dengan selesainya seluruh imple-mentasi kegiatan yang dirumuskan dalam Compact (sampai Close out).

Bagi Indonesia, peluang ini

sejalan dengan visi dan misi nasi-onal dengan penguatan pada arah pro growth, pro job, dan pro poor. Oleh karena itu, pemerintah men-yambut baik adanya peluang untuk mendapatkan hibah bersaing Com-pact Program yang dikelola oleh MCC.

Rencana Pemerintah Indonesia untuk ikut berkompetisi dalam hibah MCC juga tidak terlepas dari keinginan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pem-bangunan yang strategis. Program hibah MCC ini juga sejalan dengan prinsip Jakarta Commitment, yang ditandatangani Pemerintah Indone-sia pada 19 Januari 2009 dan dia-dopsi oleh 26 mitra pembangunan Indonesia.

n

Rencana Pemerintah Indonesia untuk ikut berkompetisi dalam hibah MCC juga tidak terlepas dari keinginan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang strategis.

© Dok. BAPPENAS

Delegasi MCC Amerika Serikat dalam Rapat Negosiasi Program Compact antara Pemerintah Indonesia dengan MCC Amerika Serikat.

19April, 2013

Cover Story

B anyak kesepakatan yang telah dihasilkan Konferensi Tingkat Tinggi di Bali yang diseleng-garakan pada November 2011.

Namun kesepakatan antara Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mewakili Pemerintah Amerika Serikat dan Men-teri Keuangan RI Agus Martowardojo mewakili Pemerintah Indonesia mun-gkin kesepakatan yang paling menarik.

Keduanya menandatangani komitmen bantuan AS sebesar 600 juta dolar Ame-rika kepada Indonesia untuk menjalan-kan berbagai program pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bantuan Pro-gram Compact tersebut akan disalurkan melalui Millennium Challenge Corpo-ration (MCC), sebuah lembaga bantuan asing Pemerintah AS yang dibentuk Kongres AS pada 2004.

Bukan Sembarang Hibah

Dana amanat melalui Program Compact yang diberikan Amerika ini menuntut prasyarat ketat.

Penandatanganan Compact Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.

20 April, 2013

Program Compact ini beberapa hal yang sangat berbeda dengan program-program penanggulan-gan kemiskinan yang selama ini dijalankan di Indonesia. Pertama adalah adanya keterlibatan multis-takeholder dalam proses pembuatan proposal, penilaian, negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.

Mekanisme keterlibatan multis-takeholder dari berbagai kalangan sepertinya dapat dijadikan sebuah pertimbangan dari pemerintah di masa mendatang dalam rangka menyempurnakan program-pro-gramnya, terutama di bidang pen-anggulangan kemiskinan.

Dalam setiap proses tahapannya, Millennium Challenge Account-In-

donesia (MCA-I) berkoordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam melakukan penyempurnaan poin-poin masing-masing usulan kegiatan.

Bappenas, dalam hal ini Menteri Bappenas menunjuk Wakil Menteri Bappenas bertindak selaku ex-offi-cio Tim Pengarah, kemudian secara berkala melakukan sosialisasi, koor-dinasi, dan konsultasi kepada Tim Pengarah dalam rangka menjaring masukan guna penyempurnaan proposal.

Perlakuan ini merupakan hal baru dalam sejarah proses penyiapan dokumen program hibah di Indo-nesia. Alhasil, dari sekian proposal

yang masuk, yang kemudian diolah menjadi dokumen subkegiatan akhirnya disepakati oleh MCC. Sebagai informasi, segala dokumen pertemuan semasa persiapan pro-posal program dan perkembangan-nya dapat dilihat melalui situs web resmi MCA-I di www.mca-indone-sia.go.id

Keaktifan Tim Pengarah dalam mengkritisi dan memberi masukan atas dokumen proposal yang disiap-kan oleh Bappenas pada akhirnya memberikan nilai lebih dari negara Indonesia di mata Amerika. Ini sebuah nilai tambah yang patut dikembangkan model koordinasi dan konsultasi lainnya.

Prasyarat lain kelayakan program ini adalah keterlibatan lembaga yang nantinya akan menerima manfaat. Ditambah pula dengan kunjungan di lokasi-lokasi percon-tohan. Prasyarat ini merupakan persyaratan penting atas penilaian kelayakan program usulan tersebut apakah dapat didanai atau tidak.

Selain itu, karena dasar kegiatan program ini menggunakan dasar ekonomi, maka dana amanat ini dapat diibaratkan sebagai sebuah investasi. Setiap program kegiatan dinilai juga berdasarkan economic of rate return (ERR). Itu artinya, setiap kegiatan harus dapat diper-tanggungjawabkan secara matema-tis dan kuantitatif. MCC tidak akan menggelontorkan begitu saja dana hibahnya jika memang dalam masa persiapan dan pengusulan program ternyata tidak terukur berdasarkan ERR.

Tak mengejutkan jika proses pan-jang penilaian dari usulan program ini mulai dari tahap seleksi awal hingga penandatanganan di Bali 19 November 2011 lalu memakan waktu lebih dari dua tahun.

Kendati demikian, kita harapkan program-program ini dapat mampu membuka kesempatan bagi masyar-akat penerima program untuk lebih berdaya dan mengakses kebutuhan dasarnya secara baik. n

Resident Country Director MCC untuk Indonesia, Troy Wray.

© Dok. BAPPENAS

21April, 2013

Green Prosperity

Dua abad silam, James Watt, insinyur kelahiran Inggris ter-usik melihat mesin uap yang didepannya bekerja tersen-

dat-sendat. Tak mampu bekerja dengan cepat, tepat dan efisien. Isenglah James. Diutak-atik, mencoba beragam model. Lalu eureka, ketemulah sebuah mesin uap yang bisa bekerja mendekati harapannya. Mesin uap kreasinya bekerja dengan lebih cepat dan lebih akurat memintal kapas menjadi benang-benang.

James barangkali juga tak membayang-kan kalau keisengannya berdampak besar

Kemakmuran Hijau

Pundi Terisi Bumi Tetap Lestari

© Moekti Ariebowo-BAPPENAS

22 April, 2013

pada dunia industri. Bahkan hasil kreasinya dinobatkan jadi tonggak penting terjadinya revolusi industri. Tidak main-main, sebutannya adalah revolusi. Membalik semua tatacara dan perilaku industri 180 derajat.

Sejak itulah, industri berperilaku sigap, efisien dan tentunya meng-hasilkan produk dan jasa dengan ban-yak dalam tempo secepat-cepatnya. Industri melesat dalam kecepatan yang terus bertambah setiap tahun-nya. Bahkan kegembiraan industri di Inggris ini diikuti seluruh dunia.

Segala hal yang lamban, lama, dan tampak tak menghasilkan apa-apa terutama dalam hal kekayaan jadi tak laku. Bahkan, kekayaan dan kemak-muran jadi tujuan utama. Makin menambah kaya dan makmur pelaku industri makin didorong. Padahal, kemakmuran dan kekayaan itu didapat dari mengeruk apa yang ada di bumi.

Makin cepat dan efisien kerja industri, makin cepat dan massif bumi terksploitasi. Dengan kasat mata, terlihat jelas, bumi mengalami eksploitasi besar-besaran. Bumi makin tak hijau karena banyak pohon ditebang. Laut makin tak biru karena limbah industri mengalir tanpa henti setiap harinya. Langit juga tak begitu terang karena asap menyembur ter-us-terusan.

Manusia menabur sampah sejak dua abad lalu. Kini, panen penyim-pangan di depan mata. Mulai dari penyimpangan iklim hingga keane-han beragam penyakit yang sebel-umnya tidak pernah terjadi secara serentak dan meluas.

Lalu, kesadaran untuk mengubah perilaku mulai menguat. Untuk mencegah manusia di bumi hidup dalam kubangan sampah berbahaya dan mengancam jiwa. Responnya ada pada gerakan Kemakmuran Hijau (Green Prosperity). Negara yang terlebih dulu menyadari bahayanya menjarah bumi dengan menguta-makan hasil sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya mulai bergerak. Salah satunya Amerika. Kali ini, lewat salah Program Com-pact yang dikelola oleh Millenium Challenge Corporation Amarika Ser-ikat (MCC-AS).

Peluang kerjasama ini dimungk-inkan karena Pemerintah Indonesia dan MCC memiliki misi yang sama mengenai pengurangan kemiskinan.Misi MCC secara jelas dinyatakan dengan menyebutkan bahwa MCC mengedepankan “Poverty Alleviation Through Economic Growth” (Pen-anggulangan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berkelanju-tan).

Bentuk konkrit program salah

satunya, Kemakmuran Hijau. MCC memberikan hibah dana pada negara yang berpotensi untuk menjaga kele-starian bumi secara luas. Indonesia salah satunya yang mendapat hibah dana tersebut. Tujuannya jelas, yaitu mendorong pola hidup yang meng-utamakan kelestarian alam tanpa berubah menjadi primitif dan hidup di jauh dari modern.

Salah satu kunci pentingnya yaitu produksi listrik. Untuk itu, dalam Concept Paper yang disampaikan Indonesia kepada MCC-US mengu-sulkan kegiatan pengelolaan lingkun-gan dan sumber daya alam yang diharapkan dapat meningkatkan kes-ejahteraan masyarakat miskin, yaitu 1. Natural Resources Management; 2. Renewable Energy Management; 3. Capital and Human Resources Man-agement.

Tujuannya khususnya mengem-bangkan pengelolaan pembangkit listrik tenaga terbarukan berbasis komunitas untuk mendukung kegiatan social ekonomi masyarakat miskin, melalui pengembangan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro); kemudian pengem-bangan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lestari untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin; dan peningkat-kan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

Rangkaian program mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengutamakan daerah-daerah yang berpotensi besar untuk pengemban-gan program Kemakmuran Hijau. Tetap makmur dan bumi lestari sam-pai ribuan generasi. n

Tujuan khususnya untuk mengembangkan pengelolaan pembangkit listrik tenaga terbarukan berbasis komunitas untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin.


23April, 2013

Green Prosperity

S erangkaian pemetaaan dan tel-aah mendalam dilakukan untuk menentukan lokasi yang pas ses-uai untuk segera melaksanakan

proyek yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. Pemerintah memastikan empat kabupaten mener-ima penyaluran hibah dari pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Millennium Challenge Compact (MCC). Kabupaten tersebut merupakan model percontohan untuk jenis-jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan Compact, sebelum program bergerak ke kabu-paten dan provinsi lainnya.

Wakil Menteri PPN/Waka Bappenas Lukita Dr. Dinarsyah Tuwo menyebut-

Jambi dan Sulawesi Barat dipilih sebagai lokasi penerapan Proyek Kemakmuran Hijau. Keduanya memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai macam sumber energi terbarukan sebagai faktor pemicu bangkitan ekonomi wilayah dengan tetap menjaga fungsi-fungsi ekositem secara berkelanjutan.

Bendera Start Diangkat di Sulbar

© M

oekti Ariebowo-BAPPENAS

Penandatanganan Nota Kesepahaman MCA-I dengan Provinsi Sulawesi Barat.

24 April, 2013

kan bahwa kabupaten tersebut ada-lah Muaro Jambi dan Merangin di Provinsi Jambi. Kemudian Mamuju dan Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. “Ini kita masukkan dalam Green Prosperity Project (GPP), untuk tahap awal kita tetapkan suatu model, pilot project, kami pilih Jambi dan Sulbar,” ucap Lukita dalam penandatanganan MoU antara MCC dengan Pemerintah Daerah di Gedung Bappenas pada November 2012. Proyek Kemak-muran Hijau ini merupakan proyek utama. Hampir separuh dana hibah sebesar US$ 332,5 juta dialokasikan untuk proyek Kemakmuran Hijau.

Kepala daerah juga mengikat komitmennya untuk turut melan-carkan Proyek Kemakmuran Hijau. Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus dan Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh ditambah Bupati Muoro Jambi, Burnanuddin Mahir, Bupati Merangin, Drs. H. Nalim SH, MM, Bupati Mamuju, H. Suhardi Duka, serta Bupati Mamasa, Ramlan Badawi menandatangani

nota kesepahaman tersebut. Setiap pihak menyatakan keseriusannya.

Provinsi yang ditunjuk tersebut akan mengembangkan beragam cara supaya laju pertumbuhan ekonomi yang terus digenjot tidak bertumpu pada listrik yang dihasil-kan dari energi tak terbarukan. Proyek Kemakmuran Hijau ada dua tema yaitu, Energi Terbarukan, yang mencakup pembangkit listrik skala kecil (kurang dari 10 mega-watt) yang bersumber dari tenaga air, limbah pertanian-perkebunan, biogas dan tenaga surya. Lalu, yang kedua adalah penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang mencakup per-tanian, kehutanan, perikanan dan pengelolaan daerah aliran sungai.

Rencana panjang pengemban-gan komoditas unggulan kakao oleh Pemprov Sulbar sejalan dengan prinsip Green Prosperity. Pemerintah daerah secara serius mempertimbangkan peningkatan produktivitas perkebunan dengan tetap mengindahkan kaidah penge-

lolaan lahan secara berkelanjutan. Proyek ini akan mendorong supaya masyarakat di pelosok Sulawesi Barat untuk memproduksi listrik sendiri dengan energi terbarukan. Dengan demikian, beragam kebu-tuhan listrik seperti misalnya dalam pengembangan industri pengola-han kakao tidak harus menunggu koneksi dari PLN.

“Ini bertujuan untuk meningkat-kan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas energi ter-barukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki praktik-praktik pemanfaatan lahan, serta pengelolaan sumber daya alam,” ujar Recident Country Direc-tor MCC Di Indonesia, Troy Wray, di Gedung Bappenas, pada saat penan-datanganan dokumen tersebut.

Apa yang diawali di Sulawesi Barat dan Jambi ini sangat penting. Tak hanya untuk daerah tersebut saja, tetapi untuk Indonesia, dan seluruh dunia. Sekarang ini, dunia tahu bahwa perubahan pada perilaku industri harus dimulai seawal mun-gkin. Proyek di dua tempat ini akan jadi salah satu penanda penting sebagai inisiatif dalam mewujudkan kemakmuran hijau di Indonesia. n

Pemerintah daerah secara serius mempertimbangkan lahan diolah tanpa harus mengorbankan kesuburan dalam jangka panjang.



25April, 2013

Green Prosperity

P rovinsi Sulawesi Barat dan Jambi memang ditetap-kan sebagai pilot project proyek Kemakmuran Hijau.

Namun bukan berarti daerah lain ongkang-ongkang kaki menunggu giliran mendapatkan kucuran dana hibah untuk melakukan dan mener-apkan kebijakan yang menyelaras-kan antara kemajuan ekonomi dan pemeliharaan bumi.

Kemakmuran Hijau tak hanya terbatas pada proyek, melainkan sebuah gerakan untuk bersa-ma-sama merawat bumi yang sudah

menopang kehidupan. Melihat beragam perubahan yang terjadi, seperti isu paling santer menge-nai perubahan iklim, sekarang ini saatnya untuk mengembangkan gerakan yang ramah pada bumi. Fakta-faktanya, bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, batu bara) sudah mulai menipis. Padahal seka-rang ini, minyak bumi telah men-jadi sumber ketergantungan umat manusia. Hampir semua kehidupan manusia lekat dengan minyak bumi. Tahukah Anda, bahwa kaos tangan karet yang biasa dipakai oleh dokter

Dua abad sudah sebagian masyarakat belajar bahwa jadi makmur itu sama dengan mengambil sebanyak-banyaknya dari bumi. Gagasan inilah yang mendesak diubah.

Gerakan Kemakmuran Hijau

26 April, 2013

saat memeriksa juga bersumber dari minyak bumi?

Nah, contoh paling dekat jelas listrik. Listrik jadi salah satu faktor pendorong yang signifikan dalam peningkatan ekonomi. Ada listrik, sudah pasti kegiatan ekonomi ikut tumbuh. Kemakmuran Hijau mer-upakan proyek yang salah satunya mendorong penggunaan energi terbarukan untuk membangkitkan energi listrik. Energi terbarukan jadi kata kuncinya. Mengapa energi terbarukan? Seperti suku katanya, energi yang bersumber dari sumber daya terbarukan. Minyak bumi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sumber energi terbarukan karena prosesnya sendiri memerlukan waktu jutaan tahun dan berbagai proses geologis yang mengikutinya. Sementara kebutuhan energi sendiri menjadi kebutuhan primer yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Proyek kemakmuran hijau akan mendorong penggunaan energi ter-barukan dalam menghasilkan listrik yang terintegrasi dengan penge-lolaan sumber daya alam secara. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini lebih dari 6%, pengembangan sumber energi terbarukan akan menjadi modal penting dalam pengembangan

kegiatan ekonomi untuk pening-katan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, penggunaan sumber energi terbarukan adalah warisan yang paling bernilai untuk generasi selanjutnya dengan menjaga alam tetap lestari.

Setiap perencanaan selalu mem-pertimbangkan penyelarasan antara keberlanjutan dan kegiatan pem-bangunan yang berjalan. Langkah penting yang bisa perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyusun dan mematuhi rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah berdasarkan prinsip tersebut. Dalam konteks pengembangan renewable energy sumber listrik berbasis air misalnya, pertimbangan dan mitigasi dalam menjaga kualitas daerah aliran sungai menjadi entry point dalam implemetasinya.

Hal-hal kecil disekitar kita seperti menanam pohon, mengolah sampah dan menghemat pengunaan energi merupakan perilaku nyata yang sejalan dengan tindakan merawat bumi. Kalau masyarakat siap, pemerintah sudah merintis, hibah yang datang bisa menjadi daya ungkit luar biasa untuk kemajuan dan kemakmuran daerah tersebut.

n

TUJUAN utamanya penyediaan fasilitas pendanaan untuk berb-agai kegiatan yang mendukung pembangunan berkarbon rendah, dengan mengembangkan energi terbarukan yang terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai penggerak utama.

Contoh-contoh dari kegiatan yang dapat difasilitasi dari mekanisme pembiayaan tersebut adalah kegiatan Renewable Energy Devel-

opment. Konkritnya mendorong pembuatan pembangkit listrik mini/mikrohidro bersumber. Sasarannya kapasitas mikrohidro (100 kw – 1 MW) dan minihidro (1 – 10 MW). Biomassa, pembangkit listrik yang bersumber dari sisa pembuangan limbah pertanian dan peternakan. PLTS atau pengembangan listrik tenaga matahari, terutama di daerah yang jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN, terisolasi secara geografis, dan daerah yang tidak memiliki sumber energi potensial lainnya, baik skala rumah tangga maupun komunal. n

Ragam Kegiatan Program Green Prosperity

Unit Pembangkit Mikro Hidro.

© W

awan Heryaw

an-BAPPENAS

© Arief Setyadi-BAPPENAS

27April, 2013

Procurement Modernization

Langkah Penghematan Pengeluaran Negara

28 April, 2013

H asil penelitian yang diung-kapkan Komisi Pember-antasan Korupsi (KPK) sungguh mencengangkan.

Betapa tidak, sebesar 40 persen dari nilai pengadaan yang dilakukan pemerintah diduga hilang karena penipuan dan penyalahgunaan.

Sebagai gambaran, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Neg-ara (APBN) tahun 2002 untuk pen-gadaan barang dan jasa mencapai

Rp 159 triliun. Jika merujuk hasil penelitian KPK tersebut, berarti ada Rp 63,5 triliun yang hilang!

Sebagai pandangan lain, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 3,66 persen pada 2002 dibandingkan tahun 2001, di mana sektor konsumsi pemerintah menyumbang 12,79 persen dari laju pertumbuhan ekonomi 2002. Den-gan demikian, jika saja APBN tidak hilang sebesar 40 persen, maka

angka sumbangan sektor konsumsi pemerintah akan naik cukup sig-nifikan, yaitu mencapai 17,5 persen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Millennium Challenge Account-In-donesia (MCA-I), melalui Pro-curement Modernization Project, berupaya melakukan percepatan, peningkatan, dan penguatan Lem-baga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

sebagai lembaga pengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa pemer-intah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai: meningkatkan dan mem-perkuat sistem pengadaan berbasis elektronik yang ada, pengembangan dan penguatan kapasitas kelem-bagaan, dan mengembangkan pera-turan tentang pengadaan.

Proyek tersebut melakukan kegia-tan program mulai dari Penguatan Unit Layanan Pengadaan, Pen-ingkatan Sumber Daya Manusia, Procurement Management Infor-mation System, Sustainable Public Procurement, sampai dengan Public Private Partnership.

Seluruh upaya ini tentulah tidak mudah. Tetapi, ada harapan bahwa upaya modernisasi pengadaan secara nasional diharapkan akan mampu membuka peluang bagi publik dan sektor swasta untuk lebih berkembang. n

Penyalahgunaan APBN yang dinilai masih terlalu besar diperlukan penanganan yang lebih intensif.

ADAPUN TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI: MENINGKATKAN DAN MEMPERKUAT SISTEM PENGADAAN BERBASIS ELEK-TRONIK YANG ADA, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEM-BAGAAN, DAN MENGEMBANGKAN PERA-TURAN TENTANG PENGADAAN.

© Dok. BAPPENAS

© Dok. BAPPENAS

Direktur Penganggaran Pengadaan APBN LKPP,

Sarah Sadiqa.

29April, 2013


S alah satu bukti keseriusan pemerintah guna memper-barui praktek pengadaan adalah Pembentukan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Peran penting LKPP, terutama dalam pelaksanaan belanja negara, diharapkan dapat berlaku sep-erti kehadiran lembaga-lembaga serupa di berbagai negara sep-erti Office of Federal Procurement

Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Pro-curement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Pub-lic Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Sejak dibentuk pada 2007, LKPP telah memberikan kontribusi positif terhadap mekanisme pengadaan di Indonesia. Dalam hal regulasi,

Program yang fokus pada technical assistance kepada pihak kementerian, lembaga, dinas, dan instansi yang terpilih.

Fokus Awal di Unit Layanan Pengadaan

30 April, 2013

LKPP ikut serta dalam upayanya merumuskan dan mendorong disahkannya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Peng-adaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres 54 tahun 2010 tersebut telah memuat kerangka peraturan berdasarkan prinsip-prinsip trans-paransi, integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Dalam Perpres 54 tahun 2010 tersebut juga mengamanatkan terbentuknya Unit Layanan Peng-adaan (ULP) di setiap lembaga

pemerintahan paling lambat tahun 2014. Ini tentu memerlukan sebuah upaya yang integratif, sistemik, dan multifase dimana komponen-kom-ponen pembentuk kesatuan fungsi-onal dalam modernisasi pengadaan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga integrasi komponen yang dibangun pada akhirnya menjadi komponen utuh mendukung mod-ernisasi pengadaan secara nasional.

Sejalan dengan itu, program Procurement Modernization yang digulirkan Millenium Challenge

Account-Indonesia (MCA-I) akan menggandeng LKPP dan fokus pada technical assistance kepada pihak kementerian, lembaga, dinas, dan instansi yang terpilih.

Titik strategis pemulaian program Procurement Modernization adalah pemilihan ULP di level kemente-rian, lembaga, dinas, dan instansi agar menjadi profesional, efektif, dan efisien dalam bekerja dan akuntabel seluruh prosesnya. Oleh karena itu, untuk dapat sampai pada tahap pemilihan ULP yang akan dilibatkan dalam program diperlu-kan survei dan penilaian terhadap kandidat-kandidat ULP.

Lebih lanjut, Procurement Mod-ernization akan dilaksanakan dalam dua fase yang berlangsung selama 5 tahun. Pada fase pertama, Procure-ment Modernization akan berjalan selama 3 tahun pertama semenjak tahun ke -1 dari program berjalan dengan target 30 ULP.

Sampai dengan akhir 2012, seba-nyak 18 ULP telah dikunjungi dan dilakukan assesment untuk menen-tukan apakah ULP tersebut layak dan ingin menjadi ULP percontohan (ULP pilot). Komitmen dari pemim-pin daerah sangat menentukan untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan ULP pilot. Kunjungan akan terus dilanjutkan pada 2013 ini sampai menemukan 30 ULP pilot yang akan menerima kegiatan modernisasi pengadaan selama tiga tahun. Dengan demi-kian, pada awal 2013 sudah dapat ditentukan ULP-ULP sebagai lokasi implementasi proyek.

Untuk mengadopsi Lesson Lear-ned dan Best Practice dari pener-apan konsep Penguatan ULP yang digagas oleh LKPP dalam Kompo-nen Modernisasi Pengadaan, maka dilakukan secara bertahap (mem-buat roadmap) dari mulai pemben-tukan/pemilihan ULP yang akan dijadikan pilot/percontohan sampai dengan mentoring, pelatihan, dan penguatan kelembagaan dari ULP itu sendiri. n

Sampai dengan akhir 2012, sebanyak 18 ULP telah dikunjungi dan dilakukan assesment untuk menentukan apakah ULP tersebut layak dan ingin menjadi ULP percontohan.

Kantor Sekertariat ULP Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 31April, 2013


P engadaan barang dan jasa pemerintah dinilai masih belum cukup komprehensif. Alasannya, karena belum

memperhitungkan bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrikan, industri, dan pebisnis lainnya terhadap masa depan rakyat dan bangsa Indonesia.

Hal inilah yang mendasari lahirnya program Sustainable Public Procure-ment (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berkelanjutan) dalam

Sustainable Public Procurement dan Public Private Partnership menjadi program terobosan dalam proyek Procurement Modernization.

Pengadaan yang Peduli Lingkungan

32 April, 2013

proyek Procurement Modernization yang dijalankan Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I).

Dengan konsep ini, diharapkan proses-proses bisnis di dalam sistem pengadaan harus dibarengi dengan upaya tanggungjawab sosial dan pelestarian lingkungan para pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

Dalam mempersiapkan pelak-sanaan program ini, MCA-I telah menggelar Workshop Sustainable Public Procurement yang dihadiri

oleh unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerhati lingkungan pada Novem-ber 2012 lalu.

Selain itu, MCA-I bersama dalam implementing entity termasuk LKPP sudah menyelesaikan pembentukan struktur organisasi dan manajemen proyek dalam bentuk sosialiasi dan kegiatan koordinatif lainnya. Hasil-nya, Draft Implementation Plan yang terdiri dari: Work Plan selama 5 tahun, Procurement Plan Selama 5 tahun program, dan Financial Plan selama 5 tahun program untuk sub komponen program modernisasi pengadaan.

Selain itu, proyek Procurement Modernization juga memiliki pro-gram Public Private Partnership atau yang dikenal dengan isilah Ker-jasama Pemerintah Swasta. Sejat-inya, pada awal 1990-an, Indonesia mulai memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk berpar-tisipasi dalam pengembangan sektor infrastruktur. Bahkan, pedoman manual operasional di setiap sektor sebagai aturan dan prosedur pelak-sanaan sesuai dengan Perpres No. 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 13/2010 dan Perpres No. 56 Tahun 2011 dan kerangka peraturan KPS lainnya yang terkait.

Namun, rendahnya kapasitas birokrasi untuk melaksanakan proyek-proyek Public Private Part-nership dinilai masih menjadi mas-alah dan tantangan besar. Hal ini disinyalir berkaitan dengan peruba-han pola pikir bahwa peran pemer-intah telah berubah dari penyedia langsung infrastruktur dan layanan menjadi peran fasilitator dan mana-jer dalam satu waktu.

Sejauh ini, MCA-I telah melaku-kan konsultasi, interview, dan focus group discussion (FGD) kepada

stakeholders yang terkait dengan Public Private Partnership guna penyusunan perumusan guidelines, standard bidding documents, dan toolkits.

Nantinya, pada tahap implemen-tasi guidelines, standard bidding documents, dan toolkits pada pilot project, para konsultan akan men-dampingi di lapangan guna menga-tur dan melaksanakan pengadaan badan usaha yang kompetitif dan melaksanakan evaluasi yang sesuai dengan guideline.

Baik Sustainable Public Procure-ment dan Public Private Partnership merupakan program yang dikem-bangkan proyek Procurement Mod-ernization, selain Penguatan Unit Layanan Pengadaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Pro-curement Management Information System.

Program-program ini kiranya dapat berjalan dengan baik jika dila-koni sebagai tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. n

NAMUN, RENDAHNYA KAPASITAS BIROKRASI UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK-PROYEK PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DINILAI MASIH MENJADI MASALAH DAN TANTANGAN BESAR.

© M

oekti Ariebowo-BAPPENAS-kiri

33April, 2013

Padahal, kekurangan gizi kronis berpotensi menyebabkan perkem-bangan dan pertumbuhan yang tidak optimal pada anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis, mempunyai tinggi badan dibawah standar untuk usianya (stunting).

Hal yang lebih buruk adalah bahwa kerusakan akibat stunting tidak dapat diubah. Stunting hanya dapat dice-gah, tetapi tidak dapat disembuhkan. Tanpa tindakan segera, efek stunting dapat memperparah kualitas gene-rasi masa depan dan memperburuk kemiskinan, serta menghambat pem-bangunan ekonomi.

Stunting terjadi tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi disebab-kan oleh banyak hal, seperti kurang-nya asupan gizi mikro, pola asuh yang buruk, kurangnya pelayanan kesehatan, dan sanitasi serta peri-laku hidup masyarakat yang tidak sehat. Disamping itu, kemiskinan yang dihadapi oleh masyaraka men-jadi akar dari penyebab stunting.

Khusus terkait sanitasi, sebagian besar masyarakat memiliki akses

rendah terhadap pelayanan sanitasi dasar. Di negara seperti Indonesia, mendapatkan akses air bersih dan akses terhadap jamban masih sulit bagi sebagian orang, khususnya perempuan dan anak-anak, sehingga menyebabkan pola hidup tidak ber-sih dan tidak sehat, seperti membu-ang air besar di sembarang tempat.

Selain itu, menurut Riset Keseha-tan Dasar Indonesia 2007, sebanyak 16,7 persen anak-anak Indonesia usia 0-4 menderita diare, dan morbiditas kematian ibu mencapai 2,28 per 1.000 kelahiran. Kondisi seperti ini, selain dapat mengakibatkan korban meninggal, juga dapat menyebabkan hilangnya gizi dan energi yang dimi-liki bayi. Selama masa kehilangan gizi dan energi dapat mengakibatkan pertumbuhan yang tidak baik dan mengakibatkan stunting.

Dengan demikian, mengatasi masalah stunting sebagai salah satu parameter penting dalam meningkatkan derajat kesehatan harus dilakukan melalui dua sisi. Pertama, pemberdayaan masyara-kat, khususnya terkait peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta

perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, peningkatan peran dan kual-itas seluruh unit layanan kesehatan (seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, PKK, dsb) dalam mendukung dan mengatasi stunting.

Oleh karena itu, Millennium Chal-lenge Account-Indonesia (MCA-I) akan melaksanakan Communi-ty-Based Health And Nutrition To Reduce Stunting Project. Proyek ini menggabungkan pendekatan pem-berdayaan masyakat dan perbaikan pelayanan kesehatan agar pencapain tujuan proyek dapat dicapai secara optimal. Fokus utamanya adalah bagaimana mengatasi stunting pada 1000 hari kehidupan manusia, yaitu 9 bulan dalam kandungan dan 2 tahun setelah dilahirkan.

Pendekatan pemberdayaan akan dilakukan melalui pendekatan yang selama ini dilakukan PNPM Generasi, yaitu penyediaan block grant, perencanaan partisipatif dan pendampingan. Sementara itu, pen-ingkatan kualitas layanan kesehatan akan dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, penyediaan gizi micro bagi anak usia 6 - 24 bulan dan ibu hamil, penyediaan alat ukur panjang badan, penyediaan insentif bagi tenaga kes-ehatan, pelibatan pihak swasta dan melakukan perbaikan sanitasi dan perilaku hidup sehat.

MCA I juga memandang bahwa perubahan perilaku adalah kunci dari upaya untuk mengatasi stunting. Oleh karena itu, proyek akan mel-akukan kegiatan kampanye, dengan tujuan utama melakukan perubahan perilaku masyarakat, tenaga kese-hatan dan para pengambil kebijakan supaya lebih sadar akan pentingnya upaya untuk mengatasi stunting.

Persiapan proyek yang dimulai sejak 2011 ini melibatkan Sekretariat MCA-I dan Kelompok Kerja Kese-hatan yang terdiri dari Bappenas, Kemenkes dan Kemendagri, Kemen-terian Keuangan, PNPM Support Facility (PSF), Bank Dunia, dan UNICEF. n

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin masih 12,49 persen atau sebesar 30,02 juta penduduk. Sebanyak 30-40 persen dari orang yang ditemukan menderita kekurangan gizi kronis berasal dari keluarga miskin.

© Dok. BAPPENAS

35April, 2013

Health & Nutrition

Tujuan konkrit program ini yaitu mengurangi potensi terjadinya anak pendek (stunting) di mas-yarakat. Manusia yang sehat jiwa

dan raga jadi modal awal yang penting dan berdaya ungkit besar bagi kema-juan. Baik peningkatan kemakmuran diri pribadi maupun masyarakat dan negara. Anak pendek salah satu ben-tuk terabaikannya kecukupan gizi dan fasilitas mendasar bagi ibu hamil dan anak-anak balita.

Program Compact mendorong mas-yarakat luas untuk menyadari penting-nya asupan gizi bagi anak-anak. Salah satu bentuknya yang sudah dilakukan

Mulai dari MalangTujuan konkrit program ini yaitu mengurangi potensi terjadinya anak pendek (stunting) di masyarakat.

Anggota MWA, Zumrotin K. Susilo dalam Kegiatan Posyandu di Lombok Barat.

© Lila M

eulila-BAPPENAS

36 April, 2013

di program ini yaitu pelatihan Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan di NTB jadi pilot pro-ject. Kegiatan ini hasil kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, UNICEF dan Bank Dunia melalui pembiayaan dari Anggaran 609 (g) Hibah MCC. Targetnya melatih Bidan Desa dan Kader Posyandu di NTB.

Untuk menjangkau sebanyak itu kegiatan diurai menjadi beragam kegiatan. Dari mulai pelatihan untuk Master of Trainer (MoT) di tingkat Nasional, Training of Trainer (ToT) tingkat Provinsi dan Kabupaten, Pelatihan Bidan Desa dan Pelatihan Kader Posyandu.

Training of Trainer (ToT) di provinsi NTB diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari tiga orang perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan masing-masing kabu-paten diwakili tiga perwakilan dari Dinas Kesehatan. Peserta pelatihan terdiri dari 5 orang laki-laki dan 28 orang perempuan.

Pada 28 September sampai 2 November 2012, peserta ToT tingkat provinsi magang pelatihan Kader Posyandu, diantaranya di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Di Lombok Tengah, pelatihan dilaku-kan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat. Sedangkan di Lombok Timur, di Kecamatan Suralaga.

Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari kader Posyandu setem-pat. Salah satunya Rihanah dari Desa Gemel menyatakan mendapat banyak pengetahuan tambahan yang berguna terkait kesehatan dan

gizi bagi anak dan ibu hamil. Satu yang juga menarik saat

menggelar kegiatan di NTB, yaitu keterlibatan peserta laki-laki. Dari tujuh fasilitator pelatihan, dua diantaranya laki-laki. Semen-tara itu dari 48 Kader Posyandu peserta pelatihan, tiga orang dian-taranya adalah laki-laki. Samsul, peserta pelatihan dari Desa Gemel menyebutkan bahwa laki-laki juga harus mengetahui tentang

kesehatan ibu hamil dan anak. Menurutnya, pelatihan ini telah memberikan pengetahuan tentang hal tersebut bagi dirinya.

Pilot Project ini terus dilakukan hingga Bulan Desember 2012. Setelah pilot project di NTB selesai, kegiatan sejenis direncanakan akan dilakukan di 5 Provinsi lainnya, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sumatera Selatan. n

SATU YANG JUGA MENARIK SAAT MENGGELAR KEGIATAN DI NTB, YAITU KETERLIBATAN PESERTA LAKI-LAKI. DARI TUJUH FASILITATOR PELATIHAN, DUA DIANTARANYA LAKI-LAKI.

Kegiatan Penyu-luhan di salah satu

Posyandu.

Diskusi dengan Fasilitator Keca-matan Program

PNPM Generasi di Kabupaten Lombok

Tengah.

© Vero Ardianto

37April, 2013

Health & Nutrition

M illennium Challenge A c c o u n t - I n d o n e s i a (MCA-I) menemukan fakta bahwa 1 dari 3

anak di Indonesia saat ini mender-ita stunting. Oleh karena itu, salah satu proyek yang akan dilaksana-kan bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia, yaitu

Community-based Health and Nutrition Project atau Proyek Kes-ehatan dan Gizi Berbasis Masyar-akat..

Proyek ini akan dilaksanakan mel-alui Program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) yang selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu, Proyek ini kemudian disebut sebagai

Lokasi Proyek Tersebar di 11 Provinsi

PNPM Generasi Plus.Pada awalnya, Proyek ini diren-

canakan akan dilaksanakan di 6 Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Namun demikian, melalui serangkaian diskusi dengan Bappenas, Kemendagri dan pihak PSF, dimungkinkan penambahan 5 Provinsi lagi, yaitu Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Tengah, Kalim-antan Barat, dan Sumatera Selatan. Proyek ini ditargetkan dilaksanakan di 6000 desa yang tersebar di 500 kecamatan.

Untuk menentukan lokasi proyek, kriteria yang digunakan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan berdasarkan data PODES dan angka prevalensi stunt-ing berdasarkan data RISKESDAS.

Pada tahun 2012 MCA-I mel-alui kerjasama dengan Bappenas, Kemenkes, Kemendagri, Bank Dunia dan PSF telah berhasil merampungkan kegiatan persiapan yang meliputi: Pemenuhan Persya-ratan Entry Into Force, Penyusunan Desain Proyek , Pemilihan Lokasi, dan Penyusunan Draft Administra-tionr Agreement.

Penyusunan desain proyek meli-puti seluruh komponen kegiatan yang akan dilakukan yaitu: demand side activities, pelatihan, penye-diaan multiple micronutritien, penyediaan alat ukur tinggi badan, insentif bagi services provider, private sector responses, sanitation dan hygiene, serta kegiatan kampa-nye.

Khusu terkait dengan sanitasi, proyek ini menyadari bahwa per-ilaku hidup masyarakat yang tidak bersih dan sehat menjadi penye-bab dari terjadinya stunting. Oleh karena itu, proyek akan mendorong dilakukan upaya pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pendekatan yang dilakukan dalam STBM selama ini dinilai sangat efektif untuk untuk memperbaiki pola hidup masyarakat dan kondisi lingkungan yang ada. n

Kegiatan Posyandu di Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat.

38 April, 2013

Event

M illennium Challenge A c c o u n t - I n d o n e s i a (MCA-I) bersama Badan Perencanaan Pemban-

gunan Nasional (Bappenas) menye-lenggarakan Workshop Kesiapan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah pada 19 Februari 2013 lalu di Hotel Lumire, Jakarta.

Workshop yang dipimpin Hari Kristijo, Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola dana hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) itu telah menghasilkan kesiapan daerah dalam menyediakan fasilitas pembe-

basan pajak daerah.Provinsi Sulawesi Barat dan

Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Gubernur. Sementara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa telah menerbitkan Pera-turan Bupati tentang pembebasan pajak untuk kegiatan yang dibiayai dari dana hibah MCC di wilayah masing-masing.

Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin dalam tahap pembahasan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebelum dapat menetapkan Peraturan Bupati terkait dengan

pembebasan pajak daerah. Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD Kabupaten Merangin yang hadir dalam workshop menyatakan komitmen untuk terus mendukung proses tersebut. n

S etelah melalui proses seleksi yang cukup panjang untuk pelaksanaan pemilihan, Maje-lis Wali Amanat Millennium

Challenge Account-Indonesia (MCA-I) akhirnya menetapkan J.W Saputro

sebagai Direktur Eksekutif MCA-I pada rapat Majelis Wali Amanat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desem-ber 2012.

Masa kerja Direktur Eksekutif efektif mulai berlaku sejak penan-

datanganan Professional Services Agreement (PSA) antara J.W Saputro dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasio-nal (Bappenas) selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-I, Lukita D. Tuwo, berlangsung di Ruang Wakil Menteri Bappenas, Jakarta pada 23 Februari 2013 lalu.

Saputro akan memimpin MCA-I untuk melaksanakan program Compact dan memastikan dicapainya tujuan program sesuai dengan indi-kator kinerja yang tercantum dalam lampiran III dokumen Millennium Challenge Compact yang telah dire-visi. Dalam pelaksanaannya, Direk-tur Eksekutif akan dibantu oleh para direktur program dan staff serta kon-sultan-konsultan pelaksana program.

Proses perekrutan Direktur Ekse-kutif MCA-I telah dimulai sejak 18 September 2012. Tercatat sebanyak 750 orang telah mendaftarkan diri untuk posisi tersebut yang berasal dari dalam dan luar negeri. n

Pemilihan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia

Workshop Kesiapan Pemberian Fasilitas Pembebasan Pajak Daerah

© Dok. BAPPENAS

© Dok. BAPPENAS

39April, 2013

majalah compact edisi 1

Documents