majalah sewaka dharma edisi no 3 tahun 2013

40

Bal

ipro

mo

Art

& D

isig

n

EDISI - No.3 Tahun 2013

SEWAKA DHARMAMedia Informasi Pelayanan Publik

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR“GRAHA SEWAKA DHARMA”

Kawasan Lumintang segera ditataKawasan Lumintang segera ditata

Balip

romo

Art

& Di

sign

Majalah Swaka Dharma.indd Spread 1 of 20 - Pages(40, 1)Majalah Swaka Dharma.indd Spread 1 of 20 - Pages(40, 1) 2/15/2014 2:14:26 AM2/15/2014 2:14:26 AM

2

EDISI - No.5 Tahun 2013

SEWAKA DHARMAS DDDDDDDDDDDSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAMedia Informasi Pelayanan Publik

Penasehat : 1. Walikota Denpasar, 2. Wakil Walikota Denpasar. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, 2. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Pemimpin Redaksi : Rahoela, Redaktur : I Wayan Denda, S.Sos, Wakil Redaktur : Dewa Gde Rai, S.Sos, Msi, Redaktur Pelaksana : 1. I Wayan Budha, Sip, 2. Anak Agung Ngurah Mahendra, SS, Editor : 1. KS Wendra, 2. I Putu Oka Santosa, Fotografer : Gusti

Ketut Sudiatmika, Layout : 1. I Wayan Purbawa, S.Sn, 2. A.A. Made Yudisthira, S.Sn, Penulis/kontributor : 1. Unsur kelompok ahli pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, 2. Unsur satuan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, 3.Unsur wartawan, 4. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat, 5. Unsur Akdemisi, Desain Grafi s : Balipromo Art & Disign

DARI REDAKSI Sewaka dharma

WAKTU terus berputar, derap langkah terus melaju, Begitu juga pembangunan di Denpasar terus bergerak selaras dengan perjalanan sang waktu. Pembangunan Denpasar khususnya

dalam bidang infrastruktur dikemas sesuai dengan kebutuhan masyara-kat. Dalam era globalisasi sekarang ini, masyarakat perkotaan khusus-nya tentu sangat haus dengan layanan publik yang murah, praktis, dan cepat. Tidak berbelitt-belit dan membutuhkan waktu yang sangat singkat. Konsep itulah yang kini tengah dirancang dalam pembangunan Denpasar ke depan.

Kita bisa melihat dalam tulisan di majalah kali ini, bagaimana Bappeda Kota Denpasar merancang desain pembangunan Kota Denpasar ke depan.

Di tempat baru itu nantinya akan dibangun sebuah kota yang lengkap dengan taman rekreasi serta pelayanan perizinan yang terpadu. Konsep ini jelas dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat berurusan den-gan pemerintah kota.

Dalam rancangan yang telah disusun Bappeda Kota Denpasar tersebut memperlihatkan, sebuah rancangan kota masa depan. Kota masa depan tidak saja menjadi pusat pemerintahan, juga menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat kota, seperti tempat rekreasi dan lain-lainnya. Malahan dalam rancangan tersebut terlihat jelas, ruang-ruang yang disiapkan di sini hampir menyuluruh, dari kegiatan olah raga, sampai tempat rekreasi bagi anak-anak.

Malahan sebuah kolam besar akan dibuat di sini, agar menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak dan orang dewasa melepaskan penatnya. Semua tempat aktivitas tersebut dirancang berdasarkan konsep pemban-gunan yang ramah lingkungan.

Kemudian Pemkot Denpasar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara berkesinambungan melaksanakan pem-binaan kepada pengelola pasar dan pedagang untuk memberikan arahan dalam pengelolaan dan penataan pasar tradisional, sehingga memiliki kesamaan cara pandang dalam menciptakan pasar ramah dan segar. Tidak saja pembinaan kepada pengelola, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemkot Denpasar juga telah melakukan pembinaan kepada pedagang pasar, serta mencari pedagang pasar teladan. Hal ini untuk lebih memotivasi para pedagang lain sehingga mampu menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung saat berbelanja di pasar tradisional. Di samping itu pasar tradisional dalam pengelolaannya masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap para pedagang, salah satunya zonasi bagi pedagang yakni pengelompokan pedagang sesuai dengan jenis komoditi dagangannya.

Konsep membuat sebuah pasar tradisional ini juga dimaksudkan agar pasar rakyat ini bisa juga menjadi sebuah objek wisata. Tidak hanya itu dengan menata pasar tradisional ini diharapkan masyarakat Denpasar mulai menyadari pentingnya kebersihan. Juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Di sisi lain, pasar tradisional ini diharapkan mampu bersaing dengan pasar-pasar moderen, seperti swalayan dan mini market yang belakangan ini mulai menyerbu desa.

Semoga tulisan yang ada dalam majalah ini bisa memberikan penge-tahuan Anda tentang bagaimana Pemerintah Kota Denpasar membangun infrastruktur

Membangun Kota Membangun Kota Berwawasan BudayaBerwawasan Budaya

Kantor DPRD Kota Denpasar

Sewaka dharma FOKUS LENSA

39


TAMAN. Taman kota menghiasi perempatan dan pertigaan jalan. Kota Denpasar semakin cantik.

Sekot Denpasar Rai Iswara (kiri) saat melakukan kunjungan kerja.

FOKUS LENSA Sewaka dharma

38 3

Sewaka dharma DAFTAR ISI

DARI REDAKSI....................................................................................... 2

DAFTAR ISI............................................................................................ 3

SAJIAN UTAMA

Pembangunan Infrastruktur “Graha Sewaka Dharma”Sebagai Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik........................................................4

Tingkatkan Layanan Publik................................7

Layanan Publik Yang TransparanDambaan Masyarakat Kota..........................................................20

Mengemas Layanan Publik Bernuansa Budaya Bali........18Layanan Publik Tingkatkan Daya Saing Bangsa..................19

Pemerintah Kota Denpasar

Komit Bangun Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas...............15Komit Bangun Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas...............15

MEMBANGUN PENATAAN KOTA BERWAWASAN BUDAYA............12

Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan..............................22

Merancang Transportasi Perkotaan yang Aman dan Nyaman....31

Moderenisasi Pasar Rakyat, Memperkuat Daya Saing....28

Mewujudkan Denpasar Bersih

DKP Programkan Penambahan Sarana dan Prasarana Memadai.....25

Revitalisasi Pasar Desa, Pilar Pengembangan Ekonomi Kerakyatan....27

41,4 Milyar Untuk Membangun Infrastuktur Pendidikan...30

Perkembangan Jaringan di Kota Denpasar......32Perkembangan Jaringan di Kota Denpasar......32


4

DI penghujung akhir tahun 2013 ini seti-daknya ada beberapa catatan penting yang akan dihadapi masyarakat dan

Pemerintah Kota Denpasar ketika menapak kilauan surya tahun 2014, yaitu perhelatan politik nasional ditandai pemilihan calon legislatif dan kepemimpinan nasional.

Bersamaan dengan itu pula di tingkat

provinsi maupun kabupaten / kota se Bali berlangsung pemilihan anggota legislatif, termasuk utusan daerah. Kegiatan di atas akan banyak menyita waktu, menguras tenaga dan pikiran serta biaya yang banyak dengan hasil belum tentu sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Kabinet Indonesia Bersatu yang akan

berakhir pada tahun 2014 memil ik i pro-gram pent ing dalam upayanya mening-katkan kiner ja birokrat Indonesia yang di tetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2012 tentang grand design reformasi birokrasi. Pemerintah selanjutnya telah menetapkan sasaran jangka panjang reformasi birokrasi, yaitu

Transportasi publik “Sarbagita” merupakan hasil nyata upaya bersama untuk melayani peningkatan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur“Graha Sewaka Dharma” Sebagai Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SAJIAN UTAMA Sewaka dharma

Oleh : Putu Rumawan Salain

Sewaka dharma FOKUS LENSA

37

IGN Jaya Negara saat Kunker

Walikota Denpasar IB Rai Mantra saat Kunker di Denpasar Barat.

Kantor PU Kota Denpasar


FOKUS LENSA Sewaka dharma

36 5

t e r w u j u d n y a b i r o k r a s i p e m e r i n t a h a n yang profesional dan berintegritas t inggi serta menjadi pelayan masyarakat pada tahun 2025. Sedangkan sasaran jangka pendek yang akan diwujudkan pada 2014 antara la in :

Pada bulan Februari mendatang Kota Denpasar akan berusia 226 tahun; perin-gatan hari ulang tahun tersebut dan ber-bagai kegiatan yang telah di agendakan sepert i per ingatan masing-masing har i Tumpek, Pesona Pulau Serangan, Sanur Vallage Festival hingga Denpasar Festival dan hari besar kenegaraan dan keagamaan akan mengerucut dan memadat baik di pemerintahan, maupun di masyarakat. Dengan demikian tahun 2014 bagi Kota Denpasar, khususnya para birokrat akan menghadapi pekerjan besar yang mele-lahkan tanpa mengenyampingkan program pembangunannya serta pelayanan publik bagi masyarakat. Disamping itu perlu juga d i ingat bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menen-gah Daerah (RPJMD) Ko ta Denpasar tahun 2010–2015 akan berakhir setahun setelah perhelatan besar diatas. Art inya setelah 2014 menuju 2015 Pemerintah Kota Denpasar d isamping harus te tap menja lankan program-programnya juga seka l igus harus berbenah d i r i me la lu i eva luas i t e rhadap pe rs iapan RPJMD ber i ku tnya ; bukan hanya kepada ha-s i l , akan te tap i juga p roses dan yang t e r p e n t i n g a d a l a h a r a h . S u d a h k a h a r a h p e m b a n g u n a n a t a s d a s a r v i s i “ D e n p a s a r K r e a t i f B e r w a w a s a n B u -d a y a D a l a m K e s e i m b a n g a n M e n u j u Keharmon isan” mencapa i sasaran? D i t ahun 2015 i tu juga perhe la tan besar di t ingkat kota berupa pesta demokrasi untuk memil ih walikota beserta waki lnya akan ber langsung. Dapat dibayangkan betapa padatnya acara para b i rokra t , polit isi, pengusaha, dan masyarakat atas dasar kepent ingannya.

Salah satu dari lima misi untuk mewu-judkan visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2010–2015 adalah “Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat”, Ada pun jabaran dari misi tersebut disampaikan sebagai berikut :

Pemerintah Kota Denpasar secara siste-matis dan terstruktur melakukan pelbagai upaya untuk melaksanakan ke delapan jabaran tersebut diatas secara sendir i-sendiri maupun saling terkait. Misalkan dalam upaya menanggulangi kemiskinan t idak hanya membantu si miskin dalam bentuk bedah rumah saja, melainkan juga berupaya melalui peningkatan aksesbilitas dan pemerataan pendidikan, kesehatan, maupun tingkat kesejahteraannya. Pening-katan dalam pendidikan dipandang akan mampu sebagai lokomotif untuk meningkat-kan kualitas kesehatan dan kesejahteraan-nya, atau sebaliknya. Begitu pula sangat disadari bahwa dengan mengatur pos dan telekomunikasi banyak hal dapat dilaku-kan dengan mudah, cepat, akurat seperi misalnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem on line. Disamping itu perlu dicatat pelbagai prestasi kinerja yang telah dicapai maupun yang akan dicapai oleh pemerintah kota adalah, Kota Layak Anak, Kota Pusaka, Kota Sehat, dan lain sebagainya.

Dalam hal pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) sebagai dasar perekonomian Pemerintah Kota Denpasar senantiasa melakukan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Adapun infrastruk-tur yang masuk dalam RPJM 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air.2. Perumahan dan Permukiman, 3. Peningkatan dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana Sistem Perhubun-gan, seperti misalnnya : Prasarana Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Banyak hal yang telah diperbuat untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sistem perhubungan di kota Denpasar. Mengingat letak startegis dan beragam fungsi yang diembannya, menjadikan kota Denpasar kian padat sehingga kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga ikut meningkat dan itu akhirnya berdampak pula pada kebutuhan air bersih. Makin tingginya penggunaan air bawah tanah akan berdampak pada intrusi air laut yang semakin mendekati pusat Kota Denpasar (laporan studi terakhir sudah melampaui batas desa Sesetan).

Demikian pula semakin banyaknya alih fungsi lahan menjadikan kota kian rentan dengan bahaya banjir. Kebutuhan atau perolehan air bersih bagi seluruh ma-syarakat menjadi prasyarat dalam capaian MDGs 2015 mendatang.

Sistem perkotaan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tababan) menjadikan ke empat kota/kabupaten tersebut harus menampilkan struktur dan pola ruang yang utuh dan saling membutuhkan. Transpor-tasi publik “Sarbagita” merupakan hasil nyata upaya bersama untuk melayani peningkatan kualitas pelayanan transpor-tasi bagi masyarakat. Adanya pengumpan bagi penumpang Bus Sarbagita dipandang menyedot dana cukup besar jika tidak dibarengi dengan gerakan pro public transport. Harapannya semoga dimasa mendatang trasnportasi khusus bagi anak-anak sekolah dapat diwujudkan setelah melalui kajian sistem rayonisasi untuk sekolah-sekolah. Penguraian kemacetan diharapkan dapat dilakukan melalui pe-nyediaan kantong-kantong parkir, pelaran-gan parkir di badan jalan serta ketegasan dari penegakan dan pelaksaannaan tata ruang dan ketentuan Ijin Mendirikan Ban-gunan (IMB).

Pada hakekatnya pembangunan adalah menyediakan berbagai keinginan dan kebutuhan masyaraka t . Masyaraka t “manusia” adalah bukan objek semata dalam pembangunan. Di Kota Denpasar masyarakat adalah subjek dari pemban-gunan. Oleh karenanya pembangunan tidak statis, melainkan dinamis mengikuti dinamika kehidupan dan penghidupan “bu-daya” masyarakatnya. Atau dengan kata lain dapat juga dipandang bahwa Pemban-gunan tidak selalu berdimensi uang atau ekonomi, pembangunan bagi Kota Den-pasar adalah bagiamana masyarakatnya bahagia, berumur panjang, dan tentunya ada kandungan nilai etika-moral-estetika di dalamnya. Dengan demikian Denpasar Kota Kreatif ada dalam bingkai budaya unggul adalah kata kunci yang dipergu-nakan untuk membuka pintu masa depan.

Tuntutan masyarakat yang kreat i f adalah kemudahan, ketersediaan, kepas-tian, dan tentu kejujuran “transparansi”. Tuntutan sangat seiring dengan perkem-bangan IPTEK d imana leb ih meng-gantungkan d i r i kepada kemampuan teknologi ketimbang sentuhan rasa yang disajikan oleh setiap insan masyarakat kota. Keringnya humanisme dikarenakan IPTEK diharapkan tumbuh rasa “sense of belonging” atas dasar tat twam asi; sehingga ada dialog atau komunikasi diantara para pihak. Kekuatan menyama braya, gotong royong, ngeh, dan lain-nya jangan sampai hi lang, walaupun paper less akan menggantikan sistem administrasi hendaknya jangan sampai

1). Jumlah aparatur yang proporsional. 2). SDM aparatur yang professional. 3). Pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN. 4). Pelayanan publik yang prima. 5). Birokrasi yang capable dan accountable. 6). Peningkatan mobilitas aparatur antar

daerah dan antara pusat dan daerah. 7). Perbaikan sistem remunerasi PNS, dan

lain lainnya.

. Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pendidikan.

. Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas kesehatan.

. Meningkatkan perlindungan dan kesejahter-aan sosial.

. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak.

. Menanggulangi kemiskinan.

. Mengatur pos dan telekomunikasi.

. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga.

. Mencegah dan menanggulangi bencana.

Sewaka dharma SAJIAN UTAMA


6

menjadikan masyarakat Kota Denpasar koh ngomong!

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknolo-g i d isatu s is i menuntut peningkatan pelayanan yang berada pada bingkai cepat, akurat, dan benar dengan kon-sep efektif dan efisien. Dalam konsep efektif dan efisien dimaksudkan dengan pemanfaatan orang dan waktu yang ber-muara pada penghematan biaya, tenaga kerja, serta cepat dan tepat sasaran. Akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saja dalam peningkatan pelayanan publ ik t idaklah cukup j ika tidak dibarengi dengan perubahan mind set dar i para warga pengusungnya “birokrat”.

Reformasi Birokrasi dipandang meru-pakan suatu mekanisme yang sangat rel-evan untuk mensinerjikan antara berbagai kemajuan dan tuntutan jaman dengan para penyelenggara pemerintahan dipelbagai bidang layanan khususnya pelayanan publik. Kepuasan pelayanan publik men-jadi kata kunci terhadap keberhasilan reformasi birokrasi. Kota Denpasar seb-agai kota yang memiliki keanekaragaman fungsi menjembatani persoalan reformasi birokrasi dengan basis kearifan lokal yaitu Sewaka Dharma, yang artinya Melay-ani adalah Kewajiban.

Sewaka Dharma akan berhenti di

tataran motto sebagai wacana agung jika tidak didukung oleh perbahan sikap dan orientasi dari para birokrat dan sema-kin tidak bermakna jika tidak ada wujud fisik “monumen” yang memfasilitasi ke-butuhan pelayanan masyarakat. Wujud fisik berupa monumen pelayanan publik menjadi perlu dan penting bukan hanya sebagai penanda dan pertanda melain-kan juga sebagai fasilitas berkumpulnya

para kaum urban sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi.

Banyak pihak berpendapat bahwa re-formasi birokrasi tertinggal dibandingkan dengan reformasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Padahal reformasi birokrasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. I .B Rai Dharmawijaya Mantra selaku

Walikota Denpasar menyadari betapa beratnya tantangan Kota Denpasar jika berbagai persoalan yang sedang dan akan ter jadi t idak terprogram dalam target kinerja. Basis kinerja harus dapat menjadi alat ukur capaian suatu program dengan menyertakan kajian tentang pro-gram yang tidak berhasil dilaksanakan. Berbagai upaya peningkatan kual i tas SDM maupun koordinasi antar institusi selalu dilakukan agar terjadi kesatuan tafsir tentang job description masing-masing.

Guna merealisasikan program-program pembangunan, Pemerintah Kota Denpasar digerakkan oleh 11 Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, 10 Badan, 3 Asisten, 16 Dinas 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 Inspektorat dengan didukung oleh seluruh SDM aparatur d i l ingkungan Pemerintah Kota Denpasar terhitung pada 30 Juni 2013 berjumlah 7.596 orang (men-gacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Per-angkat Daerah). Jumlah tersebut melayani kepentingan atau keperluan penghidupan dan kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang berjumlah 788.589 jiwa pada tahun 2010 yang lalu.

Dengan demikian seolah-olah setiap pegawai me layan i sek i ta r 104 pen-duduk segala usia.


Banyak pihak berpendapat bahwa reformasi birokrasi

tertinggal dibandingkan dengan reformasi di

bidang ekonomi, politik, dan hukum.

PELAYANAN. Graha Sewaka Dharma untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam urusan perizinan.

3535


C. Target dan Realisasi Keuangan (Retribusi)Jika dilihat dari data retribusi dari tahun 2008 sampai dengan bulan Sep-

tember 2012, BPPTSP&PM menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifi kan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

dari data diatas menunjukkan bahwa realisasi keuangan melebihi dari target yang telah ditetapkan, berikut grafi k retribusi :

SMS GatewayBPPTSP&PM Kota Denpasar memberikan layanan informasi

kepada masyarakat melalui SMS untuk melihat status permo-honan ijin dengan mengirim sms ke 081246744000 dan juga melakukan pemberitahuan ijin telah terbit/ditolak melalui SIM.


3434


DALAM rangka penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar maka pada tanggal 27 desember 2012 ditetap-kanlah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya pe-

rubahan kelembagaan yang semula berbentuk dinas menjadi badan yakni Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang disingkat BPPTSP&PM . Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di Kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden.

Penyederhanaan pelayanan perijinan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2010 meliputi:

1. Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari; Ijin Usaha In-dustri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, IUBB, Ijin Depot Air Minum, Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Bearalkohol, Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

2. Bidang Pariwisata terdiri dari; Ijin Usaha Hotel Melati, Ijin Usaha Rumah Makan, Ijin Usaha Bar, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin Usaha Pondok Wisata, Ijin Usaha Jasa Boga

3. Bidang KesehatanIjin Penyelenggaraan Optikal, Surat Ijin Kerja Perawat, Ijin Balai Pen-

gobatan/Klinik, Surat Ijin Kerja Perawat Gigi, Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin, Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen, Surat Ijin Kerja Aiasten Apoteker (SIKAA), Ijin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan, Ijin Apotek, Ijin Pedagang Eceran Obat, Ijin SPA.

4. Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari :Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin Penggalian Jalan5. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari; Surat Iijin Tempat Usaha, Ijin

Gangguan/HO6.Bidang Tata Ruang dan Perumahan terdiri dari; Ijin Lokasi, Ijin

Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Persetujuan Prinsip Memban-gun, Ijin Prinsip Tower, Ijin Prinsip Pemondokan Ijin Pemondokan, Ijin Mendirikan Bangunan

Penyederhanaan pelayanan perijinan ditetapkan untuk perpanjangan perijinan dan diberikan kepada pemohon apabila fungsi ijin yang dimiliki tidak mengalami perubahan. Secara umum persyaratan untuk perpanjan-gan ijin hanya perlu melampirkan :

- Ijin Lama- Fotocopy KTP- Surat Pernyataan :a. Tidak pindah lokasi/kepemilikanb. Tidak ada perluasan dan pengembangan usaha.c. Usaha masih beroperasi.A. Penerbitan dan Penolakan Waktu IjinTotal permohonan ijin yang masuk dari tahun 2008 sampai dengan

September 2013 sebanyak 53.553, jumlah ijin yang telah terbit sebanyak 45.063 dan jumlah ijin yang telah ditolak sebanyak 4.988 ijin. Berikut tabel data perijinan :

BPPTSP&PM Kota DenpasarDari data tersebut diatas, dapat tertuang seperti pada grafi k dibawah ini :

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)BPPTSP&PM menggunakan pengukuran kinerja (IKM) atas setiap

pelayanan perijinan yang dilakukan, namun baru terbatas pada pelayanan ijin yang telah diterbitkan saja. Berikut data rata-rata IKM dari tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2013 :

Dari data rata-rata IKM tersebut diatas dapat dilihat bahwa kisaran nilai IKM masih dalam interval baik (62,51 – 81,25) dan tertuang pada grafi k dibawah ini :

Dari

2

4

6

8

10

12

14i data terse

0

2000

4000

6000

8000

0000

2000

4000

20

ebut diatas,

008 2009

, dapat tert

9 2010

tuang seper

2011

rti pada gr

2012 2

rafik dibaw

2013

wah ini :

Permoho

Diterbitk

Ditolak

onan

kan

707172737475767778798081

20008 20009 20110 20111 2012 2013

IKM

7

BERDIRINYA Graha Sewaka Dhar-ma merupakan jawaban nyata bahwa peningkatan pelayanan publik tidak

hanya dapat ber langsung oleh karena canggihnya teknologi, akan tetapi yang penting adalah bagaimana wadah tersebut bersinerji dengan para karyawan “birokrat”, dengan masyarakat yang dilayani dan pas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Setidaknya keberadaan Graha Sewaka Dharma yang telah diresmikan pada 27 Februari 2013, sekaligus dengan HUT Kota Denpasar yang ke 225 telah mengundang apresiasi beberapa pejabat dari Jakarta. Pejabat dimaksud antara la in, Menter i Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah me-miliki fasilitas pelayanan yang tinggi seperti ini dapat meningkatkan daya saing bangsa.. Pejabat lainnya yaitu Eko Prasojo selaku

Waki l Menter i Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beliau memberikan apresiasi yang sangat besar karena telah memilih gagasan yang baik dan cemerlang dengan mewujudkan secara nyata praktek pelayanan publik kepada masyarakat.

Walikota Denpasar menyatakan bahwa sesungguhnya Graha Sewaka Dharma ditujukan untuk menyatukan pelayanan ma-syarakat. Di samping itu juga dimaksudkan agar lebih representatif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ber-bagai perijinan yang sebelumnya membu-tuhkan waktu proses yang lama, kini dapat dipangkas lebih singkat, cepat, murah, dan tentunya bebas dari biaya siluman. Berbagai peri j inan dimaksud mencakup Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha Perdagangan, Pengurusan KTP, Ijin Tenaga

Kerja, Ijin Reklame, dan lainnya (http://metrobali.com). Setidaknya pelayanan perijinan tersebut terpancar maksud untuk memuliakan dan memanjakan masyarakat melalui pelayanan prima sesuai dengan yang diharapkan dalam grand design re-formasi birokrasi dimana salah satu sasaran jangka pendeknya adalah pelayanan publik prima. Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar telah berkomitmen melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat ditingkatkan me-lalui penerapan teknologi dan informasi.

Pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selanjutnya dikenal dengan e-Sewaka Dharma. Dikatakan pula bahwa proses perijinan dengan e-Sewaka Dharma dapat melayani masyarakat tanpa harus ke kantor, masyarakat juga sangat dipermudah misalnya untuk mengetahui berbagai informasi tentang

Tingkatkan Pelayanan Publik!


TINJAU. Menteri Hatta Rajasa ketika meninjau Graha Swaka Dharma.

Prioritas pelayanan publik yang diwadahi dalam Graha Sewaka Dharma adalah yang berkaitan dengan perijinan.


8

Dharma adalah sebuah infrastruktur fisik, sebuah monumen yang menjadi petanda dan penanda akan kebangkitan spirit pem-bangunan yang berparadigma melayani masyarakat. Dia juga menjadi monumen arsitektur tradisi sebagai warisan kearifan lokal yang berwajah kekinian atau arsitektur kekinian yang bernuansa tradisi.

D ia men jad i buk t i seka l i gus saks i bagaimana warisan kearifan lokal “tradisi” berkolaborasi dengan kreatif menghasil-kan karya baru dalam bingkai hybrid. Hibriditas kearsitekturannya terkandung maksud ataupun makna untuk menjawab tantangan tentang spirit Green Archi-tecture yang d ipayung i o leh Smart Planning Green City. Itulah sebabnya sebutan infrastruktur bagi Graha Sewaka Dharma d imuncu lkan sebaga i sebuah monumen yang mensinerjikan visi dan misi pembangunan di Kota Denpasar mencapai tujuan, menjadi contoh sekaligus menuai p res tas i . Keberhas i l an mera ih Wa ja r Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2012 bagi Pemerintah Kota Denpasar a tas laporan keuangannya, merupakan ce rm in da r i kebe rhas i l an pelayanan publik yang merupakan salah satu target dalam reformasi birokrasi.

DAFTAR BACAAN : Bappeda dan BPS Kota Denpasar. 2011. Denpasar Dalam Angka 2011. Denpasar.Bappeda Kota Denpasar. 2011. Peraturan Daerah Kota Denpasar No-mor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015. Denpasar.Bappeda Kota Denpasar. 2013. Prosiding Seminar Internasional Refor-masi Birokrasi 2013 “Akselarasi Reformasi Birokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggul” Kerjasama Bappeda Kota Denpasar dengan Fakultas Sastra Universitas Udayana. Denpasar.Mantra, Ida Bagus Wirawibawa, Dkk.2013. Implementasi Sewaka Dharma dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar. Kerjasama Bappeda Kota Denpasar dengan Fakultas Sastra dan Budaya Univer-sitas Udayana. Denpasar.McRae,Hamish. 1995. Dunia di Tahun 2020. Binarupa Aksara. Jakarta.Prasojo, Eko. 2013. Reformasi Birokrasi Program, Tantangan dan Harapan, dalam Prosiding Seminar Internasional Reformasi Birokrasi 2013 “Akselarasi Reformasi Birokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggul” Kerjasama Bappeda Kota Denpasar dengan Fakultas Sastra Universitas Udayana. Denpasar.

Salain, Putu Rumawan. 2013. Institutional Coordination on the Development of Denpasar City Based on Culture; A Conceptual Monitoring. In Proceeding of International Seminar on Bureaucratic Reform 2013 “Accelerating Bureaucratic Reforms Based on Local Wisdom and Cultural Excellence”. Regional Planning and Devel-opment Agency City of Denpasar with Faculty of Letter Udayana University. Denpasar.Salain, Putu Rumawan. 2013. Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan di Kota Denpasar. Materi Kembang Rampai Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Bappeda. Denpasar. Tambunan, Emil. H. 1991. Kunci Menuju Sukses dalam Manajemen dan Kepemimpinan. Indonesia Publishing House. Bandung.

Sumber Peraturan :Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2012 tentang grand design Re-formasi Birokrasi.Sumber Internet:http://metrobali.com. Sewaka Dharma. Diunduh 12 Desember 2013.

Pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selanjutnya dikenal dengan e-Sewaka Dharma. Dikatakan pula bahwa proses perijinan

dengan e-Sewaka Dharma dapat melayani masyarakat tanpa harus ke kantor,


status lingkungan hidup, kalender berbagai kegiatan tentang seni dan budaya, ataupun juga pameran, seminar, loka karya, dan lain sebagainya. Melalui alat komunikasi dalam genggaman masyarakat akan dimanjakan den-gan berbagai layanan maya yang dioperasikan melalui Graha Sewaka Dharma.

Kehadiran Graha Sewaka Dharma

menurut hemat kami bukanlah sekedar wadah berkoordinasinya beberapa SKPD dibawah satu atap untuk melayani masyara-kat agar lebih efisien dan efektif, atau juga sebagai ruang berinteraksinya diantara staf lintas sektor, masyarakat dengan ma-syarakat, dan masyarakat dengan birokrasi belaka. Namun dibalik itu Graha Sewaka

33

Anggaran atau SPPA. Sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan proses perencanaan kegiatan/ pekerjaan setelah anggaran dari suatu kegiatan tersebut disetujui, yang meliputi: Rencana Pemilihan Jenis Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran.

SPPA ini bertujuan untuk menyediakan sistem untuk memudahkan perencanaan pelaksanaan anggaran secara terintegrasi, sehingga didapatkan kemudahan-kemudahan, yaitu : menginput data secara oto-matis dari SIPKD Penganggaran (RKA Online), meminimalkani tingkat kesalahan, meningkatkan efi siensi dan efektivitas kerja, menghasilkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai pendukung e-Lelang (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) serta tersedianya data pelaksaanaan anggaran kegiatan per triwulan.

Berikutnya adalah Sistem Surat Perjanjian Kontrak atau SSPK, yaitu sistem pendukung administrasi kegiatan utk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa sehingga doku-men pengadaan barang/jasa bisa distandarisasikan. Sistem ini dibangun dengan tujuan : menstandarisasi Kontrak, menghindari kesalahan bahasa dalam penuangan pada pasal-pasal kontrak, serta mengindari terjadinya perbedaan administrasi kontrak untuk paket pekerjaan yang memiliki spesifi kasi pekerjaan yang sama.

Setelah SSPK dibangun sistem berikutnya, yaitu Sistem Moni-toring dan Evaluasi atau SME yaitu sistem yang memudahkan proses monev terhadap capaian realisasi, baik realisasi fisik mau-pun keuangan. Dengan sistem ini nantinya akan membantu dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, apakah yang sudah dilaksanakan sudah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk menampung pengaduan masyarakat, baik berupa keluhan, kritik, saran maupun informasi penting lainnya, telah dibangun sistem pengaduan secara on line, yaitu PRO Denpasar atau Pengaduan Rakyat Online. Melalui sistem ini diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, kritik, saran maupun informasi penting lainnya melalui web resmi Pemkot Denpasar.

Penyampaian segala informasi yang selama ini dilakukan melalui situs www.denpasarkota.go.id nantinya bisa dinikmati melalui hape setelah selesai dibangunnya versi mobile dari web tersebut. Sehingga nantinya informasi-informasi bisa juga dinikmati oleh masyarakat melalui mobile phone.

Saat ini sedang dibangun pula system yang diharapkan akan mem-permudah pelaksanaan tugas-tugas, yaitu Surat Elektronik dan Absensi Digital. Melalui Surat Elektronik nantinya jarak dan waktu diharap tidak akan menjadi masalah dalam penanganan suatu persoa-lan, karena melalui Surat Elektronik pimpinan bisa dihubungi serta bisa memberikan arahan saat berada dimanapun. Sedangkan Absensi Digital diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, bukan hanya mencatat kehadiran karyawan, tetapi juga dalam hal pencatatan secara digital jam kerja karyawan tersebut.

tata ruang kota Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi perlu

dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya serta sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas.

Penempatan lokasi menara telekomunikasi, harus sesuai dengan cell plan yang telah ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan memperhitung-kan zona dan kawasan wilaya zona cell plan yang telah ditetapkan dan dipergunakan untuk menara bersama. Disamping itu yang lebih penting adalah pembangunan menara telekomunikasi harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Kota Denpasar merupakan lokasi yang strategis bagi penyedia menara telekomunikasi yang bekerjasama dengan kontraktor menara untuk mendirikan menara. Hal ini dikarenakan Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, bisnis dan juga perdagangan, sehingga banyak sekali berdiri menara menara telekomunikasi baik yang berupa menara tipe Rooftop maupun Greenfi led. Hingga saat ini saja jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kota Denpasar sebanyak 326 buah yang terdiri dari 108 menara tipe Greenfi eld dan 218 menara tipe rooftop yang tersebar di 113 lokasi.

Melihat geliat perkembangan menara telekomunikasi yang sangat cepat di Kota Denpasar, dan untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkannya, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi ini. Untuk itulah Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2012 ten-tang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengendalian Perangkat dan Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar.

Diharapkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota ini, pem-bangunan dan pengendalian perangkat Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar akan lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan sinergi antara masyarakat, Pemerintah dan Pengusaha agar Perwali ini dapat terlaksana dengan baik.

Pengembangan Pengembangan Piranti LunakPiranti Lunak

Penanda tanganan MoU antara Walikota Denpasar dan Walikota Surabaya pada tanggal 15 Desember 2011 ditindaklanjuti dengan pem-bangunan sistem pengelolaan keuangan yang dikembangkan dari SIPKD yang sudah berjalan di lingkungan Pemkot Denpasar. Pengembangan sistem tersebut dilakukan dengan membangun beberapa aplikasi, yaitu pengembangan SIPKD dengan menerapkan RKA on Line. Dilanjutkan dengan membangun Sistem Perencanaan dan Pemaketan



32322

PEMERINTAH Kota Denpasar hingga saat ini telah memiliki infrastruktur jaringan internet yang digunakan baik untuk akses internet maupun akses aplikasi yang

bersifat internal (intranet) yang menghubungkan seluruh SKPD sampai dengan Kelurahan di Kota Denpasar.

Seiring meningkatnya inovasi dalam pemanfaatan Teknologi Infromasi, meningkat pula kebutuhan akan akses jaringan yang stabil, serta kecepatan akses terhadap aplikasi yang dikembangkan SKPD.

Penggunaan media wireless saat ini sebagai akses jarin-gan seringkali mengalami gangguan sinyal akibat interferensi serta banyaknya bangunan-bangunan tinggi, sehingga san-gat mempengaruhi kinerja SKPD dalam kecepatan mengan-tarkan data. Untuk itulah Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mulai membangun infrastruktur Jaringan Fiber Optik sebagai pengganti jaringan wireless yang sudah ada.

Pembangunan jaringan Fiber Optik ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2013. Beberapa SKPD yang ada di kawasan Lumintang sudah terhubung dengan Fiber Optik yang terintegrasi dengan Fiber Optik ATCS (Areal Traffi c Control System) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Diharapkan sampai dengan tahun 2015 seluruh SKPD yang ada di Kota Denpasar sudah akan terhubung dengan jaringan fi ber optik.

Seperti diketahui bahwa penggunaan media kabel fi ber optik memiliki tingkat gangguan yang rendah serta memberi-kan kecepatan pengiriman data sehingga dengan dibangun-nya infrastruktur Jaringan Fiber Optik ini diharapkan akan mendukung pelaksanaan pelayanan prima di Kota Denpasar.

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, dimana pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, estetika dan kelestarian lingkungan, kesehatan, budaya, dan rencana

Perkembangan Jaringan Perkembangan Jaringan di Kota Denpasardi Kota Denpasar

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, dimana pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, estetika dan kelestarian lingkungan, kesehatan, budaya, dan rencana tata ruang kota


9


ISTILAH Sewaka Dharma berasal dari bahasa Sanseker ta , te rd i r i a tas ka ta sewaka dan dharma.

Kata sewaka sebagai kata benda dapat berarti pelayan, abdi, pelayanan. Jika seb-agai kata kerja, sewaka dapat berarti men-gabdi, melayani, menghormati, memuja. Apabila sebagai kata sifat, sewaka dapat berarti pengabdian atau pelayanan secara tulus ikhlas, pelayanan didasarkan atas hati nurani pal ing dalam. Kata dharma

dapat berarti agama, hukum, doktrin, ke-wajiban, kebenaran, keadilan, kebajikan, kebaikan, sopan santun, karakter. Dalam konsep sewakadharma sebagai komposi-tum, kata sewaka merupakan kata kerja yang berarti mengabdi atau melayani.

K a r e n a i t u , i s t i l a h s e w a k a d h a r m a lebih tepat dimaknai “Mengabdi kepada Kewajiban”.

Dalam rangka pelayanan publik, konsep f i losof i sewakadharma merupakan j iwa

yang menumbuhkan semangat mengabdi, berbakti , serta mendasari set iap gerak langkah aparatur Pemerintah Kota Den-pasar dalam memberikan pelayanan publik yang prima dengan mengutamakan kewa-jiban melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat semaksimal mungkin.

Filosofi sewakadharma menuntun dan membangun kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Den-pasar bahwa yang abdi itu bukan Anda

Filosofi dan Arti Sewaka DharmaOleh : Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka M.Hum

Kita semua adalah abdi atau pelayan yang mengabdi kepada kewajiban masing-masing, mengabdi demi kebenaran, mengabdi untuk keadilan dan kebaikan, mengabdi

dengan sopan santun, mengabdi berdasarkan peraturan hukum

INDAH. Bangunan Graha Sewaka Dharma terus ditata sehingga tampak indah dan hijau.


10


atau Kami, tetapi , dan mengabdi secara hati nurani. Kesadaran untuk memberikan pelayanan yang dilan-dasi rasa pengabdian yang dalam harus senant iasa tumbuh da lam diri setiap insan masyarakat Kota Denpasar. Sebal iknya, s ikap dan perilaku kita dalam memperlakukan diri sendiri sebagai tuan yang suka d i layan i dan orang la in sebaga i hamba tentu t idak sesuai dengan filosofi sewakadharma sebab sikap dan perilaku seperti itu hanya akan menumbuhsuburkan arogansi dan anarkisme.

F i loso f i sewakadharma bukan dimaksudkan untuk menumbuhkan dikotomi tuan dan hamba, bahwa Pemerintah Kota Denpasar adalah abdi atau pelayan dan masyarakat Kota Denpasar adalah majikan, atau sebaliknya. Kitalah abdi atau pelay-an (sewaka), baik sebagai aparatur maupun anggota masyarakat, yang patut mengabdi, tunduk, dan patuh kepada pemerintah dan masyarakat berdasarkan kewaj iban (dharma) masing-masing. Sebagaimana dik-etahui bahwa menurut ajaran Catur Guru dalam agama Hindu, pemer-intah disebut guru wisesa sehingga kita (entah sebagai aparatur atau anggota masyarakat biasa) patut mengabdi dan berbakti kepadanya dengan cara melaksanakan dharma nagara. Tuhan disebut guru swad-hyaya, dimana kita wajib mengabdi

dan berbakt i kepadaNya dengan m e l a k s a n a k a n d h a r m a a g a m a . Orangtua disebut guru rupaka dan kepadanya kita mengabdi dan ber-bakti dengan melaksanakan dharma putra. Guru pendidik disebut guru pangajian, dimana kita patut men-gabdi dan berbakti kepadanya den-gan melaksanakan dharma siswa. Karena itu, f i losofi sewakadharma wajib diterapkan dan dibudayakan mula i dar i d i r i send i r i , d i rumah tangga, di masyarakat, maupun di lingkungan kerja.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam konsep sewakadharma ha-rus dijadikan pedoman, landasan, serta mampu diimplementasikan ke dalam bentuk pelayanan publik yang menyasar kebutuhan mendasar ma-syarakat yang dilaksanakan secara ar i f , b i jaksana, ad i l dan merata, d idukung o leh s t ruk tur b i rokras i yang efektif dan efisien berbasis bu-daya luhur, digerakkan oleh aparatur yang berpegang teguh kepada dhar-ma, sehingga mampu melakukan pelayanan dengan cermat, ramah, santun dalam si tuasi dan kondisi yang aman dan nyaman. Dengan demikian, bentuk pelayanan publik yang dilakukan Aparatur Pemerintah Kota Denpasar akan benar-benar d i r a s a k a n m a s y a r a k a t s e b a g a i bentuk pelayanan yang mendidik, mencerahkan, dan memberdaya-kan serta mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

31


MEMBANGUN sistem transportasi perkotaan yang aman dan nyaman di Kota Denpasar bukan perkara mudah.

Kondisi badan jalan yang tidak memadai serta tak sebandingnya jumlah kendaraan dengan ruang yang ada membuat permasala-han tersendiri bagi Pemkot Denpasar dalam menata dan mewujudkan sistem transportasi perkotaaan yang aman dan nyaman.

Dengan komitmen, pemikiran dan peren-canaan yang matang serta kerjasama dari seluruh steak holder, mewujudkan sistem trasportasi perkotaan yang aman dan nyaman akan menjadi mudah. Seperti diterimanya penghargaan tertinggi WTN (Wahana Tata Nugraha) secara berturut-turut oleh Pemkot Denpasar untuk katagori pengelolaan angku-tan dan tertib lalulintas yang baik.

Tersedianya jalur transportasi publik yang memadai merupakan idaman bagi setiap daerah di Indonesia terutama setiap insan manusia. Sistem transportasi yang baik akan berdampak pada kelancaran proses pembangunan sekaligus menekan angka kematian. Menurut data statistik, kondisi jalan di Denpasar pada tahun 2012 panjang jalan di denpasar mencapai 563,101 km dari jumlah tersebut, sebanyak 86,07 persen jalan di Den-

pasar telah diaspal dan 13,93 persen jalan di denpasar masih belum diaspal. sementara itu, jika dilihat kondisi jalan di Denpasar, sebanyak 46,63 persen jalan di Denpasar dalam kondisi baik, 33,78 kondisi sedang, dan 19,59 persen kondisinya rusak. Dengan kondisi tersebut pemerintah melakukan perbaikan terhadap kondisi jalan yang rusak serta meningkatkan kualitas jalan.

Mengingat transportasi sangat penting dalam kegiatan ekonomi serta proses pembangunan di segala bidang. Terkait dengan jumlah kendaraaan, jumlah kendaraan yang ada di Denpasar menca-pai 618.853 buah. Dari jumlah kendaraan yang ada terbanyak adalah sepeda motor yaitu 79,82 persen. Dibandingkan dengan jumlah ruas yang ada, penggunaan sepeda motor di Denpasar sudah terlalu tinggi. Penyebab yang lain adalah kurang berkembangnya sektor angkutan umum perkotaan. Kehadiran angkutan umum seperti; bus sarbagita yang jauh lebih nyaman dibandingkan angkutan umum lainnya juga belum bisa dijadikan solusi. Masyarakat lebih menyukai transportasi pribadi seperti sepeda motor, menjadi sarana transportasi favorit mengingat biaya operasional yang murah. Sarana transportasi merupakan kebutuhan pent-ing bagi setiap manusia. akan tetapi, jumlah yang berlebihan tentu dapat menimbulkan permasalah

baru. Dengan peningkatan jumlah kendaraan yang sangat tinggi, tidak heran bila saat ini semakin banyak dijumpai kemacetan di Denpasar. Karena itu, perlu dilakukan pengaturan bagi kepemilikan kendaraan pribadi agar pertumbuhannya dapat dikendalikan. Selain itu dapat dilkembangkan pe-nyediaan sarana angkutan umum yang memadai sehingga masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selain faktor tersebut di atas, faktor lain yang turut menentukan terciptanya sistem transpor-tasi perkotaan yang aman dan nyaman adalah dukungan infrastruktur seperti; keberadaan trafi c light, rambu-rambu, marka jalan, terminal di samping partisipasi dan peran serta masyara-kat para pengguna jalan juga ikut menentukan. Mewujudkan hal tersebut, saat ini di Kota Denpasar sudah terpasang 16 titik trafic light dimana sebagian diantaranya telah meng-gunakan sistem ATCS (Area Traffic Control System). Manfaat dari sistem ini adalah untuk meminimalisir masalah human error sekaligus membantu mengurangi kemacetan. Hal lain yang tak kalah penting pula adalah berfung-sinya Terminal Ubung sebagai terminal tipe B yang amat besar perannya dalam mengatur dan menampung kendaraan yang keluar masuk Kota.

Merancang Transportasi Perkotaan yang Aman dan NyamanMeningkatya jumlah kendaraan dan terbatasnya pembangunan infrastruktur lalu lintas di Kota Denpasar, menyebabkan terjadinya kemacetan, karena itu perlu dipikirkan pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai.

TRANSPORTASI. Transportasi yang aman dan nyaman dan aman tuntutan masyarakat.


30


ketersediaan tenaga pengajar atau pendidik yang berkualitas.

Di kota Denpasar, ketersediaan infrastuktur pendidikan berupa gedung sekolah terus men-galami peningkatan mulai jenjang satuan pen-didikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Pening-katan infrastuktur pendidikan ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Denpasar di bawah pimpinan Walikota Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dimana menempatkan pembangunan sektor pendidikan pada skala prioritas arah dan kebijakan umum pembangunannya.

Data yang berhasil dihimpun di Dinas Pen-didikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, total sekolah negeri yang ada di Kota Denpasar berjumlah 224 unit sekolah. Meliputi 1 unit TK Negeri, 198 unit SD Negeri, 12 unit SMP Negeri, 8 unit SMA Negeri dan 5 unit SMK Negeri.

Keberadaan ratusan unit sekolah ini terus mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar dengan melakukan tindak preventif untuk mengantasipasi terjadinya hal-hal di luar keiinginan kita. Mengingat, tidak sedikit dari sekolah-sekolah di Denpasar, terutama di jenjang satuan pendidikan dasar (SD) tergolong rusak sehingga layak mendapatkan dana renovasi. Selain permasalahan over capacity (melebihi daya tampung) yang dialami hampir

semua sekolah negeri di Denpasar.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kota Denpasar, Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E., M.Si., mengatakan, dalam me-nyikapi over capacity Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar telah melakukan peningkatan kapasitas terpasang dari sekolah yang ada, di samping melakukan rehabilitasi untuk gedung sekolah yang rusak.

Eddy Mulya menyebutkan, pada Tahun Ang-garan 2013 telah melakukan pembangunan gedung sekolah (pembangunan ruang kelas baru) sebanyak 18 unit sekolah yang tersebar pada jen-jang satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK, dengan beban biaya sebesar Rp 28.880.278.787. Sementara untuk Tahun Anggaran 2014 diren-canakan akan dilakukan pembangunan gedung sekolah (ruang kelas baru) sebanyak 23 unit sekolah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 41.427.017.071, di luar dana DAK 2014.

Eddy Mulya menjelaskan, hal ini dilakukan untuk menjawab kekurangan atau defi sit ruang kelas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di samping pemenuhan kebutuhan ruangan lainnya yang harus dimiliki oleh tiap sekolah. Di antaranya, ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang guru dan ruang kepala sekolah. putu putra sasmitha

Rp 41,4 Miliar

Untuk Membangun Infrastuktur Pendidikan

Untuk membangun infrastruktur pendidikan di Denpasar. Pemerintah Kota menganggarkan sedikitnya Rp 41,4 Miliar. Anggaran ini diharapkan mampu mengkafer semua kegiatan.

PROGRAM Wajib Belajar Sembilan Tahun merupakan upaya pemerin-tah untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tersedianya SDM yang berkualitas

merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Untuk di Denpasar, peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan kepada pemberian kesempa-tan seluas-luasnya bagi penduduk untuk meng-enyam pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan gedung sekolah dan

11


SEBAGAIMANA d iketahu i bahwa d i Gedung Pelayanan Publ ik atau Graha Sewaka Dharma saat ini telah berkan-tor Badan Pelayanan Perij inan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Nanti-nya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata juga akan berkantor disana. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik yang bernaung di bawah Dinas Ko-munikasi dan Informatika Kota Denpasar guna memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, berdasar-kan Peraturan Walikota Denpasar nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar.

Pengelolaan Graha Sewaka Dharma

Pembentukan UPT tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Penanganan Pengad-uan Masyarakat, pelayanan informasi dan

dokumentasi publik, pemeliharaan, pen-gamanan serta kebersihan areal Graha Sewaka Dharma.


12

Dalam pelaksanaan pembangunan di kota Denpasar bagian penting yang menjadi pertimbangan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat

MEMBANGUN PENATAAN KOTABERWAWASAN BUDAYA

LALU LINTAS. Suasana lalu lintas di jalan Gajah Mada Denpasar.

VISI pembangunan tata ruang kota Den-pasar adalah meningkatkan kualitas mana-jemen dan akuntabilitas pemerintahan

melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. Selain itu, pembangunan infrastruk-tur Kota Denpasar bervisi meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan kawasan kota. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan.

Sebagai sebuah kota metropolitan maka pemerintah Kota Denpasar punya tanggung jawab moral dan sosial dalam memperhatikan lingkungan dan potensi benda-benda bersejarah yang berada di kota Denpasar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Denpasar berupaya mening-katkan kualitas lingkungan dan bangunan serta

lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan

di kota Denpasar bagian penting yang menjadi pertimbangan adalah membina hubungan ma-syarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum, serta pengendalian penataan kota.

Untuk menunjang infrastruktur dan bangunan di kota Denpasar sejak Tahun Anggaran 2009 s.d 2013 berbagai fasiltas umum, perkantoran dan perbaikan rumah, rumah tangga miskin program pengentasan kemiskinan (bedah rumah) telah mendapat perhatian pemerintah Kota Denpasar.

Upaya pembenahan dan rehalibitasi, serta perabaikan RTM telah melebihi target yang dicanangkan. Kendati demikian, perhatian ke-pada RTM di lingkungan Kota Denpasar akan

terus dilanjutkan. Dan, saat ini masih dalam pengerjaan sejumlah unit RTM.Program Pengentasan Kemiskinan ( Bedah Rumah)

Berdasarkan data yang bersumber darii Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar bahwa Rakapitulasi Jumlah Bantuan Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTTM) sejak tahun 2009 s.d 2013 sudah mencapai 818 buah dengan jumlah bantuan mencapai Rp 12,4 Miliar.

Program Bedah Rumah RTM bagi masyarakat tidak mampu ini tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Program bedah rumah RTM ini merupakan lan-jutan dari program tahun sebelumnya, di mana


29

Dengan mengadopsi Sapta Pesona,

revitalisasi pasar desa tidak hanya

sebagai pilar ekonomi kerakyatan,

namun diharapkan mampu memberi

arah dalam pengelolaan dan penataan

pasar tradisional sehingga tercipta

pasar ramah dan segar


sebagai pemenang tender. Dari 35 Pasar Desa di Kota Denpasar yang telah direvitalisasi 14 Pasar

Tradisional di bawah binaan BPM dan Pemdes. Jumlah tersebut belum termasuk 16 Pasar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Untuk 16 pasar yang dikelola PD Pasar, baru 6 pasar yang direvitalisasi sejak tahun 2008. Program prorakyat seperti ini terus berlanjut, tahun 2014 mendatang dua pasar tradisional yakni Pasar Sudha Merta, Desa Adat Sidakarya, dan Pasar Desa Adat Poh Gading, akan mendapatkan program revitalisasi pasar tradisional dengan mendapatkan bantuan dana baik dari APBD Kota Denpasar dan bantuan dari Kementerian dan Perdagangan RI.

Pemkot Denpasar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara berkesinambungan melaksanakan pembinaan kepada pengelola pasar dan pedagang untuk memberikan arahan dalam pengelolaan dan penataan pasar tradisional, sehingga memiliki kesamaan cara pandang dalam menciptakan pasar ramah dan segar. Tidak saja pembinaan kepada pengelola, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemkot Denpasar juga telah melakukan pembinaan kepada pedagang pasar, serta mencari pedagang pasar teladan. Hal ini untuk lebih memotivasi para pedagang lain sehingga mampu meciptakan rasa nyaman bagi pengunjung saat berbelanja di pasar tradisional. Disamp-ing itu pasar tradisional dalam pengelolaannya masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan yang lebih tertib terhadap para pedagang, salah satunya zonasi bagi pedagang yakni pengelompokan pedagang sesuai dengan jenis komoditi dagangannya.

Kondisi ini membuat pasar Tradisional menjadi semrawut dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Maka dalam kegiatan Festival Pasar yang digelar Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahunnya, diharapkan kepala pasar dan para pedagang dapat lebih menata zonasi secara bertahap. Diharapkan dari program ini dapat terciptanya tempat usaha yang nyaman, serta peningkatan mutu dan produktivitas, sehingga Pasar Tradisional menjadi tempat yang layak dan tempat yang menarik untuk dikunjungi bagi setiap kalangan, serta tentunya mampu ber-saing dengan pasar modern. Di samping itu Festival pasar ini bukan hanya sekedar penilaian, namun dapat meningkatkan kesadaran dan pelestarian aspek budaya pasar desa dengan melibatkan seniman tradisional Bali salah satunya Dadong Rerod. Hal tersebut juga mampu merubah mindset perilaku ekonomi

modern yang dilakukan melalui pola hidup bersih di pasar desa. Keberhasilan untuk dapat merubah beberapa hal tersebut juga tergantung

dari komitmen serta sinergi pemerintah, pengelola pasar dan masyarakat lingkungan pasar. Kegiatan festival juga telah mampu melakukan pembena-han di pasar desa secara bertahap, seperti telah dipasang alat pengahalau lalat elektrik pada kios daging. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kun-jungan masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional, serta mampu me-ningkatkan daya saing pasar tradisional ditengah gempuran pasar modern.

Di samping itu juga beberapa para pedagang daging dan sayur segar telah menggunakan celemek saat menawarkan dagangannya kepada pembeli. Pasar Agung Peninjoan salah satu Pasar tradisional yang telah direvitalisasi diharapkan dapat terus melakukan pembelajaran yakni perubahan mindset

para pedagang sebagai tantangan kedepan dalam meingkatkan kunjungan masyarakat ke pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan beberapa pasar juga merupakan komitmen kepala pasar sebagai pengelola untuk mengembalikan

eksistensi pasar desa di tengah gempuran pasar modern saat ini. Komit-men ini tidak saja membantu dalam meningkatkan menejemen pasar, namun mampu membantu semua lapisan masyarakat. Apa yang telah dilaksanakan kepala pasar diharapkan dapat terus berkelanjutan dan mampu bersaing dengan pasar modern. Mari kita jelang kebangkitan pasar tradisional yang modern, ramah dan segar..

Maka dari itu revitalisasi pasar tradisional pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagaimana mengubah cara pan-dang masyarakat. Masyarakat harus disadarkan bahwa berbelanja di pasar tradisional bukan berarti kuno dan antimodemisme. Berbelanja di pasar tradisional merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan menguji kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Pada akhirnya, keberadaan pasar tradisional sudah saatnya diles-tarikan, hal ini dengan mengajak anggota keluarga berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. purbawa


28

teraksi sosial yang positif antar pelaku pasar dengan pengelola, pedagang, dan pembeli. Di samping itu juga diharapkan terbangun citra positif sebuah pasar tradisional seb-agai simpul pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Dalam mengurangi keberpihakan ma-syarakat konsumen yang selama ini berge-ser untuk berbelanja ke pasar modern, juga dilakukan pemahaman bersama men-ciptakan pasar desa menjadi pasar berseri yang nantinya mengarah pada optimalisasi kinerja pasar desa dan peningkatan infra-struktur, dengan pengembalian peran pasar

desa sebagai distributor produk lokal. Pasar desa sebagai pilar pengemban-

gan ekonomi kerakyatan melalui peningka-tan rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memunculkan kenangan (Sap-ta Pesona) secara berkelanjutan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dilakukan dengan indikator penilaian kinerja pasar tradisional. Pemerintah Kota Denpasar set iap tahun menggelar fest ival pasar Se-Kota Denpasar . Fest iva l Pasar in i bertujuan meningkatkan daya saing pasar desa di tengah gempuran pasar modern, dengan pengembangan wawasan budaya

melalui peningkatan potensi rii l ekonomi kerakyatan.

Fest ival Pasar Desa bukan sekedar penilaian, namun mampu melakukan pe-rubahan maindset berperi laku ekonomi modern melalui pola hidup bersih di pasar desa. Di samping itu juga dapat menumbuhkan komitmen untuk berbenah menjadikan pasar desa mampu bersaing dengan pasar modern serta menjadi basis penting pengembangan ekonomi kerakyatan. Pasar desa yang berada di empat Kecamatan Se-Kota Denpasar ber-jumlah 35 pasar, dengan 14 pasar yang telah mendapatkan program revitalisasi.

REVITALISASI pasar desa dilakukan di Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya, Pasar Nyanggelan Kelurahan Panjer,

Pasar Kerta Waringin Sari Angabaya, Pasar Sindhu, Pasar Pasar Tamba, Pasar Desa Adat Renon, Pasar Sari Merta, Pasar Desa Tegal Harum, Pasar Desa Pekraman Penatih, Pasar desa Poh Gading, Pasar Agung Peninjoan, Pasar Agung Ex Terminal, Pasar Desa Kesiman, dan Pasar Desa Intaran.

Dengan mengadopsi Sapta Pesona, revit-alisasi pasar desa tidak hanya sebagai pilar ekonomi kerakyatan, namun diharapkan mampu

memberi arah dalam pengelolaan dan penataan pasar tradisional sehingga tercipta pasar ramah dan segar.

Program revitalisasi pasar tradisional ini di samping menggunakan dana APBD Denpasar juga mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp 5 miliar rupiah. Kepercay-aan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Denpasar ini diawali dari keberhasilan revitalisasi Pasar Agung Peninjoan, Denpasar Utara yang telah mendapatkan program revitalisasi dari Kementrian Perdagangan sebesar Rp 7 miliar

dan mendapat apresiasi positif, bahkan dijadikan model revitaliasi pasar tradisional di tanah air.

Apresiasi positif tersebut kini kembali diberikan pemerintah pusat berupa bantuan Rp 5 miliar untuk merevitalisasi Pasar Desa Nyanggelan, Panjer Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam revitalisisi ini rencananya Pasar Nyanggelan dijadikan pasar semi modern. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan los yang mampu menampung 121 lapak, kios 50 unit, warung, pekerjaan Landscape/taman, serta kantor pengelola pasar. Pembangu-nan pasar ini memerlukan waktu 160 hari, yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Karya Nirmala

Moderenisasi Pasar Rakyat,Memperkuat Daya Saing


13

dananya diambilkan dari APBD induk tahun 2010 untuk 350 unit RTM. Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar AA Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA ada beberapa kriteria yang harus diepnuhi bagi penerima program RTM. Sedikitnya, ada tiga kriteria KK TRM untuk bantuan perbaikan rumah RTM ada tiga syarat. Pertama, masuk database RTM Kota Denpasar tahun 2008 atau 2009. Kedua, status tanah milik diutamakan atau kontrak minimal masih berlaku 5 tahun. Ketiga, yang bersangkutan bukan penerima program Bantuan Perbaikan Rumah tahun 2009.

Tahap pelaksanaan perbaikan RTM ini sebagai berikut. Dari 350 unit RTM yang direncanakan, pada tahun 2010 ini 190 unit RTM, sisanya 160 unit RTM dimasukkan pada APBD tahun selanjutnya. Dana yang diberikan untuk tiap unit sebesar @ Rp. 10 juta.

Berikut daftar 190 unit RTM yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Untuk Denpasar Utara dibangun 41 RTM . Denpasar Barat dibangun 49 RTM. Denpasar Timur dibangun 48 RTM. Denpasar Selatan dibangun 52 RTM. Waktu pelaksanaan program bedah rumah RTM ini dimulai awal bulan Maret 2010 s.d akhir bulan September 2010. Sampai dengan bulan Juli 2010, jumlah unit RTM yang sudah terselesaikan sebanyak 151 unit RTM dan yang belum terselesaikan 39 unit RTM.

Menurut Airawata, sisa perbaikan RTM dilanjutkan pada anggaran induk 2011 sebanyak 80 buah RTM dengan nilai tiap unit @ Rp 20 juta. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 sebanyak 26 RTM tiap unit @ 20 juta. Pada Tahun Anggaran Induk 2012 perbaikan 28 buah RTM setiap unit @ Rp 20 juta. Pada Tahun Anggaran Perubahan 2012 sebanyak 28 RTM diperbaiki dengan nilai setiap unit @ Rp 30 juta. Pada Tahun Anggaran Induk 2013 sebanyak 80 unit RTM diperbaiki dengan nilai per unit @ 30 juta dan pada Tahun Anggaran Perubahan 2013 diperbaiki RTM sebanyak 36 unit dengan nilai setiap unit @ 30 juta.

Jadi rekapitulasi jumlah bantuan perbaikan rumah tangga miskin (RTM) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009 s.d Tahun Anggaran 2013 ada sebanyak 818 buah RTM diperbaiki dengan nilai Rp 12.400.000.000.

Program Kota Hijau, Revitalisasi RTHK (Ruang Terbuka Hijau Kota)

DALAM pengembangan dan evaluasi, pemerintah kota Denpasar telah melakukan berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sumber dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013. Misalnya, survey dan pemetaan penataan nama jalan di Kota Denpasar dengan anggaran Rp 200.000.000. Pengadaan dan pemasangan plat nomor rumah nlai Rp 60.000.000. Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Gang dengan nilai Rp.270.000.000 Pengadaan Papan Informasi RTHK dengan nilai Rp 200.000.000. Bangunan atas Bale Pasandekan dengan nilai Rp 200.000.000.

Selain itu, pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungantag Desa Peguy-angan Kangin dengan nilai Rp 195.000.000. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi RTRW dengan nilai Rp 200.000.000. Pembuatan Jogging Track Lapangan Umum Desa Ubung Kaja dengan nilai Rp. 200.000.000 Pembuatan Jogging Track Subak Sembung Tembus Tagtag dengan nilai Rp 1.500.000.000.

Sumber : Kabid Tata Ruang Kota dan Plt. Kabid Tata Lingkungan dan Bangunan DTRP Kota Denpasar.


PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR PADA DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR TH 2013.

No Nama Kegiatan Lokasi Pagu Ang-garan (Rp)

1. Pembangunan Tahap II Gedung Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma

Puspem Lumintang 14 Milyar

2. Penataan Interior dan Meubler 6 SKPD di Gedung Graha Sewaka Dharma

Puspem Lumintang 6 Milyar

2. Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar

Jln Melati Dps 3 Milyar

3. Pembangunan Gedung Kantor PU

Jln Pidada Denpasar 7 Milyar

4. UKM Centre Lantai IV Gedung Lokita Sari, Jln Tam-rin Denpasar.

2 Milyar

5. Operasional Pedestar-ian Jln Gajah Mada dan Kamboja Denpasar.

HJln gajah Mada dan Jln Kamboja Denpasar.

140 Juta

6. Rencana Rinci Ka-wasan Strategis Ka-wasan Mergaya

Kawasan Mergaya Denpasar.

300 Juta

7. Rencana Rinci Ka-wasan Strategis Pus-pem Lumintang.

Kawasan Puspem Lumintang Denpasar.

300 Juta

8. D E D Kawasan Jalan Gatot Subroto Den-pasar.

Jalan Gatot Subroto, Denpasar

300 Juta

9. KTBL (Rencana Tata Bangunan dan Ling-kungan) Jln Mahendra-data.

Kawasan Jln Mahen-dra data Denpasar.

300 Juta

10. Sonasi Reklame Kota Denpasar ( 5 ruas ja-lan dari 24 jalan yang direncanakan sesuai Perwali Kota Denpasar No. 14 Tahun 2013 Tentang Penundaan Sementara Moratorium Reklame Kota Den-pasar )

Jln Dewi Sartika, Jln Teuku Umar,Jln Iman Bonjol.Jln Gatot Subroto dan Jln Ngurah Rai Denpasar.

50 Juta

Totral anggaran 33, 390 Milyar

Program Penataan Wajah Kota


14

595.000.000), Renovasi Pelinggih dan Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara (Rp 243.000.000).

Untuk Tahun Anggaran 2013 (Perubahan) kantor yang direhabilitasi adalah Desa Dangin Puri Kauh Kecamatan Denut (Rp 200.000.000). Rehabilitasi Kantor Lurah Ubung Kecamatan Denpasar Utara (Rp 60.000.000). Rehabilitasi Kantor Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan (Rp 200.000.000). Rehabilitasi Kantor Lurah Panjer Kecamatan Denpasar Selatan (Rp 200.000.000). Rehabilitasi Kantor Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat (Rp 75.768.000), Rehabilitasi Kantor Lurah Pemecu-tan (Rp 365.000.000)

Revitalisasi Pasar UNTUK memberikan kenyamanan masyara-

kat yang sering berkecimpung di dunia dagang, maka sejumlah pasar telah direvitalisasi. Pro-gram revitalisasi pasar ini adalah upaya pemer-intah Kota Denpasar untuk menciptakan pasar yang bersih, nyaman, dan menjadi objek wisata.

Data-data Pasar yang Direvitalisasi Pada Di-nas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah Pasar Sari Mertha Desa Sidakarya (Rp. 262.000.000), Pasar Desa Pekraman Kesiman Kelurahan Kesiman (Rp. 320.000.000), Pusat Hidangan Pasar Sindhu Desa Sanur (Rp. 200.000.000), Pasar Desa Pekraman Peguyan-gan Desa Peguyangan Kaja (Rp. 495.000.000), Pasar Desa Pekraman Pedungan Desa Pedun-gan (Rp. 495.000.000), Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman (Rp. 200.000.000), Pasar Sempol Desa Renon (Rp. 1.945.000.000). sus

Dalam Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran Perubahan 2013 ada 12 kantor lurah dan desa direhabilitasi. Tahun Anggaran 2013 telah rehabilitasi Kantor Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat dengan nilai Rp 100.000.000. Rehabilitasi Kantor Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat dengan nilai Rp 50.000.000. Pemasangan Style Bali

Kantor Lurah Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan dengan nilai Rp 195.000.000.

Selanjutnya, renovasi Kantor Lurah Pemecutan Kec.Denbar dengan nilai Rp 100.000.000. Rehabilitasi Kantor Desa Sumerta Kelod KecamatanDenpasar Timur (Rp 300.000.000). Rehabilitasi Kantor Lurah Renon Kelurahan Denpasar Selatanl (Rp


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

27


Di era serba konsuntif saat

ini dengan tidak adanya

pembatasan ragam komuditas

dagangan yang ditawarkan

pasar modern membawa

dampak pada perkembangan

pasar desa

PASAR tradis ional merupakan roh perdagangan Bangsa Indonesia. Pas-alnya, di pasar tradisional terdapat in-

teraksi antara pedagang dan pembeli, yang tidak dapat ditemui di dalam pasar modern.

Tawar-menawar, canda riang yang se-sekali diselingi rasa ketidaksukaan meru-pakan bagian dari budaya masyarakat Indo-nesia yang semakin asing di tengah semakin banyaknya masyarakat berbelanja di pasar modern. Merangseknya pasar-pasar modern membuat pasar-pasar tradisional terdesak mundur, sepi pungunjung, pedagang merugi dan kondisi yang semakin kumuh. ditambah dengan pelayanan dan fasilitas yang baik jauh dari kesan kumuh dan jorok membuat pasar modern semakin menjadi primadona bagi masyarakat untuk berbelanja. Di tengah merangseknya pasar-pasar modern tersebut Pemerintah Kota Denpasar melalui kepemimpinan Walikota I.B Rai Dharmawi-jaya Mantra, dan Wakil Walikota I GN Jaya Negara melakukan revitalisasi pasar tradis-ional dengan memperhatikan kondisi pasar, volume pedagang, ketersediaan lahan untuk

perbaikan pasar, dan desain rencana per-baikan pasar.

Tidak hanya melakukan penataan pasar ke arah yang lebih baik Pemerintah Kota Denpasar juga menerbitkan Surat Kepu-tusan Walikota Denpasar No.188.45/495/HK/2011 tanggal 9 September 2011, ten-tang petunjuk pelaksanaan dan pembinaan toko modern di Kota Denpasar. Penerbitan SK ini juga sebagai komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk membangkitkan sektor usaha riil masyarakat kecil yang berada di pasar tradisional. Pemkot Denpasar juga melakukan penataan terhadap pasar mod-ern dengan menetapkan lokasi pendirian pasar modern yang jauh dari kawasan pasar tradisional.

Di samping itu keberadaan pasar desa sebagai pasar t rad is iona l , sa lah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik desa maupun kota, yang juga berperan sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia sep-erti bahan makanan, sumber energi dan sumber daya lainnya. Pasar juga berperan

sebagai penghubung antar desa dan kota dengan Perkembangan pasar sebagai satu pendukung penting yang beriringan dengan perkembangan penduduk dan kebudayaan serta salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari.

Pada era serba konsuntif saat ini dengan tidak adanya pembatasan ragam komuditas dagangan yang ditawarkan pasar modern membawa dampak pada perkembangan pasar desa. Melihat hal tersebut Revitaliasai pasar desa, tidak saja melakukan pembe-nahan pada fisik pasar namun Pemerintah Kota Denpasar juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para pengelola dan pedagang pasar. Sehingga kemampuan, serta kapastitas para pedagang kecil dalam meningkatkan pendapatan yang sentral-isasinya terdapat di pasar desa dapat bersa-ing dengan pasar modern.

Diharapkan pada program ini pengelola pasar desa mampu memberi arah dalam pengelolaan dan penataan pasar, sehingga tercipta suasana pasar yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan ramah. Serta terjalin in-

Revitalisasi Pasar Desa Pilar Pengembangan Ekonomi Kerakyatan


26

Pasar Adat Sindu, Desa Pemogan (masing-masing 1 buah), Jl. Batanta (2 buah), masing-masing 1 buah di Pasar Gunung Agung, Br. Tegal Linggah, Perumahan Gunung Sari, Pasar Padang Sambian, Jl. Soputan, Jl. Setia Budi, Jl. P. Biak, Banjar Oongan, Perumahan Beteng Sari, Jl. Drupadi, Taman Budaya Art Center, Jl. Tukad Badung, Depo Pala Sari, Jl. Matahari Terbit, Jl. Bung Tomo (2 buah), Jl. Mataram (2 buah), Jl. Cok Tresna (3 buah) dan Jl Sudirman (2 buah).

Untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 2.500 – 2.700 m3, DKP memanfaatkan sarana dan prasarana, Dum Truck (layak jalan) sebayak 26 unit, container 6 m3 (53 unit), container 9,8 m3 (11 unit), Compactor Truck (3 unit), Truck Pasukan/engkel (1 unit), Dump Truck/Pasukan (3 unit) sert Kijang Pickup (3 unit).

Mengingat ketersediaan sarana dan prasa-rana masih dirasakan belum memadai, DKP kembali mengajukan sejumlah penambahan sa-rana dan prasarana untuk pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yaitu: pengadaan 20 unit sepeda motor modifi kasi (motor angkutan sampah) untuk kelurahan dan kecamatan; pen-gadaan 1 unit excavator; penambahan 1 unit Buldozer; penambahan 10 unit Dump Truck; penambahan 1 unit Sweeper Truck; peambahan 10 unit mesin sensor; penambahan 3 unit Com-pactor Truck; penamabahan 4 unit Truck Armroll; penambahan 2 unit Truck Snorklift; penambahan 3 unit Chasis untuk Snorklift; penambahan 2 unit konstruksi Snorklift; penambahan 10 unit mesin potong rumpot gendong; penambahan 4 unit mesn potong rumput dorong; pembuatan Hanggar Alat Berat di TPA Suwung; Rehab Depo Kesiman Kertalangu.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihada-pi, terutama di tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung, misalnya, DKP berupaya melakukan perbaikan infrastruktur dengan menyediakan limestone setiap tahun untuk mencegah

terjadinya jalan berlumpur menuju titik pembuan-gan. Selain itu juga dilakukan pengaspalan, serta penataan taman di TPA Suwung, serta menig-katkan pengolahan sampah menjadi kompos.

Terlebih, tantangan berat dihadapi DKP untuk memelihara taman, pohon perindang dan melak-sanakan penghijauan di seluruh Kota Denpasar, menangani titik lampu perangan jalan umum (LPJU) di Kota Denpasar.

Beberapa persoalan masih dihadapi dalam menangani pohon perindang, diantaranya, kurangnya mobil tangga untuk perawatan po-hon. Karenanya, DKP berupaya meprogramkan pengadaan mobil tangga, menambah tenaga operasional untuk perompesan/penebangan. Upaya ini dimaksudkan untuk menekan sekecil mugkin terjadiya pohon tumbang yang dapat menimbulkan kerugian material maupun inmate-rial (korban jiwa) akibat tertimpa pohon tumbang.

Sementara penanganan di bidang perta-manan yang saat ini luasnya mencapai 139.513 m2 atau 13,95 Ha atau 0,001092% dari luas wilayah Kota Denpasar yang mencapai 12.778 Ha. Dengan rincian, Luas Taman Median 59.353 m2; Taman Lapangan 36.610 m2; dan Taman Telajakan 43.550 m2. Untuk menata pertamanan ini, DKP menerapkan kosep taman tradisional, konsep taman gumi banten dan konsep taman formal.

Sedangkan untuk menambah estetika kota terutama pada malam hari, keberadaan lampu penerangan jalan umum menjadi salah satu penunjangnya. Dari data yang ada di DKP, ter-catat 16.685 titik lampu dan 649 panel di Kota Depasar, tersebar di Denpasar Utara 150 unit; Denpasar Timur 129 unit; Denpasar Barat 179 unit; Denpasar Selatan 187 unit; dan Panel Air Mancur 4 unit. I Gede Carmyaka

BERSIH. Kota yang bersih membuat suasana menjadi

nyaman.

WAJAH BARU. Wajah baru patung Catur Muka dilengkapi air mancur dengan hiasan lampu warna-warni.


1515

Pemerintah Kota Denpasar

Komit Bangun Komit Bangun Infrastruktur Jalan Infrastruktur Jalan Yang BerkualitasYang Berkualitas

Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk membangun infrastruktur jalan yang lebih baik dan berkualitas, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman berlalulintas.



1616

SE J A L A N d e n g a n m i s i K o t a Denpasar yang salah satunya mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk men ingka tkan kese jah te raan

masyarakat (welfare society), harus diimple-mentasikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkun-gan Pemerintah Kota Denpasar.

Tidak terkecuali dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Denpasar. Sesuai dengan bidang tugasnya di bidang ke-PU-an, banyak sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Visi Kota Denpasar Denpasar Kreatif berwawasan budaya

dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Infrastruktur kota menjadi sangat vital bagi

kelancaran aktivitas warga kota yang cukup padat dan dinamis.

Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian banyak pihak, yakni jalan. Karena infrastruktur jalan di Denpasar dan juga kota-kota lainnya di Indonesia merupakan sarana transportasi darat yang dominan dimanfaatkan masyarakat. Setidaknya 90 persen angkutan barang menggunakan moda jalan dan 95 persen angkutan penumpang memanfaatkan moda ini untuk mobilitas. Ini artinya, jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya

serta bidang lainnya. Baik buruk sebuah kota sangat tergan-

tung dari tersedianya fasilitas jalan yang memadai dan nyaman bagi pengguna lalu lintas. Karena keberadaan jalan yang tanpa didukung dengan kondisi yang baik, maka citra sebuah kota akan menjadi taruhannya.

Terlebih, Denpasar yang menjadi dae-rah tujuan wisata dunia, mengharuskan pemerintah setempat menjaga dan merawat jalan-jalan yang dimiliki untuk senantiasa bisa terjaga kualitasnya. Sesuai dengan Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan pemerintah baik di pusat, maupun daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran untuk peme-liharaan, peningkatan dan pembuatan jalan baru. Namun, diakui tanggungjawab itu masih banyak menemui kendala, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan semua pihak. Kebijakan investasi untuk pembangu-nan infrastruktur jalan masih menghadapi hambatan besar, khususnya dalam alokasi anggaran yang masih minim.

Komi tmen Pemkot Denpasar da lam mewujudkan pelayanan publ ik juga di-lakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, disamping meningkat-kan kualitas SDM di semua bidang yang ada. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan dapat memper-cepat tercapainya tujuan dan sebuah visi dan misi yang telah disepakati bersama dalam membangun Kota Denpasar. Karena

tanpa sarana dan prasarana yang memadai, banyak kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan dimaksud.

Komi tmen yang t ingg i dar i Pemkot Denpasar untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, bisa dilihat dari anggaran yang dialokasikan dalam APBD-nya setiap tahun. Adanya peningkatan yang signifikan dalam pos belanja langsung dalam APBD-nya, menjadi bukti sebuah tekad dan komitmen untuk meningkatkan kualitas sa-rana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Pada tahun 2014 mendatang, Pemkot Denpasar telah mengalokasikan dana belanja tidak langsung dalam APBD-nya sebesar Rp 726,9 miliar atau 47 persen. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan kjasa, serta belanja modal dialokasikan sebesar Rp 813,4 miliar lebih.

Kondisi ini juga berdampak langsung pada Dinas PU, terutama dalam mening-katkan infrastrukutr jalan yang ada di Kota Denpasar. Apalagi, panjang dan ruas jalan yang dimiliki Denpasar cukup panjang. Se-dikitnya terdapat 1.591 ruas jalan yang men-jadi kewenangan PU Denpasar. Sedangkan bila digabung menjadi satu, maka panjang jalan yang harus ditangani Kota Denpasar mencapai 563,1 kilometer.

Selain jalan yang menjadi kewenangan PU Denpasar, beberapa ruas jalan yang ada juga menjadi kewenangan Provinsi Bal i dan pemerintah pusat. Jalan yang

PROYEK. Salah satu proyek pembangunan jalan di kawasan kota Denpasar.


25

MEWUJUDKAN Denpasar bersih, asri, dan hijau bukan perkara mudah. Ber-bagai upaya sejatinya telah dilakukan

Pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas Kebersiah dan Pertamanan (DKP). Namun berbagai persoalan/kendala masih dihadapi. Terutama dalam megubah prilaku masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga kebersi-han lingkungan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasara-na untuk penunjang operasional DKP menangani masalah persampahan/kebersihan juga hingga kini masih harus diupayakan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, I Ketut Wisada, SE, M.Si., didampingi sekretarisnya, Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM, mengakui, sebagai instansi teknis yang menangani bidang kebersihan dan pertamanan di Kota Denpasar, pihaknya masih memerlukan sokongan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di seluruh bidang kegiatan, baik kebersihan, pertamanan, maupun Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Semua itu bermuara untuk menunjang seluruh program DKP untuk menciptakan Kota Denpasar yang

bersih dan indah.Di bidang kebersihan, DKP yang dituntut

menangani kebersihan jalan dan selokan, di-siasati dengan menerjunkan sejumlah petugas penyapuan, serta didukung alat kerja modern dengan pengoperasian 2 unit armada road

sweeper. Petugas penyapuan menjalankan tugasnya dalam dua shift (Pagi pukul 06.00—10.00, Siang pukul 12.00—16.00). Mereka menyisir jalan dan telajakan rumah tangga di sepanjang jalan yang dilayani.

Pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh DKP dari sumber sampah (rumah tangga masyarakat) dikumpulkan di tempat pembuan-gan sampah sementara (transfer depo dan con-tainer) di beberapa lokasi yang telah ditentukan. Saat ini DKP memiliki beberapa lokasi transfer Depo yaitu: di Jl. Gunung Rinjani, Jl. Mataram, Kompleks Perumahan Swakarya Baru, Jl. Tukad Pakerisan, Jl. Anggrek, Jl. Gurita, Jl. Pulau Kawe, Jl. Pilau Seram, Jl. Gunung Karang, Jl. Cok. Agung Tresna, Jl. Slamet Riadi.

Sementara kotainer ditempatkan di beberapa lokasi diantaranya: Jl. Salya (1 buah), Pasar Sanglah (1 buah), Jl. Tukad Nyali (2 buah), Jl. Pralina (3 buah), Kantor Gubernur (2 buah), Jl. Flamboyan (1 buah), Jl. Sepiori (1 buah), Terinal Tegal (1 buah), Jl. Gunung Batur/kuburan Badung (3 buah), Terminal Ubung (1 buah), Jl. Gunung Agung (3 buah), Jl. Surabi (3 buah) Jl Anyelir (2 buah), Jl. Kecubung Utara (1 buah), Jl. Kecubung Selatan (2 buah), Pasar Adat Tonja,

Mengingat ketersediaan sarana dan prasarana masih dirasakan belum memadai, DKP kembali mengajukan sejumlah penambahan sarana dan prasarana untuk pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan.

Mewujudkan Denpasar Bersih

DKP Programkan Penambahan Sarana dan Prasarana Memadai



24

DATA RUMAH SAKIT YANG ADA DI KOTA DENPASAR

No Kec. Rumah Sakit Poliklinik/BP/ rumah Bersalin, BKIAPemerintah Swasta

1. Denbar 1.2.

3.4.

RSUP Sang-glah. Badan Pelaksa-naan RS Indra (BPRSI).RSAD.RSUD Wan-gaya

1.

2.3.4.5.

6.

7.

RSU Surya Husadha.RSU Manuaba.RSU Kasih Ibu.RSU Sari Dhar-ma.RSU Prima Medika.RSU Dharma UsadhaRSU Bali Med

1.2.

3.4.5.

6.7.

8.

9.10.11.12.

13.

14.15.

BP. PT TelkomRB. Ikatan Bidan BaliBP. Nanta Swara.BP. Wijaya Ku-sumaBP/RB Wahyu Murti.BP. HarmoniBP/BPG Nita Klinik.BP. Kimia Farma Health Care.BP. Kartika.BP Penta Medika.BP. Baksena.BP. Bali Cha-risma Usadha.Klinik Spesialis Rehabilitasi Santi Husadha.RB. Permata Hati.BP. Rama Me-dika.

2. Dentim 1. RS Bayangkara 1.

2.3.

4.

RSU Dharma Yadnya.RSU Puri Ra-harja.RSIA Puri Kawan Sejahtera.RS Bali Royal Hospital (BROSS).

1.

2.3.4.5.6.

7.

BP. Dasmiati Saddasa.RB. Buda Setia.BP. Sayang Lan-sia.Smile Dental KlinikBP MMC.Klinik Kecanti-kan Nathasa.Klinik Kecan-tikan Miracle Aestetic.

3. Densel 1. RSB Harapan Bunda

1.

2.3.

4.5.6.

7.8.

9.

1011

BP JPKTK PT Astek.BP Bali Hyatt.BP/BKIA/RB Garba Usadha.BP SOS Medika.BP. QuantumBP. The Grand Bali Beach.BP Amerta.Klinik Keluarga Prof. Bagiada.BP Remedium Care.BP Sekar Husad-ha.BP Griya Me-dika.

4. Denut 1.2.

RSU Bakti Ra-hayu.RSU Surya Usada, Ubung

Seperti data diatas disamping terdapat rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta juga terdapat poliklinik dan rumah sakit bersalin yang telah tumbuh berkembang seiring dengan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kesehatannya sendiri. dra dari berbagai sumber

Rumah Sakit di Kota Denpasar

SEBAGAI kota metropolitan, Kota Denpasar menjadi pusat segala per-tumbuhan baik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Untuk perkem-bangan pembangunan pelayanan kesehatan itu sendiri merupakan kondisi strategis bagi para investor untuk mengembangkan pelayanan kesehatan.

Sehingga tampak pertumbuhan rumah sakit swasta di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan.


17

merupakan kewenangan provinsi men-capai 83,896 kilometer yang terdiri dari 17 ruas jalan. Demikian juga ruas jalan nasional yang ada di Denpasar mencapai 33,320 k i lometer dengan jumlah ruas sebanyak 17 jalan.

Pengelola infrastrukutr jalan di Kota DenpasarTerkait dengan jalan yang men-jadi kewenangan Kota Denpasar, masih ada beberapa ruas jalan yang mendapat perhat ian untuk d i lakukan perba ikan. Karena selama in i tercatat masih ada sekitar 100,66 kilometer jalan yang rusak di Denpasar. Jalan-jalan yang tergolong rusak ini sudah diprogramkan untuk di-

lakukan perbaikan secara skala prioritas pada tahun 2014 mendatang. Untuk tahun 2014, PU Denpasar te lah merancang beberapa program peningkatan kualitas jalan, drainase, serta jembatan. Untuk pro-gram yang dikerjakan Bidang Bina Marga ini, PU telah mengalokasikan dana belanja modal sekitar Rp 56,77 miliar. Dana inilah yang akan dialokasikan untuk peningkatan jalan serta pendukung lainnya.

Setidaknya PU Denpasar telah meren-canakan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan di 16 ruas jalan yang ada di Denpasar. Bukan hanya jalan, drainase yang sangat vital fungsinya dalam mencegah

terjadinya banjir di Kota Denpasar, juga tidak luput dari perhatian instansi ini. Dari pengalaman yang ada, tidak tersedianya drainase yang baik, akan memicu terjadinya kerusakan jalan yang lebih cepat. Karenan-ya, pemeliharaan jalan juga harus dilakukan dengan memperbaiki drainase di samping-nya. Bila ini sudah dilakukan dengan baik, maka fungsi jalan dan drainase bisa lebih maksimal dan mencegah terjadinya keru-sakan jalan yang lebih cepat. Meski diakui, kerusakan jalan bukan semata karena tidak tersedianya drainase, melainkan juga akibat lalu lalang kendaraan yang melebihi tonase jalan bersangkutan. as


2012 2013 2012 2013Jalan Nasional 50.576 Km¹ 50.576 Km¹Jalan Provinsi 42.840 Km¹ 33.320 Km¹Jalan Kota 563.101 Km¹ 563.101 19,468.0 M¹ 15,686.0 M¹

Kecamatan Denpasar Barat 136.053 Km¹ 136.053 Km¹ 687.0 M¹ 5,184 M¹Kecamatan Denpasar Timur 119.720 Km¹ 119.720 Km¹ 5,913.5 M¹Kecamatan Denpasar Selatan 188.885 Km¹ 188.885 Km¹ 4,232.5 M¹ 4,482 M¹Kecamatan Denpasar Utara 118.443 Km¹ 188.443 Km¹ 8,635.0 M¹ 6,020 M¹

Panjang PenangananStater Jalan

118.443 Km1


18


DENGAN motto Sewaka Dharma, yang berarti melayani adalah kewajiban. Motto itu tampaknya telah merasuk ke

dalam segenap jajaran aparat birokrasi di Ibukota Provinsi Bali itu.

Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang bersentuhan dengan perizinan.

Sejalan dengan ide dan gagasan yang dikemas Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yakni mewujudkan pelayanan publik yang bernuansa budaya Bali melalui motto Suwaka Dharma, maka konsep itu juga dikemas tidak hanya menjadi semangat dalam melakukan tugas pelay-anan publik, juga dikemas dalam bentuk pemban-gunan gedung. Begitulah pembangunan Graha Sewaka Dharma yang sekarang berdiri gagah di

bekas Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Lumintang. Sejatinya konsep gedung yang dita-warkan Bappeda Denpasar, tidak hanya mencer-minkan kemewahan dalam pelayanan perizinan, di dalamnya juga terkandung bagaimana budaya Bali bisa teradapsi dengan konsep moderen. Misalnya keramahtamahan, pasemetonan, dan tentu saja dengan penuh etika. Itulah konsep yang hendak ditawarkan dalam Graha Sewaka Dharma ini.

Kemudian untuk memanjakan masyarakat yang mengurus perizinan. Petugas yang siap bekerja dengan ramah dan penuk keiklasan juga telah disiagakan.

Memasuki Graha Sewaka Dharma yang telah diresmikan belum lama ini, kita diajak ramah ling-kungan, dengan pemandangan yang segar, dan jauh dari keramaian, sekali pun gedung ini sejatinya berada di pusat keramaian kota Denpasar yakni

Mengemas Layanan Publik Bernuansa Budaya Bali

Oleh : KS Wendra Pratiwi

Pemerintah Kota Denpasar sejak awal memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TERPADU. Layanan terpadu kini dipusatkan di Graha Sewaka

Dharma Lumintang.

23


TABEL JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI KOTA DENPASARNo Nama Pusk Dr.U Drg Perawat Perawat

GigiBidan Apoteker

S1 FarmAss Apotek

Analis Farmasi

S1 Kesmas

1 Pusk I Denbar

4 6 12 0 6 0 1 1 2

2 Pusk II Denbar

6 8 9 5 19 0 2 1 3

3 Pusk I Denut

4 3 9 2 6 0 0 2 0

4 Pusk II Denut

4 9 11 1 7 0 3 1 3

5 Pusk III Denut

4 2 8 2 9 0 2 1 3

6 Pusk I Dentim

5 4 11 2 10 0 3 1 2

7 Pusk II Dentim

5 4 11 2 7 0 3 1 2

8 Pusk I Densel

5 3 8 2 9 0 2 1 1

9 Pusk II Densel

3 6 12 2 7 2 2 1 1

10 Pusk III Densel

4 5 7 2 4 1 2 1 0

11 Pusk IV Densel

1 8 7 4 13 2 3 1 1

Dinas Kesehatan Kota Denpasar.Tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke

puskesmas yang ada merupakan salah satu ben-tuk kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di masing-masing puskesmas. Jumlah kunjungan puskesmas perbulan se- Kota Denpasar pada sampai akhir tahun 2012.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ke-beradaan puskesmas di Kota Denpasar sangat dibutuhkan masyarakat terbawah. Untuk itu berbagai program dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan mutu pelayanan di masing-masing puskesmas.

Pengembangan sarana kesehatan yang meru-pakan salah satu faktor utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar telah menentukan standar pelayanan terutama untuk instansi yang bersentuhan lang-sung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Standar pelayanan yang dilakukan berpegangan pada ISO dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Sehingga jelas pelay-anan yang didapat masyarakat dan biaya yang harus dikeluarkan. Sampai bulan Nopember 2013 telah terdapat tiga puskesmas di Kota Denpasar yang melaksanakan ISO. Ketiga puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas III Denpasar Selatan dan Puskesmas IV Denpasar Selatan.

Disamping telah melakukan standirasi dalam pelayanan, puskesmas di Kota Denpasar terus melakukan inovasi seperti meningkatkan pelay-anan dari puskesmas rawat jalan menjadi puskes-mas rawat inap. Sampai akhir tahun 2013 terdapat tiga puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap yakni Puskesmas Denpasar Timur I, Puskesmas Denpasar Barat II, dan Puskesmas Denpasar Selatan IV,dan dua puskesmas memi-liki pelayanan 12 jam yaitu Puskesmas Pembantu Ubung dan Puskesmas I Denpasar Timur.

B. Pembangunan Dan Peningka-tan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kota Denpasar

SELAIN melakukan pembangunan fisik terhadap puskesmas itu sendiri guna memberi-kan pelayanan yang prima pada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia salah satunya dengan melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang ada di masing-masing puskesmas. Penilian tenaga medis ini juga untuk mempersiapkan lomba pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam penilaian tenaga medis tersebut melibatkan instansi terkait. Dengan meningkatnya tenaga medis teladan tentunya diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada setiap pusk-esmas yang ada di Kota Denpasar.

Tidak hanya itu untuk mengatasi berkembangnya penyakit yang mematikan seperti HIV/Aids, Pemkot Denpasar telah memiliki Rumah Sehat yang difung-sikan sebagai klinik edukasi kesehatan reproduksi dan pemeriksaan dini kanker serviks. Pembentukan klinik ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan tehadap kesehatan masyara-kat. Tidak hanya itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemkot Denpasar langsung menyasar ke banjar-banjar, salah satunya dengan

melaksanakan safari kesehatan. Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar salah satunya dalam penanganan beberapa penyakit menular seperti DBD, Diare, ISPA, khususnya pneumoni pada balita, rabies, AFP dan Cikungunya dalam penangannya sudah sesuai dengan tata laksana penanganan masing-masing penyakit.

Untuk kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Kota Denpasar yang hampir terjadi tiap tahun namun kasusnya terus mengalami penurunan. Berbagai langkah telah dilakukan diantaranya melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) baik di rumah

sendiri maupun dilingkungan itu sendiri. Disamping itu untuk menanggulangi DBD di masyarakat diantaranya melalui penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk melaksanakan kegiatan PSN den-gan cara 3M-Plus serta peningkatan sanitasi lingkun-gan, Gerakan Serentak (Gertak) PSN yang melibatkan Juru Pemantau Jentik se Kota Denpasar.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak akan berhasil menurunkan kasus DBD apabila tidak didukung oleh seluruh lapisan masyara-kat untuk melakukan PSN minimal seminggu sekali.


22


TABEL JUMLAH KUNJUNGAN KE PUSKESMAS

No Nama Puskesmas Laki-Laki Perempuan Jumlah Kunjungan

Rata-rata Perbulan

1. Pusk I Denpasar Barat 17.165 20.320 37.485 3.1232. Pusk II Denpasar Barat 23.626 31.644 57.970 4.8303. Pusk I Denpasar Utara 16.709 18.655 35.364 2.9474. Pusk II Denpasar Utara 17.938 20.312 38.250 3.1875. Pusk III Denpasar Utara 19.358 20.231 39.589 3.2996. Pusk I Denpasar Timur 20.437 17.991 38.428 3.2027. Pusk II Denpasar Timur 16.710 18.511 35.221 2.9358. Pusk I Denpasar Selatan 16.809 19.190 35.999 2.9999. Pusk II Denpasar Selatan 18.524 27.583 46.107 3.84210. Pusk III Denpasar Selatan 10.582 11.509 22.091 1.84011. Pusk IV Denpasar Selatan 48.399 43.709 92.108 7.675

Jumlah/Total 226.257 249.655 478.612

Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

MEWUJUDKAN pembangunan kesehatan yang berkualitas di Kota Denpasar telah dilakukan berbagai upaya. Pemerintah Kota

Denpasar melalui Dinas Kesehatan merancang berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendekatkan dan meningkatkan mutu pelayanan. Ada pun program bidang kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pembangunan Sarana Kes-ehatan

Sampai saat ini di Kota Denpasar terdapat 11 puskesmas yang tersebar di empat kecamatan. Puskesmas yang ada ini dalam memberikan pelayanan dibantu oleh 25 puskesmas pembantu dan 11 puskesmas keliling. Jumlah puskesmas yang ada sampai puskesma keliling memberikan pelayanan pada seluruh penduduk Kota Denpasar yang berjumlah 833.900 merupakan sumber dari

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kota Denpasar terus memaksimalkan peran Puskesmas dengan cara meningkatkan pelayanan serta melengkapi

sasarana dan prasarana puskesmas.

19


jalan Gatot Subroto yang sehari-harinya tergolong sangat padat.

Yang jelas sejak berdirinya kantor Sewaka Dharma ini, setidak masyarakat Kota Denpasar telah dihadirkan sebuah layanan yang prima. Pelay-anan Publik yang berada di pusat Kota Denpasar diharapkan betul-betul mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan secara transparan dan akuntable, sehingga perlu di dorong terus, sehingga daerah lain dapat mengikuti jejak apa yang telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam hal pelayanan publik.

“Apa yang telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam hal pelayanan publik dengan melakukan reformasi birokrasi sangat luar biasa,” itulah kata-kata yang meluncur dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI. Azwar Abubakar, Senin (15/10), ketika menyempatkan diri mengunjungi empat pelayanan publik Kota Denpasar yakni UPT Pengujian Kenda-raan Bermotor dengan sistem Drive Thru, Puskesmas IV Denpasar Selatan, Dinas Perijinan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Kehadiran Menpan di Denpasar didampngi Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Sekda Kota DenpasarA.AN Rai Iswara, dan Instansi Terkait.

“Saya sengaja datang ke sini untuk mengetahui lebih dekat tentang pelayanan publik Kota Denpasar, tidak berbelit-belit dan tidak ada permainan. Birokrasi memang harus melayani melayani masyarakat. Den-gan sistem pelayanan terpadu satu pintu seperti yang dilakukan Pemkot Denpasar, saya yakin pelayanan akan lebih baik, ” ujar Azwar Abubakar.

Kunjungan Azwar Abubakar pertama kali melihat pelayanan Drive Thrue Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Denpasar kemudian mengunjungi Puskesmas IV Densel. Selanjutnya Azwar Abubakar melihat Dinas Perijinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di satu gedung. Azwar Abubakar mengatakan pelayan terpadu satu pintu yang diterapkan Denpasar sangat ba-gus, betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Masyarakat kita perlu dimanjakan haknya, sudah sewajarnya masyarakat menerima pelayanan yang semakin hari semakin bagus, karena hampir 50 persen anggaran untuk belanja pegawai, jadi sewajarnya masyarakat mendapat pelayanan yang semakin baik”, katanya sembari menambahkan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Sementara Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan dalam memberikan pelayan publik langsung kepada masyarakat di Kota Den-pasar pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem dengan merubah maindset pegawai.

“Ini merupakan program kerja misi dan visi Pem-kot Denpasar. Setiap tahun kami terus mengevalu-asi pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang kita berikan kepada ma-syarakat mudah-mudahan dapat tercapai sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Denpasar,” ujar Rai Mantra. Semangat ini memang harus menjadi acuan bagi para pega-wai Pemkot Denpasar yang khusus ditugaskan di Graha Sewaka Dharma ini. Jangan sampai dengan penampilan mewah seperti ini, terus memberikan pelayanan yang kurang memuas-kan, sehingga citra mewah yang ditampilkan Graha Sewaka Dharma ini tidak pas.

JIKA dicermati dalam keseharian, di mana pun layanan publik selalu bersentuhan dengan uang, kecepatan dan waktu. Tiga sisi ini tentu saja memberikan celah bagi aparat atau masyarakat untuk melakukan yang melanggar hukum.

Ketika seorang mengurus izin, mereka tentu membutuhkan layanan yang cepat se-lesai, jika layanan yang kurang cepat, apak-ah karena kurang persyaratan admisnitrasi dan lain-lain, maka di sini akan membuka adanya peluang bagi kedua belah pihak, apakah masyarakat maupun aparat untuk melakukan pelanggaran hukum. Maka dalam layanan publik ini yang harus dikedepankan adalah kepastian dan tranparansi. Artinya, masyarakat yang hendak mengurus izin-izin usaha dan sebagainya, dia harus mendapat-kan kepastian waktu, kapan izinnya akan selasai. Kemudian pemerintah juga harus menjamin adanya transparansi. Misalnya mengenai persyaratan, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus suatu izin. Jangan sampai terjadi, masyarakat tidak tahu persyaratan, kemudian ketika mereka mengurus izin ada persyaratan ‘mendadak’ yang harus mereka penuhi.

Maka, tidak salah kalau kemudian Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, ketika berkunjung ke Graha Sewaka Dharma belum lama ini mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Denpasar (Pemkot) dalam peningkatan pelayanan publik. Dia berharap peningkatan pelayanan publik juga dilakukan seluruh pemerintah kota dan kabupaten lainnya. Hatta yang ketika itu meninjau Graha Sewaka Dharma, gedung pusat pelayanan publik milik Pemkot Den-pasar, di kawasan Lumintang, Denpasar, Rabu (27/2/2013, mengingatkan, pelayanan publik adalah salah satu indikator daya saing global. Karena itu, ujar Hatta, peningkatan pelayanan publik menjadi penting dalam hal meningkatkan daya saing bangsa.

“Kendala kita salah satunya dalam hal pelayanan publik. Kalau dapat ditingkatkan, dan harus ditingkatkan, indeks kita akan meningkat,” kata Hatta.

Di Gedung Pusat Pelayanan Publik Pemkot Denpasar terdapat sejumlah pelayanan publik, antara lain, pelayanan perizinan, kependudu-kan dan catatan sipil, dan perdagangan.

* Penulis pemimpin redaksi tab-loid Bali Promo

Hatta Rajasa

Layanan Publik Tingkatkan Daya Saing Bangsa


20


SALAH satu inovasi yang secara konsisten diterapkan Pemkot Den-pasar adalah pengembangan e-

government. Hal i tu telah di tuangkan ke dalam

rencana induk untuk program lima tahun dari 2011 – 2015. Dalam rencana induk itu

ditetapkan, tahun 2011 memberlakukan penggunaan open source software, sosialisasi rencana induk pengemban-gan e-govt, pemetaan kebutuhan data, jaringan dan aplikasi, serta peningkatan langganan bandwidtf internet.

Langkah itu dilanjutkan dengan se-

jumlah langkah pada tahun 2012, yakni pers iapan pembuatan Perda tentang SIN, pelatihan pengelolaan database, penentuan standard operating pro-cedure, pemasangan system security, serta penamahan terminal akses bagi masyarakat.

Layanan Publik Yang TransparanDambaan Masyarakat KotaMasyarakat moderen senantiasa mendambakan layanan publik

yang transparan cepat dan murah.

KUNJUNGAN. Kunjungan Wakil Menteri Pan dan RB Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, SIP, Mag.rer.publ. Graha Sewaka Dharma Lumintang belum lama ini.

21


Pengembangan e-govt tahun 2013 di lanjutkan dengan pembuatan perda mengenai SIN, pe la t ihan perawatan tekno log i in fo rmas i , pembuatan ba-sis data terpadu, maintenance system pendukung, dan pemantapan system security. Untuk tahun 2014, dilakukkan penyusunan master plan, pelatihan sys-tem informasi manajemen, pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan system, pembangunan datawarehouse, serta penyesuaian teknologi. Pada tahun 2015, akan dilakukan pengesahan master plan, pelatihan sistem informasi eksekutif, pemeliharaan datawarehouse, serta updating server.

Walikota Denpasar IB Rai Dharma Wijaya Mantra menyadari, ada sejumlah hambatan dalam mewujudkan rencana induk pemerintahan elektronik itu.

Pertama, kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas serta pemanfaatan yang belum sesuai dengan kompetensi. Selain itu, infrastruktur belum memadai, kultur mendokumentasikan yang belum lazim, serta tempat akses yang terbatas.

Hambatan lainnya, keterlibatan swasta dan partisipasi masyarakat masih rendah.

Butuh waktu lama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat/swasta, ekseku-tif maupun legislatif. Kondisi politik yang kurang stabil juga turut menghambat, selain tidak adanya standarisadi sistem nasional.

Untuk mengatasi berbagai hambatan t e r sebu t , pe r l u d i l akukan be rbaga i pend id ikan dan pe la t ihan tekno log i informasi guna penguatan SDM. Selain itu, tentunya juga dengan penambahan sarana dan prasarana e-govt, memban-gun system manajemen mutu ISO 9001 : 2008.

Tak kalah pentingnya, menurut IB Rai Dharmawijaya, adalah adanya komitmen bersama dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah pusat. Dalam hal ini, utaman-ya adalah membuat regulasi yang menjadi hambatan penerapan e-govt di daerah, yang kemudian di ter jemahkan dalam bentuk peraturan daerah, yang diperlukan untuk memperkuat supporting di daerah. Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat dan intensitas sosialisasi yang terus

menerus.Salah satu perwujudan e-govern-

ment yang tengah d i kembangkan , k o t a D e n p a s a r t e l a h m e n e r a p k a n sistem pelayanan elektronik, atau yang lebih akrab disebut dengan e-Sewaka. Langkah ini sebenarnya sudah dimulai sejak Rai Dharmawijaya masih menja-bat sebagai Walikota, dan yang diakui sebagai penggagas berbagai inovasi pelayanan publik.

K in i , saat memasuki tahun kedua sebaga i Wa l i ko ta Denpasar secara definit ive, sejumlah pelayanan publik, buahnya semakin banyak. Sebut saja dalam penerimaan siswa baru yang telah dilakukan secara online. Hal ini memberi-kan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru.

Dengan system pener imaan siswa secara online, dapat menjaring siswa berprestasi dan mengetahui daya tamp-ing sekolah yang sesungguhnya. Namun harus diakui bahwa hal ini memerlukan konsistensi poitik dari pimpinan daerah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pengert ian dari orang tua siswa juga merupakan salah satu kendala. ks

wendra, pemimpin redaksi Bali Promo


majalah sewaka dharma edisi no 3 tahun 2013

Documents