DAFTAR ISI

Daftar isi...........................................................................................................1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang...........................................................................................3

1.2. Perumusan Masalah..................................................................................3

1.3. Tujuan.......................................................................................................3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Lembaga Sosial........................................................................4

2.2 Hakekat Lembaga Sosial............................................................................5

2.3 Proses Terbentuknya Lembaga Sosial........................................................5

2.4 Alasan Berlembaga....................................................................................7

2.5 Lembaga dan Asosiasi................................................................................8

2.6 Beberapa Unsur Lembaga Sosial................................................................9

2.7. Institusionalisasi dan Reinstitusionalisasi..................................................9

2.8. Lembaga dan Kebutuhan Manusia yang Terpenting...............................10

2.9. Syarat Norma Terlembaga......................................................................11

2.10. Ciri dan Karakter...................................................................................12

2.11. Syarat Lembaga Sosial..........................................................................14

2.12. Jenis Lembaga.......................................................................................15

2.13. Lembaga Berdasarkan Sasaran Pokok..................................................16

2.14. Bentuk Lembaga Sosial.........................................................................16

2.15. Tipe Lembaga Sosial ............................................................................26

BAB III PENUTUP

1

3.1 Kesimpulan...............................................................................................28

3.2 Saran........................................................................................................28

Daftar Referensi.............................................................................................29

BAB I

2

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Namun bukan berarti semua himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial. Untuk dikatakan kelompok sosial terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam kelompok social yang telah tersusun terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama demi terciptanya kelancaran dan kesejahteraan.

Dalam hubungannya dengan manusia lain, manusia saling membentuk organisasi atau lembaga yang dapat mempersatukan aspirasi mereka dalam memenuhi suatu tujuan dan cita-cita bersama.

Cara yang paling sederhana untuk mengerti organisasi sosial (masyarakat) adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai organisasi mayarakat maka suatu hal yang paling baik dilakukan adalah mencoba mengungkap semua kejadian yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Kenyataan mengenai organisasi-organisasi (lembaga) sosial masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke “arah” mana lembaga masyarakat itu “bergerak”, yang jelas adalah bahwa lembaga itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin lembaga itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

1.2. Perumusan MasalahBeberapa rumusan masalah yang dapat dikaji dari uraian-uraian di atas

antara lain: Apa definisi dari lembaga sosial dalam masyarakat dan bagaimana pendapat

para ahli tentang lembaga sosial? Sebutkan tipe-tipe dari lembaga sosial?

1.3. TujuanMakalah ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui macam-macam definisi dari lembaga sosial dari masyarakat.

Untuk mengetahui tipe-tipe deri lembaga sosial dari masyarakat.

BAB II

3

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN LEMBAGA SOSIAL

Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai pranata social. Hal ini dsocial institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat.

Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hoarton dan Hunt, lembaga social (institutation) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah lembaga. Lembaga (institutations) adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan  yang oleh masyarakat dipandang penting  atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga  adalah proses yang terstruktur (tersusun} untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalamkehidupan bermasyarakat.

Menurut Leopold Von Weise dan Becker, lembaga social adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya.

Menurut Robert Mac Iver dan C.H. Pag, lembaga social adalah prosedur atau tatacara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunana norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehiduppan masyarakat.

Istilah lain yang digunakan adalah  bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman sozialegebilde dimana menggambarkan dan susunan institusi tersebut.

Lembaga Sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga Sosial berbeda dengan asosiasi. lembaga sosial bukanlah kumpulan orang-orang atau bangunan besar, melainkan kumpulan norma. sementara itu, realisasi dari norma yang dianut dalam lembaga sosial tersebut terjadi dengan adanya asosiasi.

4

Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto lembaga sosial tumbuh karena manusiadalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku.

Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar.

Contoh: Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual.

Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial.  Namun, tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. 

Menurut Robert M.Z. Lawang proses tersebut dinamakan pelembagaan atau institutionalized, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi. Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/ lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalamkehidupan bersama.

2.2. HAKEKAT LEMBAGA SOSIAL

Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita- citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses institutionalizationmenghasilkan lembaga sosial.

2.3. PROSES TERBENTUKNYA LEMBAGA SOSIAL

Para ilmuan sosial hingga saat ini masih berdiskusi tentang penggunaan istilah yang berhubugnan dengan ”seperangkat aturan/ norma yang berfungsi untuk anggota masyarakatnya”. Istilah untuk menyebutkan seperangkat aturan/ norma yang berfungsi untuk anggota masyarakatnya itu, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu ”social institution” dan ”lembaga kemasyarakatan”. Mana yang benar? Tentu semunya tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya saja ada perbedaan penekanannya. Mereka yang menggunakan istilah ”social institution”

5

pada umumnya adalah para antropolog, dengan menekankan sistem nilai-nya. Sedangkan pada sosiolog, pada umumnya menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan atau yang dikenal dengan istilah lembaga sosial, dengan menekankan sistem norma yang memiliki bentuk dan sekaligus abstrak. Pada tulisan ini, akan digunakan istilah lembaga sosial dengan tujuan untuk mempermudah tingkat pemahaman dan sekaligus merujuk pada kurikulum sosiologi yang berlaku saat ini.

Pada awalnya lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakatan. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan , kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai sebagai Pranata sosial.

Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut :

Diketahui

Dipahami dan dimengerti

Ditaati

Dihargai

Lembaga sosial merupakan tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah wadah yang disebut dengan Asosiasi. Lembaga dengan Asosiasi memiliki hubungan yang sangat erat. Namun memiliki pengartian yang berbeda. Lembaga yangg tidak mempunyai anggota tetap mempunyai pengikut dalam suatu kelompok yang disebut asosiasi. Asosiasi merupakan perwujudan dari lembaga sosial. Asosiasi memiliki seperangkat aturan, tatatertib, anggota dan tujuan yang jelas.

Dengan kata lain Asosiasi memiliki wujud kongkret, sementara Lembaga berwujud abstrak. Istilah lembaga sosial oleh Soerjono Soekanto disebut juga lembaga kemasyarakatan. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan istilah asing social institution. Akan tetapi, ada yang mempergunakan istilah pranata sosial untuk menerjemahkan social institution. Hal ini dikarenakan social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Sebagaimana Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas- aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain adalah bangunan sosial, terjemahan dari kata sozialegebilde (bahasa Jerman) yang menggambarkan bentuk dan susunan institusi tersebut. Namun, pembahasan ini tidak mem- persoalkan makna dan arti istilah-istilah tersebut.

Dalam hal ini lebih mengarah pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dalam lembaga tersebut. Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk

6

mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga dari sudut fungsinya. Menurut mereka, lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan dari proses- proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola- polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan sekelompoknya.

Selain itu, seorang sosiolog yang bernama Summer melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan. Summer meng- artikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, dan sikap perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga sosial mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok.

b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

c. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku para anggotanya.

Dengan demikian, lembaga sosial merupakan serangkaian tata cara dan prosedur yang dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Hal ini disebabkan setiap masyarakat menginginkan keteraturan hidup.

2.4. ALASAN BERLEMBAGA

Lembaga didirikan oleh sekelompok orang tentu memiliki alasan. Seorang pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berlembaga:

a. Alasan Sosial (social reason), sebagai “zoon politicon ” artinya mahluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berlembaga demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada lembaga-lembaga yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi.

b. Alasan Materi (material reason), melalui bantuan lembaga manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yaitu:

1) Dapat memperbesar kemampuannya

2) Dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah lembaga.

7

3) Dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun

2.5. LEMBAGA DAN ASOSIASI

Dalam buku beberapa ahli atau pengarang dapat dijumpai berbagai definisi tentang lembaga sosial,di antaranya:

Hertzler di dalam bukanya “social institution”

Broom dan Selznick.

  Mereka tidak memberikan sebuah definisi tentang institution,melainkanhanya proses terjadinya sebuah instiution(lembaga) yang dinamakan “Instutionalization atau institusionalisasi adalah ”perkembangan susunan- susunan yang tertib,tapi mengintegrasikan dari aksi-aksi yang tidak stabil, berpola tidak tertentu.jadi walaupun tidak terikat secara eksplisit, namun mereka terikat secara implicit :

Ogburn dan nimkoffMereka berpendapat yang pada hakekatnya sama dengan Broom dan selznick,mereka berpendapat baha tiad garis perpisahan yang jelas di antara lembaga dan asosialisasi,kecuali bahwa pada umumnya lembaga-lembaga bersifat lebih penting.

Acuff,allen dan taylorMereka berpendapat berkebalikan dengan kedua tokoh diatas,mereka mengatakan dengan jelas dan tegas”bahwa lembaga-lembaga merupakan norma-norma yang berintegrasi disekitar suatu fungsi masyarakat yang penting”.

Dari berbagai pendapat ahli diatas dapat kita simpulkan lembaga adalah suatu kelompok,nilai-nilai,norma-norma,peraturan-peraturandan peranan-peranan sosial. Jadi lembaga ada seginya yang kulturil yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang ada segi kulturilnya yang berupa bebagai peranan sosial.Kedua segi itu berantar hubungan erat satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya asosiasi yang dimaksudkan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan-tujuan spesifik, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini banyak sekali mengenal kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu.Dengan demikian asosiasi dihubungkan dengan adanya banyak dan berbagai publik-publik dalam masyarakat modern yang berbelit-belit.

Bahwa sahnya bentuk-bentuk lembaga yang lebih universal yang didasarkan pada lembaga-lembaga diberikan sama sebagai lembaga-lembaga itu,misalnya keluarga dan negara.Hal ini tidak menyesatkan asalkan kita tidak yakin dan tidak melupakan perbedaan secara teoritis, ialah sebagai komplek-komplek peraturan dan

8

rol-rol sosial secara abstrak dan pada umumya sebagai bentuk-bentuk lembaga yang didasarka pada lembaga-lembaga itu secara konkret dan pada khususnya. 

2.6. BEBERAPA UNSUR LEMBAGA SOSIAL

Persamaan diantara berbagai lembaga tersebut karena fungsinya yang agak sama yaitu mengkonsolidasikan dan menstabilisasikan. Untuk melaksanakan fungsi ini dipergunakan teknik-teknik yag agak sama. Teknik-teknik tersebut antara lain:

1. Tiap-tiap lembaga mempunyai lambing-lambangnya. Negara mempunyai bendera, Agama mempunyai lambing bulan sabit berbintang, salib, swastika dan sebagainya. Selain itu gedung-gedung sering menjadi semacam lambing pula, seperti Gedung Putih di Washington, Kremlin di Mokswa Downing street di London, dan lain-lain.

2. Lembaga-lembaga kebanyakan mengenal pula upacara-upacara dank ode-kode kelakuan formil, berupa sumpah-sumpah, ikrar-ikrar, penbacaan kewajiban-kewajiban dan sebagainya. Maksud dari kode-kode formil dan upacara-upacara demikian itu adalah untuk menginsafkan peranan-peranan sosial yang dibebankan oleh lembaga-lembaga itu kepada para anggota masyarakat. Kode formil tersebut hanya merupakan suatu pedoman bagi segenap tindak-tanduk yang diperlukan dalam berbagai situasi untuk menjalankan suatu peranan sosial sebagaimana dikehendakinya oleh suatu lembaga.

3. Tiap-tiap lembaga mengenal pula pelbagai nilai-nilai beserta rasionalisasi-rasionalisasi atau sublimasi-sublimasi yang membenarkan atau mengagungkan peranan-peranan sosial yang dikehendaki oleh lembaga-lembaga itu.

2.7. INSTITUSIONALISASI DAN RE-INSTITUSIONALISASI

Proses perkembangan lembaga – lembaga dinamakan “ institusionalisasi “ dan proses ini meliputi sesuai apa yang dikatakan diatas lahirnya peraturan – peraturan dan anggapan – anggapan umum yang mengatur antar – hubungan dan antar- aksi, yaitu suatu proses strukturasi antar hubungan melalui inkulturasi konsep – konsep kebudayaan baru, ialah misalnya nilai – nilai dan norma – norma baru.

Fungsi institusionalissasi dan lahirnya lembaga – lembaga adalah terutama untuk integrasi dan stabilisasi. Srbagaimana dikatakan olrh von wiese dan becker : “ bahwa formalisi dan persepsi ( penyalahgunaan ) selalu ada. Suatu kelaziman hidup yang lemas bisa menjadi kakudan beku sesudah institusionalisasinya ( sesudah menjadi lembaga yang tertera) dsb.

Pada umumnya, dapatlah dinyatakan bahwa institusionalisasi terjadi apabila sekelompok manusia dengan antar hubungan cukup luas dan erat menghadapi pekerjaan untuk mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas guna mencapai tujuan-tujuan tertentu ataupun mengatasi kesulitan-kesulitan bersama. Apabila tadi dikatakan bahwa institusionalisasi adalah stabilisasi, maka telah ditekankan pula beberapa kali

9

terlebih dahulu bahwa stabil tidak sama artinya dengan statis. Sebaliknya, stabilitas dalam bidang sosial selalu bersifat kurang atau lebih dinamis.

Demikianlah “institusionalisasi” merupakan suatu proses yang meliputi pula “de-institusionalisasi” dan “re-institusionalisasi”. Lembaga-lembaga lama runtuh dan diganti dengan lembaga-lembaga baru ataupun symbol-simnol lahirnya dipertahankan dan diteruskan terapi dengan isi baru. Pembentukan undang-undang merupakan sebagian dari proses institusionalisasi,de-institusionalisasi dan re-institusionalisasi.

2.8. LEMBAGA-LEMBAGA DAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MANUSIA YANG TERPENTING

Dalam kehidupan manusia terdapat 4 kebutuhan terpenting. Kebutuhan tersebut antara lain yaitu:

1. Kebutuhan pertama : Kebutuhan mencari rezeki

Dengan sendirinya corak lembaga ekonomis berubah sesuai dengan berubahnya cara produksi yaitu berubah sesuai dengan berubahnya cara mencari rezeki. Pada tingkatan permulaan, kita melihat manusia sebagai makhluk yang mencari makanan dengan jalan mencari tumbuhan yang dapat dimakan (food-gathering). Setelah itu berkembanglah kepandaian memburu binatang, menangkap ikan, beternak kemudian munculah pertanian dengan menggunakan bajak. Selanjutnya diikuti bertambahnya produksi bahan makanan, memajukan pertukangan, pertambangan dan perdagangan sebagai beberapa mata pencaharian. Akhirnya lahir industri raksasa dengan mekanisasi, yang pada saat ini sedang membuat revolusi pertanioan pula. Namun dalam perkembangan yang terus menerus ini diperlukan berbagai lembaga dan peraturan yang berubah secara terus menerus pula.

2. Kebutuhan kedua : Kebutuhan sexual

Freud menegaskan pentingnya faktor ini di lapangan jiwa-tidak-sadar, dan pada saat itu ajarannya menimbulkan banyak sekali protes. Di lapangan faktor sexual ini, kita jumpai keluarga sebagai lembaga yang terpenting. Selain itu ada pula lembaga mengenai peranan kedua jenis kelamin diberbagai kalangan masyarakat

3. Kebutuhan ketiga : Kebutuhan agama 

Manusia dalam hidupnya memerlukan pula santapan rohani untuk memenuhi hasrat untuk melayani intisari rahasia hidupnya. Hasrat ini tidak dapat dipenuhi dengan pengetahuan ilmiah, dan manusia mencari inspirasinya dalam sumber ghaib.

4. Kebutuhan keempat : Kebutuhan pemerintah

10

Kebutuhan lain yang amat penting ialah utuk mengatur, menjaga, melindungi dan memajukan kesejahteraan dan ketertiban kehidupan. Yaitu kebutuhanuntuk diadakannya suatu pemerintahan / kebutuhan pemerintah. Dalam proses perkembangan negara, peranan penting dipegang oleh fungsi melakukan perang dan menaklukan pihak yang kalah.

Keempat jenis lembaga yang disebut diatas tadi terdapat dalam tiap-tiap kebudayaan. Semua kebudayaan mengenal keluarga, mengenal suatu jenis kepercayaan tertentu kepad tuhan, memerlukan lembaga ekonomi dan membutuhkan suatu pemerintahan.

 

2.9. SYARAT NORMA TERLEMBAGA

Menurut H.M. Johnson suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.

Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut.

Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.

Dikenal empat tingkatan norma dalam proses pelembagaan:

Pertama cara (usage) yang menunjuk pada suatu perbuatan

Kedua, kemudian cara bertingkah laku berlanjut dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (folkways), yaitu perbuatan yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu

Ketiga, apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi.

Keempat, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat (custom). Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang lebih keras. Contoh, di Lampung suatu keaiban atau pantangan, apabila seorang gadis sengaja mendatangi pria idamannya karena rindu yang tidak tertahan, akibatnya ia dapat dikucilkan dari hubungan bujang-gadis karena dianggap tidak suci.

11

Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatri dalam diri secara sukarela (internalized) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat..

Lembaga sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau institutionalization menghasilkan lembaga sosial.

2.10. CIRI DAN KARAKTER

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali.

Menurut J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul "Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial" (General Features of Social Institution) menguraikan sebagai berikut:

Lembaga sosial adalah lembaga pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakukan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.

Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.

Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain- lain.

Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.

Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.

12

Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Sedangkan seorang ahli sosial yang bernama John Conen ikut pula mengemukakan karakteristik dari lembaga sosial. Menurutnya terdapat sembilan ciri khas (karakteristik) lembaga sosial sebagai berikut:

Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.

Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.

Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.

Ada saling ketergantungan antarlembaga sosial di masyarakat, perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain.

Meskipun antarlembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga sosial disusun dan di- lembaga secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.

Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi.

Suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku.

Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.

Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

Menurut Berelson dan Steiner (1964:55) sebuah lembaga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Formalitas, merupakan ciri lembaga sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peratutan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.

Hierarkhi, merupakan ciri lembaga yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada lembaga tersebut.

Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya lembaga sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar

13

anggota adalah tidak langsung (impersonal), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.

Lamanya (duration), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu lembaga lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam lembaga itu.

Ada juga yang menyatakan bahwa lembaga sosial, memiliki beberapa ciri lain yang behubungan dengan keberadaan lembaga itu. Diantaranya ádalah:

Rumusan batas-batas operasionalnya (lembaga) jelas. Seperti yang telah dibicarakan diatas, lembaga akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional sebuah lembaga dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.

Memiliki identitas yang jelas. Lembaga akan cepat diakui oleh masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas. Identitas berkaitan dengan informasi mengenai lembaga, tujuan pembentukan lembaga, maupun tempat lembaga itu berdiri, dan lain sebagainya.

Keanggotaan formal, status dan peran. Pada setiap anggotanya memiliki peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.

2.11. SYARAT LEMBAGA SOSIAL

Menurut Koentjaraningrat aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain :

Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.

Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut.

Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks- kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.

Mempunyai perlengkapan dan peralatan.

Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok- kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

14

2.12. JENIS LEMBAGA

Secara garis besar lembaga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lembaga formal dan lembaga informal. Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat mereka terstruktur. Namur dalam kenyataannya tidak ada sebuah lembaga formal maupun informal yang sempurna.

Lembaga Formal

Lembaga formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran lembaga formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu lembaga formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh lembaga formal ádalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas (J Winardi, 2003:9).

Lembaga informal

Keanggotaan pada lembaga-lembaga informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota lembaga tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan lembaga yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh lembaga informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Lembaga informal dapat dialihkan menjadi lembaga formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan.

Selain itu, lembaga juga dibedakan menjadi lembaga primer dan lembaga sekunder menurut Hicks:

Lembaga Primer, lembaga semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi rimbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari lembaga semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu.

Lembaga Sekunder, lembaga sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Lembaga seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniyah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh lembaga ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya dimana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya.

15

2.13. LEMBAGA BERDASARKAN SASARAN POKOK MEREKA

Lembaga yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal. Oleh karenanya suatu lembaga menentukan sasaran pokok mereka berdasarka kriteria-kriteria lembaga tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai umumnya menurut J Winardi adalah:

Lembaga berorientasi pada pelayanan (service organizations), yaitu lembaga yang berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima servis.

Lembaga yang berorientasi pada aspek ekonomi (economic organizations), yaitu lembaga yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.

Lembaga yang berorientasi pada aspek religius (religious organizations)

Lembaga-lembaga perlindungan (protective organizations)

Lembaga-lembaga pemerintah (government organizations)

Lembaga-lembaga sosial (social organizations)

2.14. BENTUK LEMBAGA SOSIAL

Bentuk-bentuk lembaga sosial terdiri dari beberapa macam. Dalam kesempatan ini akan dibahas lima bentuk lembaga sosial, yakni: (1) keluarga, (2) agama, (3) pendidikan, (4) ekonomi, dan (5) politik. Masing-masing bentuk lembaga sosial tersebut mengemban fungsi yang khas dalam kehidupan masyarakat.

1. Lembaga Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan terkecil dan sekaligus paling mendasar dalam kehidupan masyarakat yang terbentuk melalui proses perkawinan. Dalam pandangan sosiologi, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin dalam hubungan suami istri. Secara umum, masyarakat akan memandang sah terhadap keberadaan sebuah keluarga jika keluarga tersebut telah sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang ada, di antaranya adalah :

a. Hukum AgamaPada dasarnya agama menganjurkan dan sekaligus mengatur

pembentukan keluarga melalui proses perkawinan. Dengan demikian, agama memiliki norma-norma dan aturanaturan tentang tata cara

16

perkawinan dan sekaligus tata cara membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sebuah keluarga dianggap sah jika telah melalui proses perkawinan sesuai dengan syarat-syarat dan tata tertib yang diatur berdasarkan ajaran agama.

b. Hukum NegaraUntuk menjaga ketertiban dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat, negara membentuk undang-undang perkawinan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Kehidupan bersama yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis belum dapat disebut sebagai sebuah keluarga sebelum memenuhi undang-undang perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara. Dibentuknya undang-undang perkawinan tersebut sekaligus menandakan bahwa masalah perkawinan merupakan suatu jenjang yang sangat penting dalam peri kehidupan masyarakat. Pernyataan seperti bisa dimengerti karena melalui perkawinanlah sebuah keluarga dapat dibentuk, sedangkan keluarga yang telah terbentuk sangat berperan dalam memelihara dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

c. Hukum AdatPada dasarnya proses perkawinan memerlukan keterlibatan

orang lain yang akan bertindak sebagai saksi. Beberapa masyarakat tertentu memiliki caranya masing-masing dalam menganggap bahwa sebuah perkawinan dianggap absah atau tidak. Di sinilah letak arti penting hukum adat dalam sebuah perkawinan. Adat istiadat telah memiliki tata cara dalam penyelenggaraan perkawinan, seperti ada perkawinan Jawa, adat perkawinan Sunda, adat perkawinan Minang, adat perkawinan Bali, dan sebagainya. Keanggotaan keluarga pada awalnya hanya terdiri dari bapak dan ibu saja. Akan tetapi  lambat laun keanggotaan sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak yang dikenal dengan istilah keluarga inti (nuclear family). Keluarga inti tersebut akan terus mengalami perkembangan menjadi keluarga luas (extended family), setelah anak-anak telah mencapai jenjang kedewasaan dan melakukan perkawinan. Akhirnya terbentuklah suatu jaringan keluarga besar yang terdiri dari kakek, nenek, para menantu, anak, cucu, kemenakan, paman, bibi, dan lain sebagainya.

Karena keluarga merupakan sebuah lembaga sosial yang bersifat langgeng, maka kebanyakan keluarga, kecuali keluarga yang berantakan di tengah jalan, akan mengalami tahap-tahap perkembangan tertentu. Secara sosiologis tahap-tahap perkembangan yang dilewati oleh suatu keluarga terdiri dari: tahap persiapan (pre-nuptual), tahap perkawinan (nuptual stage), tahap pemeliharaan anak (child rearing stage), dan tahap keluarga dewasa (maturity stage).

1. Tahap Persiapan (Pre-Nuptual)Tahap ini ditandai dengan proses pengenalan secara terencana dan intensif antara seorang pria dengan seorang wanita, yang kemudian disusul dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan. Tahap ini ditandai juga dengan proses peminangan dan pertunangan.

17

2. Tahap Perkawinan (Nuptual Stage)Tahap perkawinan merupakan awal perjalanan dari sebuah keluarga yang ditandai dengan peristiwa akad nikah yang dilaksanakan berdasarkan atas hukum agama dan hukum negara yang dilanjutkan pesta perkawinan yang biasanya diselenggarakan berdasarkan adat istiadat tertentu. Pada tahap ini, keluarga baru mulai meneguhkan pendirian dan sikap sebuah keluarga yang akan diarungi bersama.

3. Tahap Pemeliharaan Anak (Child Rearing Stage)Tahap ini terjadi setelah beberapa tahun dari usia perkawinan dan keluarga tersebut telah dikaruniai anak. Anak merupakan hasil cinta kasih yang dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya sebuah keluarga bertanggung jawab untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anak yang dilahirkan hingga mencapai jenjang kedewasaan.

4. Tahap Keluarga Dewasa (Maturity Stage)Tahap ini ditandai dengan pencapaian kedewasaan oleh anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, dalam arti anak-anak tersebut telah mampu berdiri sendiri, terlepas dari ketergantungan dengan orang tua mereka.

Dengan menyimak uraian di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa pembentukan keluarga bertujuan untuk mencapai beberapa hal, di antaranya adalah :

1. Mengatur hubungan seksual secara sah, yakni melalui ikatan perkawinan, dalam rangka melanjutkan keturunan. Dalam kehidupan sosial dapat diperhatikan, betapa banyaknya akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku seksual bebas, yakni perilaku seksual di luar ikatan perkawinan.

2. Mengatur pola-pola pemeliharaan, pengawasan, pengayoman, membesarkan, dan mendidik anak menuju jenjang kedewasaan sebagai wujud dari rasa tanggung jawab dari pembentukan keluarga.

3. Memelihara dan mengembangkan rasa kasih sayang, semangat hidup, dan kebutuhankebutuhan afeksi lainnya antara seluruh anggota keluarga.

Dilihat dari jumlah suami dan jumlah istri yang terikat dalam sebuah tali perkawinan dan membentuk sebuah keluarga, maka dalam sosiologi dibedakan dua bentuk perkawinan, yaitu: monogami dan poligami. Poligami itu sendiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu: piliandri, poligini, dan group marriage. Dari keempat bentuk perkawinan tersebut monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling populer dalam kehidupan masyarakat. Monogami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bentuk perkawinan seperti inilah yang lebih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita. Beberapa wanita tersebut bisa merupakan orang-orang yang masih terikat dalam hubungan saudara ataupun tidak terikat dalam hubungan saudara. Jika perkawinan tersebut dilakukan oleh seseorang terhadap beberapa wanita yang terikat oleh hubungan saudara, maka perkawinan tersebut

18

disebut dengan poligini soronal. Jika perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita yang tidak terikat oleh hubungan saudara disebut dengan poligini nonsoronal. Poligini soronal dapat ditemui dalam peri kehidupan suku Indian di mana para wanita sering memberikan saran kepada suaminya untuk mengambil beberapa keluarga dekatnya sebagai istri. Dalam kehidupan raja-raja Hindu Jawa pun mengenal poligini soronal, seperti yang dilakukan oleh Raden Wijaya (raja pertama kerajaan Majapahit) yang mengawini keempat puteri Raja Kertanegara (raja terakhir kerajaan Singasari) sekaligus.Poliandri merupakan suatu perkawinan yang terjadi. antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki. Terdapat dua macam poliandri, yaitu: (1) poliandri fraternal, yakni para suami terikat oleh hubungan persaudaraan. dan (2) poliandri nonfraternal, yakni para suami tidak terikat oleh hubungan persaudaraan. Jika para suami terikat dalam hubungan persaudaraan. Bentuk perkawinan ini sangat jarang ditemui, kecuali hanya terjadi pada lima kelompok masyarakat di dunia, yaitu tradisi perkawinan beberapa suku di Tibet Tengah, tradisi perkawinan pada suku bangsa Netsilik Eskimo (di Teluk Hudson), tradisi perkawinan Kasta Nayar di Chochin (India Selatan), tradisi perkawinan penduduk Marquesas (Polinesia), dan tradisi perkawinan bangsa Toda di Mysore (India Selatan).

2. Lembaga Agama

Sosiolog Emile Durkheim mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan mempersatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Ajaran agama sangat berperan dalam memperbaiki moral manusia, terutama yang tekait dengan hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan makhluk lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pesan-pesan moral yang diajarkan dalam agama dan juga kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia telah membuat agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Ajaran-ajaran agama telah memberikan landasan yang kuat dalam tata kehidupan keluarga, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kehidupan sosial lainnya. Dalam hubungan dengan uraian tersebut, Borton dan Hunt menjelaskan tentang dua fungsi agama, yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest agama meliputi tiga hal, yaitu: (1) adanya pola-pola keyakinan (doktrin) yang menentukan sifat hubungan, baik antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan antara sesama manusia, (2) adanya upacara ritual yang melambangkan suatu pola keyakinan (doktrin) dan mengingatkan manusia terhadap keberadaan pola keyakinan (doktrin) tersebut., dan (3) adanya pola perilaku umat yang konsisten dengan ajaran-ajaran yang diyakini.

Selain fungsi manifest (fungsi yang tampak secara nyata) agama juga menyimpan fungsi laten, yakni fungsi yang bersifat tersembunyi. Fungsi laten atau fungsi tersembunyi dari agama dapat diperhatikan pada beberapa hal sebagai berikut :

19

o Tempat peribadatan, selain berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berfungsi sebagai tempat untuk saling bertemu dan saling berkomunikasi antara sesama umat beragama. Masjid, misalnya, selain digunakan sebagai tempat shalat bagi umat Islam, juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajian umum, musyawarah, berdiskusi, dan lain sebagainya.

o Semangat manusia untuk dapat melaksanakan ajaran agama secara baik telah menumbuhkembangkan semangat lain dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya: semangat untuk dapat melakukan ibadah haji bagi umat Islam telah menumbuhkan semangat kerja yang tinggi sehingga dicapai pula prestasi ekonomi yang tinggi.

o Semangat untuk mengembangkan ajaran agama telah memacu pula semangat untuk mengembangkan strategi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti: melakukan kegiatan dakwah melalui internet, radio, televisi, dan lain sebagainya.

3. Lembaga Pendidikan

Pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya sehingga membutuhkan bantuan orang lain yang lebih dewasa agar dapat menjalani proses kehidupannya. Bantuan utama yang perlu diberikan kepada setiap anak adalah berupa pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan sebagaimana yang diinginkan. Tolak ukur kedewasaan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah keadaan dimana seseorang telah mampu berdiri sendiri, terlepas dari ketergantungan terhadap orang lain.

Ditinjau lingkungannya, pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) pendidikan informal, yakni pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga, (2) pendidikan formal, yakni pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah, dan (3) pendidikan nonformal, yakni pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Pendidikan informal atau pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga merupakan sejumlah pengalaman berharga yang ditimba oleh seseorang atau sekelompok orang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Adapun beberapa ciri dari pendidikan formal (pendidikan di lingkungan keluarga) tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Proses pendidikan tidak diselenggarakan secara teratur, terencana, dan sistematis, bahkan sering terjadi proses peniruan secara tidak sadar dan tidak disengaja, sehingga tidak mengenal penyusunan tujuan tertentu, penyiapan materi pelajaran, penggunaan teknik dan metode pembelajaran, dan

20

tidak mengenal adanya evaluasi seperti yang sering dijumpai pada lembaga-lembaga sekolah.

Proses pendidikan tidak terikat oleh waktu, tempat, dan sekaligus tidak mengenal batasan usia.

Proses pendidikan terjadi secara otomatis di antara seluruh anggota keluarga sehingga tidak mengenal istilah guru dan murid, melainkan antara orang tua atau orang yang dianggap tua dengan anak-anak.

Pendidikan formal merupakan proses pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan resmi yang diselenggarakan pemerintah, yakni berupa sekolah-sekolah. Beberapa ciri dari pendidikan formal antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diselenggarakan secara rapi, terencana, teratur, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Materi pelajaran disiapkan sesuai dengan kurikulum atau silabus yang ada.

3. Proses pendidikan diselenggarakan secara tertib dan terstruktur dengan menggunakan teknik dan metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi materi pelajaran, para pelajar, ketersediaan media pembelajaran, lingkungan, dan sebagainya.

4. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan diselenggarakan evaluasi terhadap keberhasilan proses pendidikan dan termasuk di dalamnya menyusun laporan-laporan kemajuan akademik yang telah dicapai oleh pelajar.

5. Proses pendidikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, kelompok umur, dan pengelompokan jurusan tertentu.

6. Proses pendidikan dipandu oleh seorang pendidik yang dikenal dengan istilah guru atau dosen terhadap para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa.

7. Terdapat sertifikat atau ijazah tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah  menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.

Pendidikan nonformal merupakan proses pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat luas. Biasanya pendidikan nonformal memberikan keterampilan-keterampilan praktis dan menyiapkan sikap mental anggota masyarakat agar siap terjun dalam kehidupan nyata. Pada umumnya pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk kursus maupun pelatihan-pelatihan, seperti kursus mengemudi, kursus montir, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ciri dari pendidikan nonformal antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diselenggarakan secara teratur, terencana, dan sistematis dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional.

21

2. Tidak mengenal batasan usia.

3. Tidak mengenal sistem penjenjangan dan sistem kelas yang ketat.

4. Diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, bakat, dan minat warga masyarakat.

5. Proses pendidikan diselenggarakan secara singkat sehingga lebih efisien dan efektif.

6. Waktu dan tempat penyelenggaraan proses pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan dan kesempatan para pelajar.

Adapun lembaga pendidikan yang dimaksudkan dalam uraian kali ini mengacu pada proses pendidikan yang diselenggarakan secara terencana, terprogram, teratur, dan sistematis di sekolah-sekolah, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah sebagaimana yang dimaksud mulai berkembang ketika kehidupan manusia semakin kompleks. Kompleksnya kehidupan manusia tersebut disebabkan oleh adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga suatu keluarga tidak mungkin lagi dapat melakukan proses pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Adapun faktor-faktor yang mendorong penyelenggaraan pendidikan melalui lembagalembaga sekolah antara lain adalah sebagai berikut :

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini kehidupan manusia disemarakkan oleh adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan tersebut telah membuat kehidupan manusia menjadi serba mudah, cepat, dan sangat kompleks. Siapa saja yang tidak mengikuti kemajuan-kemajuan seperti itu dipastikan kehidupannya akan ketinggalan zaman. Karena keluarga tidak mungkin sanggup menyelenggarakan pendidikan sebagaimana tuntutan zaman seperti tersebut, maka diperlukan lembagalembaga pendidikan yang secara teratur, terencana, dan sistematis menyusun programprogram pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Meningkatnya standar pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sebagai akibat dari adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka kehidupan manusia menjadi semakin mudah dan sekaligus semakin cepat. Akibatnya, standar pemenuhan kebutuhan hidup manusia menjadi semakin tinggi. Manusia sudah tidak lagi cukup hanya dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, manusia berlomba-lomba untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik. Salah satu usaha untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik adalah dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan.

22

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Ledakan penduduk atau pertumbuhan penduduk yang sangat cepat merupakan salah satu masalah kependudukan yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Keadaan seperti itu diperparah lagi dengan minimnya kesempatan kerja yang menjamin kehidupan manusia. Untuk dapat memasuki lapangan kerja yang memadai seseorang harus memiliki kualitas-kualitas tertentu yang hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu seseorang dipastikan akan kalah dalam persaingan mencari lapangan kerja.

Semakin tingginya tuntutan lapangan kerja. Hampir semua lapangan kerja pada saat ini dilengkapi dengan seperangkat teknologi canggih seperti peralatan elektronik, komputer, internet, dan lain sebagainya. Disamping itu, tingginya persaingan antara perusahaan-perusahaan dan besarnya dorongan lembaga-lembaga tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman merupakan tuntutan tersendiri terhadap para pekerja untuk semakin meningkatkan profesionalisme.

Uraian di atas semakin menegaskan bahwa lembaga pendidikan memegang fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Secara umum fungsi pendidikan, menurut Harton dan Hunt, dibedakan atas dua bagian, yaitu: (1) fungsi manifest, yakni fungsi yang jelas-jelas tampak dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh manusia, dan (2) fungsi laten, yakni fungsi yang tidak tampak (tersembunyi) dari pendidikan. Fungsi manifest pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

Membantu manusia dalam mengembangkan potensi (bakat dan minat) sehingga dapat bermanfaat terhadap dirinya pribadi dan masyarakat secara luas.

Memberikan bekal kepada manusia dalam usaha mencari dan memenuhi kebutuhan hidup.

Mewariskan kebudayaan kepada generasi muda sehingga terjaga kelestariannya.

Meningkatkan kualitas kehidupan dengan membentuk kepribadian yang mantap melalui proses pendidikan.

Adapun fungsi laten (fungsi tersembunyi) pendidikan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, merupakan fungsi yang tersembunyi atau fungsi yang tidak secara langsung tampak dari pendidikan, misalnya :

Berkurangnya tingkat pengangguran.Tenaga-tenaga yang telah terdidik diharapkan akan menjadi tenaga yang kreatif. Selain dapat mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Berkurangnya tingkat kejahatan sosial. Kejahatan sosial terjadi sebagai akibat dari adanya gejala penurunan moral (dekadensi moral). Adapun pemicu kejahatan sosial tersebut adalah tingginya tingkat pengangguran sementara kebutuhan hidup semakin mendesak untuk dipenuhi. Pendidikan yang berhasil akan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat kejahatan sosial.

23

Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan.Dengan memasukkan anak-anak ke jenjang sekolah, maka perkawinan pada usia dini dapat ditekan, setidaknya sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya. Rendahnya tingkat perkawinan pada usia dini tersebut juga berarti menyiapkan keluarga-keluarga baru yang lebih berkualitas.

Berkurangnya tingkat perceraian. Banyaknya kasus perceraian, seperti yang terjadi di daerah Indramayu (Jawa Barat), sering disebabkan oleh ketidaksiapan suatu keluarga baru dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Penyebab dari ketidaksiapan tersebut cukup banyak, di antaranya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, usia pernikahan yang belum memenuhi standar, tingkat perekonomian yang rendah, dan lain sebagainya.

4. Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi pada dasarnya menangani masalah produksi, distribusi, dan konsumsi baik berupa barang maupun jasa. Dengan demikan, lembaga ekonomi memegang tiga fungsi utama, yaitu: (1) memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, (2) mengatur pendistribusian barang atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan, dan (3) mengatur penggunaan atau pemakaian barang atau jasa dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan atas uraian di atas, maka lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga sosial yang menangani masalah pemenuhan kebutuhan material dengan cara mengatur pengadaan barang atau jasa, menyalurkan barang atau jasa, dan mengatur pemakaian barang atau jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan barang atau jasa sebagaimana yang diperlukan.

Kegiatan produksi berkaitan dengan sistem mata pencaharian masyarakat, seperti: pertanian, peternakan, kerajinan, perindustrian, perikanan, dan lain sebagainya. Kegiatan distribusi barang maupun jasa dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) resiprositas atau hubungan timbal balik, yaitu pertukaran barang dan jasa yang memiliki nilai sama antara kedua belah pihak, (2) redistribusi, yaitu pertukaran kembali barang yang sudah masuk pada suatu tempat tertentu seperti di pasar, toko, swalayan, dan sebagainya untuk kemudian barang-barang tersebut didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, dan (3) pertukaran pasar, yaitu pertukaran barang yang dilakukan oleh orang yang satu dengan orang yang lainnya berdasarkan tawar menawar harga yang disepakati bersama.

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan masyarakat yang memakai barang atau jasa dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Dalam kegiatan konsumsi ini terdapat perbedaan nyata antara struktur masyarakat yang masih sederhana dengan struktur masyarakat yang sudah maju dan kompleks. Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi masih berlangsung secara sederhana, yakni sebatas pada kebutuhan lingkungannya sendiri yang masih terbatas. Adapun masyarakat yang sudah maju akan memproduksi barang melebihi kapasitas kebutuhan lingkungan sekitarnya.

24

Kelebihan (surplus) barang-barang tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat lain di luar lingkungannya. Sebaliknya, jika terdapat barang yang tidak diproduksi oleh masyarakat lingkungannya mereka akan mendatangkan barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat lain. Perlu diketahui bahwa di dunia ini terdapat beberapa tipe sistem perekonomian yang berbeda  satu sama lain. Beberapa tipe perekonomian tersebut di antaranya adalah sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi pancasila.

o Sistem Ekonomi Kapitalis. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga terjadi suatu kebebasan berkontrak, kebebasan keuntungan dan pemilikan pribadi, kebebasan melakukan akumulasi modal dan investasi, terdapat mekanisme sistem upah, mekanisme sistem pasar yang sangat ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dan adanya persaingan bebas. Salah satu contoh negara kapitalis terbesar saat ini adalah Amerika Serikat.

o Sistem Ekonomi Komunis. Komunisme mengembangkan sistem perekonomian yang secara diktator dikendalikan oleh partai komunis. Dalam sistem ekonomi komunis rakyat sama sekali tidak memiliki sarana pengendalian yang efektif dalam kegiatan ekonomi sehingga barang dan jasa yang diproduksi seperti penentuan barang dan jasa yang diproduksi, penentuan harga barang dan jasa, penentuan besaran gaji pegawai, dan lain sebagainya ditentukan oleh sebuah badan yang berfungsi sebagai pesat perencanaan. Sebelum terjadi revolusi di Rusia, Uni Sovyet merupakan negara komunis terbesar. Tetapi pada akhirnya negara ini hancur oleh sebuah revolusi yang digelorakan oleh rakyat. Beberapa negara yang masih menggunakan sistem ekonomi komunis adalah RRC, Korea Utara, Kuba, dan lain sebagainya.

o Sistem Ekonomi Pancasila. Negara Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang khas yang disebut dengan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual. Untuk tujuan tersebut sistem ekonomi pancasila berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

Ayat 1 :Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.Ayat 2 :Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Ayat 3 :Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD ’45 di atas sesungguhnya merupakan suatu sistem demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran perorangan atau golongan tertentu. Itulah sebabnya sistem ekonomi pancasila disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lembaga ekonomi yang sesuai dengan sistem ekonomi pancasila adalah koperasi.

25

5. Lembaga Politik

Dalam suntingan bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi: Suatu Bunga Rampai (1985), Kamanto Soenarto mengatakan bahwa lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, lembaga politik terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga keamanan nasional, dan partai politik.Sehubungan dengan kekuasaan, sosiolog Jerman Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan akan dapat berjalan secara efektif jika pemegang kekuasaan memiliki wewenang yang sah untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga pihak yang dikuasai dapat mentaati kehendak penguasa. Adapun karakteristik dari lembaga politik di antaranya adalah beberapa hal sebagai berikut :

o Terdapat suatu komunitas manusia yang menjalani kehidupan bersama berdasarkan atas sistem nilai dan sistem norma yang telah disepakati bersama.

o Terdapat asosiasi politik yang secara aktif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk kepentingan bersama.

o Adanya kewenangan yang diberikan kepada penguasa untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan wilayah kekuasaannya.

Dalam melaksanakan kekuasaan, lembaga politik mengemban beberapa fungsi, seperti:

o Melaksanakan undang-undang dasar yang telah disetujui dan disampaikan oleh lembaga legislatif.

o Menciptakan dan memelihara ketertiban di lingkungan wilayah kekuasaannya, baik dilaksanakan secara halus (persuasif) maupun secara paksaan (represif).

o Menjaga keamanan wilayah kekuasaannya dari serangan pihak asing dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan yang dimilikinya.

o Menciptakan dan memelihara kesejahteraan umum dengan melakukan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup warga masyarakat di lingkungan kekuasaannya.

o Menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2.15. TIPE-TIPE LEMBAGA SOSIAL

(a) Lembaga kemasyarakatan berdasarkan proses terbentuknyao Crescive institution, adalah lembaga kemasyarakatan primer karena

terbentuk secara tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat. Misalnya: hak milik, perkawinan, agama, dll.

o Enacted institution adalah lembaga kemasyaratan yang dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya: lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan, lembaga pendidikan dll.

 

26

(b) Lembaga kemasyaratan berdasarkan sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat

o Basic institution adalah yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Misalnya: keiuarga, sekolah, negara, dll.

o Subsidiary institution adalah memang lembaga kemasyaratan ini dianggap kurang penting oleh masyarakat tertentu. Misalnya: lembaga rekreasi.Ukuran suatu lembaga kemasyaratan termasuk basic institution atau subsidiary institution tergantung dari masa hidup masyarakat tersebut.

 (c) Lembaga kemasyarakatan dipandang dari sudut penerimaan masyarakat

o Approach atau Social Sanction Institutions, lembaga kemasyarakatan yang diterima oleh masyarakat, misalnya; Sekolah, Perusahaan, dll.

o Unsanction Institution, lembaga kemasyarakatan yang ditolak oieh masyarakat. Misalnya lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh para penjahat atau para preman, dll.

 .(d) Berdasarkan popularitasnya

o General Institution : dikenal dunia secara luas. contohnya lembaga agama.

o Restricted Institution : dikenal hanya oleh kalangan tertentu saja. contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Hindu dll.

(e) Berdasarkan tujuannyao Operative Institution : didirikan untuk tujuan tertentu. contohnya lembaga

industri.o Regulative Institution : didirikan untuk mengawasi masyarakat. contohnya

lembaga hukum dan kejaksaan.

27

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Lembaga sosial merupakan seperangkat aturan berisi nilai-nilai dan norma untuk mengatur kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga social (institutation) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah lembaga tanpa aturan dan tujuan.

Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita- citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses institutionalization yang menghasilkan lembaga sosial.

3.2. Saran

Untuk mendapatkan masyarakat yang adil dan makmur, hendaknya pemerintah melaksanakan program rutin untuk memeriksa dan membuat badan khusus yang mengawasi tiap-tiap lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, dan hendaknya setiap masyarakat harus menyadari betul-betul setiap lembaga sosial yang ada apakah lembaga tersebut telah terlegitimasi atau belum serta legal dan ilegalnya suatu lembaga

28

DAFTAR PUSTAKAhttp://archmichael.blogspot.com/2009/04/sosiologi-lembaga-sosial.htmlhttp://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/03/pengertian-lembaga-sosial.htmlhttp://gurumuda.com/bse/bentuk-dan-fungsi-lembaga-sosialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosialhttp://mrpams.multiply.com/journal/item/15

29