laporan persampahan pengangkutan grup i pias 2015

TUGAS IV

MATA KULIAH PERENCANAAN SISTEM PERSAMPAHAN (IS 5203)

PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS KEBUN BINATANG TAMAN SARI,

BANDUNG

DOSEN :

Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri.

DISUSUN OLEH :

11.

Dinda Annisa Nurdiani (25315037)

22.

Arlina Phelia (25715003)

33.

Reza Wahyudi (25714004)

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH & SANITASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2016

Tugas 3 Laporan Sistem Pengumpulan Sampah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………..

1.1. Latar Belakang……………………………………………………..

1.2. Rumusan Masalah…………………………………………………..

1.3. Tujuan Penelitian……………………………………………………

1.4. Manfaat Penelitian………………………………………………….

1.5. Ruang Lingkup Penelitian…………………………………….……

BAB II LANDASAN TEORI……………………………………………………..

2.1. Peraturan Undang – Undang 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah…

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

2.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga………………………………………………………..

2.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pengelolaan Sampah……………………………………….

BAB III GAMBARAN UMUM…………………………………………………..

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN………………………………………..

4.1 Umum…………………………………………………………………

4.2 Tahap Persiapan……………………………………………………….

4.3 Tahap Pengumpulan Data……………………………….……………

4.4 Tahap Analisis………………………………………………………..

4.5 Tahap Penulisan Laporan…………………………………………….

BAB V PEMBAHASAN…………………………………………………………

5.1. Sumber Sampah………………………………………………………

5.2. Pengumpulan…………………………………………………………

6

6

9

10

10

11

12

12

14

26

27

26

23

16

21

27

28

29

30

30

36


5.3 Peran Sektor Informal Dalam Pengumpulan Sampah (Sumber – TPS)

5.4 Alur Sistem Pengumpulan Sampah…………………………………..

5.5 Evaluasi……………………………………………………………….

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………………

6.1 Kesimpulan…………………………………………………………..

6.2 Saran…………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN A DOKUMENTASI

LAMPIRAN B PERTANYAAN WAWANCARA

49

50

51

20

56

57

58

59

63


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tahapan Pelaksanaan………………………. .........................................................

Tabel 2.2. Penyediaan Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah..........................

Tabel 5.1. Persentase berat sampah yang dimanfaatkan oleh warga……................................

Tabel 5.2. Timbulan Sampah yang Dibawa dalam Satu Kali Ritasi….....................................

Tabel 5.3. Jumlah Sampah yang Dijual oleh Petugas Pengumpul Sampah.….........................

Tabel 5.4. Catatan Waktu Pengumpul Sampah di Masing – Masing Wilayah Cakupan……..

Tabel 5.5. Biaya Operasional Pengumpulan Sampah dengan Gerobak ……………………...

Tabel 5.6. Biaya Investasi Pengumpulan Sampah dengan Gerobak …………………………

Tabel 5.7. Timbulan Sampah yang Dikumpulkan Pick Up…………………………………...

Tabel 5.8. Biaya Operasional Pengumpulan Sampah dengan Pick Up……………………….

Tabel 5.9. Biaya Investasi Pengumpulan Sampah dengan Pick Up…………………………..

Tabel 5.10. Timbulan Sampah di Penyapuan Jalan…………………………………………..

Tabel 5.11. Kecepatan Penyapuan Jalan …………………………………………………….

Tabel 5.12. Biaya Operasional Penyapuan Jalan/Tahun……………………………………...

Tabel 5.13. Biaya Investasi Penyapuan Jalan/Tahun…………………………………………

Tabel 5.14. Jumlah Timbulan Sampah yang diambil oleh Pemulung ……………………….

Tabel 5.15. Biaya Operasional Rekomendasi Pengumpulan Sampah dengan Gerobak……..

Tabel 5.16. Biaya Investasi Rekomendasi Pengumpulan Sampah dengan Gerobak………...

Tabel 5.17. Biaya Investasi Pengumpulan Sampah dengan Pick Up………………………...

Tabel 5.18. Keinginan Membayar Masyarakat dalan Hal Pengumpulan Sampah …………..

7

20

30

36

40

42

43

43

44

44

45

45

47

47

47

49

52

52

53

54


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kecamatan Coblong dan Lokasi TPS Kebun Binatang, Taman

Sari……………………………………………………..………………………..

Gambar 3.2. Lokasi TPS Kebun Binatang, Taman Sari…………………….............................

Gambar 4.1. Metodologi Penelitian.…….................................................................................

Gambar 5.1. Hasil Survey Lapangan Untuk Timbulan dan Komposisi Sampah.......................

Gambar 5.2. Penanganan sampah dari sumber (permukiman warga)……..…..........................

Gambar 5.3. Jenis Unit Tempat Sampah di Permukiman Warga……………………………..

Gambar 5.4. Kebiasaan warga membuang sampah secara langsung ke TPS Kebun Binatang

Gambar 5.5. Komposisi Sampah di Gerobak (% Berat). ……………………………..………

Gambar 5.6. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Gerobak Tipe I…..…………………...

Gambar 5.7. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Gerobak Tipe II……………………....

Gambar 5.8. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Gerobak Tipe III.………………….….

Gambar 5.9. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Motor Triseda …………………...…...

Gambar 5.10. Wilayah Layanan Pengumpulan Sampah Dengan Gerobak (Pak Panjul)……...

Gambar 5.11. Wilayah Layanan Pengumpulan Sampah Dengan Gerobak (Pak Ade)……......

Gambar 5.12. Wilayah Layanan Pengumpulan Sampah Dengan Motor Triseda (Pak Amin)..

Gambar 5.13. Petugas Penyapu Jalan di Sekitar Jalan Baltos dan Taman Sari..………….…..

Gambar 5.14. Wilayah Layanan Petugas Penyapu Jalan ………………………………..…....

Gambar 5.15. Petugas Penyapu Jalan dengan menggunakan unit motor triseda ……………..

Gambar 5.16. Rute Pengumpulan Sampah Penyapuan Jalan…………………………………..

Gambar 5.17. Salah satu peran sektor informal (Pemulung) yang berada diSekitar

Permukiman…………………………………………………………………….

Gambar 5.18. Alur Sistem Pengumpulan Sampah………………………………………….....

23

24

26

32

34

35

36

37

38

38

39

39

40

41

41

46

46

48

49

50

50


BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengelola sampah khususnya di perkotaan sangat sulit dan kompleks karena berbagai

tantangan yang harus dihadapi, khususnya di kota-kota di Indonesia karena jumlahnya yang

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, jenis sampah meningkat seiring dengan

kemajuan teknologi dan mengalami diversifikasi yang cepat. Persyaratan dan standar lingkungan

juga meningkat. Oleh karena meluasnya areal perkotaan dan meningkatnya sektor-sektor

informal maka timbulan sampah menyebar lebih luas sehingga pengelolaannya lebih sukar,

padahal dana yang dimiliki dan dapat disediakan oleh pemerintah kota sangat terbatas. Oleh

karenanya pengelola sampah kota harus menyediakan teknologi yang tepat untuk menangani

elemen-elemen pengelolaan persampahan. Kendala beratnya adalah kondisi masyarakat yang

meminjam istilah Miller (1988), telah memasuki era throwaway society, yaitu sebuah perilaku

masyarakat yang tidak peduli kebersihan (Miller, 1988).

Pada zaman pemerintahan orde baru di awal tahun 1969 merupakan tonggak sejarah

peradaban modern bangsa Indonesia. Tahun 1969 merupakan awal diluncurkannya Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita 1). Ketika itu pemerintah mulai menyiapkan cetak biru

perencanaan sektor air bersih jangka panjang, yang kemudian diikuti dengan subsektor sanitasi

lainnya seperti persampahan dan air limbah. Departemen Pekerjaan Umum sebagai eksekutor

pembangunan bidang sanitasi khususnya subsektor persampahan, telah berhasil memperkenalkan

Rencana Induk Persampahan di Sebagin besar kota-kota di Indonesia. Cakupan pelayanan

pengelolaan persampahan baik kualitatif maupun kuantitaif meningkat dari waktu ke waktu

(World Bank Report, 1992).

Upaya pemeritah pusat dan daerah untuk meningkatkan pencapaian layanan berdasarkan

Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mencapai 70 %, menghadapi berbagai

tantangan berat khususnya ketika Repelita terhenti seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde

baru tahun 1997. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan BPS (2000) dan Studi

National Action Plan bidang persampahan oleh Departemen Umum (2004) yang menunjukkan


bahwa tingkat pelayanan persampahan kota sejak berakhirnya „rezim‟ Orde Baru yaitu tahun

1997 menunjukkan penurunan cukup tajam hingga mencapai angka 41%.

Penurunan cakupan pelayanan persampahan post Orde Baru tersebut diatas ditengarai oleh

tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan yaitu berkisar 3-7% per tahun, padahal kuantitas dan

kualitas pelayanan tidak mengalami peningkatan. Jumlah penduduk perkotaan berdasarkan

laporan Badan Pusat Statistik (2003) sudah mencapai 154 juta jiwa atau lebih dari 50%

penduduk Indonesia. Dengan demikian maka jumlah penduduk yang harus dilayani saat ini telah

meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam bilangan satu dekade. Peningkatan penduduk

pada kenyataannya merupakan kendala terbesar upaya peningkatan pelayanan persampahan kota

karena memiliki korelasi posotif terhadap peningkatan timbulan sampah per kapita. Hal ini

diperburuk dengan semakin meluasnya paket-paket makanan-minuman skala kecil dalam

kemasan plastik (disposable) yang dijajakan di seluruh penjuru kota dengan harga terjangkau.

Selain masalah kependudukan, kendala penting lainnya adalah minimnya dukungan

keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, bantuan, pinjaman dalam dan luar negeri,

dana BUMN, yang diperkirakan hanya mampu membiayai kurang dari 20% kebutuhan sarana

dan prasarana perkotaan (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002).

Kendala berikutnya adalah terkait dengan penempatan sumber daya manusia yang mampu

melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kompetensinya. Dengan diberikannya

otonomi daerah yang lebih luas kepada pemerintah Kabupaten/Kota kerap kali kepala daerah

kurang tepat menempatkan personal yang akan ditugaskan pada satu unit kerja. Sehingga

kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut tidak berjalan secara optimal, baik

dari segi pembiayaan, teknis dan lingkungan.

Selain kendala diatas, kendala lainnya adalah belum meratanya pemahaman masyarakat

tentang standar kebersihan dan kesehatan serta kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa biaya

penanganan sampah perkotaan sangat mahal dapat diindikasikan dari kotornya kota-kota di

Indonesia, sehingga pengelolaan sampah tidak mungkin dilaksanakan secara optimal. Lokasi-

alokasi depo (transfer station) sampah yang tersedia ditempatkan berdasarkan ketersediaan lahan

(Zulkifli, 2005).

Pengelolaan sampah merupakan sebuah upaya komprehensif menangani sampah-sampah

yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, dikelompokkan menjadi enam elemen terpisah

yaitu pertama pengendalian timbulan (control of generation). Kedua, penyimpanan (storage).


Ketiga, pengumpulan (collection). Keempat, pemindahan dan pengangkutan (transfer dan

transport). Kelima, pemrosesan (processing). Dan keenam, yaitu pembuangan (disposal)

(Tchobanoglous, 1977).

Pengelolaan sampah dengan keenam elemen tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip-

prinsip yang dapat menjamin kesehatan masyarakat serta dilaksanakan menurut kaidah ekonomi,

teknis, konservasi, estetika, dan pertimbangan lainnya. Tugas-tugas pengelolaan sampah didalam

sebuah wilayah administratif, misalnya Kota Bandung, meliputi seluruh fungsi-fungsi

administratif, pembiayaan, teknis, dan legalitas dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Pertumbuhan jumlah sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahun meningkat secara tajam.

Sebagai contoh di Kota Bandung. Di kota ini, pada tahun 2005 volume sampahnya sebanyak

7.400 m3 per hari; dan pada tahun 2006 telah mencapai 7.900 m

3 per hari (Suganda dalam

Kompas, 30 Nopember 2006).

Kemampuan Pemerintah untuk mengelola sampah hanya mencapai 40,09% di perkotaan dan

1,02% di perdesaan (Tuti Kustiah, 2005). Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar sampah

yang di perkotaan khususnya, tidak menjadi bom waktu di masa mendatang.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban

TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas

perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang

ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah

secara sungguh-sunguh sejak dari sumber (Tuti Kustiah, 2005).

Dengan adanya Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah,

seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah khususnya Kota Bandung dapat melakukan

pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat mencapai visi kotanya yaitu sebagai kota jasa

yang “BERMARTABAT” (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat) yang salah satu maknanya

adalah harus bersih dari sampah. Akan tetapi pada kenyataannya Kota Bandung belum mampu

melakukan pengelolaan sampah dengan baik ditandai dengan semakin meningkatnya volume

sampah rata-rata yang dihasilkan tiap harinya dan masih banyak sampah yang tidak terangkut di

beberapa TPS–nya.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Kebun Binatang Kota Bandung merupakan

TPS yang jenis pengangkutan sampah ke TPA nya dengan HCS atau dengan kata lain menganti

konteiner sampah ketika sudah penuh dengan konteiner yang kosong.TPS Kebon Binatang


bandung sudah mengalami beberapa kali renovasi dan bisa kita lihat sekarang bangunan TPS

Kebon Binatang lebih menarik dilihat dengan gambar – gambar serta diberi warna yang menarik.

Tujuannya yaitu bisa mengubah image TPS yang dulunya tempat pembuangan sampah yang bau

dan kotor menjadi TPS yang menarik untuk dilihat bahkan untuk dikunjungi. Namun walaupun

dengan tampilan luar yang menarik TPS Kebun Binatang ini untuk pengelolaan persampahan

masih dengan cara lama yaitu sampah organi dan organik masih saja dicampur kecuali sampah –

sampah botol plastik bekas yang disortir oleh petugas TPS. TPS kebon binatang belum

menerapkan konsep TPS 3R dikarenakan luas lahan TPS yang tidak memadai untuk menerapkan

konsep tersebut.

Pada saat ini TPS Kebun Binatang melayani 3 kelurahan di kecamatan coblong dengan

perkiraan kurang lebih melayani 30000 jiwa. Adapun sumber sampah yang dilayani TPS Kebun

Binatang ini tidak hanya melayani rumah tangga saja melainkan beberapa rumah makan dan

rumah kost atau dengan kata lain TPS Kebun Binatang melayani daerah pemukiman dan non

pemukiman. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa saat ini masyarakat masih belum sadar untuk

menangani sampah mereka sendiri sebelum dibuang ke gerobak pengumpul sampah ataupun

langsung k TPS Kebun Binatang. Sampah – sampah yang sampai di TPS Kebun Binatang

hampir semuanya sampah campuran baik itu sampah dari sisa makanan, plastik – plastik bekas,

sampah kaleng dan kaca atau anorganik lainnya. Oleh sebab itu petugas di TPS tidak mampu

untuk memililah lebih rinci lagi sampah – sampah yang akan dimasukan ke dalam konteiner

sampah hanya sampah – sampah botol plastik yang mereka sortir karena masih bernilai ekonomi.

Untuk mendukung program pemerintah terkait dengan 3R seharusnya yang perlu dikelola yaitu

sampah – sampah yang berasal dari sumber agar memudahkan petugas TPS untuk memililah

sampah karena dengan jumlah petugas TPS yang terbatas serta jumlah timbulan sampah yang

terus meningkat sangat menyulitkan petugas untuk melakukan pemilahan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan sampah di TPS Kebun Binatang Bandung?

2. Bagaimana problematika yang dihadapi pada pengelolaan sampah di TPS Kebun

Binatang Bandung?


3. Bagaimana rekomendasi yang diberikan untuk pengelolaan sampah dari sumber sampah

yang merupakan daerah pelayanan TPS Kebun Binatang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang muncul pada latar

belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui timbulan serta komposisi sampah yang dihasilkan di TPS Kebun Binatang

Tamansari.

2. Untuk mengetahui cara penanganan sampah dilingkungan permukiman (RT/RW) dari

mulai pewadahan di sumber sampai pengumpulan sampah ke lokasi transfer.

3. Mengetahui penentuan rute serta metode pengumpulan sampah yang dilakukan dari

wilayah permukiman menuju ke TPS.

4. Mengevaluasi efektifitas pengumpulan sampah dilingkungan permukiman.

5. Memberikan rekomendasi pengumpulan sampah di TPS Tamansari Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang diperoleh sebagai

berikut :

1. Untuk di TPS Kebun Binatang Taman Sari, dengan informasi yang diperoleh dari hasil

penelitian ini akan memperoleh informasi dan rekomendasai evaluasi yang berkaitan

dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah.

2. Untuk warga permukiman di wilayah layanan pengumpul sampah, dengan membayar

retribusi setiap hari yang diakumulasikan pembayaran pada tiap bulannya, akan

merasakan kondisi dan situasi nyaman dan kondusif dan bebas dari sumber penyakit dari

tumpukan sampah.


1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup dilakukan untuk membahas permasalahan penelitian, sehingga

permasalahan tersebut dapat terfokus untuk dianalisa lebih baik. Adapun ruang lingkup pada

penelitian ini adalah :

Pengamatan pengelolaan sampah sehari-hari oleh sumber timbulan sampah.

Pengamatan siklus kegiatan pengumpulan sampah mulai dari sumber timbulan sampah

hingga ke TPS :

Jenis dan jumlah sampah yang dikumpulkan oleh petugas untuk dibawa ke TPS atau

yang dikumpulkan untuk dijual, atau cara lain (tampilkan dalam persentase).

waktu yang digunakan (dalam menit) untuk mengambil sampah dari wadah sampah di

sumber sampah, atau waktu untuk penyapuan sampah untuk setiap jarak tertentu, lalu

waktu untuk menuang ke gerobak atau sarana lain, dan waktu perjalanan menuju titik

transfer (TPS).

rata-rata unit sumber (rumah, ruko, meter jalan, dsb,) yang dapat diangkut sampahnya

oleh sebuah gerobak dalam sebuah siklus pengumpulan.

Manajemen pengelola TPS Kebun Binatang Bandung


BAB II.

LANDASAN TEORI

2.1. Peraturan Undang – Undang 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan

peraturan perundangan yang menempatkan sampah sebagai masalah nasional. Undang-undang

ini disusun sebagai hasil pemikiran yang didasarkan bahwa dengan tingginya pertambahan

penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis

dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Selama ini pengelolaan sampah belum sesuai

dengan dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Saat ini sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan

secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi,

sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Karena merupakan permasalahan nasional maka pengelolaan sampah harus memiliki kepastian

hukum, kejelasan tanggunga jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah

serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proporsional, efektif dan efisien.

Definisi sampah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008,

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Yang

termasuk jenis sampah adalah sampah rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah sejenis

sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir ini

adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya

dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang

secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai

sumber daya. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas


berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan,

asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Untuk tugas dan wewenang pemerintah adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah

yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dalam undang-undang ini.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas

pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan

timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan

sampah meliputi pemilahan dalam bentuk :

pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah

pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah

ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu

pengangkutan dalam bentuk membawa sampah sementara atau dari tempat pengolahan

sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir

pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah

pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam undang-undang pengelolaan sampah ini juga disebutkan larangan bagi setiap orang

untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor

sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang

menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat

yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan

terbuka di tempat pemrosesan akhir serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Untuk pembiayaan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai

penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD. Selain pemerintah

dan pemerintah daerah, peran serta masyarakat juga menjadi bagian dalam pengelolaan sampah.

Peran serta yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah memberi usul, pertimbangan dan saran

kepada pemerintah atau pemerintah daerah, merumuskan kebijakan pengelolaan sampah dan

memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Setelah bagian ini,


dalam undang-undang juga diatur mengenai pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian

sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain dan penutup.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

sebagai peraturan pelaksana tentang pengelolaan sampah. Kebijakan dan strategi nasional dalam

pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan presiden. Kebijakan dan strategi provinsi

dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan gubernur. Kebijakan dan strategi

kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain

itu ditingkat peraturan bupati/walikota juga diarahkan untuk menyusun dokumen rencana induk (

jangka waktu sepuluh tahun ) dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis

sampah rumah tangga. Rencana induk sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

Pembatasan timbulan sampah

Pendauran ulang sampah

Pemanfaatan kembali sampah

Pemilahan sampah

Pengumpulan sampah

Pengangkutan sampah

Pengolahan sampah

Pemrosesan akhir sampah

Pendanaan

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan

sampah dimana setiap orang wajib melakukannya. Pengurangan sampah meliputi pembatasan

timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Produsen wajib

melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana program pembatasan

timbulan sampah dan menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai

oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin. Untuk penanganan sampah

meliputi kegiatan ; pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir


sampah. Pemilahan dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya yang terdiri dari kawasan

permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

sosial dan fasilitas lainnya dan pemerintah kabupaten/kota. Sampah yang dipilah paling sedikit

terdiri dari lima (5) jenis yaitu :

Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya

dan beracun

Sampah yang mudah terurai

Sampah yang dapat digunakan kembali

Sampah yang dapat didaur ulang

Sampah lainnya

Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan sarana pemilahan sampah

skala kota/kabupaten. Untuk pengumpulan sampah, kawasan-kawasan tersebut diatas wajib

menyediakan TPS, TPS 3R atau alat pengumpul untuk sampah terpilah. TPS atau TPS 3R

tersebut harus memnuhi persyaratan :

Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah

Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan

Lokasinya mudah diakses

Tidak mencemari lingkungan

Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Pengangkutan sampah yang dimaksud dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan

menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidka mencemari

lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Pengolahan sampah dalam peraturan ini memuat kegiatan pemadatan, pengomposan, daur

ulang materi dan daur ulang energi. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan fasilitas

pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa ; TPS 3R, stasiun peralihan antara,

TPA dan TPST. Pemrosesan akhir sampah yang dimaksud menggunakan metode lahan urug

terkendali, metode lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan. Dalam melaukan

pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan

TPA.


4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun

2012. Perencanaan umum penyelenggaraan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) meliputi

rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis dan manajemen persampahan.

Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari rencana

induk dan studi kelayakan. Rencana induk dapat berupa rencana induk di dalam satu wilayah

adminitrasi kota, lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Rencana induk memuat rencana :

Daerah pelayanan

Kebutuhan dan tingkat pelayanan

Penyelenggara PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan

dan peran serta masyarakat.

Tabel 2.1. Tahapan Pelaksanaan.

Aspek Teknis Dasar Penyusunan

Rencana Induk

Penyusunan Rencana

Induk harus

memperhatikan

a. pembatasan timbulan

sampah;

b. pendauran ulang sampah

c. pemanfaatan kembali

sampah;

d. pemilahan sampah;

e. pengumpulan sampah;

f. pengangkutan sampah;

g. pengolahan sampah; dan

h. pemrosesan akhir sampah.

a. kondisi kota;

b. rencana pengembangan

kota;

c. kondisi penyelenggaraan

PSP; dan

d. permasalahan

penyelenggaraan PSP.

a. kebijakan dan strategi

penyelenggaraan PSP;

b. norma, standar, prosedur,

dan kriteria yang

ditetapkan oleh

pemerintah;

c. Rencana Tata Ruang

Wilayah; dan

d. keterpaduan dengan

pengembangan sistem

penyediaan air minum,

sistem pembuangan air

limbah, dan sistem

drainase perkotaan.


Studi kelayakan yang dimaksud diperlukan utnuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana

persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses

biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari.

Kelayakan teknis yang dimaksud antara lain memuat :

a. rencana teknik operasional;

b. kebutuhan lahan;

c. kebutuhan air dan energi;

d. kebutuhan prasarana dan sarana;

e. gambaran umum pengoperasian dan pemeliharaan;

f. masa layanan sistem; dan

g. kebutuhan sumber daya manusia.

Setelah kelayakan teknis kemudian ada juga yang disebut kelayakan ekonomi yang diukur

berdasarkan nisbah hasil biaya ekonomi (Benefit Cost Ratio) dan nilai ekonomi kini bersih (Net

Present Value). Kelayakan ekonomi memperhitungkan manfaat yang dapat diukur dengan nilai

uang (tangible) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung dan manfaat yang tidak

dapat diukur dengan nilai uang (intangible). Kegiatan dinyatakan layak ekonomi, jika manfaat

ekonomi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan

maupun biaya pengembalian modal.

Kelayakan keuangan juga merupakan salah satu studi yang dilakukan yang diukur

berdasarkan periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period), nilai keuangan kini bersih

(Financial Net Present Value) dan laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate

of Return). Kelayakan keuangan memperhitungankan antara lain :

a. tingkat inflasi;

b. jangka waktu proyek;

c. biaya investasi;

d. biaya operasi dan pemeliharaan;

e. biaya umum dan administrasi;

f. biaya penyusutan;

g. tarif retribusi; dan

h. pendapatan retribusi.


Kelayakan keuangan dilakukan dnegan membandingkan pendapatan dari tarif atau retribusi

dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian

modal. Kegiatan ini dinyatakan layak keuangan jika pendapatan dari tarif atau retribusi lebih

besar dari biaya yang ditimbulkan baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya

pengembalian modal. Kegiatan dinyatakan layak keuangan jika pendapatan dari tarif atau

retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan baik berupa biaya operasi, pemeliharaan

maupun biaya pengembalian modal.

Kajian lingkungan didasarkan atas studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian sosial sebagaimana

dimaksud harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana

penyelenggaraan PSP. Kajian hukum sebagaimana dimaksud antara lain ketentuan peraturan

perundang-undangan, kebijakan dan perijinan yang diperlukan. Kajian kelembagaan

sebagaimana dimaksud meliputi sumber daya manusia, struktur dan tugas pokok institusi

penyelenggara dan alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta.

Penanganan Sampah

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

1. Pemilahan

Dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis

sampah.

Dilakukan setiap orang pada sumbernya.

Memenuhi persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan.

2. Pengumpulan

Pengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan

pewadahan.

Pengumpulan meliputi pola ; individual langsung, individual tidak langsung, komunal

langsung, komunal tidak langsung dan penyapuan jalan.

Pengumpulan sampah melalui jadwal pengumpulan, penyediaan sarana pengumpul

sampah terpilah dalam pengumpulan sampah diwajibkan menyediakan TPS, TPS 3R

atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.


TPS yang dimaksud harus memenuhi kriteria :

Luas TPS sampai dengan 200 m2;

Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima)

jenis sampah;

Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah

permanen;

Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

Lokasinya mudah diakses;

Tidak mencemari lingkungan;

Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan

Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh

dicampur setelah dilakukan pemilahan.

Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan ketentuan:

Memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan.

Rute pengangkutan sependek mungkin dengan hambatan sekecil mungkin.

Frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan

sesuai dengan jumlah sampah yang ada.

Ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan

Operasional pengangkutan sampah harus memperhatikan pola pengangkutan, sarana

pengangkutan dan rute pengangkutan.

Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dapat berupa :

Dump truck/tipper truck

Armroll truck

Compactor truck

Street sweeper vehicle

Trailer

Pemilihan sarana pengangkutan sampah harus mempertimbangkan:

Umur teknis peralatan


Kondisi jalan daerah operasi

Jarak tempuh

Karakteristik sampah

Daya dukung fasilitas pemeliharaan

Pengangkutan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menyediakan alat

angkut sampah termasuk sampah PS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

4. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan

mengubah sampah menjadi sumber energi.

Pengolahan sampah mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan

yang ramah lingkungan, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat.

Pengolahan sampah dilakukan di sumber nya dan setiap orang wajib melakukannya.

5. Pemrosesan akhir sampah

Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis

sampah rumah tangga dan residu.

Limbah cair, limbah beracun dan limbah medis dilarang masuk ke TPA.

Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah,

tingkat pelayanan dna kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.

Umur teknis TPA paling sedikit 10 tahun.

Tabel 2.2. Penyediaan Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.

Perencanaan Teknis Pelaksanaan

Pembangunan

Operasional dan

Pemeliharaan

Pemantauan dan

Evaluasi

a. gambar teknis;

b. spesifikasi teknis;

c. memo disain;

d. volume pekerjaan;

e. standar operasi

dan prosedur;

f. rencana anggaran

biaya; dan

g. jadwal

pelaksanaan.

a. persiapan

pembangunan;

b. pelaksanaan

pembangunan,

pengawasan dan

uji material;

c. uji coba

laboratorium dan

uji coba lapangan

(trial run);

d. uji coba sistem

(Commisioning

a. Pengolahan berupa

pengoperasian

TPS 3R, SPA dan

TPST

b. Pemrosesan akhir

berupa operasi

TPA, pengolahan

lindi dan

penanganan gas

c. Kegiatan

Pemantauan

dilakukan untuk

mendapatkan

data/informasi

kinerja teknis dna

non teknis PSP

Evaluasi bertujuan

untuk mengukur

keberhasilan dan

mengidentifikasi


Perencanaan Teknis Pelaksanaan

Pembangunan

Operasional dan

Pemeliharaan

Pemantauan dan

Evaluasi

Test);

e. masa

pemeliharaan; dan

f. serah terima

pekerjaan.

pemeliharaan

ditujukan agar

PSP dapat

diandalkan

d. Pemeliharaan

meliputi

pemeliharaan rutin

dan berkala

hambatan

pelaksanaan

penyelenggaraan

PSP

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Pengelolaan Sampah

Pedoman pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan ini dimulai dari bagian pertama

yaitu perencanaan dimana pemerintah daerah setempat menyusun rencana pengurangan dan

penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.

Rencana pengurangan dan penanganan sampah paling tidak memuat :

a. Target pengurangan sampah;

b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari

sumber sampah sampai dengan TPA;

c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan

masyarakat;

e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam

memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian kedua memuat pelaksanaan pengelolaan sampah bahwa dalam rangka pengurangan

sampah, pemerintah daerah melakukan langkah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang

sampah dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara :

a. Pemilahan;

Pemilahan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga

sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas


tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman,

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial,

dan fasilitas lainnya.

b. Pengumpulan;

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat

sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya

sampah sesuai dengan jenis sampah.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola

sampah yang dibentuk oleh RT/RW;

sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan

khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung

jawab pengelola kawasan; dan

sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah

dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan

jenis sampah. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan,

kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

d. Pengolahan;

Pengolahan sebagaimana dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan

jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA. Pengolahan sampah

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil

pengolahan ke media lingkungan secara aman.


BAB III.

GAMBARAN UMUM

Wilayah kajian tugas kali ini yaitu tempat penampungan sementara (TPS) Kebun

Binatang, di Jalan Taman Sari dan wilayah layanan pengangkut sampah permukiman yang

membuang sampah di TPS tersebut, yakni di Kecamatan Coblong (Jl. Taman Sari, Jl. Sekeloa, Jl.

Gebag Gede, Dago, Plesiran, Kebon bibit, Tubagus Ismail, Sekeloa, dan Cisitu.

Kecamatan Coblong merupakan salah satu Kecamatan dari 30 kecamatan yang berada di

Kota Bandung dengan luas wilayah 743,3 Ha. Kecamatan Coblong dengan jumlah penduduk

105.689 jiwa dari 75 Rukun Warga (RW) dan 464 Rukun Tetangga (RT) dengan kepadatan

penduduk 137 jiwa / Ha. Kondisi geografis batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara: Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

2. Sebelah timur: Kecamatan Cibeunying Kaler.

3. Sebelah selatan: Kecamatan Bandung Wetan.

4. Sebelah barat: Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Cidadap.

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kecamatan Coblong dan Lokasi TPS Kebun Binatang,

Taman Sari.

Kecamatan Coblong

https://id.wikipedia.org/wiki/Cimenyan,_Bandung

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung

https://id.wikipedia.org/wiki/Cibeunying_Kaler,_Bandung

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung_Wetan,_Bandung

https://id.wikipedia.org/wiki/Sukajadi,_Bandung

https://id.wikipedia.org/wiki/Cidadap,_Bandung


Lokasi transfer depo yakni TPS Kebun Binatang Taman Sari dengan luas lahan ± 82,727

m2 yang berlokasi di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Posisinya

berada di tepi barat daerah pelayanan permukiman dan berdekatan dengan jalan utama kelurahan

dengan lebar jalan ± 7m. Berbatasan dengan Jalan umum Taman Sari dan Jl. Ganeca ITB

disebelah timur, berbatasan dengan Kebun Binatang sebelah utara, berbatasan dengan

permukiman penduduk sebelah barat dan selatan.

Gambar 3.2. Lokasi TPS Kebun Binatang, Taman Sari.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Kebun Binatang Kota Bandung

merupakan TPS yang jenis pengangkutan sampah ke TPA nya dengan HCS atau dengan kata lain

menganti konteiner sampah ketika sudah penuh dengan konteiner yang kosong. TPS Kebun

Binatang Bandung sudah mengalami beberapa kali renovasi dan bisa kita lihat sekarang

bangunan TPS Kebun Binatang lebih menarik dilihat dengan gambar – gambar serta diberi

warna yang menarik. TPS Kebun Binatang dalam pengelolaan persampahan masih dengan cara

lama yaitu sampah organik dan anorganik masih saja dicampur kecuali sampah – sampah botol

plastik bekas yang disortir oleh petugas TPS. TPS kebun binatang belum menerapkan konsep

TPS 3R dikarenakan luas lahan TPS yang tidak memadai untuk menerapkan konsep tersebut.

Pada saat ini TPS Kebun Binatang melayani 3 kelurahan di kecamatan coblong dengan

perkiraan kurang lebih melayani 30000 jiwa. Adapun sumber sampah yang dilayani TPS Kebun

Binatang ini tidak hanya melayani rumah tangga saja melainkan beberapa rumah makan dan


rumah kost atau dengan kata lain TPS Kebun Binatang melayani daerah pemukiman dan non

pemukiman. Sampah – sampah yang sampai di TPS Kebun Binatang hampir semuanya sampah

campuran baik itu sampah dari sisa makanan, plastik – plastik bekas, sampah kaleng dan kaca

atau anorganik lainnya.


BAB IV.

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Umum

Secara umum, alur penelitian ini terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan; (2)

tahap pengumpulan data; (3) tahap analisis data; dan (4) tahap penulisan laporan. Rangkaian

penelitian ini dilakukan di TPS Kebon Binatang Bandung dan wilayah layanannya yaitu

kecamatan coblong ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. :

Gambar 4.1. Metodologi Penelitian.

Tahap Persiapan

Tinjauan Pustaka

Survei Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Persiapan Sampling

Tahap Pengumpulan Data

Data Primer

Data Sekunder

Kuesioner

Data Sampling

Tahap Analisis Data

Evaluasi dan Usulan Perbaikan Sistem Pengumpulan Sampah


4.2 Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan beberapa persiapan, yaitu:

a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengetahui dasar teori dalam melakukan

perencanaan dan pelaksanaan penelitian tentang sistem pengumpulan sampah di

wilayah layanan TPS Kebon Binatang.

b. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum wilayah studi

beserta garis besar kondisi pengumpulan sampah.

c. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui masalah yang muncul dalam sistem

pengumpulan sampah yang sudah ada sehingga dapat diberikan alternatif untuk

perbaikannya.

d. Persiapan Sampling

Sampling yang dilakukan adalah sampling pada pengumpul sampah dan penyapu jalan.

4.3 Tahap Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data yang terkait dengan sistem pengelolaan sampah,

baik berupa data primer maupun data sekunder.

4.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian tugas akhir ini didapatkan dengan pengamatan langsung

meliputi wawancara/kuesioner, sampling, dan uji laboratorium.

a. Wawancara/Kuesioner

Wawancara/Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh responden

guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, wawancara/ kuesioner

diajukan untuk mengetahui penilaian dan kebiasaan responden terkait sistem pengumpulan

sampah. Responden terdiri dari warga, pemulung, petugas pengumpul sampah, petugas penyapu

jalan, dan petugas TPS. Contoh kuesioner terlampir dalam Lampiran A.


b. Data Sampling

Dalam penelitian tugas akhir ini, didapatkan data hasil sampling, yaitu:

1) Waktu

Waktu yang diukur adalah (1) waktu pengumpulan sampah yang terdiri dari waktu

dari tempat parkir alat pengumpul ke sumber, waktu mengumpulkan sampah di

sumber dan waktu tempuh dari sumber ke TPS; (2) waktu penyapuan jalan yang

terdiri dari waktu menyapukan jalan dan waktu untuk membawa sampahnya ke TPS.

2) Jarak

Jarak yang diukur adalah (1) jarak pengumpulan sampah yang terdiri dari jarak dari

tempat parkir alat pengumpul ke sumber, jarak mengumpulkan sampah di sumber dan

jarak tempuh dari sumber ke TPS; (2) jarak penyapuan jalan yang terdiri dari jarak

menyapukan jalan dan jarak untuk membawa sampahnya ke TPS.

3) Timbulan Sampah

Timbulan sampah yang diukur dinyatakan dalam satuan berat dan volume yang

diukur menggunakan sampling box dan neraca pegas. Pengukuran timbulan sampah

ini dilakukan pada sampah yang dikumpulkan oleh pengumpul pada satu kali ritasi.

4) Komposisi Sampah

Sampah dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah sisa makanan, kayu/daun,

plastik, kertas, kaca, kain dan sebagainya. Kemudian sampah dari masing-masing

jenis tersebut ditimbang beratnya. Pengukuran komposisi sampah ini dilakukan pada

sampah yang dikumpulkan oleh pengumpul pada satu kali ritasi.

4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder untuk pengumpulan sampah berupa harga alat-alat yang dibutuhkan untuk

pengumpulan sampah.

4.4 Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan analisis statistik deskriptif, data-data yang sudah terkumpul akan

diolah dan ditata sedemikian rupa seperti dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah

dipahami karateristik data tersebut yang akhirnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi


terhadap sistem pengumpulan sampah eksisting. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan

alternatif untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah eksisting.

4.5 Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan penelitian yang menghasilkan evaluasi dan

usulan perbaikan sistem pengumpulan sampah eksisting, serta pembuatan kesimpulan dan saran.


BAB V.

PEMBAHASAN

5.1. Sumber Sampah

5.1.1. Timbulan Sampah dan Komposisi

Berdasarkan diktat pengelolaan sampah menurut Profesor Enri Damanhuri dan DR. Tri

Padmi (2010), dijelaskan bahwa sumber sampah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu

sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga dan sampah dari non permukiman yang

sejenis sampah rumah tangga seperti dari pasar, daerah komersial dan sebagainya.

Dari klasifikasi tersebut, maka pengelompokan pada pengamatan ini dilakukan di wilayah

layanan Kecamatan Coblong atau pelayanan pengumpulan sampah domestik melalui alat

pengumpul sampai ke TPS Kebun Binatang. Sampah-sampah yang terdapat di TPS Kebun

Binatang bersumber dari 3 Kelurahan Taman Sari, Sekeloa, dan Gebag Gede. Daerah yang

dilayani diantaranya adalah sama dengan sumber-sumber sampah tersebut. Selain itu berasal dari

toko, warung-warung makan, restoran dan hotel disekitar Coblong.

Setiap aktivitas dari rumah tangga / kost –kostan yang dimulai pukul 05.00 hingga pukul

24.00 malam akan menimbulkan sampah dalam sehari. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan

bahwa aktivitas domestic menimbulkan sampah basah dan sampah kering, dengan 60% sampah

organik dan 40% sampah anorganik. Berdasarkan kegiatan dan aktivitas yang telah di sebutkan

diatas, pengelolaan sampah sangat perlu dilakukan. Dan hal tersebut dapat dimulai dari sumber

timbulan sampah sendiri. Hasil wawancara yang dilakukan kepada penghuni rumah, menjelaskan

bahwa mereka menghasilkan sampah setiap harinya dengan perolehan sampah organic yang

mendominasi, yang kemudian sampah tersebut ditampung pada kantong plastik / tong sampah

dalam keadaan tercampur / tidak tercampur, untuk kemudian diletakkan di depan pagar rumah.

Sampah tersebut nantinya akan diambil oleh petugas pengumpul sampah yang berada di sekitar

permukiman.

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan

dari area pelayanan pengumpulan sampah. Timbulan sampah dapat dinyatakan sebagai :

Satuan berat: kg/o/hari, kg/m2/hari, kg/bed/hari dan sebagainya.


Satuan volume: L/o/hari, L/m2/hari, L/bed/hari dan sebagainya.

Pada umumnya di Indonesia menerapkan satuan volume. Penggunaan satuan volume

dapat menimbulkan kesalahan dalam interpretasi karena terdapat faktor kompaksi (densitas)

yang harus diperhitungkan. Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun di

masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian sistem

pengelolaan persampahan. Prakiraan rerata timbulan sampah merupakan langkah awal yang

biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Menurut SNI 19-3964-1995 [21], bila

pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan

angka timbulan sampah sebagai berikut:

− Satuan timbulan sampah kota besar = 2 – 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5

kg/orang/hari

− Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4

kg/orang/hari

Karena timbulan sampah dari sebuah kota sebagian besar berasal dari rumah tangga,

maka untuk perhitungan secara cepat satuan timbulan sampah tersebut dapat dianggap sudah

meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang dalam berbagai kegiatan dan berbagai

lokasi, baik saat di rumah, jalan, pasar, hotel, taman, kantor dsb. Namun tambah besar sebuah

kota, maka tambah mengecil porsi sampah dari permukiman, dan tambah membesar porsi

sampah non-permukiman, sehingga asumsi tersebut di atas perlu penyesuaian. Maka kami

mengambil untuk timbulan sampah L/orang/hari adalah sebesar 0,45 L/org/hari.

Komposisi sampah dalam skala domestik (permukiman) dapat diperoleh dengan

menghitung komposisi sampah dari sampel sampah yang diambil dari salah satu gerobak yang

menuju ke TPS. Sampah yang berasal dari gerobak sampah ini dijadikan sampel karena telah

tercampur antara sampah pasar basah (organik) dengan sampah pasar kering (anorganik)

sehingga dianggap sebagai indikasi atau mewakili kondisi sampah rumah tangga (domestik)

secara keseluruhan. Sampah dari gerobak tersebut dilakukan pemilahan berdasarkan jenisnya dan

ditimbang untuk masing-masing jenis sampah sehingga diperoleh prosentase masing-masing

jenis sampah terhadap berat total sampel.


Gambar 5. 1. Hasil Survey Lapangan Untuk Timbulan dan Komposisi Sampah.

5.1.2. Penanganan Sampah dari Sumber

Penanganan sampah di sumbernya, yang meliputi pemisahan/sortasi, penyimpanan, dan

pengolahan, merupakan tahap kedua dalam kegiatan pengelolaan karakteristik sampah. Karena

tahap ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik sampah, kesehatan

masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah, maka sangatlah penting

untuk memahami bagaimana sebaiknya kegiatan penanganan sampah on-site dilakukan.

Berdasarkan SNI 03-3243-2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman, maka

teknis operasional penanganan sampah di sumber meliputi:

a) Menerapkan pemilihan sampah organik dan non-organik.

b) Menerapkan teknik 3R (reduce, reuse, recycle) di sumber dan TPS.

Penekanan diberikan pada penanganan sampah permukiman sebelum dilakukan kegiatan

pengumpulan, yaitu sebelum, selama, dan setelah penyimpanan. Untuk pemanfaatan sampah

organik adalah sebagai kompos baik skala individu maupun skala komunal. Untuk pewadahan

sampah dan penanganan sampah di masing-masing rumah berbeda. Tergantung dari kemampuan

dari masyarakat untuk melakukan penanganan sejak dari sumbernya.

Penanganan dan pemisahan sampah di sumbernya, sebelum kegiatan pengumpulan,

merupakan hal yang kritis karena ikut menentukan langkah pengelolaan berikutnya. Penanganan

sampah di sumbernya bervariasi menurut jenis sampah yang dipisahkan untuk reuse/recycling.

Pemisahan sampah kertas, karton, kaleng aluminium, gelas, dan plastik di sumbernya merupakan


hal yang positif dan efektif untuk pemanfaatan kembali dan daur-ulang sampah. Setelah

komponen sampah dipisahkan, hal yang kerap membingungkan pelakunya adalah apa yang harus

dilakukan sebelum sampah hasil pemisahan tersebut dipasarkan atau diolah. Tentunya sampah

hasil pemisahan memerlukan tempat penyimpanan khusus sebelum dipasarkan atau diolah.

Berdasarkan pengamatan, bahwa beberapa warga sudah ada yang mendaur ulang atau

memilah sampah di sumbernya, salah satunya berada di Jalan Cisitu Lama, Kecamatan Coblong.

Untuk kebiasaan daur ulang/menjual sampah yang recycleable presentasenya yang didapat dari

hasil wawancara yaitu ada pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Persentase berat sampah yang dimanfaatkan oleh warga.

Responden % berat sampah yang

dimanfaatkan

1 15

2 3

3 3

4 0

Rata-Rata 5,25

Dari tabel tersebut didapat rata 5,25% berat sampah yang dimanfaatkan baik itu dijual ke

tukang loak atau dimasukan ke bank sampah. Secara umum, penghuni rumah bertanggung jawab

terhadap penanganan sampah, baik yang dapat didaur-ulang, maupun yang harus dibuang.

Pada penanganan sampah di sumber yakni di permukiman warga menggunakan sistem

door- to-door, dimana petugas pengumpul sampah (gerobak) mendatangi rumah – rumah atau

sumber sampah dari hasil kegiatan kota yang dianggap khusus, seperti jalan protokol, taman

kota, instansi penting, pusat perdagangan, dan sejenisnya, sehingga sampah langsung

dikumpulkan di sebuah TPS dan diangkut oleh truk sampah ke tempat pemrosesan akhir.


Gambar 5.2. Penanganan sampah dari sumber (permukiman warga).

Pewadahan

Berdasarkan diktat persampahan oleh Bapak Enri Damanhuri dan Ibu Tri Padmi,

menyebutkan bahwa pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di

sumbernya baik individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan

di muka rumah atau bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di

tempat terbuka yang mudah diakses. Sampah diwadahi sehingga memudahkan dalam

pengangkutannya.

Pewadahan tipe tempat sampah yang digunakan dapat ditentukan oleh Pemerintah Daerah

seandainya di wilayah di mana perumahan tersebut berada telah diterapkan program daur-ulang

sampah. Di sejumlah besar wilayah belum ada ketentuan mengenai tipe tempat sampah yang

dianjurkan, sehingga berbagai jenis sampah ditempatkan dalam satu kontainer. Berdasarkan

pengamatan bahwa warga sudah mampu menyediakan wadah sampah di depan rumahnya

masing – masing yang nantinya sampah tersebut diambil oleh petugas pengumpul sampah. Akan

tetapi ada beberapa warga yang tidak menyediakan wadah untuk tempat sampah, melainkan

hanya trash bag (plastik saja). Untuk jenis tempat sampah yang digunakan di area permukiman

ini sangat bervariasi yakni tempat sampah berbahan plastik, tempat sampah dari drum dan tempat

sampah keranjang.


Gambar 5.3. Jenis Unit Tempat Sampah di Permukiman Warga.

Penanganan sampah yang dilakukan di sumber meliputi penyediaan wadah sampah dan

pengumpulan sampah. Pada umumnya pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas pengumpul

sampah yang kemudian ditransfer ke TPS Kebun Binatang pada pagi hari dan hanya satu kali

dalam sehari secara bergantian untuk tiap RT berbeda. Dalam transportasi sampah dilakukan

selama satu hari yakni pengambilan sampah di sumber (rumah permukiman) dengan petugas

pengumpul menggunakan gerobak / pick up kemudian diangkut ke TPS sampai siang hari.

Sehingga jadwal kedatangan petugas pengumpul sampah di TPS paling banyak saat beranjak

pagi atau siang setelah pengumpulan sampah. Namun ada beberapa warga yang langsung

membuang sampah ke TPS pada waktu yang tak tentu, sehingga dapat dikatakan selalu ada

sampah yang masuk ke TPS setiap jam dalam sehari.

Kebiasaan warga yang membuang sampah langsung ke TPS sebenarnya tidak

menimbulkan masalah apabila sampah yang dibuang tersebut tidak tercecer. Sampah yang

tercecer dapat mengganggu kinerja petugas TPS karena petugas harus membersihkan tumpukan

sampah yang tercecer terlebih dahulu sebelum truk pengangkut menurunkan container.


Gambar 5.4. Kebiasaan warga membuang sampah secara langsung ke TPS Kebun Binatang.

5.2. Pengumpulan

5.2.1. Domestik

a. Timbulan Sampah yang Dikumpulkan

Untuk sampling timbulan sampah hanya diambil satu sampel gerobak. Pengukuran ini

dilakukan pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB di TPS Kebun Binatang di dapat hasil timbulan

sampah pada tabel 5.2.;

Tabel 5.2. Timbulan Sampah yang Dibawa dalam Satu Kali Ritasi.

No Jenis Jumlah

Domestik

1 Jumlah Rumah 40 Rumah

2 Jumlah Orang 200 orang

3 Total Berat Sampah 72 kg

4 Total Volume Sampah 0,26 m3

Non Domestik

1 Total Berat Sampah 40 kg



Timbulan Sampah perorang 0,36 Kg/orang/hari

0,0013 m

3/orang/hari

Total Berat/bulan 3360 Kg

Total Volume/bulan 54 m3

Sementara untuk komposisinya dari Gerobak tersebut dapat dilihat pada gambar 5.5;

Gambar 5.5. Komposisi Sampah di Gerobak (% Berat).

Komposisi sampah di TPS Kebun Binatang masih di dominasi oleh sampah organik

sebesar 68 % yang terdiri dari sisa-sisa sayuran, bahan makanan dan buah-buahan, serta sisanya

berasal dari sampah plastik, kertas maupun botol bekas.

b. Alat yang Digunakan

Jumlah Pengumpul yang membuang sampah ke TPS Kebun Binatang ada 30 orang

petugas pengumpul sampah dari wilayah layanannya masing-masing. Alat yang digunakan untuk

mengumpulkan sampah terdiri dari:

1) Gerobak

Pengumpul yang menggunakan gerobak ada 27 gerobak dengan ukuran gerobak

yang berbeda-beda. Ada 3 tipe gerobak yang diukur dalam penelitian diantaranya

yaitu:

a) Gerobak Tipe I

Organik68%

Plastik12%

Kertas17%

Kain0%

Kaca1%

Besi1%

Lain-Lain1%


Gerobak Tipe I yang masuk ke TPS Kebun Binatang berjumlah 3 gerobak.

Gerobak ini berukuran 1,5 m x 0,6 m x 0,45 m. Gambar 5.6. menunjukan contoh

dari gerobak Tipe I.

Gambar 5.6. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Gerobak Tipe I.

b) Gerobak Tipe II

Gerobak Tipe II yang masuk ke TPS Kebun Binatang berjumlah 12 gerobak.

Gerobak ini berukuran 1,4 m x 0,5 m x 1,5 m. Gambar 5.7. menunjukan contoh

dari gerobak Tipe II.

Gambar 5.7. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Gerobak Tipe II.


c) Gerobak Tipe III

Gerobak Tipe I yang masuk ke TPS Kebun Binatang berjumlah 12 gerobak.

Gerobak ini berukuran 1,5 m x 1 m x 1,4 m. Gambar 5.8 menunjukan contoh dari

gerobak Tipe III.

Gambar 5.8. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Gerobak Tipe III.

2) Triseda

Pengumpul yang menggunakan triseda berjumlah 3 orang. Triseda merupakan

gerobak sampah berseka. Ukuran gerobaknya adalah 3 m x 1,25 m x 1,25 m.

Gambar 5.9 menunjukan contoh dari triseda yang digunakan pengumpul.

Gambar 5.9. Alat Pengumpul Sampah Menggunakan Motor Triseda.


c. Jumlah yang Dijual

Pada sistem pengumpulan ini petugas juga mengambil sampah yang bisa dijual dari

semua sampah yang dikumpulkannya Dari hasil wawancara dengan 3 petugas diketahui dengan

jumlah sampah yang diambil pemulung setiap harinya adalah 4-5 kg dengan wilayah rumah yaitu

sekitar 40 rumah berarti jumlah timbulan sampah yang diambil oleh petugas dapat dilihat pada

Tabel 5.3 (asumsi timbulan sampah perorang di sumber adalah 0,45 kg).

Tabel 5.3. Jumlah Sampah yang Dijual oleh Petugas Pengumpul Sampah.

Jumlah Presentase

(%)

Total 5 kg 0,025 kg/orang 5,56

Plastik 2,5 kg 0,0125 kg/rumah 2,78

Kertas 2 kg 0,01 kg/rumah 2,22

Kaca 0,5 kg 0,0025 kg/rumah 0,56

d. Kecepatan

Wilayah layanan dari tiga sampel petugas pengumpul sampah adalah sebagai berikut:

1) Wilayah Layanan Pak Panjul

Gambar 5.10 menunjukan wilayah layanan Pak Panjul :

Sumber: Google Corp, 2016

Gambar 5.10. Wilayah Layanan Pengumpulan Sampah Dengan Gerobak (Pak Panjul).


2) Wilayah Layanan

Gambar 5.11 menunjukan wilayah layanan Pak Ade :


Gambar 5.11. Wilayah Layanan Pengumpulan Sampah Dengan Gerobak (Pak Ade).

3) Wilayah Layanan Pak Amin

Gambar 5.12 menunjukan wilayah layanan Pak Amin :


Gambar 5.12 . Wilayah Layanan Pengumpulan Sampah Dengan Pick Up (Pak Amin).


Tabel 5.4. Catatan Waktu Pengumpul Sampah di Masing – Masing Wilayah Cakupan.

No Nama

Petugas

Sarana Pengumpul

Sampah

Jenis Tempat Sampah

di Sumber

Rata-Rata Membawa

Gerobak Kosong ke Sumber

(menit/meter)

Rata-Rata Mengumpulkan

Sampah ke Gerobak

(menit/meter)

Rata-Rata Membawa

Sampah ke TPS (menit/meter)

waktu istirahat (menit)

Total (menit/meter)

Waktu Jarak Waktu Jarak Waktu Jarak

Waktu Jarak

1 Amin mobil pick

up trash bag 1:08 80 1:24 20 15:00* 2600 10:00 120* 3547

2 Ade gerobak trash bag

/ tong 1:00 50 1:00 10 30:00 2100 20:00 210 2950

3 Panjul gerobak trash bag

/ tong 1 :00 50 15:00 100 25:00 1400 20:00 300 3143

Catatan: *merupakan asumsi karena sebenarnya mobil tidak membuang sampah ke TPS Kebun Binatang didapat

dari kecepatan mobil bergerak setelah mengumpulkan sampah

Dari hasil data berikut bahwa ada dua pelayanan pengumpulan sampah yakni dengan

menggunakan gerobak dan mobil pick up. Untuk pelayanan menggunakan mobil pick up waktu

yang diperoleh terbilang cepat, akan tetapi disamping petugas pengumpul mengambil dimasing –

masing tempat tong sampah, warga yang berada disekitar juga datang sekaligus membawa

sampahnya untuk diletakkan di mobil pick up tersebut. Dengan kata lain waktu pengumpulan

sampah melalui mobil berkisar 120 menit (mengambil dan menaruh ke pick up) dengan jarak

rumah yang relatif kecil, disamping itu juga waktu petugas dipotong untuk beristirahat

(biasanya) dan terkadang petugas pengumpul memilah sampah terlebih dahulu yang akan dibawa

oleh pemulung sebelum ditaruh ke bak mobil. Sedangkan pada pengumpul yang menggunakan

gerobak waktu yang dicatat berkisar 300 menit dimana petugas pada saat mengambil sampah,

gerobak yang dibawa diparkirkan dahulu yang jaraknya berkisar 100 meter dengan waktu 15

menit (mengambil sampah), disamping itu juga petugas pengumpul ada yang mengambil

beberapa barang ekonomis seperti botol,kertas,dll untuk dijadikan tambahan penghasilannya.

e. Biaya

1) Gerobak

Biaya yang dihitung adalah biaya investasi dan operasional pemeliharaan penyapuan

Pengumpulan Sampah Tabel 5.5 menunjukan biaya operasional dan Tabel 5.6

menunjukan biaya investasi yang dibutuhkan.


Tabel 5.5. Biaya Operasional Pengumpulan Sampah dengan Gerobak

No Jenis Jumlah Biaya per

unit (Rp)

Total

Biaya/bulan

Total

Biaya

pertahun

1 Tenaga Crew 1 Orang 1.000.000 1.000.000 12.000.000

2 Unloading Sampah ke TPS 26 Kali 10.000 260.000 3.120.000

Total 15.120.000

Tabel 5.6. Biaya Investasi Pengumpulan Sampah dengan Gerobak


unit (Rp)

Total Biaya

(Rp)

Umur

Layanan

(tahun)

Biaya/tahun

(Rp)

1 Gerobak Sampah 1 Buah 500.000 500.000 10 50.000

2 Sepatu Boots 1 Buah 97.000 97.000 1 97.000

Total 147.000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya pengumpulan sampah total adalah adalah

Rp 15.267.000/tahun atau Rp. 1.272.250/bulan dengan timbulan sampah sebesar 3360 kg dan 54

m3 didapat biaya pengumpulannya adalah Rp 378,65/kg atau Rp. 454.375/m3 dengan asumsi

bahwa setiap orang menimbulkan sampah sebanyak 0,36 kg/hari atau 1,3 L/hari dan dalam satu

rumah terdapat lima orang maka biaya yang harus dibayar perbulan untuk setiap rumahnya

adalah Rp. 20.446,875.

2) Pick Up

Untuk pengumpulan mobil pick up tidak dilakukan pengukuran secara langsung mengenai

berapa timbulan sampah yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu digunakan asumsi bahwa

timbulan sampah perorang perharinya sama dengan yang dikumpulkan gerobak. Karena mobil

pick up ini digunakan untuk melayani 70 rumah maka total timbulan sampah yang dikumpulkan

setiap harinya ada pada Tabel 5.7;


Tabel 5.7. Timbulan Sampah yang Dikumpulkan Pick Up.

No Jenis Jumlah

Domestik

1 Jumlah Rumah 70 Rumah

2 Jumlah Orang 350 Orang

3 Total Berat Sampah 126 Kg


Non Domestik

1 Total Berat Sampah 44,1 Kg


Total Berat/bulan 5103 Kg

Total Volume/bulan 85,71429 m3


Pengumpulan Sampah Tabel 5.8 menunjukan biaya operasional dan Tabel 5.9 menunjukan biaya

investasi yang dibutuhkan.

Tabel 5.8. Biaya Operasional Pengumpulan Sampah dengan Pick Up.


unit (Rp)

Total

Biaya/bulan

(Rp)

Total

Biaya

pertahun

(Rp)

1 Tenaga Crew 1 Orang 1.000.000 1.000.000 12.000.000

2 Unloading Sampah ke

TPS 26 Kali 10.000 260.000 3.120.000

3 Pemeliharaan Alat 1 Kali 100.000 100.000 1.200.000

4 Bensin 100 L 7.500 750.000 9.000.000

Total 25.320.000


Tabel 5.9. Biaya Investasi Pengumpulan Sampah dengan Pick Up.

No Jenis Jumlah Satuan Biaya per

unit (Rp) Total Biaya

Umur

Layanan

(tahun)

Biaya/tahun

1 Mobil Pick Up 1 buah 115.000.000 115.000.000 20 5.750.000

2 Sepatu Boots 1 buah 97.000 97.000 1 97.000

Total 5.847.000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya pengumpulan sampah total adalah adalah Rp

31.167.000/tahun atau Rp. 2.597.250/bulan dengan timbulan sampah sebesar 5103 kg dan 85,71

m3 didapat biaya pengumpulannya adalah Rp 508,97/kg atau Rp. 673.361/m

3 dengan asumsi



adalah Rp. 23.852,30

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa pengumpulan sampah membutuhkan biaya

lebih dari dua puluh ribu rupiah untuk setiap bulannya setiap kepala keluarga, sementara

masyarakat hanya membayar Rp. 5000,00-Rp. 15.000,00 /KK/bulan nya.

5.2.2. Penyapuan Jalan

a. Timbulan Sampah

Untuk sampling timbulan sampah hanya diambil satu sampel penyapu jalan yang

menyapu jalan di daerah jalan . Pengukuran ini dilakukan pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB di

TPS Kebun Binatang di dapat hasil timbulan sampah pada tabel 5.10.;

Tabel 5.10. Timbulan Sampah di Penyapuan Jalan.

Berat Total 7,45 Kg

Volume Total 0,06 m3

Densitas TPS 124,17 kg/m3

Panjang Jalan 1 Km


Timbulan Sampah yang terkumpul ke

TPS

7,45 kg/km/hari

0,06 m3/km/hari

Dari Tabel tersebut bisa dilihat bahwa timbulan sampah jalan adalah sekitar 600

L/km/hari hal ini hampir sama dengan Damanhuri (2011), bahwa timbulan sampah jalan kota

Bandung pada tahun 1994 sekitar 516,94 L/km/hari. Perbedaannya bisa disebabkan oleh kondisi

yang berbeda pada tahun 1994 dan tahun 2016 salah satunya yaitu banyak kemasan plastik yang

dipakai pada tahun 2016 ini yang meningkatkan timbulan dari sampah jalan.

Gambar 5.13. Petugas Penyapu Jalan di Sekitar Jalan Baltos dan Taman Sari.

b. Kecepatan Penyapuan Jalan :

Wilayah layanan petugas penyapu jalan ini ditunjukan oleh Gambar 5.14;


Gambar 5.14 . Wilayah Layanan Petugas Penyapu Jalan

Rute Penyapuan

Rute Ke TPS


Sementara kecepatan dari penyapuan jalan ditunjukan oleh Tabel 5.11;

Tabel 5.11. Kecepatan Penyapuan Jalan

Panjang Jalan 1 Km

Waktu Penyapuan 3 Jam

Kecepatan Penyapuan 0,33 km/jam

Jarak dari Titik Penyapuan ke TPS 1 Km

Waktu ke TPS 0,25 Jam

Kecepatan membawa sampah ke TPS 4 km/jam

c. Biaya


jalan Tabel 5.12 menunjukan biaya operasional dan Tabel 5.13 menunjukan biaya investasi yang

dibutuhkan.

Tabel 5.12. Biaya Operasional Penyapuan Jalan/Tahun.

No Jenis Jumlah Biaya per unit (Rp) Total

Biaya

1 Tenaga Crew 1 orang 1.900.000 22.800.000

Total Operasional 22.800.000

Tabel 5.13. Biaya Investasi Penyapuan Jalan/Tahun.

No Jenis Jumlah

Biaya

per unit

(Rp)

Total

Biaya

(Rp)

Umur

Pakai

(Tahun)

Total

Biaya

(Rp/tahun)

1 Tempat Sampah 120 L 1 Buah 550.000 550.000 1 550.000

2 Seragam 1 Set 100.000 100.000 1 100.000


No Jenis Jumlah

Biaya

per unit

(Rp)

Total

Biaya

(Rp)

Umur

Pakai

(Tahun)

Total

Biaya

(Rp/tahun)

3 Sepatu 1 Pasang 150.000 150.000 1 150.000

4 Sapu 1 Buah 15.000 15.000 0,25 60.000

5 Pengki 1 Buah 15.000 35.000 1 35.000

Total Investasi 895.000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya penyapuan jalan total adalah Rp

22.800.00,00 ditambah Rp 895.000,00 sama dengan Rp 23.695.000,-. Karena dalam sehari

petugas penyapu jalan menyapu jalan sepanjang 1 km maka untuk 1 tahun panjangnya adalah

365 km sehingga biaya penyapuan jalan perkilometernya adalah Rp 64.917,81.

Saat ini PD Kebersihan menyiapkan unit triseda sebagai pengumpul sampah penyapuan

jalan. Penyapu jalan akan mulai menyapu jalan pada pukul 04.00 WIB hingga selasai lalu stand

by di lokasi penyapuan jalannya sampai pukul 10.00 WIB. Triseda inilah yang mengumpulkan

sampah penyapuan jalan, namun rute pengumpulannya tidak menentu bergantung pada lokasi

mana yang selesai. Ilustrasi ditunjukan pada Gambar 5.16.

Gambar 5. 15. Petugas Penyapu Jalan dengan menggunakan unit motor triseda.



Gambar 5.16 . Rute Pengumpulan Sampah Penyapuan Jalan.

Jadi rute pengumpulan sampah dengan triseda ini tidak menentu setiap harinya.

Contohnya bisa dari titik 1 ke titik 3 lalu kembali ke titik 2 tergantung selesainya penyapuan.

5.3. Peran Sektor Informal dalam Pengumpulan Sampah (Sumber Sampai TPS).

Pada sistem pengumpulan ini pemulung sebagai salah satu sektor informal terlibat dalam

upaya daur ulang sampah. Pemulung mengambil sampah-sampah yang memiliki nilai jual untuk

kemudian dijual ke pengepul dan pengepul akan menjualnya ke pabrik daur ulang. Dari hasil

wawancara dengan 3 pemulung diketahui dengan bekerja dari pagi sampai siang hari rata-rata

jumlah sampah yang diambil pemulung setiap harinya adalah 12-15 kg dengan wilayah rumah

yaitu sekitar 70 rumah berarti jumlah timbulan sampah yang diambil oleh pemulung dapat dilihat

pada Tabel 5.14 (asumsi timbulan sampah perorang di sumber adalah 0,45 kg).

Tabel 5.14. Jumlah Timbulan Sampah yang diambil oleh Pemulung

Jumlah Persentase (%)

Total 12 kg 0,034286 kg/orang 7,62

Plastik 7 kg 0,02 kg/rumah 4,44

1

2

3


Jumlah Persentase (%)

Kertas 4 kg 0,011429 kg/rumah 2,54

Kaca 1 kg 0,002857 kg/rumah 0,63

Gambar 5.17 Salah satu peran sektor informal (Pemulung) yang berada di Sekitar Permukiman.

5.4. Alur Sistem Pengumpulan Sampah

\

Gambar 5.18. Alur Sistem Pengumpulan Sampah.

0,45 kg/org 100%

0,034 kg/org 7,62%

0,025 kg/org 5,6%

0,36 kg/org 80%

0,365 kg/org

85,6%

Bank Sampah

0,025 kg/org 5,5 %


Dari gambar tersebut, dengan asumsi bahwa timbulan sampah di sumber adalah 0,45

kg/orang/hari (100 %) dari timbulan tersebut sebanyak 85,6% dikumpulkan oleh petugas

pengumpul sampah dan sebagian (7,62 %) dibawa oleh pemulung. Oleh petugas sampah ini

dipilah dan dijual ke pengepul sebanyak 11,11% dan 80% nya di bawa ke TPS kebun Binatang.

Jika dilihat dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat layanan pengumpulan cukup

tinggi yaitu 85,6% dengan 13,12% nya kemungkinan akan didaurulang sehingga hanya 1,18 %

yang tidak diketahui alirannya kemana bisa dibakar atau dibuang ke sungai atau dibuang

langsung oleh warga ke TPS. Dan terdapat bias dalam hasil ini karena tidak dilakukan

pengukuran langsung di sumber sehingga jika diteliti seharusnya yang berkurang dari sumber

kebanyakan adalah sampah anorganiknya sementara presentasi sampah organik di TPS justru

semakin kecil (68%) padahal jika dilihat dalam literatur komposisi sampah Bandung di sumber

70%-80% nya merupakan sampah organik.

5.5. Evaluasi

5.5.1. Penanganan Sampah di Sumber

Evaluasi untuk sistem penanganan sampah di sumber :

a. Sebaiknya di dalam penanganan sampah skala rumah tangga perlu adanya

penyuluhan / edukasi tentang pemilahan yang tepat guna di skala rumah tangga,

yang memungkinkan warga untuk dapat memilah dan tong tempat sampah yang

terpisah yakni antara sampah organik dan sampah anorganik (Berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013), serta meletakkan tong

sampah tersebut di area yang mudah terjangkau oleh petugas pengumpul

sampah.

5.5.2. Pengumpulan

Evaluasi untuk sistem pengumpulan adalah:

a. Sebaiknya sistem pengumpulan mendukung upaya pemilahan sampah misalnya

dengan memberikan sekat pada alat pengumpul. Hal ini mengacu pada Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 bahwa sebaiknya pengumpulan

mendukung upaya pemilahan sampah yang bisa dilakukan dengan penyediaan


sarana dan prasarananya atau dengan pengumpulan terjadwal dengan ketentuan

bahwa sampah organik minimal dikumpulkan 2 hari sekali

b. Petugas pengumpul sebaiknya dilengkapi dengan alat pelindung diri yang

lengkap seperti baju seragam, sarung tangan dan masker.

c. Kesadaran masyarakat di sekitar TPS Kebun Binatang masih terbilang rendah.

Oleh karena itu diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

guna meningkatkan efektivitas dari pengumpulan sampah.

Berikut adalah rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk mewujudkan

rekomendasi tersebut tanpa menghitung biaya untuk mengedukasi masyarakat.

1) Gerobak

Biaya yang dihitung adalah biaya investasi dan operasional pemeliharaan

penyapuan Pengumpulan Sampah Tabel 5.15 menunjukan biaya operasional dan Tabel 5.16

menunjukan biaya investasi yang dibutuhkan.

Tabel 5.15. Biaya Operasional Rekomendasi Pengumpulan Sampah dengan Gerobak.

No Jenis Jumlah Biaya per unit

(Rp)

Total

Biaya/bulan

(Rp)

Total

Biaya

pertahun

(Rp)

1 Tenaga Crew 1 orang 1000000* 1000000 12000000

2 Unloading Sampah ke

TPS 26 Kali 10000 260000 3120000

3 Pemeliharaan Alat 1 Kali 20000 20000 240000

Total 15360000

Catatan: *asumsi jam kerja 3-4 jam, untuk petugas di cisitu lama bekerja sampai 6 jam karena sambil memilah

sampah


Tabel 5.16. Biaya Investasi Rekomendasi Pengumpulan Sampah dengan Gerobak.


unit (Rp)

Total Biaya

(Rp)

Umur

Layanan

(tahun)

Biaya/tahun

(Rp)

1 Modifikasi Gerobak Sampah 1 buah 1.000.000 1.000.000 10 100.000

2 Seragam 1 buah 1.00.000 100.000 2 50.000

3 Sarung Tangan 1 buah 2.000 2.000 0.041667 48.000

4 Masker 1 buah 5.000 5.000 0.25 20.000


Total 315.000


Rp 15.675.000/tahun atau Rp. 1.306.250/bulan dengan timbulan sampah sebesar 3360 kg dan 54

m3 didapat biaya pengumpulannya adalah Rp 388,76/kg atau Rp. 466.517/m3 dengan asumsi



adalah Rp. 20.993,30.

2) Pick Up

Biaya yang dihitung adalah biaya investasi dan operasional pemeliharaan

penyapuan Untuk biaya operasional sama dengan kondisi eksisting dan Tabel 5.17 menunjukan

biaya investasi yang dibutuhkan.

Tabel 5.17. Biaya Investasi Pengumpulan Sampah dengan Pick Up.


unit (Rp)

Total Biaya

(Rp)

Umur

Layanan

(tahun)

Biaya/tahun

(Rp)

1 Mobil Pick Up 1 buah 115.000.000 115.000.000 20 575.0000

2 Seragam 1 buah 100.000 100.000 2 50.000

3 Sarung Tangan 1 buah 2.000 2.000 0.041667 48.000



unit (Rp)

Total Biaya

(Rp)

Umur

Layanan

(tahun)

Biaya/tahun

(Rp)

4 Masker 1 buah 5.000 5.000 0.25 20.000


Total 5.965.000


Rp 31.285.000/tahun atau Rp. 2.607.083/bulan dengan timbulan sampah sebesar 5103 kg dan

85,71 m3 didapat biaya pengumpulannya adalah Rp 510,89/kg atau Rp. 673.361/m

3 dengan

asumsi bahwa setiap orang menimbulkan sampah sebanyak 0,36 kg/hari atau 1,3 L/hari dan

dalam satu rumah terdapat lima orang maka biaya yang harus dibayar perbulan untuk setiap

rumahnya adalah Rp. 23.942,60.

Jadi biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan sampah dengan gerobak lebih murah

dibandingkan dengan mobil pick up. Dari wawancara dengan 4 responden diketahui keinginan

membayar dari masyarakat terdapat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.18. Keinginan Membayar Masyarakat dalan Hal Pengumpulan Sampah

Responden Biaya (Rp/bulan)

1 5.000

2 15.000

3 25.000

4 45.000

Rata-Rata 22.500

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-ratanya sekitar Rp. 22.500,00 sudah

memenuhi biaya pengumpulan sampah dengan gerobak dan hampir mendekati biaya

pengumpulan sampah dengan mobil pick up. Namun kemauan membayar responden cukup

variatif jika dilihat dari responden 1 sampai responden 4. Untuk mengatasi hal ini bisa


dipertimbangkan sistem subsidi silang dengan memperhatikan kemampuan ekonomi dari

masyarakat.

5.5.3. Penyapuan Jalan

Untuk penyapuan jalan waktu penyapuan jalan dari jam 04.00 WIB sampai 10.00

WIB sudah cukup baik karena membuat lingkungan cukup bersih terutama di pagi dan siang

hari. Namun harus benar-benar dipastikan bahwa petugas penyapu datang benar-benar pukul

04.00 WIB tidak ada yang terlambat, dan petugas yang kinerjanya paling cepat ditempatkan di

titik-titik awal rencana pengumpulan dengan triseda. Hal ini dilakukan agar ada rute yang tetap

setiap harinya dan diharapkan proses penyapuan dan pengumpulan sampahnya berjalan lebih

efektif.


BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan penelitian yang kami lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan

diantaranya;

1. Timbulan sampah di TPS Kebun Binatang berasal dari aktivitas rumah tangga (domestik)

dan non domestik (warung makan, kios, restoran, perhotelan dan lain-lain). Besarnya

timbulan sampah rata – rata 54 m3/bulan. Komposisi sampah yang dihasilkan dari TPS

Kebun Binatang rata – rata per hari didominasi sampah organik sebesar 68%, sampah

plastic 12%, sampah kertas 17%, sampah kain 0%, sampah kaca 1% (Botol Minuman

Kaca), lain – lain 1 %. Dengan menggunakan sampel gerobak yang berukuran 1,5 m x 0,6

m x 0,45 m (Gerobak Tipe I).

2. Penanganan di sumber sampah, berdasarkan responden penghuni di Jalan Cisitu Lama

RW 10, sudah melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik yang

didapat rata – rata sebesar 5,25% berat sampah yang dimanfaatkan baik itu dijual ke

tukang loak atau dimasukan ke bank sampah. Berdasarkan pengamatan, tipe pewadahan

sebagian warga masih menggunakan trash bag dan atau kantong plastik sebagai

pewadahan sampah sementara, akan tetapi ada pula yang menggunakan tong sampah yang

diletakkan di depan pagar rumah/ dalam pagar.

3. Untuk total waktu pengumpulan sampah satu ritasi dari 3 petugas yang berhasil diamati,

dari datangnya gerobak sampah kosong kemudian mengambil sampah di sumber

(rumah/kost/warung makan/dll), dan ditransfer ke TPS Kebun Binatang dengan total

waktu dan jarak; Petugas I (Pak Amin) 29,56 m/menit; Petugas II (Pak Ade) 14,05

m/menit; dan Petugas III (Pak Panjul) 10,48 m/menit. Dari petugas tersebut

mengumpulkan sampah dari sumber melalui gerobak (petugas II & III) dan satu mobil

pick up (petugas I). Dari jarak yang diketahui bahwa dalam cakupan wilayah

pelayanannya dari masing – masing petugas berbeda.


4. Pengumpulan sampah dengan menggunakan mobil pick up lebih cepat dibandingkan

dengan gerobak. Namun gerobak tetap diperlukan karena lebar jalan di permukiman yang

terbilang kecil. Untuk Pak panjul kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan Pak

ade, karena pak panjul sendiri memilah sampah yang dapat dimanfaatkan pada saat

melakukan pengumpulan sampah.

5. Sektor informal yang berperan di permukiman maupun di TPS adalah petugas kebersihan

(penyapu jalan) dimana penyapu jalan tidak hanya mengumpulkan sampah di jalan – jalan

protokol melainkan petugas mendapatkan tambahan penghasilan dari mengumpulkan

sampah di instansi (BANK) yang berada di wilayah cakupan petugas tersebut serta

pemulung yang berada disekitar permukiman dengan maksud mencari tambahan

penghasilan dengan memilah sampah anorganik (Botol, Plastik, Kertas mencapai 12

kg/hari).

6.2. Saran

Saran yang dapat kami berikan untuk sistem pengumpulan dari sumber sampai di TPS

Kebun Binatang Taman Sari adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem insentif dan dis insentif bagi masyarakat domestik dimana untuk

meningkatkan kesadaran dalam penanganan sampah khususnya pewadahan dan

pemilahan.

2. Menyediakan perlengkapan dan peralatan standar bagi petugas pengumpul sampah seperti

sarung tangan, sapu lidi, masker dan sebagainya.

3. Melakukan pemeliharaan rutin untuk sarana pengumpul sampah untuk memperpanjang

umur pakainya.

4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pemilahan sampah.


DAFTAR PUSTAKA

Damanhuri, Enri dan Tri Padmi: Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah TL 3104, Teknik

Lingkungan ITB, Agustus. 2010

Mendagri. (2010). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang

pedoman pengelolaan sampah. Jakarta.

SNI 19-3964-1995 dan SNI M 36-1991- 03 Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh

Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan



LAMPIRAN A

DOKUMENTASI


DOKUMENTASI OBSERVASI DAN WAWANCARA

Gambar 1. Pengukuran sampel sampah dari Gerobak dengan necara pegas di TPS Kebun

Binatang.

Gambar 2. Melakukan pemisahan komposisi sampah setelah dilakukan pengukuran sampling

box.


Gambar 3. Melakukan penimbangan pada komposisi sampah.

Gambar 4.Pelaksanaan wawancara dengan narasumber penyapu dan stakeholder PD Kebersihan.


Gambar 5. Pengukuran dimensi gerobak.

Gambar 6. Kondisi Eksisting TPS Kebun Binatang.


LAMPIRAN B

PERTANYAAN WAWANCARA


Wawancara Warga

a. Jumlah orang di rumah dan timbulan sampah perhari didapat data timbulan data

kg/o/hari atau l/o/hari

b. Jumlah sampah yang di reduce, reuse, recycle dan dijual (persen berat/volume dari

total sampah yang timbul)

c. Jumlah sampah yang dibakar, dibuang ke sungai dsb (persen berat/volume dari total

sampah yang timbul)

d. Biaya yang biasa dibayar untuk pengumpulan sampah

e. Biaya yang sebenarnya mampu warga pantas bayar untuk pengumpulan sampah

f. Kebiasaan membersihkan rumah/jalan/halaman

g. Wadah yang mereka sediakan untuk pengumpulan dan kebiasaan memilah sampah

Wawancara petugas Pengumpul

a. Gaji untuk pengumpulan sampah

b. Berat sampah yang mereka pilah untuk dijual

c. Total jarak dalam pengumpulan sampah

d. Biaya untuk APD/seragam

Wawancara ketua RT/RW

a. Biaya penyediaan alat pengumpul

b. Biaya pemeliharaan

c. Biaya pengadaan seragam

Wawancara penyapu jalan

a. Waktu yang digunakan untuk menyapu jalan

b. Luas daerah penyapuan dan jarak dari titik penyapuan ke TPS

c. Waktu yang digunakan untuk membawa sampah ke TPS

d. Gaji petugas

e. Biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan alat dan APD

Wawancara pemulung

a. Berat sampah yang mereka jual

b. Wilayah mereka bekerja

c. Waktu mereka bekerja

Wawancara petugas TPS

a. Berapa jumlah dan jenis alat yang masuk ke TPS

b. Wilayah layanan TPS

c. Gaji petugas TPS

d. Tugas Petugas TPS dan waktu yang digunakan untuk melakukan tugas tersebut

e. Biaya pengadaan seragam dan APD

f. Berat sampah yang diambil petugas untuk dijual

laporan persampahan pengangkutan grup i pias 2015

Documents