masterplan persampahan kota pontianak lp 2

KATA PENGANTARUsaha untuk mengubah mindset atau paradigma sama sulitnya dengan merubah budaya masyarakat. Namun untuk kebaikan bersama, usaha itu tetap harus dilakukan. Masterplan Persampahan Kota Pontianak ini disusun sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan paradigma kita tentang sampah. Setelah Masterplan ini, sampah bukan lagi material buangan yang tidak berharga bahkan memberikan banyak persoalan, tetapi sampah adalah material bernilai ekonomis yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Masterplan persampahan ini, semoga kita sudah mengikuti arus global menuju Zero Waste City, kota tanpa sampah.

Laporan Pendahuluan ini dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan konsultan mengenai pentingnya penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak serta pemahaman konsultan terhadap seluruh substansi pekerjaan tersebut antara lain mengenai maksud dan tujuan pekerjaan, lingkup substansial pekerjaan, metode perencanaan sampai pada persiapan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan, dilengkapi dengan pemahaman awal terhadap potensi dan permasalahan persampahan yang terjadi saat ini dan kondisi sanitasi Kota Pontianak secara umum. Secara sistematis, pada bagian awal dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian, manfaat dan ruang lingkup pekerjaan. Pada bab-bab selanjutnya dipaparkan gambaran umum Kota Pontianak, Pendekatan dan Metodologi serta Rencana Operasional Kerja.

Dengan laporan ini diharapkan terjadi persamaan persepsi antara konsultan dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pengelolaan sanitasi kota terutama di bidang Persampahan. Kami sangat mengharapkan bantuan data, informasi, opini, saran dan pendapat dari seluruh pihak demi kelancaran dan suksesnya penyusunan Dokumen Masterplan Persampahan Kota Pontianak ke depan.

Pontianak , Juli 2013

Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Pontianak

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAKLAPORAN

PENDAHULUAN i

DAFTAR ISI


PENDAHULUAN ii

D U

R

CL

E PENDAHULUAN iii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI............................................................ii

1 PENDAHULUAN.................................................1

1.1 Latar Belakang...........................................11.2 Dasar Hukum.............................................31.3 Maksud dan Tujuan....................................31.4 Proses Perencanaan...................................4

1.4.1 Pengumpulan Data...........................41.4.2 Pengolahan Data/Analisa..................51.4.3 Perancangan / Desain.......................6

1.5 Wilayah Perencanaan.................................9

2 GAMBARAN UMUM DAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK 11

2.1 Gambaran Umum Kota Pontianak............112.1.1 Orientasi .....................................112.1.2 Kondisi Fisik Dasar..........................122.1.3 Penggunaan Lahan Kota.................142.1.4 Kependudukan................................162.1.5 Dukungan Infrastruktur Kota...........19

2.2 Kondisi Persampahan Eksisting................232.2.1 Timbulan Sampah...........................232.2.2 Sistem Pengelolaan Sampah Eksisting232.2.3 Persoalan dan Permasala han Umum Persampahan Kota

Pontianak 26

3 PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN....28

3.1 Proses Perencanaan.................................283.1.1 Persiapan Perencanaan...................303.1.2 Tahapan Proses Perencanaan..........31

4 RENCANA OPERASIONAL................................34

4.1 Jadwal Penyelesaian Pekerjaan dan Teknik Presentasi 344.1.1 Tahapan dan Penjadwalan Kegiatan344.1.2 Sistem Pelaporan............................354.1.3 Teknik Penyajian.............................36

4.2 Organisasi Pelaksanaan Proyek................374.2.1 Struktur Organisasi.........................374.2.2 Jadwal Penugasan...........................39

MASTERPLAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK LAPORAN PENDAHULUAN

1PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Kondisi krisis ekonomi secara nasional yang telah berlangsung sejak 1998, berdampak pula terhadap penurunan kondisi kebersihan diberbagai kota di Indonesia secara signifikan.

Mengamati permasalahan penanganan sampah di lapangan seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA), rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang open dumping sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sangsi serta ketidak pedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Lebih jauh terkesan bahwa penanganan persampahan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang bahkan beberapa kota tidak memiliki dokumen perencanaan sama sekali.

Berdasarkan UU 32 / 2005 tentang Pemerintah Daerah (perubahan UU No 22 / 1999), dinyatakan bahwa masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk TPA secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu pengadaan TPA regional juga wajib dilaksanakan. Berdasarkan PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan amanat UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, mengutamakan penanganan sampah dalam


PENDAHULUAN 1

D U

R

CL

E PENDAHULUAN 2

rangka perlindungan air baku air minum dan mensyaratkan dilakukannya metode pembuangan akhir sampah dengan metode lahan urug terkendali (untuk kota sedang/kecil) dan lahan urug saniter (untuk kota metropolitan dan besar) dengan mewajibkan zona penyangga di sekeliling TPA dan memantau kualitas hasil pengolahan leachate.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat terbatas hanya dalam hal penetapan pedoman perencanaan dan pegembangan pembangunan perumahan dan permukiman serta penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi serta program-program stimulan untuk peningkatan kualitas TPA dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Perencanaan persampahan merupakan langkah awal dalam melaksanakan pembangunan bidang persampahan yang seharusnya dimiliki oleh semua kota /kabupaten sebagai dasar pengelolaan baik untuk jangka

pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut meliputi Masterplan yang dapat menggambarkan perencanaan penanganan sampah jangka panjang dari sumber sampai TPA termasuk skenario kelembagaan dan perkiraan biaya investasi, studi kelayakan untuk menilai kelayakan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 3

suatu kegiatan atau program penanganan sampah dari segi teknis, ekonomis dan layak lingkungan serta perencanaan detail yang mempersiapkan rencana pelaksanaan teknis.

Masyarakat kota masih menganut paradigma lama bahwa sampah dianggap sebagai suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan cenderung mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Paradigma ini lebih memandang sampah sebagai sumber masalah yang terkadang dirasakan sangat pelik dan sulit untuk diatasi. Sampah dan pengelolaannya selalu menjadi masalah yang kian mendesak khususnya di wilayah perkotaan, sebab

apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan. Oleh karena itu penanganan sampah di perkotaan selalu dirasakan relatif lebih sulit dibanding sampah di luar wilayah perkotaan.

Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah di wilayah perkotaan adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan mengelola ± 60% dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari (Daniel et al., 1985).

Untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penanganan sampah di kota maka dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat sumber sampah berasal dan mungkin perlu dilakukan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terkait (antara Dinas Kebersihan, Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Industri maupun lembaga-lembaga swadaya dan lembaga-lembaga keuangan). Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Untuk mendukung pembangunan wilayah Kota Pontianak yang berkelanjutan maka perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah secara baik dan benar melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk rencana induk atau Masterplan pengelolaan sampah secara terpadu.

1.2 Dasar Hukum

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak ini didasarkan pada beberapa ketentuan dan perundangan yang berlaku terutama:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 4

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

UU yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah tersebut antara lain mengatur tentang hal-hal berikut ini :

1) Bab II mengatur tentang kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 5 (e) : “pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengguna ulang dan mendaur ulang”.

2) Pasal 6 :a) ayat 1 :

“pemilahan sampah dilakukan mulai dari sumbernya”.

b) ayat 4 : “pemilahan sampah oleh setiap orang diatur dengan Perda”.

Pasal 5 dan 6 diatas mengindikasikan bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga. Namun demikian, pelaksanaan prinsip ini perlu mempertimbangkan kondisi dan budaya daerah setempat sehingga adalah bijaksana apabila pelaksanaan pemilahan sampah di setiap rumah tangga diatur dengan Perda. Untuk mempercepat terlaksananya kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan yang nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur ulang sampah semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA semakin berkurang. Pembinaan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota antara lain dengan membuat proyek percontohan pemilahan sampah. Berkenaan dengan itu, Pemkot wajib menyediakan sarana dan prasarananya.

Bab III mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang dan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pada prinsipnya UU menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu setiap orang juga berhak memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Selanjutnya, ditingkat lebih rendah, UU tersebut dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Masterplan Pengelolaan Persampahan secara umum dimaksudkan untuk menyusun pedoman bagi kegiatan penanganan persampahan Kota Pontianak 20 tahun ke depan (2014-2034), sehingga akan terlaksana suatu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang berkelanjutan dan sinergis dengan Rencana Tata Ruang


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 5

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan melalui pemanfaatan secara optimal seluruh potensi yang ada pada masyarakat, pemerintah kota dan propinsi, serta mitra kerja pemerintah.

Tujuan Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak adalah tersusunnya dokumen rencana induk (Masterplan) pengurangan dan penanganan sampah

Kota Pontianak dalam masa 20 tahun, Tahun 2014-2034. Beberapa sasaran yang berusaha dicapai adalah :

1) Target pengurangan timbulan sampah Kota Pontianak Tahun 2024 dan 2034

2) Target penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pemrosesan akhir (TPA);

3) Rencana pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah Kota Pontianak;

4) Rencana pembiayaan dan kelembagaan pengelolaan sampah Kota Pontianak baik yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat masyarakat; dan

5) Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

1.4 Proses Perencana

an

1.4.1 Pengumpulan Data

1.4.1.1Metode Pengumpulan

Data

Pengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan persampahan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RUTR, land use, Air Bersih, dll), kebijakan dan renstra daerah, maupun NSPM persampahan.

Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey, sampling, penelitian (seperti komposisi / karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikan tanah, dll), BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll),

1.4.1.2 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :1) Data Kondisi Kota

a) Data fisik kota, meliputi luas wilayah administrasi kota/ kabupaten, luas wilayah urban, topografi wilayah, tata guna lahan, jaringan jalan, perumahan, daerah komersial (pasar, pertokoan, hotel, bioskop, restoran, dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial (tempat ibadah, panti asuhan, dll). Data tersebut dilengkapi peta kota, tata guna lahan, topografi dan lain-lain.

b) Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan penduduk administrasi, kepadatan penduduk urban, mata pencaharian, budaya masyarakat dan lain-lain. Dilengkapi peta kepadatan penduduk

c) Data kondisi sosial ekonomi, meliputi alokasi dana APBD dan anggaran kebersihan (3 tahun terakhir), data PDRB atau income penduduk


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 6

(Rp/kk/bulan) dan lain-lain

2) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Rencana tata ruang wilayah kota, meliputi rencana pola ruang, rencana struktur ruang, rencana pengembangan kawasan strategis, rencana pengendalian pemanfaatan ruang serta rencana-rencana tata ruang yang sifatnya lebih rinci seperti rencana detail tata ruang kawasan dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah disusun. Dilengkapi dengan peta rencana pengembangan wilayah, rencana tata guna lahan dll.

3) Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan yang Adaa) Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi

pengelola sampah, struktur organisasi, tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun operasional, pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di dalam dan luar negeri.

b) Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan, sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana persampahan yang ada termasuk fasilitas bengkel, kondisi pengumpulan (frekuensi pengumpulan, ritasi, jumlah petugas dll), pengangkutan (frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pengolahan (jenis pengolahan, kapasitas atau volume, daerah pelayanan, jumlah petugas dll), pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas TPA, kondisi operasi, penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga data mengenai penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah medis dll) dan sampah industri/ B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan dll). Dilengkapi peta daerah pelayanan, pola aliran sampah dari sumber sampai TPA yang ada saat ini, serta peta penyebaran lokasi TPS, TPST dan TPA eksisting.

c) Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya operasi/pemeliharaan (3 tahun terakhir), tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi termasuk iuran masyarakat untuk pengumpulan sampah (3 tahun terakhir) dan mekanisme penarikan retribusi

d) Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi, penerapan sangsi dll.

e) Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, inventarisasi organisasi/lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha komersia yang bergerak


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 7

dibidang persampahan.

1.4.2 Pengolahan Data/Analis

a

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi :

1) Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal penentuan metode pengumpulan dan pemrosesan akhir sampah, jaringan jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah, demografi dalam hal


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 8

penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.

2) Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana pengembangan

daerah pelayanan, penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan lahan pasca TPA dan lain-lain.

3) Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM, peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, peningkatan PSM agar secara bertahap dapat melaksanakan minimalisasi sampah / 3 R, kemungkinan peningkatan peran swasta dalam pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input / output, analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi timbulan sampah selama masa perencanaan.

1.4.3 Perancangan / Desain

Dalam proses perancangan ini, dihasilkan rencana pengembangan beberapa aspek utama dalam pengelolaan persampahan yaitu :

1) Pengembangan InstitusiPengembangan institusi disesuaikan dengan hasil analisa terhadap kondisi yang ada dan sedapat mungkin mengacu pada kriteria perencanaan. Bentuk institusi Perusahaan Daerah dinilai cukup memadai untuk kota-kota yang memiliki permasalahan persampahan kompleks. Bentuk institusi lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan tetap mengacu pada kriteria perencanaan

2) Pengembangan Aspek Teknis

Pengembangan aspek teknis, meliputi :a) Pengembangan daerah pelayanan, dengan

memperhatikan daerah yang saat ini sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial / pusat kota dan lain-lain sesuai kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini dilengkapi dengan peta (skala 1: 10.000)

b) Rencana Kebutuhan Sarana / Prasarana, dengan memperkirakan timbulan sampah dan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 9

tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana / prasarana tersebut

meliputi jumlah dan jenis pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

c) Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat). Disain wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, dengan volume disesuaikan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode pengumpulan tertentu). Contoh disain wadah terlampir.

d) Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual langsung / tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan kriteria perencanaan. Disain gerobak / becak pengumpul sampah sedemikian rupa agar mudah mengoperasikannya serta sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Disain / spesifikasi teknis peralatan tersebut terlampir

e) Rencana Pemindahan, meliputi rencana lokasi di daerah pelayanan , daerah layanan, tipikal transfer depo dan gambar disain / spesifikasi teknis.

f) Rencana Pengolahan, meliputi jenis pengolahan terpilih berdasarkan kelayakan dan komposisi/karakteristik sampah. UDPK (usaha daur ulang dan produksi kompos) skala kawasan (kapasitas 15 m3/hari) dapat menjadi salah satu pilihan. Sedangkan pilihan insinerator skala kota diprioritaskan untuk daerah yang tidak lagi memiliki lahan untuk TPA serta teknologi yang ramah lingkungan (bebas SOx, NOx, COx dan dioxin) serta memanfaatkan heat recovery. Pengurangan volume sampah secara keseluruhan minimal 10 - 20 %.

g) Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan pengangkutan dari transfer depo ke TPA), jumlah dan jenis truck. Selain itu juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study (gambar dan spesifikasi truck dilampirkan).

h) Rencana Pembuangan Akhir, meliputi rencana lokasi sesuai dengan ketentuan teknis (SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dengan luas yang dapat menampung sampah untuk masa 10 tahun dan fasilitas Sanitary Landfill (SLF) dan rencana pemanfaatan lahan pasca TPA. Disain fasilitas SLF tersebut meliputi jalan masuk, drainase, pagar (tanaman hidup berdaun rimbun, contoh angsana), pos jaga (kantor), zone pembuangan yang terdiri dari lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lindi, pipa


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 10

ventilasi gas, kolam penampung dan pengolahan lindi. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti air bersih, tanah penutup, alat berat (buldozer, landfill compactor, loader dan exavator) dan bengkel untuk perbaikan ringan. Disain masing2 fasilitas dilengkapi gambar (skala 1 : 500) dan spesifikasi teknis. Selain itu Disain TPA juga dilengkapi dengan SOP (standard operation procedure) untuk pembuangan sistem sel. Pasca TPA disesuaikan dengan rencana peruntukan lahan dan rekomendasi teknis

3) Pengembangan Aspek Pembiayaan

Pengembangan aspek pembiayaan meliputi :

a) Biaya investasi, meliputi biaya pengadaan sarana prasarana sesuai dengan pengembangan aspek teknis termasuk pembelian lahan TPS, TPST dan TPA serta penggantian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Kebutuhan biaya investasi dihitung per tahun selama masa perencanaan

b) Biaya operasi dan pemeliharaan, meliputi biaya rutin belanja kantor (gaji, ATK, pemeliharaan kantor dll), biaya operasi dan pemeliharaan gerobak, truck, transfer depo, pembuatan kompos, daur ulang, incinerator dan pemrosesan akhir. Kebutuhan biaya tersebut dihitung per tahun selama masa perencanaan.

c) Biaya satuan, meliputi biaya satuan yang dibutuhkan per kapita per tahun, biaya per m3

sampah, biaya per tahapan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir)

d) Perhitungan retribusi, merupakan biaya yang akan dibebankan kepada para wajib retribusi (WR). Biaya tersebut adalah biaya pengelolaan per tahun (biaya investasi/tahun ditambah biaya O/M per tahun) di bagi dengan beban yang akan ditanggung oleh para WR. Struktur tarif yang dibagi berdasarkan kelas WR yaitu perumahan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Menengah dan Tinggi), komersial (pertokan, pasar, hotel, restoran, sarana hiburan, dll), fasilitas umum (perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan dll) dan fasilitas sosial (rumah ibadah, panti sosial, dll). Pembobotan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain dapat dilakukan dengan perbandingan income dan volume sampah yang dihasilkan oleh setiap unit sumber sampah per hari. Sebagai contoh untuk kelas perumahan dapat mengambil bobot perbandingan income 1 : 3 : 6, sedangkan untuk kelas komersial bobot merupakan hasil perhitungan perbandingan jumlah sampah per unit dengan jumlah sampah perumahan high income (HI) dikalikan dengan dengan bobot kelas perumahan HI (dalam contoh adalah 6). Demikian pula dengan perhitungan bobot fasilitas umum yang disetarakan dengan kelas midle income (MI) dan bobot fasilitas sosial disetarakan dengan LI.

4) Pengembangan Aspek Peraturan

Perancangan aspek peraturan meliputi penyempurnaan peraturan daerah yang sudah


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 11

ada berdasarkan hasil analisa atau pembuatan perda baru. Perda tersebut meliputi :a) Perda

Pembentukan Institusi, meliputi pembentukan organisasi pengelola persampahan, struktur organisasi dan tata laksana kerja termasuk pengaturan koordinasi antar instansi, antar kota dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat (materi sesuai kriteria perencanaan)

b) Perda Ketentuan Umum dan Teknis Penanganan Sampah, meliputi ketentuan pengaturan penanganan sampah dari sumber sampai TPA termasuk ketentuan larangan pembakaran sampah secara terbuka, pembuangan ke

badan sungai atau penimbunan sampah liar. Selain itu juga adanya ketentuan yang jelas mengenai penyapuan jalan dan pembersihan saluran yang harus dilaksanakan oleh masyarakat serta ketentuan 3 R (reduksi sampah) dan metode pembuangan akhir sampah secara SLF atau CLF serta ketentuan mengenai peruntukan lahan pasca TPA

c) Perda Retribusi, meliputi ketentuan struktur tarif dan cara perhitungan serta metode penarikannya (kerjasama dengan instansi lain seperti PLN atau masyarakat atau swasta)

d) Perda Kemitraan, meliputi ketentuan pola kerjasama dengan swasta

e) Rencana penerapan perda yang didahului dengan sosialisasi dan uji coba di kawasan tertentu yang secara perlahan dikembangkan ke wilayah lain serta mempersiapkan pelaksanaan law enforcement

5) Pengembangan Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Perancangan aspek peran serta masyarakat lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola yang berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti pembentuakan forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi, pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten, terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan.

Perancaangan aspek kemitraan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan terukur serta bersifat win-win solution.

1.5 Wilayah Perencanaan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 12

Lingkup wilayah pengelolaan sampah ini adalah seluruh wilayah Kota Pontianak yang batas-batasnya sesuai dengan batas wilayah kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2010-2030. Kota Pontianak secara administratif seluas 107,82 km2, meliputi enam kecamatan dan 29 kelurahan. Secara geografis Kota Pontianak terletak antara 00 02’ 24” – 00 01’ 37” LU dan 1090 16’ 25” – 1090 23’ 04” BT.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 13

Gambar 1 : Peta Administrasi Kota Pontianak


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 14

2GAMBARAN UMUM DAN PERSAMPAHAN KOTA PONTIANAK

Karakteristik kota yang akan dibahas dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian utama yaitu gambaran umum Kota Pontianak sebagai wilayah perencanaan dibahas dari aspek fisik dasar, kependudukan, perekonomian kota, ketersediaan fasilitas kota dan daya dukung infrastruktur yang ada; serta bagian kedua yang merupakan identifikasi karakter sampah dan pengelolaan sampah kota yang ada saat ini, dibahas dari aspek besarnya timbulan sampah, karakteristik sampah yang dihasilkan, sistem pengumpulan sampah, sistem pengangkutan sampah, dan sistem pengolahan sampah yang ada baik secara individual maupun komunal.

2.1 Gambaran Umum

Kota Pontianak

2.1.1 Orientasi

Secara geografis Kota Pontianak ini terletak antara 108° 52’ 14,19” sampai dengan 109o 09’ 46,22” Bujur Timur (BT) dan 00o 44’ 57,57” sampai dengan 01o 00’ 48,65” Lintang Utara (LU), berhimpitan dengan batas Ibukota Propinsi (Pontianak), dapat dicapai melalui transportasi darat laut (Pelabuhan Pontianak, Sungai Kapuas), maupun udara.

Wilayah administratif Kota Pontianak tercatat seluas 10.782 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan, dengan batas-batas adminsitratif sebagai berikut (lihat Gambar 1 di halaman 10):

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

sentra-sentra produksi pertanian di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu. Melalui jalur jalan nasional ini pula Kota Pontianak terhubung dengan negara tetangga, Sarawak, Malysia Timut.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 15

Jalur jalan darat yang juga sangat potensial adalah jalur Pontianak-Sungai Pinyuh-Mempawah-Singkawang-Sambas yang sangat prospektus untuk membuka jalur pemasaran ke wilayah utara Propinsi Kalimantan Barat bahkan sampai ke Sarawak (melalui BDC Aruk).

Jalur Sutera Pontianak-Sungai Raya-Sungai Ambawang-Tayan – Sosok –Sanggau –Sekadau-Sintang-Putussibau merupakan urat nadi penting dalam sistem transportasi

eksternal Kota Pontianak . Melalui jalur ini Kota Pontianak dapat dijangkau dari arah timur.

Tabel 1 : Luas Kota Pontianak Menurut Kecamatan

1 Pontianak Utara 3.722 34,522 Pontianak Timur 878 8,143 Pontianak Tenggara 1.483 13,754 Pontianak Selatan 1.454 13,495 Pontianak Kota 1.551 14,396 Pontianak Barat 1.694 15,71

KOTA PONTIANAK 10.782 100,00

NO. KECAMATAN LUAS (Ha)PERSENTASE

(%)

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka, 2012

Selain itu, Kota Pontianak juga terbuka bagi interaksi ke wilayah selatan baik dengan kecamatan-kecamatan di bagian selatan Kabupaten Kuburaya, maupun dengan kabupaten-kabupaten lain di selatan (Kayong Utara, Ketapang), melalui jalur-jalur pelayaran sungai dan transportasi laut.

Kota Pontianak, menjadi pintu gerbang utama bagi Propinsi Kalimantan Barat dengan adanya jalur transportasi laut dan udara (meskipun lokasi bandara berada di di wilayah Kabupaten Kubu Raya). Melalui jalur pelayaran laut, Kota Pontianak terhubung dengan kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan jalur udara menghubungkan Kota Pontianak dengan beberapa kota besar Nusantara seperti Jakarta, Surabaya, Yogykarta, Bandung, Batam, bahkan juga menghubungkan kota ini dengan Kota Kuching, ibukota Sarawak-Malaysia.

2.1.2 Kondisi Fisik Dasar

Kota Pontianak merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar 0-2% dengan ketinggian berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Kota ini berada di pertemuan Sungai Landak dengan Sungai Kapuas yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan Barat. Dengan kemiringan lahan yang rendah, ketinggian yang juga sangat rendah tersebut ditambah dengan kedekatannya dengan Laut Natuna, maka kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dan air laut sehingga mudah tergenang. Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 16

antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Ketiga bagian wilayah kota ini dihubungkan dengan sebuah penyeberangan ferry, dan dua buah jembatan masing-masing jembatan Sungai Kapuas dan dan jembatan Sungai Landak. Dalam skala lebih kecil, penyeberangan kedua sungai dilakukan dengan perahu-perahu kecil dengan kapasitas terbatas. Kondisi topografi dan hidrologis kota demikian itu membuat keberadaan sungai-sungai dan parit-parit

kecil dei seluruh bagian kota akan menjadi sangat penting, terutama untuk membentuk sistem drainase kota.

Di bagian selatan kota, terdapat empat sungai kecil yang membentuk empat subsistem drainase kota yaitu Subsistem Sungai Beliung, Subsistem Sungai Jawi, Subsistem Parit Tokaya dan Subsistem Sungai Raya. Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem sungai jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem sungai jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebalah timurnya. Batas antara subsistem sungai jawi dengan sub sistem Parit Tokaya adalah Jl. HA Salim, Jl. GS Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusannya. Keempat subsistem di bagian wilayah selatan ini yang sering mengalami banjir adalah subsistem Parit Tokaya baik yang disebabkan oleh kondisi pasang surut air sungai Kapuas maupun karena hujan lokal dan aliran dari hulunya, dimana catchment area yang dilayani oleh DAS Parit Tokaya ini seluas 920 Ha.

Kalimantan Barat secara umum beriklim tropis demikian pula dengan Kota Pontianak. Pola umum cuaca banyak dipengaruhi oleh pola angin musim yang melintasi Propinsi Kalimantan Barat, dimana musim hujan berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Curah hujan harian maksimum tertinggi di Kota Pontianak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 224,8 mm (terjadi pada bulan Oktober 2012) dengan intensitas maksimum 15 mm/5 menit . Sedangkan curah hujan harian maksimum rata-rata 63,75 mm/hari. Secara rata-rata,


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 17

curah hujan harian maksimum yang di atas 90 mm terjadi dua kali dalam setahun. Keadaan sinar matahari rata-rata bulanan secara umum dalam kisaran 55 % hingga 75 %. Temperatur rata-rata bulanan ada dalam kisaran 25,9 oC (Januari) hingga 27,7oC (Agustus) dengan temperatur terendah 22,1o C dan tertinggi 33,8o C. Rata-rata kelembaban nisbi secara umum dalam kisaran 82% (Juli) hingga 87 % (Oktober). Secara umum angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata bulanan hingga

6 knot. Dari arah lain, angin dengan kecepatan rata-rata kurang dari 4 knot. Kecepatan angin maksimum bulanan yang lebih dari 25 knot umumnya berasal dari barat dan beberapa waktu dari arah barat daya

Berdasarkan data geologi yang bersumber dari lembar Pontianak, kondisi geologi Kota Pontianak didominasi oleh KIM, yaitu Granodiorit Mensibau, terutama granodiorit dan Granit, Diorit Kuorsa, Diorit, Adamelit dan Tonalit. Sedangkan jenis tanah Kota Pontianak didomimasi tanah aluvial yang di beberapa spot berasosiasi dengan jenis Organosol Gley Humic.

Secara fisiografi daerah studi merupakan dataran aluvial yang terdiri dari sedimen lembah rawa berair penuh dan dataran banjir yang dicirikan oleh lempung dan pasir halus kaya organik kelabu sampai coklat tua yang menutupi tidak menerus, kerikil yang ditunjang matriks. Landaian dataran banjir di Kota Pontianak dan sekitarnya berkisar antara 1/1300 sampai 1/2500. Jenis tanah yang menutup dataran sebagian besar terdiri dari:

Tanah Organosol, yang lebih dikenal sebagai tanah gambut yang terbentuk dari seresah dan sisa-sisa tumbuhan yang tidak terdekimposisi secara sempurna oleh organisme pengurai.

Tanah Alluvial, jenis tanah berwarna kelabu, coklat dan hitam. Mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok untuk budidaya pertanian.

Dengan demikian tanah yang terbentuk dari endapan sungai di lokasi ini relatif subur. Jenis tanah ini relatif peka terhadap erosi dengan tekstur halus sampai sedang. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm.

Kota Pontianak termasuk dalam wilayah gempa 1 menurut Quake Area Map (Monified Merculi Intencity, 1931), dan dengan demikian sangat aman dari gangguan gempa vulkanik dan tektonik. Kawasan ini juga bebas dari bahaya tsunami yang biasanya merupakan bahaya susulan gempa tektonik.

2.1.3 Penggunaan Lahan

Kota

Kota Pontianak dengan luas 10.782 hektar didominasi oleh kawasan perumahan (53%). Kawasan ini tersebar di seluruh bagian wilayah kota mengikuti pola alur sungai/parit dan jaringan jalan (lihat Gambar 2).

Kawasan perumahan, lebih banyak berkembang di bagian selatan kota di empat kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Barat. Sedangkan perkembangan perumahan di bagian utara kota relatif berlangsung lambat. Di bagian timur, saat ini


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 18

perkembangan perumahan sudah mulai berjalan cepat seiring dengan semakin baiknya akses eksternal dari dan ke Pontianak melalui jalan arteri primer Pontianak-Ambawang-Tayan.

Sebagai kota yang berkembang terutama karena sektor perdagangan dan jasa serta industri, jalur transportasi utama kota merupakan magnet utama perkembangan kegiatan komersial baik kegiatan perdagangan, jasa komersial maupun industri. Secara

historis, jalur-jalur perdagangan utama Kota Pontianak di jaman awal pertumbuhannya, sangat mengandalkan jalur pelayaran Sungai Kapuas, sehingga konsentrasi kawasan perdagangan dan jasa komersial serta industri ini banyak terjadi di pinggiran Sungai Kapuas. Perdagangan dan jasa mulanya berkembang di tepian Sungai Kapuas di Jalan Sultan Muhammad dan sekitarnya, kemudian menyebar ke selatan seiring dengan dibangunnya jalan Tanjung Pura dan Gajahmada. Disisi utara Sungai Kapuas, kawasan perdagangan dan jasa mulai berkembang di Kelurahan Siantan Tengah berkembang secara linier mengikuti pola Jalan Gst. Situt Mahmud. Fase berikutnya, seiring dengan dibangunnya jalan-jalan baru yang lebih mengarah ke darat, kawasan perdagangan dan jasa inipun menyebar ke jalan-jalan utama baik di bagian selatan, timur maupun utara kota.

Gambar 2 : Peta Penggunaan Lahan Kota Pontianak Tahun 2010


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 19

Sumber : RTRW Kota Pontianak 2010-2030

Kawasan industri, lebih banyak berkembang disisi utara Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak memanjang secara linier di kawasan pinggiran sungai dari Kelurahan Batu Layang hingga ke Siantan Hilir, dan kawasan pinggiran Sungai Landak di Kelurahan Siantan Hulu.

Kawasan perkantoran pemerintah secara umum mengelompok di beberapa kawasan yaitu kawasan Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya, Jalan Sutan Syahrir, dan Jalan Sotoyo, serta di sekitar Alun Kapuas.

Kawasan-kawasan yang belum terbangun (unbuilt up area) berada di pinggiran kota, terutama di Kecamatan Pontianak Utara bagian utara, Kecamatan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 20

Pontianak Barat bagian barat daya, Kecamatan Pontianak Kota bagian selatan,

Kecamatan Pontianak Tenggara bagian selatan dan Kecamatan Pontianak Timur bagian timur. Kawasan-kawasan ini umumnya berupa kawasan kebun campuran, sawah, semak belukar dan hutan belukar.

Tabel 2 : Luas Kota Pontianak Berdasarkan Pola Penggunaan Lahan Tahun 2011

NO. JENIS PENGGUNAAN LUAS (Ha)PERSENTASE

(%)

1 Permukiman 5.708,33 52,942 Perdagangan dan Jasa Komersial 133,40 1,243 Fasilitas Pemerintahan 134,38 1,254 Fasilitas Kesehatan 16,95 0,165 Fasilitas Peribadatan 25,80 0,246 Fasilitas Pendidikan 218,30 2,027 Fasilitas Olahraga 94,25 0,878 Areal Jalan dan Fasilitas Perhubungan 207,85 1,939 Industri dan Pergudangan 183,14 1,7010 Pembangkit Tenaga Listrik 2,90 0,0311 Kebun Campuran 1.162,55 10,7812 Kebun Karet Rakyat 429,80 3,9913 Semak 1.372,25 12,7314 Hutan 321,75 2,9815 Lain-lain/Sungai dan Parit 770,35 7,14

JUMLAH 10.782,00 100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak.

2.1.4 Kependudukan

Perkembangan timbulan sampah kota dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan perkembangan penduduk karena setiap perkembangan penduduk akan diikuti perkembangan kegiatan social ekonomi. Perkembangan kegiatan selaludisertai peningkatan jumlah sampah yang ditimbulkan yang juga konsekuensinya pada pertambahan kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah baik domestik maupun non domestik. Di samping itu, besaran jumlah dan luas berbagai fasilitas pelayanan persampahan perkotaan ditentukan oleh jumlah penduduk pendukungnya/ yang dilayani.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 21

Jadi, perkiraan kebutuhan skala pelayanan pengelolaan sampah perkotaan akan didasari oleh prediksi jumlah penduduk yang akan berada di dalam Kota Pontianak.

Perkembangan kegiatan perkotaan

berbanding lurus dengan perkembangan penduduk karena setiap perkembangan penduduk akan diikuti perkembangan kegiatan sosial ekonomi. Perkembangan kegiatan memerlukan ruang yang semakin besar, demikian pula pertambahan penduduk itu sendiri memerlukan pertambahan jumlah fasilitas pelayanan yang juga konsekuensinya pada pertambahan kebutuhan ruang. Di samping itu, besaran jumlah dan luas berbagai fasilitas perkotaan ditentukan oleh jumlah penduduk pendukungnya/ yang dilayani. Jadi, perkiraan kebutuhan ruang bagi berbagai fasilitas perkotaan akan didasari oleh prediksi jumlah penduduk yang akan berada di dalam Kota Pontianak.

Tabel 3 : JUMLAH DAN PENYEBARAN PENDUDUK KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Pontianak Utara 59.814 57.792 117.606 20,30

2 Pontianak Timur 43.401 42.785 86.186 14,88

3 Pontianak Tenggara 22.895 23.947 46.842 8,09

4 Pontianak Selatan 42.521 42.973 85.494 14,76

5 Pontianak Kota 56.945 57.441 114.386 19,75

6 Pontianak Barat 64.598 64.164 128.762 22,23

KOTA PONTIANAK 290.174 289.102 579.276 100,00

PERSENTASE (%) 50,1 49,9 100,0

NO. KECAMATANJUMLAH PENDUDUK PERSENT

ASE (%)

Sumber : BPS Kota Pontianak

Jumlah penduduk Kota Pontianak Tahun 2013 adalah 579.276 orang yang terdiri dari 290.174 (50,1%) laki-laki dan 289.102 (49,9%) perempuan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Barat yaitu sekitar 22.2 % dari penduduk kota. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sekitar 8,1 % dari jumlah total penduduk kota. Kecamatan Pontianak Kota juga memiliki penduduk relatif besar, begitu pula Kecamatan Pontianak Utara yang memiliki luas wilayah terbesar.

Bila dilihat pola kepadatannya, maka terlihat bahwa Kecamatan Pontianak Timur merupakan kecamatan terpadat yaitu sekitar 98 orang per hektar. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara dan Tenggara memiliki kepadatan yang sama yaitu sekitar 32 orang per hektar. Kedua kecamatan ini merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 22

Tabel 4 : Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013

1 Pontianak Utara 3.722 117.606 32

2 Pontianak Timur 878 86.186 98

3 Pontianak Tenggara 1.483 46.842 32

4 Pontianak Selatan 1.454 85.494 59

5 Pontianak Kota 1.551 114.386 74

6 Pontianak Barat 1.694 128.762 76

KEC. SUNGAI KAKAP 10.782 579.276 54

NO. KECAMATAN LUAS (Ha)

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN (ORANG/Ha)

Sumber : BPS Kota Pontianak

Bila dilihat pertumbuhannya, penduduk Kota Pontianak, dalam kurun waktu tahun 1990-2010 (jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus) atau dalam waktu 20 tahun mengalami pertumbuhan rata-rata 1,69 % per tahun.

Tabel 5 : Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak

1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 rata-rata

1 Pontianak Utara 79.331 95.319 112.577 1,85 1,68 1,77

2 Pontianak Timur 42.464 60.895 82.370 3,67 3,07 3,37

3 Pontianak Tenggara 23.940 35.812 44.856 4,11 2,28 3,19

4 Pontianak Selatan 78.105 78.232 81.821 0,02 0,45 0,23

5 Pontianak Kota 79.473 72.682 110.111 -0,89 4,24 1,68

6 Pontianak Barat 93.345 121.594 123.029 2,68 0,12 1,40

KOTA PONTIANAK 396.658 464.534 554.764 1,59 1,79 1,69

NO. KECAMATANJUMLAH PENDUDUK PERTUMBUHAN (%/TAHUN)

Sumber : BPS Kota Pontianak.

Secara umum laju pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sepuluh tahun sebelumnya. Tetapi bila diteliti lebih mendalam, kebanyakan kecamatan mengalami fenomena sebaliknya dimana angka pertumbuhan penduduk periode 10 tahun sebelumnya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir. Kondisi ekstrim yang menjadi penentu justru hanya terjadi di 2 kecamatan yaitu kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Kota. Kecamatan Pontianak Kota yang tadinya memiliki pertumbuhan negatif langsung melonjak penduduknya dengan peertumbuhan 4,24 % per tahun pada periode 2000-2010. Demikian juga dengan Kecamatan Pontianak Selatan yang tadinya tumbuh dengan laju 0,02 % pertahun meningkat menjadi 0,45 % per tahun. Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi di


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 23

Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Tenggara, dimana terjadi penurunan angka pertumbuhan pendududk yang cukup drastis.

Secara rata-rata, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, seluruh kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk positif, terutama pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Timur dan

Pontianak Tenggara. Kedua kecamatan ini memiliki angka pertumbuhan penduduk jauh di atas rata-rata kota. Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa perkembangan Kota Pontianak lebih banyak mengarah ke timur, ke arah Kecamatan Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya). Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terkecil terjadi di Kecamatan Pontianak Selatan, dengan pertumbuhan hanya 0,23 % per tahun. Kondisi ini lebih disebabkan oleh keterbatasan lahan di kecamatan ini untuk perkembangannya.

2.1.5 Dukungan Infrastruktu

r Kota

2.1.5.1 Sistem Transportasi

Salah satu aspek penting dalam sistem pengelolaan sampah adalah sub sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, sehingga sistem ini harus dipadukan dengan kondisi dan pola sistem transportasi kota secara keseluruhan. Dalam melayani kebutuhan pergerakan orang dan barang di Kota Pontianak pada saat ini tersedia perhubungan darat dan sungai.

Pengembangan sistem transportasi Kota Pontianak hingga Tahun 2030 didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2030 yang telah disusun. Pengembangan sistem transportasi ini, terutama pengembangan jaringan jalan raya, memiliki 2 fungsi utama berkaitan dengan usaha penataan ruang wilayah Kota Pontianak yaitu :

1) Pertama, melayani pergerakan orang dan barang baik internal maupun eksternal sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga seluruh kegiatan perkotaan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis.

2) Kedua, pengembangan sistem transportasi dapat berfungsi sebagai motivator dan stimulator untuk membentuk kota sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini pengembangan sistem transportasi ini sangat efektif untuk mengarahkan pengembangan kota ke arah yang direncanakan.

Dengan demikian, pengembangan sistem transportasi ini akan sangat tergantung pada rencana pengembangan kota yang dituangkan dalam RTRW Kota Pontianak Tahun 2030.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 24

Sistem transportasi pada dasarnya

merupakan kerangka utama pembentuk struktur kota, terutama dikaitkan dengan proses perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat permukiman yang umumnya juga merupakan pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Perkembangan wilayah terjadi sebagai akibat tumbuhnya diversifikasi pusat-pusat permukiman dan terbentuknya keterkaitan (linkage) antar pusat-pusat tersebut. Pada satu sisi, pengembangan sistem transportasi mendorong pertumbuhan dan diversifikasi pusat-pusat permukiman yang telah ada dan disisi lain

pengembangan sistem transportasi dapat merangsang tumbuhnya pusat-pusat baru.

Pembangunan sistem transportasi baru biasanya akan meningkatkan interaksi antar pusat permukiman dan antara pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan. Pengembangan sistem pengelolaan Persampahan akan diarahkan agar sinergis dengan rencana struktur ruang kota dan dengan dengan demikian akan sangat tergantung pada pola sistem jaringan transportasi yang direncanakan.

Sistem transportasi Kota Pontianak secara garis besar merupakan perpaduan antara subsistem transportasi jalan raya dan subsistem transportasi sungai. Masing-masing subsistem transportasi tersebut akan dibahas pada bagian ini yang mencakup tiga aspek yaitu; aspek suplai yang meliputi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi, aspek

potensi permintaan akan jasa transportasi (demand aspect) serta pengelolaan sistem transportasi yang ada. Pada bagian akhir akan dikaji pula tingkat pelayanan seluruh sistem transportasi yang ada dalam menunjang usaha pengembangan sistem pengelolaan persapahan, terutama subsistem pengangkutan sampah.

Secara historis peranan perangkutan Sungai Kapuas sangat penting dalam mendukung sistem pengangkutan barang dan penumpang regional dan lokal. Pada saat jaringan jalan raya mulai berkembang, peranan angkutan sungai masih tetap penting terutama pada daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau jaringan jalan raya. Bahkan pada daerah dimana jalan raya melintas secara paralel dengan jalur pelayaran sungai, pengangkutan barang melalui sungai masih banyak dilakukan.

Besarnya peranan transportasi sungai ini membawa konsekuensi bagi pola penyebaran pusat-pusat pengumpulan dan distribusi barang yang juga merupakan pusat-pusat industri, perdagangan dan permukiman penduduk. Secara umum, pusat-pusat permukiman tersebut menyebar pada posisi-posisi yang menguntungkan ditepi sungai. Besarnya perkembangan pusat-pusat tersebut juga sebanding dengan aksesnya terhadap jalur transportasi darat utama dan pusat-pusat kegiatan utama kawasan.

Sampai saat ini, angkutan sungai masih merupakan sarana pergerakan barang dan penumpang terutama untuk angkutan bahan baku industri dan angkutan hasil produksi dari industri ke pelabuhan Pontianak. Seluruh kawasan yang berada pada jalur Sungai Kapuas boleh dikatakan memiliki akses cukup baik ke Pontianak. Jalur pelayaran orde kedua yang


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 25

dahulunya terjadi pada jalur Sungai Jawi, Sungai Raya, Sungai Nipah Kuning dan parit-parit besar lainnya saat ini sudah hampir tidak digunakan lagi.

Kelancaran sistem perangkutan sungai sangat tergantung pada iklim dan cuaca terutama siklus hidrologi wilayah hulu DAS Kapuas. Pada musim kemarau, umumnya debit dan tinggi permukaan air sungai menurun sehingga kapasitas sungai sebagai jalur angkutan menjadi menurun pula. Bahkan, bila kemarau berjalan cukup panjang maka debit air Sungai Kapuas-pun sampai pada titik dimana kapal-kapal barang tidak dapat melaluinya. Kenyataan ini menunjukkan bagaimana pelayaran sungai merupakan sistem transportasi yang

cukup vital. Ketergantungan industri terhadap sistem perangkutan ini sangat tinggi. Oleh karena pelayaran sungai sangat tergantung pada kondisi hidrologi wilayah, maka satu-satunya alternatif penanganan masalah ini adalah pengembangan jaringan jalan raya yang memadai untuk angkutan volume tinggi kecuali bila pemerintah mau mengendalikan penebangan dan perambahan hutan di hulu-hulu Sungai Kapuas sehingga fluktuasi debit air sungai dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, suatu usaha besar perlu dilakukan untuk mengembalikan siklus hidrologi pada kondisi yang wajar sehingga debit dan tinggi permukaan air sungai relatif stabil sepanjang tahun. Bila hal ini sulit dilakukan, maka pemerintah perlu pembangunan jaringan jalan raya untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap perangkutan sungai.

Kota Pontianak pada umumnya dapat di capai melalui beberapa koridor penting yaitu :1) Koridor Tenggara (darat dan sungai)

menghubungkan Kota Pontianak dengan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, bahkan menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota di selatan Kabupaten Kubu Raya seperti Kubu, Padang Tikar, Terentang, Teluk Batang, Ketapang, serta kota-kota di hulu Sungai Kapuas.

2) Koridor Timur menghubungkan Kota Pontianak dengan Kota Sungai Raya, Sungai Ambawang, Tayan, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh, bahkan sampai ke Putussibau dan ke Sarawak (Malaysia) melalui BDC (Border Development Center) Entikong.

3) Koridor utara (darat) menghubungkan Kota Pontianak dengan Kota Sungai Pinyuh, Mempawah dan Kota-kota di utara Kalimantan Barat (Singkawang, Sambas, Sanggau, Ngabang, dll) bahkan sampai ke Sarawak.

4) Koridor barat (sungai dan laut) menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota di luar Kalimantan Barat.

Sistem transportasi dari dan ke Kota Pontianak didukung oleh jaringan jalan dengan kondisi yang cukup memadai untuk semua koridor darat dan tersedianya beberapa dermaga di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dukungan prasarana angkutan udara masih mengacu ke Bandara Supadio di Sungai Raya (Kubu Raya).

Jaringan jalan di dalam Kota Pontianak sendiri terdiri dari jalan aspal, jalan telford, jalan tanah dan jalan beton. Pola jaringan jalan di Kota Pontianak membentuk grid-pola radial.

Sebagian jalan-jalan utama dibangun radial menuju Sungai Kapuas dan Sungai Landak, sebagian lagi


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 26

dibangun sejajar berlapis dengan jalur Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua jenis jalan ini membentuk pola grid.

Dari 310,958 km panjang jalan di dalam Kota Pontianak, 273,319 km (± 89 %) diantaranya merupakan jalan aspal. Jalan aspal ini meliputi seluruh jaringan jalan nasional (Jalan Kom Yos Sudarso, Jalan Pak Kasih, Jalan Rahadi Usman, Jalan Tanjung Pura Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Gst Situt Mahmud, Jalan Khatulistiwa, dan

Jalan Ya’ Sabran), seluruh jaringan jalan provinsi (Jalan Adi Sucipto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Hasanuding, Jalan Rais A. Rahman dan Jalan Husein Hamzah) serta sebagian besar jaringan jalan kota (259,644 km). Jaringan jalan kota sebagian masih berupa jalan tanah yaitu sekitar 15,764 km atau sekitar 6 % dari panjang keseluruhan jaringan jalan.

Tabel 6 : Panjang Jalan Di Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Permukaan dan Status Pengelolaannya (m)

NASIONAL PROVINSI KOTA

1 Aspal 41.914,00 9.400,00 236.954,00 288.268,00

2 Beton 0,00 0,00 6.926,00 6.926,00

3 Tanah 0,00 0,00 15.764,00 15.764,00

41.914,00 9.400,00 259.644,00 310.958,00

STATUS JALANNO.

JENIS PERMUKAAN JALAN

PERSENTASE (%)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

Bila dilihat dari kondisinya, seluruh jaringan jalan nasional maupun jaringan jalan provinsi dalam keadaan baik. Demikian juga sebagian besar (199,25


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 27

km) jaringan jalan kota. Sebagian jalan kota diidentifikasikan sebagai jalan dengan kondisi rusak berat, yaitu total sepanjang 48,9 km atau sekitar 19 % panjang jalan kota.

Tabel 7 : Panjang Jalan Kota Pontianak Menurut Kondisinya, Tahun 2012

1 Baik 199,25 76,74

2 Sedang 4,22 1,63

3 Rusak 7,27 2,80

4 Rusak Berat 48,90 18,83

259,64 100,00

NO.KONDISI JALAN

PERSENTASE (%)

PANJANG JALAN (km)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

2.2 Kondisi Persampa

han Eksisting

Pada sub bab ini akan diurakan secara ringkas mengenai layanan pengelolaan sampah saat ini, persoalan dan permasalahan utama yang diidentifikasi dari pengamatan terakhir, dan prioritas untuk perbaikan. Uraian ini juga akan menginformasikan apa yang telah dan akan dilakukan secara formal dan informal.

2.2.1 Timbulan Sampah

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab terdahulu, jumlah penduduk kota pada tahun 2011 adalah 565.856 orang (Tahun 2012 meningkat menjadi 576.694 orang) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan kepadatan penduduk antara 31 sampai 96 orang/hektar dan pertumbuhan 1,69 persen per tahun. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 2.75 liter per orang per hari (sesuai SK SNI S-04-1993, DPU 1993), maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 1.586 m3/hari atau sekitar 387 ton/hari (apabila kerapatan curah 225 kg/m3). Apabila tidak ada tindakan pengurangan, jumlah sampah akan bertambah sekitar 1,01 ton/hari.

2.2.2 Sistem Pengelolaan Sampah Eksisting

2.2.2.1Pengumpulan Sampah

Sampah yang dihasilkan belum seluruhnya ditangani oleh masyarakat maupun pemerintah kota. Pewadahan sampah merupakan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah kota. Wadah yang digunakan terdiri atas jenis permanen yang terbuat dari beton, atau material lain dan jenis bergerak yang terbuat dari kayu, plastik atau material lain.

Pengumpulan sampah dilaksanakan oleh keluarga masing-masing, petugas kelompok, petugas RT/RW, dan petugas kecamatan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong atau langsung diangkut oleh individu-individu ke tempat-tempat pengumpulan sampah sementara (TPS). Keluarga yang memiliki tempat (wadah) sampah menerima pelayanan pengumpulan sampah dari berbagai pihak.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 28

TPS sampah dengan konstruksi beton atau pasangan batu dan kontainer tersebar di 155 titik strategis dan sebagian TPS beton sudah dalam keadaan rusak. Sebagian dari TPS-TPS tersebut tampak tidak mampu menampung volume sampah yang lebih besar dari daya tampungnya. Jumlah TPS yang ada di Kota Pontianak berjumlah 126 unit, terdiri dari 91 unit TPS bak semen/batu dan 35 unit TPS container/armroll truck.

Sebagian masyarakat juga membuang sampah di beberapa tempat yang sama sekali tidak ada fasilitas TPS nya. Ada tidak kurang dari 29 titik lokasi pengumpulan sampah sementara di pinggiran beberapa ruas jalan (TPS liar). Tumpukan sampah di pinggir jalan ini terlihat sangat mengganggu dan menyebarkan bau tidak sedap.

2.2.2.2Pengangkutan Pengangkutan dilaksanakan oleh petugas pemerintah kota. Jumlah sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir sekitar 300 ton/hari. Pengangkutan oleh petugas pemerintah kabupaten dilakukan dengan menggunakan dumptruck dan arm-roll truck. Pemerintah kabupaten sampai tahun 2012 memiliki 34 unit dumptruck dan armroll truck berdaya angkut 9 m3.

2.2.2.3 Daur Ulang dan

Pengolahan Sampah

Kegiatan daur ulang sampah telah dilaksanakan swasta. Ada beberapa perusahan swasta atau perorangan telah melakukan pengumpulan dan pemilahan berbagai jenis bahan plastik, kertas, logam dan kaca/gelas yang dikumpulkan oleh para pemulung. Setelah dipilah dandipilih, bahan-bahan bekas ini di kirim ke Pulau Jawa untuk kemudian di


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 29

daur ulang. Demikian pula dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos sudah mulai dilakukan secara terbatas oleh lembaga-lembaga swasta dan masyarakat. Salah satu contoh partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga Komplek Perumahan Dwi Ratna di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Warga RT 05 RW 26

Kelurahan Siantan Hulu ini telah berhasil mengubah sampah menjadi uang. Sampah diolah menjadi kompos dan beberapa jenis sampah digunakan kembali sebagai bahan baku aneka kerajinan.

Komposting secara individual oleh rumah tangga masih sangat minim dilakukan.

2.2.2.4 Pemusnahan Berbagai upaya pemusnahan sampah telah dilakukan oleh masyarakat atau petugas kecamatan/desa/RT/RW dengan cara membakar sampah di tempat terbuka. Pengadaan insenerator berada di komplek GOR Pangsuma untuk di daerah yang belum memiliki TPS. Hal ini sesuai dengan tujuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu meningkatkan pengelolaan pemusnahan sampah (insenerator) agar kualitas lingkungan hidup terjaga.

Pengerjaan insenerator ini dilakukan oleh petugas kebersihan dengan membakar sampah yang di bawa oleh petugas sampah yang mengambil sampah dari rumah warga. Insenerator akan dihidupkan jika ada petugas sampah dari warga yang membawa sampah dan siap untuk dibakar. Cara pembakaran insenerator ini dengan menumpukkan kayu di dalam tungku insenerator kemudian disiram dengan minyak tanah. Pengambilan sampah dilakukan oleh petugas sampah di sekitar daerah jalan Purnama, Jalan Mekar, Jalan Suprapto dan sekitarnya.

2.2.2.5 Pembuangan

Fasilitas pembuangan sampah di Kota Pontianak terdiri dari satu unit TPA (tempat pembuangan sampah akhir) yang berlokasi di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, dengan luas lahan efektif 26,6 Ha. Jarak TPA Batu Layang dari pusat Kota kurang lebih sejauh 15 km dan jarak dari badan air penerima (Sungai Kapuas) ke TPA sekitar kurang lebih 3 km. Kondisi Topografi TPA relative datar dan jarak TPA dengan pemukiman penduduk kurang lebih


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 30

2 km, dengan lahan TPA yang memiliki jenis tanah bergambut. Rata-rata sampah yang masuk ke TPA setiap harinya sekitar 300 ton/hari.

TPA Batulayang menerapkan sistem lahan urug terkendali atau controled landfill manajemen dan open dumping dan sejak tahun 1996 telah menampung 300.000 ton sampah yang menumpuk hampir setinggi lima meter, ditambah

masuknya sampah baru rata 250-300 ton/hari. Pengelolaan sampah dengan sistem ini memerlukan dana cukup besar. Pemko Pontianak berharap TPA menjadi tempat yang nyaman dan hijau. Saat ini kondisi TPA Batulayang mulai tertata, tidak berbau, tidak berbahaya (mengandung gas) dan volumenya mulai berkurang karena saat tumpukan sampah mencapai 2 meter segera ditutup dan dipadatkan lagi. Tumpukan sampah dibagi dalam beberapa cel (cel A dan cel B) untuk diteruskan pada tahap selanjutnya, yaitu pembakaran gas. Pengumpulan gas yang diperoleh dapat digunakan sebagai tenaga listrik dan bahan bakar untuk menggerakkan generator mesin sehingga tidak perlu menggunakan solar.

Program ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar TPA khususnya pemulung, tenaga mereka dibutuhkan sebagai pekerja harian apabila ada perkerjaan di TPA, seperti menutup dan memadatkan tanah, menutup tanah dengan ijuk serta pekerjaan lain yang ada di TPA.

2.2.3 Persoalan dan

Permasala han Umum Persampah

an Kota Pontianak

Pada masa lalu di kota kecil seperti Pontianak, sampah yang berada di ruang terbuka akan lapuk dan berubah dengan sendirinya menjadi tanah, atau terbawa hanyut oleh aliran air sungai, dan tidak ada masalah. Pada saat ini sampah banyak mengandung plastik, logam, dan berbagai macam benda yang tidak mudah lapuk. Akibatnya, sampah tetap ada di ruang terbuka dan terus bertambah (terakumulasi). Disamping itu, urban area tumbuh dengan cepat dan penduduk menghasilkan sampah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Semua hal tersebut menyebabkan diperlukannya lebih banyak kelompok/organisasi untuk menjaga daerah perkotaan bersih dari sampah.

Pada waktu belakangan ini, berbagai lembaga pemerintah kota dan pemerintah pusat telah melaksanakan pengelolaan sampah yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat. Pada prinsipnya hal tersebut dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang efisien dengan menggunakan cara-cara dan teknologi pengelolaan sampah modern. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ternyata tidak cukup dana dan personil terlatih untuk menangani kebutuhan yang terus meningkat, dan pengelolaan sampah tidak terbukti cukup efektif. Permasalahan tersebut terutama tampak di daerah yang padat penduduk. Oleh sebab itu, perlu untuk meninjau ulang pendekatan pengelolaan sampah dan menemukan cara-cara yang akan menjamin sampah tersebut dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang tepat.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 31

Pengelolaan sampah di Kota Pontianak merupakan tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mencakup pelayanan sampah dengan jumlah penduduk Kota Pontianak saat ini lebih dari 500 juta jiwa dengan jumlah timbunan sampah yang harus dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sekitar 1.400 m3

setiap harinya. Dari pelayanan persampahan di Kota Pontianak meliputi 6 kecamatan khususnya pelayanan angkutan baru mencapai 60 persen pada daerah pemukiman dari total jumlah penduduk. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dalam memberikan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah : 1. Sumberdaya

manusia yang kurang memahami untuk mengikutsertakan masyarakat dalam menerapkan 3R. Hal ini karena pemerintah belum melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah secara swadaya untuk masyarakat yang belum

mengetahui pengelolaan sampah secara swadaya.

2. Sedikitnya intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk memberikan pengarahan masyarakat dalam mengelola sampah. Setiap tahun penyuluhan dilakukan 29 kali dengan jumlah kelurahan sebanyak 29 sehingga setahun sekali satu kelurahan mendapatkan penyuluhan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3. Adanya ego sektoral dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh instansi terkait. Instansi terkait tidak melibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan penanganan sampah masih bersifat parsial. Pengelolaan sampah memerlukan pelibatan seluruh instansi terkait yang saling


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 32

berhubungan satu sama lain yang membutuhkan integrasi sehingga tercapai lingkungan yang bersih.

4. Kurangnya tenaga teknis yang ikut dalam pelatihan untuk mengorganisasikan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menyebabkan kegiatan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih mengandalkan teknologi. Masyarakat belum digerakkan dalam pengelolaan sampah. Bantuan pengelolaan sampah akan diberikan oleh pemerintah jika masyarakat sudah melaksanakan pengelolaan sampah secara swadaya terlebih dahulu.

5. Belum diterapkannya paradigma pengembangan masyarakat dalam mengelola sampah dengan memberdayakan masyarakat yang belum mampu melakukan pengelolaan sampah.


3PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak terdapat 2 (dua) bagian besar produk pekerjaan, yakni Rencana Pengolahan Sampah dan Kajian Ekonomi, Sumber Pendanaan kegiatan pembangunan Unit Pengolahan Sampah, serta jajak pendapat atau political will dari masyarakat Kota Pontianak dalam pembangunan dan pelaksanaan operasional Pengolahan Sampah dan pengelolaan sampah di Kota Pontianak.

Tahapan penyusunan rencana induk persampahan ini dimulai dari pengumpulan data dan informasi, review studi terdahulu, peninjauan lapangan ke alternatif lokasi untuk dibangun suatu sistem terintegrasi dan komprehensif pengolahan sampah, jajak pendapat, analisa teknis operasional, analisa geografis, analisa ekonomi, analisa sosial-budaya dan kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Pontianak.

3.1 Proses Perencana

an

Masterplan persampahan adalah suatu konsep pengelolaan sampah terintegrasi dan komprehensip yang bukan saja mengembangkan aspek pengolahan sampah tetapi juga mencakup pengurangan jumlah sampah sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Pengurangan jumlah sampah akan menghemat lahan TPA, mengurangi peralatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dan pada akhirnya menghemat biaya operasional. Masterplan persampahan membantu dan menjadi pedoman pemerintah dan masyarakat kota dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program persampahan dengan menentukan tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan dan merumuskan kriteria-kriteria untuk pengambilan keputusan.

Sebuah masterplan persampahan secara tipikal mencakup :

1) Profil Masyarakat Kota2) Tujuan dan Sasaran perencanaan3) Evaluasi dan peninjauan kembali program-

program Persampahan yang ada saat ini4) Alternatif-alternatif pengelolaan sampah

dilengkapi dengan kajian-kajian mengenai issue-issue dan permasalahan berkaitan dengan masing-masing alternatif

5) Rencana pengelolaan terpilih (dari beberapa alternatif di atas), target-target terukur yang ingin dicapai, rencana garis besar tentang kelembagaan, dan rencana pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

D U

R

CL

E PENDAHULUAN 34

6) Aturan-aturan yang perlu dikembangkan untk mendukung keberhasilan implementasi rencana.

Perencanaan adalah langkah awal dalam perancangan atau peningkatan sistem pengelolaan sampah kota. Rencana pengelolaan sampah akan membantu pemerintah kota memobilisasi, mempertimbangkan dan mengelola faktor-faktor kelembagaan, sosial, finansial, faktor ekonomi, teknis dan faktor

lingkungan hidup untuk mengelola sampah kota. Masterplan Persampahan juga merupakan dokumen praktis yang dapat membantu usaha-usaha pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, dalam :

1) Menentukan dan mengerti kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah,

2) Mengidentifikasi masalah dan kelemahan-kelemahan dari sistem pengelolaan yang ada

3) Mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan sistem pengelolaan saat ini

4) Merumuskan tindakan-tindakat prioritas untuk memecahkan masalah dan sekaligus memberi efek peningkatan sistem

5) Mengukur seberapa jauh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam implementasi rencana

6) Mengidentifikasi kebutuhan sumberdaya sesuai anggaran biaya dan skejul.

7) Meninjau ulang dan menyesuaikan prioritas-prioritas yang telah dikembangkan sesuai rencana.

Gambar 3 : Proses Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Kota Pontianak

Identifikasi KebutuhanKarakteristik timbulan samha

Kuantitas dan Kualitas

Kaji Ulang Sistem EksistingPengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir danSistem Pengelolaan yang ada

Kaji Ulang Regulasi Yang AdaPeraturan perundangan yang berkaitan denganPengelolaan Sampah

Perumusan Tujuan dan SasaranTujuan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Kajian mengenai Pengambilan KeputusanSiapa yang berhak mengambil keputusan?

IdentifikasiKomponen-Komponen

PotensialLangkah-langkah Pengelolaan Sampah

(contoh : pengurangan sampah, daur ulang,pembuangan) untuk mencapai

tujuan dan sasaran

Kajian Beberapa AlternatifMemilih alternatif sistem yang paling

efektif dan efisien serta berkelanjutan

Perumusan Rencana Pengelolaan Sampah Terpadu

Aspek pembiayaan, teknis peralatan, danaspek kelembagaan dan sumberdaya manusianya

Implementasi Rencana

Memulai pelaksanaa seluruh aspek/tindakan-tindakan yang telah direncanakan

Evaluasi SistemPengelolaan Sampah

Penyesuaian sistem, peningkatan/penyempurnaan sistem

EDUKASI

PARTISIPASI PUBLIK

TARGET

Masterplan Persampahan kota juga dapat menjadi dokumen dukungan bagi usaha-usaha untuk memperoleh dukungan/bantuan dana (grant) untuk membiayai pengelolaan sampah kota. Lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan kota akan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 35

sangat terbantu dalam mengambil keputusan untuk membiayai suatu proyek pengelolaan Persampahan bila suatu kota sudah dilengkapi dengan masterplan persampahan. Masterplan Persampahan juga memberikan gambaran yang jelas bagi lembaga pembiayaan untuk menentukan proyek-proyek parsial yang dapat dibiayai dengan tetap pada kerangka pengelolaan yang komprehensif.

Ada beberapa faktor yang ikut andil dalam menentukan lingkup substansial masterplan persampahan, termasuk ketersediaan biaya dan ketersediaan keahlian teknis. Kita mungkin memiliki sumberdaya terbatas untuk mengembangkan keseluruhan rencana, tetapi memulai sebuah rencana tetap sangat berguna. Masterplan persampahan adalah sebuah dokumen yang dinamis yang dapat ditinjau ulang dan direvisi.

Sebuah rencana awal dapat mencakup praktek-praktek pengelolaan sampah eksisting, merumuskan limitasi dan peluang-peluang penyempurnaannya, dan merumuskan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi limitasi serta menyempurnakan sistem yang ada. Bila semua itu bisa tergambarkan dengan baik, terutama mengenai program-program prioritas, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan rencana pengelolaan yang jelas, maka rencana awal ini akan cukup untuk mendukung proposal pendanaan implementasinya.

Gambar 3 mengilustrasikan seluruh tahapan dalam proses perencanaan pengelolaan sampah kota yang komprehensif, mulai dari penyusunan rencana hingga implementasinya. Diagram ini membantu kita untuk menentukan apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan.

3.1.1 Persiapan Perencanaa

n

Ada beberapa hal yang dilakukan sebelum perencanaan dimulai yaitu :

1. Penentuan Wilayah Perencanaan (Areal Pelayanan)

2. Identifikasi Regulasi Yang Berlaku di Wilayah Perencanaan

3. Menentukan Jangka Waktu Rencana4. Konsultasi Publik untuk Mendapatkan Masukan

dari Masyarakat Banyak

3.1.1.1 Menentukan Wilayah Layanan

Dalam proses perencanaan, langkah penting yang mula-mula harus dilakukan adalah penentukan cakupan areal yang akan direncanakan dilayani oleh sistem pengelolaan sampah. Areal pelayanan ini dapat mencakup seluruh wilayah kota sesuai batas-batas administratif, atau areal tertentu yang menjadi sasaran sesuai proyeksi untuk 20 tahun ke depan. Minimal, areal pelayanan harus melebihi dari luasan areal pelayanan yang ada saat ini.

3.1.1.2 Identifikasi Regulasi

Yang Berlaku di

Wilayah Perencanaa

n

Regulasi mencakup program-program pengembangan lingkungan, dan program-program lain yang berkaitan langsung dan tak langsung dengan Persampahan kota. Jadi bukan saja program yang langsung menyentuk sistem pengelolaan sampah tetapi juga program yang mendukung seperti program pengembangan sistem transportasi kota, program-program pembangunan sarana dan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 36

prasarana kota lainnya.

3.1.1.3 Jangka Waktu

Rencana

Menentukan jangka waktu perencanaan untuk memudahkan penentuan tujuan, proyeksi-proyeksi dan target-target pencapaian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 37

Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan bahwa rencana induk Persampahan atau Masterplan persampahan ditetapkan untuk jangka waktu “paling sedikit” 10 tahun. Idealnya, sebuah

masterplan Persampahan berlaku hingga 20 tahun, dan setiap 5 tahun dilakukan kajian ulang (review). Masterplan secara teknis mengacu pada ketentuan yang terdapat pada SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Operasional Teknik Pengolahan Sampah Perkotaan dan Pedoman Pembangunan TPA SNI 03-3241-1994.

Review setiap 5 tahun dilakukan untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap rencana induk bidang sanitasi lainnya, perubahan rencana tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi di bidang lingkungan ataupun hasil-hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan persampahan.

3.1.1.4 Konsultasi Publik

Tulang punggung dari Masterplan Persampahan Kota Pontianak ini adalah peran serta masyarakat, partisipasi dan kerjasama publik. Tim penyusun sebagai perencana dapat mengumpulkan data, melakukan analisis teknis dan menentukan alternatif sistem pengelolaan sampah yang baik, tetapi pemilihan alternatif yang sesuai dan perubahan-perubahan positif haruslah ditentukan oleh masyarakat kota. Edukasi publik dan penentuan target-target yang ingin dicapai hakekatnya adalah proses kontinyu yang melibatkan berbagai aktivitas berbasis masyarakat.

3.1.2 Tahapan Proses

Perencanaan

Secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan dalam keseluruhan proses perencanaan adalah :

1. Identifikasi Profil Wilayah Perencanaan2. Identifikasi Timbulan Sampah di Wilayah

Perencanaan3. Kajian mengenai Sistem Pengelolaan

Persampahan Eksisting4. Kajian Karakteristik Sampah Yang dihasilkan5. Estimasi/ Proyeksi Timbulan Sampah 20 Tahun Ke

Depan6. Merumuskan Alternatif Penanganan Sampah7. Analisis Program-program dan Infrastruktur

Regional yang dapat digunakan untuk mendukung sistem pengelolaan Persampahan kota

8. Kajian Aspek Pembiayaan berbagai Alternatif Penanganan Sampah

9. Penentuan alternatif terpilih dari berbagai alternatif penanganan sampah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh masyarakat kota

3.1.2.1 Tahap 1 : Identifikasi Profil Kota

(Wilayah Perencanaa

n)

Profil Kota setidaknya merumuskan aspek demografi meliputi jumlah penduduk kota, jumlah keluarga, dan estimasi pertumbuhan penduduk kota, informasi mengenai perekonomian kota, informasi dan data fisik dasar meliputi, iklim mikro, struktur geologi, dan sumberdaya alam; identifikasi sistem transportasi


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 38

kota; aksesibilitas ke pusat-pusat

pemasaran sampah daur ulang, lokasi potensial TPA, dan lain-lain.

3.1.2.2 Tahap 2 : Identifikasi

Timbulan Sampah

Mengkaji dan menghitung jumlah sampah yang ditimbulkan baik oleh rumah tangga, kawasan komersial, dan kegiatan-kegiatan sosial di wilayah perencanaan (perumahan, gedung-gedung pemerintah,


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 39

fasilitas kesehatan, industri, dll). Termasuk pula dalam

kajian ini adalah identifikasi penumpukan sampah di tempat-tempat penimbunan liar.

3.1.2.3 Tahap 3 : Kajian

Mengenai Sistem

Pengelolaan Persampaha

n Eksisting

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan saat ini perlu dipahami betul kemudian dikaji untuk merumuskan berbagai permasalahan yang dihadapi, hambatan dan keterbatasan sistem serta peluang-peluang yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan sistem ke arah yang lebih baik. Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek mulai aspek budaya masyarakat dalam membuang sampah, proses pemilahan sampah, proses pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemusnahan sampah sampai pada pembuangan atau pemrosesan akhir. Kajian juga dilakukan terhadap aspek kelembagaan dan aspek pembiayaan yang ada saat ini.

3.1.2.4 Tahap 4 :Kajian

Karakteristik Sampah

Yang dihasilkan

Sampah yang dihasilkan dan dikelola dalam sistem yang ada, perlu dicermati dan dikaji karakteristiknya. Kajian ini menjadi sangat penting dalam keseluruhan proses perencanaan, karena dengan mengetahui karakteristik sampah inilah akan bisa diambil langkah-langkah tepat untuk pengelolaannya. Secara umum karakteristik sampah yang perlu dikaji adalah :

1. Berat dan volume sampah yang dihasilkan masing-masing kategori sumber sampah (domestik/rumah tangga, komersial, industri, gedung pemerintah, dll)

2. Komposisi sampah yang dihasilkan masing-masing kelompok sumber sampah (kandungan sampah organik-non organik, kandungan bahan beracun dan berbahaya, bongkaran bangunan, dll).

3. Perkiraan kandungan energi dalam sampah yang dihasilkan. Hal ini penting bila oncinerasi/pembakaran sampah menjadi salah satu alternatif penanganan sampah yang akan dilakukan.

3.1.2.5 Tahap 5 : Estimasi/ Proyeksi

Timbulan Sampah

Estimasi atau proyeksi jumlah dan volume sampah yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan dilakukan sesuai dengan angka pertumbuhan yang diperoleh melalui tahap 1. Angka-angka proyeksi ini yang akan menjadi dasar penentuan rencana pengembangan fasilitas persampahan dan besaran biaya pengelolaannya.

3.1.2.6 Tahap 6 :

Merumuskan Alternatif

Penanganan Sampah

Pengembangan beberapa alternatif penanganan sampah perlu dilakukan untuk mencari satu sistem yang tepat yang akan diimplementasikan. Masing-masing alternatif tentu memiliki keunggulan dan kekurangan-kekurangan masing-masing. Atau satu alternatif baik diterapkan pada masa-masa awal perencanaan sedangkan alternatif lain lebih efektif kalau diterapkan pada akhir tahun perencanaan.


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 40

Semua alternatif dikaji berdasarkan keunggulan dan kekurangannya.

3.1.2.7 Tahap 7 : Analisis

Regional

Analisis ini mencakup wilayah yang lebih luas dari wilayah kota, yaitu wilayah kabupaten yang berbatasan bahkan wilayah seluruh propinsi. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada program-program regional yang berimplikasi langsung maupun tak langsung terhadap pengembangan sistem pengelolaan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 41

Persampahan Kota Pontianak, dan atau infrastruktur regional apa yang dapat digunakan bersama

untuk mendukung sistem pengelolaan sampah kota. Salah satu contoh adalah kemungkinan dibangunnya TPA regional yang bisa digunakan bersama dengan kabupaten/kota lain di sekitar Pontianak.

Setelah jumlah dan volume sampah serta komposisi sampah dikidentifikasi, tim perencana sudah bisa membuat perkiraan besaran biaya untuk proses penanganan dan pembuangan sampah. Estimasi biaya harus mencakup biaya kapital (capital cost)serta biaya operasional dan pemeliharaan (O&M cost) untuk setiap opsi sistem yang ditawarkan. Biaya kapital meliputi biaya perancangan dan konstruksi fasilitas baru dan biaya pembelian peralatan. Sedangkan biaya operasional dan pemeliharaan adalah biaya operasional hari ke hari sistem pengelolaan sampah meliputi biaya upah kerja, biaya utilitas, bahan bakar peralatan, perawatan peralatan, dan lain-lain.

3.1.2.8 Tahap 9 : Penentuan

alternatif terpilih

Dengan berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta hasil pengumpulan masukan dan pendapat publik terhadap beberapa alternatif penanganan sampah yang ditawarkan, maka harus dirumuskan satu sistem terpilih yang akan diterapkan dalam jangka waktu rencana yang telah ditetapkan. Pilihan bisa jatuh pada satu sistem secara keseluruhan yang paling efektif dan efisien, atau merupakan kombinasi dari dua atau lebih alternatif. Beberapa kriteria yang umum digunakan dalam melakukan pilihan alternatif sistem adalah :

1. Pertimbangan dampak lingkungan2. Biaya relatif masing-masing alternatif3. Potensi serapan tenaga kerja4. Kemudahan aspek operasional dan pemeliharaan5. Kebutuhan-kebutuhan regulasi/pengaturan6. Biaya pengelolaan, penutupan dan reklamasi TPA


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 42

4RENCANA OPERASIONAL

4.1 Jadwal Penyelesai

an Pekerjaan

dan Teknik Presentasi

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak, diperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan rencana ini, hingga menghasilkan laporan akhir adalah selama 120 hari kalender (atau ± 4 bulan). Kegiatan penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak dalam jangka waktu tersebut meliputi enam tahapan kegiatan, seperti dijelaskan berikut ini.

4.1.1 Tahapan dan

Penjadwalan Kegiatan

Tahapan kegiatan terbagi dalam 6 (enam) bagian, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis dan permumusan masalah, penyusunan rencana, seminar dan penyempurnaan rencana akhir. Penjabaran dari setiap tahap kegiatan adalah sebagai berikut ini.

I. Tahap Persiapan dan Pendahuluan

Tahapan ini memiliki bobot 6 % dari keseluruhan pekerjaan, dan dapat diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Tercakup dalam tahapan ini antara lain : pemahaman secara seksama petunjuk pelaksanaan penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak, penjadwalan pekerjaan, penyusunan rencana kerja dan survey pendahuluan (reconaissance survey).

II. Tahap Survey dan Pengolahan Data

Setelah rancangan pekerjaan ditetapkan, pada tahap kedua ini dilakukan pengumpulan data dan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 43

informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan proses perencanaan dan teknik analisis yang dipergunakan. Tahap ini memiliki bobot 24% dari keseluruhan proses perencanaan dan diselesaikan dalam jangka waktu delapan minggu. Beberapa kegiatan yang tercakup dalam tahapan ini adalah: penyusunan daftar tilikan (checklist) data yang dibutuhkan, seleksi data awal yang tersedia (data sekunder), pengumpulan data-data yang belum

didapatkan, survai lapangan untuk pengenalan wilayah perencanaan, dan kompilasi data.

III. Tahap Analisis dan Perumusan Masalah

Tahapan analisis ini memiliki bobot 30% dari keseluruhan pekerjaan, dan pada dasarnya terdiri dari kajian umum wilayah perencanaan, kajian sistem pengelolaan sampah eksisting, kajian timbulan sampah dan karakteristik sampah, proyeksi timbulan sampah, perumusan alternatif penanganan sampah, analisis regional dan analisis pembiayaan sistem. Diperkirakan tahapan ini diselesaikan dalam waktu enam minggu.

IV. Tahap Penyusunan Rencana

Tahapan ini merupakan tahapan akhir proses perencanaan sebelum dilakukan seminar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain : penetapan arah, tujuan, sasaran strategi, dan kebijakan pengelolaan sampah, rencana pengurangan sampah, rencana penanganan sampah, rencana pembiayaan dan lembaga pengelola sampah, serta indikasi program jangka menengah pengelolaan sampah kota. Mengingat pentingnya penyusunan rancangan rencana ini, maka tahapan ini memiliki bobot 34 % dari keseluruhan proses perencanaan dan diselesaikan dalam waktu empat minggu.

Tabel 8 : Jadwal Pelekasanaan Pekerjaan Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 44

TAHAPAN KEGIATAN BOBOTMINGGU KE

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. PERSIAPAN 6,0

1 Pendalaman materi pekerjaan 1,0 1,02 Penyusunan rencana kerja 1,0 1,03 Survei pendahuluan 2,0 1,0 1,04 Penyusunan Laporan Pendahuluan 2,0 1,0 1,0

II. SURVEY 24,0

4 Penyiapan perangkat survei 1,0 1,05 Survei sekunder 3,0 1,0 1,0 1,06 Survey primer 8,0 2,0 2,0 2,0 2,07 Pemilahan dan Kompilasi Data 8,0 2,0 2,0 2,0 2,08 Sistematisasi data 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

III. ANALISIS 30,0

9 Identifikasi Profil Wilayah Perencanaan 5,0 1,0 2,0 2,010 Identifikasi Timbulan Sampah di Wilayah Perencanaan 2,0 1,0 1,011 Kajian Sistem Pengelolaan Persampahan Eksisting 5,0 1,0 2,0 2,012 Kajian Karakteristik Sampah Yang dihasilkan 5,0 1,0 2,0 2,013 Estimasi/ Proyeksi Timbulan Sampah 20 Tahun Ke Depan 2,0 2,014 Merumuskan Alternatif Penanganan Sampah 4,0 2,0 2,0

15 Analisis Regional 2,0 2,016 Kajian Aspek Pembiayaan Alternatif Penanganan Sampah 3,0 1,0 2,017 Penyusunan Laporan Antara 2,0 1,0 1,0

IV. PENYUSUNAN RENCANA 34,0

18 Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4,0 2,0 2,019 Perumusan Rencana Pengurangan Sampah 4,0 2,0 2,020 Perumusan Rencana Penanganan Sampah 8,0 2,0 2,0 2,0 2,021 Perumusan Rencana Kelembagaan Pengelola Sampah 6,0 2,0 2,0 2,022 Perumusan Rencana Pembiayaan 6,0 2,0 2,0 2,023 Penyusunan Draft Laporan Akhir 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

V. SEMINAR DAN KONSULTASI PUBLIK 2,0 2,0

VI. PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR 4,0 2,0 2,0

J UMLAH BOBOT 100,0 1,0 4,0 8,0 7,0 8,0 12,0 13,0 7,0 2,0 7,0 5,0 3,0 7,0 5,0 7,0 2,0 2,0

AKUMULASI (%) 1,0 5,0 13,0 20,0 28,0 40,0 53,0 60,0 62,0 69,0 74,0 77,0 84,0 89,0 96,0 98,0 100,0

PENYERAHAN LAPORAN Minggu ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Laporan I: Laporan Pendahuluan 2 Laporan II: Laporan Antara 3. Laporan III: Laporan Akhir DISKUSI DAN PEMBAHASAN Minggu ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Pembahasan laporan 2. Sosialisasi dan Seminar Akhir

NO

V. Seminar

Seminar merupakan pembahasan terhadap hasil sementara Masterplan Persampahan Kota Pontianak dihadapan instansi / lembaga pemerintahan yang berwenang (pemkot). Didalam seminar ini, apa yang telah dihasilkan dapat diteliti/diuji keakuratan dan kebenarannya. Rencana seminar diselenggarakan pada minggu ke-15.

VI. Penyusunan Rencana Akhir

Setelah dilakukan seminar, kemudian rancangan rencana disempurnakan sesuai dengan perbaikan dan masukan yang diperoleh dari seminar sebelumnya. Tahapan ini diperkirakan akan memakan waktu dua minggu, dan memiliki bobot sebesar 4% dari keseluruhan pekerjaan. Rencana akhir inilah yang menjadi pedoman dan acuan bagi Pengelolaan Persampahan Kota Pontianak hingga Tahun 2034.

4.1.2 Sistem Pelaporan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pelaksanaan penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak ini adalah 17 minggu (120 hari). Dalam jangka waktu


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 45

tersebut, pelaksana pekerjaan menyampaikan laporan kemajuan kerja sebanyak tiga kali. Jenis laporan dan jangka waktu penyelesaiannya dijelaskan berikut ini.

1. Laporan pertama berisikan tanggapan terhadap materi pekerjaan serta rencana operasional penanganan pekerjaan.

Laporan pertama ini disebut dengan Laporan Pendahuluan. Laporan pertama ini diserahkan pada minggu ke-4, pada saat akumulasi pekerjaan mencapai 20%.

2. Laporan kedua (Laporan Antara) berisikan sistematisasi data hasil survey dan ulasan, kajian serta penilaian terhadap data/fakta tersebut. Laporan kedua ini diserahkan pada akhir minggu ke-8 atau awal minggu ke 9 saat akumulasi pekerjaan mencapai 60%.

3. Laporan terakhir, yang merupakan laporan utama penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak, adalah produk Laporan Akhir atau Buku Rencana setelah dilakukan revisi terhadap draft laporan ini berdasarkan pembahasan pada seminar. Laporan Akhir ini dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan kumpulan peta-peta rencana skala 1 : 25.000. Dengan dimasukkannya laporan ini, maka seluruh pekerjaan diperkirakan selesai 100% hingga minggu ke-17.

4.1.3 Teknik Penyajian

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pekerjaan penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak ini akan menghasilkan tiga laporan yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir. Penyajian buku-buku laporan dan hasil pekerjaan akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengetikan dilakukan 1 (satu) spasi dengan teknik cetak menggunakan inkjet printer berwarna di atas kertas HVS 80 gram


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 46

2. Kulit Buku Soft Cover dengan tulisan dan gambar sampul cetakan warna

3. Ukuran kertas yang dipakai pada tiap-tiap laporan adalah sebagai berikut :

• Laporan Pendahuluan : A4 sebanyak 5 buku• Laporan Antara : A4 sebanyak 5 buku• Laporan Akhir : A4 sebanyak 10 buku• Album Peta : A3 sebanyak 5 album• Laporan Digital : 3 keping CD

4. Skala peta-peta yang disajikan di dalam buku laporan skalanya disesuaikan dengan ukuran kertas laporan sedangkan skala peta pada Album Peta adalah 1: 25.000 untuk peta kota secara keseluruhan dan 1 : 1000 untuk peta-peta teknis

5. Seluruh hasil perencanaan ini disimpan dan diserahkan dalam bentuk laporan digital dalam CD/DVD.

4.2 Organisasi Pelaksanaan Proyek

4.2.1 Struktur Organisasi

Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Pontianak ini akan dikerjakan oleh sebuah tim kerja dengan struktur organisasi seperti terlihat pada Gambar di bawah. Tim ini dipimpin oleh seorang ketua tim yang dibantu oleh beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu dalam hal teknis dan seorang administrator proyek dalam hal administrasi proyek. Staf ahli dibantu oleh beberapa asisten ahli, dan pada jenjang terbawah seluruh pekerjaan ditunjang oleh staf penunjang yang terdiri dari juru ketik, juru gambar, surveyor dan operator komputer. Tugas masing-masing anggota tim adalah sebagai berikut :

A. Ketua Tim

Tugas utama ketua tim adalah mengkoordinasikan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan baik teknis maupun administratif. Ketua tim harus dapat mengarahkan jalannya proses perancangan sesuai dengan jadwal dan network yang telah ditetapkan. Ketua tim, yang dalam proyek ini dirangkap oleh Ahli Teknik Lingkungan, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perusahaan

B. Ahli Teknik Lingkungan

Ahli ini merangkap sebagai ketua tim bertugas pula menyusun rencana kerja, meyusun kerangka pendekatan dan rincian proses perencanaan dari awal sampai akhir, mempersiapkan materi persiapan survey, menyusun outline setiap laporan serta secara teknis melakukan kajian-kajian aspek sanitasi lingkungan berkaitan dengan persampahan.

C. Ahli Pemetaan/Geodesi

Tugas utama ahli geodesi ini adalah membuat peta dasar dan peta tematik wilayah perencanaan dengan ketelitian dan kelengkapan informasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh perencana kota. Peta-peta tersebut terutama dibuat berdasarkan kondisi lapangan yang diperoleh secara langsung dengan pengukuran


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 47

pengukuran di lapangan. Untuk menangani pekerjaan ini disiapkan beberapa surveyor untuk mendukung Ahli Geodesi/Pemetaan.

D. Ahli Perencanaan Kota/Planologi

Ahli Perencanaan Kota bertugas melakukan kajian dan analisis perkembangan kota dikaitkan dengan perkembangan timbulan sampah dan pola pengembangan infrastruktur persampahan serta menganalisis aspek keindahan kota.

E. Ahli Teknik Sipil

Tugas utama ahli ini adalah melakukan perancangan struktur berbagai fasilitas pengelolaan persampahan serta struktur bangunan di TPST dan TPA.

F. Ahli Geografi Lingkungan

Tugas utama ahli ini adalah melakukan analisis potensi dan kendala pengembangan TPST dan TPA di wilayah kota dikaitkan dengan daya dukung fisik dasar kota dan daya dukung lingkungan.

Gambar 4 : Struktur Organisasi Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Pontianak

G. Ahli Sosial Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Tugas Ahli ini adalah mengkaji aspek kependudukan dan aspek sosial budaya masyarakat kota dikaitkan dengan pengelolaan


D U

R

CL

E PENDAHULUAN 48

persampahan. Ahli ini juga ditugaskan untuk merumuskan rekomendasi pengembangan dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kultur dan tradisi masyarakat setempat.

H. Asisten Ahli Lingkungan

Asisten ahli ini bertugas membantu ketua tim yang juga ahli teknik lingkungan dalam hal pengumpulan data dan analisis aspek-aspek persampahan dan prasarana kota lainnya.

I. Staf Pendukung

Staf pendukung terdiri dari empat orang surveyor yang dikoordinir oleh seorang koordinator lapangan/surveyor, seorang sekretaris proyek, seorang juru gambar yang membantu koordinator CAD dan GIS, serta seorang operator komputer (word processor & spreadsheet), bertugas mendukung keseluruhan proses penyelesaian pekerjaan dari tahap persiapan sampai tahap penyelesaianlaporan akhir baik teknis maupun admisitratif.

4.2.2 Jadwal Penugasan

Pengerahan tenaga kerja disusun berdasarkan network dan tugas masing-masing personil yang telah ditetapkan. Mobilisasi dan demobilisasi serta beban personil (load) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 : Mobilisasi Demobilisasi Tenaga Ahli Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Pontianak

NOMINGGU KE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Tenaga Ahli / Profesional Staff

1 Tenaga Ahli Teknik Lingkungan (Team Leader) 4,02 Tenaga Ahli Pemetaan/Geodesi 1,03 Tenaga Ahli Sipil 1,04 Tenaga Ahli Planologi 2,05 Tenaga Ahli Geografi Lingkungan 2,06 Tenaga Ahli Ilmu Sosial (Kelembagaan) 1,0

II. Tenaga Teknis ( Supporting Staff)

1 Tenaga Ahli Muda Teknik Lingkungan (Asisten) 4,02 Tenaga Teknis Pengukuran (Koordinator Survey) 1,03 Tenaga Teknisi SMK (Surveyor) 4,04 Tenaga Teknis J uru Gambar (Koordinator CAD dan GIS) 2,05 Tenaga Teknisi SMK (Drafter/J uru Gambar) 4,06 Sekretaris 4,07 Operator Komputer 4,0

PERSONILJ UMLAH

O-B


masterplan persampahan kota pontianak lp 2

Documents