laporan kinerja (lakip) - soppengkab.go.id · n. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan...

1

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

2017

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOPPENG

2

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No.

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

Sejalan dengan maksud tersebut terselenggaranya “Good Govermence” merupakan

persyaratan bagi tiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran, maka diperlukan adanya penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan transparan, sehingga Penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna

dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut TAP MPR dan Undang-Undang tersebut, telah diterbitkan

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah muali dari pejabat Eselon II kebawah untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasasrkan

Perencanaan Strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tenatng Penyelenggaraan Negara, dimana

meliputi asas kepentingan hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Asas Akuntabilitas

berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dituangkan dalam Laporan

Kinerja.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat

utamanya kepada pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai Dinas

Perhubungan Kabupaten Soppeng selama kurung waktu 1 tahun yaitu Tahun 2017.

1.1 Aspek Strategis Organisasi

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,

perlu menetapkan kedudukan, Susunan Organisasi, Tuags dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng dengan Peraturan Bupati.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2015 No.58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

No.5679);

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.292, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah

Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 99);

2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah diBidang

Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Perhubungan sebagaiman dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten SoppengNomor 16

Tahun2007,DinasPerhubunganKabupatenSoppengmempunyai Struktur

Organisasiadalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris, yang meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang meliputi :

a. Seksi Manajemen Rekayasa Lantas dan Pengujian Kendaraan.

b. Seksi Keselamatan, Ketertiban dan Inspeksi/ Operasi.

c. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Angkutan Darat, Sungai dan Danau.

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, yang meliputi :

a. Seksi Pembinaan dan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan.

b. Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

c. Seksi Pemberdayaan Terminal dan Pengelolaan Perparkiran.

4

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 21/Perbup/XI/2009

tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Soppeng terdiri dari :

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Penguji Kendaraan Bermotor.

Kasubag Tata Usaha UPTD PKB

Susunanorganisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk struktur

organisasiakan tampak sebagai berikut:

5

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS

DRS.A.DARLIAWAN.MS.I

NIP.19590723 198003 1 013

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

SEKERTARIAT

DRS.HAYYIK.KNIP.19631219 199303 1

009

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

SUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN

DAN KEUANGAN

DRA.HASRAWATINIP.19660613

200901 2 001

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

WAHAB.S.SOSNIP.19770314 200801 1

010

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

BIDANG TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

ABD.RASYID.S.SOSNIP.19651231 198603 1 148

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN BUDIMAN.S.SOS NIP.19651231 198603 1 148

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA UPTD PKB

MUH.TAHIR.S.SOSNIP.1964123

1 198502 1 007

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

KA SUBAG TATA USAHA UPTD PKB

SAFRIADI.S.SOSNIP.19760226

200701 1 010

SEKSI PEMBINAAN OPERASIONAL JARINGAN TRAYEK DAN PERISINAN

A.SUMANGE.SE NIP.19651231 198603 1 148

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

AAASDDDS

SEKSI PERALATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

MURSALING.ST NIP.19731012 200604 1 009

SEKSI PEMBERDAYAAN TERMINAL DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

A.SUHARTO.SE NIP.19740725 200212 1 007

SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LANTAS DAN PENGUJIAN KENDARAAN

A.SUBHAN ASSE MANGKONA.S.SOS NIP.19680513 200701 1

0120

AKDSKDOSFODFF

DFFDFD

SEKSI KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN INSPEKSI/OPERASI

A.PADANG SEJATI NIP.19590910 198603 1 021

SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT,SUNGAI DAN DANAU

SINARDIN.S.SOS NIP.19671231 199203 1 075

6

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang

Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan

tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran,

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi

serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan. Dalam

melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dinas.

b. Penyusunan rencana strategis dinas.

c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perhubungan.

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan dinas.

e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum

dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan

pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan

dinas perhubungan sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran tugas.Dalam melaksanakan tugas Sekretaris

mempunyai fungsi :

o Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan

aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

o Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum,

kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta

keuangan;

o Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum,

kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta

keuangan;

o Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;

o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan

administrasi, urusan ketatausahaan satuan polisi pamong praja meliputi

pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan

dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai

peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran

7

tugas.Dalam menyelenggarakan tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian

mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bagian umum dan

kepegawaian;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan

kepegawaian;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan

administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sesuai


pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas kepala sub bagian

perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bagian perencanaan dan

pelaporan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan

pelaporan;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub bagian keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi

keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran

verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan sesuai


tugas. Dalam menyelenggarakan tugas sub bagian keuangan mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bagaian keungan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan;

d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan penyelenggaraan tugas bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.

b. Penyelenggaraan program dan kegaiatan bidang.

8

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksindan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegaiatan kepala seksi dan pejabat

non struktural dalam lingkup bidang.

Seksi Manajemen Rekayasa Lantas dan Pengujian Kendaraan mempunyai

tugas melaksanakan manajemendanrekayasalalulintasjalan. Dalam

melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lantas dan Pengujian

Kendaraan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan monitoring fungsi perlengkapan jalan

b. Penyiapan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan,

ruas dan persimpangan jalan

c. Penyiapan bahan rencana umum jaringan transportasi jalan

d. Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka pemrosesan pertimbang

perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas

e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

f. Penyiapan bahan penentuan waktu siklus alat pemberi isyarat lalu lintas

g. Penyiapan perencanaan dan bahan penetapan zona selamat sekolah

h. Penyiapan bahan pertimbangan analisa dampak lalu lintas

i. Penyiapan bahan analisa terhadap data kecelakaan lalu lintas, daerah rawan

kecelakaan dan titik kemacetan lalu lintas

j. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

k. Pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan

bermotor

l. Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor

m. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan

bermotor

n. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

o. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan

bermotor yang lulus uji

Seksi Keselamatan, Ketertiban dan Inspeksi/Operasi mempunyai tugas

membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis

keselamatan lalu lintas jalan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keselamatan,

Ketertiban dan Inspeksi/Operasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan

tehnik sarana dan keselamatan.

b. Penyiapan penyusunan bahan rencana program peningkatan sarana lalu

lintas angkutan jalan.

9

c. Penyiapan perumusan bahan rencana program pengawasan teknis sarana

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Penyelenggaraan dan pengendalian kawasan daerah rawan kecelakaan

(DRK) pada jalan provinsi.

Seksi Pembina dan Pelayanan Angkutan Darat, Sungai dan Danau

mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan dan

perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan

penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembina dan Pelayanan

Angkutan Darat, Sungai dan Danau mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sungai danau dan

penyeberangan.

b. Penyiapan bahan rekomendasi angkutan sungai danau dan penyeberangan.

c. Penyelenggaraan dan penyiapan bahan bimbingan angkutan sungai danau

dan penyeberangan.

d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan angkutan

sungai danau dan penyeberangan.

e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

angkutan sungai danau dan penyeberangan.

f. Penyiapan bahan rencana program kebutuhan rambu-rambu sungai.

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi

angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Teknis Sarana

dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugas bidang Teknis Sarana dan

Prasarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang

b. Penyelenggaraan program dan kegaiatan bidang.

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksindan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegaiatan kepala seksi dan pejabat

non struktural dalam lingkup bidang.

Seksi Pembinaan dan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan

mempunyai tugas mengelolah urusan pemerintahan daerah di bidang

pengendalian dan operasional. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan

dan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan operasional

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengendalian dan operasional

10

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketertiban lalu lintas, terminal dan

parkir.

Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian

kegiatan Parkir dan Terminal. Dalam melaksanakan tugas Seksi Terminal dan

Perparkiran mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang parkir dan terminal

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang parkir dan

terminal

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang parkir dan terminal

d. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Parkir dan Terminal, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas

e. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan

pengelolaan parkir dan terminal

f. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan parkir dan terminal

g. Menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum serta desain lokasi parkir dan

operasionalnya

h. Menyiapkan penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang

i. Menyiapkan desain terminal penumpang dan terminal barang

j. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir dan terminal

k. Melaporkan kepada Kepala Bidang Angkutan, setiap selesai menjalankan

tugas/penugasan

l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi

Parkir dan Terminal

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Parkir dan

Terminal, sesuai ketentuan yang berlaku;

3. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Lingkungan Eksternal

Keberadaan dan aktifitas Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng mengacu

pada landasan hukum yang berlaku yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers;

d. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

11

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten;

j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan

Komunikasi;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

m. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineja

Instansi Pemerintah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Organisasi Perangkat Daerah;

o. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja instansi pemerintah;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonomi;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Soppeng;

2. Lingkungan Internal

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng

mempunyai personil sebanyak :

No.

Pegawai Negeri Sipil 51

1 Pegawai kontrak terbatas 6

Total 57

12

Klasifikasi personil Dinas PerhubunganKabupatenSoppeng menurut

pangkat/golongan :

No Pangakat & Gol Jumlah

1 Gol IV /Pembina 5 orang

2 Gol III /Penata 34 orang

3 Gol II /Pengatur 9orang

4 Gol I /Juru 3 orang

5 Tenaga kontrak honorer

6 orang

Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menurut pendidikan :

Pendidikan Umum :

- S2 : 2 orang

- S1 : 37 orang

- D3 : 0 orang

- D2 : 0 orang

- SLTA : 9 orang

- SLTP : 2 orang

- SD : 1 orang

Pendidikan penjenjangan :

- Spamen : 2 orang

- Spama : 1 orang

- Adum/Adumlah : 8 orang

Pendidikan Teknis

- Pengelolaan Terminal : 1 orang

- Diklat PKB : 2 orang

- Jaringan Trayek : 0 orang

- PPNS : 0 orang

- Diklat Adm PKB : 1 orang

Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

- Eselon II-b : 1 orang

- Eselon III-a : 1 orang

- Eselon III-b : 2 orang

- Eselon IV-a : 8 orang

- Eselon IV-b : 1 orang

- Fungsional : 38 orang

13

4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Soppeng, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana

yang ada, adapun sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2017, sebagai

berikut :

NO JENIS JUMLAH SATUAN KETERANGAN

1.

Belanja Modal Pengadaan

perlengkapan Kantor

Belanja Filling Kabinet

Pengadaan Sound System

4

1

Buah

Set

2.

Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Kantor

Peralatan Jilid

Komputer PC Ienovo (core

i7 ram 4 GB)

Pengadaan Laptop (core i5

ram 4 GB)

Pengadaan Laptop (core i7

ram 4 GB) Perencanaan

dan Pelaporan

Pengadaan Printer

Pengadaan Printer Injek

(Keuangan)

Pengadaan Hardisk

Eksternal 3 TB (Perencana)

Kamera Digital

Radio Repeater HT

Handy Talkie HT

Handy Talky

GPS Kordinat

Meteran Dorong

1 2 1 2 4 1 2 1

1

10

6

1

1

Tahun

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Buah

Paket

Buah

Buah

Buah

Buah

3.

Belanja Modal Mobeulair

Pengadaan Lemari Arsip

Pengadaan Kursi Tamu

1

1

Buah

Set

4. Belanja Pemeliharaan

Gedung, Halaman dan Taman

14

Gaji Tukang

Cat Tembok

Kuas

Semen Bosowa 40 kg

Pasir

Batu Pecah

10

10

5

8

2

0

OH

KG

Buah

m3

m3

5.

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

Service roda empat 2 unit

Service roda dua 13 unit

Biaya penggantian suku

cadang roda empat 2 unit

Biaya penggantian suku

cadang roda dua 13 unit

Belanja BBM pertalite PJR

roda dua 2unit

Belanja BBM pertalite PJR

roda empat 1 unit

Belanja BBM pertalite roda

dua

Belanja BBM pertalite roda

empat

Belanja pelumas mesin

roda dua

Belanja pelumas mesin

roda empat

Belanja BBM mesin Genset

PKB

Belanja Pelumas Gardan/

Persenelin roda empat

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

6.

Belanja Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/ Rumah Tangga

Biaya pemeliharaan AC

Biaya Pemeliharaan

Komputer/ PC

Biaya Pemeliharaan Laptop

7

7

7

Unit

Unit

Unit

15

5. KEUANGAN

Selama Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng

menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp. 4.900.883.793(Empat Milyar Sembilan

Ratus Juta Delapan ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Sempilan Puluh

Tiga Rupiah)yang digunakan untuk membiayai 12 (Duabelas)Program dengan 41

(Empat Puluh Satu) kegiatan, dengan pencapaian realisasi sampai dengan Bulan

November 2017 Sebesar Rp. 5.104.781.545 (Lima Milyar Seratus Empat Juta Tujuh

Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau 57.02

%, yang kesemuanya bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran

2017.

6. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dirasakan, sangat mengganggu

pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan adalah :

1) Tidak seimbangnya jumlah personil dengan volume kerja.

2) Profesionalisme aparat dibidang Perhubungan belum memadai.

3) Masih kurangnya manajerial pelaksanaan kegiatan.

4) Belum maksimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam lingkungan

Perhubungan karena seringnya muncul ego sektoral para pejabat terkait.

5) Belum memadainya sarana dan prasarana aparatur .

7. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA

Adapun maksud dan tujuan dalam menyusun Laporan Kinerja pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Soppeng Tahun 2017, yaitu :

1. Untuk mengukur kinerja berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten

Soppeng dan RANPERDA Kabupaten Soppeng.

2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat utamanya kepada pihak yang

berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai Dinas Perhubungan

Kabupaten Soppeng selama kurung waktu satu Tahun yaitu Tahun 2017.

16

8. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Sistimatika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng

terdiri dari 4 (empat) bab dan lampiran-lampiran sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, meliputi Gambaran Umum Organisasi, Struktur

Organisasi dan Tufoksi, Lingkungan Strategis, Sarana dan

Prasarana, Keuangan, Permasalahan Utama, Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.

BAB II : Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan

Realisasi Anggaran.

BAB IV : Penutup,menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng tahun

2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja dimasa mendatang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Matriks Renstra

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2017

LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IK

17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai

penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng

di susun dengan memperhatikan Visi, Misi dan perubahan kondisi strategislingkup

organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017

yang berjumlah 8(Delapan) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan 5 (Lima)

Sasaran Strategis dan 5 (Lima) Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang

Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Utama :

Persentase Pemenuhan Fasilitas LLAJ dengan target 83%.

Adapun program atau kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai

berikut :

a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Aparatur

b. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal

- Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi dan Pelayanan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Utama :

Persentase Kendaraan Umum Yang Laik Jalan dengan target 83%. Adapun

program atau kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

- Kegiatan penyuluhan bagi sopir / juru mudi untuk peningkatan

keselamatan penumpang.

- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.

- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.

- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

3. Meningkatkan Pelayanan Penerangan Jalan, dengan Indikator Kinerja Utama:

Persentase Panjang Jalan yang Terlayani Pelayanan dengan target 82%.

4. Meningkatnya Efektifitas dan Efisien Pengelolaan Administrasi Umum dan

Keuangan, dengan Indikator Kinerja Utama :

Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum

dan Keuangan dengan target 100%.

5. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran,

dengan Indikator Kinerja Utama :

Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dengan target

100%.

18

Tabel 2.1 SASARAN JANGKA MENENGAH

NO Tujuan Indikator Tujuan

Target Kinerja Pada

Tahun Ke 2017

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Target Kinerja

Pada Tahun Ke 2017

1

Mewujudkan Penyelenggaraan Perhubungan dan Transportasi yang Aman dan Tertib

% penurunan angka kecelakaan LLAJ

82%

Meningkatkan Pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang Perhubungan

Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)

82%

2

meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang Perhubungan

Persentase kendaraan umum yang laik jalan 82%

3

Meningkatkan pelayanan penerangan jalan

% panjang jalan yang terlayani penerangan

82%

4

Meningkatnya kinerja aparatur

% aparatur yang berkinjerja baik 100%

Meningkatnya efiktivitas dan evisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

% kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan

100%

5

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran

% sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

100%

24

TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SOPPENG 2017

No. Sasaran Indikator Kinerja

2017 Target Kinerja Sasaran sasaran

Tujuan 1:

Meningkatkan kapasitas Infrastruktur Wilayah

5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15)

Rasio Jumlah Kendaraan dengan panjang jalan

0,04

0,05

25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan menggunakan metode

perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana

kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. selanjutnya akan di lakukan

analisis terhadap penyebab terjadinya serta tindakan perbaikan yang di perlukan di

masa mendatang. metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Pemerintah Kabupaten soppeng selaku pengemban amanah masyarakat

Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riview atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1

Tabel Capaian Sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Jumlah

Indiokator

Jumlah Indikator

yang Capaiannya

Sesuai Target

Target

1 Meningkatkan pelayanan

ketersediaan sarana dan

prasarana bidang

Perhubungan

1 1 82%

2 Meningkatkan kualitas

pelayanan transportasi dan

pelayanan ketersediaan

sarana dan prasarana

bidang Perhubungan

1 1 82%

3 Meningkatkan pelayanan

penerangan jalan

1 19,3%

4 Meningkatkan efekitivitas

dan efisiensi pengelolaan

administrasi umum dan

keuangan

1 1 100%

5 Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas sarana dan

prasarana perkantoran

1 1 100%

26

1. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM SASARAN.

Secara umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng telah melaksanakan

tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi terkait dengan program sasaran.

Rincian analisis capaian masisng-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

a) Meningkatkan pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana bidang

perhubungan

Capaian sasaran strategis pertama adalah meningkatnya pelayanan ketersediaan

sarana dan prasarana perhubungan diukur dengan indikator persentase

pemenuhan fasiliats LLAJ. Capaian sasaran strategis pertama disajikan sebagai

berikut :

Tabel 3.2

No. Indikator Satuan

Tahun 2016 Tahun 2017

Capaian

(%)

Target

akhir

renstra

2021

(%)

Target Realisasi Capain

(%)

Target Realisasi

1.

Persentase

pemenuhan

fasilitas

LLAJ

% 81% 93% 114% 82% 89,2 %

109%

93%

Dari tabel dan grafik diatas untuk tahun anggaran 2017 dapat dilihat dengan

capaian kinerja sebesar 109 % dengan realisasi 89,2 % dari 82 % yang di targetkan.

Dimana pada grafik dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai

target. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak

0

20

40

60

80

100

120

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Persentase Pemenuhan Fasilitas LLAJ

Target Realisasi Capaian Kinerja

27

signifikan. Sementaraitu, Jika dibandingkan dengan dengan traaget akhir periode

RPJMD Tahun 2021, maka capain kinerjanya perlu dipertahankan.

Realisasi 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽

=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝐿𝐴𝐽𝑥100%

Tabel 3.3

Tabel Fasilitas Keselamatan

No Fasilitas

keselamatan

Satuan Jumlah

fasilitas

keselamatan

Jumlah

Kebutuhan

1 Rambu standar Buah 177 120 147,5

2 Rambu-rambu

portable

Buah 10 25 40

3 Warning light Buah 11 15 92.3

4 Cermin tikungan Buah 4 4 73.3

5 Guard Rile meter 96 96 100

6 Marka jalan meter 5378 7378 72.9

7 Road Barrier Buah 35 50 142.9

8 Papan himbauan Buah 9 4 44

T O T A L 89.2

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut

:Tabel 3.4

NO NAMA Program / kegiatan PAGU

ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN

1. Program rehailitasi dan

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi /

pemeliharaan terminal

665,000,000

663,826,000.00

99.82

98.88

28

b. Rehabilitasi rambu-rambu 273,682,452

43,850,000

270,617,000.0

43,850,000

100

2. Program peningkatan dan

pengembangan lalu lintas

a. Pengadaan pagar pengaman jalan

b. Pengadaan fasilitas keselamatan

84,000,000

209,035,000

83,800,000.00

206,626,000.00

100

98.85

b) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan ketersediaan sarana dan

prasrana bidang perhubungan

1. Persentase kendaraan umum yang laik jalan

Capaian sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kualitas pelayanan

transportasi dan ketersediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan.

Kendaraan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan serta aman untuk dikendarai di jalan. Capaian

sasaran strategis kedua disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5


Tahun 2016 Tahun 2017

Capaian Kinerja 2017 (%)

Target

Akhir

Renstra

2021

(%) Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi Capaian

(%)

1.

Persentase

kendaraan

umum yang

laik jalan

% 82 % 93 % 121% 82 % 93 % 121% 86 %

29

Dari tabel dan grafik dapat dilihat tahun anggaran 2017 dimana target 81%

dengan realisasi 93,08% dengan capaian kinerja 121%,Nilai realisasi persentase

kendaraaan umum yang laik jalan didapat dari jumlah kendaraan umum yang laik

jalan sebanyak 1239 unit berbanding dengan jumlah kendaraan umum di

kabupaten Soppeng sebanyak 1331 unit. Dibandingkan dengan tahun 2016

mengalami penurunan yang tidak signifikan. Nilai realisasi pada Tahun 2016

sebesar 98% sedangan pada tahun 2017 sebesar 93,08%. hal ini disebabkan

karena adanya kendaraan wajib uji di Kabupaten Soppeng yang melakukan

numpang uji dan mutasi uji diluar Kabupaten Soppeng.

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛𝑔 𝑥100

30

Tabel 3.6

Data angkutan kantor pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Tahun 2017

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

NO NAMA KEGIATAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN

1 Kegiatan Penyuluhan bagi

para sopir / juru mudi untuk

peningkatan keselamatan

penumpang

665,000,000

663,826,000.00

99.82

2 Peningkatan disiplin

masyrakat menggunakan

angkutan

242,025,000

238,777,500.00

98.66

3 Uji kelayakan sarana

transportasi guna

keselamatan penumpang

66,750,000

66,520,000.00 99.7

4 Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintasdan

angkutan

18,125,000

18,125,000.00

100

5 Pemilihan Dan Penghargaan

Sopir Kendaraan Angkutan

Teladan

10,125,000

10,125,000.00

100.00

No Uraian

Jumlah

1 Jumlah keseluruhan angkutan umum/KBWU 1.331

2 Angkutan umum yang harus di keur /berizin trayek

1.239

3 Angkutan yang berizin trayek 244

4 Jumlah peumpang angkutan darat 843.248

5 Jumlah kendaaraan uji keur 1.239

31

6 Monitoring dan evaluasi

pelayanan angkutan

2,725,000

2,720,000.00

99.82

7 Monitoring dan Pengawasan

Bengkel Kendaraan

Bermotor

2,725,000

2,670,000.00

98

c. Meningkatnya pelayanan penerangan jalan.

Capaian sasaran strategis yang ketiga adalah meningkatnya pelayanan

penerangan jalan yang diukur dengan indikator persentase panjang jalan yang

terlayani penerangan. Capaian sasaran strategis ketiga disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

No Indikator Satuan

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Akhir

renstra

2021

(%) Target Realisasi

Capaian

(%)

Target Realisasi Capaian

(%)

1.

Persentase

panjang jalan

yang

terlayani

penerangan

% 82 % 93 % 121% 82 % 19.3 % 24.03%

83%

32

Dari Tabel dan grafik tahun anggaran Tahun 2017 dapat dilihat dengan capaian

kinerja 24.03% dengan realisasi 19.35 dari 82% yang ditargetkan.Nilai realisasi

persentase panjang jalan yang terlayani penerangan di peroleh dari panjang jalan yang

terlayanipelayanan sepanjang 215,88 km berbanding dengan total panjang jalan

keseluruhan kabupaten Soppeng sepanjang 898,456 km. Capaian kinerja yang rendah

disebabkan oleh adanya target yang terlalu tinggi.Capaian sasaran strategis ini terdiri dari

dua kegiatan yaitu kegiatan pertama, pemeliharaan rutin/berkala penerangan lampu jalan

dengan target 1500 titik dan realisasi 1500 titik dan kegiatan kedua pengadaan lampu

LED dengan target 57 unit realisasi 57 unit.

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

=𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢 ㈰𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛𝑔 𝑥100

Tabel 3.9

DATA TITIK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) NON-METERISASI

DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SOPPENG JANUARI 2017

NO. DESA/ KELURAHAN DAYA LAMPU

500 W 250 W LED80W 50 W

JUMLAH TITIK

1 KECAMATAN LALABATA

1. Kel. Lalabata Rilau 4 42 14 212 272

2. Kel. Botto 1 52 12 71 136

3. Kel. Lemba 1 28 6 85 120

4. Kel. Bila 87 54 141

5. Kel. Lapajung 2 35 2 205 244

6. Kel.Ompo 1 12 1 76 90

7. Kel. Salokaraja 5 48 53

8. Desa Maccile 1 76 77

9. Desa Mattabulu 21 21

10. Desa Umpungeng 30 30

JUMLAH 9 262 35 878 1184

2 KECAMATAN GANRA

1. Desa Ganra 1 16 58 75

2. Desa Belo 65 65

3. Desa Enrekeng 23 23

4. Desa Lompulle 1 6 129 136

JUMLAH 1 7 16 275 299

3 KECAMATAN DONRI-DONRI

1. Desa Donri-Donri 1 3 22 42 68

2. Desa Sering 1 29 30

33

3. Desa Pesse 40 40

4. Desa Pising 30 30

5. Desa Leworeng 2 3 39 44

6. Desa Labokong 1 3 56 60

7. Desa Kessing 42 42

8. Desa Lalabata Riaja 32 32

9. Desa Tottong 1 2 33 36

JUMLAH 6 11 22 343 382

4 KECAMATAN MARIORIAWA

1. Kel. Batu-Batu 2 5 18 47 72

2. Kel. Limpomajang 2 1 37 40

3. Kel. Kaca 28 28

4. Kel. Attang salo 32 32

5. Kel. Manorang Salo 1 17 88 106

6. Desa Laringgi 40 40

7. Desa Bulue 1 45 46

8. Desa Patampanua 16 16

9. Desa Tellulimpoe 29 29

10. Desa Panincong 1 35 36

JUMLAH 4 9 35 397 445

5 KECAMATAN LILIRILAU

1. Kel. Pajalesang 5 10 33 150 198

2. Kel. Cabbenge 22 8 6 104 140

3. Kel. Macanre 2 2 1 60 65

4. Kel. Ujung 1 2 90 93

5. Desa Kebo 1 4 91 96

6. Desa Baringeng 2 3 97 102

7. Desa Parenring 57 57

8. Desa Tetewatu 60 60

9. Desa Paroto 2 3 102 107

10. Desa Palangiseng 81 81

11. Desa Abbanuangnge 2 87 89

12. Desa Masing 37 37

JUMLAH 35 34 40 1016 1125

6 KECAMATAN LILIRIAJA

1. Kel. Appanang 3 9 83 95

2. Kel. Galung 6 69 75

3. Kel. Jennae 1 6 165 172

4. Desa Jampu 44 44

5. Desa Barang 1 50 51

6. Desa Timusu 71 71

7. Desa Rompegading 2 53 55

8. Desa Pattojo 35 35

34

JUMLAH 4 24 0 570 598

7 KECAMATAN MARIORIWAWO

1. Kel. Tettikenrarae 2 8 119 129

2. Kel. Labessi 2 61 63

3. Kel.Watu 1 1 42 44

4. Kel. Watu Toa 1 67 68

5. Desa Congko 40 40

6. Desa Marioriaja 30 30

7. Desa Gattareng 25 25

8. Desa Gattareng Toa 37 37

9. Desa Marioritengnga 2 50 52

10. Desa Goarie 1 1 54 56

11. Desa Soga 39 39

12. Desa Barae 2 48 50

13. Desa Mariorilau 2 36 38

JUMLAH 8 15 0 648 671

8 KECAMATAN CITTA

1. Desa Citta 2 15 47 64

2. Desa Labae 3 1 43 47

3. Desa Kampiri 34 34

4. Desa Tinco 18 18

JUMLAH 5 1 15 142 163

JUMLAH TOTAL 72 363 163 4269 4867

TOTAL TITIK LAMPU Non Meterisasi KAB. SOPPENG 4867 TITIK

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10


ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN

1 Pemeliharaan rutin berkala

penerangan lampu jalan

665,000,000

663,826,000.00

99.82

2 Pengadaan lampu LED

544,400,000

541,744,500.00 99.51

35

d) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan

keuangan

Capaian sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya efekttifitas dan

efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan. Capaian sasaran

strategis ketiga disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11


Tahun 2017 Capaian

Kinerja 2017 Target Realisasi

1.

Persentase kepuasan

pegawai terhadap

pelayanan administrasi

umum dan keuangan

% 100 98,03 98,03

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5


Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan


36

Dari tabel dan grafik dapat dilihat pada tahun anggaran 2017, persentase

kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dankeuangan dimana target

100% dengan realisasi 98,03% dengan capaian kinerja 98,03%. Dari hasil survey yang

berupa angket diperoleh data jumlah yang pegawai yang puas terhadap pelayanan

administrasi umum dan keuangan sebanyak 50 orang. Persepsi kepuasan terhadap suatu

layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan

kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Capaian sasaran strategis ini

diukur dari tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi umum dan

keuangan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada

para penerima layanan.

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛 晦 𝑝𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥100

Tabel 3.12

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabell

berikut :

Tabel 3.13


ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

No Jumlah pegawai yang puas terhadap

pelayanan administrasi keuangan dan

umum

Jumlah pegawai yang

tidak puas terhadap

pelayanan administrasi

keuangan dan umum

1 50 1

Total Pegawai Keseluruhan 51

37

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

50.200.000

41018858

99.82

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas Dan

Operasional

10.550.000 3625110 99.51

3 Penyedia Layanan

Kebersihan kantor

17.080.000 17080000 100,00

4 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

2.480.000 2448000 98,71

5 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundangan

18.000.000 11236000 62,42

6 Penyediaan bahan logistik

kantor

4.180.000 2.880.000,00 68,90

7 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah serta kedinasan

lainnya

312.360.000 297.703.100,00 95,31

8 Peningkatanpelayanan

admnistrasi perkantoran

464.108.500 449.723.650,00 96,90

d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran

Tabel 3.14


Tahun 2017 Capaian

Kinerja

2017(%)

Target

akhir

renstra

2021(%)

Target Realisasi

1.

Persentase sarana dan

prasarana kantor dalam

kondisi baik

% 100 % 97,58 % 97,58%

100

38

Dari tabel dan grafik dapat dilihat tahun anggaran 2017 dimana target 100%

dengan realisasi 97,58% dengan capaian kinerja 97,58%.Jumlah barang dalam kondisi

baik sebanyak 404 buah,dan total seluruh sarana dan prasarana kantor sebanyak 414

buah. Hasil yang telah ditetapkan belum mencapai target dengan apa yang

diharapkan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD

tahun 2021 sebesear 100%, maka realisasi persentase sarana dan prasaraana kantor

dalam kondisi baik perlu ditingkatkan.

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5


Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik


39

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

=𝐽 獮𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥100

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.15


ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

35.850.000

35.850.000,00

100,00

2 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

151.604.520

151.105.420,00 99,67

3 Pengadaan Mobeleur

14.000.000

14.000.000,00 100,00

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

2.300.000

2.300.000,00 100,00

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

dinas atau operasional

194.043.380

138.855.900,00 71,56

6 Pemeliharaan rutin/

Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

18.400.000

17.725.000,00 96,33

7 Pengadaan Pakaian dinas

beserta perlengkapannya

154.023.000 154.023.000 100,00

8 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

57.600.000 57.446.000,00

99,73

9 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

113.748.824 70.050.999,00 61,58

10 Pemeliharaan

Rutin/berkala Penerangan

Lampu Jalan

665.000.000 663.826.000,00 99,64

40

11 Pengadaan lampu LED 544.400.000 541.744.500,00 82,00

3. ANALISIS DAN CAPAIAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dibiayai dengan anggaran yang

tertuang dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng memberikan kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) T.A. 2017:

Tabel 3.16

No URAIAN TARGET REALISASI

Capaian /

Persentase

(%)

1

Retribusi Pelayanan

Parkir Di Tepi Jalan

Umum

Rp. 55.000.000,- Rp. 51.200.000,- 93,09 %

2 Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor Rp. 160.000.000,- Rp. 176.350.000,- 110,22%

3 Retribusi Terminal

(TPR) Rp. 140.000.000,- Rp. 129.500.000 92,50%

4 RetribusiPerparkiran

Khusus Rp. 100.000.000,-

Rp.

106.9000.000,- 106,90 %

5 Retribusi Izin Trayek Rp. 15.000.000,- Rp.

6.125.000,- 40,83%

Jumlah Rp. 470.000.000,- Rp. 471.382.800,- 100.29 %

Sumber Data : Subag Perencanaan & Pelaporan Dinas Perhubungan T.A 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total realisasi PAD tahun 2017 dengan

target capaian 100.29 %, dimana pada tahun 2017 retribusi yang Over Target antara

lain : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 110,22% dan Retribusi Parkir

Khusus sebesar 106,90%.

41

Tabel 3.17

Adapun Realisasi Anggaran sebagaimana yang tetapkan di dalam DPA-

SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

2. Belanja Langsung Rp 3,840,995,676,- Rp. 3,665,885,037,- 95.44

a. Belanja Pegawai Rp. 82,800,000,- Rp. 82,800,000,- 100

- Honorarium PNS Rp 82,800,000,- Rp. 82,800,000,- 100

- Honorarium Non PNS Rp 216,000,000,- Rp. 216,000,000,- 100

No. Uraian Anggaran Realisasi %

BELANJA Rp. 6,940,640,273,- Rp. 6,506,666,263,- 93.75

1.

Belanja Tidak

Langsung Rp. 3.099.644.597 Rp. 2.840.811.226,- 91.65

- Gaji Pokok Rp.2,443,275,450,- Rp. 2,266,859,470,- 92.78

- Tunjangan Keluarga Rp. 245,493,220,- Rp. 210,488,946,- 85.74

- Tunjangan Jabatan Rp. 141,178,375,- Rp. 137,320,000,- 97.27

- Tunjangan Fungsional Rp. 5.863.000,- Rp. 5,909,650,- 100.80

- Tunjangan Fungsional

Umum Rp. 103,276,875,- Rp. 88,522,957,- 85.71

- Tunjangan Beras Rp. 158,714,478,- Rp.129,776,640,- 81.77

- Tunjangan PPH Rp. 1,806,701,- Rp. 1,899,680,- 105.15

- Pembulatan gaji Rp. 36,498,- Rp. 33,883,- 92.84

42

- Uang Lembur Rp. 0 Rp. 0 0

b.Belanja Barang & Jasa

Rp 2,391,470,704,-

Rp. 2,224,286,117,- 93,01

- Belanja Bahan Pakai Habis

Rp.147.311.000,-

Rp.143.591.500,-

97,48

- Belanja Bahan/ Material Rp. 66.750.000,- Rp. 66.520.000,- 99,66

- Belanja Jasa Kantor Rp. 298.600.000,- Rp. 279.054.858,- 93,45

- Belanja Perawatan

kendaraan bermotor Rp. 204.593.380,- Rp. 142.481.010,- 69,64

- Belanja Cetak dan

penggandaan Rp. 70.787.500,- Rp. 60.716.250,- 85,77

- Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat Rp.10.800.000,- Rp.10.800.000 100

- Belanja Makanan dan

Minuman Rp. 149.500.000,- Rp. 147.049.400,- 98,36

- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

Rp. 154.023.00,- Rp. 154.023.000,- 100

- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-haru Tertentu

Rp. 57.600.000,- Rp. 57.446.000,- 99,73

- Belanja Perjalanan Dinas Rp. 373.390.000,- Rp. 331.004.099,- 88,65

- Belanja Pemeliharaan Rp. 385.197.000,- Rp. 378.550.000,- 98,27

- Belanja Jasa Konsultasi Rp. 0 Rp. 0 0

- Belanja Kursus, Pelatihan,

sosialisasi dan Bimbingan

Teknis PNS

Rp. 52.718.824,- Rp. 36.750.000,- 69,71

- Honorarium PNS Rp. 82.800.000,- Rp. 82.800.000,- 100

- Honorarium Non PNS Rp. 337.400.000,- Rp. 333.500.000,- 98.84

c. Belanja Modal Rp. 1.449.524.972 Rp. 1.441.568.920,- 99,45

- Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Rp.201.454.520,- Rp.200.955.420,- 99,75

- Belanja Modal Pengadaan

Alat kantor Rp. 14.500.000,- Rp. 14.500.000,- 100


Alat Rumah Tangga Rp. 14.000.000,- Rp. 14.000.000,- 100


Rp. 91.756.520,- Rp. 91.678.920,- 99.92

43

Komputer


Alat Studio Rp. 28.950.000,- Rp. 28.950.000,- 100


Alat Komunikasi Rp.48.748.000,- Rp.48.334.000,- 99,15


Radiation Aplication And

Non Descructive Testing

Laboratory (Batam)

Rp. 3.500.000,-

Rp. 3.492.500,-

99.79

- Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Rp. 496.217.452,- Rp. 491.416.000,- 99,03


Rambu-rambu Rp. 263.6854.000,- Rp. 261.076.000,- 99,01


Bangunan Lainnya Rp. 232.532.452,- Rp. 230.340.000,- 99,06

- Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan Rp. 751.853.000,- Rp. 749.197.500,- 99,65


Penerangan Jalan, Taman

dan Hutan Kota

Rp. 751.853.000,- Rp. 749.197.500,- 99,65

Dari tabel bisa dilihat bahwa tahun 2017 realisasi keseluruhan belanja daerah

sebesar Rp. 6.506.666.263,-atau 93,75 %,dengan total anggaranRp 6.940.640.273,- ,

dimana realisasi capaian belanja tidak langsung sebesar 91,65%, dan realisasi capaian

belanja langsung sebesar 95,44 %.

49

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Perhubungan Kabupaten Soppeng merupakan pertanggungjawaban

pelaksanwaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang disusun dalam rangka

menindak lanjuti Instruksi Presiden RI No.7 th 1999 tentang Akuntabilitas

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur

negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disadari bahwa masih ditemui banyak

kekurangan utamanya tidak adanya sinkronisasi antara sasaran kinerja

dengan indikator yang termuat dalam RENSTRA. Untuk itu kritik dan saran

yang bersifat konstruktif di harapkan dari berbagai pihak demi

penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini. Terima Kasih.

laporan kinerja (lakip) - soppengkab.go.id · n. pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan...

Documents