laporan kinerja instnasi pemerintah tahun 2020 · 2021. 8. 4. · laporan kinerja instnasi...

Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah Tahun 2020

1 | P a g e


i | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah

SWT atas berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2020.

Penyusunan Drat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan amanat dari Peraturan

Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, serta bagian dari pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan

capaian kinerja instansi tahun 2020.

Tujuan penyusunan laporan ini dibuat sebagai media

pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun anggaran

2020. Dokumen ini berisi gambaran perwujudan kinerja, yaitu

pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian

indikator makro maupun tujuan dan sasaran strategis dinas yang disusun

serta dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan.

Serang, 03 Februari 2021

KEPALA,

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Tk. I NIP. 19640614 199803 2 001


ii | P a g e

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………. iii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………. 1

1.1 Latar Belakang………………………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………… 4

1.4 Kedudukan dan Susunan Organisasi……………………………………… 5

1.5 Sumber Daya OPD……………………………………………………………… 35

1.6 Keuangan…………………………………………………………………………. 37

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………………………….. 41

2.1 Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………………………. 41

2.2 Program dan Indikator Kegiatan……………………………………………. 43

2.3 Perjanjian Kinejra………………………………………………………………. 45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………….. 47

3.1 Alokasi Anggaran……………………………………………………………….. 47

3.2 Realisasi Anggaran……………………………………………………………...48

3.3 Realisasi Belanja Program……………………………………………………. 50

3.4 Permasalahan dan Solusi Pelakanaan Penyerapan Anggaran………. 59

3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Program……………………………………. 59

3.6 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis……….. 63

3.7 Faktor Pencapaian/ketidaktercapain Target…………………………….. 67

3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……………………… 72

3.9 Prestasi Tahun 2020…………………………………………………………… 73

3.10 Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan………….. 74

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………….. 77


iii | P a g e

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 Berdasarkan Golongan .......................

36

Tabel 1.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (31

Desember 2020 ).............................................................

37

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

APBD per Rekening Jenis Tahun Anggaran 2020 ………….

38

Tabel 1.4 Neraca Per 31 Desember 2020………………………………….

38

Tabel 1.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja……………………. 39

Tabel 2.1 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan

Pangan............................................................................

42

Tabel 2.2 Program dan Indikator Kegiatan....................................... 43

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja…………………………………………………. 46

Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi (Input) Anggaran Tahun 2020...... 48

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Program ................................. 61

Tabel 3.3 Penjelasan Capaian Kinerja.............................................. 67

Tabel 3.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.................... 73


iv | P a g e

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan

Pangan (Pergub No. 83 Tahun 2020 )......................

7

Gambar 2 PPembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang

Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Pergub NO. 19 Tahun

2019)............................................................................

35


1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa

Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus

dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti

yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa

ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai

dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi

masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan

perseorangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau

Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan

memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa

mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan

pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama

mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu :

(1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3)

Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan

dan penanggulangan rawan pangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan ketahanan pangan, antara lain :


2 | P a g e

1. Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang

tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual;

penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha);

2. Laju pertumbuhan penduduk 2,17% periode Tahun 2010-2020.

Pertumbuhan penduduk ini tidak berbanding lurus dengan

pertumbuhan produksi bahan pangan;

3. Faktor kebiasaan penduduk yang hanya mengkonsumsi jenis pangan

tertentu, misalnya beras, hal ini akan memberikan tekanan yang berat

terhadap penyediaan pangan tersebut.

4. Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat alih fungsi lahan

pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara

masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan

untuk penggunaan non pangan.

5. Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat

terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi

persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air

untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk

pertanian.

6. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan

infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usaha

tani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan

pangan.

7. Fluktuasi harga pangan yang ditunjukan oleh coefficient of variation (cv)

perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual

pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi.

8. Keamanan pangan, masih terjadinya kasus keracunan dan gangguan

kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dari

cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis dan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten Tahun 2020 disusun dengan berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000


3 | P a g e

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negarayang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Banten Nomor 4);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten


4 | P a g e

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);


Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Nomor 2 Tahun 2020 );


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Tahun 2020 ini adalah sebagai

implementasi amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petuinjuk

Tenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan

tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP,

sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan

untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang

dikumpulkan, diklasifikasian, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran

strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai

serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi

peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapanmanajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik

dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan

secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja

menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran

strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang

dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian

kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara

rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang

akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu


5 | P a g e

dilakukan monitoring secara konsistendan melaksanakan evaluasi

keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan

balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang

manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

1.4 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan

dengan Tipelogi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang

pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016,

Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai

tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi

(Pergub No. 83/2016 Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi

dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai

berikut:

a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan

pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi;

b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai

dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan

harga pangan;

c. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan

cadangan pangan provinsi;

d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

e. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai

dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;

f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan

kabupaten/kota;

g. Penanganan kerawanan pangan provinsi;

h. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada

kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah


6 | P a g e

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas

Daerah kabupaten/kota; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan rencana operasional Dinas Ketahanan Pangan ;

b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

c. Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam

pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir ;

d. Merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan dan

mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan, sesuai dengan bidang

tugasnya ;

e. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas

Ketahanan Pangan ;

f. Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/badan/biro

dengan unit kerja terkait ;

g. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;

h. Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas ;

i. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan

fungsinya;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan

maupun tertulis.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten (Paragraf 20, Pasal 119) adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kepala Bidang Penyelenggaran Ketahanan Pangan,

membawahkan :


7 | P a g e

Seksi

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Seksi Pengawasan

Pangan

Sub Bag. Program,

Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan

Sub Bag Umum

dan Kepegawaian

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN

PANGAN

BIDANG

KETERJANGKAUAN PANGAN

BIDANG

KONSUMSI DAN KEAMANAN

PANGAN

Seksi Konsumsi

Pangan

Seksi Harga

Pangan

Seksi Cadangan

Pangan

Seksi Distribusi

Pangan

Seksi Ketersediaan

Pangan

Seksi Sumberdaya

Pangan

Seksi Kerawanan

Pangan

UPTD

1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;

2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;

3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan.

d. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Harga Pangan;

2. Kepala Seksi Cadangan Pangan;

3. Kepala Seksi Distribusi Pangan.

e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan,

membawahkan: 1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;

2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

3. Kepala Seksi Pengawasan Pangan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Jabatan Fungsional

Gambar 1.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

(PERGUB No. 83 Tahun 2016)


8 | P a g e

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang

Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas

Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat

Daerah, uraian tugas pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten,

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Ketahanan Panganmempunyai tugas pokok

membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan

pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan

berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penyelenggaran

Ketahanan Pangan, Bidang Keterjangkauan Pangan, serta Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Dinas Ketahanan Panganmempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan

Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas Ketahanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Ketahanan Pangan sesuai dengan program yang telah

ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai

sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan

secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas, tanggung

jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang

berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;


9 | P a g e

5) Merumuskan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh

pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai

kewenangan daerah provinsi;

6) Merumuskan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau

pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah provinsi dalam

rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

7) Merumuskan pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan

menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi;

8) Menetapkan harga minimun daerah untuk pangan lokal yang

tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

9) Merumuskan promosi pencapaian target konsumsi pangan

perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui

media Provinsi;

10) Merumuskan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan

pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11) Merumuskan penanganan kerawanan pangan Provinsi;

12) Merumuskan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup

lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah Provinsi;

13) Merumuskan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan

segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;

14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan dengan cara membandingkan

rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Ketahanan Pangan sesuai dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan

Pangan; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.


10 | P a g e

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dalam melaksanakan perumusan rencana

program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta

perencanaan evaluasi pelaporan.


huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Ketahanan Panganserta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana

Dinas Ketahanan Pangan;


11 | P a g e


Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja;

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian,

dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Ketahanan

Pangan.


huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;


12 | P a g e

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah

tangga lingkup Dinas Ketahanan Pangan;

6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan

kepustakaan;

7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Ketahanan

Pangan;

8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian

lingkup Dinas Ketahanan Pangan;

9) Melaksanakan fungsi kehumasan;

10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan

rencana kegiatan mendatang; dan



4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi,

Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.


huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


13 | P a g e

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi,

Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja

(Perkin) lingkup Dinas Ketahanan Pangan;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas,

program dan kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan;

7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas

Ketahanan Panganyang bersumber dari APBD maupun APBN;

8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan

lingkup Dinas Ketahanan Pangan;

9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan

kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas

Ketahanan Pangan;

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelaporan program

dan kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan;

11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari

Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;

12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas

Ketahanan Pangan;


14 | P a g e

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub

Bagian Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang; dan



5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangandalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumberdaya Pangan,

dan Seksi Kerawanan Pangan.


huruf a, Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasionalBidang Penyelenggaraan

Ketahanan Panganberdasarkan program kerja Dinas

Ketahanan Panganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangansesuai dengan

tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;


15 | P a g e

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangansecara berkala sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan Penyediaan infrastruktur dan seluruh



6) Merencanakan Promosi pencapaian target konsumsi pengan

perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui

media provinsi;

7) Merencanakan koordinasi di bidang Penyelenggaraan

Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

8) Merencanakanbahan rumusan kebijakan daerah di bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan

pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

9) Merencanakan kebijakan di bidang Penyelenggaraan

Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan pangan dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

10) Merencanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang




11) Merencanakan pemantapan program di bidang




12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur

pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya;


16 | P a g e

13) Merencanakan bahan penyusunan program, koordinasi,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang





Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja; dan



6. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

a. Kepala Seksi Ketersediaan Panganmempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan

Pangandalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi

Ketersediaan Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Ketersediaan Panganmempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan

Panganberdasarkan rencana operasional Bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangansebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;


17 | P a g e

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi Ketersediaan pangan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi

Ketersediaan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengkajian di bidang

ketersediaan pangan;

6) Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang ketersediaan pangan;

7) Menyiapkanbahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan

pangan;

8) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;

9) Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan

daerah;

10) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca

Bahan Makanan (NBM);

11) Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola

Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

12) Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi

ketersediaan pangan;

13) Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam

rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Ketersediaan Pangandengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi

Ketersediaan Pangansesuai dengan prosedur dan peraturan






18 | P a g e

7. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan

a. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas pokok





Sumberdaya Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai rincian


1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumberdaya Pangan

berdasarkan rencana operasional Bidang Sekretariat sebagai




pelaksanaan tugas Seksi Sumberdaya Pangan;


Seksi Sumberdaya Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung


lancar;


Sumberdaya Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Melaksanakan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh



6) Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya;

7) Menyiapkan bahan analisis dan kajian penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;


19 | P a g e

8) Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan

kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

9) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

10) Menyiapkan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya;


Sumberdaya Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan



Sumberdaya Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan





8. Kepala Seksi Kerawanan Pangan

a. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok





Kerawanan Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian


1) Merencanakan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan

berdasarkan rencana operasional Bidang Penyelenggaraan

Ketahanan Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;


20 | P a g e



pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan Pangan;


Seksi Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung


lancar;


Kerawanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

6) Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup

lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi

7) Menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan

pangan;

8) Menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan

kerawanan pangan;

9) Menyiapkanbahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kerawanan pangan;

10) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kerawanan pangan;

11) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kerawanan pangan;

12) Menyiapkanbahan intervensi daerah rawan pangan;

13) Menyiapkanbahan penyusunan dan analisis sistem

kewaspadaan pangan dan gizi;

14) Melaksanakan Penanganan kerawanan pangan yang

mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi;

15) Menyiapkandata dan informasi kerentanan dan ketahanan

pangan Provinsi;


21 | P a g e


Kerawanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan



Kerawanan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan





9. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan

a. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangandalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring,

serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi

Harga Pangan, Seksi Cadangan Pangan, dan Seksi Distribusi

Pangan.


huruf a, Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

Keterjangkauan Pangan berdasarkan program kerja Dinas

Ketahanan Panganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Bidang Keterjangkauan Pangan sesuai dengan tugas pokok

dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Keterjangkauan Pangan sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;


Keterjangkauan Pangan secara berkala sesuai dengan


22 | P a g e

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan

menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;

6) MerencanakanPenentuan harga minimun daerah untuk

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;

7) Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

Keterjangkauan Pangan,distribusi, harga, dan cadangan

pangan;

8) Merencanakan kebijakan di bidang Keterjangkauan Pangan,

distribusi, harga, dan cadangan pangan;


Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan

pangan;

10) Merencanakan program di bidang Keterjangkauan Pangan,

distribusi, harga, dan cadangan pangan;

11) Merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;

12) Merencanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran

pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan;

13) Merencanakan bahan rumusan kebijakan harga minimum

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

14) Merencanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah

provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan

pemerintah provinsi.

15) Merencanakan data informasi pasokan dan harga pangan

serta pengembangan jaringan distribusi;


pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi,

harga, dan cadangan pangan;


Bidang Keterjangkauan Pangan dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah


23 | P a g e

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;

18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang

Keterjangkauan Pangan sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; dan



10. Kepala Seksi Harga Pangan

a. Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada

Seksi Harga Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Harga Panganberdasarkan

rencana operasional Bidang Keterjangkauan Pangansebagai




pelaksanaan tugas Seksi Harga Pangan;


Seksi Harga Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Harga

Pangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyiapkan bahanPenentuan Harga minimun daerah untuk

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;

6) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga

pangan;


24 | P a g e

7) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan

harga pangan;


kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;


pasokan dan harga pangan;


kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

11) Menyiapkanbahan pengkajian di bidang pasokan dan harga

pangan;

12) Menyiapkanbahan penyusunan prognosa neraca pangan;

13) Menyiapkanpengumpulan data harga pangan di tingkat

produsen dan konsumen untuk panel harga;


Harga Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Harga

Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang; dan



11. Kepala Seksi Cadangan Pangan

a. Kepala Seksi Cadangan Panganmempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Cadangan Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Cadangan Panganmempunyai rincian tugas

sebagai berikut :


25 | P a g e

1) Merencanakan kegiatan Seksi Cadangan Panganberdasarkan





pelaksanaan tugas Seksi Cadangan Pangan;


Seksi Cadangan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung


lancar;


Cadangan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Melaksanakan Pengelolaaan cadangan pangan provinsi dan

menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;

6) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;

7) Menyiapkan bahan analisis dan pengkajian di bidang

cadangan pangan;


kebijakan di bidang cadangan pangan;


cadangan pangan;


kegiatan di bidang cadangan pangan;

11) Menyiapkanpengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan

pangan pokok lokal);

12) Menyiapkanpemanfaatan cadangan pangan pemerintah

provinsi;


Cadangan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan



Cadangan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


26 | P a g e





12. Kepala Seksi Distribusi Pangan

a. Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan


program dan kegiatan pada Seksi Distribusi Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan





pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan;


Seksi Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung


lancar;


Distribusi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;

6) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang distribusi

pangan;


kebijakan di bidang distribusi pangan;


distribusi pangan;


kegiatan di bidang distribusi pangan;


27 | P a g e

10) Menyiapkandata dan informasi rantai pasok dan jaringan

distribusi pangan;

11) Menyiapkanpengembangan kelembagaan distribusi pangan

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;


Distribusi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan



Distribusi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan





13. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

a. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangandalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatanSeksi Konsumsi Pangan, Seksi Penganekaragaman

Konsumsi Pangan, dan Seksi Pengawasan Pangan.


huruf a, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan program kerja

Dinas Ketahanan Panganserta petunjuk pimpinan sebagai



Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas

pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;


28 | P a g e


Konsumsi dan Keamanan Pangan secara berkala sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan

segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;

6) Merencanakan koordinasi di bidang konsumsi pangan,

promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja

sama dan informasi keamanan pangan;

7) Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi

pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan

pangan;

8) Merencanakan kebijakan di bidang konsumsi pangan,

promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan




konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi

pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan

pangan;

10) Merencanakan pemantapan programdi bidang konsumsi

pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan,

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

11) Merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman

konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan,

pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi

keamanan pangan;

12) Merencanakan pelaksanaan komunikasi, informasi dan

edukasi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan


29 | P a g e




pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi

pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan,

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;


Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; DAN



14. Kepala Seksi Konsumsi Pangan

a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan


program dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan

rencana operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan;


30 | P a g e


Seksi Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung


lancar;


Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;

6) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang konsumsi

pangan;


kebijakan di bidang konsumsi pangan;


konsumsi pangan;


kegiatan di bidang konsumsi pangan;

10) Menyiapkanpenghitungan angka konsumsi pangan per-

komoditas per-kapita per tahun;

11) Menyiapkanpenghitungan tingkat konsumsi energi dan

protein masyarakat per-kapita per tahun;

12) Menyiapkanpenghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat

konsumsi;

13) Menyiapkanbahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk

ketahanan pangan keluarga;

14) Menyiapkanbahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;


Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan



Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan






31 | P a g e

15. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

a. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan

Pangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,



Penganekaragaman Konsumsi Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi

Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi

dan Keamanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi

Pangan;


Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;


Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

5) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;

6) Menyiapkanbahan analisis dan kajian dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;


kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsi pangan;

8) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi dalam

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;


32 | P a g e


kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi

pangan;

10) Menyiapkanbahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,

Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya

lokal;

11) Menyiapkanbahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan

non beras dan non terigu;

12) Menyiapkanbahan kerja sama antar lembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya

lokal;


Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;


Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



16. Kepala Seksi Pengawasan Pangan

a. Kepala Seksi Pengawasan Pangan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan


program dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Pangan.


huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Pangan mempunyai rincian



33 | P a g e

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Pangan

berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pangan;


Seksi Pengawasan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung


lancar;


Pengawasan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


5) Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar

distribusi lintas daerah kabupaten/kota;

6) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengawasan

keamanan pangan;

7) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang pengawasan

keamanan pangan;


kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan;


pengawasan keamanan pangan;


kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;

11) Menyiapkanbahan pelaksanaan pengawasan pangan segar

yang beredar;

12) Menyiapkanbahan untuk sertifikasi jaminan keamanan

pangan segar;


Pengawasan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan



Pengawasan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan


34 | P a g e





Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19

Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan

Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten,

dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis

operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis

keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara

tugas pokoknya yaitu:

a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu

pangan segar;

b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah

Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar

Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI),

Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP), rekomendasi ekspor

pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan

dokumentasi sistim mutu;

c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit

Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);

d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan

rekomendasi ekspor pangan segar;

e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan

f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan,

ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;

d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan

e. Kelompok jabatan fungsional.


35 | P a g e

Gambar 2.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI BANTEN

1.5 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang tersebar pada

Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) lingkup

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Keragaan pegawai Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten hingga tahun 2020 berjumlah 58 orang.

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS

(58 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu

sebanyak 36 orang (62,07%). Hal ini mencerminkan, bahwa

KASUBAG TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN TEKNIS KEAMANAN

PANGAN

SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU

PANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA UPTD


36 | P a g e

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman

(memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai

sebanyak 11 orang (18,97%). Sedangkan golongan II berjumlah 11 orang

(11,97%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember

2020 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan

terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 41 orang dari jumlah

total PNS 58 orang atau 70,69%, D3 sebanyak 8 orang atau 13,79% dan

SMU/SMA sebanyak 9 orang atau 15,52%. Hal ini menunjukkan kualitas

sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya relarif memadai.

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2017 - 2020 berdasarkan Golongan

Tahun

Golongan II III IV Jml

Ruang A b c d a b c d A B c d e

2017

PNS 4 - 7 2 5 12 7 14 4 3 - 1 - 59

Total 13 38 8

2018

PNS - 4 7 - 7 7 12 13 4 4 - 1 - 59

Total 11 39 9

2019

PNS - 4 3 4 3 8 14 11 6 5 - - - 59

Total 11 36 11

2020

PNS - 4 3 4 3 8 14 10 6 5 - - - 58

Total 11 35 11

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2020

aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non ASN (TKS) yang memiliki

pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 41 orang

dari jumlah total PNS 58 orang atau 70,69%, D3 sebanyak 8 orang atau

13,79% dan SMU/SMA sebanyak 9 orang atau 15,52%. Hal ini

menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya relarif

memadai.


37 | P a g e

Tabel 1.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan

(Per 31 Desember 2020)

NO STRUKTUR

JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3

1. Kepala Dinas - - - - - - 1 1

2. Sekretars/Kepala

Bidang/Kpala

UPTD

- - - - 1 4 - 5

3. Kepala Seksi/

Sub Bagian/PLT

- - - - 6 8 - 14

4. Pelaksana 9 - - 8 18 3 - 38

5. Pegawai Non PNS 15 - - 1 7 - - 23

JUMLAH 24 - - 9 32 15 1 81

PERSENTASE (%) 29,63 - - 11,11 39,51 18,52 1,23 100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2020

1.6. Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

dalam satu periode pelaporan.

Berikut disajikan LRA dan Neraca Dinas Pertanian Provinsi Banten

Periode Desember 2020 :


38 | P a g e

Tabel 1.3.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

PER REKENING JENIS

TAHUN ANGGARAN 2020

PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

SATKER

: DINAS KETAHANAN PANGAN

No Uraian Pagu Anggaran

Jumlah Realisasi (Rp.) Lebih / (Kurang)

S/D Periode

Lalu Periode Ini Total (Rp.) %

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 = 6 :

3 5 BELANJA

DAERAH

51 BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.771.000.000,00 0,00 11.509.335.764,00 11.509.335.764,00 (261.664.236,00) 97,78

511 Belanja Pegawai

11.771.000.000,00 0,00 11.509.335.764,00 11.509.335.764,00 (261.664.236,00) 97,78

52 BELANJA LANGSUNG

10.569.100.750,00 0,00 9.781.908.970,00 9.781.908.970,00 (787.191.780,00) 92,55

521 Belanja Pegawai

155.550.000,00 0,00 152.620.000,00 152.620.000,00 (2.930.000,00) 98,12

522 Belanja Barang dan Jasa

9.334.333.100.00 0,00 8.587.062.664,00 8.587.062.664,00 (747.270.436,00) 91,99

523 Belanja Modal

1.079.217.650,00 0,00 1.042.226.306,00 1.042.226.306,00 (36.991.344,00) 96,57

JUMLAH

BELANJA DAERAH

22.340.100.750,00 0,00 21.291.244.734,00 21.291.244.734,00 (1.048.856.016,00) 95,31

SURPLUS /

(DEFISIT) (22.340.100.750,00) 0,00 (21.291.244.734,00) (21.291.244.734,00) (1.048.856.016,00) 95,31

Tabel. 1.4.

NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2020

OPD : Dinas Ketahanan Pangan

No Uraian Jumlah

1 ASET

11 ASET LANCAR

111 Kas dan Setara Kas 0,00

11101 Kas di Kas Daerah 0,00

11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00

11103 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00

11104 Kas di BLUD 0,00

11105 Kas di Bendahara BOS 0,00


39 | P a g e

11106 Kas Lainnya 0,00

112 Investasi Jangka Pendek 0,00

113 Piutang 0,00

11301 Piutang Pajak 0,00

1130101 Piutang Pajak (Bruto) 0,00

1130102 Penyisihan Piutang Pajak 0,00

11302 Piutang Retribusi 0,00

1130201 Piutang Retribusi (Bruto) 0,00

1130202 Penyisihan Piutang Retribusi 0,00

11304 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00

1130401 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto) 0,00

1130402 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00

11305 Belanja Dibayar Dimuka 0,00

11306 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00

1130601 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto) 0,00

1130602 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00

11307 Piutang Lainnya 0,00

1130701 Piutang Lainnya (Bruto) 0,00

1130702 Penyisihan Piutang Lainnya 0,00

117 Persediaan 4.288.208.290,00

JUMLAH ASET LANCAR 4.288.208.290,00

13 ASET TETAP

131 Tanah 0,00

132 Peralatan dan Mesin 9.128.166.904,02

133 Gedung dan Bangunan 11.236.096.092,00

134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 45.900.000,00

135 Aset Tetap Lainnya 0,00

136 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00

137 Akumulasi Penyusutan (11.971.411.603,38)

JUMLAH ASET TETAP 8.438.751.392,64

14 DANA CADANGAN

141 Dana Cadangan 0,00

JUMLAH DANA CADANGAN 0,00

15 ASET LAINNYA

153 Aset Tak Berwujud 46.308.333,33

15301 Aset Tak Berwujud (Bruto) 172.330.000,00

15302 Amortisasi Aset Tak Berwujud (126.021.666,67)

154 Aset Lain-lain 0,00

15401 Aset Lain-lain (Bruto) 0,00

15402 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 0,00)

155 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00

JUMLAH ASET LAINNYA 46.308.333,33

JUMLAH ASET 12.773.268.015,97

2 KEWAJIBAN

21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK


40 | P a g e

211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00

214 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00

215 Utang Belanja 10.712.412,00

216 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 10.712.412,00

JUMLAH KEWAJIBAN 10.712.412,00

3 EKUITAS

31 EKUITAS

311 Ekuitas 12.762.555.603,97

JUMLAH EKUITAS 12.762.555.603,97

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 12.773.268.015,97

Tabel 1.5.

REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

No Jenis Belanja Pagu Realisasi

1 BTL 11.771.000.000,00 11.509.335.764,00 97,78%

2 BL 10.569.100.750,00 9.781.908.970,00 92,55%

Total 22.340.100.750,00 21.291.243.734,00 95,31%

Belanja Langsung terdiri dari :

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

1 Belanja Pegawai 155.550.000.00 152.620.000,00 98,12%

2 Belanja Barang/Jasa 9.334.333.100,00 8.587.062.664,00 91,99%

3 Belanja Modal

1.042.226.306.00 1.042.226.306,00 96,57%

Total 10.569.100.750,0 9.781.908.970,00 92.55%


41 | P a g e

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode

tahun kedua dalam rentang waktu lima tahun pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022,

begitupun dengan Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Banten, tahun 2020

merupakan periode pembangunan kedua dalam Rencana Strategis Dinas

Tahun 2017-2022. Untuk melaksanakan semua itu, tentu ada visi, misi dan

strategi yang dilaksanakan.

2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Memasuki periode pembangunan Provinsi Banten pada lima tahun

(2017-2022), Dinas Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah Provinsi

Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan

mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap

terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Banten yaitu :

“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul

Karimah”.

Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang

dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah

(RPJMD) Provinsi Banten pada periode 2017-2022. Seiring dengan harapan

tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dituntut untuk mampu

mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten 2017-2022, melalui

penetapan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan pangan

kedepan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi tersebut, misi yang

terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

adalah :

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance);


42 | P a g e

Tujuan misi ke-1 yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah

yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan

sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani

masyarakat.

Misi ke-5, Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi. Tujuan misi ke-5 yaitu meningkatnya perekonomian banten

melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi,

pengembangn sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap

pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 2.1

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan

Berakhlakul Karimah

Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan

kelembagaan

pemerintahan daerah

yang berakhlakul

karimah dengan efektif,

efisien, transparan,

akuntabel, dan sumber

daya aparatur

berintegritas,

berkompetensi serta

melayani masyarkat

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Yang Akuntabel,

Efektif dan Efisien

Meningkatkan

pelayanan publik

yang dilakukan

setiap perangkat

daerah yang

melayani langsung

kepada masyarakat

Melakukan

standarisasi bisnis

proses pada setiap

perangkat daerah

dan

mendetailkannya

pada standard

operasional dan

prosedur (SOP)

pelayanan, serta

meminta respon

angket langsung

untuk menuju

pelayanan

prima

Misi: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Meningkatnya

Kelancaran Distribusi

dan Penguatan

Cadangan Pangan

Tersedianya

Informasi

pasokan, harga

dan akses

pangan

komoditas

pangan strategis

di 8 Kab/Kota

Meningkatkan

ketahanan pangan

dengan upaya

meningkatkan

Ketersediaan

Pangan,

mengoptimalkan

Sumberdaya

Pangan, Cadangan

Pangan dan

Distribusi Pangan,

serta kestabilan

harga pangan

Peningkatan

Ketersedian Pangan

yang

di dukung oleh

Infrasruktur yang

berkualitas untuk

menjamin

kestabilan

stok pangan daerah


43 | P a g e

2.2 Program dan Indikator Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi

Banten 2017-2022, disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten berperan dalam mencapai tujuan pada Misi ke-1 yaitu Menciptakan

tata kelola yang baik (Good Governance), dan Misi ke-5 yaitu Meningkatkan

Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, fungsi

Dinas Ketahanan Pangan berada kedalam Layanan Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar, memiliki 4 (empat) Program yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan;

2. Peningkatan Ketahanan Pangan;

3. Peningkatan Keterjangkauan Pangan; dan

4. Perlindungan Konsumen Pangan

Dari 4 (empat) program yang telah ditetapkan, terdapat 18 (delapan belas)

kegiatan (Belanja Lansung) yang tersebar pada 4 (empat) program, serta 1

(satu) kegiatan Belanja Tidak Langsung.

Tabel 2.2

Program dan Indikator Kegiatan

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NO KEGIATAN

- 1 Belanja Tidak Langsung

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

Dinas

Ketahanan

Pangan

Persentase terwujudnya

penata usaha keuangan dan

pencapaian kinerja program

yang mendukung yang

mendukung kelancaran

tugas dan fungsi SKPD (%)

1 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan Dan Neraca Aset

Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian

dokumen perencanaan,

2 Perencanaan Evaluasi Dan

Pelaporan


44 | P a g e


evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah (%)


peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur yang


tugas dan fungsi SKPD (%)

3 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

4 Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang


tugas dan fungsi

administrasi perangkat

daerah (%)

5 Penyediaan Barang Jasa,

Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Perkantoran

6 Pelayanan Tata Usaha pada

UPTD Sertifikasi Mutu dan

Keamanan Pangan

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Ketersediaan pangan

(%)

7 Pengelolaan Ketersediaan

Pangan Daerah

8 Pengelolaan Sumberdaya

Pangan

9 Pembinaan dan Penanganan

Kerawanan Pangan

10 Peningkatan Kapasitas Dewan

Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Banten

Program

Peningkatan

Keterjangkauan

Pangan

Keterjangkauan/ akses

pangan (%)

11 Pengelolaan Penataan Harga

Pasar

12 Pengelolaan dan

Pengembangan Cadangan

Pangan


45 | P a g e


13 Pengelolaan dan

Pengembangan Distribusi

Pangan

Program

Perlindungan

Konsumen

Pangan

Pemanfaatan Pangan (%) 14 Pembinaan dan

Pengembangan Konsumsi

Pangan

15 Pembinaan dan

Pengembangan Diversifikasi

Pangan

16 Pembinaan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

17 Sertifikasi dan pengujian

Mutu Pangan pada UPTD

Sertifikasi Mutu dan

Keamanan Pangan

18 Pelayanan Teknis Keamanan

Pangan pada UPTD Sertifikasi

Mutu dan Keamanan Pangan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarka tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten pada anggaran perubahan tahun 2020 :


46 | P a g e

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

NO SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM

PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tercapainya Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang Akuntabel,

Efektif dan Efisien

Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas

Ketahanan Pangan

Capaian kesesuaian dengan Parameter

penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat

daerah

100 %

Persentase Sarana

Prasarana Perkantoran

yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi administrasi

perangkat daerah

100 %


peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur

yang mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi SKPD

100 %

Persentase terwujudnya penata usaha keuangan

dan pencapaian kinerja

program yang mendukung yang


tugas dan fungsi SKPD

100 %

2 Tersedianya

Informasi pasokan, harga

dan akses pangan

komoditas pangan strategis di 8

Kab/Kota

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan

93,5 %

Program

Peningkatan

Keterjangkauan

Pangan

Keterjangkauan/Akses

Pangan

84,5 %

Program Perlindungan

Konsumen Pangan

Persentase Pemanfaatan

Pangan

80,5 %

Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

yang terdaftar atau

tersertifikasi

10 %


47 | P a g e

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Alokasi Anggaran

Berdasarkan penetapan APBD Provinsi Banten Tahun 2020, Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.31.302.515.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.16.479.000.000,00 (52,64%) dan Belanja Langsung sebesar

Rp.14.823.515.000,00 (47,36%). Seiring dengan kondisi penyebaran wabah

corona (pandemi covid-19) di Indonesia, dalam rangka penanganan dan

menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Banten, berdasarkan Surat

Edaran Gubernur Banten Nomor 050/820-Bapp/2020 tentang Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Organisasi Perangkat

Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan

penanganan Corona Viurs Disease 2019 di Provinsi Banten Tahun Anggaran

2020 (Refocusing Tahap 2), alokasi anggaran belanja Pada Dinas Ketahanan

Pangan berubah menjadi Rp.28.456.246.738,00. Kemudian Surat Edaran

Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 050/913 -Bapp/2020 tentang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Organisasi

Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berkaitan

dengan penanganan Corona Viurs Disease 2019 Tahap III di Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2020 (Refocusing Tahap 3) Alokasi Anggaran Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten berubah menjadi Rp.25.584.379.000,00

terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.865.226.000,00 dan

Belanja Langsung Rp.9.719.153.000,00.

Adapun berdasarkaan penetapan pada APBD Perubahan Tahun 2020

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mendapatkan alokasi pagu sebesar

Rp.22.340.100.750,00 atau berkurang sebesar (Rp.8.962.414.250,00) (28,63%)

dari pagu APBD Murni Rp.31.302.515.000,00. terdiri atas Belanja Tidak

Langsung (BTL) sebesar Rp.11.771.000.000,00 dan Belanja Langsung (BL)

sebesar Rp.10.569.100.750,00.


48 | P a g e

No Uraian

Pagu Murni

(Tahap I )

(Rp)

Pagu Refocusing tahap II

(Rp)

Pagu Refocusing tahap III

(Rp)

Pagu Perubahan dalam APBD-P

(Rp)

1 Belanja Tidak

Langsung 16.479.000.000,- 16.479.000.000,- 15.865.226.000,- 11.771.000.000,-

2 Belanja

Langsung 14.823.515.000,- 11.977.246.738,- 9.719.153.000,- 10.569.100.750,-

Total

31.302.515.000,- 28.456.246.738,- 25.548.379.000,- 22.340.100.750,-

Besaran total pagu anggaran tahun 2020 lebih kecil bila

dibandingkan pagu anggaran tahun 2019, dimana pada tahun 2019 alokasi

belanja sebesar Rp.30.237.231.000,00, sementara pada tahun 2020

menjadi Rp.22.340.100.750,00 atau menurun sebesar -26,12%

(Rp.7.897.130.250,00).

3.2 Realisasi Anggaran

Dari pagu Rp.22.340.100.750,00 sampai dengan 31 Desember 2020

terealisasi sebesar Rp. 21.291.244.734,00 atau 95,31% dan capaian fisik

mencapai 99,74%. Tingkat serapan (keuangan) dan capaian fisik tahun

2020 lebih besar, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (pada

periode yang sama), yang hanya mencapai 87,00% untuk serapan keuangan

dan 98,79% untuk capaian fisik.

Berikut disajikan pagu anggaran tahun 2020 dan realisasi keuangan

berdasarkan program dan kegiatan.

Tabel 3.1.

Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2020

(Periode 31 Desember 2020)


(Rp.)

Realisasi Fisikl

(%) (Rp.) (%)

BELANJA DAERAH 22.340.100.750,00 21.291.244.734,00 95,31 99,74

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.771.000.000,00 11.509.335.764,00 97,78 100,00

B BELANJA LANGSUNG 10.569.100.750,00 9.781.908.970,00 92,55 99,48


49 | P a g e


(Rp.)

Realisasi Fisikl

(%) (Rp.) (%)

I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAS KETAHANAN PANGAN

5.176.822.400,00 4.807.222.341,00 92,86 100,00

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

30.260.000,00 30.260.000,00 100,00 100,00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

210.730.000,00 210.545.000,00 99,91 100,00

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur 54.900.000,00 53.100.000,00 96,72 100,00

4 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

20.450.000,00 20.100.000,00 98,29 100,00

5 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

4.618.282.400,00 4.256.418.101,00 92,16 100,00

6 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

242.200.000,00 236.799.240,00 97,77 100,00

III PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1.206.770.300,00 1.102.482.117,00 91,36 97,92

7 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah

66.944.000,00 54.821.707,00 81,89 100,00

8 Pengelolaan Sumberdaya Pangan 212.550.000,00 192.824.910,00 90,72 100,00

9 Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

772.529.500,00 7763.995.500,00 98,90 100,00

10 Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten

154.746.800,00 90.840.000,00 58,70 91,67

IV PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKUAN PANGAN

2.427.955.050,00 2.275.077.778,00 93,70 100,00

11 Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan

1.862.703.200,00 1.754.488.698,00 94,19 100,00

12 Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan

379.448.250,00 343.483.400,00 90,52 100,00

13 Pengelolaan Penataan Harga Pangan 185.803.600,00 177.105.680,00 95,32 100,00

V PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN

1.757.553.000,00 1.597.126.734,00 90,87 100,00

14 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan

687.906.000,00 617.472.250,00 89,76 100,00

15 Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan

693.954.000,00 626.600.500,00 90,29 100,00

16 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

106.957.000,00 101.026.484,00 95,30 100,00

17 Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

166.957.000,00 151.949.000,00 91,01 100,00

18 Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

102.726.000,00 100.078.500,00 97,42 100,00


50 | P a g e

3.3. Realisasi Belanja Program

Adapun rincian indikator kinerja, biaya, kelompok sasaran dan lokasi

dan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 (Periode 31 Desember 2020),


a. Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran untuk

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,

dan efisien. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

1) Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (100%);

2) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

(100%);

3) Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya

Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

(100%);

4) Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan

pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%).

Program ini diimplementasikan melalui :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, dengan rencana indikator antara lain :

a. Rencana Input Anggaran sebesar Rp 30.260.000,00

b. Rencana Output terdiri dari :

- Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan (8 dokumen);

- Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat

Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) (1 dokumen);

- Penyusunan Dokumen Laporan Pajak (3 dokumen);

c. Rencana Outcome yaitu Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset sebanyak 12 dokumen.

d. Rencana kelompok sasaran adalah aparatur Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten.

e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Ibu Kota Provinsi

Banten (Kota Serang).


51 | P a g e

f. Realisasi anggaran Rp.30.260.000,00 atau 100,00%, dan

capaian fisik mencapai 100,00%.

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan rencana indikator

antara lain :

a. Rencana Input Anggaran sebesar Rp 210.730.000,00

b. Rencana Output terdiri dari :

- Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan (3

dokumen);

- Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (9

dokumen);

- Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian (4

dokumen);

- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan (6 dokumen);

c. Rencana Outcome yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, sebanyak 22 dokumen.


Pangan Provinsi Banten, Stakeholders dibidang Ketahanan

Pangan, OPD Kabupaten/Kota pemangku kebijakan dibidang

ketahanan pangan.


Banten (Kota Serang) dan 8 Kabupaten/Kota.



3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan rencana indikator

antara lain :

a. Rencana input anggaran sebesar Rp 54.900.000,00.

b. Rencana output yaitu :

- Peningkatan Kompetensi Aparatur (3 Kegiatan);

c. Rencana outcome yaitu meningkatnya kapasitas aparatur Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten.



e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi Banten.

f. Realisasi anggaran Rp.53.100.000,00 atau 96,72%, dan capaian

fisik mencapai 100,00%.


52 | P a g e

4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan, dengan rencana indikator antara lain :


b. Rencana output yaitu : Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD

(12 bulan)

c. Rencana outcome yaitu Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan (12 bulan).




f. Realiasi Anggaran Rp. 20.100.000,00 atau 98,29%, dan capaian


5. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Perkantoran, dengan rencana indikator antara lain:

a. Rencana input anggaran sebesar Rp 4,618.282.400,00.

b. Rencana output antara lain :

- Penyediaan barang dan jasa perkantoran (9 kegiatan);

- Pengadaan sarana dan prasaran kantor (1 kegiatan);

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (3 kegiatan);

- Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (2

kegiatan).

c. Rencana outcome yaitu Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas.




Banten (Kota Serang).

f. Realisasi anggaran Rp.4.256.418.101,00 atau 92,16%, dan


5. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Setifikasi Mutu dan

Keamanan Pangan, dengan rencana indikator antara lain :


b. Rencana output yaitu :

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, 1 kegiatan;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, 1 kegiatan;


53 | P a g e

- Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, 2

kegiatan.

c. Rencana outcome yaitu Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas

pada UPTD.



e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi

Banten/tentatif.

f. Realiasi Anggaran Rp.236.799.240,00 atau 97,77%, dan capaian


II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan indikator kinerja

program yaitu : ketersediaan pangan sebesar 93,50%. Program ini

diimplementasikan melalui :

1. Kegiatan Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah, dengan rencana

indikator antara lain :


b. Rencana output antara lain : 1) Penyusunan Neraca Bahan

Makanan (1 dokumen); 2) Pola Pangan Harapan (PPH)

ketersediaan pangan (1 dokumen); 3) Ketersediaan pangan dalam

rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (3 dokumen).

c. Rencana outcome yaitu Tersusunnya dokumen ketersediaan

pangan daerah secara tepat dan akurat, sesuai kondisi ideal yang

diharapkan

d. Rencana kelompok sasaran adalah aparatur dan masyarakat.

e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 8 Kab./Kota

Provinsi Banten.



2. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pangan, dengan rencana indikator

antara lain :


b. Rencana output antara lain : 1) Penyusunan bahan rumusan dan

pelaksanaan kebijakan penyediaan sumber daya pendukung


54 | P a g e

ketahanan pangan (1 dokumen); 2) Penyusunan bahan rumusan

dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan (1

dokumen).

c. Rencana outcome yaitu Tersusunnya dokumen Kebijakan

Infrastruktur sumberdaya pangan daerah yang cermat, akurat

dan sesuai kondisi ideal yang diharapkan.

d. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok aparatur,

masyarakat dan stakeholders lainnya.


Provinsi Banten.



3. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, dengan

rencana indikator antara lain :


b. Rencana output yaitu : Penanganan kerawanan pangan (6

kecamatan).

c. Rencana outcome yaitu Terbinanya daerah rawan pangan di 30

Kecamatan, berdasarkan kategori rasio ketersediaan pangan

(NCPR).

d. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat rentan

pangan, penanganan daerah rentan pangan, daerah SKPG.

e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabpuaten Tangerang

terdiri atas 6 kecamatan, yaitu di Kecamatan Kelapa Dua,

Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Balaraja, Kecamatan

Jayanti, Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Kresek .



4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Banten, dengan rencana indikator antara lain:


b. Rencana output antara lain : 1) Focus Grup Discusion (FGD) Pokja

Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten (1 dokumen); 2) Rakor

dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten (1 dokumen).

c. Rencana outcome yaitu Tersusunnya Dokumen Kebijakan

Ketahanan Pangan dan Gizi Provinsi Banten.


55 | P a g e

d. Rencana kelompok sasaran adalah Pokja Ahli dan Pokja Teknis

DKP Provinsi Banten serta aparatur Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Banten, pemangku ketahanan pangan di 8

Kabupaten/Kota, Para pelaku pangan lokal, Pembina Pangan

Lokal di Kabupaten/Kota.




III. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan dengan indikator

kinerja program yaitu : keterjangkauan/akses pangan sebesar 84,50%,

program ini diimplementasikan melalui:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, dengan

rencana indikator antara lain:

a. Rencana input anggaran sebesar Rp 1.862.703.200,00.

b. Rencana output antara lain : 1) Pengadaan dan Pengelolaan

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (200 ton); dan 2)

Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (20 ton GKG).

c. Rencana outcome yaitu Meningkatnya Pengelolaan Cadangan

Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Masyarakat

(CPM).

d. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok aparatur,

masyarakat/pengelola lumbung pangan masyarakat, dan

pengelola gudang CPP

e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi Banten, 8

kabupaten/kota.

f. Realisasi anggaran Rp.1.754.488.698,00 atau 94,19%, dan


2. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan, dengan

rencana indikator antara lain:


b. Rencana output antara lain : Penguatan Kelembagaan Distribusi

Pangan Masyarakat (Gapoktan, Poktan, LUPM/LDPM, TTICD

dan Gerai Pangan Daerah Banten).


56 | P a g e

c. Rencana outcome yaitu Meningkatnya penguatan kelembagaan

distribusi pangan masyarakat (LDPM, Gapoktan/ PUPM dan

TTI/TTICD Provinsi Banten.

d. Rencana kelompok sasaran adalah aparatur dan kelompok

masyarakat (LDPM/PUPM, Gapoktan).

e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 8

Kabupaten/Kota Provinsi Banten dan daerah lainnya

menyesuaikan dengan tolok ukur kegiatan.



3. Kegiatan Pengelolaan Penataan Harga Pangan, dengan rencana



b. Rencana output antara lain : 1) Penetapan Harga Minimum Daerah

Pangan Lokal (1 dokumen); Penyusunan Prognosa Ketersediaan

dan Kebutuhan Pangan Strategis; dan Sistem Informasi Pasokan

dan Harga Pangan (1 dokumen).

c. Rencana outcome yaitu Tersajinya data dan Informasi harga dan

pasokan pangan strategis secara cepat, tepat dan akurat di semua

wilayah.

d. Rencana kelompok sasaran adalah pelaku usaha, masyarakat dan

aparatur (enumerator) Kabupaten/Kota.


Provinsi Banten.



IV. Program Perlindungan Konsumen Pangan dengan indikator kinerja

program yaitu : 1) pemanfaatan pangan sebesar (80,50) %; dan 2) Produk

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi

(10%), program ini diimplementasikan melalui:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, dengan rencana




57 | P a g e

b. Rencana output antara lain : 1) Peningkatan pola konsumsi

pangan B2SA di masyarakat (3 kegiatan); 2) Promosi Konsumsi

Pangan B2SA berbasis sumber daya lokal (1 kegiatan).

c. Rencana outcome yaitu Tercapainya pola konsumsi pangan

masyarakat berdasarkan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

(B2SA).

d. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat (pelaku

olahan pangan, Kader PKK, Siswa-siswi SLTA dan aparatur OPD

yang menangani pangan di 8 Kabupaten/Kota.




2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan,

dengan rencana indikator antara lain :


b. Rencana output antara lain : 1) Pemanfaatan Lahan

Perkarangan/KRPL (1 Kegiatan); 2) Lomba Pangan Lokal Tingkat

Provinsi Banten (1 kegiatan); 3) Festival Pangan Nusantra (1

kegiatan); dan 4) Percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan berbasis sumber daya lokal (1 kegiatan).

c. Rencana outcome yaitu Tercapainya pengembangan diversifikasi

konsumsi pangan masyarakat.

d. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat dan

pelaku usaha pangan lokal, siswa/siswi SLTA, kader PKK Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

e. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi Banten

dan Provinsi DI Yogjakarta untuk pelaksanaan Festival Pangan

Nusantara.



3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan, dengan

rencana indikator antara lain :


b. Rencana output antara lain : Pengawasan Keamanan Pangan

Segar 10 Sampel PSAT.


58 | P a g e

c. Rencana outcome yaitu Meningkatnya pengawasan PSAT melalui

uji sampel PSAT di peredaran.

c. Rencana kelompok sasaran adalah pelaku usaha bidang pertanian

(PSAT).

d. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 8

Kabupaten/Kota.

e. Realisasi anggaran Rp.101.026.484,00 atau 95,30%, dan


4. Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD

Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, dengan rencana indikator

antara lain :


b. Rencana output antara lain : Sertifikasi dan Pengujian Mutu

Pangan (15 No sertifikasi/Registrasi)

c. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat/petani

dan pelaku usaha bidang pertanian/PSAT.

d. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 8

Kabupaten/Kota.

e. Realisasi anggaran Rp.151.949.000,00 atau 91,01%, dan


5. Kegiatan Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi

Mutu dan Keamanan Pangan, dengan rencana indikator antara lain :


b. Rencana output antara lain : Layanan teknis keamanan pangan

(20 No Registrasi/sertifikasi)

c. Rencana kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat/petani

dan pelaku usaha bidang pertanian/PSAT.

d. Rencana lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Provinsi Banten

dan daerah lainnya menyesuaikan dengan tolok ukur kegiatan.

e. Realisasi anggaran Rp.100.078.500,00 atau 97,42% dan capaian



59 | P a g e

3.4. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

a. Permasalahan

1) Kondisi dan situasi akibat pandemi Covid-19.

2) Sesuai Surat Edaran Sekda Nomor : 050/914-BAPP/2020 Tentang

Penyesuaian Target dan Pengukuran Capaian Kinerja SAKIP pada

Kondisi KLB COVID-19;

3) Pada saat perpindahan Rekening Kas Umum Daerah dari Bank Banten ke

BJB Jabar-Banten, pada rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas

Ketahanan Pangan masih tersimpan Uang Persediaan sebesar

Rp.578.000.000,-, sampai dengan akhir semester I (satu) tidak dapat

dicairkan, sehingga menghambat terhadap pembiayaan belanja

kegiatan.

b. Solusi

Dengan memperhatikan permasalahan yang mempengaruhi

terhadap capaian target keuangan yang belum sesuai target yang telah

ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang komprehensif sehingga

target capaian dapat tercapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,

antara lain melalui :

1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti standar/protokol

Kesehatan;

2) Melakukan evaluasi terhadap belanja kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan untuk dijadikan SiLPA akhir tahun;

3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Outcome

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Banten didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata


60 | P a g e

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan pada Bab ini

menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten baik capaian kinerja sasaran strategis

yang hendak diwujudkan tahun 2020 maupun capaian realisasi

keuangannya.

Pada hakekatnya, pelaksanaan pembangunan tahun 2020 merupakan

kesinambungan yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka pembangunan

(baik di tingkat pusat maupun daerah) yang telah dilaksanakan pada tahun-

tahun sebelumnya, sehingga pembangunan khususnya bidang pangan

tahun 2020 merupakan upaya pengentasan dan penanganan permasalahan

yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan dalam upaya pengentasan dan penanganan

permasalahan tersebut diukur dengan menetapkan indikator kinerja yang

akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Indikator

kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja

yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya.

Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai,

indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk

menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya

merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan

kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana kinerja akan diukur

menurut suatu skala atau dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu

tingkat pencapaian tertentu.

Pengukuran dan analisis capaian Kinerja berdasarkan Program

Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Banten

2017-2022. Capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten juga mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan.

Berikut disajikan uraian atas Capaian indikator kinerja program

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020 :


61 | P a g e

Tabel : 3.2. Capaian Indikator Kinerja Program

NO

PROGRAM

PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN

2020

REALISASI

TAHUN

2020

%

1 Program Tata Kelola

Pemerintahan

Dinas Ketahanan

Pangan

Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen

perencanaan, evaluasi

dan pelaporan

perangkat daerah

(satuan : %)

100 100 100

Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang

mendukung


fungsi administrasi

perangkat daerah

(satuan : %)

100 100 100

Persentase

terwujudnya peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur

yang mendukung


fungsi SKPD (satuan :

%)

100 100 100

Persentase

terwujudnya penata usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung yang

mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD (satuan :

%)

100 100 100

2 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan

(satuan: %)

93,50 88,91 95,09


Keterjangkauan

Pangan

Keterjangkauan/Akses

Pangan

(satuan: %)

84,50 81,02 95,88

4 Program

Perlindungan

Konsumen Pangan

Persentase

Pemanfaatan Pangan

(satuan: %)

80,50 75,85 94,22

Produk Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT)

yang terdaftar atau

tersertifikasi (satuan :

%)

10,00 16,88 168,80


62 | P a g e

Dari Tabel tersebut diketahui bahwa capaian keseluruhan Indikator Program

yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2020 mencapai

96,30%. Dengan Rerata capaian Indikator Program Tatakelola Pemerintahan

Dinas Ketahanan Pangan sebesar 100 %, Program Peningkatan Ketahanan

Pangan 95,09%, Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan mencapai

95,88% dan Program Perlindungan Konsumen Pangan mencapai 94,22%.

3.5.1. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Tata Kelola

Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan

Capaian indikator terdiri atas : 1) Capaian kesesuaian dengan

Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

perangkat daerah (100%); 2) Persentase Sarana Prasarana

Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

administrasi perangkat daerah (100%); 3) Persentase terwujudnya

peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%); dan 4) Persentase

terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja

program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD (100%).

Angka ini merupakan pencapaian 100% dari target kinerja sebesar

100%. Unsur-unsur yang dinilai dalam indeks kepuasaan masyarakat

ini meliputi Respon pengaduan, sarana dan prasrana, sikap petugas,

kemampuan petugas, kualitas hasil pelayanan, biaya, respon

kecepatan pelayanan, prosedur, dan pelayanan teknis.

3.5.2. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Capaian indikator prosentase ketersediaan pangan di tahun 2020

mencapai angka 88,91% atau 95,09%. Tidak tercapainya target ini

antara lain : 1) Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

(perumahan, industri); 2) Degradasi sumber daya lahan dan air; dan 3)

Bencana alam dan bencana sosial (Pandemi Covid-19).


63 | P a g e

3.5.3. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan

Keterjangkauan/Akses Pangan

Capaian indikator prosentase Keterjangkauan/Akses pangan di

tahun 2020 mencapai angka 81,02% dari target sebesar 84,5% atau

mencapai 95,88%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara

lain : 1) daya beli masyarakat yang menurun, terutama dari Pandemi

Covid-19; 2) Terjadi inflasi terhadap beberapa komoditas pangan

strategis; 3) akses jalan/transportasi di wilayah pedesaan yang belum

merata dan dalam konisi mantap.

3.5.4. Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Perlindungan

Konsumen Pangan

Capaian indikator prosentase Pemanfaatan Pangan pangan di tahun

2020 mencapai angka 75,85% dari target sebesar 80,50% atau

mencapai 94,22%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara

lain : 1) relatif rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam;

2) akses air bersih yang belum dapat dijangkau oleh semua

masyarakat; 3) belum optimalnya promosi B2SA ke level masyarakat

secara menyeluruh; 4) Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan

segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2020 Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga

fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan 5) Belum

memiliki/tersedianya Laboratorium pengujian pangan segar asal tumbuhan

(PSAT) sendiri.

3.6. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Adapun target dan capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2020



64 | P a g e

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Capaian

%

Meningkatknya

Pengelolaan

Akuntabilitas

Kinerja

Capian Laporan

Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten

Nilai 80 80 100

Meningkatnya

Pemenuhan

Kebutuhan dan

Ketersediaan

Pangan

Indeks Ketahanan

Pangan Daerah

% 83,50 81,93 98,12

Berdasarkan capaian kinerja per sasaran strategis tersebut, disajikan

capaian kinerja sasaran strategis beserta penjelasan analisa capaian per

indikator kinerja program, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

(Outcome)

TARGET 2020

(%)

REALISASI 2020

(%)

CAPAIAN 2020

(%)

Memperkuat penyediaan pangan

yang beragam berbasis

sumberdaya lokal

Persentase Ketersediaan

Pangan

93,5 88,91 95,09

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Capaian Ketersediaan Pangan bertujuan untuk

memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya

lokal.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan

pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai

berikut:

a. Penanganan daerah rentan pangan di 6 Kecamatan.

b. Pemantauan ketersediaan pangan di tingkat produksi.

c. Rakor HBKN menghadapi hari-hari besar keagamaan.

d. Penyusunan dokumen PPh ketersediaan.

e. Penyusunan dokumen infrastruktur sumberdaya pangan


65 | P a g e

2. Program Keterjangkauan/Akses Pangan

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

(Outcome)

TARGET

2020

(%)

REALISASI

2020

(%)

CAPAIAN

2020

(%)

Tercapai-nya

keterjang-

kauan pangan

Keterjangkauan/

Akses pangan

84,5 81,02 95,88


Indikator Kinerja Capaian Keterjangkauan/Akses Pangan bertujuan

untuk tercapainya keterjangkauan pangan masyarakat.



berikut :

a. Monitoring harga pangan strategis di tingkat produsen, supplier

dan pasar tradisional/modern.

b. Rapat koordinasi dalam rangka panel harga pangan.

c. Penyusunan Informasi Harga Pangan Strategis.

d. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten dan

Cadangan Pangan Masyarakat.

e. Pembinaan distribusi pangan melalui pelaku usaha dan

kelompok (LDPM, LUPM, PUPM dan TTI/TTICD).


66 | P a g e

3. Program Perlindungan Konsumen Pangan

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

(Outcome)

TARGET

2020

(%)

REALISASI

2020

(%)

CAPAIAN

2020

(%)

Meningkatnya

konsumsi

pangan

masyarakat

untuk

memenuhi

kecukupan gizi

yang

bersumber dari

pangan lokal,

serta

meningkatnya

pelayanan

teknis

keamanan

pangan

- Pemanfaatan

Pangan

- Produk

Pangan

Segar Asal

Tumbuhan

(PSAT) yang

terdaftar

atau

tersertifikasi

80,50

10,00

75,85

16,88

94,22

168,80


Indikator Kinerja Capaian Pemanfaatan Pangan dan Produk Pangan

Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi

bertujuan untuk Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat untuk

memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal, serta

meningkatnya pelayanan teknis keamanan pangan.


67 | P a g e



berikut

a. Analisis kebutuhan konsumsi pangan.

b. Promosi Pangan B2SA bagi kader PKK, masyarakat, sekolah-

sekolah di Provinis Banten.

c. Festival Pangan Nusantara.

d. Bantuan bibit/benih pada kelompok masyarakat, PKK Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

e. Pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di peredaran dan

pelaku utama/pelaku usaha.

f. egistrasi dan Sertifikasi PSAT di peredaran dan pelaku

usaha/pelaku utama.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2020 tercapai

81,93 % dari target 83,50% atau 98,12 %.

3.7 Faktor Pencapaian/ketidaktercapaian Target

Pada sub bab ini disajikan menganai faktor-faktor yang menyebabkan

tercapai atau tidak tercapainya target pada masing-masing indikator kinerja

pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020.


68 | P a g e

Tabel 3.3 Penjelasan Capaian Kinerja

N

o

Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaia

n (%)

Penjelasan Alasan Faktor

Pencapaian/Ketidakcapaian/Pelampau

an Target Capaian

1 Tata Kelola

Pemerintahan Dinas

Ketahanan Pangan

Unsur-unsur yang dinilai dalam indeks

kepuasaan masyarakat ini meliputi Respon

pengaduan, sarana dan prasrana, sikap

petugas, kemampuan petugas, kulitas hasil

pelayanan, biaya, respon kecepatan pelayanan,

prosedur, dan pelayanan teknis

Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen


dan pelaporan

perangkat daerah

100

Persentase Sarana

Prasarana

Perkantoran yang

mendukung


fungsi administrasi

perangkat daerah

100

Persentase

terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya Aparatur

yang mendukung


fungsi SKPD

100

Persentase

terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung yang

mendukung


fungsi SKPD

100


69 | P a g e

N

o

Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaia

n (%)



an Target Capaian

2 Ketersediaan

Pangan

95,09 Capaian program Peningkatan Ketahanan

Pangan di tahun 2020 berdasarkan data

yang sementara didapat angka sebesar

88,91% dari target 93,5 % atau mencapai

95,09%.

Berdasarkan data produksi, cadangan

pangan dan estimasi ekspor-impor

diperoleh hasil situasi ketersediaan pangan

di Provinsi Banten Tahun 2020 yaitu

ketersediaan energi sebesar 2.593

kkal/kap/hari atau 108,1% AKE dan

ketersediaan protein 84,94 g/kap/hari

atau 134,82 % AKP. Pangan yang tersedia

di Provinsi Banten sudah cukup beragam

dengan skor PPH sebesar 93,17. Pangan

yang sudah mencapai skor PPH maksimum

adalah padi-padian (25,0), pangan hewani

(20,61), serta pangan minyak dan lemak

(5,0) serta sayur dan buah (30). Pangan

yang belum mencapai skor PPH maksimum

adalah umbi-umbian (1,4 dari 2,5), pangan

hewani (20,61 dari 24), buah biji berminyak

(0,1 dari 1), serta gula (1,06 dari 2,5).

Penyebab belum terpenuhinya

ketersediaan pangan secara mandiri

disebabkan antara lain :

- Tingginya alih fungsi lahan dari

pertanian ke non pertanian

(perumahan, industri, dll);

- Degradasi sumber daya lahan dan air;

- Bencana alam dan bencana social

(pandemi Covid-19).


70 | P a g e

N

o

Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaia

n (%)



an Target Capaian

Upaya yang perlu dilakukan ke depan

dalam rangka pemenuhan ketersediaan

pangan antara lain :

- Mengembangkan produksi pangan yang

bertumpu pada sumberdaya,

kelembagaan, dan budaya lokal.

- Mengembangkan efisiensi sistem usaha

pangan.

- Mengembangkan sarana, prasarana,

dan teknologi untuk produksi,

penanganan pasca panen, pengolahan

dan penyimpanan pangan.

- Membangun, merehabilitasi dan

mengembangkan prasarana produksi

pangan

- Mempertahankan dan mengembangkan

lahan produktif.

- Membangun kawasan sentra produksi

pangan.

3 Keterjangjangkaua

n/ Akses Pangan

95,88 Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan

adalah kemampuan rumah tangga untuk

secara periodik memenuhi sejumlah

pangan yang dibutuhkan. Kemampuan

tersebut, terutama dipengaruhi oleh daya

beli, yang ditentukan oleh besarnya

pendapatan dan harga pangan. Hanya saja,

keterjangkauan terhadap pangan ini

terkendala oleh lokasi pembelian pangan.

Capaian keterjangkauan/Akses pangan di

tahun 2020 berdasarkan data yang diolah

sementara sebesar 81,02% dari target 84,5

% atau mencapai 95,88%.

Pemecahan masalah antara lain melalui :


71 | P a g e

N

o

Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaia

n (%)



an Target Capaian

- Peningkatan aksesibitas dan

infrastruktur pangan di daerah;

- Penguatan kelembagaan lembaga

distribusi pangan masyarakat;

- Bantuan pangan (beras) bagi

masyarakat yang terdampak Covid-19.

4 Pemanfaatan

Pangan

94,22 Tingkat capaian pemanfaatan pangan

masih pada tahun 2020 baru mencapai

75,85% dari target 90% atau baru 94,22%,

hal ini disebabkan antara lain :

a. Tingkat Kosumsi Pangan Masyarakat

- Masih rendahnya tingkat

keberagaman (diversifikasi)

konsumsi pangan masyarakat;

- 'Kurangnya promosi akan

pentingnya konsumen pangan yang

beragam, bergizi, seimbang dan

aman (B2SA);

- Menurunnya daya beli masyarakat,

terutama dampak Covid-19.

b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Asal Tumbuhan (PSAT) :

- Kurangnya tenaga fungsional uji

mutu hasil pangan segar asal

tumbuha (PSAT) yang ada, sampai

dengan tahun 2020 Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten

baru memiliki 1 (satu) orang tenaga

fungsional Pengawas Mutu Hasil

Pertanian;

- Sampai saat ini Provinsi Banten

belum memiliki Laboratorium


72 | P a g e

N

o

Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaia

n (%)



an Target Capaian

pengujian pangan segar asal

tumbuhan (PSAT) sendiri.

c. Pemecahan atas permaslahan tersebut

antara lain melalui :

- Meningkatkan promosi dan

sosialisasi pola konsumsi dan

beragam, bergizi, sehat dan aman

(B2SA) ke semua lapisan

masyarakat;

- Pembinaan dan pengawasan kepada

pelaku utama (petani) terkait

perilaku tanam yang sehat tanpa

menggunakan pestisida yang

melebihi ambang batas yang

dianjurkan.

- Pengawasan di tingkat pelaku usaha

PSAT, melalui uji sampel dan uji lab

PSAT;

- Meningkatkan surveilance atas

pelaku usaha/petani yang sudah

memiliki sertifikat prima 2-3

maupun produk PSAT yang sudah

teregistrasi secara ketat dan

kontinyu.

- Penguatan kelembagaan dan SDM

pengawas mutu pangan segar asal

tumbuhan (PSAT).

3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus

didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan

penggunaannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan,


73 | P a g e

bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah

semakin baik.

Menurut Mardiasmo (2009:132) Pengukuran efisiensi dilakukan

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan (cost of output).

Kriteria efisiensi mengacu Kepmendagri tersebut bahwa rasio efisiensi

: a) jika > 100,00 persen berarti “tidak efisien”; b) 90,00 - 100,00 persen

berarti “kurang efisien”; c) 80,00– 90,00 persen berarti “cukup efisien”; d)

60,00 – 80,00 persen berarti “efisien”; e) dan jika < 60,00 persen berarti

“sangat efisien”.

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Capaian Kinerja

(%)

Penyerapan Anggaran

(%)

Tingkat Efisiensi

(%) 1 Program Tata Kelola

Pemerintahan Dinas

Ketahanan Pangan

- Capaian kesesuaian

dengan Parameter

penilaian dokumen


dan pelaporan

perangkat daerah; - Persentase Sarana

Prasarana Perkantoran

yang mendukung


fungsi administrasi

perangkat daerah; - Persentase

terwujudnya

peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur

yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi SKPD;

- Persentase

terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja program yang

mendukung yang

mendukung


fungsi SKPD.

100,00 92,86 7,14


Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan 97,92 91,36 8,64


Keterjangkauan

Pangan

Keterjangkauan / Akses

Pangan

100,00 93,70 6,30

4 Program

Perlindungan

Konsumen Pangan

- Pemanfaatan Pangan

- Produk Pangan Segar

Asal Tumbuhan

(PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi

100,00 90,87 9,13


74 | P a g e

3.9 Prestasi Tahun 2020

Selama tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Provins Banten tidak

mengikuti event nasional yang bersifat perlombaan (Lomba Cipta Menu) hal

ini disebabkan kondisi Pandemi Covid-19, sehingga rencana LCM yang

semula direncanakan pada bulan Desember 2020, oleh Kementerian

Pertanian RI tidak dapat dilaksanakan.

3.10 Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi

dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil

pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi

berfungsi pula selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah, dalam pengertian

untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan

tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan

kota.

Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten pada tahun anggaran 2020, berasal dari Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dengan pagu sebesar

Rp.7.970.052.000,00, sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi

sebesar Rp.7.915.295.000,00 atau 99,31%, dialokasikan untuk

pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan

masyarakat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitasi Harga Pangan,

dengan pagu sebesar Rp.3.072.765.000,00, terealisasi sampai sebesar

Rp.3.022.145.000,00 atau 98,35% dengan capaian fisik 100,00%.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu :

1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tahap

Penumbuhan sebanyak 7 kelompok, tahap Pengembangan 24

kelompok dan tahap Pembinaan sebanyak 85 kelompok;


75 | P a g e

2) Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 7 unit;

3) Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan (12 bulan/12

dokumen)

b. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,

dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.316.197.000,00, capaian fisik

mencapai 100,00% dan serapan keuangan sebesar

Rp.1.316.197.000,00 atau 100,00%. Output yang dihasilkan antara

lain:

1) Penyusunan FSVA sebanyak 3 dokumen;

2) Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) untuk 5 (lima) kelompok

tani di Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang;

3) Pertanian Keluarga (PK) untuk 3 (tiga) Gapoktan, terdiri dari 1 (satu)

di Kecamatan Cirinteun, 1 (satu) di Kecamatan Leuwidamar, dan 1

(satu) Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.

4) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan

(Operasional operasii pasar, HBKN, Bazar Murah), 8 Paket

5) Monitoring Stok di Pedagang, 1 dokumen (12 bulan).

c. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.261.540.000,00, tingkat

serapan anggaran sebesar Rp.3.247.443.000,00 atau 99,87% dan

capaian fisik 100,00%. Output yang dihasilkan antara lain :

1) Pemberdayaan Kawasan Rumah Pangan Lestari :

- KRPL Bekerja, sebanyak 15 kelompok

- KRPL Non Bekerja, sebanyak 21 kelompok

- KRPL Tahap Pengembangan sebanyak 38 Kelompok.

2) Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L), 1 kelompok di Pandeglang;

dan

3) Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (1 laporan/12

bulan).

d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan

Pangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 319.550.000,00 dengan


76 | P a g e

realisasi anggaran Rp.319.510.000,00 atau 99,99% dan capaian fisik

100,00%. Output yang dihasilkan yaitu: Penyusunan manajeman eselon

I (12 bulan/1 dokumen).

Secara umum pelaksanaan dana dekonsentrasi tahun 2020 yang

dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tidak terdapat

kendala.


77 | P a g e

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja

di bidang pertanian. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam

melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Disadari bahwa

laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi seperti

yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan

yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan sebagai

salah satu perangkat daerah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel,

efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Upaya

berkelanjutan tetap akan dilakukan melalui penyusunan kelembagaan yang

efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan aparatur yang

profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang

integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan

pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya

tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai

instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan

berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan di bidang pangan.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban

pengukuran kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi

salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi

Penetapan Kinerja, Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana

Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Serang, 03 Februari 2021

KEPALA,

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640614 199803 2 001


1 | P a g e

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2020

laporan kinerja instnasi pemerintah tahun 2020 · 2021. 8. 4. · laporan kinerja instnasi...

Documents