laporan akuntabilitas kinerja -...

Pusat Krisis Kesehatan

Kementerian Kesehatan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan


Tahun 2015

i

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita

dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan (PPKK) Tahun 2015. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas

keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami PPKK dalam mencapai tujuan dan

sasaran strategisnya selama tahun 2015.

Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

kegiatan yang tertuang dalam RKAKL PPKK tahun anggaran 2015. Pencapaian kinerja PPKK

yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya

dilakukan melalui Upaya Kesiapsiagaan; Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan; Kegiatan

Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan

Penyelenggaraan Tupoksi lainnya.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah memenuhi target indikator yang ditetapkan

yaitu : 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu

melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya (34

kabupaten/kota); 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk

mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya (6

provinsi). Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan KrisisKesehatan ini

dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun

2015 bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 26 Januari 2016

Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto

NIP 196203112014101001

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas pokok PPKK adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan

penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019,PPKKberada dalam program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan, dengan outcome

meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan. Indikator yang ditetapkan berupa:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan

upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya; 2. Jumlah Provinsi yang

mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan

risiko krisis kesehatan di wilayahnya. Pencapaian target di tahun 2015 adalah sebanyak

34kabupaten/kota dan 6 provinsi rawan bencana.

Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja

anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L PPKK tahun anggaran 2015, dengan alokasi

sebesarRp.60.998.712.000,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan

juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Sebesar 55,25% dari alokasi anggaran tersebut,

berhasil direalisasikan. Sedangkan target fisik yang berhasil tercapai adalah sebesar 87%.

Pada prinsipnya, alokasi anggaran di PPKK dikelompokkan untuk empat kelompok kegiatan,

yaitu upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan fasilitas dan

perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi lain. Empat kelompok

kegiatan beserta rincian realisasi anggaran dan pencapaian target fisiknya adalah sebagai

berikut :

1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

dengan capaian realisasi anggaran sebesar 71,8% dan pencapaian target fisik sebesar

77,4%.

2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan capaian realisasi

anggaran sebesar 56,97% dan pencapaian target fisik sebesar 100%.

3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

dengan capaian realisasi anggaran sebesar 27,14% dan pencapaian target fisik sebesar

66,75%.

4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan capaian realisasi anggaran sebesar 65,16% dan

pencapaian target fisik sebesar 72%.

iii


Selain menyajikan informasi pencapaian indikator, laporan ini jugauntuk menyajikan kinerja

PPKK tahun 2015 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Perjanjian Kinerja PPKK.Demikian

gambaran umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK tahun 2015, semoga dapat

bermanfaat dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………… i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………. iv

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………....................................................... 7

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................. 8

D. SISTEMATIKA .................................................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................... 11

A. PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 11

B. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................................... 12

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ............................................................... 13

D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM ........................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 17

A. PENGUKURAN KINERJA .................................................................................. 17

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................... 17

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan .................................... 18

2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional ......... 22

3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan ........................................... 25

4. Keberhasilan ....................................................................................... 33

5. Permasalahan ..................................................................................... 34

6. Usulan Pemecahan Masalah .............................................................. 35

C. SUMBER DAYA .............................................................................................. 35

1. Sumber Daya Manusia ...................................................................... 35

2. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 39

3. Sumber Daya Keuangan ..................................................................... 41

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 46

LAMPIRAN ................................................................................................................ 47

1



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah

laporan pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan selama setahun. Melalui LAK, dapat diketahui hasil pencapaian termasuk

keberhasilan, hambatan, dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun

berikutnya.

LAK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang dikembangkan untuk mewujudkan good governance dan result oriented

government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis

kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna

pengelolaan kinerja. Dengan demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan

yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta sebagai

wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, perlu disusun laporan

akuntabilitas di setiap akhir tahun.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana

Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra

dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

RPJMN memuat memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program

kementerian/lembaga dan lintas-kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas-

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan

oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan

tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui

pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas

(bottom-up).

2


Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi,

namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3


Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)

meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap

(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di

bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam

peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346

menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang

akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80

menjadi 8,00.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.

4


3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang


a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi

sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481

kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.

b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di

dalam negeri sebanyak 35 jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

sebesar 83%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak

5.600 Puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3

dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan

kesehatan.

b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam

pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang


a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar

20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk

mendukung kesehatan sebanyak 15.

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang

diimplementasikan sebanyak 40.

5


8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan

terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran

yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan

yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku

kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi

masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran

yang akan dicapai adalah:

a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara

≤1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian

Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja

minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan

dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas

secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses

pelayanan e-health sebesar 50%

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan

strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan

berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan

mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan,

6


dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan,

pembangunan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis

upaya yaitu:

a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.

b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.

c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.

d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan ketiga fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas,

dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan kemampuan

teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4) peningkatan

Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5

jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,

tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong

tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan

layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program

Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan

kesehatan primer dengan metode team-based.

Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem

informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dankemampuan teknis

untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan

pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.

Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan

preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan

Puskesmas.

Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk

mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan

kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan

kesehatan.

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).

7


Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi,

balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi,

balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok

berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah

bermasalah kesehatan.

Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan perencanaan

strategis di Kementerian Kesehatan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana

Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015.

Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPKK tahun 2015 merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator berdasarkan program, kebijakan dan

sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan berpedoman

kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di

Kementerian Kesehatan melalui Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) PPKK disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan

yang dilaksanakan oleh PPKK dan PPK Regional serta Sub-Regional, sesuai DIPA PPKK

tahun 2015. Laporan tahun anggaran 2015 ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi

semua komponen pelaksana kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.

Perlu disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum dapat memberikan gambaran

upaya penanggulangan krisis kesehatan secara utuh, karena berbagai kendala penilaian

terhadap program dan kegiatan yang perlu disempurnakan di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun

anggaran 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang harus

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang memuat keberhasilan maupun

8


kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan tahun anggaran 2015, serta

masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun 2016.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1144 tahun 2010 adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis

dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

menyelenggarakan fungsi berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis

kesehatan;

2. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;

3. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di

bidang penanggulangan krisis kesehatan;

4. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan krisis kesehatan;

Adapun susunan organisasi PPKK terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha

2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan

4. Bidang Pemantauan dan Informasi

9



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA drg. M. Kamaruzzaman, MSc

KEPALA SUBBAGIAN

PROGRAM DAN EVALUASI dr. Rien Pramindari, MKM

KEPALA SUBBAGIAN

KEUANGAN Yana Irawati, SKM, MKM

KEPALA SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN UMUM Ir. Mohammad Yunus, MT

KEPALA PUSAT KRISIS KESEHATAN dr. Achmad Yurianto

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN,

MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN drs. M. Royan, M.Kes

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN

INFORMASI Lita Sianipar, SKM, M.Epid

KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT

DAN PEMULIHAN dr. Indro Murwoko

KEPALA SUBBIDANG

PEMANTAUAN drs. Dodi Iriyanto

KEPALA SUBBIDANG

INFORMASI drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes

KEPALA SUBBIDANG

PENCEGAHAN DAN MITIGASI Yuniyati, S.Sos, M.Si

KEPALA SUBBIDANG

KESIAPSIAGAAN dr. Ira Cyndira Tresna

KEPALA SUBBIDANG TANGGAP DARURAT

dr. M. Imran Saleh Hamdani, MKM

KEPALA SUBBIDANG

PEMULIHAN dr. Ina Agustina Isturini, MKM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

10

Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK disusun dengan sistematika berikut :

1. Bab I (Pendahuluan)—Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan

Krisis Kesehatan, serta sistimatika penulisan laporan.

2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)—Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan

sasaran Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan serta cara pencapaian tujuan. Pada

awal bab ini disajikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2015.

3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)—Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi

dan analisis akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematika

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi

serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

4. Bab IV (Penutup).

5. Lampiran.

11


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penanggulangan krisis kesehatan, Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPPKK) ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang

berada di bawah Menteri Kesehatan. Adapun untuk penyelenggaraan penanggulangan

bencana tingkat nasional, Kementerian Kesehatan berada di bawah koordinasi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gambar 2.1. Alur penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tugas dan kewenangan PPPKK adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar dan

arahan serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, baik

dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam pelaksanaannya dapat

melibatkan instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, lembaga

internasional, organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Perencanaan kinerja PPPKK merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan

Presiden

Menko Kesra

BNPB Kementerian Kesehatan

Kementerian/ Lembaga lain

BPBD PPK Regional /Dinkes Provinsi / Kab/Kota

12


dalam sasaran strategis. Dalam Rencana Aksi Kegiatan PPPKK, telah disusun Indikator

Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran organisasi.

Tabel 2.1.Rencana Aksi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

No Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Kegiatan Target

2015 2016 2017 2018 2019

1. Penanggulangan Krisis Kesehatan

Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat, tepat dan menyeluruh serta terkoordinasi.

1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

34 34 34 34 34

2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

7 7 7 7 6

B. PERJANJIAN KINERJA

Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan perencanaan

strategis di Kementerian Kesehatan, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana

Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan TA 2015

Sasaran Indikator Kinerja Target

Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan

Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

34 Kabupaten/ Kota

Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

7 Provinsi

Pernyataan penetapan kinerja tersebut mengartikan pernyataan kesanggupan dari

pimpinan PPPKK untuk mewujudkan suatu target kinerja, yaitu bahwa 34 kab./kota

mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis

kesehatan di wilayahnya dan bahwa 7 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi

13


untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di

wilayahnya. 34 kab./kota dan 7 provinsi tersebut dipilih berdasarkan tingginya indeks

risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia) yang

dibuat oleh BNPB, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografisnya

(diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan)

dan berdasarkan profil kesehatan daerahnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan

daerah bermasalah kesehatan). Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, PPPKK

menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah terselenggaranya

penanggulangan krisis kesehatan yang mengutamakan pengurangan resiko krisis

kesehatan melalui keterpaduan antar program, pemanfaatan teknologi informasi,

pelaksanaan kegiatan disertai monitoring evaluasi yang berkesinambungan serta

peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PPPKK telah menetapkan strategi sebagai berikut

yaitu:

1. Memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan baik untuk pra,

tanggap darurat dan paska krisis;

2. Memperkuat manajemen risiko di daerah risiko bencana termasuk dengan

penguatan fasilitas kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan epidemiologi

kebencanaan;

3. Meningkatkan standar peningkatan kapasitas SDM melalui akreditasi nasional dan

internasional;

4. Meningkatkan peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat dalam

penanggulangan krisis kesehatan;

5. Meningkatkan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan krisis kesehatan,

termasuk dengan LP, LS, NGO/LSM, masyarakat dan Internasional;

6. Menetapkan status kelembagaan PPK regional/sub regional menjadi UPT Pusat;

7. Menjadikan regional sebagai center of excellent untuk implementasi kerjasama

Academy, Bussiness, Government for Community Empowerment (ABG for CE) dalam

rangka pelatihan dan penelitian pengurangan risiko bencana;

8. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi diawali dengan penyusunan

grand design sistem informasi;

9. Mengembangkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

14


D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam penanggulangan krisis kesehatan diarahkan mengikuti kebijakan berikut.

1. Lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dengan

tetap meningkatkan kualitas untuk kegiatan tanggap darurat dan paska krisis

kesehatan;

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan

krisis kesehatan;

3. Pengarusutamaan penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun

kegiatan lintas program, lintas sektor dan masyarakat;

4. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan;

5. Penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk

peningkatan upaya penanggulangan krisis kesehatan;

6. Optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi untuk peningkatan kualitas program

yang berkesinambungan.

Program dan kegiatan di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang terbagi menjadi empat

kelompok besar kegiatan, antara lain:


yang mencakup output:

a. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan

b. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan

c. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

d. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

e. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencanayang mencakup output

Laporan Penanggulangan Bencana.

3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat

Bencana yang mencakup output:

a. Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi

b. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional

c. Perlengkapan Penanggulangan Bencana

d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain yang mencakup ouput:

a. Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan

15


b. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan

c. Layanan Perkantoran

Alokasi anggaran tahun 2015 untuk menunjang capaian indikator dalam kelompok pada

Tabel 2.3., antara lain:


dengan alokasi sebesar Rp 22.595.936.000,-.

6. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar

Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000,-.

7. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat

Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.056.635.000,-.

8. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 15.656.093.000,-.

Terkait dengan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, PPPKK telah menetapkan

indikator kinerja kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya

pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya.

2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung

pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya.

Kabupaten/Kota dipandang telah mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan

upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya apabila:

a. Mendapatkan asistensi dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan

b. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan peta respon

c. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan renkon

d. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan RS menghadapi

bencana

e. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam Manajemen Sistem

Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

f. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam penilaian kerusakan,

kerugian dan kebutuhan pasca bencana

g. Telah mengikuti kegiatan Table Top Exercise Penanggulangan Krisis Kesehatan

h. Telah mengikuti kegiatan Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Provinsi dipandang telah mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya

pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya apabila :

a. Telah mengikuti kegiatan TOT Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan;

b. Telah mengikuti kegiatan TOT Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang

Kesehatan.

16


Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran PPPKK per Ouput Tahun 2015 yang

Mendukung Tercapainya Indikator Kinerja

No Kegiatan Utama Alokasi 2015

A. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 22.595.936.000

1. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 12.878.739.000

2. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.180.019.000

3. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.252.956.000

4. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.987.800.000

5. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 3.296.422.000

B. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Rp 3.690.048.000

1. Laporan Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000

C. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 19.056.635.000

1. Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Rp 220.365.000

2. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Rp -

3. Perlengkapan Penanggulangan Bencana Rp 18.547.786.000

4. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 288.484.000

D. Penyelenggaraan Tupoksi Lain Rp 15.656.093.000

1. Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan Rp 519.592.000

2. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Rp 7.994.451.000

3. Layanan Perkantoran Rp 7.043.092.000

4. Output Cadangan Rp 98.958.000

TOTAL Rp 60.998.712.000

Dilihat dari besarnya alokasi anggaran di tiap kelompok kegiatan, tampak bahwa

kegiatan kesiapsiagaan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dibanding kegiatan

tanggap darurat, dikarenakan PPPKK lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan

resiko krisis kesehatan.

17


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala

Pusat penanggulangan krisis kesehatan (PPKK) atas program dan kegiatan yang telah

diselenggarakan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai

dengan target yang telah ditetapkan di tahun yang sama.

Dalam membandingkan capaian kinerja dengan target, dilakukan analisis per-indikator

dengan menyajikan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan

fungsi PPKK dan indikatornya, serta kegiatan yang bersifat pendukung. Pencapaian

kinerja PPKK pada tahun 2015 diukur dan dianalisis dari enam sudut pandang, yaitu 1.

pencapaian target perjanjian kinerja tahunan; 2. peningkatan peran dan fungsi ppk

regional dan sub-regional; 3. upaya penanggulangan krisis kesehatan; 4. prestasi; 5.

permasalahan; dan 6. usulan pemecahan masalah.

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, PPKK menyelenggarakan

kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang termasuk dalam program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran dari kegiatan

Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis

kesehatan, yang akan dicapai dalam 5 tahun (sampai dengan 2019) dengan indikator

kinerja keluaran dan target adalah 170 Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan

untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

dan 34 Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung


B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 6 hal, yaitu:

1. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahunan

2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional

3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

4. Prestasi

5. Permasalahan

6. Usulan Pemecahan Masalah

18


1. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahunan

Sampai dengan akhir tahun 2015, pencapaian indikator kinerja belum memenuhi

target yang disepakati sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Pusat

penanggulangan krisis kesehatan, telah disepakati dua indikator kinerja yang dipakai

untuk mengevaluasi keberhasilan kerja tahunan sebagai bagian dari pencapaian

target jangka menengah.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusat penanggulangan krisis kesehatan Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Capaian %

1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

34 34 100

2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

7 6 85,71

Penetapan target kabupaten/kota dan provinsi dilakukan berdasarkan tingginya

indeks risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana

Indonesia) yang dibuat oleh BNPB, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan

geografisnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan) dan berdasarkan profil kesehatan daerahnya

(diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah bermasalah kesehatan). Target

Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran indikator PPKK dapat dilihat dalam Lampiran

4.

a. Pencapaian Target Indikator Kinerja Pertama

Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target

indikator kinerja pertama. Kegiatan tersebut adalah :

1) Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pusat penanggulangan krisis kesehatan sebagai unit koordinasi di lingkungan

Kementerian Kesehatan, memiliki tanggung jawab pembinaan Dinas Kesehatan

Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota guna terlaksananya

pengelolaan program penanggulangan krisis kesehatan dengan baik.

Peran kabupaten/kota dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

sangat vital, mengingat kejadian krisis kesehatan berada di wilayah

administrasi kabupaten/kota, sehingga tanggung jawab utama penanganan

krisis kesehatan berada di bawah kendali dinas kesehatan setempat. Kerjasama

dinas kesehatan dengan instansi terkait di wilayah tempat kejadian krisis

19


kesehatan, harus terbina secara baik, terutama dengan BPBD selaku

koordinator penanggulangan bencana di daerah.

Untuk memperkuat peran tersebut, sepanjang tahun 2015, PPKK telah

melaksanakan kegiatan pendampingan teknis penanggulangan krisis kesehatan

di dinas kesehatan kabupaten/kota terkait manajemen penanggulangan krisis

kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan

realisasi anggaran sebesar 89,69%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target

indikator kinerja di tahun 2015 dengan metode visitasi ke kabupaten/kota dan

diskusi dengan penanggungjawab program penanggulangan krisis kesehatan di

satuan kerja terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) dan Puskesmas rawan bencana.

Setelah kegiatan ini dilaksanakan, PPKK berhasil mengidentifikasi kesiapsiagaan

kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan dan berhasil

menentukan upaya dukungan yang dibutuhkan kabupaten/kota dalam

melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan. Selain itu, dalam kegiatan ini

juga disosialisasikan kebijakan terbaru dalam penanganan krisis kesehatan dan

bencana.

2) Pelatihan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan

Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam upaya penanggulangan krisis

kesehatan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang

dapat difungsikan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Kekurangan

tersebut dapat disebabkan oleh minimnya kegiatan peningkatan kapasitas

tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dibiayai oleh

anggaran daerah.

Oleh karena itu, PPKK menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknis

penanggulangan krisis kesehatan yang pesertanya adalah penanggungjawab

dan pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan di dinas kesehatan,

tenaga kesehatan di RSUD, tenaga kesehatan di puskesmas, tenaga kesehatan

dari PMI (Palang Merah Indonesia) dan personil dari BPBD di 34

kabupaten/kota rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015 dengan

realisasi anggaran sebesar 59%.

Dalam pelatihan teknis ini, peserta diberikan pengetahuan mengenai konsepsi

dasar manajemen bencana; penilaian dan perencanaan penanggulangan

bencana; sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan; mitigasi bencana

20


dan koordinasi dalam penanggulangan bencana; serta peta respon. Setelah

mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengidentifikasi bahaya (hazard) yang

ada di wilayahnya, mengidentifikasi kerentanan dan kapasitas menghadapi

bahaya, untuk kemudian dibuat analisa risiko bencana yang dituangkan dalam

bentuk peta respon.

b. Pencapaian Target Indikator Kinerja Kedua

Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target

indikator kinerja kedua. Kegiatan tersebut adalah :

1) TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis

Kesehatan

Manajemen penanggulangan krisis kesehatan adalah pengelolaan penggunaan

sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman krisis kesehatan dengan

melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di

setiap tahap penanggulangan krisis yaitu pra, saat, dan pasca-krisis. Peserta

kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam manajemen

Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menjadi

penanggung jawab program penanggulangan krisis kesehatan di tujuh Dinas

Kesehatan Provinsi rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015

(Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,

Maluku Utara dan Papua). Realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar

97,06%.

Tenaga kesehatan yang telah dilatih, diharapkan dapat memfasilitasi

Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis

Kesehatan yang pesertanya adalah tenaga kesehatan di dinas kesehatan

kabupaten/kota di wilayahnya.

2) TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan Rencana

Kontinjensi Bidang Kesehatan

Dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan dikenal tiga tahapan

penanggulangan krisis, yaitu tahapan pra, saat dan pasca-krisis. Pada tahapan

pra krisis, kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

menempati porsi terbesar yang salah satu kegiatannya adalah penyusunan

perencanaan kontinjensi yang merupakan bentuk respon aktif dari peringatan

dini yang dikeluarkan instansi berwewenang terkait potensi bencana yang ada

di suatu wilayah tertentu.

21


Apabila bencana terjadi, rencana kontinjensi dapat difungsikan menjadi

rencana operasi darurat setelah sebelumnya didahului proses pengkajian cepat

(rapid assessment). Sebagaimana perencanaan pada umumnya, perencanaan

kontinjensi harus terus dievaluasi dan diperbaharui secara berkesinambungan

dengan mengacu pada situasi dan kondisi serta potensi kerawanan yang

berkembang di suatu wilayah bencana.

Peserta kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam dalam

Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan adalah

tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab program penanggulangan

krisis kesehatan di tujuh Dinas Kesehatan Provinsi rawan bencana target

indikator kinerja di tahun 2015 (Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua). Realisasi anggaran

kegiatan ini adalah sebesar 83,8%.

Tenaga kesehatan yang telah dilatih, diharapkan dapat

memfasilitasi/mendampingi tenaga kesehatan di dinas kesehatan

kabupaten/kota di wilayahnya dalam menyusun rencana kontinjensi bidang

kesehatan.

3) Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dalam Manajemen

Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Pendampingan Penyusunan Rencana

Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota

Setelah mengikuti TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen

Penanggulangan Krisis Kesehatan dan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas

dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan,

tenaga kesehatan di dinas kesehatan provinsi target indikator kinerja di tahun

2015 yang menjadi peserta dua TOT tersebut selanjutnya memfasilitasi

penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dalam

Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Pendampingan Penyusunan

Rencana Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota yang pesertanya adalah tenaga

kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.

Penyelenggaraan dua kegiatan ini menggunakan dana dekonsentrasi.

Dari tujuh dinas kesehatan provinsi target indikator kinerja di tahun 2015,

hanya satu yang tidak menjalankan kegiatan yang dibiayai dana dekonsentrasi

ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan kegiatan yang

dibiayai dana dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

terkendala karena tenaga kesehatan di daerah juga terbebani merealisasikan

22


kegiatan yang dibiayai APBD. Realisasi anggaran dana dekonsentrasi untuk

penyelenggaraan dua kegiatan ini di enam provinsi adalah sebesar 75,13%.

2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional

Pada tahun 2006 Pusat penanggulangan krisis kesehatan (PPKK) membentuk

Regional Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana melalui

Kepmenkes No. 783 Tahun 2006 dengan perubahannya pada Kepmenkes No. 1228

tahun 2007, yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan

bantuan kesehatan secara terkoordinasi ke wilayah yang terkena krisis kesehatan

akibat bencana dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Ketua Regional.

Pembagian wilayah regional disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan

sumber daya kesehatan dan kemudahan akses untuk menjangkau wilayah

pelayanan.

Hampir setiap Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional telah dilengkapi

dengan Gedung Kantor, Gedung Transit, dan Peralatan Kantor serta Peralatan

Penanggulangan Bencana. Namun, saat ini perannya masih belum optimal karena

beberapa faktor, antara lain, faktor kelembagaan, ketenagaan, dan faktor dukungan

kesiapan perbekalan penanggulangan krisis kesehatan yang belum maksimal.

Gambar 3.2. Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional

23


Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional (PPK Regional/Sub-Regional)

yang ada saat ini membantu PPKK dalam mempercepat respons dan mendekatkan

bantuan kesehatan bagi korban di wilayah bencana yang pengelolaannya dipegang

oleh dinas kesehatan provinsi yang menjadi pusat regional. Kegiatan yang berkaitan

dengan PPK Regional/Sub-Regional selama tahun 2015, antara lain:

a. Pertemuan Koordinasi 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional dengan Anggota PPK

Regional/Sub-Regional

Setiap PPK Regional/Sub-Regional memiliki beberapa provinsi yang menjadi

anggotanya. Sebagai sebuah kesatuan wilayah, maka perlu dijalin hubungan kerja

dan harmonisasi tugas dan fungsi masing-masing anggota regional/sub-regional.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara anggota regional.

Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis

kesehatan yang terkoordinasi antar provinsi dalam lingkup PPK Regional/Sub-

Regional. Manfaat lainnya adalah tiap anggota regional/sub-regional dapat

menyamakan persepsi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang

penanganan menghadapi situasi krisis kesehatan.

Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi ketua regional/sub-regional dengan

pesertanya adalah dinas kesehatan provinsi anggota regional/sub-regional.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 88,72%.

b. Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional

Salah satu kebijakan penanggulangan krisis kesehatan adalah pengarusutamaan

penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun kegiatan baik di lintas-

program maupun lintas-sektor dan masyarakat. Strategi yang dijalankan guna

mendukung kebijakan tersebut adalah meningkatkan peran lintas program, lintas

sektor dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan. Oleh karena itu

dijalankanlah kegiatan Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK

Sub-Regional. Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi ketua regional/sub-regional

dengan perwakilan dari lintas program maupun lintas sektor terkait di provinsi

ketua regional/sub-regional sebagai pesertanya.

Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis

kesehatan yang terkoordinasi antar satuan kerja di provinsi ketua regional/sub-

regional. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 80,05%.

c. Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan.

24


Simulasi penanggulangan krisis kesehatan merupakan suatu bentuk latihan untuk

memberikan pengetahuan dan keterampilan menanggulangi krisis kesehatan yang

muncul akibat bencana. Simulasi ini dilaksanakan dalam rangka menguji sistem

yang telah disusun sebelumnya oleh berbagai satuan kerja yang terlibat dalam

penanggulangan krisis kesehatan.

Kegiatan simulasi ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu :

1) Rapat persiapan, guna menyusun rancangan skenario simulasi, Rencana

Informasi Geladi (RIG), Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur

organisasi penyelenggara simulasi.

2) Geladi Posko (Table Top Exercise), guna menguji fungsi komando, koordinasi

dan komunikasi antar satuan kerja.

3) Drill Teknis, guna melatih keterampilan penanggulangan krisis kesehatan dan

operasionalisasi alat serta perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan.

4) Simulasi dan Evaluasi Pelaksanaan Simulasi.

Melalui simulasi, dapat dicapai peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis

serta koordinasi dan komando yang lebih baik bagi satuan kerja penanggulangan

krisis kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Rangkaian kegiatan ini

dilaksanakan di PPK Regional DKI Jakarta dengan realisasi anggaran sebesar

94,11%.

d. Penataan Gudang di 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional

Untuk mempercepat upaya penanggulangan krisis kesehatan, PPKK telah

membentuk 9 regional dan 2 sub-regional yang berperan sebagai titik koordinasi

dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan di wilayahnya masing-masing.

Untuk menunjang peran tersebut dibutuhkan gudang penyimpanan peralatan

penanggulangan krisis kesehatan yang hingga saat ini telah ada di 9 PPK Regional

dan 1 PPK Sub-Regional.

Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan sarana berupa perlengkapan

penanggulangan krisis. Agar perlengkapan tersebut dapat dipelihara dan

dioperasionalkan dengan baik dan benar, diperlukan tempat penyimpanan yang

memadai, dalam hal ini gudang. Kegiatan ini bertujuan agar perlengkapan

penanggulangan krisis kesehatan dapat difungsikan dengan baik ketika

diperlukan.

Terdapat beberapa aktivitas dalam kegiatan ini, diantaranya yaitu pembuatan

peta posisi barang di gudang; melakukan penataan, pengelompokan, pengkodean

dan pembersihan perlengkapan di gudang; pembuatan Aplikasi Penyimpanan

25


Barang di gudang PPK; serta pelatihan singkat penggunaan Aplikasi Penyimpanan

Barang. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 97,77%.

e. Pengadaan CCTV di 9 PPK Regional/Sub-Regional

Guna mendukung tugasnya dalam penanggulangan krisis kesehatan di

wilayahnya, PPK Regional dan Sub-Regional dilengkapi dengan berbagai sarana

dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. PPK Regional dan Sub-Regional

tersebut juga dilengkapi dengan sarana penunjang lain yang nilai perolehannya

tidak kecil.

Agar sarana dan prasarana tersebut aman, dapat terpelihara dengan baik dan

tidak mengalami kerusakan atau hilang, maka diperlukan pemantauan terus-

menerus dengan menggunakan sarana pemantauan CCTV (Closed Circuit-

Television). Di tahun 2015, 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional telah dilengkapi

dengan CCTV. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 305,57%.

3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pada dasarnya, alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu

alokasi anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan yang besarnya adalah

Rp.57.308.664.000,- (93,95% dari total anggaran) dan alokasi anggaran untuk

kegiatan yang bersifat insidentil terkait dengan upaya penanggulangan krisis

kesehatan yang besarnya adalah Rp.3.690.048.000,- (6,05% dari total anggaran).

Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan meliputi upaya kesiapsiagaan dalam

rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pengadaan fasilitas dan

perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, serta

penyelenggaraan tupoksi lain. Sedangkan kegiatan yang bersifat insidentil meliputi

upaya tanggap darurat krisis kesehatan. Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang

telah direncanakan adalah sebesar 55,14%. Sedangkan penyerapan anggaran untuk

kegiatan yang bersifat insidentil adalah sebesar 56,97%.

Apabila dianalisa berdasarkan siklus bencana, selama tahun 2015 PPKK telah

menyelenggarakan semua kegiatan dalam siklus bencana dan telah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi PPKK seperti yang tertuang dalam Permenkes No. 1144 tahun

2010. Sesuai siklus bencana, kegiatan tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yaitu:

a. Fase prabencana. Kegiatan selama fase prabencana terbagi menjadi:

1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan

krisis kesehatan, berupa:

- Penyusunan Revisi Permenkes Nomor 64 Tahun 2013

26


- Penyusunan Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan Tahun

2015

- Penyusunan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam

Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Revisi Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis

Kesehatan

- Penyusunan Kurikulum dan Modul ITC-DRR

- Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penanggulangan Krisis

Kesehatan

2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Krisis

Kesehatan, melalui kegiatan :

- Pelatihan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Upaya Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Pegawai

- TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan

Krisis Kesehatan

- Penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Rangka Sail

Tomini 2015

- TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan

Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan

- Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (Internasional)

3) Pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang

penanggulangan krisis kesehatan, seperti :

- Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014

- Pameran Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Penyusunan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Erupsi Gunung Api

(Pembelajaran dari Permasalahan Erupsi Gn. Sinabung, Gn. Kelud dan Gn.

Merapi)

- Penyusunan Buku dan Film Dokumentasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SI-PPKK)

Berbasis Android

- Penyusunan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan 2009 – 2014

- Penyusunan Buku Kinerja Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014

- Pemantauan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan

27


- Penyusunan Dokumen Penganggaran

- Penyusunan Dokumen Keuangan

- Penyusunan Dokumen Evaluasi

- Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)

4) Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan krisis kesehatan, seperti :

- Kajian Manajemen Kebencanaan

- Executive Meeting Forum Fasilitas Kesehatan Aman Bencana

- Experts support to monitor and evaluate safe health facilities policy research

- Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan

- Rapat Koordinasi Sub Klaster Kesehatan

- Rapat Koordinasi Kajian Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat

- Pertemuan Koordinasi 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional dengan Anggota

PPK Regional/Sub-Regional

- Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional

- Pengadaan Alat Pengolah Data PPPKK Sub-Regional Sumatera Barat

- Pengadaan Perlengkapan Alat Dokumentasi

- Pengadaan Alat Pengolah Data PPPKK

- Rapat-Rapat Teknis/Workshop

- Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Pengembangan MOU Bidang Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Penataan Gudang di 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional

- Upaya Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Pegawai

- Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana

- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

- Pengadaan CCTV di 9 PPPKK Regional/Sub-Regional

- Pengadaan Rak Penyimpanan Barang di Gudang PPPKK

5) Pelaksanaan administrasi pusat.

b. Fase Tanggap Darurat. Kegiatan selama fase tanggap darurat terbagi menjadi:

1) Koordinasi dan Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Pemulihan dalam

Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pemantauan bencana dilakukan selama 1 tahun penuh (365 hari) selama 24

jam yang terbagi dalam 2 shift sehari. Di hari kerja, shift pertama berada di jam

kerja (07.30-16.00 WIB) dan dan shift kedua di luar jam kerja (16.00-07.30

WIB). Di hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional), juga berlaku 2 shift, sama

28


halnya dengan hari kerja. Kejadian bencana dilaporkan dan diperbaharui setiap

hari sampai masa tanggap darurat dinyatakan berakhir. Menurut data Pusat

penanggulangan krisis kesehatan, selama Januari sampai dengan Desember

2015 terjadi kasus krisis kesehatan sebanyak 938 kali dan mengakibatkan

korban meninggal sebanyak 893 orang, luka berat (rawat inap) sebanyak 2.876

orang, luka ringan (rawat jalan) sebanyak 508.565 orang, hilang sebanyak 169

orang dan pengungsi sebanyak 256.739 orang. Data jumlah dan jenis kejadian

bencana berdasarkan hasil pemantauan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari

s.d. Desember Tahun 2015

No Jenis Krisis Kesehatan Ja

n

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

Jul

Agu

s

Sep

Okt

No

v

Des

Total

Bencana Alam

1 Banjir 30 51 28 34 6 9 2 2 9 3 12 19 205

2 Letusan Gunung Api 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 11 3 Gempa Bumi 1 1 0 1 0 0 1 4 2 0 7 3 20

4 Gempa Bumi dan Tsunami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tanah Longsor 10 13 17 23 7 3 3 5 1 5 14 13 114

6 Banjir Bandang 6 7 7 8 1 2 0 3 4 0 4 9 51

7 Kekeringan 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4

8 Angin Puting Beliung 7 22 14 15 2 0 1 7 5 3 15 9 100 9 Gelombang

Pasang/Badai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Banjir dan Tanah Longsor

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 6

TOTAL 55 94 66 82 19 17 12 22 22 12 55 55 511

Bencana Non Alam 1 Kebakaran 3 10 11 15 7 5 0 7 5 3 2 4 72

2 Kebakaran Hutan dan Lahan

0 0 5 0 0 1 9 42 18 7 2 0 84

3 Kecelakaan Transportasi

4 10 5 3 9 11 12 12 7 3 3 5 84

4 Kecelakaan Industri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 Kejadian Luar Biasa

(KLB) - Penyakit 1 0 8 0 23 4 4 0 1 0 3 1 45

6 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan

4 4 3 3 16 5 6 12 3 5 1 4 66

7 Gagal Teknologi 1 1 6 2 0 1 3 2 2 0 0 0 18

8 Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 25 38 24 55 27 34 75 36 18 11 14 370

Bencana Sosial

1 Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial

2 6 3 8 11 3 6 7 0 2 3 5 56

2 Aksi Teror dan Sabotase

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 2 6 3 8 11 3 6 8 0 2 3 5 57

GRAND TOTAL 70 125 107 114 85 47 52 105 58 32 69 74 938

29


Kejadian bencana alam merupakan kejadian paling dominan (54,5%) dengan

didominasi oleh kejadian banjir diikuti oleh kejadian bencana non alam (39,4%)

dan bencana sosial (6,1%). Kejadian bencana terbanyak sepanjang tahun 2015

terjadi pada bulan Februari yang didominasi oleh kejadian banjir. Hal yang

sama terjadi juga di bulan Maret dan April, dimana frekuensi bencana tinggi

dan didominasi juga oleh kejadian banjir. Frekuensi bencana juga tinggi di

bulan Agustus, namun didominasi oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini sejalan dengan pola cuaca di Indonesia.

30

Pusat penanggulangan krisis kesehatan


63 56

29 27 25

52

5 13

3 1

35

87

68

13

180

12 12 23

12

29 22

3 12 14

56

3 12

6 13

6

19

5 16

5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI TIAP PROVINSI SEPANJANG TAHUN 2015

Gambar 3.3. Frekuensi Kejadian Bencana di tiap provinsi selama Tahun 2015

Kejadian bencana selama tahun 2015 paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur (180 kejadian) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat

(87 kejadian) dan Provinsi Jawa Tengah (68 kejadian).

31



0

100

200

300

400

500

600

700

800

70

125 107 114 85

47 52

105 58

32 69 74 58 86

61 38 67

160

74 86 20

50 57

136 105

168

95 99

751

394

238 201

155

251

143

276

0 14 9 2 3 41

11 22 13 20 1 33

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, LUKA BERAT DAN HILANG AKIBAT BENCANA SEPANJANG TAHUN 2015

FREKUENSI BENCANA

MENINGGAL

LUKA BERAT

HILANG

Gambar 3.4. Jumlah korban meninggal, luka berat dan hilang akibat bencana per-bulan selama tahun 2015

Dari gambar di atas, terlihat bahwa kuantitas korban meninggal, luka berat maupun hilang tidak selalu berbanding lurus dengan

frekuensi kejadian bencana. Kuantitas korban jiwa jumlahnya tinggi di bulan Mei dan Juni. Di bulan-bulan tersebut, korban luka

berat tinggi jumlahnya diakibatkan karena KLB Keracunan Makanan.

32



0

50000

100000

150000

200000

250000

17.905

63.891

13.258 15.880 12.965 19.629 24.281

53 4.931 163

21.276

62.507

5.514 16.564

12.337 278 2.488 15.304

73.953

227.027

117.518

35.290

1.521 771

JUMLAH KORBAN LUKA RINGAN DAN PENGUNGSI AKIBAT BENCANA SEPANJANG TAHUN 2015

PENGUNGSI

LUKA RINGAN

Gambar 3.5. Jumlah korban luka ringan dan pengungsi akibat bencana per-bulan selama Tahun 2015

Dari gambar di atas, terlihat bahwa kuantitas korban luka ringan maupun pengungsi tidak selalu berbanding lurus dengan

frekuensi kejadian bencana. Kuantitas korban jiwa jumlahnya tinggi di bulan Juli, Agustus dan September. Di bulan-bulan

tersebut, korban luka ringan tinggi jumlahnya diakibatkan karena bencana Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

33


2) Pelaksanaan Administrasi Pusat

Dukungan tenaga, logistik maupun dana operasional diberikan untuk

membantu mengatasi krisis kesehatan. Dukungan tenaga dilakukan pada saat

tanggap darurat bencana maupun pasca bencana. Dukungan tenaga pada saat

tanggap darurat bencana untuk melakukan kegiatan Rapid Health Assessment

(RHA) yaitu sebesar Rp 752.439.700,- atau 70,3% dari pagu. Sedangkan pasca

bencana untuk mendukung kegiatan penilaian kerusakan, kerugian dan

kebutuhan pasca bencana yaitu sebesar Rp 135.018.800,- atau 64,5% dari

pagu.

Bantuan operasional dapat berupa handling cost, bahan habis pakai, serta

klaim perawatan pasien korban bencana. Pada tahun 2015 bantuan

operasional, pembayaran klaim serta pengadaaan obat dan bahan habis pakai

yang diberikan kepada daerah yang mengalami kejadian krisis kesehatan

adalah sebesar Rp 202.681.746,- atau 19,8% dari pagu .

4. Keberhasilan

Sampai dengan akhir tahun 2015, PPKK telah mencapai target kinerja sebagaimana

tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2015, dengan capaian 34

Kabupaten/Kota mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di

wilayahnya dan 6 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung


PPKK berhasil mencapai keberhasilan lainnya sebagai berikut :

a. Menyusun 3 Pedoman yang diajukan untuk menjadi Permenkes yaitu :

- Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana Bidang Kesehatan

- Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana

- Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis

Kesehatan

b. Menyusun draft revisi Permenkes No. 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan

Krisis Kesehatan dan saat ini sedang diajukan untuk disahkan menjadi

Permenkes.

c. Mengoptimalkan kerjasama lintas-program dan lintas-sektor dalam upaya

kesiapsiagaan melalui rapat koordinasi klaster kesehatan dan sub klaster

kesehatan serta geladi penanggulangan krisis kesehatan akibat kecelakaan

transportasi laut dalam rangka persiapan Sail Tomini 2015.

34


d. mengoptimalkan kerjasama dengan EHA-WHO (Emergency and Humanitarian

Action) melalui kegiatan penelitian “Analisis Kesenjangan antara Peraturan

Perundangan dan Program Nasional terkait Fasilitas Epalayanan Kesehatan yang

Aman terhadap Bencana dengan Kerangka Kerja Internasional”.

e. terlibat dalam proses Rapid Health Assessment (RHA) serta penilaian kerusakan,

kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca bencana bersama-sama

lintas program Kemenkes, di bawah koordinasi BNPB.

5. Permasalahan

a. Belum optimalnya upaya monitoring dan evaluasi kegiatan. Hal ini disebabkan

karena belum adanya instrumen monitoring yang dikembangkan dan digunakan

untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi belum

digunakan seoptimal mungkin untuk perbaikan perencanaan kegiatan

berikutnya.

b. Belum berjalannya mekanisme koordinasi yang optimal antara Kementerian

Kesehatan (melalui PPKK) dengan BNPB dalam hal pemanfaatan dana tanggap

darurat (Dana Siap Pakai) yang dialokasikan pada DIPA BNPB untuk pelaksanaan

kegiatan penanggulangan krisis kesehatan pada kondisi tanggap darurat

bencana.

c. Masih belum optimalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah yang

tercermin dalam perencanaan dan pengalokasian penganggaran yang sangat

minim. Hal ini menyebabkan pusat harus mengakomodir hal-hal yang seharusnya

ditangani oleh daerha.

d. Belum selesainya proses hibah barang milik negara (BMN) yang berada dalam

pencatatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN PPKK kepada Dinas

Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

e. Masih terkendalanya proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional. Saat ini,

semua aktivitas PPK Regional/Sub-Regional masih dijalankan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi setempat. Sehingga Dinkes Provinsi menjalankan 2 fungsi

yaitu sebagai Dinas Kesehatan dan sebagai perpanjangan pusat di PPK

Regional/Sub Regional sehingga fungsi PPK Regional/Sub Regional tidak optimal.

f. Realisasi anggaran belum optimal karena revisi baru selesai pada bulan Agustus

2015.

35


6. Usulan Pemecahan Masalah

Terkait permasalahan yang teridentifikasi, usulan pemecahan masalah yang diajukan

adalah perlu dilakukannya koordinasi untuk, antara lain:

a. Mengoptimalkan upaya monitoring dan evaluasi dengan cara menyusun alat

bantu monev yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 105 Tahun 2013 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dana yang

dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tanggap darurat (Dana

Siap Pakai), dialokasikan pada DIPA BNPB. Guna mengoptimalkan mekanisme

koordinasi antara Kementerian Kesehatan (melalui PPKK) dengan BNPB dalam

hal pemanfaatan dana tanggap darurat tersebut, perlu ditetapkan Pejabat

Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di satker PPKK yang

bertanggungjawab khusus untuk kegiatan tanggap darurat bidang kesehatan.

c. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang peran pemerintah daerah dalam

penanggulangan krisis kesehatan.

d. Membentuk satuan tugas atau kelompok kerja khusus guna mengidentifikasi dan

menyelesaikan permasalahan dalam proses hibah BMN yang berada dalam

pencatatan PPKK kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

e. Membentuk satuan tugas atau kelompok kerja khusus guna melanjutkan proses

pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional menjadi perwakilan PPKK di daerah dan

yang menjalankan aktivitas sehari-hari adalah pegawai PPKK bukan pegawai

Dinas Kesehatan Provinsi.

C. SUMBER DAYA

Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang

cukup serta arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan

sumber daya terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan

sangat dibutuhkan.

1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2015, jumlah pegawai yang aktif bekerja di PPKK sebanyak 68 orang. Dari

jumlah tersebut, sebanyak 58 orang merupakan PNS aktif dan 10 orang adalah

tenaga honorer. PPKK dipimpin oleh 1 orang Kepala, 4 orang Pejabat Eselon III, 9

orang Pejabat Eselon IV, dan 54 orang staf (44 orang PNS dan 10 orang tenaga

honorer) yang terdistribusi di 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang. Rincian penyebaran

36


pegawai (Pejabat Eselon III-IV dan staf) di PPKK, antara lain, sebanyak 31 pegawai di

Bagian Tata Usaha; sebanyak 11 pegawai di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan

Kesiapsiagaan; 13 pegawai di Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan; dan sebanyak

12 pegawai di Bidang Pemantauan dan Informasi.

Gambar 3.6. Distribusi pegawai PPKK berdasarkan Bidang/Bagian

Kepangkatan pegawai di PPKK antara lain, sebanyak 5 orang masuk dalam Golongan

II, 45 orang Golongan III, dan sebanyak 8 orang Golongan IV.

Bagian Tata Usaha (31 orang)

46%

Bidang Pencegahan, Mitigasi dan

Kesiapsiagaan (11 orang)

17%

Bidang Tanggap Darurat dan

Pemulihan (13 orang)

19%

Bidang Pemantauan dan

Informasi (12 orang)

18%

Distribusi Pegawai PPKK per Bidang/Bagian Tahun 2015

37


Gambar 3.7. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Golongan Kepangkatan

Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dengan rincian

sebanyak 6 orang memiliki latar belakang pendidikan SMA, 5 orang dengan

pendidikan Diploma, 29 orang dengan pendidikan Sarjana dan sebanyak 18 orang

dengan latar belakang pendidikan Pascasarjana.

Gambar 3.8. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Golongan IV (8 orang)

14%

Golongan III (45 orang)

77%

Golongan II (5 orang)

9%

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Golongan Kepangkatan

Pasca Sarjana (18 orang)

31%

Sarjana (29 orang)

50%

Diploma (5 orang)

9%

SMA (6 orang) 10%

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

38


Jenis latar belakang pendidikan pegawai di PPKK sangat beragam karena kebutuhan

dalam penanggulangan bencana memerlukan berbagai disiplin ilmu dan keahlian.

Umumnya, jenis pendidikan di PPKK terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu,

kelompok kesehatan (34 pegawai) dan kelopok nonkesehatan (24 orang). Jumlah

pegawai berlatang belakang kesehatan (dokter umum, kesehatan masyarakat, gizi,

dan apoteker) hampir sebanding dengan jumlah pegawai yang memiliki latar

belakang pendidikan nonkesehatan (y.i., psikologi, manajemen, hukum, sastra,

akuntansi, sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, administrasi pemerintahan,

dan komunikasi).

Gambar 3.9. Perbandingan Jumlah Pegawai PPKK berdasarkan Jenis Kompetensi

Perbandingan antara jumlah pegawai pria dan jumlah pegawai wanita tidak jauh

berbeda, yaitu, pegawai pria sebanyak 30 orang dan pegawai wanita sebanyak 28

orang. Semua pegawai dibekali dengan kemampuan penanggulangan bencana di

lapangan tanpa membedakan gender.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai PPKK, pada tahun 2015 PPKK

telah mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan, pertemua, workshop dan

seminar internasional, di antaranya:

a. Course on Healthcare and Pandemic Preparedness, di Singapura

b. 15th Annual Meeting inter Agency Working Group on Reproductive Health in

Crises, di Dead Sea, Yordania

c. Third World Conference on Disaster Risk Reduction, di Sendai, Jepang

Kesehatan (34 orang)

59%

Non-Kesehatan (24 orang)

41%

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Jenis Kompetensi

39


d. APEC Training Course on Building Capacity in Health Hotline Responding to Public

Health Emergency, di Beijing, China

e. 11th International Basic Course on Assistance and Protection Against Chemical

Weapons, di Krosevac, Serbia

f. 15th Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protectio Under Article X of

Chemical Weapon Convention, di Antalya, Turki

g. The 3rd Meeting for the Survey on the Current Situation of Disaster/Emergency

Medicine System in the ASEAN Region, di Bangkok, Thailand

h. 3rd Senior Official’s Meeting (SOM-3), di Cebu, Filipina

i. Health Emergencies in Large Population (HELP) Course, di New Delhi, India

j. 10th Training Course in Public Health Emergency and Disaster Management

(PHEDMa) for Health care Professionals of South East Asia Region, di Srilanka

k. Conference of WHO ERM Collaboration Center, di Moscow, Rusia

l. Southeast Aisa ICRC Heatlht and Humanitarian Action in Emergency Workshop, di

Singapura

m. Regional Workshop on Stregnthening and Networking of Public Health

Emergency Operation Center, di New Delhi, India

n. Invitation to hte 13 hte ASEAN and Japan High Level Official Meeting on Caring

Societies, di Kobe, Jepang

2. Sarana dan Prasarana

Nilai BMN (Barang Milik Negara) pada tanggal 1 Januari 2015 menjadi saldo awal

pada Laporan Barang Kuasa Pengguna di Tahun Anggaran 2015. Nilai saldo awal

tersebut adalah sebesar Rp 83.218.855.419,-. Nilai BMN pada tanggal 31 Desember

2015 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2015 adalah sebesar Rp

75.887.519.358,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta

lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

Nilai BMN dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos perkiraan Neraca sebagaimana

tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Nilai BMN Berdasarkan Pos Perkiraan Neraca Per Tanggal 31 Desember

2015

AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN NILAI BMN AKUMULASI

PENYUSUTAN NILAI NETTO

117111 Barang Konsumsi 39.978.640 0 39.978.640

117131 Bahan Baku 73.294.870 0 73.294.870 117191 Persediaan 12.623.798.482 0 12.623.798.482

40


AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN NILAI BMN AKUMULASI

PENYUSUTAN NILAI NETTO

131111 Tanah 1 0 1

132111 Peralatan dan Mesin 433.575.430.487 416.195.918.406 17.379.512.081

133111 Gedung dan Bangunan 50.455.892.400 6.887.132.733 43.568.759.667

134113 Jaringan 602.331.000 47.045.363 555.285.637

135111 Aset Tetap dalam Renovasi 267.462.000 44.537.000 222.925.000

135121 Aset Tetap Lainnya 32.515.670 0 32.515.670

136111 Konstruksi dalam Pengerjaan 121.605.000 0 121.605.000 162151 Software 953.530.000 0 953.530.000

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

21.578.402.390 21.262.088.080 316.314.310

JUMLAH 520.324.240.940 444.436.721.582 75.887.519.358

Aset BMN ini tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan

Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Aset PPKK

tersebut, mencakup:

a. Barang Persediaan

Barang persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat dan penanggulangan bencana.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes per 31

Desember 2015 sebesar Rp. 1,-. Jumlah tersebut adalah tanah yang terdapat di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

c. Peralatan dan Mesin

Mutasi tambah peralatan dan mesin terdiri dari pembelian lemari besi, lemari

kayu, lemari display, CCTV, display, meja kerja kayu, kursi besi metal, meja

resepsionis, alat komunikasi, personal komputer dan printer.

Mutasi kurang peralatan dan mesin terdiri dari perahu karet, mesin ketik, filling

kabinet, electric whiteboard, meja kerja kayu, kursi besi metal, meja komputer,

Faximile, PC unit, notebook dan printer yang rusak berat sehingga akan diusulkan

penghapusannya.

d. Gedung dan Bangunan

Aset berupa gedung dan bangunan ini tersebar di kantor pusat PPKK, 9

(sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat

Penanggulangan Krisis Sub-Regional berupa gedung sekretariat, gudang

peralatan dan gedung transit.

41


e. Jaringan

Saldo Jaringan pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp 555.285.637,-. Jumlah ini diperoleh setelah ada

akumulasi penyusutan sebesar Rp 47.045.363,-

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31

Desember 2015 sebesar Rp 32.515.670,-. Jumlah tersebut tidak mengalami

perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang.

g. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan

per 31 Desember 2015 sebesar Rp 121.605.000,-. Jumlah tersebut tidak

mengalami perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Mengingat besarnya nilai sarana dan prasarana PPKK, baik dalam bentuk aset di

Pusat maupun di Regional dan Sub-Regional, pengelolaan BMN yang lebih cermat

dan teliti perlu dilakukan, khususnya untuk permintaan barang persediaan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpengaruh pada

optimalisasi upaya penanggulangan krisis kesehatan.

3. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran PPKK pada awal tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 2,05%

dari total alokasi awal tahun 2014, yaitu dari sebesar Rp. 70.484.700.000,- menjadi

sebesar Rp. 69.038.900.000,- berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan. Seiring dengan kebijakan efisiensi perjalanan dinas, alokasi

anggaran mengalami penurunan.

42


Gambar 3.9. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015 di

PPKK (dalam jutaan)

Pencapaian kinerja PPKK selama tahun 2015 didasarkan pada masing-masing

kegiatan dengan membandingkan antara target penetapan kinerja dan realisasi

capaian kegiatan. PPKK memperoleh anggaran APBN yang dialokasikan melalui

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 sejumlah Rp. 69.038.900.000,-

(Enam puluh sembilan milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan

mengalami revisi hingga alokasi akhir sejumlah Rp. 60.998.712.000,- (Enam puluh

milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dalam proses pelaksanaannya, anggaran PPKK mengalami dua kali revisi (lihat

Lampiran 10), antara lain:

a. Revisi I dalam rangka Efisiensi dan Refocusing.

b. Revisi II dalam rangka Pencatatan Hibah Langsung Luar Negeri.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran

perjalanan dinas di Kementerian/Lembaga, maka dilakukan Revisi ke-1 RKAKL PPKK

2015 dengan efisiensi sebesar 8.052.788.000,- atau 11,66% dari total anggaran PPKK

semula.

Revisi ke-2 berkaitan dengan pengalokasian dana hibah langsung dari luar negeri

yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Experts Support to Monitor and

Evaluate Safe Health Facilities Policy Research.

Untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka

pencapaian sasaran, dilakukan penilaian akuntabilitas guna perbaikan pelaksanaan

65.934 60.998

40.003

33.700

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014 2015

Alokasi dan Realisasi TA 2015 (dalam jutaan)

Alokasi

Realisasi

43


program/kegiatan pada masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas didasarkan

dengan membandingkan tingkat kinerja yang direncanakan dengan realisasi

pencapaian kinerja dalam tahun 2015 pada masing-masing kegiatan.

Gambar 3.11. Perbandingan Rencana Penarikan Dana, Realisasi Keuangan, dan

Realisasi Fisik Kegiatan PPKK TA 2015

Dari Gambar 3.11., tampak bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sesuai

dengan rencana penarikan kegiatan yang disusun pada setiap triwulan. Hal tersebut

disebabkan oleh:

a. Proses revisi efisiensi perjalanan dinas dan refocusing selesai pada akhir bulan

Juli, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai kembali pada bulan Agustus.

b. Terdapat blokir anggaran pengadaan alat kesehatan rumah sakit lapangan

sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

c. Terdapat dua paket pengadaan barang dengan alokasi Rp. 12.790.392.000,- (dua

belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu

rupiah) yang mengalami gagal lelang karena terbatasnya waktu pelaksanaan.

d. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi terkendala karena

tugas ganda petugas di Dinas Kesehatan dalam realisasi kegiatan bersumber

APBD dan APBN.

Pada prinsipnya alokasi anggaran di PPKK terdiri dari empat kelompok besar

kegiatan, yaitu upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan

fasilitas dan perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi

lain. Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam Gambar 3.12.

5,07

16,04

36,55

100

2,33 8,41

20,15

55,25

8,06

29,52

62,5

87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

Perbandingan Persentase Rencana Penarikan Dana, Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik TA 2015

Rencana Penarikan Dana(%)

Realisasi Keuangan (%)

Realisasi Fisik (%)

44


Gambar 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Kelompok Besar Kegiatan

di PPKK Tahun 2015

Total realisasi anggaran Pusat penanggulangan krisis kesehatan tahun anggaran 2015

adalah sebesar Rp 33.700.663.662,- atau sebanyak 55,25% dari total anggaran

dengan realisasi fisik sebesar 87%. Rincian realisasi anggaran PPKK, antara lain:

a. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat

Bencana dengan alokasi sebesar Rp 22.595.936.000,- dan realisasi sebesar Rp

16.224.310.381,- (Enam belas milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus

sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar 71,8%.

b. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar

Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000,- dan realisasi sebesar Rp

2.102.159.446,- (Dua milyar seratus dua juta seratus lima puluh sembilan ribu

empat ratus empat puluh enam rupiah) atau sekitar 56,97%.

c. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat

Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.056.635.000,- dan realisasi sebesar Rp

5.172.525.500,- (Lima milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh

lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 27,14%.

d. Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 15.656.093.000,- dan realisasi sebesar Rp

10.201.668.335,- (Sepuluh milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh

delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar 65,16%.

22.595

3.690

19.056 15.656 16.224

2.102 5.172

10.201

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

UpayaKesiapsiagaan

UpayaPenanggulangan

Krisis

PengadaanFasilitas dan

PerlengkapanBencana

Tupoksi Lain

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan)

Alokasi

Realisasi

45


Tabel 3.35. Realisasi Anggaran PPKK Tahun Anggaran 2015

NO URAIAN OUTPUT ALOKASI

ANGGARAN REVISI (Rp)

REALISASI (Rp)

% REALISASI

FISIK (%)

1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan

12.878.739.000 9.267.603.985 71,96 100

2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan

2.180.019.000 1.832.659.975 84,07 100

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

1.252.956.000 1.115.420.050 89,02 81

4 Laporan Penanggulangan Bencana 3.690.048.000 2.102.159.446 56,97 100

5 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

2.987.800.000 1.450.985.466 48,56 50

6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.296.422.000 2.557.640.905 77,59 56

7 Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi

220.365.000

216.960.000 98,45 100

8 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

519.592.000 402.068.600 77,38 100

9 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan

7.994.451.000 3.585.967.723 44,86 88

10 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional

0 0 0 0

11 Perlengkapan Penanggulangan Bencana

18.547.786.000 4.683.660.000 25,25 67

12 Layanan Perkantoran 7.043.092.000 6.213.632.012 88,22 100

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 288.484.000 271.905.500 94,25 100

14 Output Cadangan 98.958.000 0 0 0

TOTAL 60.998.712.000 33.700.663.662 55,25 87

46


BAB IV

P E N U T U P

E. KESIMPULAN

1. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah merealisasikan kegiatan tahun 2015

untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun

anggaran 2015, dengan capaian 34 kabupaten/kota mampu melaksanakan upaya

pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya dan 6 provinsi mendapatkan

advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko

krisis kesehatan di wilayahnya.

2. Alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu alokasi kegiatan

terencanakan dan alokasi kegiatan insidentil. Kegiatan-kegiatan yang telah

direncanakan meliputi upaya kesiapsiagaan, pengadaan fasilitas dan perlengkapan

penanggulangan krisis kesehatan, serta penyelenggaraan tupoksi lain.Sedangkan

kegiatan yang bersifat insidentil meliputi upaya tanggap darurat krisis kesehatan.

3. Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan adalah sebesar

55,14% dengan capaian fisik sebesar 72,05%. Sedangkan penyerapan anggaran untuk

kegiatan yang bersifat insidentil adalah sebesar 56,97% dengan capaian fisik sebesar

100%.

F. SARAN

1. Keberhasilan yang dicapai PPKK pada tahun 2015diharapkan dapat menjadi titik

awal penyelenggaraan kegiatan periode selanjutnya, sekaligus menjadi

barometer efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatanini

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media informasi dalam

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan.

47


Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PPKK Tahun 2015

48



Lampiran 1. Lanjutan.....

49

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Lampiran 2. Daftar Kabupaten Kota Rawan Bencana Tahun 2015

50


Lampiran 2. Lanjutan…

51



52



53


Lampiran 3. Program dan Alokasi Anggaran per-Ouput PPKK Tahun 2015

No KLASIFIKASI KEGIATAN (Output) Alokasi 2015

A Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 22.595.936.000

1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 12.878.739.000

2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.180.019.000

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.252.956.000

4 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.987.800.000

5 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 3.296.422.000

B Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Rp 3.690.048.000

1 Laporan Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000

C Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 19.056.635.000

1 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Rp 220.365.000

2 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Rp -

3 Perlengkapan Penanggulangan Bencana Rp 18.547.786.000

4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 288.484.000

D Penyelenggaraan Tupoksi Lain Rp 15.656.093.000

1 Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan Rp 519.592.000

2 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Rp 7.994.451.000

3 Layanan Perkantoran Rp 7.043.092.000

4 Output Cadangan Rp 98.958.000

TOTAL Rp 60.998.712.000

54


Lampiran 4. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015

No Jenis Krisis Kesehatan Ja

n

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

Jul

Agu

s

Sep

Okt

No

v

De

s

Total

Bencana Alam

1 Banjir 30 51 28 34 6 9 2 2 9 3 12 19 205

2 Letusan Gunung Api

1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 11

3 Gempa Bumi 1 1 0 1 0 0 1 4 2 0 7 3 20

4 Gempa Bumi dan Tsunami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tanah Longsor 10 13 17 23 7 3 3 5 1 5 14 13 114

6 Banjir Bandang 6 7 7 8 1 2 0 3 4 0 4 9 51

7 Kekeringan 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4

8 Angin Puting Beliung

7 22 14 15 2 0 1 7 5 3 15 9 100

9 Gelombang Pasang/Badai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Banjir dan Tanah Longsor

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 6

TOTAL 55 94 66 82 19 17 12 22 22 12 55 55 511

Bencana Non Alam

1 Kebakaran 3 10 11 15 7 5 0 7 5 3 2 4 72

2 Kebakaran Hutan dan Lahan

0 0 5 0 0 1 9 42 18 7 2 0 84

3 Kecelakaan Transportasi

4 10 5 3 9 11 12 12 7 3 3 5 84

4 Kecelakaan Industri

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit

1 0 8 0 23 4 4 0 1 0 3 1 45

6 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan

4 4 3 3 16 5 6 12 3 5 1 4 66

7 Gagal Teknologi 1 1 6 2 0 1 3 2 2 0 0 0 18

8 Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 25 38 24 55 27 34 75 36 18 11 14 370

Bencana Sosial

1 Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial

2 6 3 8 11 3 6 7 0 2 3 5 56

2 Aksi Teror dan Sabotase

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 2 6 3 8 11 3 6 8 0 2 3 5 57

GRAND TOTAL 70 125 107 114 85 47 52 105 58 32 69 74 938

55



Lampiran 5. Tabel Jumlah Korban akibat Bencana Bulan Januari s.d. Desember 2015

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Total

Meninggal 58 86 61 38 67 160 74 86 20 50 57 136 893

Luka Berat

105

168 95

99

751

394

238

201

155

251

143

276

2.876

Luka Ringan 5.514 16.564 12.337 278 2.488 15.304 73.953 227.027 117.518 35.290 1.521 771 508.565

Hilang - 14 9 2 3 41 11 22 13 20 1 33 169

Pengungsi 17.905 63.891 13.258 15.880 12.965 19.629 24.281 53 4.931 163 21.276 62.507 256.739

56



Lampiran 6. Realisasi Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Tahun 2015

NO. JENIS BANTUAN PROVINSI REALISASI

1 Pembelian Masker Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

Rp 18.000.000,-

2 Klaim pasien di RS PARU PARU BATU

Jawa Timur Rp 127.623.157,-

3 Klaim pasien di RSUD Saiful Anwar Malang

Jawa Timur Rp 22.061.900,-

4 Klaim pasien di RS Persahabatan DKI Jakarta Rp 17.625.039,-

5 Klaim pasien di RSPI Sulianto Saroso

DKI Jakarta Rp 17.371.650,-

TOTAL Rp 202.681.746,-

57



Lampiran 7. Alokasi Anggaran Revisi TA 2015

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT PAGU (Rp)

AWAL REVISI I REVISI II

Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan

1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan 7.091.186.000 12.878.739.000 12.878.739.000

2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.746.588.000 2.180.019.000 2.180.019.000

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.648.129.000 1.252.956.000 1.252.956.000

4 Laporan Penanggulangan Bencana 23.457.867.000 3.690.048.000 3.690.048.000

5 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 4.109.364.000 2.975.200.000 2.987.800.000

6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 2.802.898.000 3.296.422.000 3.296.422.000

7 Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi 217.391.000 220.365.000 220.365.000

8 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan keuangan 1.310.393.000 519.592.000 519.592.000

9 Laporan pembinaan, kinerja, kepegawaian dan kegiatan 7.733.979.000 7.994.451.000 7.994.451.000

10 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional 11.657.885.000 0 0

11 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 131.144.000 18.547.786.000 18.547.786.000

12 Layanan Perkantoran 7.043.092.000 7.043.092.000 7.043.092.000

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 88.984.000 288.484.000 288.484.000

14 Output Cadangan 98.958.000 98.958.000

T O T A L 69.038.900.000 60.986.112.000 60.998.712.000

58


Lampiran 8. Perbandingan Anggaran pada TA 2014 dan TA 2015

NO URAIAN OUTPUT ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp) REALISASI (Rp) % Realisasi % FISIK

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan

7.425.812.000 12.878.739.000 6.384.123.085 9.267.603.985 85,97 71,96 83,22 100

2 Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan

2.854.042.000 2.180.019.000 1.932.058.642 1.832.659.975 67,7 84,07 100 100

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

2.048.395.000 1.252.956.000 1.575.592.175 1.115.420.050 76,92 89,02 60 81

4 Penanggulangan Bencana 6.339.633.000 3.690.048.000 6.773.099.457 2.102.159.446 88,48 56,97 100 100

5 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

2.031.964.000 2.987.800.000 934.539.238 1.450.985.466 51,09 48,56 57,69 50

6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.152.604.000 3.296.422.000 2.764.493.200 2.557.640.905 84,1 77,59 100 56

7 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi 2.981.554.000 220.365.000 2.515.829.000 216.960.000 84,38 98,45 91,59 100

8 Layanan Perkantoran 6.144.072.000 519.592.000 5.302.877.207 402.068.600 86,31 77,38 100 100

9 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

897.371.000 7.994.451.000 742.590.200 3.585.967.723 82,75 44,86 100 88

10 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan

12.834.980.000 0 10.098.988.036 0 78,68 0 88,24 0

11 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional

16.708.458.000 18.547.786.000 0 4.683.660.000 0 25,25 0 67

12 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 202.600.000 7.043.092.000 179.850.000 6.213.632.012 88,77 88,22 100 100

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 863.215.000 288.484.000 799.802.700 271.905.500 92,65 94,25 100 100

14 Output Cadangan - 98.958.000 - 0 0 0 0 0

TOTAL 64.484.700.000 60.998.712.000 40.003.842.940 33.700.663.662 60,67 55,25 83,13 87

59


Lampiran 9. Realisasi Pengadaan TA 2015

NO NAMA PAKET KEGIATAN REALISASI

(Rp)

KONTRAK NO/TGL

NOMOR KONTRAK TANGGAL

1 Pengadaan Jasa Konsultan GAP Dan Pelatihan ISO 48.500.000 BN.01.01/1/911.1/2015 17 September – 1 Oktober 2015 2 Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Dokumen ISO 48.000.000 BN.01.01/1/1012.1/2015 9 -29 Oktober 2015 3 Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Implementasi ISO 47.250.000 BN.01.01/1/1158.1/2015 6 – 19 November 2015 4 Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit Eksternal ISO 48.250.000 BN.01.01/1/1288.1/2015 27 November – 14 Desember 2015

5 Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kurikulum dan Modul ITC-DRR

41.000.000 BN.01.01 / 2 / 831 / 2015 31 Agustus – 31 Oktober 2015

6 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

41.243.000 31 Agustus – 29 September 2015

7 Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan

41.000.000 BN.01.01 / 2 / 830 / 2015 31 Agustus – 31 Oktober 2015

8 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

41.243.000 BN.01.01/3/831.1/2015 31 Agustus – 29 Oktober 2015

9 Penyelenggaraan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (Internasional)

549.339.600 BN.01.01/2/926.1/2015 21 September – 19 November 2015

10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan 673.876.700 BN.01.01/3/1146/2015 3 November – 8 Desember 2015 11 Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai I 119.000.000 BN.01.01/1/372/2015 28 – 30 April 2015 12 Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai II 198.000.000 BN.01.01/1/1246/2015 24 November – 22 Desember 2015 13 Pengadaan Jasa Dalam Rangka Penataan Gudang di PPPKK

Regional/Sub Regional 469.923.000 BN.01.01/1/939/2015 25 September – 8 Desember 2015

14 Penyelenggaraan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan

763.648.000 BN.01.01/2/925.1/2015 21 September – 19 November 2015

15 Penyelenggaraan Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan DKI Jakarta

987.100.000 BN.01.01/2/993.1/2015 5 Oktober – 3 Desember 2015

60


NO NAMA PAKET KEGIATAN REALISASI

(Rp) KONTRAK NO/TGL

16 Penyelenggaraan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan

798.689.000 BN.01.01/2/990.1/2015 5 Oktober – 3 Desember 2015

17 Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SI-PPKK) Berbasis Android

174.700.000 BN.01.01/4/475/2015 25 Mei – 25 Juni 2015

18 Pengadaan Jasa Setting Jaringan Radio Komunikasi di 34 Dinkes Provinsi dan 11 Dinkes Kab/Kota

77.000.000 BN.01.01/4/953/2015 28 September – 26 November 2015

19 Pengadaan Jasa Penulisan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Erupsi Gunung Api

133.000.000 BN.01.01/1/721/2015 4 Agustus – 30 Oktober 2015

20 Pengadaan Jasa Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 68.325.000 BN.01.01/1/722.1/2015 3 Agustus – 2 Oktober 2015 21 Pengadaan Masker 490.622.000 BN.01.01./1/1046/2015 15 – 28 Oktober 2015 22 Pengadaan Perahu Karet 3.231.800.000 BN.01.01/1/1296.1/2015 1 – 30 Desember 2015 23 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) 832.328.000 BN.01.01/1/1172.1/2015 10 November – 9 Desember 2015 24 Pengadaan Perahu Karet untuk Penanggulangan Krisis

Kesehatan 129.000.000 BN.01.01/1/720/2015 4 Agustus – 1 November 2015

25 Pengadaan Laptop untuk Satker PPPKK 167.960.000 BN.01.01/1/1010.1/2015 8 Oktober – 6 November 2015 26 Pengadaan Rak Penyimpanan Barang 142.000.000 BN.01.01/1/888.1/2015 15 September – 15 Oktober 2015 27 Penyelenggaraan Training GIS 59.500.000 BN.01.01/4/697/2015 31 Juli 2015

61


Lampiran 10. Pelatihan dan Seminar Internasional Tahun 2015

NO KEGIATAN WAKTU LOKASI PENYELENGGARA PESERTA

1. 10 th Training Course in Public Health Emergency and Disaster Management (PHEDMa) for Health-care Professionals of South East Asia Region

7 – 11 Desember 2015

Colombo, Srilanka

The Health Emergency and Disaster Management Training Centre (HEDMaTC) of The Faculty of Medicine, University of Peradeniya and WHO Srilanka

- Shinta Rahmawati, S.Gz (Staf Bidang TDP)

- Yuniati, S.Sos, M.Si (Kasubbid Kesiapsiagaan)

2. Health Emergencies in Large Population (HELP) Course

29 Oktober – 8 November 2015

New Delhi, India

International Committee of The Red Cross (ICRC) bekerja sama dengan WHO SEARO

Astika Fardani, SKM (Staf Bidang Pemantauan dan Informasi)

3. 11 th International Basic Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons

15 – 19 Juni 2015

Krosevac, Sernia

Organization of Prohibition Chemical Weapon (OPCW)

Dr. Arifin (Staf Bidang PMK) Dr. Rakhmad Ramadhanjaya (Staf Bagian Tata Usaha)

4. 3rd Senior Official’s Meeting (SOM-3) 26 – 30 Agustus 2015

Cebu, Philippines

APEC Dr. Ira Cyndira Tresna (Kasubbid Pencegahan dan Mitigasi) Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM (Staf Bagian Tata Usaha)

5. 15th Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protection Under Article X of Chemical Weapon Convention

22 – 27 Juni 2015

Antalya, Turkey

Organization of Prohibition Chemical Weapon (OPCW)

Dr. Achmad Yurianto (Kepala PPPKK) Dr. Indro Murwoko (Kabid TDP)

6. The 3 rd Meeting for The Survey on The Current Situation of Disaster/Emergency Medicine System in The ASEAN Region

6 – 10 Juli 2015 Bangkok, Thailand

JICA Setiorini, SKM, MKM (Staf Bidang TDP) Zulkarnain Gaffar, SS, MKM (Staf Bidang Pemantauan dan Informasi)

7. Conference of WHO ERM Collaboration Centre

17 -19 November 2015

Moscow, Russia

WHO Drs. M. Royan, M.Kes (Kabid PMK) Wijayanti, SS, MM (Staf Bidang TDP)

62


NO KEGIATAN WAKTU LOKASI PENYELENGGARA PESERTA

8. Southeast Asia ICRC Healthand Humanitarian Action in Emergency Workshop

12 – 16 Oktober 2015

Singapore ICRC Wijayanti, SS, MM (Staf Bidang TDP)

9. Regional Workshop on Strengthening and Networking of Public Health Emergency Operation Centre

28 September – 2 Oktober 2015

New Delhi, India

WHO SEARO Drg. M. Kammaruzaman, M.Sc (Kabag Tata Usaha) Lita Renata Sianipar, SKM, M.Epid (Kabid PI)

10. Invitation to The 13 the ASEAN and Japan High Level Official Meeting on Caring Societies

20 – 22 Oktober 2015

Kobe, Japan JICA Dr. Achmad Yurianto (Kepala PPPKK) Dr. Indro Murwoko (Kabid TDP)

11. APEC Training Course on Buliding Capacity in Health Hotline Responding to Public Health Emergency

7 – 10 April 2015 Beijing, China

APEC Dr. Adi Sopiandi, M.Kes (Staf Bidang PMK)

12 Course on Healthcare and Pandemic Preparedness

Singapore Drg. Hadijah Pandita, M.Kes (Kasubbid Informasi)

13 15 th Annual Meeting Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis

24 – 28 Februari 2015

Dead Sea, Jordan

Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis

Dr. Ina Agustina Isturini , MKM (Kasubbid Pemulihan)

14 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction

Maret 2015 Sendai, Japan

JICA Dr. M. Imran S. Hamdani, MKM (Kasubbid Tanggap Darurat)

laporan akuntabilitas kinerja -...

Documents