rencana strategis (renstra) tahun 2015 - 2019 pengadilan … renstra... · rencana stratejik...

Rencana Strategis

(RENSTRA)

Tahun 2015 - 2019

Pengadilan Negeri Waikabubak

RENSTRA 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepatutnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi semua warga Peradilan

khususnya, Bangsa dan Negara tercinta ini pada umumnya, disamping itu juga kita

bersyukur atas telah tersusunya Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan

Negeri Waikabubak yang sangat berguna untuk kemajuan Pengadilan Negeri

Waikabubak dimasa mendatang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya,

sejalan dengan iktiar kita untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan Hukum kepada

Masyarakat Pencari Keadilan.

Pengadilan Negeri Waikabubak adalah pelaksanan awal Kekuasaan Kehakiman

yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan

dan sekaligus merupakan pendukung kawal depan (Vrovost) Mahkamah Agung yang

berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang – Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Undang – Undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala

Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Kita ketahui bersama bahwasannya keberhasilan yang baik akan ditentukan

oleh perencanaan yang baik dan matang. Renstra 2015 – 2019 juga tersusun dalam

rangka mendukung program Pembangunan Jangka Panjang secara Nasional dan

mendukung Blue Print Mahkamah Agung RI 2010 – 2035, dengan demikan

penyusunan Renstra 2015 – 2019 ini merupakan keharusan semua Badan Peradilan

dibawah naungan Mahkamah Agung RI yang penyusunannya berdasarkan pada Blue

Print Mahkamah Agung RI tersebut.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis

(Renstra) 2015 – 2019 ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat mewujudkan Peradilan

RENSTRA 2015 - 2019


yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparansi dan modern di wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Waikabubak.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan

bimbingan dalam mengapai cita – cita Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Waikabubak, 06 Februari 2015

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

SUTRISNO. SH.MH. NIP 19640103 199203 1 007

RENSTRA 2015 - 2019


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5

C. Kondisi Umum ........................................................................... 8

D. Potensi dan Permasalahan ……………………………………….. 10

BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS ................... 10

A. Visi ............................................................................................... 10

B. Misi ............................................................................................... 22

C. Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………………. 22

D. Program dan Kegiatan ……………………………………………….. 25

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 2015-2019 . ................ 23

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Rencanan Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Waikabubak

- SK Tim Penyusun Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Waikabubak

RENSTRA 2015 - 2019


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

dewasa ini telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan

Reformasi Birokrasi Pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan

sistem administrasi Negara dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia.

Demikian halnya dengan dunia Peradilan di Indonesia, upaya

merealisasikan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance)

sebagai wujud pengejawantahan Judicial Reform secara umum dapat terciptakan

dari arah pembaharuan Peradilan Indonesia sebagaimana tertuang dalam cetak

biru (Blue Print) pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Hal tersebut

dijadikan sandaran Hukum dan sejarah, mengingat pasca terbitnya keputusan

presiden Nomor 21 Tahun 2014, maka terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Manajemen

adminstrasi, personil dan financial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan-

badan peradilan dibawah keempat lingkungan peradilan telah melakukan

pembaruan-pembaruan yang dikritalisasikan dalam Visi dan Misi organisasinya.

Sebagai tujuan Kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi

penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menurut Gambhir Bhatta (1996)

bercirikan tingginya tingkat akuntabilitas , transparansi, keterbukaan dan supermasi

Hukum. Lebih pertela lagi bahwa kepemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan

diharapkan cukup efektif dan berkeadilan, menghormati dan menegakan supremasi

hukum, serta memiliki kadar transparansi yang lebih baik secara kelembagaan

maupun individual aparatur administrasi Negara dalam interaksi dan transaksi

peneyelenggaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Inti reformasi birokrasi Peradilan Indoensia terkonsentrasi pada Reformasi

Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Penggelolaan asset dan

Reformasi Teknologi Informasi. Pengadilan Negeri Waikabubak yang merupakan

Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang, selain

sebagai institusi independen pelaksanaan kekuasaan Kehakiman juga sebagai

Voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat daerah, yang sudah

barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala

apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi.

RENSTRA 2015 - 2019


Pembaharuan dititik beratkan pada Reformasi Manajemen Organisasi dan Sumber

daya manusia yang merupakan break down dari reformasi birokrasi dan Judicial

Reform menuju “Badan Peradilan yang Agung” dengan target quick Wins

“menciptakan birikrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan

terdesentralisasi”.

Berdasarkan realitas yang ada, Pengadilan Negeri Waikabubak berupaya

kuat untuk merealisasikan dan mengejawantahkan quick wins melalui upaya

pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk

melaksanakan Good Governance dalam penyelenggaraan Judicial Reform. Dimana

salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan

Rencana Stratejik (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman

pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan 5 (lima) tahunan

dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Rencana Stratejik yang disusun untuk jangka waktu tertentu ke depan

berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis

perencanaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan semaksimal mungkin serta

dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencanan Stratejik Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun

2015 – 2019 merupakan Renstra ke-2 dari pelaksanaan Blue Print Mahkamah

Agung RI 2010 – 2035, dimaksudkan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur, Ukuran pencapaian

rencana kinerja 5 (lima) tahun ke depan yang akan diwujudkan melalui

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Peradilan.

2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung jawaban kepada publik dalam

hal tugas pokok dan fungsi Peradilan tingkat pertama yang menerima,

memproses dan mengadili perkara.

3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai

sejauh mana Pengadilan Negeri Waikabubak dapat memanfaatkan

kekuasaan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha

meminimalisasi segala kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan

tupoksi.

4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban Pimpinan

Pengadilan Negeri Waikabubak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

RENSTRA 2015 - 2019


fungsi pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan sarana dan

prasarana berdasarkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Stratejik 2015 – 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Tersusun dokumen perencanaan global yang akan dijadikan acuan dalam

penyusunan dokumen Rencanan Kerja tahun 2015 – 2019 pada Pengadilan

Negeri Waikabubak serta dasar penilaian Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Administrasi Peradilan.

2. Tersusun perencanaan teknis stratejik pelayanan pengelolaan administrasi

peradilan, administrasi umum, rumah tangga dan sarana dan prasarana

(perlengkapan) pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang berfokus pada skala

prioritas Stratejik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.

3. Terwujudnya pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri

Waikabubak dalam rangka memaksimalkan hingga titik optimal selaras dengan

realitas yang berhasil guna dan berdaya guna.

4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan antar sub bagian pada

Pengadilan Negeri Waikabubak dengan agenda yang dicanangkan oleh

Pimpinan Pengadilan Negeri Waikabubak selama kegiatan Jangka Menengah 5

(lima) tahun kedepan.

C. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan salah satu badan peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas dan fungsi

bidang Yudikatif. Sejalan bergulirnya Sistem Pemerintahan RI menuju reformasi

total disemua instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda

kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang Hukum, Peradilan dan birokrasi

sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM Nasional sebelumnya akan

semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. Lebih

khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di

fokuskan pada Reformasi Birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara

Birokrasi atau aparatur penegak Hukum serta transparansi. Peningkatan

profesionalisme Aparatur Tenaga Peradilan dan kualitas pelayanan public

bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Waikabubak

menyusun rencana stratejik (RENSTRA) tahun 2015 – 2019 berdasarkan

rencana pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019

RENSTRA 2015 - 2019


dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Pelaksanaan Kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata

dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang

disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan

dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan strategis suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun

sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan

Pengadilan Negeri Waikabubak. Rencana Strategis ini akan dijabarkan kedalam

rencana kegiatan. Rencana strategis supaya berhasil dengan baik memerlukan

dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia pelaksanaannya

maupun dengan fasilitas pendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Rencana strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi

dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue

Print) Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 menuju “Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung”.

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

- KEKUATAN DAN PELUANG

Beberapa potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Waikabubak

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Merupakan salah satu pendukung Vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung

RI pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima,

memeriksa, memproses serta mengadili perkara sewilayah hukum

Pengadilan Negeri Waikabubak atau dengan kata lain meliputi semua wilayah

pemerintahan Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba

Tenggah.

2. Unsur Pengadilan Negeri Waikabubak termasuk dalam unsur penasehat

Muspida yang tentunya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah

daerah khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan

Sumba Tenggah.

RENSTRA 2015 - 2019


3. Untuk Potensi internal Satker, Pengadilan Negeri Waikabubak merupakan

pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (Promosi dan Mutasi)

pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang tentunya

sangat menentukan dalam peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan

yang ada.

4. Didalam penerapan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Waikabubak tidak

kalah dengan Pengadilan lain yang ada di bawah Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Kupang, yang artinya modal dasar untuk menuju Peradilan yang

Modern yang diharapkan menjadi tonggak terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung, bukan suatu kemustahilan, tinggal kesunguhan dari

aparatur peradilan untuk mencapai Visi dan Misi yang ada dalam Blue Print

Mahkamah Agung RI.

5. Adanya Undang – Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri

Waikabubak selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

6. Pengadilan Negeri Waikabubak seperti halnya Pengadilan yang lain telah

memiliki Website yang menjadi media penyampaian informasi kepada

masyarakat tentang berbagai data menyangkut peradilan dan administrasi

umum, baik dari informasi teknis maupun informasi non teknis.

7. Adanya Tunjangan Remunerasi sangat diharapkan dapat menjadi

pendongkrak untuk meningkatkan hasil kerja kearah yang lebih baik.

8. Penerapan Sistem Informasi berbasis Komputerisasi di Pengadilan Negeri

Waikabubak sudah mulai dilaksanakan, tinggal dipertahankan dan dilanjutkan

serta harus didukung oleh pengembangan kebijakan untuk pengembangan

kedepannya demi pelaksanaan Manajemen Administrasi modern yang lebih

baik.

- PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Waikabubak,

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum adanya mekanisme evaluasi atau penilaian mendasar dalam

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Waikabubak.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penerimaan PNS yang dibutuhkan

RENSTRA 2015 - 2019


- Pemahaman Informasi dan Teknologi untuk aparatur Peradilan yang saat

ini masih dinilai sehingga didalam pekerjaan masih membutuhkan waktu

yang agak lama.

- Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Peradilan melalui

Pendidikan.

3. Aspek Tertip Adminstrasi dan Manajemen Peradilan

- Masih belum adanya Sistem Administrasi local yang berbasis Sistem

Informasi Kepegawaian, Perpustakaan dan Kearsipan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Optimaliasi pemenuhan kebutuhan akan ruangan yang layak masih dirasa

sangat dibutuhkan.

- Masih dibutuhkannya kebutuhan akan fasilitas untuk pengelolaan data.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai salah satu Badan

Peradilan, pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa,

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya oleh pencari Keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49

tahun 2009, beserta penjelelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri

Waikabubak mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni Menerima, Memeriksa, Mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri Waikabubak.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk,

serta teguran dan peringatan kepada pejabat Struktural dan Fungsional serta

jajaran staf Pengadilan Negeri Waikabubak yang berada dibawah binaanya,

baik mengenai administrasi teknis Peradilan maupun administrasi umum dan

pembangunan.

RENSTRA 2015 - 2019


3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera

Pengganti dan JuruSita dan JuruSita Pengganti dan melakukan pengawasan

terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta mejaga agar

Peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta.

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang

dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan

Hukum dan menyelenggarakan Administrasi umum yang dikelola oleh Urusan

Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

6. Fungsi Lainnya :

a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat Teknologi Informasi

berbasis keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan

akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh

informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses

persidangan. (Vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009

temntang Peradilan Umum, jo Undang-undang No. 14 Tahun 2009

tentang keterbukaan informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 1 -144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan

Informasi di Pengadilan).

b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Vide :

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

RENSTRA 2015 - 2019


BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

SERTA PROGRAM POKOK

Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai bagian dari Badan Peradilan di

Indonesia mempunyai Visi dan Misi yaitu mendukung Visi dan Misi telah

dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Blue Print Mahkamah

Agung RI 2010 – 2035, dengan tujuan dan sasaran Strategis sebagaimana

diuraikan di bawah ini.

A. Visi Badan Peradilan

Sebagaimana disebutkan dalam buku Cetak Biru pembaharuan Peradilan

2010 – 2035, Visi Badan Peradilan adalah :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Badan Peradilan tersebut dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah

Agug pada Tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan dengan merunjuk

pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat,

sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

B. Misi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan tersebut di atas yaitu

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Mahkamah Agung telah

merumuskan misinya yang disebut dengan Misi Badan Peradilan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Waikabubak adalah

sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi.

RENSTRA 2015 - 2019


2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dapat memenuhi butir 1

dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari

tahun 2015 – 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri

Waikabubak adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Peningkatan Aksebilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan tertib administrasi Perkara.

4. Peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice).

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan.

7. Peningkatan Pelayanan public terhadap pencari keadilan / masyarakat.

Rencana Strategis 2015 – 2019 ini merupakan RENSTRA ke – 2 (dua)

Pengadilan Negeri Waikabubak dan seluruh Peradilan. Dalam usaha untuk

mencapai tujuan dan Sasaran Strategis 5 (lima) tahun kedepan, Pengadilan

Negeri Waikabubak mencanangkan Program Jangka Menegah yang merupakan

pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program kegiatan

untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam Blue Print Mahkamah Agung

RI 2010-2035. Adapun Program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Peradilan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan.

3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.

4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan

berkeadilan.

5. Penggelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan dan masyarakat

umum.

7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Penjabaran dan Hal-hal yang akan dilakukan dari program kegiatan dalam

rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 2015-2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :

- Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.

- Pembinaan disiplin aparat Peradilan.

RENSTRA 2015 - 2019


- Kenaikan gaji dan tunjangan aparat Peradilan.

- Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga

Peradilan.

- Pemberian izin studi aparatur peradilan untuk jenjang formal dalam mendukung

karir, yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dimana

pendidikan adalah merupakan hak setiap warga Negara tidak terkecuali Pegawai

Negeri Sipil sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.

2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan :

- Pemeliharaan Gedung dan inventaris.

- Pembenahan administrasi teknis Peradilan dan administrasi umum.

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.

3. Peningkatan efesiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :

- Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.

- Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.

- Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas

serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI.

- Pemberian sangsi teguran dan teguran dan peringatan bagi aparatat yang

melanggar ketentuan.

- Pemberian Reward and Punishment untuk mendukung basis kinerja.

- Menanamkan Buda Kerja dan Pelayanan.

4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :

- Terlaksananya proses kinerja aparat dibidang teknis Peradilan sesuai dengan

SOP yang telah ditetapkan.

- Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum

materil yang berlaku.

- Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.

- Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.

5. Penggelolaan anggaran secara tertip, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan :

- Merencanakan dan menyusun RKA-KL.

- Penata-usahaan pembukuan.

- Penyusunan laporan yang akurat.

- Pertanggungjawaban yang akuntabel.

6. Peningkatan pelayanan publik yang baik terhadap pencari keadilan dan

masyarakat umum :

RENSTRA 2015 - 2019


- Penyusunan tata cara pelayanan / SOP yang baik.

- Pemberian pelayanan yang baik, ramah dan cepat serta murah.

- Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan public.

7. Menuju perkantoran yang modern :

- Penataan organisasi dan Manajemen.

- Adanya pelatihan berorientasi manajemen dan tata kelola organisasi.

- Penerapan Sistem Komputerisasi Data.

- Mendukung program keterbukaan informasi badan peradilan sesuai dengan

Keputusan KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan berdasarkan ketentuan

sistem Reformasi Birokrasi.

D. Program dan Kegiatan

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Negeri Waikabubak untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung RI.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi.

b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

c. Pelayanan publik atau birokrasi.

d. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

e. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyedian sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

RENSTRA 2015 - 2019


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan Program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan,

kepatuhan terhadap putusan hakim dan teknis peradilan lainnya. Kegiatan

pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pelaksanaan

program peningkatan manajemen peradilan umum adalah :

a. Penyelesaian perkara

b. Penyelesaian sisa perkara

c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu.

d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu

e. Publikasi dan trasparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

g. Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksaan / pengawasan.

RENSTRA 2015 - 2019


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator

Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Prosentasi mediasi yang berhasil diselesaikan

b. Prosentasi perkara yang diselesaikan

c. Prosentasi sisa perkara yang diselesaikan

d. Prosentasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2. Peningkatan eksebilitas putusan Hakim

Prosentasi penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Prosentasi berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Prosentasi berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Prosentasi penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Prosentasi perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti

c. Prosentasi perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

d. Prosentasi (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Prosentasi permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

7. Peningkatan Pelayanan publik terhadap pencari keadilan/masyarakat

a. Prosesntase permintaan data dan informasi yang ditindaklanjuti.

b. Prosestase permintaan data dan informasi yang tidak ditindaklanjuti

c. Prosentase permintaan data teknis peradilan d. Prosentase permintaan data non teknis peradilan

RENSTRA 2015 - 2019


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEJIK 2015-2019


Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran yang

ditetapkan, Pengadilan Negeri Waikabubak menetapkan arah dan kebijakan dan

strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam menigkatkan sistem

manajemen dan penyelesaian perkara yang akuntabel dan transparan sehingga

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian serta kepuasan

hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya

aparatur Peradilan.

Selanjutnya untuk member focus dan memperkuat rencana yang

memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran yang

disusun. Kebijakan yang diambil dalam sebuah perubahan tentunya akan

membawa konsekuensi yang selaras dengan kebijakan yang perlu diperhatikan

adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Waikabubak agar menjadi

professional dan sadar akan tugas pokok dan fungsi.

2. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan peradilan dan manajemen

yang memadai.

3. Pengawasan yang terencana, efektif, obyektif dan professional.

4. Akutabel dalam perencanaan, penggelolaan dan pertanggung-jawaban

anggaran.

5. Adanya promosi dan mutasi yang bersifat professional untuk

mendukung tercapainya pelayanan prima dan tercapainya Manajemen

Perkantoran Modern.

6. Penyusunan Job Description aparatur yang berbasis kinerja serta

tanggung-jawabnya.

7. Adanya Reward and Punishment untuk mendukung basis kinerja.

8. Terpenuhinya kesejahteraan terhadap aparatur pelaksanaan tugas.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

RENSTRA 2015 - 2019


Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal –hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas

hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerimaan

layanan.

2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik.

RENSTRA 2015 - 2019


BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2015 – 2019

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun

bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk mengambarkan peta

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan

strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang

ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Waikabubak harus terus

disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka

dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu

pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.

Dengan Renstra ini pula, diharakan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan

Negeri Waikabubak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi

pencapaian Arah, Tujuan dan Sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu

2015 – 2019, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak dalam

mendukung Visi Misi Badan Peradilan Indonesia dapat terwujud dengan baik,

begitu juga dengan usaha Mahkamah Agung RI dan PEradilan dibawahnya untuk

keberhasilan Reformasi Birokrasi dapat tercapai tentunya dengan tingkat

keberhasilan yang memuaskan.

RENSTRA 2015 - 2019


MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

PERIODE TAHUN 2015 – 2019

A. MATRIKS ANGGARAN

NO

PROGRA

M

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET JANGKA MENENGAH 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Vol Ang

g

Vol Angg Vol Ang

g

Vol Ang

g

Vol Angg

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Terwujudnya profesionalisme penggelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel

-Jumlah bulan pelaksanaan operasional perkantoran -Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam pelasanaan tugas teknisdan non teknis peradilan -Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan -pembinaan disiplin aparat peradilan

12 bln

2. Program

peningkata

n sarana

dan

prasarana

Aparatur

MA

Tersedianya

sarana dan

prasarana

aparatur pd

MA dan

badan

peradilan

Penigkatan

sarana

prasarana

dalam

mendukung

kelancaran

penyelengaraan

peradilan

RENSTRA 2015 - 2019


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas

1. Persentase mediasi yang

diselesaikan

2. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan.

3. Persentase perkara yang

diselesaikan.

4. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

100

100

100

100

100 100 100

100

100

100

100

100 100 100

100

100

100

100

100 100 100

100

100

100

100

100 100 100

100

100

100

100

100 100 100

RENSTRA 2015 - 2019


pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

1. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap.

2. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis.

3. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak.

4. Prosentase penyitaan tepat waktu

dan tempat.

5. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara.

6. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan.

7. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara zetting

plaat.

8. Persentase (amar) putusan perkara

(yang menarik perhatian masyarakat)

yang dapat diakses secara on line

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

RENSTRA 2015 - 2019


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

dalam waktu maksimal 1 hari kerja

sejak diputus.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

9. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti.

10. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

RENSTRA 2015 - 2019


PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK Jl. Jenderal Sudirman No.10

Telp. (0387) 22075, 22191, 21385/Fax : (0387) 21054

Email : [email protected]

WAIKABUBAK – SUMBA BARAT

SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

NOMOR :W26-U9/ /UM 02.02/II/2014

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka

Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk

penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi.

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung.

RENSTRA 2015 - 2019


12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 27 Mei 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator

Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

WAIKABUBAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini

merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana

kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Kupang.

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan

ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas

kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada Tanggal : 06 Januari 2015

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Waikabubak

DESBERSEKY TANAEM.

NIP. 19601216 198311 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Waikabubak

RENSTRA 2015 - 2019


rencana strategis (renstra) tahun 2015 - 2019 pengadilan … renstra... · rencana stratejik...

Documents