TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN TNI AUTENTANG

PENYELIDIKAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DAN KECELAKAAN KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Kejadian kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja umumnya menunjukkan adanya kelemahan dalam program pencegahan kecelakaan. Selaras dengan falsafah keselamatan terbang dan kerja bahwa pada dasarnya kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja dapat dicegah apabila sebab-sebabnya diketahui. Sebab-sebab kecelakaan dapat ditentukan melalui penyelidikan yang saksama, teliti, dan lengkap serta tidak memihak. Untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat kecelakaan yang diharapkan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penyelidikan serta menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi hasil yang diperoleh dari semua peristiwa kecelakaan yang pernah dialami sendiri maupun pihak lain.

b. Menyadari arti pentingnya penyelidikan yang berupa keterangan-keterangan atau data sebagai sumber untuk dijadikan landasan bagi tindakan perbaikan dan akan memperkokoh usaha pencegahan kecelakaan, serta merupakan salah satu usaha/kegiatan di bidang lambangja guna menemukan semua faktor penting, ditinjau dari aspek manusia, materiil, media, misi maupun manajemen baik secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan terjadinya kecelakaan.

c. Dalam rangka menjamin keberhasilan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja serta guna mendapatkan keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraannya, maka perlu dibuat Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja ini disusun dengan maksud untuk menyatukan persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam upaya penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja.

b. Tujuan. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja ini disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja.

Lampiran Peraturan KasauNomor Perkasau/154/XII/2011Tanggal 27 Desember 2011

2

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup bujuklak ini meliputi pokok-pokok ketentuan umum tentang pedoman penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, dengan susunan dan tata urut sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

b. Bab II Ketentuan Umum.

c. Bab III Pokok-Pokok Penyelidikan Kecelakaan. d. Bab IV Pelaksanaan Penyelidikan Kecelakaan.

e. Bab V Tataran Kewenangan. f. Bab VI Penutup.

4. Landasan. Landasan yang digunakan untuk menyusun Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja ini adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 12 Januari 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

c. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/07/III/1990 tanggal 8 Maret 1990 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kelaikan Materiil Dalam Mendukung Pertahanan Keamanan Negara.

d. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/24/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Buku Petunjuk Induk TNI AU Tentang Operasi Udara.

e. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/86/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Buku Petunjuk Induk TNI AU Tentang Logistik.

5. Kedudukan. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja ini berada di bawah Buku Petunjuk Induk TNI AU Tentang Operasi Udara dan menjadi pedoman dalam penyusunan buku petunjuk di bawahnya.

6. Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam buku petunjuk pelaksanaan ini, telah disusun pengertian-pengertian sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengertian.

3

BAB II

KETENTUAN UMUM

7. Umum. Setiap kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja harus diselidiki dengan saksama, teliti, lengkap, dan objektif. Dalam usaha penyelidikan ini harus diperhatikan bahwa kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja dapat terjadi pada setiap saat dan tempat yang tidak diduga sehingga faktor manusia, materiil, misi, media, dan manajemen dapat mendorong terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk menyatukan persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara serta kecelakaan kerja di lingkungan TNI AU perlu adanya ketentuan umum yang terdiri atas tujuan, sasaran, kebijakan dasar, asas-asas, prinsip-prinsip, hakikat, lingkup, objek, dan metode.

8. Tujuan. Tujuan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja TNI AU adalah mengungkap terjadinya kecelakaan pesawat udara atau kecelakaan kerja dan faktor-faktor penting, baik pada manusia, materiil, media, misi, dan manajemen, yang secara langsung ataupun tidak langsung sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan yang serupa.

9. Sasaran. Sasaran yang akan dicapai dalam usaha penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kerja sebagai berikut:

a. Terkumpulnya data-data yang akurat dari setiap kecelakaan pesawat udara atau kecelakaan kerja yang terjadi untuk dapat digunakan dalam menjelaskan bagaimana proses terjadinya kecelakaan tersebut dan mengungkap faktor-faktor penyebab baik yang bersifat latent maupun active.

b. Terungkapnya keterangan dari para saksi baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam setiap kecelakaan pesawat udara atau kecelakaan kerja yang terjadi.

c. Tersusunnya rekonstruksi proses terjadinya kecelakaan pesawat udara atau kecelakaan kerja.

d. Terungkapnya faktor-faktor penyebab (latent maupun active) terjadinya kecelakaan atau insiden.

e. Diperolehnya suatu rekomendasi dari hasil penyelidikan dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap manajemen sistem keselamatan penerbangan di seluruh satuan kerja jajaran TNI AU pada masa mendatang guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa.

10. Kebijakan Dasar. Pada dasarnya kecelakaan pesawat udara maupun kecelakaan kerja mempunyai nilai strategis sehingga pembinaan bidang keselamatan penerbangan dan kerja memegang peranan penting di dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari segala potensi bahaya yang merugikan. Oleh karenanya, terdapat beberapa kebijakan dasar yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Kehilangan dan kerugian yang diakibatkan kecelakaan pesawat udara atau kecelakaan kerja bagi TNI AU adalah sangat besar, mengingat sumber daya

4

pengganti sangat terbatas dan memerlukan upaya, dana, sarana/fasilitas serta waktu yang cukup lama.

b. Kehilangan dan kerugian yang melibatkan sejumlah sista berupa pesawat udara beserta awaknya akan berakibat pada menurunnya tingkat kesiapan operasional TNI AU.

c. Kecelakaan pesawat udara atau kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya akan berakibat pada kehilangan atau kerugian secara materiil, namun juga berupa kerugian materiil yang dapat berdampak pada menurunnya kemampuan personel lainnya akibat trauma, menurunnya tingkat kepercayaan, serta rusaknya reputasi organisasi.

11. Asas-Asas. Penyelidikan kecelakaan atau insiden dilaksanakan dengan berpedoman kepada asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Memegang Teguh Tujuan. Penyelenggaraan penyelidikan harus memegang teguh tujuan yang hendak dicapai guna kepentingan perbaikan terhadap sistem keselamatan penerbangan.

b. Asas Kecepatan. Penyelidikan harus dilaksanakan sesegera mungkin untuk menghindari hilang atau rusaknya barang bukti yang ada di lokasi kejadian.

c. Asas Ketepatan. Penyelidikan harus dilaksanakan secara terpadu untuk mendapatkan hasil yang tepat atas faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan maupun insiden baik yang bersifat active maupun latent.

d. Asas Kesatuan Komando. Penyelidikan yang dilakukan haruslah berpedoman kepada satu kesatuan komando dalam pelaksanaannya.

e. Asas Keselamatan. Penyelidikan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan baik perorangan maupun kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan.

12. Prinsip-Prinsip. Setiap personel yang terlibat dalam tugas penyelidikan kecelakaan diwajibkan mengetahui dengan pasti prinsip-prinsip penyelidikan serta mampu melaksanakan secara maksimal praktik di lapangan. Prinsip-prinsip penyelidikan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Independen dan objektif.

b. Cepat bertindak.

c. Sabar dan tekun.

d. Kerja sama.

e. Teliti/saksama.

13. Hakikat. Pada hakikatnya, penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja adalah usaha mengungkap proses terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja serta menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut

5

secara objektif untuk merumuskan upaya pencegahan kejadian yang serupa pada masa mendatang.

14. Lingkup. Penyelenggaraan penyelidikan ini, hanya berlaku bagi semua kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja yang terjadi di TNI AU yang melibatkan alutsista dan personel TNI AU, baik di Indonesia maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. 15. Objek. Objek penyelidikan meliputi lima bidang, sebagai berikut:

a. Bidang Manusia. Bidang manusia meliputi semua orang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penerbangan pesawat udara atau kegiatan yang mengalami kecelakaan, misalnya para personel awak pesawat, personel teknik, personel staf operasi, personel pengawas lalu lintas udara, dan para saksi.

b. Bidang Materiil. Bidang materiil meliputi antara lain bagian-bagian atau komponen-komponen pesawat udara, mesin, alat peralatan kerja, fasilitas, dan sarana bantuan.

c. Bidang Media. Bidang media meliputi antara lain kondisi cuaca, beban tugas, kehidupan sosial, hubungan manusia dengan pesawat, hubungan antar awak pesawat/tim kerja, kondisi lingkungan kerja, dukungan administrasi dan koordinasi tugas.

d. Bidang Misi. Bidang misi meliputi antara lain bentuk/macam penerbang-an, latihan, operasi, silabus, jam terbang yang dimiliki sebelum kejadian, dan latihan simulator.

e. Bidang Manajemen. Bidang manajemen meliputi semua kegiatan manajerial dari tingkat satuan atas sampai dengan satuan pelaksana di lapangan, antara lain mabes, kotama, lanud, wing, skadron yang berkaitan dengan administrasi, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengadaan, pendidikan, dan lain sebagainya.

16. Metode. Adapun metode yang digunakan dalam penyelidikan kecelakaan ini adalah:

a. Peninjauan Lapangan. Melaksanakan peninjauan secara langsung ke lokasi kejadian untuk mendapatkan data faktual.

b. Studi Dokumentasi. Melaksanakan analisis dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kecelakaan yang terjadi.

c. Wawancara. Melaksanakan wawancara terhadap saksi mata maupun personel yang terkait dengan kecelakaan yang terjadi, baik secara tertutup maupun terbuka.

d. Laborat. Melaksanakan uji laboratorium terhadap beberapa materiil yang berhubungan dengan kecelakaan yang terjadi.

6

e. Analisis. Melaksanakan analisis terhadap semua data dan bukti yang didapat dengan menggunakan model yang standar terhadap lima aspek/faktor dalam sistem keselamatan.

BAB III

POKOK-POKOK PENYELIDIKAN KECELAKAAN

17. Umum. Dalam penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja diperlukan adanya kesamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan sehingga penyelidikan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Untuk itu, diperlukan ketentuan pokok-pokok penyelenggaraan penyelidikan yang mencakup tindakan pembentukan tim penyelidik, koordinasi, pelaporan berita kecelakaan, dan prosedur khusus.

18. Pembentukan Tim Penyelidik Kecelakaan.

a. Setiap kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja yang terjadi harus diselidiki untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kasau, Dislambangjaau membentuk tim PPKPU atau PPKK jika terjadi accident yang dituangkan dalam surat perintah Kasau.

b. Untuk penyelidikan terhadap serious incident, pembentukan tim investigasi berada pada pang/dan/ka kotama/satker.

c. Untuk penyelidikan terhadap incident, pembentukan tim investigasi berada pada danlanud/satker.

19. Koordinasi. Pada pembentukan PPKPU/PPKK dan tim investigasi baik tingkat Mabesau, kotama maupun lanud/satker sebagai supervisi adalah Dislambangjaau. Dislambangjaau memiliki tugas memberi bantuan berupa supervisi yang diperlukan oleh pelaksana tingkat kotama dan lanud/wing.

20. Laporan Berita Kecelakaan.

a. Bila terjadi kecelakaan pesawat udara maupun kecelakaan kerja harus dilaporkan dengan segera tanpa menunda waktu kepada komando atau melalui sarana komunikasi tercepat yang tersedia (telepon, radio, dan lain-lain)

b. Penyampaian berita tersebut merupakan tanggung jawab:

1) Komandan pesawat udara/ketua tim kerja atau personel awak pesawat udara/tim kerja yang mengalami kecelakaan.

2) Dan/ka unit kerja yang mengalami kecelakaan.

3) Dan/ka satker (lanud/depohar), tempat kejadian kecelakaan tersebut berlangsung atau yang terdekat dengan kejadian kecelakaan.

7

c. Berita kecelakaan disampaikan kepada lanud/satker induk dalam hal ini lanud/depo dari pesawat udara/tim kerja yang mengalami kecelakaan, kemudian lanud satker induk tersebut meneruskan berita kecelakaan ke komando atas secara bertingkat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setiap serious incident dan incident pesawat udara/kerja dilaporkan sampai ke tingkat pang/dan/ka kotama yang bersangkutan dengan tembusan Kadislambangjaau.

2) Setiap kecelakaan (accident) pesawat udara/kerja dilaporkan sampai ke tingkat Kasau dengan tembusan Kadislambangjaau.

3) Setiap kecelakaan (accident) yang menyangkut kepentingan nasional (penerbangan VVIP/VIP), atau yang mengakibatkan korban jiwa manusia dilaporkan sampai ke tingkat Panglima TNI.

d. Data kecelakaan yang perlu disampaikan meliputi:

1) Waktu dan tempat kejadian kecelakaan.

2) Misi penerbangan/kerja.

3) Tipe dan nomor registrasi pesawat udara.

4) Nama komandan pesawat udara/ketua tim kerja.

5) Korban.

e. Setelah penyampaian berita kecelakaan, lanud/satker induk segera menindaklanjuti dengan laporan lengkap secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah diketahui terjadinya kecelakaan. Laporan tertulis tersebut menggunakan bentuk format laporan yang berlaku di TNI AU sebagai berikut:

1) Laporan Awal Kecelakaan Pesawat udara TNI AU (Contoh 1).

2) Laporan Awal Kecelakaan Kerja (Contoh 2).

3) Laporan Awal Kecelakaan Terjun Payung (Contoh 3).

4) Laporan Awal Kecelakaan Lalu Lintas (Contoh 4).

5) Laporan Kecelakaan Pesawat Udara (Contoh 5).

6) Laporan Kecelakaan Kerja (Contoh 6).

21. Pemberitaan Kecelakaan. Pada dasarnya pemberitaan setiap kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja TNI AU untuk kepentingan umum (official release pers) melalui satu pintu dalam hal ini Dinas Penerangan TNI AU.

8

22. Kewajiban Pelapor. Kewajiban para pelapor adalah tanpa menunggu perintah/ permintaan segera membuat laporan pelaksanaan tugasnya masing-masing sehubungan dengan sista udara pesawat udara dan awak sista udara atau personel yang mengalami kecelakaan secara kronologis, jelas, dan lengkap beserta semua lampiran referensi dokumen-dokumen autentik yang diperlukan untuk disampaikan kepada tim PPKPU/PPKK. Adapun yang termasuk pelapor wajib adalah:

a. Tingkat Skadron, mulai dari:

1) Komandan pesawat/kapten pilot dan seluruh anggota awak sista udara/pesawat udara.

2) Kepala urusan kesehatan (kaurkes) skadron.

3) Danflightops skadron udara, danflighthar skadron.

4) Kepala dinas operasi (kadisops) skadron.

5) Kepala dinas pemeliharaan (kadishar) skadron/skatek/satrad.

6) Komandan skadron (danskadud/danskatek/dansatrad/dansathar).

b. Tingkat Satker/Lanud, mulai dari:

1) Kepala seksi base ops (meteo dan PLLU) lanud.

2) Kepala sentral komunikasi dan elektronika (kasenkom) lanud.

3) Kepala seksi angkutan (kasiang) lanud.

4) Kepala dinas operasi (kadisops) lanud, kaopslat wing dan kadisbin depohar.

5) Komandan pangkalan TNI AU/komandan wing/komandan depo pemeliharaan (danlanud/danwing/dandepohar).

23. Tuntutan Ganti Rugi/Kompensasi. Tuntutan ganti rugi oleh/kepada pihak ketiga sehubungan dengan kecelakaan pesawat udara/kerja TNI AU akan ditentukan dalam peraturan tersendiri menurut hukum yang berlaku.

24. Prosedur Khusus.

a. Kecelakaan pesawat udara/kerja TNI AU di luar negeri:

1) Bilamana kecelakaan pesawat udara/kerja TNI AU terjadi di suatu negara yang terdapat perwakilan RI maka perwakilan tersebut c.q. Atase Pertahanan RI di negara tersebut berkewajiban untuk:

a) Mengusahakan penyelenggaraan pertolongan sesegera mungkin terhadap para korban kecelakaan.

9

b) Segera menyampaikan pemberitahuan kecelakaan kepada Panglima TNI/Kemhan RI yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

c) Mengusahakan pengamanan di tempat kecelakaan.

d) Berkoordinasi dengan negara setempat dan tim PPKPU/PPKK yang dibentuk oleh Mabesau dalam memfasilitasi proses penyelidikan.

2) Bilamana kecelakaan pesawat udara/kerja TNI AU terjadi di suatu negara yang tidak terdapat perwakilan RI c.q. Atase Pertahanan RI, maka Mabesau wajib menyarankan kepada Mabes TNI/Dephan untuk pembentukan tim PPKPU/PPKK serta tata cara dan tindakan pertolongan bagi para korban, pengamanan reruntuhan dan penyelesaian yang diusahakan melalui saluran Kementrian Luar Negeri RI.

b. Bantuan Instansi Lain. Besar kemungkinan terjadinya kecelakaan di lautan luas, danau, rawa-rawa, sungai atau di hutan, untuk keperluan pencarian, pengangkatan dan penyelidikan diperlukan bantuan dari Mabes TNI dan Polri atau instansi sipil. Prosedur yang ditempuh adalah kotama melaporkan ke Mabesau mengajukan permohonan bantuan ke Mabes TNI dengan tembusan ke masing-masing instansi yang diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN

25. Umum. Penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja merupakan usaha yang sinergis dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka penyelenggaraannya perlu diatur sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dengan menentukan pengorganisasian, persyaratan penyelidik, persyaratan tim PPKPU/PPKK, penyelidikan masing-masing bidang, kegiatan, dan penahapan.

26. Pengorganisasian. Oganisasi PPKPU/PPKK adalah organisasi bentukan yang langsung bertanggung jawab kepada Kasau atau Ketua Dewan Lambangja TNI AU dalam hal ini Wakasau, dengan susunan tugas sebagai berikut:

a. Supervisi. Kadislambangjaau sebagai supervisi.

b. Koordinator. Kasubdisbinlambangja sebagai koordinator PPKPU.

c. Ketua.

1) Memimpin dan mengoordinasi kegiatan penyelidikan dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

10

2) Melaksanakan hasil supervisi Kadislambangjaau.

3) Melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasau.

4) Mengarahkan anggota Tim tentang objek penyelidikan serta mekanisme kerjanya.

5) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasau.

d. Wakil Ketua.

1) Membantu ketua.

2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua.

3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua .

4) Mewakili tugas ketua bila ketua berhalangan.

5) Sebagai koordinator bagi para ketua kelompok didang penyelidikan.

6) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua .

e. Ketua Kelompok Bidang. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dibagi menurut bidang disiplin Ilmu masing-masing.

1) Membantu ketua penyelidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Memimpin anggota kelompok bidang dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Melaporkan hasil penyelidikan paling lambat tiga hari setelah pelaksanaan tugas.

4) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada wakil Ketua.

f. Anggota.

1) Membantu ketua kelompok bidang dalam penyiapan peranti lunak yang diperlukan.

2) Membantu ketua kelompok bidang dalam melaksanakan penyelidikan.

3) Melaksanakan pengamatan langsung.

4) Melaporkan hasil penyelidikan kepada ketua kelompok bidang.

5) Membantu sekretaris dalam penyusunan laporan.

6) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok bidang.

11

g. Sekretaris Penyelidikan.

1) Membantu ketua penyelidikan di bidang administrasi.

2) Mengoordinasi seluruh kebutuhan penyelidikan.

3) 3) Menghimpun dan menyusun laporan penyelidikan.

4) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

27. Persyaratan Penyelidik. Persyaratan yang harus dimiliki oleh penyelidik sebagai berikut:

a. Diutamakan pernah mengikuti pendidikan atau kursus tentang penyelidikan kecelakaan pesawat udara/kecelakaan kerja.

b. Diutamakan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang pengelolaan resiko kerja (risk management) yang diperoleh melalui pendidikan atau kursus.

c. Kemampuan menahan diri untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau keputusan sampai semua fakta telah diperoleh, dinilai, dianalisa dan dipertimbangkan secara matang.

d. Integritas dalam menguasai diri terhadap setiap pengaruh apapun dan melaporkan hanya fakta-fakta yang ditemukan secara teliti dan akurat dari hasil penyelidikan.

e. Mengikuti ketentuan-ketentuan dalam menyelidiki setiap faktor secara saksama hingga sebab terakhir dapat ditentukan.

f. Kesanggupan untuk bersikap bijaksana dengan semua individu yang merupakan tim dalam penyelidikan. Kebanggaan diri para awak pesawat, para anggota pembina dan pengawas kerap kali dapat membangkitkan keseganan mereka untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijaksanaan, taktik, dan strategi bagi seorang penyelidik untuk mengatasi kemungkinan sifat membungkam dari para personel maupun para saksi yang diperlukan keterangannya.

g. Harus mempunyai pengetahuan dasar yang luas dalam bidang pencegahan dan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kerja, khususnya jenis pesawat udara yang terlibat dalam kecelakaan.

h. Petugas penyelidik (PPKPU/PPKK) bukan berasal dari kotama/satker/unit/ kerja yang mengalami kecelakaan (objek penyelidikan). Hal ini menghindari kompromi serta hasil yang diperoleh dapat seobjektif mungkin.

28. Persyaratan Tim PPKPU/PPKK.

a. Ketua Tim. Ketua Tim dijabat oleh seorang perwira menengah berpangkat kolonel.

12

b. Wakil Ketua. Wakil Ketua dijabat oleh:

1) Seorang perwira menengah yang berpengalaman dalam bidang kegiatan yang mengalami kecelakaan. Khusus untuk PPKPU diutamakan seorang perwira penerbang.

2) Seorang perwira yang menjabat sebagai perwira lambangja/lamja di kotama/satkernya dan sedapat mungkin lulusan sekolah/kursus perwira keselamatan pesawat terbang dan kerja (Suspalambangja).

c. Ketua Kelompok Bidang Manusia. Ketua kelompok faktor manusia dijabat oleh seorang perwira penerbang/kesehatan/psikologi penerbangan yang berpengalaman dalam penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kerja.

d. Ketua Kelompok Bidang Materiil. Ketua kelompok faktor materiil dijabat oleh seorang perwira senior yang berpengalaman dalam bidang kegiatan yang mengalami kecelakaan. Khusus untuk PPKPU diutamakan seorang perwira teknik pesawat udara.

e. Ketua Kelompok Bidang Media. Ketua kelompok faktor media dijabat oleh seorang perwira senior yang berpengalaman dalam bidang kegiatan yang menga-lami kecelakaan. Khusus untuk PPKPU diutamakan seorang perwira penerbang.

f. Ketua Kelompok Bidang Misi. Ketua kelompok misi dijabat oleh seorang perwira senior yang berpengalaman di bidang tugasnya.

g. Ketua Kelompok Bidang Manajemen. Ketua kelompok manajemen dijabat oleh seorang senior yang berpengalaman di bidang operasi dan staf.

h. Sekretaris. Sekretaris adalah seorang perwira yang berpengalaman dalam bidang administrasi lambangja serta mempunyai pengetahuan luas dan memahami cara-cara pelaporan kecelakaan pesawat udara dan kerja.

29. Penyelidikan dari Masing-Masing Bidang.

a. Bidang manusia mengadakan penyelidikan:

1) Kesehatan (Medical/ILA).

2) Psikologi.

b. Bidang materiil mengadakan penyelidikan:

1) Tingkat/macam kerusakan yang diakibatkan dari benturan/impact.

2) Pengujian materiil/fuel/oli mesin/hidrolik.

3) Kerusakan benda lain (diluar pesawat/alutsista).

4) Kondisi dari system pesawat/alutsista pasca accident.

13

c. Bidang media mengadakan penyelidikan:

1) Lingkungan kerja/kantor.

2) Lingkungan keluarga.

3) Cuaca.

d. Bidang misi mengadakan penyelidikan:

1) Program operasi/latihan.

2) Silabus latihan.

3) Program simulator.

4) Kualifikasi personel.

5) Karakteristik misi yang dilakukan.

e. Bidang manajemen mengadakan penyelidikan:

1) Organisasi satuan/lanud/kotama/Mabesau/Mabes TNI.

2) Pengadaan suku cadang.

3) Pemeliharaan suku cadang.

4) Kepemimpinan/supervisi.

5) Sistem manajemen (operasi, pemeliharaan, personel).

30. Kegiatan. Penyelidikan akan berhasil dengan baik apabila dapat memelihara kelanjutan usaha secara utuh mulai dari saat pemeriksaan permulaan sampai pada penyampaian laporan. Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara membagi setiap usaha penyelidikan kecelakaan ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap ini terdiri atas:

a. Pengumpulan Data Awal Kejadian. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tentang apa yang terjadi dan mengapa terjadi.

b. Penyusunan Proses Kecelakaan. Dari data awal yang telah terkumpul, disusun secara akurat tentang proses terjadinya kecelakaan.

c. Pengumpulan Bukti-Bukti/Saksi-Saksi di Sekitar Kejadian. Dari bukti/ saksi yang ada akan memberikan tambahan informasi tentang terjadinya kecelakaan.

d. Dokumentasi. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai fakta-fakta yang terjadi sebelum/sesudah kecelakaan.

e. Penganalisisan Data. Apabila tidak tercapai konsolidasi data yang cukup, penganalisisan yang lengkap dan teliti akan sulit dilakukan. Penganalisisan secara

14

teliti dan lengkap terhadap semua data yang dikumpulkan dan disusun selama tahap-tahap sebelumnya sangat diperlukan untuk penentuan sebab suatu kecelakaan. Penganalisaan terhadap data dan bukti kecelakaan dilaksanakan dengan model penyebab kecelakaan (accident causation model) yang standar.

f. Kesimpulan. Kesimpulan hasil penyelidikan dan rekomendasi terhadap kecelakaan dibuat seobjektif mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi usaha pencegahan kecelakaan pada masa yang akan datang.

31. Penahapan. Penyelidikan kecelakaan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Perencanaan. Setiap kotama/satker termasuk jajarannya harus memiliki suatu rencana untuk menghadapi kecelakaan yang sesungguhnya dan dipersiapkan oleh perwira lambangja/lamja kotama/satker yang bersangkutan. Agar rencana untuk menghadapi kemungkinan kecelakaan, dapat dilaksanakan secara efektif, maka ketentuan-ketentuan yang harus tercakup di dalamnya hendaknya meliputi:

1) Prosedur pemberitahuan kepada semua dinas/instansi/jawatan yang berkepentingan, untuk keperluan tersebut harus tersedia suatu daftar mengenai para pejabat dari kesatuan-kesatuan yang harus dihubungi.

2) Semua penyelidik kecelakaan (investigator) yang ditugaskan dan yang akan ditugaskan telah mengenal dari dekat semua peraturan, petunjuk dan instruksi guna memperlancar pelaksanaan penyelidikan.

3) Alat-alat perlengkapan penyelidikan (Investigation tool/equipment) harus selalu tersedia dan siap untuk dipergunakan setiap saat. Peralatan investigasi meliputi peralatan perorangan, peralatan pemetaan lokasi kecelakaan, peralatan untuk merekam (tape recorder/video recorder, dll), kamera, peralatan untuk mengumpulkan bukti, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan penyelidikan.

4) Rencana penyelidikan dan prosedur-prosedur yang harus diikuti. Rencana penyelidikan harus memuat garis besar petunjuk penyelidikan dan kewajiban-kewajiban tiap anggota tim. Setiap anggota tim pada dasarnya hanya dibebani dengan suatu tugas tertentu saja (tidak boleh merangkap).

5) Kebutuhan pengambilan gambar/pemotretan harus direncanakan dan harus ada seorang juru kamera/potret yang handal dan siap diberangkatkan ketempat kecelakaan sewaktu-waktu ada pemberitahuan kecelakaan.

6) Aspek keamanan harus dipertimbangkan dan direncanakan terlebih dahulu.

7) Pemeliharaan bangkai/reruntuhan sista udara/pesawat terbang harus direncanakan sebelumnya. Bangkai sista udara/pesawat udara tidak boleh tergesa-gesa disingkirkan dari tempatnya, karena kadang-kadang masih diperlukan untuk pemeriksaan kembali bagian-bagian atau komponen-komponen yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Oleh karena itu harus dijamin bahwa bagian-bagian kritis tidak disingkirkan atau dirusak sampai penyelidikan dinyatakan selesai.

15

8) Kemungkinan untuk dilaksanakan rekonstruksi terhadap reruntuhan pesawat harus tetap direncanakan. Hal ini diperlukan untuk penilaian pada kekhususan kecelakaan tertentu. Cara ini bila dilaksanakan membutuhkan ruang waktu yang lama dan personel yang berpengalaman.

9) Daftar yang terbaru dari nama-nama pejabat, nomor telepon dinas/instansi yang mampu memberikan bantuan teknis yang diperlukan harus tersedia.

10) Suatu tempat yang terpusat sebagai posko kecelakaan (misalnya kantor dinas operasi pangkalan) harus ditentukan, dimana para personel dan perlengkapan-perlengkapan dapat dikumpulkan sebelum bergerak menuju tempat-tempat kecelakaan yang terletak di luar pangkalan.

11) Hubungan antara TNI AU dengan Kepolisian, rumah sakit serta penguasa/instansi terkait setempat lainnya harus terjalin baik guna menjamin pelaporan yang tepat dan cepat mengenai kecelakaan-kecelakaan di luar lanud. Pengendalian lalu-lintas harus baik dalam menggerakan konvoi menuju tempat kecelakaan. Security/pengamanan di tempat kecelakaan serta bantuan dalam menghubungi personel pada tempat-tempat kecelakaan yang jauh harus dikoordinasikan dengan baik.

12) Peta dan sistem koordinat yang sesuai guna memungkinkan dapat menemukan dengan cepat dan tepat letak tempat kecelakaan.

13) Hubungan dengan dinas penerangan setempat harus baik untuk menjamin pengertian akan kebijakan yang menyangkut penyiaran berita kecelakaan.

14) Latihan kewaspadaan kecelakaan harus diselenggarakan secara periodik untuk menguji efektivitas rencana serta melatih para personel yang bersangkutan.

b. Persiapan. Suatu usaha dan pekerjaan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan program yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja yang meliputi:

1) Evaluasi terhadap laporan awal kecelakaan (accident) dan laporan lainnya yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut.

2) Membentuk tim PPKPU/PPKK:

a) Menentukan penanggung jawab tim PPKPU/PPKK.

b) Menyiapkan personel PPKPU/PPKK.

c) Menetapkan tim PPKPU/PPKK untuk disahkan oleh Kasau.

3) Tim PPKPU/PPKK mengajukan kebutuhan dukungan biaya penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan kepada Kasau.

16

4) Koordinasi dengan dinas kotama/satker yang terkait dengan kegiatan penyelidikan kecelakaan.

5) Kegiatan di tiap strata ditentukan sebagai berikut:

a) Tingkat Mabesau. Perencanaan dalam rangka penyelenggaraan penyelidikan prakecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja di tingkat Mabesau adalah sebagai berikut:

(1) Mengoordinasikan kegiatan perencanaan umum untuk menjamin terpeliharanya penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja.

(2) Menyusun rencana induk dan program tahunan penye-lenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja beserta sistem dan metode yang merupakan perencanaan teknis penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja.

b) Tingkat Kotama. Menyusun rencana dan program pelaksa-naan di bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja yang mengacu pada perencanaan umum dan perencanaan teknis Mabesau (Dislambangjaau).

c) Tingkat Satuan Pelaksana. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan teknis sesuai lingkup tugasnya disesuaikan dengan arahan dari komando atasan dan program tahunan tingkat kotama (Dislambangja Kotama).

c. Pelaksanaan. Pada prinsipnya urutan kegiatan tim PPKPU/PPKK sebagai berikut:

1) Segera berusaha mencapai tempat kecelakaan dengan membawa serta perlengkapan yang diperlukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data secara langsung dengan tetap mengutamakan keselamatan bagi tim penyelidik. Tim penyelidik harus tetap waspada dan memperhatikan lokasi kecelakaan mengingat masih terdapat Hazard yang dapat mengancam keselamatan penyelidik. Hazard yang mungkin terdapat di lokasi kejadian meliputi:

a) Amunisi/ejection seats.

b) Peralatan yang masih mengandung gas atau cairan yang berbahaya.

c) Peralatan atau benda yang mudah terbakar dan mengandung racun.

d) Api.

e) Radio aktif.

f) Composite materials, mechanical gadgets, dll.

17

2) Setelah mencapai lokasi kejadian, tim penyelidik segera melaksanakan survei awal di lokasi kecelakaan dan melaksanakan prosedur pengontrolan hazard yang meliputi:

a) Pengidentifikasian hazard.

b) Penetralisiran hazard atau menghindar dari lokasi kejadian apabila hazard yang ada di lokasi tidak bisa ditangani oleh tim.

c) Mengenakan peralatan keselamatan perorangan.

d) Melaksanakan briefing kepada seluruh tim penyelidik.

3) Mengingat barang bukti yang ada di lokasi dapat dengan cepat hilang, tetapi merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan investigasi, tim penyelidik segera mengumpulkan dan mengamankan barang bukti dan data-data yang tersedia di lokasi kejadian. Pengumpulan barang bukti dan data dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk pengambilan foto, wawancara saksi, dan pengumpulan dokumen.

4) Mengusahakan hasil penelitian ilmiah dan bila diperlukan memanfaatkan fasilitas laboratorium.

5) Membawa seluruh data yang telah lengkap dikumpulkan.

6) Menyusun penalaran tiap masalah hingga pada masing-masing kesimpulannya.

7) Menyusun rekonstruksi prosesnya secara kronologis, lengkap (sejak terbitnya perintah terbang/perintah kerja sampai pada saat terjadinya kecelakaan), sistematis dan jelas.

8) Menyusun pernyataan penyebab utama (primary cause) dan penyebab-penyebab tambahan (contributing cause).

9) Menyusun keseluruhan laporan hasil penyelidikan yang dilengkapi dengan semua referensi serta lampiran dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kasau dan seluruh anggota Dewan Lambangja TNI AU.

d. Pengakhiran.

1) Konsolidasi. Pendataan hasil yang telah dicapai dalam usaha penyelidikan yang dilakukan.

2) Evaluasi. Melaksanakan kajian terhadap kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan dan menganalisis semua data yang terkumpul.

3) Laporan. Membuat laporan hasil penyelidikan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

4) Paparan. Memaparkan hasil yang dicapai di hadapan Dewan Lambangja yang dipimpin oleh Ketua Dewan Lambangja.

18

BAB V

TATARAN KEWENANGAN

32. Umum. Upaya penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja yang optimal harus melibatkan berbagai pihak di lingkungan TNI AU maupun instansi di luar TNI AU. Mengingat lingkup keterlibatan kegiatan yang sangat luas dan kompleks, perlu diatur dan disusun ketentuan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Penyelidikan kecelakaan merupakan tanggung jawab komando. Kasau mempunyai wewenang tertinggi di dalam kebijakan untuk penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan. Adapun pelaksanaan tugas dilimpahkan kepada Kadislambangjaau dalam rangka mengoordinasi penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kerja serta pembentukan tim PPKPU/PPKK.

33. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.

a. Tingkat Mabesau.

1) Kasau. Kasau selaku pembina keselamatan terbang dan kerja juga menerima laporan accident dan serious accident dari tim PPKPU/PPKK.

2) Wakasau. Dalam penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja TNI AU, Wakasau selaku Ketua Dewan Lambangja mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a) Tugas. Mengadakan evaluasi terhadap laporan hasil penyelidikan kecelakaan yang dilakukan oleh tim PPKPU/PPKK dalam sidang Dewan Lambangja.

b) Wewenang. Merumuskan saran tindakan perbaikan /pencegahan yang perlu dilakukan kepada Kasau dan meminta keterangan kepada setiap pejabat TNI AU/ahli mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

c) Tanggung jawab. Membantu Kasau dalam merumuskan langkah-langkah tindakan perbaikan yang perlu diambil dalam rangka mencegah terulangnya kasus kecelakaan yang sama di masa mendatang.

3) Asrena Kasau. Dalam pelaksanaan di satker/unit kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a) Tugas:

(1) Membantu Dislambangjaau dalam penyusunan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis bidang penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja sesuai dengan fungsi pengemban manajemen perencanaan.

19

(2) Mendukung anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PPKPU/PPKK.

]b) Wewenang. Memberikan arahan dalam program pembinaan Buku Petunjuk Pembinaan Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja sesuai dengan fungsi manajemen.

c) Tanggung Jawab. Membantu Dislambangjaau untuk dapat terselenggaranya pengadaan Buku-Buku Petunjuk Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja sesuai dengan fungsinya.

4) Aspam Kasau. Dalam pelaksanaan di satker/unit kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja, Aspam Kasau mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

a) Tugas. Sebagai pembina pengawasan dan supervisi berdasarkan petunjuk dan peranti lunak dalam rencana prakecelakaan serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja.

b) Wewenang. Memberikan arahan dalam program pengamanan personel serta alutsista TNI AU.

c) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas aspek pengamanan dalam pelaksanaan program penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja.

5) Asops Kasau. Dalam pelaksanaan di Satker/Unit Kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, Asops Kasau mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a) Tugas. Sebagai supervisi di dalam perencanaan prakecelakaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja yang berdasarkan petunjuk dan peranti lunak yang berlaku.

b) Wewenang. Memberikan arahan dalam program pelaksanaan penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU.

c) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas operasional penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU.

6) Aspers Kasau. Dalam pelaksanaan di satker/unit kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, Aspers Kasau mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a) Tugas. Merencanakan kebijakan pembinaan personel yang bergerak/bertugas dalam bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kerja TNI AU.

20

b) Wewenang. Memberikan arahan-arahan tentang program pembinaan personel yang bertugas di bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU.

c) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas pembinaan personel serta memberikan prioritas terdukungnya fungsi penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU.

7) Aslog Kasau. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan program rencana prakecelakaan di Satker/Unit Kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, Aslog Kasau mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab:

a) Tugas. Merencanakan kebijakan tentang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU di dalam sistem pembinaan logistik.

b) Wewenang. Memberikan arahan dalam program pembinaan logistik agar tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam program penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU.

c) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU dalam sistem pembinaan logistik.

8) Kadislambangjaau. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan program prakecelakaan di satker-satker/unit kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja Kadislambangjaau mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a) Tugas. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja dengan:

(1) Merencanakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pembinaan lambangja.

(2) Merencanakan dan merumuskan program kegiatan lambangja.

(3) Mengoordinasikan program pelaksanaan rencana prakecelakaan serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, serta membentuk tim PPKPU/PPKK dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

(4) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Dislambangjaau.

b) Wewenang. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya.

c) Tanggung Jawab. Bertanggung jawab kepada Kasau dalam hal ini Wakasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya.

21

9) Balakpus Mabesau. Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kerja, Balakpus Mabesau yang terkait dalam hal ini Dispamsanau, Diskesau, Disminpersau, Disaeroau, Diskomlekau, Diskumau, Dispenau, dan Pomau mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a) Tugas.

(1) Menindaklanjuti kebijakan Kasau di bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, dan arahan dari masing-masing Asisten Kasau sesuai dengan bidangnya.

(2) Membina profesi masing-masing personel yang ditugaskan di bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja.

(3) Membantu Dislambangjaau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja TNI AU.

b) Wewenang. Memberikan saran, pertimbangan terhadap ketentuan/kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja yang dilaksanakan oleh satuan pelaksana.

c) Tanggung Jawab.

(1) Tersedianya data/informasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

(2) Tetap terbinanya profesi masing-masing personel yang ditugaskan di bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja.

b. Tingkat Kotama. Para Pang/Dan/Ka Kotama selaku Ketua Dewan Lambangja Kotama, dalam rangka pelaksanaan program perencanaan prakecelakaan di satker-satker/unit kerja serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, kotama mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

1) Tugas.

a) Mengangkat/menunjuk tim investigasi yang berkenaan dengan serious incident dan incident.

22

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program rencana prakecelakaan yang dilaksanakan oleh lanud/satker jajarannya dan mendukung kegiatan tim PPKPU/PPKK.

2) Wewenang. Bersama Dislambangjaau merencanakan penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

3) Tanggung Jawab. Untuk menegakkan ketentuan dalam program perencanaan prakecelakaan serta penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja di satuan jajarannya dan menyampaikan kepada Kadislambangjaau apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program perencanaan prakecelakaan maupun program penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja.

c. Tingkat Lanud/Satker. Dalam rangka penyelidikan kecelakaan pesawat terbang/ kerja, lanud/satker mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

1) Tugas.

a) Melaksanakan program prakecelakaan yang telah direncanakan.

b) Membantu terselenggaranya pelaksanaan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja yang telah ditetapkan dalam petunjuk yang berlaku.

2) Wewenang. Membantu terlaksananya secara teknis program penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja.

3) Tanggung Jawab.

a) Terciptanya kondisi penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kerja yang optimal di satuannya.

b) Terbinanya perangkat lunak bidang penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

PENUTUP

34. Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pedoman Penyelidikan Kecelakaan Pesawat Udara dan Kecelakaan Kerja ini merupakan pegangan sebagai petunjuk maupun pedoman yang harus dilaksanakan. Untuk itu agar setiap kotama/satker di jajaran TNI AU lebih mendalami arti dan makna penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan

23

pesawat terbang dan kecelakaan kerja serta menjabarkan di lingkungan masing-masing, sehingga tercapai penyelidikan yang dapat mengungkapkan secara benar dan tepat sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mengurangi/menghindari terjadinya kecelakaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan UdaraAsisten Operasi

R. Agus MunandarMarsekal Muda TNI