daftar isi kata pengantar ...pusatkrisis.kemkes.go.id/__pub/files15020files69819lakip ppkk...

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kementerian Kesehatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………. i

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1

A. LATAR BELAKANG............................................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………....................................................... 5

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI............................................................................. 5

D. SISTEMATIKA.................................................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...................................................... 8

A. PERENCANAAN KINERJA................................................................................... 8

B. PERJANJIAN KINERJA........................................................................................ 9

C. VISI DAN MISI................................................................................................... 10

D. TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................... 10

E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM.............................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................ 16

A. PENGUKURAN KINERJA................................................................................... 16

B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012............................................... 16

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013................................................ 17

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan..................................... 17

2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional........ 22

3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan............................................ 25

4. Keberhasilan........................................................................................ 29

5. Permasalahan...................................................................................... 29

6. Usulan Pemecahan Masalah................................................................ 30

D. SUMBER DAYA................................................................................................. 31

1. Sumber Daya Manusia......................................................................... 31

2. Sarana dan Prasarana........................................................................... 34

3. Sumber Daya Keuangan....................................................................... 38

BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 44

LAMPIRAN................................................................................................................. 45



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita

dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan Tahun 2013. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan,

kegagalan, dan permasalahan yang dialami Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2013.

Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

kegiatan yang tertuang dalam RKAKL PPKK tahun 2013. Pencapaian kinerja PPKK yang

termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dilakukan melalui Upaya Kesiapsiagaan; Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan; Kegiatan

Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan

Penyelenggaraan Tupoksi Lainnya.

Indikator yang ditetapkan yaitu jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan

tanggap darurat dalam penanganan bencana dengan target sebanyak 300 kab./kota

(kumulatif 2010-2013) telah tercapai. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan ini dapat memberikan manfaat maupun informasi

mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2013 bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2013

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

dr. Sri Henni Setiawati, MHA

NIP 195605161984032003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, PPKK berada dalam program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan outcome meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat.

Indikator yang ditetapkan berupa jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat

dalam penanganan bencana. Pencapaian target sampai tahun 2013 adalah sebanyak 300 kabupaten/kota,

yang merupakan jumlah kumulatif pencapaian target tahun 2010 (105 kab./kota), tahun 2011 (45

kab./kota), tahun 2012 (50 kab./kota), dan tahun 2013 (100 kab./kota).

Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja

anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L PPKK tahun 2013, dengan alokasi sebesar

Rp.69.024.902.000,- (Enam puluh sembilan milyar dua puluh empat juta sembilan ratus dua

ribu rupiah) dan realisasi anggaran total sebesar 72,58% serta realisasi fisik sebesar 93,35%

yang terdiri dari rincian kegiatan:

1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain

Selain menyajikan informasi pencapaian indikator, laporan ini juga untuk menyajikan kinerja PPKK tahun

2013 yang mencerminkan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja PPKK. Demikian

gambaran umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK tahun 2013, semoga dapat bermanfaat dalam

penentuan kebijakan selanjutnya.

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

dr. Sri Henni Setiawati, MHA NIP 195605161984032003



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat penanggulangan Krisis Kesehatan adalah laporan

pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama

setahun. Melalui LAK, dapat diketahui hasil pencapaian termasuk keberhasilan, hambatan,

dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

dikembangkan untuk mewujudkan good governance dan result oriented government. SAKIP

merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance-

base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dengan

demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil

guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintahan yang baik, perlu disusun laporan akuntabilitas di setiap akhir tahun.

Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN

memuat memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program

kementerian/lembaga dan lintas-kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas-

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap

kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang berisi memantapkan

penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan

memperkuat daya saing perekonomian. RPJMN ini selanjutnya menjadi pedoman bagi

kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-

KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam



menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka

pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2

ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan

menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda

utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke

dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur

tingkat keberhasilannya.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin

implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu; (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2)

pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)

infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana;

(10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas,

dan inovasi teknologi.

Berbagai tantangan di bidang kesehatan, diantaranya:

1. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah

2. Status gizi masyarakat masih rendah

3. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi

4. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas

5. Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas



6. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat

masih terbatas

7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal

8. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif

9. Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial

ekonomi masih lebar

10. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dititikberatkan bukan saja melalui

pendekatan kuratif, melainkan dengan pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini

dilakukan melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, di antaranya, dengan

perluasan penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh yang secara keseluruhan

dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun

pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs)

pada tahun 2015.

Tabel 1.1. Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Bidang Kesehatan

No. Target Status Awal

(2008) Target 2014

1 Meningkatnya umur harapan hidup 70,7 72,0

2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000

kelahiraN hidup

228 118

3 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

4 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi

buruk) pada anak balita (persen)

18,4 <15,0

Untuk mencapainya, maka substansi inti dari program aksi bidang kesehatan, antara lain:

1. Program kesehatan masyarakat

2. Program KB

3. Sarana kesehatan

4. Obat

5. Asuransi Kesehatan Nasional

Selain itu dilakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui delapan

fokus prioritas, seperti berikut.



1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita;

2. Perbaikan status gizi masyarakat.

3. Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta penyehatan

lingkungan;

4. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan;

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan;

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, dengan

meningkatkan: (a) upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat; (b) pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka

mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; (c) mobilisasi masyarakat dalam

rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung;

(d) keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang

berdampak pada income generating; (e) evakuasi, perawatan dan pengobatan korban

pada daerah bencana; (f) kemitraan bidang kesehatan dengan organisasi masyarakat; (g)

kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan

(h) pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah

dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan perencanaan

strategis di Kementerian Kesehatan dimaksud selanjutnya dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) PPKK Tahun

2013 dan Rencana Kerja (Renja) PPKK Kementerian Kesehatan Tahun 2013.

Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPKK tahun 2013 merupakan proses

penetapan kegiatan tahunan dan indikator berdasarkan program, kebijakan dan sasaran

program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan berpedoman kepada

dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan perencanaan strategis di Kementerian

Kesehatan melalui Renstra Kemenkes Tahun 2010-2014.



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) PPKK disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan yang

dilaksanakan oleh PPKK dan PPK Regional dan Sub-Regional, sesuai DIPA PPKK tahun 2013.

Laporan tahun anggaran 2013 ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi semua

komponen pelaksana kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.

Perlu disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum dapat memberikan gambaran upaya

penanggulangan krisis kesehatan secara utuh, karena berbagai kendala penilaian terhadap

program dan kegiatan yang perlu disempurnakan di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun anggaran

2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang harus

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang memuat keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan tahun anggaran 2013, serta masukan untuk

perencanaan dan pelaksanaan di tahun 2014.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok PPKK berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1144 tahun 2010 adalah

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis

kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis

kesehatan;

2. Pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;

3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang

penanggulangan krisis kesehatan;



KEPALA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

dr. Sri Henni Setiawati, MHA

KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN

drs. Dodi Iriyanto

KEPALA SUBBIDANG TANGGAP DARURAT

dr. M. Imran Saleh Hamdani, MKM

KEPALA SUBBIDANG PENCEGAHAN & MITIGASI

Yuniyati, S.Sos., M.Si

KEPALA SUBBIDANG INFORMASI drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes

KEPALA SUBBIDANG PEMULIHAN

dr. Ina Agustina Isturini, MKM

KEPALA SUBBIDANG KESIAPSIAGAAN

dr. Ira Cyndira Tresna

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN & INFORMASI

Lita R. Sianipar, SKM, M.Epid

KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT & PEMULIHAN

dr. Indro Murwoko

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, MITIGASI, & KESIAPSIAGAAN

drs. M. Royan, M.Kes

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

drg. M. Nur Nasiruddin, M.Kes

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM & EVALUASI

dr. Rien Pramindari, MKM

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

Yana Irawati, SKM, MKM

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM

Ir. Mohammad Yunus, MT

4. Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan krisis kesehatan;

5. Koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan

krisis kesehatan;

6. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

Adapun susunan organisasi PPKK terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha

2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan

4. Bidang Pemantauan dan Informasi.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.



D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK disusun dengan sistematika berikut.

1. Bab I (Pendahuluan)—menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan, serta sistimatika penulisan laporan.

2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)—Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi,

tujuan dan sasaran Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan serta cara pencapaian tujuan.

Pada awal bab ini disajikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2013.

3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)—Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan

analisis akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematika

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta

langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

4. Bab IV (Penutup).

5. Lampiran.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penanggulangan krisis kesehatan, Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang

berada di bawah Menteri Kesehatan. Adapun untuk penyelenggaraan penanggulangan

bencana tingkat nasional, Kementerian Kesehatan berada di bawah koordinasi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gambar 2.1. Alur penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tugas dan kewenangan PPKK adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar dan

arahan serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, baik dalam

tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan

instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, lembaga internasional,

organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

Presiden

Menko Kesra

BNPB Kementerian

Kesehatan

Kementerian/

Lembaga lain

BPBD PPK Regional

/Dinkes Provinsi /

Kab/Kota



Perencanaan kinerja PPKK merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran

strategis. Dalam rencana kinerja PPKK, telah disusun draf Indikator Kinerja Utama dan target

masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Kumulatif)

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya

penanggulangan krisis

kesehatan secara cepat

Jumlah kab/kota yang

mempunyai kemampuan

tanggap darurat dalam

penanganan bencana

105 150 200 300 300

B. PERJANJIAN KINERJA

Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan perencanaan

strategis di Kementerian Kesehatan dimaksud selanjutnya dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013

dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2013.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan TA 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Kumulatif)

Meningkatnya penanggulangan

krisis kesehatan secara cepat

Jumlah kab./kota yang mempunyai

kemampuan tanggap darurat dalam

penanganan bencana

300 kab./kota

Pernyataan penetapan kinerja tersebut mengartikan pernyataan kesanggupan dari

pimpinan PPKK untuk mewujudkan suatu target kinerja, yaitu bahwa 300 kab./kota untuk

memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Untuk mendukung

pencapaian kinerja tersebut, PPKK menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan

dalam penanggulangan krisis kesehatan.

C. VISI DAN MISI



Visi dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah Menurunnya Risiko Kesehatan

akibat Krisis Kesehatan. Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan telah merumuskan misi sebagai berikut.

1. Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan

krisis kesehatan.

2. Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan krisis

kesehatan.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan

yang bermutu dan merata.

4. Menyediakan akses informasi bagi terselenggaranya penanggulangan krisis kesehatan

yang cepat, tepat dan akurat.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan.

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah terselenggaranya upaya

penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka

menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak

pada krisis kesehatan. Untuk mencapai tujuan, misi, dan visi, maka ditetapkan sasaran

berikut.

1. Meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan penanggulangan krisis

kesehatan di Kabupaten/Kota,melalui:

a. Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota

rawan krisis kesehatan.

b. Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan.

c. Adanya advokasi kebijakan penanggulangan krisis kesehatan.

d. Adanya koordinasi penanggulangan krisis kesehatan.

e. Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis

kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan.

f. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di

Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan.

g. Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan.



2. Meningkatnya peran dan fungsi PPKK Regional dan Sub-regional dalam penanggulangan

krisis kesehatan, melalui:

a. Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis

kesehatan di PPKK Regional dan Sub-Regional.

b. Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di

PPKK Regional dan Sub-Regional.

c. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di PPKK Regional

dan Sub-Regional.

d. Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPKK

Regional dan Sub-Regional dengan anggota regional.

3. Meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui:

a. Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang mendukung

penanggulangan krisis kesehatan.

b. Optimalisasi jejaring kerjasama lintas-program dan lintas-sektor dalam


c. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknis

fungsional dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan di daerah rawan krisis

kesehatan.

d. Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan yang memadai

dalam penanggulangan krisis kesehatan.

e. Tersedianya sistem penganggaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan


f. Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan

akurat.

g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan.



E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Penanggulangan krisis kesehatan diarahkan mengikuti kebijakan berikut.

1. Setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin

secara maksimal dan manusiawi;

2. Prioritas selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik

terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di sarana kesehatan;

3. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin di fasilitas-fasilitas kesehatan pada masa

tanggap darurat harus tetap terlaksana secara optimal;

4. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, dan dapat dibantu oleh masyarakat nasional dan

internasional, lembaga donor, maupun bantuan negara sahabat;

5. Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku

yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian atau lembaga terkait;

6. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana

dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat selaku anggota BPBD;

7. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan

dilakukan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

penanggulangan kesehatan.

Program dan kegiatan di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang terbagi menjadi empat

kelompok besar kegiatan, antara lain:


yang mencakup output:

a. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan

b. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan

c. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

d. Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

e. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan



2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana yang mencakup output

Penanggulangan Bencana.

3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana,

mencakup output berikut.

a. Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi

b. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub-Regional Sumbar

c. Perlengkapan Penanggulangan Bencana

d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

e. Output Cadangan

4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain yang mencakup ouput:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan

b. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan

c. Layanan Perkantoran

Alokasi anggaran tahun 2013 untuk menunjang capaian indikator dalam kelompok pada

Tabel 2.3., antara lain:


dengan alokasi sebesar Rp 27,368,264,000,-

6. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar

Penanggulangan Bencana Rp 13,709,982,000,-

7. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

dengan alokasi sebesar Rp 19,222,070,000,-

8. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 7,724,586,000,-

Terkait dengan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, PPKK telah menetapkan

indikator kinerja kegiatan, yaitu, jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan

tanggap darurat dalam penanganan bencana. Kabupaten/Kota dipandang mempunyai

kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana apabila:

1. Kabupaten/Kota memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis

penanggulangan krisis kesehatan (minimal pernah mengikuti 3 dari 5 pelatihan yang



ditetapkan di bawah ini). Upaya peningkatan manajemen dan teknis penanggulangan

krisis kesehatan yang dimaksud mencakup:

a. Petugas terlatih dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan;

b. Petugas terlatih dalam TRC dan Rapid Health Assessment (RHA) di Daerah Rawan

Bencana;

c. Petugas Terlatih dalam Pengelolaan Data dan Informasi untuk Penanggulangan Krisis

Kesehatan;

d. Petugas Terlatih dalam Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk Penanggulangan

Krisis Kesehatan;

e. Petugas Terlatih dalam Teknis Penyusunan Rencana Kontingensi.

2. Kabupaten/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan. Sarana

penunjang penanggulangan krisis kesehatan yang dimaksud, mencakup:

a. Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag pack);

b. Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable, sepatu boot,

ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat, global positioning system, lampu

kepala, senter dan matras);

c. Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan dapat

mempercepat akses informasi dari Kab./Kota wilayah bencana.



Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran PPKK per Ouput Tahun 2013 yang Mendukung

Tercapainya Indikator Kinerja

No Kegiatan Utama Alokasi 2013

A Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 27.368. 264.000

1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 11.232.701.000

2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 842.275.000

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.147.818.000

4 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 9.734.501.000

5 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 4.410.969.000

B Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Rp 13.709.982.000

1 Penanggulangan Bencana Rp 13.709.982.000

C Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 19.222.070.000

1 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Rp 1.239.837.000

2 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub-Regional Sumbar

Rp 1.411.899.000

3 Perlengkapan Penanggulangan Bencana Rp 12.385.992.000

4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 3.894.001.000

5 Output Cadangan Rp 290.341.000

D Penyelenggaraan Tupoksi Lain Rp 7.724.586.000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan

Rp 157.685.000

2 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan Rp 2.492.631.000

3 Layanan Perkantoran Rp 5.074.270.000

TOTAL Rp 68.024.902.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) atas program dan kegiatan yang telah

diselenggarakan pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pengukuran

kinerja dimaksudkan untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan target yang

telah ditetapkan pada tahun yang sama.

Dalam membandingkan capaian kinerja dengan target, dilakukan analisis per-indikator

dengan menyajikan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi

PPKK dan indikatornya, serta kegiatan yang bersifat pendukung. Pencapaian kinerja di PPKK

tahun 2013 diukur dan dianalisis dari tiga sudut pandang, yaitu pencapaian target Renstra

PPKK (2010-2013), pencapaian sasaran strategis, dan upaya penanggulangan krisis

kesehatan yang dilakukan di keseluruhan siklus bencana sesuai dengan tupoksi PPKK dalam

Permenkes No. 1144 tahun 2010.

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, PPKK menyelenggarakan kegiatan

penanggulangan krisis kesehatan yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Output dari kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan

yaitu meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat, yang akan dicapai dalam 5 tahun

(sampai dengan 2014) dengan indikator kinerja keluaran dan target adalah 300

Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan

bencana.

B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam Bab 2 disebutkan bahwa kabupaten/kota yang dipandang telah memiliki kemampuan

tanggap darurat dalam penanganan bencana adalah kabupaten/kota yang memiliki petugas

terlatih dalam manajemen dan teknis penanggulangan krisis kesehatan dan memiliki sarana

penunjang penanggulangan krisis kesehatan. Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan



pencapaian sasaran, PPKK telah menetapkan indikator yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang

mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d. Tahun 2012

Jumlah target dalam Tabel 3.1. merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu

sebanyak 105 kabupaten/kota pada tahun 2010, 45 kabupaten/kota tahun 2011, dan 100

kab./kota tahun 2012. Sampai tahun 2012, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah

membekali tenaga kesehatan dari 200 kabupaten/kota rawan bencana dengan minimal 3

dari 5 pelatihan yang ditetapkan dan telah membekali pula dengan 2 unit emergency kit, 5

unit personal kit, dan 1 unit alat pengolah data.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Analisis pencapaian kinerja dikelompokkan menjadi 6, yaitu:

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional

3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

4. Prestasi

5. Permasalahan

6. Usulan Pemecahan Masalah

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Sampai akhir tahun 2013, semua usulan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah

selesai diselenggarakan. Target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun 2013 adalah

sebanyak 300 Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Target

(Kumulatif)

Capaian

(Kumulatif) %

Jumlah Kabupaten/Kota yang

mempunyai kemampuan tanggap darurat

dalam penanganan bencana

200 200 100



Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d. Tahun 2013

Jumlah target dalam Tabel 3.2. merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu

sebanyak 105 kabupaten/kota pada tahun 2010, 45 kabupaten/kota tahun 2011, 50

kabupaten/kota tahun 2012, dan sebanyak 100 kabupaten/kota tahun 2013.

Pada tahun 2010, kabupaten/kota rawan bencana yang terpilih merupakan bagian dari

program 100 hari Kementerian Kesehatan yang ditujukan untuk mendukung program utama

penguatan rumah sakit di daerah. Pemilihan kabupaten/kota rawan bencana selanjutnya

didasarkan pada hasil analisis kejadian bencana, data Index Rawan Bencana Indonesia (IRBI),

Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), dan Daerah Terluar Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Target Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran indikator PPKK dapat dilihat dalam Lampiran

4.

Gambar 3.1. Jumlah kumulatif kabupaten/kota capaian target indikator PPKK tahun 2010-

2013

105

45

50

100

0

50

100

150

200

250

300

350

Kab./Kota

2013

2012

2011

2010

Indikator Kinerja Target

(Kumulatif)

Capaian

(Kumulatif) %

Jumlah Kab./Kota yang mempunyai

kemampuan tanggap darurat dalam

penanganan bencana

300 300 100



Paradigma penanggulangan bencana yang saat ini lebih menitikberatkan pada kegiatan pra-

bencana (y.i., pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan) menyebabkan diperlukannya

sumber daya manusia yang terampil dalam penyelenggaraan kegiatan pendukungnya. Salah

satu kegiatan kesiapsiagaan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya agar tersedia

tenaga kesehatan yang siap dan mampu melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan

khususnya pada masa tanggap darurat bencana.

Dalam Subjudul B tentang Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2012 di atas dijelaskan bahwa

Kabupaten/Kota dipandang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan

bencana apabila Kabupaten/Kota memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis

penanggulangan krisis kesehatan (minimal pernah mengikuti 3 dari 5 pelatihan yang

ditetapkan di bawah ini) dan memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan.

Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan yang dimaksud, seperti yang dijelaskan

dalam poin B di atas. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung

pencapaian indikator kinerja di PPKK pada tahun 2013, antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan

Manajemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan penggunaan sumber daya

yang ada untuk menghadapi ancaman bencana dengan melakukan perencanaan,

penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap tahap penanggulangan

bencana yaitu pra-, saat-, dan pasca-bencana. Peserta kegiatan Peningkatan kapasitas

petugas dalam manajemen bencana kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menjadi

penanggung jawab program penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Tenaga kesehatan yang telah dilatih diharapkan dapat mengelola

upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat Bencana di wilayah kerjanya masing-

masing.

b. Peningkatan Kapasitas Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dan Rapid Health Assessment

(RHA) di Daerah Rawan Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga

kesehatan dalam melakukan penilaian cepat dan pelayanan kesehatan pada saat terjadi

bencana. Materi yang disampaikan yaitu, manajemen penanggulangan krisis kesehatan

akibat bencana, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan saat bencana, pelayanan

kesehatan lingkungan dan sanitasi serta pengendalian vektor saat bencana, pertolongan



pertama pada psikologi, penanggulangan wabah, penanggulangan krisis kesehatan

akibat kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan ledakan, pos pengendali dan operasional

kesehatan, pengantar penilaian cepat kesehatan dan teknik penilaian cepat, standar

minimum dan sarana pendukung pelayanan kesehatan saat bencana, teknik penilaian

cepat (studi kasus), korban massal (table top exercise), bantuan hidup dasar (praktek

dan teori) serta simulasi. Peserta kegiatan ini berasal dari dinas kesehatan

kabupaten/kota, rumah sakit, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pada tahun 2013,

tenaga kesehatan yang telah dilatih berjumlah 192 orang dengan realisasi anggaran

sebesar 82,1%.

c. Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pengelolaan Data Dan Informasi

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Upaya penanggulangan krisis kesehatan (PKK) perlu dilakukan secara cepat dan tepat

untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan

informasi yang cepat, tepat, dan akurat mulai dari lokasi bencana, kabupaten/kota,

provinsi sampai ke tingkat pusat. Upaya mendapatkan informasi yang adekuat dan tepat

di saat bencana menjadi tantangan tersendiri karena kondisi bencana menyebabkan

kekacauan, berkurangnya sumber daya, dan kesulitan dalam berkomunikasi. Dengan

demikian, salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan

memberikan pengetahuan dan menyamakan persepsi tenaga kesehatan di dinas

kesehatan provinsi dan kab./kota tentang sistem informasi PKK sebagaimana yang

ditetapkan dalam Kepmenkes No. 064 tahun 2006. Tujuan dari kegiatan ini adalah

menghasilkan tenaga kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah yang mampu

melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan. Materi

yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi Kebijakan Penanggulangan Krisis

kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Penanggulangan Bencana,

Manajemen Data, Surveilans Bencana, Pemetaaan, Sistem Informasi Penanggulangan

Krisis akibat Bencana, Teknologi Internet, dan SMS Gateway.

d. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Radio Komunikasi dan SMS Gateway merupakan salah satu media penting sebagai alat

pengirim informasi maupun sebagai alat bertukar informasi. Perangkat radio komunikasi

yang relatif mudah dirakit dan mampu menjangkau skip zone (y.i., area yang tidak dapat

menerima suatu pancaran akibat gelombang pantul), menjadi alasan mengapa mengapa



Radio Komunikasi merupakan alat yang sangat tepat untuk berkomunikasi dalam kondisi

darurat maupun untuk kegiatan pemantauan sehari-hari. SMS gateway, di sisi lain,

merupakan media yang sangat efisien dan efektif untuk mempercepat penyebarluasan

informasi. Mengingat Indonesia merupakan wilayah rawan bencana yang sering

mengalami skip zone, tenaga kesehatan di kab./kota rawan bencana perlu dibekali

dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai operasionalisasi dan pemeliharaan

perangkat tersebut. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain; Dasar-

Dasar Telekomunikasi; Peraturan dan Perundang-undangan tentang Sistem Alat

Komunikasi; Teknik Alat komunikasi; Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Alat

Komunikasi; Pelaporan dengan SMS Gateway.

e. Penyusunan Bahan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Untuk Penanggulangan

Krisis Kesehatan

Perencanaan Kontinjensi didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan ke depan,

dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan yang telah disepakati,

tindakan teknis dan manajerial yang ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan

potensi yang disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik

dalam situasi darurat atau kritis. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana

meliputi kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan kegiatan yang

dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana. Rencana kontinjensi merupakan

rencana penanggulangan bencana untuk satu jenis ancaman (single hazard). Apabila

bencana benar-benar terjadi, rencana kontinjensi diaktifkan menjadi rencana operasi

tanggap darurat atau rencana operasi (operational plan) setelah terlebih dahulu

disesuaikan melalui suatu kaji cepat (rapid assessment). Perencanaan Kontinjensi sangat

diperlukan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya krisis

kesehatan akibat bencana atau kedaruratan lainnya. Upaya peningkatan kesiapsiagaan

melalui perencanaan kontinjensi ini dapat mengurangi ketidakpastian berdasarkan

pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk operasi tanggap darurat.

Lima pelatihan di atas menjadi standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap

kabupaten/kota rawan bencana yang menjadi target indikator. Upaya peningkatan kapasitas

sumber daya manusia tersebut pada dasarnya dilakukan agar setiap kabupaten/kota

memiliki:



a. Tim Reaksi Cepat adalah tim yang mampu bergerak segera dalam waktu 0-24 jam untuk

menangani korban massal (Mass Casualties Management) pada kejadian bencana,

mampu melakukan bantuan life-saving, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan

dalam melakukan penilaian cepat kesehatan (initial assessment).

b. Tim RHA adalah tim aju segera setelah terjadinya bencana yang mampu melakukan

penilaian cepat kesehatan dan menganalisa kebutuhan akibat bencana.

c. Tim Bantuan Kesehatan terdiri dari tim medis dan pendukung yang memiliki motivasi

tinggi sehingga mampu memberikan treatment secara menyeluruh seperti melakukan

triase, perawatan emergency, maupun perawatan pasien lanjutan (prolong treatment),

surveilans lingkungan, dan mampu melakukan komunikasi radio.

d. Tenaga manajemen bencana bidang kesehatan dengan kompetensi seperti surveilans,

manajeman obat dan perbekalan, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, kesehatan anak,

kesehatan gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan promosi kesehatan.

Apabila standar minimal berupa pelatihan dan pembekalan sarana prasarana penunjang di

atas terpenuhi, kabupaten/kota rawan bencana diarahkan menjadi kabupaten/kota siaga

bencana yang memiliki sumber daya kesehatan yang diperlukan untuk melakukan upaya

penanggulangan bencana, khususnya selama masa tanggap darurat bencana di wilayahnya,

dan juga untuk membantu wilayah lain sesuai kemampuannya.

2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional

Pada tahun 2006 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) membentuk Regional Pusat

Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana melalui Kepmenkes No. 783 Tahun

2006 yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan

secara terkoordinasi ke wilayah yang terkena krisis kesehatan akibat bencana dengan Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Ketua Regional. Pembagian wilayah regional disusun

dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan kemudahan akses

untuk menjangkau wilayah pelayanan.

Hampir setiap Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional telah dilengkapi dengan

Gedung Kantor, Gedung Transit, dan Peralatan Kantor serta Peralatan Penanggulangan

Bencana. Namun, saat ini perannya masih belum optimal karena beberapa faktor, antara

lain, faktor kelembagaan, ketenagaan, dan faktor dukungan kesiapan perbekalan

penanggulangan krisis kesehatan yang belum maksimal.



Gambar 3.2. Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional

Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional (PPK Regional/Sub-Regional) yang ada

saat ini membantu PPKK dalam mempercepat respons dan mendekatkan bantuan

kesehatan bagi korban di wilayah bencana yang pengelolaannya dipegang oleh dinas

kesehatan provinsi yang menjadi pusat regional. Setiap PPK Regional/Sub-Regional

mempunyai wilayah kerja antar-daerah dan antar-provinsi yang menjadi anggotanya. Dalam

pelaksanaannya, dinas kesehatan provinsi didukung oleh sekretariat PPK Regional/Sub-

Regional yang diusulkan menjadi unit pelaksana teknis yang berada di bawah PPKK

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kegiatan yang berkaitan dengan PPK

Regional/Sub-Regional selama tahun 2013, antara lain:

a. Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang

Pada tahun 2007 berdasarkan Kepmenkes No. 1228 tahun 2007 dibentuk 2 PPK Sub-

Regional, yaitu PPK Sub-Regional Sumatera Barat dan Papua. Pembangunan gedung kantor

dan gudang untuk Sub-Regional Sumatera Barat sudah selesai pada tahun 2012. Pengecoran



halaman dan pembangunan pagar untuk bangunan tersebut telah selesai dilaksanakan pada

tahun 2013. Di tahun yang sama, PPKK juga merencanakan pembangunan gedung kantor

dan gudang PPK Sub-Regional Papua. Namun, kendala berupa perkiraan biaya berdasarkan

hasil konstruksi konsultan perencana yang melebihi anggaran yang dialokasikan

menyebabkan pembangunan gedung kantor dan gudang menjadi tertunda dan tidak bisa

diselesaikan dalam tahun 2013.

b. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional

Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional dibagi menjadi tiga kegiatan

besar, yaitu:

1) Rapat Koordinasi PPK Regional/Sub-Regional dengan Anggota. Kegiatan ini diadakan

untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi

Antara ketua dan anggota PPK Regional/Sub-Regional. Kegiatan ini diselenggarakan

secara berkala di wilayah kerja PPK Regional/Sub-Regional.

2) Bantuan Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Kesiapsiagaan menghadapi

krisis kesehatan di wilayah/daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana

kontinjensi bidang kesehatan bagi kab./kota rawan bencana di wilayah kerja PPK

Regional/Sub-Regional.

3) Kegiatan Bantuan Monitoring dan Evaluasi. Pembinaan provinsi/kabupaten/kota di

wilayah kerja masing-masing, melalui penguatan upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat,

maupun pemulihan darurat. Pemantapan koordinasi dengan lintas-program dan lintas-

sektor terkait, maupun monitoring situasi krisis kesehatan.

Dana peningkatan peran dan fungsi ini diberikan kepada 9 Pusat Penanggulangan Krisis

Regional (y.i., PPK Regional Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan PPK Regional Sulawesi Utara)

dan 2 PPK Sub-Regional (y.i., Sumatera Barat dan Papua) dengan tujuan agar PPK

Regional/Sub-Regional dapat berperan maksimal untuk mendekatkan dan mempercepat

bantuan kesehatan di wilayah bencana. Besar alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan

untuk pengelolaan gedung kantor, gedung transit, peralatan kantor, peralatan

penanggulangan bencana, dan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis

kesehatan di regional masing-masing.



3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pada dasarnya, alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu, alokasi

kegiatan yang direncanakan dan alokasi kegiatan yang bersifat insidentil berkaitan dengan

kejadian bencana. Akibatnya, penilaian kinerja untuk PPKK tidak dapat dilihat melalui

tampilan realisasi anggaran saja. Dengan kata lain, apabila frekuensi bencana yang terjadi

dalam satu tahun tidak terlalu banyak dengan skala yang juga kecil, maka realisasi anggaran

dalam satu tahun untuk kegiatan yang sudah direncanakan menjadi besar, sementara

realisasi anggaran dalam tahun yang sama untuk kegiatan insidentil menjadi kecil, begitu

pula sebaliknya. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan harus bersifat akumulasi dari

kegiatan yang ada.

Di sisi lain, apabila dipandang berdasarkan siklus bencana, semua kegiatan dalam siklus

tersebut selama tahun 2013 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Permenkes

No. 1144 tahun 2010 telah diselenggarakan oleh PPKK. Kegiatan tersebut dibagi ke dalam 3

fase, yaitu:

a. Fase prabencana. Kegiatan selama fase prabencana terbagi menjadi:

1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis

kesehatan, berupa:

- Penyusunan Pedoman Manajemen SDM dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Revisi Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah Konflik

- Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 2015-2025

- Riset Manajemen Kebencanaan WHOCC

2) Pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang

penanggulangan krisis kesehatan, seperti :

- Pemantauan harian;

- Pemantauan pada situasi khusus terjadinya kedaruratan yang dapat menyebabkan

krisis kesehatan (arus mudik lebaran, natal dan tahun baru) bekerjasama dengan

Radio Antar Penduduk Indonesia;

- Penyusunan buku tinjauan bencana tahun 2012;

- Penyusunan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan;

- Penyusunan Buku Sewindu PPKK;

- Media Informasi Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013

- Profil Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan



3) Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan krisis kesehatan, seperti :

- Penyelenggaraan geladi penanggulangan krisis kesehatan di kabupaten kota;

- Review dan Sosialisasi SOP Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

- Monitoring dan evaluasi program pemantauan dan informasi di PPK regional dan

subregional;

- Mobilisasi fasilitas kesehatan RS lapangan untuk mendukung kegiatan Sail Komodo;

- Perencanaan rumah sakit dalam penanggulangan krisis kesehatan;

- Pertemuan lintas-program dan lintas-sektor dalam penanggulangan krisis

kesehatan;

- Rapat koordinasi teknis PPK regional dan subregional;

- Workshop untuk Revisi Modul Pelatihan Internasional tentang Manajemen

Bencana dan Pengurangan Risiko dalam Sektor Kesehatan;

- Gelar Rumah Sakit Lapangan di Lapangan Monumen Nasional dalam rangka

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49;

- Penyelenggaraan Gladi Penanggulangan Krisis Kesehatan di Labuan Bajo dalam

rangka persiapan tenaga kesehatan menghadapi Sail Komodo

4) Pelaksanaan administrasi pusat.

b. Fase Tanggap Darurat. Kegiatan selama fase tanggap darurat terbagi menjadi:

1) Koordinasi dan Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Pemulihan dalam Penanggulangan

Krisis Kesehatan.

Pemantauan bencana dilakukan selama 24 jam dalam 1 tahun (365 hari) dengan

jumlah shift 2x sehari pada waktu di luar jam kerja dan saat hari libur nasional.

Kejadian bencana dilaporkan dan diperbaharui setiap hari sampai masa tanggap

darurat dinyatakan berakhir. Menurut data Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan,

selama Januari s.d. Desember 2013 terjadi kasus krisis kesehatan sebanyak 421 kali

dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 673 orang, luka berat (rawat inap)

2.854 orang, luka ringan (rawat jalan) 128.873 orang, hilang 204 orang, dan pengungsi

sebanyak 355.489 orang. Data jumlah dan jenis kejadian bencana berdasarkan hasil

pemantauan dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7.



Gambar 3.3. Frekuensi Kejadian Bencana di PPK Regional/Sub-Regional selama Tahun 2013

2) Pelaksanaan Administrasi Pusat

Dukungan tenaga, logistik maupun dana operasional diberikan untuk membantu

mengatasi krisis kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri. Bantuan operasional

dapat berupa handling cost, bahan habis pakai bantuan operasional PPK Regional dan

PPK Sub-Regional, klaim perawatan pasien korban bencana, dan biaya operasional

pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan. Pada tahun 2013 bantuan

operasional yang diberikan kepada daerah yang mengalami kejadian krisis kesehatan

adalah sebesar Rp 1.274.634.500,- atau sekitar 53,4% dari total permintaan bantuan

yang diajukan. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan 27 kejadian krisis

kesehatan di 15 provinsi, di antaranya, letusan Gunung Sinabung di Sumatera utara,

konflik sosial di Nusa Tenggara Barat, kejadian banjir di Sumatera Selatan, dan lainnya

(lihat Lampiran 9). Selama tahun 2013, usulan permintaan bantuan operasional paling

sering diajukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara, sedangkan

frekuensi kejadian krisis kesehatan paling banyak dialami oleh Provinsi DKI Jakarta.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sumut Sumbar Sumsel DKIJakarta

Jateng Jatim Bali Kalsel Sulut Sulsel Papua

58

7 12

99

53 56

37

28

12

50

9



110

52

28

44 41

23

61 56

84

47 48

79

0

20

40

60

80

100

120

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Gambar 3.4. Jumlah korban meninggal akibat bencana per-bulan selama tahun 2013

Gambar 3.5. Jumlah Pengungsi akibat Bencana per-Bulan selama Tahun 2013

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000 91939

10391 7418

53153

75548

480

31190

1118

17434

23920 23095 19803



c. Fase Pascabencana. Masa pascabencana diisi dengan kegiatan evaluasi penanggulangan

krisis kesehatan yang dilakukan dalam pertemuan lintas-program dan lintas-sektor.

Pertemuan lintas-program dan lintas-sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Lintas-Program

dan Lintas-Sektor di Bapelkes Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan ini

selain membahas tentang koordinasi lintas-program dan lintas-sektor juga membahas

evaluasi upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana selama tahun 2013,

seperti Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Provinsi Riau, Penanggulangan Bencana

Banjir Bandang akibat Jebolnya DAM Way Ela di Provinsi Maluku, dan Penanggulangan

Krisis Kesehatan akibat Letusan Gunung Rokatenda di Provinsi NTT. Dalam pertemuan

tersebut peserta diharapkan dapat mengambil pelajaran (lesson learnt) bagi upaya

penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang.

4. Keberhasilan

Berikut beberapa poin yang menunjukkan keberhasilan PPKK dalam tahun 2013.

a. PPKK telah memenuhi semua sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu meningkatnya

kemampuan sumber daya dalam kegiatan PKK di Kabupaten/Kota; meningkatnya peran

dan fungsi PPK Regional dan Sub-Regional dalam PKK; dan meningkatnya peran dan

fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan, antara lain:

1) Mengembangkan sistem pendampingan PPK Regional/SubR-Regional untuk

memfasilitasi tugas dan fungsi antar-bidang dalam PPKK terkait regionalisasi.

2) mengoptimalkan fungsi WHO-CC melalui peningkatan kapasitas berbahasa Inggris,

pelatihan Internasional, dan partisipasi dalam kegiatan OKI dan APEC.

3) mengoptimalkan kerjasama lintas-sektor melalui simulasi kecelakaan transportasi laut

dalam rangka persiapan Sail Komodo 2013.

4) Berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan wilayah dalam rangka persiapa Jaminan

Kesehatan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Setiap tahapan kinerja yang dilakukan adalah untuk mencapai outcome dari semua

kegiatan penanggulangan krisis kesehatan, yaitu, tertanggulanginya krisis kesehatan

secara tepat dan cepat.

5. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2013 dan memerlukan tindak lanjut segera,

antara lain:



a. Belum optimalnya upaya monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga tampak berlangsung

seperti rutinitas biasa.

b. Belum ada dasar pengalokasian anggaran untuk operasional bencana yang idealnya

mengikuti kejadian bencana, tetapi tidak dapat diprediksi.

c. Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban

penggunaan sumber daya untuk penanggulangan krisis kesehatan akibat (terutama

pertanggungjawaban keuangan) pada saat tanggap darurat yang dilakukan secara khusus

sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

d. Belum adanya regulasi untuk pemanfaatan gedung transit di PPK Regional sehingga

pemanfaatan gedung transit belum optimal.

e. Masih terkendalanya proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional. Saat ini, PPK

Regional/Sub-Regional masih berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan daerah

setempat.

6. Usulan Pemecahan Masalah

Terkait permasalahan yang teridentifikasi, usulan pemecahan masalah yang diajukan adalah

perlu dilakukannya koordinasi untuk, antara lain:

a. Mengoptimalkan upaya monitoring dan evaluasi dengan cara menyusun instrumen

standar yang disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Melakukan kajian keberhasilan kegiatan yang instrumennya bisa diintegrasikan dengan

instrument monitoring dan evaluasi sehingga akan didapat gambaran keberhasilan dan

kendala yang ada.

c. Mendorong terbentuknya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan dan

pertanggungjawaban penggunaan sumber daya untuk penanggulangan krisis kesehatan

(terutama untuk pertanggungjawaban keuangan) pada saat tanggap darurat yang

dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

d. Mendorong terbentuknya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan dan

pertanggungjawaban gedung transit PPK Regional.

e. Melanjutkan proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional.

Selain usulan pemecahan masalah di atas, PPKK juga telah menetapkan matriks FROM-TO

yang akan dijadikan sebagai acuan untuk salah satu upaya pemecahan masalah yang ada di

lingkungan PPKK (lihat Tabel 3.3).



Tabel 3.3. Matriks From-To Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013

From “IP Tersesat” To “Kespro Terbekati”

Individual Kerja sama tim

PAsif Proaktif

Terkotak-kotak Tersistem

Sesaat Berkesinambungan

Statis Kreatif

D. SUMBER DAYA

Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup

serta arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan sumber daya

terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan sangat

dibutuhkan.

1. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2013, terjadi pergerakan kepegawaian di dalam Pusat Penanggulangan Krisis

kesehatan (PPKK), yaitu sebanyak 5 orang menjalani masa pensiun, 1 orang mengambil

Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan 1 orang mengalami mutasi keluar PPKK. Dengan

demikian, jumlah pegawai yang masih aktif bekerja di PPKK sebanyak 51 orang. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 51 orang merupakan PNS aktif dan 9 orang adalah tenaga honorer.

PPKK dipimpin oleh 1 orang Kepala, 4 orang Pejabat Eselon III, 9 orang Pejabat Eselon IV,

dan 37 orang staf yang terdistribusi di 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang. Rincian

penyebaran pegawai di PPKK, antara lain, sebanyak 22 pegawai di Bagian Tata Usaha

(termasuk Kepala Pusat); sebanyak 8 pegawai di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan

Kesiapsiagaan; 10 pegawai di Bidang Tanggap Darurat & Pemulihan; dan sebanyak 11

pegawai di Bidang Pemantauan dan Informasi.



Gambar 3.6. Distribusi pegawai PPKK berdasarkan Bidang/Bagian

Kepangkatan pegawai di PPKK antara lain, sebanyak 5 orang masuk dalam Golongan II, 40

orang Golongan III, dan sebanyak 5 orang Golongan IV. Selama tahun 2013 tidak terjadi

penerimaan pegawai baru di Kemenkes. Ini berarti terjadi kekosongan pegawai sehingga

beban kerja yang ditinggalkan oleh staf yang pensiun menambah beban kerja pegawai yang

masih aktif.

Gambar 3.7. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Golongan Kepangkatan

Bagian Tata Usaha 43% (22 orang)

Bidang Tanggap Darurat &

Pemulihan, 20% (10 orang)

Bidang Pencegahan, Mitigasi, &

Kesiapsiagaan 16% (8 orang)

Bidang Pemantauan &Informasi

21% (11 orang)

Distribusi Pegawai PPK per Bidang/Bagian Tahun 2013

Golongan II 5 org (10%)

Golongan III, 40 org (80%)

Golongan IV, 5 org (10%)

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2013 berdasarkan Golongan Kepangkatan



Gambar 3.8. Perbandingan Pegawai PPKK Tahun 2013 berdasarkan Jenjang Pendidikan

Terakhir

Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dengan rincian sebanyak 6

orang memiliki latar belakang pendidikan SMA, 6 orang dengan pendidikan Diploma, 23

orang dengan pendidikan Sarjana, dan sebanyak 16 orang dengan latar belakang pendidikan

Pascasarjana.

Gambar 3.9. Perbandingan Jumlah Pegawai PPKK berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Tahun 2013

SMA 6 (12%) Akademi/D3 6

(12%)

Sarjana 24 (47%)

Pascasarjana 15 (29%)

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2013 berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Kesehatan, 26 org (51%)

Nonkesehatan25 org (49%)

Jenis Kompetensi Tahun 2013



Jenis latar belakang pendidikan pegawai di PPKK sangat beragam karena kebutuhan dalam

penanggulangan bencana memerlukan berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Umumnya, jenis

pendidikan di PPKK terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu, kelompok kesehatan dan

kelopok nonkesehatan. Jumlah pegawai berlatang belakang kesehatan (dokter umum,

kesehatan masyarakat, psikolog, dan apoteker) hampir sebanding dengan jumlah pegawai

yang memiliki latar belakang pendidikan nonkesehatan (y.i., manajemen, hukum, sastra,

akuntansi, sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, pemerintahan, dan komunikasi).

Perbandingan antara jumlah pegawai pria dan jumlah pegawai wanita tidak jauh berbeda,

yaitu, pegawai pria sebanyak 26 orang dan pegawai wanita sebanyak 25 orang. Semua

pegawai dibekali dengan kemampuan penanggulangan bencana di lapangan tanpa

membedakan gender.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai PPKK, pada tahun 2013 PPKK telah

mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan seminar internasional, di antaranya:

a. Technical Assistance in WHO SEARO Disaster Preparedness Benchmark Assessment for

Timor Leste di Timor Leste, Timor Leste.

b. Global Ptlatform, Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland.

c. East Asia Summit Rapid Disaster Response Workshop, Darwin, Australia.

d. Regional MISP Coordination Training, Thailand.

e. Communicable Diseases in Humanitarian Emergencies Training Course WHO-UNSW.

School of Public Health & Community Medicine, UNSW, Sydney, Australia.

f. The 4th National Phemap Course Coordinator & Workshop, Thailand.

g. The 14th Annual Meeting of the Inter Agency Working Group (IAWG), Kuala Lumpur,

Malaysia.

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

tahun 2013, jumlah aset PPKK sebesar Rp 531.251.763.278,- (Lima ratus tiga puluh satu

milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh

delapan rupiah) yang tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan

Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Aset PPKK tersebut,

mencakup:



a. Aset Persediaan

Aset persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan

penanggulangan bencana. Aset Persediaan yang dimiliki PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp

9.937.448.957,- (data per-31 Desember 2013). Jumlah tersebut lebih kecil dari nilai

persediaan aset yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2012 yaitu sebesar 11.017.991.217,-

(data per-31 Desember 2012). Semua jenis aset persediaan pada tanggal pelaporan berada

dalam kondisi baik.

b. Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp 497.060.171.845,- (data per-31

Desember 2013). Jumlah tersebut lebih besar daripada nilai aset tetap yang dimiliki oleh

PPKK pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 497.060.171.845,- (data per-31 Desember 2012).

Tabel 3.4. Mutasi Aset Persediaan Tahun 2013

Uraian Jumlah

Saldo per-31 Desember 2012 Rp 11.017.991.217,-

Mutasi Kurang:

Persediaan untuk tujuan strategis Rp 3.080.542.260,-


Tabel 3.5. Perbandingan Besaran Aset Tetap di di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Tahun 2013

No. Uraian 2012 2013

1 Tanah Rp 0, - Rp 1,-

2 Peralatan dan Mesin Rp 447.587.840.775,- Rp 453.803.115.250,-

3 Gedung dan Bangunan Rp 49.113.709.400,- Rp 49.113.709.400,-

4 Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 326.106.000,- Rp 326.106.000,-

5 Aset Tetap Lainnya Rp 32.515.670,- Rp 32.515.670,-

6 KDP Rp 0, - Rp 1.463.788.000,-

7 Aset Tetap Dalam Renovasi Rp 0, - Rp 26.550.000,-

8 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Rp 15. 990.000.000,- Rp 15. 990.000.000,-

Jumlah Rp 513.050.171.845,- Rp 520.775.784.321,-



Berdasarkan Tabel 3.5., berikut penjelasan Aset Tetap yang ada di Pusat Penanggulangan

Krisis Kesehatan dan PPK Regional/Sub-Regional tahun 2013.

1) Tanah—PPKK tidak memiliki aset tetap berupa tanah.

2) Peralatan dan Mesin—Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki PPKK pada tahun 2013

sebesar Rp 453.803.115.251,- (data per-31 Desember 2012). Jumlah tersebut lebih besar

daripada nilai aset peralatan dan mesin yang dimiliki PPKK pada tahun 2012 sebesar Rp

447.587.840.776,- (data per-31 Desember 2012). Realisasi Belanja dalam rangka

perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp

6.215.274.476,- (98,92%) dari total alokasi Belanja Modal Mesin dan Peralatan dalam

RKAKL PPKK TA 2013 sebesar Rp 6.283.356.000,-. Selama tahun 2013 tidak terjadi

pengurangan nilai aset peralatan dan mesin. Penambahan aset didapat dari pembelian

sebesar Rp 6.215.274.475,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset

dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja

barang, tetapi memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin.

3) Gedung dan Bangunan—Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki PPKK pada tahun

2013 sebesar Rp Rp. 49.113.709.400 (data per-31 Desember 2013). Jumlah tersebut ama

besarnya dengan nilai aset gedung dan bangunan PPKK tahun 2012 (data per-31

Desember 2012), yang berarti bahwa tidak terdapat penambahan aset dan bangunan

PPKK selama tahun 2013.

4) Aset Tetap Lainnya—Nilai Aset Tetap Lainnya per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp

32.515.670,- sedangkan nilai aset tersebut per-31 Desember 2012 adalah sebesar Rp

32.515.670,-. Ini berarti tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tetap Lainnya yang

dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia pada tahun 2013.

Tabel 3.6. Nilai Aset Peralatan dan Mesin di PPKK Tahun 2013

Uraian Jumlah


Mutasi Tambah :

Peralatan dan Mesin Rp 6.215.274.476,-

Mutasi Kurang :

Peralatan dan Mesin Rp 0,-




Tabel 3.7. Nilai Aset Gedung dan Bangunan di PPKK tahun 2013

Uraian Jumlah


Mutasi Tambah :


Mutasi Kurang :



5) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)—Saldo konstruksi dalam pengerjaan per-31

Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.463.788.000,- dan per-31 Desember 2012 adalah

sebesar Rp 0,-. Penambahan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) disajikan

dalam Tabel 3.7.

6) Aset Tetap Dalam Renovasi—Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per-31 Desember 2013

adalah sebesar Rp. 26.550.000,- sementara nilai aset tersebut per-31 Desember 2012

adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak terjadi perubahan nilai Aset Tetap Dalam Renovasi Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tabel 3.8. Nilai Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) PPKK Tahun 2013

Uraian Jumlah

Saldo per-31 Desember 2012 Rp 0,-

Mutasi Tambah:

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp 1.463.788.000,-

Mutasi Kurang:

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 0,-


7) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan—Nilai aset tetap yang tidak digunakan per-31

Desember 2013 adalah sebesar Rp. 15.990.000.000,- dan per-31 Desember 2012 adalah

Rp 15.990.000.000,- Tidak terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang Tidak Dipergunakan

yang dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia pada tahun 2013.



c. Aset Tak-Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 558.530.000,-

sementara nilai per-31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 176.500.000. Berarti terdapat

penambahan nilai aset tak berwujud (software) yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2013

sebesar Rp 382.030.000,-.

Mengingat besarnya nilai sarana dan prasarana PPKK, baik dalam bentuk aset di Pusat

maupun di Regional dan Sub-Regional, pengelolaan BMN yang lebih cermat dan teliti perlu

dilakukan, khususnya untuk permintaan barang persediaan. Ketersediaan sarana dan

prasarana yang memadai dapat berpengaruh pada optimalisasi upaya penanggulangan krisis

kesehatan.

3. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran PPKK pada awal tahun 2013 mengalami kenaikan sekitar 7,89% dari total

alokasi awal tahun 2012, yaitu, dari sebesar Rp 69.216.795.000,- menjadi sebesar

Rp.74.684.700.000,- berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan. Seiring dengan kebijakan efisiensi perjalanan dinas, alokasi anggaran mengalami

penurunan.

Gambar 3.9. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 dan 2013 di PPKK

(dalam jutaan)

55189

69135

42935

49375

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2012 2013

Alokasi dan Realisasi TA 2013 (dalam jutaan)

Alokasi

Realisasi



Pencapaian kinerja PPKK selama tahun 2013 didasarkan pada masing-masing kegiatan

dengan membandingkan antara target penetapan kinerja dan realisasi capaian kegiatan.

PPKK memperoleh anggaran APBN yang di alokasi melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2013 sejumlah Rp. 74.684.700.000,- (Tujuh puluh empat milyar

enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus rupiah) dan mengalami efisiensi hingga

alokasi akhir sejumlah Rp. 68.024.902.000,- (Enam puluh delapan milyar dua puluh empat

juta sembilan ratus dua ribu rupiah). Dalam proses pelaksanaannya, anggaran PPKK

mengalami enam kali revisi (lihat Lampiran 10), antara lain:

a. Revisi I dalam rangka proses transfer data di Direktorat Jenderal Anggaran.

b. Revisi II dalam rangka pencairan dana yang diblokir/tanda bintang.

c. Revisi III dalam rangka perubahan kode akun.

d. Revisi IV dalam rangka efisiensi anggaran PPKK.

e. Revisi V dalam rangka hibah langsung luar negeri berupa uang.

f. Revisi VI dalam rangka perubahan anggaran untuk alokasi tunjangan kinerja.

Dalam Revisi ke-1, tidak terjadi perubahan nilai anggaran PPKK. Revisi ke-1 dilakukan karena

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melakukan proses tranfer data. Revisi ke-2 RKAKL Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan berkaitan dengan pencairan dana untuk anggaran yang

masih diblokir (bertanda bintang), yaitu alokasi dana untuk pembangunan gudang dan

gedung kantor Papua; Renovasi gedung kantor dan gudang PPK Regional Sumatera Utara

dan Jawa Tengah, serta Pengadaan alat komunikasi HT & Rig. Revisi ke-3 berkaitan dengan

perubahan kode akun, yaitu paket pertemuan dalam kota yang semula berada dalam Akun

521219 (Belanja Barang Non-Operasional Lainnya) menjadi Kode Akun 524113 (Belanja

Perjalanan Dinas Dalam Kota) dan 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

Kota).

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran di

Kementerian/Lembaga, maka diadakan Revisi ke-4 RKAKL PPKK 2014 dengan efisiensi

sebesar 5.736.835.000,- atau 7,69% dari total anggaran PPKK. Revisi ke-5, yaitu, pencatatan

dana hibah langsung luar negeri berupa uang sebesar Rp 186.764.000,-.



Gambar 3.11. Perbandingan Rencana Penarikan Kegiatan, Realisasi, dan Realisasi Fisik

Kegiatan PPKK TA 2013

Untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian

sasaran, dilakukan penilaian akuntabilitas guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan

pada masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas didasarkan dengan membandingkan

tingkat kinerja yang direncanakan dengan realisasi pencapaian kinerja dalam tahun 2013

pada masing-masing kegiatan.

Dari Gambar 3.11., tampak bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan

rencana penarikan kegiatan yang disusun pada setiap triwulan. Hal tersebut disebabkan

oleh:

a. Pengadaan barang dan jasa memiliki alokasi sebesar 22,8% dari total alokasi anggaran

PPKK, sebagian besar pengadaan baru selesai pada Triwulan ke-IV dan sebagian besar

paket dibayarkan di akhir tahun anggaran (Lampiran 11).

b. Proses revisi anggaran yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan sampai

revisi selesai dilakukan.

15.52

27.01

49.45

81.16

12.75

21.26

37.38

71.34

25.43

40.08

65.72

93.35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TW I TW II TW III TW IV

Perbandingan Persentase RPK, Realisasi, dan Realisasi Fisik TA 2013

RPK

Realisasi

Fisik



Pada prinsipnya alokasi anggaran di PPKK terdiri dari empat kelompok besar kegiatan, yaitu

upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan fasilitas dan

perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi lain. Perbandingan

alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam Gambar 3.12.

Total realisasi anggaran kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah sebesar Rp

49.374.764.741,- atau sebanyak 72,58% dari total anggaran dengan realisasi fisik sebesar

93,35%. Rincian realisasi anggaran PPKK, antara lain:

a. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

dengan alokasi sebesar Rp 27.368.264.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.336.610.241,-

(Dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus

empat puluh satu rupiah) atau sekitar 92,58%.

b. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar

Penanggulangan Bencana Rp 13.709. 982.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.204.496.512,-

(Empat milyar dua ratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus

dua belas rupiah) atau sekitar 30,67%.

c. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

dengan alokasi sebesar Rp 19.222.070.000,- dan realisasi sebesar Rp 16.590.685.352,-

(Enam belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu

tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 86,3%.

d. Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 7.724.586.000,- dan realiasi sebesar Rp

3.242.972.636,- (Tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh

dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar 41,98%.

Dalam sistem penganggaran penanggulangan bencana, penyerapan anggaran yang

disediakan bukan merupakan satu-satunya indikator dalam mencapai keberhasilan karena

anggaran yang tersedia tidak berbanding lurus dengan jumlah dan besaran bencana yang

terjadi. Terkait pelaksanaan anggaran untuk kegiatan rutin, pencapaiannya sesuai dengan

target renstra dan tidak banyak menghadapi permasalahan karena pelaksanaannya sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan.



Tabel 3.9. Realisasi Anggaran PPKK Tahun Anggaran 2013

NO. URAIAN OUTPUT

ALOKASI

ANGGARAN REVISI

(Rp)

REALISASI

(Rp) % FISIK

1 Petugas terlatih penanggulangan krisis

kesehatan

11.232.701.000 10.292.425.587 91,63 100%

2 Kebijakan/Pedoman penanggulangan

krisis kesehatan

842.275.000 699.931.500 83,10 100%

3 Produk Informasi Penanggulangan Kriss 1.147.818.000 970.437.750 84,55 76%

4 Penanggulangan Bencana 13.709.982.000 4.204.496.512 30,67 180%

5 Advokasi Kebijakan Penanggulangan

Krisis Kesehatan

9.734.501.000 9.153.289.804 94,03 100%

6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan

Krisis Kesehatan

4.410.969.000 4.220.525.600 95,68 100%

7 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi 1.239.837.000 1.238.674.000 99,91 100%

8 Layanan Perkantoran 157.685.000 149.724.000 94,95 100%

9 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan

Keuangan

2.492.631.000 1.908.671.636 76,57 100%

10 Laporan Pembinaan, Kinerja,

Kepegawaian dan Kegiatan

1.411.899.000 1.184.577.000 83,90 100%

11 Gedung 12.385.992.000 10.255.200.000 82,80 100%

12 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 5.074.270.000 4.562.254.527 89,91 100%

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.894.001.000 534.556.825 13,73 50%

14 Output Cadangan 290.341.000 0 0% 0%

TOTAL 68.024.902.000 49.374.764.741 72,58 93,35%



Gambar 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Kelompok Besar Kegiatan di PPKK

Tahun 2013

27,368

13,710

19,222

7,725

25,337

4,204

16,591

3,243

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Upaya Kesiapsiagaan Upaya PenanggulanganKrisis

Pengadaan Fasilitas danPerlengkapan Bencana

Tupoksi Lain

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 (dalam jutaan)

Alokasi

Realisasi



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan (PPKK) dalam setahun kegiatan berlangsung, termasuk pencapaian dan kendala

yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2013.

Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan telah merealisasikan kegiatan tahun 2013 untuk

mencapai target sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010-

2014, dengan capaian 300 Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan tanggap darurat

dalam penanggulangan bencana. Berbagai kendala yang ditemukan dalam pengukuran

kinerja lebih disebabkan oleh jumlah indikator kinerja yang sebagian besar bersifat

kualitatif, khususnya pada indikator output dan outcome, sehingga sulit diukur secara

kuantitatif.

Selain itu, karena alokasi alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar

(alokasi kegiatan terencanakan dan alokasi kegiatan insidentil terkait bencana), penilaian

kinerja untuk PPKK tidak dapat dilihat melalui tampilan realisasi anggaran saja. Apabila

frekuensi bencana yang terjadi dalam satu tahun tidak terlalu banyak dengan skala yang

juga kecil, maka realisasi anggaran dalam satu tahun untuk kegiatan yang sudah

direncanakan menjadi besar, sementara realisasi anggaran dalam tahun yang sama untuk

kegiatan insidentil menjadi kecil, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, penilaian yang

dilakukan harus bersifat akumulasi dari kegiatan yang ada.

Keberhasilan yang dicapai PPKK pada tahun 2013 diharapkan dapat menjadi titik awal

penyelenggaraan kegiatan periode selanjutnya, sekaligus menjadi barometer efektivitas dan

efisiensi kegiatan tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media informasi dalam

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.



Lampiran 1. Pernyataan Penetapan Kinerja PPKK Tahun 2013



Lampiran 2. Penetapan Kinerja PPKK Tahun 2013



Lampiran 3. Rencana Kerja Tahunan PPKK Tahun 2013



Lampiran 4. Daftar Kabupaten Kota Rawan Bencana Tahun 2010-2014 (300 Kab./Kota)



Lampiran 4. Lanjutan…



Lampiran 5. Program dan Alokasi Anggaran per-Ouput PPKK Tahun 2013


A Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 27.368. 264.000

1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 11.232.701.000

* Peningkatan Kapasitas Petugas Kab./Kota dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan

Rp 1.483.290.000

* Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Rangka Sail Komodo

Rp 1.451.962.000

* Konsorsium Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana

Rp 684.350.000

* Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kab./Kota dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan

Rp 3.238.717.000

* Peningkatan Kapasitas Petugas Kab./Kota dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp 1.554.150.000

* Peningkatan Kapasitas Petugas Kab./Kota dalam Penggunaan Alat Komunikasi untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp 1.213.537.000

* Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Pusat dalam Teknis Bidang Kesehatan

Rp 558.360.000

* Upaya Peningkatan Motivasi dan Kinerja PPKK Rp 625.920.000

* TOT Penyusunan Rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan di Rumah Sakit

Rp 422.415.000

2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 842.275.000

* Penyusunan Pedoman Manajemen SDM dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp 304.500.000

* Revisi Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah Konflik

Rp 182.295.000

* Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 2015-2025

Rp 198.745.000

* Review dan Sosialisasi SOP Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp 156.735.000

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.147.818.000

* Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2012

Rp 220.760.000

* Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana Rp 500.968.000

* Pembuatan Media Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 101.500.000



Lampiran 5. Lanjutan …


* Penyusunan Buku Sewindu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp 218.910.000

* Penyusunan Buletin Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 105.680.000

4 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 9.734.501.000

* Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kab./Kota

Rp 4.278.260.000

* Peningkatan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional dalam Kesiapsiagaan

Rp 4.272.252.000

* Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.067.550.000

* Riset Manajemen Kebencanaan WHOCC Rp 116.439.000

5 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 4.410.969.000

* Workshop Pengembangan WHOCC Rp 520.460.000

* Pertemuan Lintas-Program dan Lintas-Sektor dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp 1.393.480.000

* Rapat Koordinasi Teknis PPK Regional dan Sub-Regional Rp 776.099.000

* Peningkatan Peran PPK Regional dan Sub-Regional Rp 1.534.166.000

* Workshop on Evaluation of Integrated Emergency Medical Services During Flood in Jakarta An Its Greater Area

Rp 106.080.000

B Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Rp 13.709.982.000

1 Penanggulangan Bencana Rp 13.709.982.000

* Operasional Penanggulangan Bencana Rp 13.504.182.000

* Pemantauan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 205.800.000

C Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp 19.222.070.000

1 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Rp 1.239.837.000

2 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub-Regional Sumbar

Rp 1.411.899.000

3 Perlengkapan Penanggulangan Bencana Rp 12.385.992.000

4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 3.894.001.000





* Pengadaan Meubeleir Perkantoran Rp 223.111.000

* Renovasi Gedung Kantor PPK Regional Rp 3.524.876.000

* Penyambungan Listrik dan Instalasi Air Gedung PPK Regional Rp 146.014.000

5 Output Cadangan Rp 290.341.000

D Tupoksi Lain Rp 7.724.586.000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan

Rp 157.685.000

2 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan Rp 2.492.631.000

* Penyusunan Laporan Kinerja Rp 173.585.000

* Rapat Teknis/Workshop/Diklat/Pameran Rp 2.155.046.000

* Laporan Keuangan Rp 65.700.000

* Laporan BMN dan Kepegawaian Rp 98.300.000

3 Layanan Perkantoran Rp 5.074.270.000

* Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Rp 4.629.670.000

* Administrasi Kegiatan Rp 444.600.000

TOTAL Rp 68.024.902.000



Lampiran 6. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2013

No. Jenis Bencana

Jan

uar

i

Feb

ruar

i

Mar

et

Ap

ril

Mei

Jun

i

Juli

Agu

stu

s

Sep

tem

ber

Okt

ob

er

No

vem

ber

De

sem

ber

Tota

l

1 Angin Siklon Tropis 10 1 2 3 4 1 0 0 2 11 8 1 43

2 Banjir 13 5 3 29 10 6 12 0 2 9 2 25 116

3 Banjir Bandang 6 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3 5 20

4 Banjir Dan Angin Siklon Tropis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 Banjir dan tanah Longsor 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8

6 Erupsi Gunung Api 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 9

7 Gelombang Pasang 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

8 Gempa Bumi 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 7

9 Tanah Longsor 6 3 4 2 3 2 0 1 0 4 2 13 40

10 Kebakaran 1 1 3 1 3 4 1 3 7 5 1 2 32

11 Kecelakaan Transportasi 5 1 1 3 3 4 3 8 8 6 5 5 52

12 Kegagalan Teknologi 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 10

13 Keracunan /KLB 2 3 6 2 12 2 4 1 5 3 6 2 48

14 Ledakan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

15 Konflik Sosial 3 0 0 2 4 3 1 2 6 1 5 3 30

16 Kabut Asap 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

TOTAL 55 20 22 44 41 23 26 16 35 47 35 57 421



Lampiran 7. Tabel Jumlah Korban akibat Bencana Bulan Januari s.d. Desember 2013

Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Total

Meninggal 110 52 28 44 41 23 61 56 84 47 48 79 673

Luka Berat 264 90 41 79 540 149 138 127 168 601 397 260 2.854

Luka Ringan 69.299 3.902 193 2.046 706 1.957 1.315 3.645 8.047 1.301 8.756 27.706 128.873

Hilang 29 4 9 18 31 0 51 7 26 7 13 9 204

Pengungsi 91.939 10.391 7.418 53.153 75.548 480 34.975 1.118 17.434 23.920 23.095 19.803 355.489




Lampiran 8. Daftar Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana PPKK Regional dan PPK Sub-Regional

NO. DAERAH NAMA BANTUAN JUMLAH

1 Bali Bantuan Dana Operasional PPK Reg Bali Rp 250.000.000

2 Kalsel Bantuan Dana Operasional PPK Reg Banjarmasin Prov Kalsel

Rp 250.000.000

3 Sumbar Bantuan Operasional Tahun 2012 PPKK Subregional Prov Sumbar

Rp 250.000.000

4 DKI Jakarta Bantuan Operasional PPKK Reg DKI Jakarta Rp 250.000.000

5 Sumut Bantuan Dana Operasional PPK Reg Sumut Rp 250.000.000

6 Sulut Bantuan Dana Operasional PPK Regional Sulut Tahun 2012

Rp 250.000.000

7 Papua Bantuan Operasional PPKK Subreg Papua Rp 250.000.000

8 Jatim Bantuan Operasional PPK Regional Jawa Timur Tahun 2012

Rp 250.000.000

9 Sumsel Bantuan Operasional PPKK Reg Sumsel Rp 250.000.000

10 Sulsel Bantuan Operasional PPKK Reg Sulsel Rp 250.000.000

11 Jateng Bantuan Operasional PPKK Reg Jateng Rp 250.000.000



Lampiran 9. Realisasi Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Tahun 2013

NO. NAMA BENCANA PROVINSI USULAN REALISASI

1 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor NTB

Nusa Tenggara Barat

Rp 331.805.000 Rp 50.860.000

2 Bantuan operasional penanggulangan bencana gempa bumi di Kab. Pidie

Aceh Rp 41.140.000 Rp 21.860.000

3 Bantuan operasional penanggulangan bencana tanah longsor di Kab. Kerinci

Jambi Rp 13.707.500 Rp 11.637.500

4 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado

Sulawesi Utara Rp 129.800.000 Rp 64.080.000

5 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir di Prov. Jambi

Jambi Rp 88.087.500 Rp 64.485.000

6 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir di beberapa Kab/Kota di Prov. Sumsel

Sumatera Selatan

Rp 160.195.000 Rp 77.645.000

7 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir bandang di Kab. Bone Bolango

Gorontalo Rp 36.890.000 Rp 19.600.000

8 Bantuan operasional penanggulangan bencana di Kab. Lombok Timur dan Kerusuhan di Kab. Sumbawa

Nusa Tenggara Barat

Rp 289.100.000 Rp 93.690.000

9 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir di Kab. Sampang

Jawa Timur Rp 139.950.000 Rp 74.350.000

10 Bantuan operasional penanggulangan bencana kawah timbang di Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah

Jawa Tengah Rp 86.570.000 Rp 59.070.000

11 Bantuan operasional penanggulangan KLB keracunan makanan di Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah

Jawa Tengah Rp 36.799.000 Rp 24.377.000

12 Bantuan operasional penanggulangan bencana gempa bumi di Kab. Lombok Utara

Nusa Tenggara Barat

Rp 268.200.000 Rp 56.525.000

13 Bantuan operasional penanganan Pengungsi Kerusuhan Sampang di Kab. Sidoarjo Jawa Timur

Jawa Timur Rp 32.337.500 Rp 17.650.000

14 Bantuan Operasional Tim PPK Regional Sumatera Utara ke Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah

Sumatera Utara

Rp 31.160.00 Rp 31.160.000

15 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Ambon

Maluku Rp 45.350.000 Rp 45.350.000

16 Klaim pembelian logistik penanggulangan bencana natural DAM Way Ela di Kab. Maluku Tengah

Maluku Rp 7.237.000 Rp 7.237.000




NO. NAMA BENCANA PROVINSI USULAN (Rp) REALISASI

17 Bantuan Operasional untuk Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Nasional di Mataram Tahun 2013

Nusa Tenggara Barat

Rp 15.000.000 Rp 15.000.000

18 Bantuan operasional untuk pembelian radio repeater Kab. Sikka

Nusa Tenggara Timur

Rp 70.000.000 Rp 70.000.000

19 Bantuan operasional penanggulangan banjir bandang di Kab. Pasaman

Sumatera Barat

Rp 95.495.000 Rp 52.626.000

20 Bantuan operasional penanganan korban Kapal Tenggelam di Kab. Jepara

Jawa Tengah Rp 15.065.000 Rp 15.065.000

21 Bantuan operasional dalam rangka Hari Nusantara Nasional

Sulawesi Selatan

Rp 56.798.000 Rp 41.152.000

22 Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir bandang di Kab. Teluk Wondama

Papua Barat Rp 70.210.000 Rp 70.210.000

23 Bantuan operasional dalam rangka penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung

Sumatera Utara

Rp 212.400.000 Rp 125.005.000

24 Bantuan operasional untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan udara, air dan sanitasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung

Sumatera Utara

Rp 33.750.000 Rp 22.650.000

25 Bantuan operasional penanggulangan dampak bencana debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung

Aceh Rp 46.850.000 Rp 20.000.000

26 Bantuan Operasional Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara

Rp 0

Rp 90.630.000

27 Klaim Biaya Operasional Tanggap Darurat dan Pemantauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Banjir

Sulawesi Selatan

Rp 32.720.000 Rp 32.720.000

TOTAL Rp 2.386.616.500 Rp 1.274.634.500



Lampiran 10. Alokasi Anggaran Revisi TA 2012

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT PAGU (Rp)

AWAL REVISI I REVISI II REVISI III REVISI IV REVISI V REVISI VI

Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan:

1 Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan

11.232.701.000 11.232.701.000 11.232.701.000 11.232.701.000 11.232.701.000 11.232.701.000 11.232.701.000

2 Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan

842.275.000 842.275.000 842.275.000 842.275.000 842.275.000 842.275.000 842.275.000

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

1.147.818.000 1.147.818.000 1.147.818.000 1.147.818.000 1.147.818.000 1.147.818.000 1.147.818.000

4 Penanggulangan Bencana 18.605.859.000 18.605.859.000 18.605.859.000 18.605.859.000 14.819.709.000 14.819.709.000 13.709.982.000

5 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

9.734.501.000 9.734.501.000 9.734.501.000 9.734.501.000 9.734.501.000 9.734.501.000 9.734.501.000

6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

4.224.205.000 4.224.205.000 4.224.205.000 4.224.205.000 4.224.205.000 4.410.969.000 4.410.969.000

7 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi

1.444.933.000 1.444.933.000 1.444.933.000 1.444.933.000 1.239.837.000 1.239.837.000 1.239.837.000

8 Layanan Perkantoran 157.685.000 157.685.000 157.685.000 157.685.000 157.685.000 157.685.000 157.685.000

9 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

2.492.631.000 2.492.631.000 2.492.631.000 2.492.631.000 2.492.631.000 2.492.631.000 2.492.631.000

10 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan

1.411.899.000 1.411.899.000 1.411.899.000 1.411.899.000 1.411.899.000 1.411.899.000 1.411.899.000

11 Gedung 13.599.842.000 13.599.842.000 13.599.842.000 13.599.842.000 12.385.992.000 12.385.992.000 12.385.992.000

12 Perlengkapan Penanggulangan Bencana

5.074.270.000 5.074.270.000 5.074.270.000 5.074.270.000 5.074.270.000 5.074.270.000 5.074.270.000

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.716.081.000 4.225.740.000 4.225.740.000 4.225.740.000 3.894.001.000 3.894.001.000 3.894.001.000

14 Output Cadangan - 490.341.000 490.341.000 490.341.000 290.341.000 290.341.000 290.341.000

T O T A L 74.684.700.000 74.684.700.000 74.684.700.000 74.684.700.000 68.947.865.000 69.134.629.000 68.024.902.000



Lampiran 11. Perbandingan Anggaran pada TA 2012 dan TA 2013

NO. URAIAN OUTPUT ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp) REALISASI (Rp) % FISIK

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1 Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan

4.312.434.000 11.232.701.000 4.147.723.850 10.292.425.587 96,18 91.63 100% 100%

2 Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan

1.487.181.000 842.275.000 1.248.327.500 699.931.500 83,94 83,10 96,88% 100%

3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

1.832.122.000 1.147.818.000 1.699.232.500 970.437.750 92,75 84,55 100% 76%

4 Penanggulangan Bencana 9.194.231.000 13.709.982.000 6.521.406.015 4.204.496.512 70,93 30,67 153,70% 180%

5 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.182.675.000 9.734.501.000 2.679.272.300 9.153.289.804 84,18 94,03 100% 100%

6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

1.888.886.000 4.410.969.000 1.823.226.150 4.220.525.600 96,52 95,68 100% 100%

7 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi

956.550.000 1.239.837.000 752.747.140 1.238.674.000 78,69 99,91 100% 100%

8 Layanan Perkantoran 1.793.455.000 157.685.000 1.274.364.813 149.724.000 71,06 94,95 100% 100%

9 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

464.340.000 2.492.631.000 404.789.000 1.908.671.636 87,18 76,57 100% 100%

10 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan

1.948.798.000 1.411.899.000 1.483.713.284 1.184.577.000 76,13 83,90 100% 100%

11 Gedung 2.865.820.000 12.385.992.000 2.847.750.000 10.255.200.000 99,37 82,80 100% 100%

12 Perlengkapan Penanggulangan Bencana

24.650.982.000 5.074.270.000 17.719.702.500 4.562.254.527 71,88 89,91 100% 100%

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 594.250.000 3.894.001.000 332.822.000 534.556.825 56,01 13,73 100% 50%

14 Output Cadangan 17.000.000 290.341.000 0 0 0.00 0 0% 0%

TOTAL 55.188.724.000 68.024.902.000 42.935.077.052 49.374.764.741 77,80% 72,58% 103,89% 93%

2



Lampiran 12. Realisasi Pengadaan TA 2013

NO KODE AKUN NAMA PAKET KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

KONTRAK NO/TGL

KONTRAK NOMOR TANGGAL

1 532111 Pengadaan Alkes Bali 4.743.608.980 4.620.000.000 1 Juli s/d 2 Desember 2013

1 Juli s/d 2 Desember 2013

2 533111 Pembangunan Pagar Keliling Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat

800.591.154 207.962.400

BN 01.01./1/815.1/2013 1 Juli s/d 7 Desember 2013

485.245.600

3 533111 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat

48.688.000 47.000.000 BN.01.01/1/423.2/2013 19 Maret s/d 2 Mei 2013

4 533111 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat

33.504.000 32.000.000 BN.01/1/817.1/2013 01 Juli s/d 07 Desember 2013

5 533111 Pekerjaan Penimbunan dan Pengecoran Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat

365.904.676 362.269.000 BN.01.01/1/921/2013 1 Juli S/D 23 Oktober 2013

6 533111 Pekerjaan Perencanaan Penimbunan dan Pengecoran Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat

28.237.500 27.000.000 BN.01.01/1/423.3/2013 19 Maret s/d 2 Mei 2013

7 533111

Pekerjaan Pengawasan Penimbunan dan Pengecoran Halaman Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat

18.675.000 17.400.000 BN.01.01/1/879/2013 22 Juli s/d 07 Desember 2013

8 532111 Pengadaan Meubelair untuk PPK Sub-Regional Sumatera Barat

219.011.000 219.010.825 BN.01.01/1/691-2/2013 28 Februari s/d 18 April 2013

9 532111 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi

1.233.837.000 1.233.837.000 BN.01.01/4/558/2013 29 ARIL 2013

3




NO KODE AKUN NAMA PAKET KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

KONTRAK NO/TGL

KONTRAK NOMOR TANGGAL

10 533121 Pekerjaan Renovasi Kantor dan Gudang PPK Regional Bali

144.691.505 143.718.000 027/7482/YANKES/DINKES

11 533121 Konsultan Perencana Renovasi Kantor dan Gudang PPK Regional Bali

12.581.870 12.108.000 027/7465/YANKES-DINKES

12 533121 Konsultan Pengawas Renovasi Kantor dan Gudang PPK Regional Bali

7.549.122 7.480.000 027/8186/YANKES-DINKES

13 533111 Konsultan Perencana Pembangunan Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Papua

123.000.000 121.605.000 BN.01.01/3/984/2013 DAN BN.01.01/3/1043.2/2013

15 Agustus 2013 dan 03 September 2013

14 521219 Pengadaan Personal Kit 4.192.863.000 2.513.500.000 BN.01.01/1/832.1/2013 04 Juli s.d. 10 Desember 2013

15 521219 Pengadaan Emergency Kit 3.434.871.000 3.108.050.000 BN.01.01/1/966/2013 12 Agustus s.d. 16 Desember 2013

16 532111 Pengadaan GPS 38.700.000 37.631.250 17 532111 Pengadaan LAN 40.200.000 36.687.840 MARET

18 533121 Pekerjaan Renovasi Kantor dan Gudang PPKK Regional Sulawesi Selatan

26.550.000 26.550.000

TOTAL 15.513.063.807 13.259.054.915

4



Lampiran 13. Pelatihan dan Seminar Internasional Tahun 2013

NO. KEGIATAN WAKTU LOKASI PENYELENGGARA DISPOSISI

1. Technical Assistance in WHO SEARO Disaster

Preparedness Benchmark Assessment for

Timor Leste

Timor Leste WHO, SEARO Kapus PKK, Kasubbid

Pemulihan

2. Global Ptlatform, Disaster Risk Reduction Mei Geneva, Switzerland WHO, Geneva Kapus PKK

3. East Asia Summit Rapid Disaster Response

Workshop

September Darwin, Australia Kabid TDP

4. Regional MISP Coordination Training Thailand

5. Communicable Diseases in Humanitarian

Emergencies Training Course WHO-UNSW.

School of Public Health & Community

Medicine, UNSW

November – Desember Sydney, Australia UNSW Kasubbag Keuangan,

Staf PMK, Staf P2PL

6. The 4th National Phemap Course Coordinator

& Workshop

Thailand Phemap Kasubbid PM, Kasubbid

Pemantauan, Kasubbid

Pemulihan

7. The 14th Annual Meeting of the Inter Agency

Working Group (IAWG)

Mei Kuala Lumpur,

Malaysia

IAWG Kasubbid PM, Kasubbag

Keuangan

8. 18th World Congress on Disaster Emergency

Medicine, London

Mei London, Inggris

daftar isi kata pengantar ...pusatkrisis.kemkes.go.id/__pub/files15020files69819lakip ppkk...

Documents