Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Tahun 2015
i
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita
dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan (PPKK) Tahun 2015. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas
keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami PPKK dalam mencapai tujuan dan
sasaran strategisnya selama tahun 2015.
Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
kegiatan yang tertuang dalam RKAKL PPKK tahun anggaran 2015. Pencapaian kinerja PPKK
yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya
dilakukan melalui Upaya Kesiapsiagaan; Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan; Kegiatan
Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan
Penyelenggaraan Tupoksi lainnya.
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah memenuhi target indikator yang ditetapkan
yaitu : 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu
melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya (34
kabupaten/kota); 2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk
mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya (6
provinsi). Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan KrisisKesehatan ini
dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun
2015 bagi semua pihak yang berkepentingan.
Jakarta, 26 Januari 2016
Kepala Pusat Krisis Kesehatan
dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001
ii
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tugas pokok PPKK adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019,PPKKberada dalam program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan, dengan outcome
meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan. Indikator yang ditetapkan berupa:
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan
upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya; 2. Jumlah Provinsi yang
mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan
risiko krisis kesehatan di wilayahnya. Pencapaian target di tahun 2015 adalah sebanyak
34kabupaten/kota dan 6 provinsi rawan bencana.
Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja
anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L PPKK tahun anggaran 2015, dengan alokasi
sebesarRp.60.998.712.000,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan
juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Sebesar 55,25% dari alokasi anggaran tersebut,
berhasil direalisasikan. Sedangkan target fisik yang berhasil tercapai adalah sebesar 87%.
Pada prinsipnya, alokasi anggaran di PPKK dikelompokkan untuk empat kelompok kegiatan,
yaitu upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan fasilitas dan
perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi lain. Empat kelompok
kegiatan beserta rincian realisasi anggaran dan pencapaian target fisiknya adalah sebagai
berikut :
1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
dengan capaian realisasi anggaran sebesar 71,8% dan pencapaian target fisik sebesar
77,4%.
2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan capaian realisasi
anggaran sebesar 56,97% dan pencapaian target fisik sebesar 100%.
3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
dengan capaian realisasi anggaran sebesar 27,14% dan pencapaian target fisik sebesar
66,75%.
4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan capaian realisasi anggaran sebesar 65,16% dan
pencapaian target fisik sebesar 72%.
iii
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Selain menyajikan informasi pencapaian indikator, laporan ini jugauntuk menyajikan kinerja
PPKK tahun 2015 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Perjanjian Kinerja PPKK.Demikian
gambaran umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK tahun 2015, semoga dapat
bermanfaat dalam penentuan kebijakan selanjutnya.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan
dr. Achmad Yurianto NIP 196203112014101001
iv
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………. iv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................................. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………....................................................... 7
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................. 8
D. SISTEMATIKA .................................................................................................... 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................... 11
A. PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 11
B. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................................... 12
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ............................................................... 13
D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM ........................................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 17
A. PENGUKURAN KINERJA .................................................................................. 17
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................... 17
1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan .................................... 18
2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional ......... 22
3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan ........................................... 25
4. Keberhasilan ....................................................................................... 33
5. Permasalahan ..................................................................................... 34
6. Usulan Pemecahan Masalah .............................................................. 35
C. SUMBER DAYA .............................................................................................. 35
1. Sumber Daya Manusia ...................................................................... 35
2. Sarana dan Prasarana ........................................................................ 39
3. Sumber Daya Keuangan ..................................................................... 41
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 46
LAMPIRAN ................................................................................................................ 47
1
Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah
laporan pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan selama setahun. Melalui LAK, dapat diketahui hasil pencapaian termasuk
keberhasilan, hambatan, dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun
berikutnya.
LAK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang dikembangkan untuk mewujudkan good governance dan result oriented
government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis
kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna
pengelolaan kinerja. Dengan demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan
yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta sebagai
wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, perlu disusun laporan
akuntabilitas di setiap akhir tahun.
Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana
Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra
dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
RPJMN memuat memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program
kementerian/lembaga dan lintas-kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas-
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan
tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui
pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas
(bottom-up).
2
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi,
namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua
kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,
kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam
peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346
menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan
masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang
akan dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah
memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80
menjadi 8,00.
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
sebesar 40%.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
4
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi
sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481
kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di
dalam negeri sebanyak 35 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak
5.600 Puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3
dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah:
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan
kesehatan.
b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar
20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk
mendukung kesehatan sebanyak 15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang
diimplementasikan sebanyak 40.
5
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran
yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan
yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku
kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi
masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran
yang akan dicapai adalah:
a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara
≤1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja
minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses
pelayanan e-health sebesar 50%
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan
berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan
mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan,
6
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan,
pembangunan kesehatan.
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis
upaya yaitu:
a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
Untuk penguatan ketiga fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas,
dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan kemampuan
teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4) peningkatan
Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas.
Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5
jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,
tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong
tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan
layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program
Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan
kesehatan primer dengan metode team-based.
Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem
informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dankemampuan teknis
untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan
pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.
Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan
preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan
Puskesmas.
Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk
mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan
kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan
kesehatan.
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
7
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi,
balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi,
balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok
berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah
bermasalah kesehatan.
Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan perencanaan
strategis di Kementerian Kesehatan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana
Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPKK tahun 2015 merupakan
proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator berdasarkan program, kebijakan dan
sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan berpedoman
kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di
Kementerian Kesehatan melalui Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) PPKK disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan
yang dilaksanakan oleh PPKK dan PPK Regional serta Sub-Regional, sesuai DIPA PPKK
tahun 2015. Laporan tahun anggaran 2015 ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi
semua komponen pelaksana kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.
Perlu disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum dapat memberikan gambaran
upaya penanggulangan krisis kesehatan secara utuh, karena berbagai kendala penilaian
terhadap program dan kegiatan yang perlu disempurnakan di masa mendatang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun
anggaran 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang harus
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang memuat keberhasilan maupun
8
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan tahun anggaran 2015, serta
masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun 2016.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1144 tahun 2010 adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
menyelenggarakan fungsi berikut:
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis
kesehatan;
2. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;
3. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di
bidang penanggulangan krisis kesehatan;
4. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan krisis kesehatan;
Adapun susunan organisasi PPKK terdiri dari:
1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
4. Bidang Pemantauan dan Informasi
9
Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
KEPALA BAGIAN TATA USAHA drg. M. Kamaruzzaman, MSc
KEPALA SUBBAGIAN
PROGRAM DAN EVALUASI dr. Rien Pramindari, MKM
KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN Yana Irawati, SKM, MKM
KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM Ir. Mohammad Yunus, MT
KEPALA PUSAT KRISIS KESEHATAN dr. Achmad Yurianto
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN,
MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN drs. M. Royan, M.Kes
KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN
INFORMASI Lita Sianipar, SKM, M.Epid
KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT
DAN PEMULIHAN dr. Indro Murwoko
KEPALA SUBBIDANG
PEMANTAUAN drs. Dodi Iriyanto
KEPALA SUBBIDANG
INFORMASI drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes
KEPALA SUBBIDANG
PENCEGAHAN DAN MITIGASI Yuniyati, S.Sos, M.Si
KEPALA SUBBIDANG
KESIAPSIAGAAN dr. Ira Cyndira Tresna
KEPALA SUBBIDANG TANGGAP DARURAT
dr. M. Imran Saleh Hamdani, MKM
KEPALA SUBBIDANG
PEMULIHAN dr. Ina Agustina Isturini, MKM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
10
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
D. SISTEMATIKA
Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK disusun dengan sistematika berikut :
1. Bab I (Pendahuluan)—Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan, serta sistimatika penulisan laporan.
2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)—Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan
sasaran Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan serta cara pencapaian tujuan. Pada
awal bab ini disajikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2015.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)—Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi
dan analisis akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematika
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
4. Bab IV (Penutup).
5. Lampiran.
11
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penanggulangan krisis kesehatan, Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPPKK) ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang
berada di bawah Menteri Kesehatan. Adapun untuk penyelenggaraan penanggulangan
bencana tingkat nasional, Kementerian Kesehatan berada di bawah koordinasi Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gambar 2.1. Alur penyelenggaraan penanggulangan bencana
Tugas dan kewenangan PPPKK adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar dan
arahan serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, baik
dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam pelaksanaannya dapat
melibatkan instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, lembaga
internasional, organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Perencanaan kinerja PPPKK merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
Presiden
Menko Kesra
BNPB Kementerian Kesehatan
Kementerian/ Lembaga lain
BPBD PPK Regional /Dinkes Provinsi / Kab/Kota
12
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
dalam sasaran strategis. Dalam Rencana Aksi Kegiatan PPPKK, telah disusun Indikator
Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran organisasi.
Tabel 2.1.Rencana Aksi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
No Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan Target
2015 2016 2017 2018 2019
1. Penanggulangan Krisis Kesehatan
Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat, tepat dan menyeluruh serta terkoordinasi.
1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
34 34 34 34 34
2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
7 7 7 7 6
B. PERJANJIAN KINERJA
Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan perencanaan
strategis di Kementerian Kesehatan, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana
Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan TA 2015
Sasaran Indikator Kinerja Target
Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
34 Kabupaten/ Kota
Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
7 Provinsi
Pernyataan penetapan kinerja tersebut mengartikan pernyataan kesanggupan dari
pimpinan PPPKK untuk mewujudkan suatu target kinerja, yaitu bahwa 34 kab./kota
mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis
kesehatan di wilayahnya dan bahwa 7 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi
13
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di
wilayahnya. 34 kab./kota dan 7 provinsi tersebut dipilih berdasarkan tingginya indeks
risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia) yang
dibuat oleh BNPB, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografisnya
(diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan)
dan berdasarkan profil kesehatan daerahnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan
daerah bermasalah kesehatan). Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, PPPKK
menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatan.
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah terselenggaranya
penanggulangan krisis kesehatan yang mengutamakan pengurangan resiko krisis
kesehatan melalui keterpaduan antar program, pemanfaatan teknologi informasi,
pelaksanaan kegiatan disertai monitoring evaluasi yang berkesinambungan serta
peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PPPKK telah menetapkan strategi sebagai berikut
yaitu:
1. Memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan baik untuk pra,
tanggap darurat dan paska krisis;
2. Memperkuat manajemen risiko di daerah risiko bencana termasuk dengan
penguatan fasilitas kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan epidemiologi
kebencanaan;
3. Meningkatkan standar peningkatan kapasitas SDM melalui akreditasi nasional dan
internasional;
4. Meningkatkan peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat dalam
penanggulangan krisis kesehatan;
5. Meningkatkan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan krisis kesehatan,
termasuk dengan LP, LS, NGO/LSM, masyarakat dan Internasional;
6. Menetapkan status kelembagaan PPK regional/sub regional menjadi UPT Pusat;
7. Menjadikan regional sebagai center of excellent untuk implementasi kerjasama
Academy, Bussiness, Government for Community Empowerment (ABG for CE) dalam
rangka pelatihan dan penelitian pengurangan risiko bencana;
8. Menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi diawali dengan penyusunan
grand design sistem informasi;
9. Mengembangkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
14
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Dalam penanggulangan krisis kesehatan diarahkan mengikuti kebijakan berikut.
1. Lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dengan
tetap meningkatkan kualitas untuk kegiatan tanggap darurat dan paska krisis
kesehatan;
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan
krisis kesehatan;
3. Pengarusutamaan penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun
kegiatan lintas program, lintas sektor dan masyarakat;
4. Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan;
5. Penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk
peningkatan upaya penanggulangan krisis kesehatan;
6. Optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi untuk peningkatan kualitas program
yang berkesinambungan.
Program dan kegiatan di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang terbagi menjadi empat
kelompok besar kegiatan, antara lain:
1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
yang mencakup output:
a. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan
b. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan
c. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
d. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan
e. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencanayang mencakup output
Laporan Penanggulangan Bencana.
3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat
Bencana yang mencakup output:
a. Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi
b. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
c. Perlengkapan Penanggulangan Bencana
d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain yang mencakup ouput:
a. Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan
15
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
b. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan
c. Layanan Perkantoran
Alokasi anggaran tahun 2015 untuk menunjang capaian indikator dalam kelompok pada
Tabel 2.3., antara lain:
5. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
dengan alokasi sebesar Rp 22.595.936.000,-.
6. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar
Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000,-.
7. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat
Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.056.635.000,-.
8. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 15.656.093.000,-.
Terkait dengan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, PPPKK telah menetapkan
indikator kinerja kegiatan, yaitu :
1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya.
2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung
pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya.
Kabupaten/Kota dipandang telah mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan
upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya apabila:
a. Mendapatkan asistensi dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan
b. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan peta respon
c. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan renkon
d. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan RS menghadapi
bencana
e. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam Manajemen Sistem
Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
f. Telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dalam penilaian kerusakan,
kerugian dan kebutuhan pasca bencana
g. Telah mengikuti kegiatan Table Top Exercise Penanggulangan Krisis Kesehatan
h. Telah mengikuti kegiatan Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Provinsi dipandang telah mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya apabila :
a. Telah mengikuti kegiatan TOT Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan;
b. Telah mengikuti kegiatan TOT Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang
Kesehatan.
16
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran PPPKK per Ouput Tahun 2015 yang
Mendukung Tercapainya Indikator Kinerja
No Kegiatan Utama Alokasi 2015
A. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
Rp 22.595.936.000
1. Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 12.878.739.000
2. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.180.019.000
3. Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.252.956.000
4. Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.987.800.000
5. Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 3.296.422.000
B. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Rp 3.690.048.000
1. Laporan Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000
C. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
Rp 19.056.635.000
1. Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Rp 220.365.000
2. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Rp -
3. Perlengkapan Penanggulangan Bencana Rp 18.547.786.000
4. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 288.484.000
D. Penyelenggaraan Tupoksi Lain Rp 15.656.093.000
1. Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan Rp 519.592.000
2. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Rp 7.994.451.000
3. Layanan Perkantoran Rp 7.043.092.000
4. Output Cadangan Rp 98.958.000
TOTAL Rp 60.998.712.000
Dilihat dari besarnya alokasi anggaran di tiap kelompok kegiatan, tampak bahwa
kegiatan kesiapsiagaan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dibanding kegiatan
tanggap darurat, dikarenakan PPPKK lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan
resiko krisis kesehatan.
17
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala
Pusat penanggulangan krisis kesehatan (PPKK) atas program dan kegiatan yang telah
diselenggarakan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember.
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai
dengan target yang telah ditetapkan di tahun yang sama.
Dalam membandingkan capaian kinerja dengan target, dilakukan analisis per-indikator
dengan menyajikan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan
fungsi PPKK dan indikatornya, serta kegiatan yang bersifat pendukung. Pencapaian
kinerja PPKK pada tahun 2015 diukur dan dianalisis dari enam sudut pandang, yaitu 1.
pencapaian target perjanjian kinerja tahunan; 2. peningkatan peran dan fungsi ppk
regional dan sub-regional; 3. upaya penanggulangan krisis kesehatan; 4. prestasi; 5.
permasalahan; dan 6. usulan pemecahan masalah.
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, PPKK menyelenggarakan
kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang termasuk dalam program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sasaran dari kegiatan
Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis
kesehatan, yang akan dicapai dalam 5 tahun (sampai dengan 2019) dengan indikator
kinerja keluaran dan target adalah 170 Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan
untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
dan 34 Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung
pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya.
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 6 hal, yaitu:
1. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahunan
2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional
3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
4. Prestasi
5. Permasalahan
6. Usulan Pemecahan Masalah
18
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
1. Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Tahunan
Sampai dengan akhir tahun 2015, pencapaian indikator kinerja belum memenuhi
target yang disepakati sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Pusat
penanggulangan krisis kesehatan, telah disepakati dua indikator kinerja yang dipakai
untuk mengevaluasi keberhasilan kerja tahunan sebagai bagian dari pencapaian
target jangka menengah.
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusat penanggulangan krisis kesehatan Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Capaian %
1. Jumlah Kab./Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
34 34 100
2. Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya
7 6 85,71
Penetapan target kabupaten/kota dan provinsi dilakukan berdasarkan tingginya
indeks risiko bencana yang dimiliki sesuai data IRBI (Indeks Rawan Bencana
Indonesia) yang dibuat oleh BNPB, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan
geografisnya (diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah tertinggal,
perbatasan dan kepulauan) dan berdasarkan profil kesehatan daerahnya
(diprioritaskan kab./kota yang merupakan daerah bermasalah kesehatan). Target
Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran indikator PPKK dapat dilihat dalam Lampiran
4.
a. Pencapaian Target Indikator Kinerja Pertama
Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target
indikator kinerja pertama. Kegiatan tersebut adalah :
1) Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pusat penanggulangan krisis kesehatan sebagai unit koordinasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan, memiliki tanggung jawab pembinaan Dinas Kesehatan
Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota guna terlaksananya
pengelolaan program penanggulangan krisis kesehatan dengan baik.
Peran kabupaten/kota dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan
sangat vital, mengingat kejadian krisis kesehatan berada di wilayah
administrasi kabupaten/kota, sehingga tanggung jawab utama penanganan
krisis kesehatan berada di bawah kendali dinas kesehatan setempat. Kerjasama
dinas kesehatan dengan instansi terkait di wilayah tempat kejadian krisis
19
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
kesehatan, harus terbina secara baik, terutama dengan BPBD selaku
koordinator penanggulangan bencana di daerah.
Untuk memperkuat peran tersebut, sepanjang tahun 2015, PPKK telah
melaksanakan kegiatan pendampingan teknis penanggulangan krisis kesehatan
di dinas kesehatan kabupaten/kota terkait manajemen penanggulangan krisis
kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan
realisasi anggaran sebesar 89,69%.
Kegiatan ini telah dilaksanakan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target
indikator kinerja di tahun 2015 dengan metode visitasi ke kabupaten/kota dan
diskusi dengan penanggungjawab program penanggulangan krisis kesehatan di
satuan kerja terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) dan Puskesmas rawan bencana.
Setelah kegiatan ini dilaksanakan, PPKK berhasil mengidentifikasi kesiapsiagaan
kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan dan berhasil
menentukan upaya dukungan yang dibutuhkan kabupaten/kota dalam
melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan. Selain itu, dalam kegiatan ini
juga disosialisasikan kebijakan terbaru dalam penanganan krisis kesehatan dan
bencana.
2) Pelatihan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan
Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam upaya penanggulangan krisis
kesehatan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang
dapat difungsikan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Kekurangan
tersebut dapat disebabkan oleh minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dibiayai oleh
anggaran daerah.
Oleh karena itu, PPKK menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknis
penanggulangan krisis kesehatan yang pesertanya adalah penanggungjawab
dan pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan di dinas kesehatan,
tenaga kesehatan di RSUD, tenaga kesehatan di puskesmas, tenaga kesehatan
dari PMI (Palang Merah Indonesia) dan personil dari BPBD di 34
kabupaten/kota rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015 dengan
realisasi anggaran sebesar 59%.
Dalam pelatihan teknis ini, peserta diberikan pengetahuan mengenai konsepsi
dasar manajemen bencana; penilaian dan perencanaan penanggulangan
bencana; sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan; mitigasi bencana
20
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
dan koordinasi dalam penanggulangan bencana; serta peta respon. Setelah
mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengidentifikasi bahaya (hazard) yang
ada di wilayahnya, mengidentifikasi kerentanan dan kapasitas menghadapi
bahaya, untuk kemudian dibuat analisa risiko bencana yang dituangkan dalam
bentuk peta respon.
b. Pencapaian Target Indikator Kinerja Kedua
Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target
indikator kinerja kedua. Kegiatan tersebut adalah :
1) TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Manajemen penanggulangan krisis kesehatan adalah pengelolaan penggunaan
sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman krisis kesehatan dengan
melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di
setiap tahap penanggulangan krisis yaitu pra, saat, dan pasca-krisis. Peserta
kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam manajemen
Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menjadi
penanggung jawab program penanggulangan krisis kesehatan di tujuh Dinas
Kesehatan Provinsi rawan bencana target indikator kinerja di tahun 2015
(Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Maluku Utara dan Papua). Realisasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar
97,06%.
Tenaga kesehatan yang telah dilatih, diharapkan dapat memfasilitasi
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan Krisis
Kesehatan yang pesertanya adalah tenaga kesehatan di dinas kesehatan
kabupaten/kota di wilayahnya.
2) TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan Rencana
Kontinjensi Bidang Kesehatan
Dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan dikenal tiga tahapan
penanggulangan krisis, yaitu tahapan pra, saat dan pasca-krisis. Pada tahapan
pra krisis, kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
menempati porsi terbesar yang salah satu kegiatannya adalah penyusunan
perencanaan kontinjensi yang merupakan bentuk respon aktif dari peringatan
dini yang dikeluarkan instansi berwewenang terkait potensi bencana yang ada
di suatu wilayah tertentu.
21
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
Apabila bencana terjadi, rencana kontinjensi dapat difungsikan menjadi
rencana operasi darurat setelah sebelumnya didahului proses pengkajian cepat
(rapid assessment). Sebagaimana perencanaan pada umumnya, perencanaan
kontinjensi harus terus dievaluasi dan diperbaharui secara berkesinambungan
dengan mengacu pada situasi dan kondisi serta potensi kerawanan yang
berkembang di suatu wilayah bencana.
Peserta kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam dalam
Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan adalah
tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab program penanggulangan
krisis kesehatan di tujuh Dinas Kesehatan Provinsi rawan bencana target
indikator kinerja di tahun 2015 (Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua). Realisasi anggaran
kegiatan ini adalah sebesar 83,8%.
Tenaga kesehatan yang telah dilatih, diharapkan dapat
memfasilitasi/mendampingi tenaga kesehatan di dinas kesehatan
kabupaten/kota di wilayahnya dalam menyusun rencana kontinjensi bidang
kesehatan.
3) Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dalam Manajemen
Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Pendampingan Penyusunan Rencana
Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota
Setelah mengikuti TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen
Penanggulangan Krisis Kesehatan dan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas
dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan,
tenaga kesehatan di dinas kesehatan provinsi target indikator kinerja di tahun
2015 yang menjadi peserta dua TOT tersebut selanjutnya memfasilitasi
penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dalam
Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Pendampingan Penyusunan
Rencana Kontijensi Kesehatan Kabupaten/Kota yang pesertanya adalah tenaga
kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.
Penyelenggaraan dua kegiatan ini menggunakan dana dekonsentrasi.
Dari tujuh dinas kesehatan provinsi target indikator kinerja di tahun 2015,
hanya satu yang tidak menjalankan kegiatan yang dibiayai dana dekonsentrasi
ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dana dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
terkendala karena tenaga kesehatan di daerah juga terbebani merealisasikan
22
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
kegiatan yang dibiayai APBD. Realisasi anggaran dana dekonsentrasi untuk
penyelenggaraan dua kegiatan ini di enam provinsi adalah sebesar 75,13%.
2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional
Pada tahun 2006 Pusat penanggulangan krisis kesehatan (PPKK) membentuk
Regional Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana melalui
Kepmenkes No. 783 Tahun 2006 dengan perubahannya pada Kepmenkes No. 1228
tahun 2007, yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan
bantuan kesehatan secara terkoordinasi ke wilayah yang terkena krisis kesehatan
akibat bencana dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Ketua Regional.
Pembagian wilayah regional disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya kesehatan dan kemudahan akses untuk menjangkau wilayah
pelayanan.
Hampir setiap Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional telah dilengkapi
dengan Gedung Kantor, Gedung Transit, dan Peralatan Kantor serta Peralatan
Penanggulangan Bencana. Namun, saat ini perannya masih belum optimal karena
beberapa faktor, antara lain, faktor kelembagaan, ketenagaan, dan faktor dukungan
kesiapan perbekalan penanggulangan krisis kesehatan yang belum maksimal.
Gambar 3.2. Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional
23
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional (PPK Regional/Sub-Regional)
yang ada saat ini membantu PPKK dalam mempercepat respons dan mendekatkan
bantuan kesehatan bagi korban di wilayah bencana yang pengelolaannya dipegang
oleh dinas kesehatan provinsi yang menjadi pusat regional. Kegiatan yang berkaitan
dengan PPK Regional/Sub-Regional selama tahun 2015, antara lain:
a. Pertemuan Koordinasi 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional dengan Anggota PPK
Regional/Sub-Regional
Setiap PPK Regional/Sub-Regional memiliki beberapa provinsi yang menjadi
anggotanya. Sebagai sebuah kesatuan wilayah, maka perlu dijalin hubungan kerja
dan harmonisasi tugas dan fungsi masing-masing anggota regional/sub-regional.
Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara anggota regional.
Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis
kesehatan yang terkoordinasi antar provinsi dalam lingkup PPK Regional/Sub-
Regional. Manfaat lainnya adalah tiap anggota regional/sub-regional dapat
menyamakan persepsi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang
penanganan menghadapi situasi krisis kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi ketua regional/sub-regional dengan
pesertanya adalah dinas kesehatan provinsi anggota regional/sub-regional.
Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 88,72%.
b. Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional
Salah satu kebijakan penanggulangan krisis kesehatan adalah pengarusutamaan
penanggulangan krisis kesehatan dalam kebijakan maupun kegiatan baik di lintas-
program maupun lintas-sektor dan masyarakat. Strategi yang dijalankan guna
mendukung kebijakan tersebut adalah meningkatkan peran lintas program, lintas
sektor dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan. Oleh karena itu
dijalankanlah kegiatan Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK
Sub-Regional. Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi ketua regional/sub-regional
dengan perwakilan dari lintas program maupun lintas sektor terkait di provinsi
ketua regional/sub-regional sebagai pesertanya.
Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis
kesehatan yang terkoordinasi antar satuan kerja di provinsi ketua regional/sub-
regional. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 80,05%.
c. Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan.
24
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
Simulasi penanggulangan krisis kesehatan merupakan suatu bentuk latihan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan menanggulangi krisis kesehatan yang
muncul akibat bencana. Simulasi ini dilaksanakan dalam rangka menguji sistem
yang telah disusun sebelumnya oleh berbagai satuan kerja yang terlibat dalam
penanggulangan krisis kesehatan.
Kegiatan simulasi ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu :
1) Rapat persiapan, guna menyusun rancangan skenario simulasi, Rencana
Informasi Geladi (RIG), Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur
organisasi penyelenggara simulasi.
2) Geladi Posko (Table Top Exercise), guna menguji fungsi komando, koordinasi
dan komunikasi antar satuan kerja.
3) Drill Teknis, guna melatih keterampilan penanggulangan krisis kesehatan dan
operasionalisasi alat serta perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan.
4) Simulasi dan Evaluasi Pelaksanaan Simulasi.
Melalui simulasi, dapat dicapai peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis
serta koordinasi dan komando yang lebih baik bagi satuan kerja penanggulangan
krisis kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Rangkaian kegiatan ini
dilaksanakan di PPK Regional DKI Jakarta dengan realisasi anggaran sebesar
94,11%.
d. Penataan Gudang di 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional
Untuk mempercepat upaya penanggulangan krisis kesehatan, PPKK telah
membentuk 9 regional dan 2 sub-regional yang berperan sebagai titik koordinasi
dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan di wilayahnya masing-masing.
Untuk menunjang peran tersebut dibutuhkan gudang penyimpanan peralatan
penanggulangan krisis kesehatan yang hingga saat ini telah ada di 9 PPK Regional
dan 1 PPK Sub-Regional.
Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan sarana berupa perlengkapan
penanggulangan krisis. Agar perlengkapan tersebut dapat dipelihara dan
dioperasionalkan dengan baik dan benar, diperlukan tempat penyimpanan yang
memadai, dalam hal ini gudang. Kegiatan ini bertujuan agar perlengkapan
penanggulangan krisis kesehatan dapat difungsikan dengan baik ketika
diperlukan.
Terdapat beberapa aktivitas dalam kegiatan ini, diantaranya yaitu pembuatan
peta posisi barang di gudang; melakukan penataan, pengelompokan, pengkodean
dan pembersihan perlengkapan di gudang; pembuatan Aplikasi Penyimpanan
25
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
Barang di gudang PPK; serta pelatihan singkat penggunaan Aplikasi Penyimpanan
Barang. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 97,77%.
e. Pengadaan CCTV di 9 PPK Regional/Sub-Regional
Guna mendukung tugasnya dalam penanggulangan krisis kesehatan di
wilayahnya, PPK Regional dan Sub-Regional dilengkapi dengan berbagai sarana
dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. PPK Regional dan Sub-Regional
tersebut juga dilengkapi dengan sarana penunjang lain yang nilai perolehannya
tidak kecil.
Agar sarana dan prasarana tersebut aman, dapat terpelihara dengan baik dan
tidak mengalami kerusakan atau hilang, maka diperlukan pemantauan terus-
menerus dengan menggunakan sarana pemantauan CCTV (Closed Circuit-
Television). Di tahun 2015, 9 PPK Regional dan 1 PPK Sub-Regional telah dilengkapi
dengan CCTV. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar 305,57%.
3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pada dasarnya, alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu
alokasi anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan yang besarnya adalah
Rp.57.308.664.000,- (93,95% dari total anggaran) dan alokasi anggaran untuk
kegiatan yang bersifat insidentil terkait dengan upaya penanggulangan krisis
kesehatan yang besarnya adalah Rp.3.690.048.000,- (6,05% dari total anggaran).
Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan meliputi upaya kesiapsiagaan dalam
rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pengadaan fasilitas dan
perlengkapan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, serta
penyelenggaraan tupoksi lain. Sedangkan kegiatan yang bersifat insidentil meliputi
upaya tanggap darurat krisis kesehatan. Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang
telah direncanakan adalah sebesar 55,14%. Sedangkan penyerapan anggaran untuk
kegiatan yang bersifat insidentil adalah sebesar 56,97%.
Apabila dianalisa berdasarkan siklus bencana, selama tahun 2015 PPKK telah
menyelenggarakan semua kegiatan dalam siklus bencana dan telah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi PPKK seperti yang tertuang dalam Permenkes No. 1144 tahun
2010. Sesuai siklus bencana, kegiatan tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yaitu:
a. Fase prabencana. Kegiatan selama fase prabencana terbagi menjadi:
1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan
krisis kesehatan, berupa:
- Penyusunan Revisi Permenkes Nomor 64 Tahun 2013
26
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penyusunan Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan Tahun
2015
- Penyusunan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam
Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Revisi Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis
Kesehatan
- Penyusunan Kurikulum dan Modul ITC-DRR
- Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penanggulangan Krisis
Kesehatan
2) Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Krisis
Kesehatan, melalui kegiatan :
- Pelatihan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Upaya Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Pegawai
- TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Penanggulangan
Krisis Kesehatan
- Penyelenggaraan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Rangka Sail
Tomini 2015
- TOT Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pendampingan Penyusunan
Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan
- Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (Internasional)
3) Pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang
penanggulangan krisis kesehatan, seperti :
- Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014
- Pameran Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Penyusunan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Erupsi Gunung Api
(Pembelajaran dari Permasalahan Erupsi Gn. Sinabung, Gn. Kelud dan Gn.
Merapi)
- Penyusunan Buku dan Film Dokumentasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SI-PPKK)
Berbasis Android
- Penyusunan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan 2009 – 2014
- Penyusunan Buku Kinerja Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014
- Pemantauan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan
27
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
- Penyusunan Dokumen Penganggaran
- Penyusunan Dokumen Keuangan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi
- Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)
4) Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan krisis kesehatan, seperti :
- Kajian Manajemen Kebencanaan
- Executive Meeting Forum Fasilitas Kesehatan Aman Bencana
- Experts support to monitor and evaluate safe health facilities policy research
- Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan
- Rapat Koordinasi Sub Klaster Kesehatan
- Rapat Koordinasi Kajian Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat
- Pertemuan Koordinasi 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional dengan Anggota
PPK Regional/Sub-Regional
- Rapat Internalisasi Organisasi di 9 PPK Regional dan 2 PPK Sub-Regional
- Pengadaan Alat Pengolah Data PPPKK Sub-Regional Sumatera Barat
- Pengadaan Perlengkapan Alat Dokumentasi
- Pengadaan Alat Pengolah Data PPPKK
- Rapat-Rapat Teknis/Workshop
- Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Pengembangan MOU Bidang Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Penataan Gudang di 9 PPK Regional dan 2 Sub-Regional
- Upaya Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Pegawai
- Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
- Pengadaan CCTV di 9 PPPKK Regional/Sub-Regional
- Pengadaan Rak Penyimpanan Barang di Gudang PPPKK
5) Pelaksanaan administrasi pusat.
b. Fase Tanggap Darurat. Kegiatan selama fase tanggap darurat terbagi menjadi:
1) Koordinasi dan Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Pemulihan dalam
Penanggulangan Krisis Kesehatan.
Pemantauan bencana dilakukan selama 1 tahun penuh (365 hari) selama 24
jam yang terbagi dalam 2 shift sehari. Di hari kerja, shift pertama berada di jam
kerja (07.30-16.00 WIB) dan dan shift kedua di luar jam kerja (16.00-07.30
WIB). Di hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional), juga berlaku 2 shift, sama
28
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
halnya dengan hari kerja. Kejadian bencana dilaporkan dan diperbaharui setiap
hari sampai masa tanggap darurat dinyatakan berakhir. Menurut data Pusat
penanggulangan krisis kesehatan, selama Januari sampai dengan Desember
2015 terjadi kasus krisis kesehatan sebanyak 938 kali dan mengakibatkan
korban meninggal sebanyak 893 orang, luka berat (rawat inap) sebanyak 2.876
orang, luka ringan (rawat jalan) sebanyak 508.565 orang, hilang sebanyak 169
orang dan pengungsi sebanyak 256.739 orang. Data jumlah dan jenis kejadian
bencana berdasarkan hasil pemantauan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.3. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari
s.d. Desember Tahun 2015
No Jenis Krisis Kesehatan Ja
n
Feb
Mar
Ap
r
Mei
Jun
Jul
Agu
s
Sep
Okt
No
v
Des
Total
Bencana Alam
1 Banjir 30 51 28 34 6 9 2 2 9 3 12 19 205
2 Letusan Gunung Api 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 11 3 Gempa Bumi 1 1 0 1 0 0 1 4 2 0 7 3 20
4 Gempa Bumi dan Tsunami
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tanah Longsor 10 13 17 23 7 3 3 5 1 5 14 13 114
6 Banjir Bandang 6 7 7 8 1 2 0 3 4 0 4 9 51
7 Kekeringan 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
8 Angin Puting Beliung 7 22 14 15 2 0 1 7 5 3 15 9 100 9 Gelombang
Pasang/Badai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Banjir dan Tanah Longsor
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 6
TOTAL 55 94 66 82 19 17 12 22 22 12 55 55 511
Bencana Non Alam 1 Kebakaran 3 10 11 15 7 5 0 7 5 3 2 4 72
2 Kebakaran Hutan dan Lahan
0 0 5 0 0 1 9 42 18 7 2 0 84
3 Kecelakaan Transportasi
4 10 5 3 9 11 12 12 7 3 3 5 84
4 Kecelakaan Industri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 Kejadian Luar Biasa
(KLB) - Penyakit 1 0 8 0 23 4 4 0 1 0 3 1 45
6 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan
4 4 3 3 16 5 6 12 3 5 1 4 66
7 Gagal Teknologi 1 1 6 2 0 1 3 2 2 0 0 0 18
8 Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 25 38 24 55 27 34 75 36 18 11 14 370
Bencana Sosial
1 Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial
2 6 3 8 11 3 6 7 0 2 3 5 56
2 Aksi Teror dan Sabotase
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 2 6 3 8 11 3 6 8 0 2 3 5 57
GRAND TOTAL 70 125 107 114 85 47 52 105 58 32 69 74 938
29
Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kementerian Kesehatan
Kejadian bencana alam merupakan kejadian paling dominan (54,5%) dengan
didominasi oleh kejadian banjir diikuti oleh kejadian bencana non alam (39,4%)
dan bencana sosial (6,1%). Kejadian bencana terbanyak sepanjang tahun 2015
terjadi pada bulan Februari yang didominasi oleh kejadian banjir. Hal yang
sama terjadi juga di bulan Maret dan April, dimana frekuensi bencana tinggi
dan didominasi juga oleh kejadian banjir. Frekuensi bencana juga tinggi di
bulan Agustus, namun didominasi oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Hal ini sejalan dengan pola cuaca di Indonesia.
30
Pusat penanggulangan krisis kesehatan
Kementerian Kesehatan
63 56
29 27 25
52
5 13
3 1
35
87
68
13
180
12 12 23
12
29 22
3 12 14
56
3 12
6 13
6
19
5 16
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI TIAP PROVINSI SEPANJANG TAHUN 2015
Gambar 3.3. Frekuensi Kejadian Bencana di tiap provinsi selama Tahun 2015
Kejadian bencana selama tahun 2015 paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur (180 kejadian) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat
(87 kejadian) dan Provinsi Jawa Tengah (68 kejadian).
31
Pusat penanggulangan krisis kesehatan
Kementerian Kesehatan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
70
125 107 114 85
47 52
105 58
32 69 74 58 86
61 38 67
160
74 86 20
50 57
136 105
168
95 99
751
394
238 201
155
251
143
276
0 14 9 2 3 41
11 22 13 20 1 33
JUMLAH KORBAN MENINGGAL, LUKA BERAT DAN HILANG AKIBAT BENCANA SEPANJANG TAHUN 2015
FREKUENSI BENCANA
MENINGGAL
LUKA BERAT
HILANG
Gambar 3.4. Jumlah korban meninggal, luka berat dan hilang akibat bencana per-bulan selama tahun 2015
Dari gambar di atas, terlihat bahwa kuantitas korban meninggal, luka berat maupun hilang tidak selalu berbanding lurus dengan
frekuensi kejadian bencana. Kuantitas korban jiwa jumlahnya tinggi di bulan Mei dan Juni. Di bulan-bulan tersebut, korban luka
berat tinggi jumlahnya diakibatkan karena KLB Keracunan Makanan.
32
Pusat penanggulangan krisis kesehatan
Kementerian Kesehatan
0
50000
100000
150000
200000
250000
17.905
63.891
13.258 15.880 12.965 19.629 24.281
53 4.931 163
21.276
62.507
5.514 16.564
12.337 278 2.488 15.304
73.953
227.027
117.518
35.290
1.521 771
JUMLAH KORBAN LUKA RINGAN DAN PENGUNGSI AKIBAT BENCANA SEPANJANG TAHUN 2015
PENGUNGSI
LUKA RINGAN
Gambar 3.5. Jumlah korban luka ringan dan pengungsi akibat bencana per-bulan selama Tahun 2015
Dari gambar di atas, terlihat bahwa kuantitas korban luka ringan maupun pengungsi tidak selalu berbanding lurus dengan
frekuensi kejadian bencana. Kuantitas korban jiwa jumlahnya tinggi di bulan Juli, Agustus dan September. Di bulan-bulan
tersebut, korban luka ringan tinggi jumlahnya diakibatkan karena bencana Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
33
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
2) Pelaksanaan Administrasi Pusat
Dukungan tenaga, logistik maupun dana operasional diberikan untuk
membantu mengatasi krisis kesehatan. Dukungan tenaga dilakukan pada saat
tanggap darurat bencana maupun pasca bencana. Dukungan tenaga pada saat
tanggap darurat bencana untuk melakukan kegiatan Rapid Health Assessment
(RHA) yaitu sebesar Rp 752.439.700,- atau 70,3% dari pagu. Sedangkan pasca
bencana untuk mendukung kegiatan penilaian kerusakan, kerugian dan
kebutuhan pasca bencana yaitu sebesar Rp 135.018.800,- atau 64,5% dari
pagu.
Bantuan operasional dapat berupa handling cost, bahan habis pakai, serta
klaim perawatan pasien korban bencana. Pada tahun 2015 bantuan
operasional, pembayaran klaim serta pengadaaan obat dan bahan habis pakai
yang diberikan kepada daerah yang mengalami kejadian krisis kesehatan
adalah sebesar Rp 202.681.746,- atau 19,8% dari pagu .
4. Keberhasilan
Sampai dengan akhir tahun 2015, PPKK telah mencapai target kinerja sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2015, dengan capaian 34
Kabupaten/Kota mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di
wilayahnya dan 6 provinsi mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung
pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya.
PPKK berhasil mencapai keberhasilan lainnya sebagai berikut :
a. Menyusun 3 Pedoman yang diajukan untuk menjadi Permenkes yaitu :
- Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana Bidang Kesehatan
- Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana
- Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis
Kesehatan
b. Menyusun draft revisi Permenkes No. 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan
Krisis Kesehatan dan saat ini sedang diajukan untuk disahkan menjadi
Permenkes.
c. Mengoptimalkan kerjasama lintas-program dan lintas-sektor dalam upaya
kesiapsiagaan melalui rapat koordinasi klaster kesehatan dan sub klaster
kesehatan serta geladi penanggulangan krisis kesehatan akibat kecelakaan
transportasi laut dalam rangka persiapan Sail Tomini 2015.
34
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
d. mengoptimalkan kerjasama dengan EHA-WHO (Emergency and Humanitarian
Action) melalui kegiatan penelitian “Analisis Kesenjangan antara Peraturan
Perundangan dan Program Nasional terkait Fasilitas Epalayanan Kesehatan yang
Aman terhadap Bencana dengan Kerangka Kerja Internasional”.
e. terlibat dalam proses Rapid Health Assessment (RHA) serta penilaian kerusakan,
kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca bencana bersama-sama
lintas program Kemenkes, di bawah koordinasi BNPB.
5. Permasalahan
a. Belum optimalnya upaya monitoring dan evaluasi kegiatan. Hal ini disebabkan
karena belum adanya instrumen monitoring yang dikembangkan dan digunakan
untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi belum
digunakan seoptimal mungkin untuk perbaikan perencanaan kegiatan
berikutnya.
b. Belum berjalannya mekanisme koordinasi yang optimal antara Kementerian
Kesehatan (melalui PPKK) dengan BNPB dalam hal pemanfaatan dana tanggap
darurat (Dana Siap Pakai) yang dialokasikan pada DIPA BNPB untuk pelaksanaan
kegiatan penanggulangan krisis kesehatan pada kondisi tanggap darurat
bencana.
c. Masih belum optimalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah yang
tercermin dalam perencanaan dan pengalokasian penganggaran yang sangat
minim. Hal ini menyebabkan pusat harus mengakomodir hal-hal yang seharusnya
ditangani oleh daerha.
d. Belum selesainya proses hibah barang milik negara (BMN) yang berada dalam
pencatatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN PPKK kepada Dinas
Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
e. Masih terkendalanya proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional. Saat ini,
semua aktivitas PPK Regional/Sub-Regional masih dijalankan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi setempat. Sehingga Dinkes Provinsi menjalankan 2 fungsi
yaitu sebagai Dinas Kesehatan dan sebagai perpanjangan pusat di PPK
Regional/Sub Regional sehingga fungsi PPK Regional/Sub Regional tidak optimal.
f. Realisasi anggaran belum optimal karena revisi baru selesai pada bulan Agustus
2015.
35
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Usulan Pemecahan Masalah
Terkait permasalahan yang teridentifikasi, usulan pemecahan masalah yang diajukan
adalah perlu dilakukannya koordinasi untuk, antara lain:
a. Mengoptimalkan upaya monitoring dan evaluasi dengan cara menyusun alat
bantu monev yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 105 Tahun 2013 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dana yang
dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tanggap darurat (Dana
Siap Pakai), dialokasikan pada DIPA BNPB. Guna mengoptimalkan mekanisme
koordinasi antara Kementerian Kesehatan (melalui PPKK) dengan BNPB dalam
hal pemanfaatan dana tanggap darurat tersebut, perlu ditetapkan Pejabat
Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di satker PPKK yang
bertanggungjawab khusus untuk kegiatan tanggap darurat bidang kesehatan.
c. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi tentang peran pemerintah daerah dalam
penanggulangan krisis kesehatan.
d. Membentuk satuan tugas atau kelompok kerja khusus guna mengidentifikasi dan
menyelesaikan permasalahan dalam proses hibah BMN yang berada dalam
pencatatan PPKK kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
e. Membentuk satuan tugas atau kelompok kerja khusus guna melanjutkan proses
pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional menjadi perwakilan PPKK di daerah dan
yang menjalankan aktivitas sehari-hari adalah pegawai PPKK bukan pegawai
Dinas Kesehatan Provinsi.
C. SUMBER DAYA
Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang
cukup serta arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan
sumber daya terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan
sangat dibutuhkan.
1. Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2015, jumlah pegawai yang aktif bekerja di PPKK sebanyak 68 orang. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 58 orang merupakan PNS aktif dan 10 orang adalah
tenaga honorer. PPKK dipimpin oleh 1 orang Kepala, 4 orang Pejabat Eselon III, 9
orang Pejabat Eselon IV, dan 54 orang staf (44 orang PNS dan 10 orang tenaga
honorer) yang terdistribusi di 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang. Rincian penyebaran
36
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
pegawai (Pejabat Eselon III-IV dan staf) di PPKK, antara lain, sebanyak 31 pegawai di
Bagian Tata Usaha; sebanyak 11 pegawai di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan
Kesiapsiagaan; 13 pegawai di Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan; dan sebanyak
12 pegawai di Bidang Pemantauan dan Informasi.
Gambar 3.6. Distribusi pegawai PPKK berdasarkan Bidang/Bagian
Kepangkatan pegawai di PPKK antara lain, sebanyak 5 orang masuk dalam Golongan
II, 45 orang Golongan III, dan sebanyak 8 orang Golongan IV.
Bagian Tata Usaha (31 orang)
46%
Bidang Pencegahan, Mitigasi dan
Kesiapsiagaan (11 orang)
17%
Bidang Tanggap Darurat dan
Pemulihan (13 orang)
19%
Bidang Pemantauan dan
Informasi (12 orang)
18%
Distribusi Pegawai PPKK per Bidang/Bagian Tahun 2015
37
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Gambar 3.7. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Golongan Kepangkatan
Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dengan rincian
sebanyak 6 orang memiliki latar belakang pendidikan SMA, 5 orang dengan
pendidikan Diploma, 29 orang dengan pendidikan Sarjana dan sebanyak 18 orang
dengan latar belakang pendidikan Pascasarjana.
Gambar 3.8. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
Golongan IV (8 orang)
14%
Golongan III (45 orang)
77%
Golongan II (5 orang)
9%
Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Golongan Kepangkatan
Pasca Sarjana (18 orang)
31%
Sarjana (29 orang)
50%
Diploma (5 orang)
9%
SMA (6 orang) 10%
Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir
38
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Jenis latar belakang pendidikan pegawai di PPKK sangat beragam karena kebutuhan
dalam penanggulangan bencana memerlukan berbagai disiplin ilmu dan keahlian.
Umumnya, jenis pendidikan di PPKK terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu,
kelompok kesehatan (34 pegawai) dan kelopok nonkesehatan (24 orang). Jumlah
pegawai berlatang belakang kesehatan (dokter umum, kesehatan masyarakat, gizi,
dan apoteker) hampir sebanding dengan jumlah pegawai yang memiliki latar
belakang pendidikan nonkesehatan (y.i., psikologi, manajemen, hukum, sastra,
akuntansi, sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, administrasi pemerintahan,
dan komunikasi).
Gambar 3.9. Perbandingan Jumlah Pegawai PPKK berdasarkan Jenis Kompetensi
Perbandingan antara jumlah pegawai pria dan jumlah pegawai wanita tidak jauh
berbeda, yaitu, pegawai pria sebanyak 30 orang dan pegawai wanita sebanyak 28
orang. Semua pegawai dibekali dengan kemampuan penanggulangan bencana di
lapangan tanpa membedakan gender.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai PPKK, pada tahun 2015 PPKK
telah mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan, pertemua, workshop dan
seminar internasional, di antaranya:
a. Course on Healthcare and Pandemic Preparedness, di Singapura
b. 15th Annual Meeting inter Agency Working Group on Reproductive Health in
Crises, di Dead Sea, Yordania
c. Third World Conference on Disaster Risk Reduction, di Sendai, Jepang
Kesehatan (34 orang)
59%
Non-Kesehatan (24 orang)
41%
Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2015 berdasarkan Jenis Kompetensi
39
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
d. APEC Training Course on Building Capacity in Health Hotline Responding to Public
Health Emergency, di Beijing, China
e. 11th International Basic Course on Assistance and Protection Against Chemical
Weapons, di Krosevac, Serbia
f. 15th Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protectio Under Article X of
Chemical Weapon Convention, di Antalya, Turki
g. The 3rd Meeting for the Survey on the Current Situation of Disaster/Emergency
Medicine System in the ASEAN Region, di Bangkok, Thailand
h. 3rd Senior Official’s Meeting (SOM-3), di Cebu, Filipina
i. Health Emergencies in Large Population (HELP) Course, di New Delhi, India
j. 10th Training Course in Public Health Emergency and Disaster Management
(PHEDMa) for Health care Professionals of South East Asia Region, di Srilanka
k. Conference of WHO ERM Collaboration Center, di Moscow, Rusia
l. Southeast Aisa ICRC Heatlht and Humanitarian Action in Emergency Workshop, di
Singapura
m. Regional Workshop on Stregnthening and Networking of Public Health
Emergency Operation Center, di New Delhi, India
n. Invitation to hte 13 hte ASEAN and Japan High Level Official Meeting on Caring
Societies, di Kobe, Jepang
2. Sarana dan Prasarana
Nilai BMN (Barang Milik Negara) pada tanggal 1 Januari 2015 menjadi saldo awal
pada Laporan Barang Kuasa Pengguna di Tahun Anggaran 2015. Nilai saldo awal
tersebut adalah sebesar Rp 83.218.855.419,-. Nilai BMN pada tanggal 31 Desember
2015 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2015 adalah sebesar Rp
75.887.519.358,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta
lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
Nilai BMN dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos perkiraan Neraca sebagaimana
tabel di bawah ini.
Tabel 3.4. Nilai BMN Berdasarkan Pos Perkiraan Neraca Per Tanggal 31 Desember
2015
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN NILAI BMN AKUMULASI
PENYUSUTAN NILAI NETTO
117111 Barang Konsumsi 39.978.640 0 39.978.640
117131 Bahan Baku 73.294.870 0 73.294.870 117191 Persediaan 12.623.798.482 0 12.623.798.482
40
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN NILAI BMN AKUMULASI
PENYUSUTAN NILAI NETTO
131111 Tanah 1 0 1
132111 Peralatan dan Mesin 433.575.430.487 416.195.918.406 17.379.512.081
133111 Gedung dan Bangunan 50.455.892.400 6.887.132.733 43.568.759.667
134113 Jaringan 602.331.000 47.045.363 555.285.637
135111 Aset Tetap dalam Renovasi 267.462.000 44.537.000 222.925.000
135121 Aset Tetap Lainnya 32.515.670 0 32.515.670
136111 Konstruksi dalam Pengerjaan 121.605.000 0 121.605.000 162151 Software 953.530.000 0 953.530.000
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
21.578.402.390 21.262.088.080 316.314.310
JUMLAH 520.324.240.940 444.436.721.582 75.887.519.358
Aset BMN ini tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan
Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Aset PPKK
tersebut, mencakup:
a. Barang Persediaan
Barang persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat dan penanggulangan bencana.
b. Tanah
Saldo Tanah pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan Kemenkes per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 1,-. Jumlah tersebut adalah tanah yang terdapat di
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
c. Peralatan dan Mesin
Mutasi tambah peralatan dan mesin terdiri dari pembelian lemari besi, lemari
kayu, lemari display, CCTV, display, meja kerja kayu, kursi besi metal, meja
resepsionis, alat komunikasi, personal komputer dan printer.
Mutasi kurang peralatan dan mesin terdiri dari perahu karet, mesin ketik, filling
kabinet, electric whiteboard, meja kerja kayu, kursi besi metal, meja komputer,
Faximile, PC unit, notebook dan printer yang rusak berat sehingga akan diusulkan
penghapusannya.
d. Gedung dan Bangunan
Aset berupa gedung dan bangunan ini tersebar di kantor pusat PPKK, 9
(sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat
Penanggulangan Krisis Sub-Regional berupa gedung sekretariat, gudang
peralatan dan gedung transit.
41
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
e. Jaringan
Saldo Jaringan pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp 555.285.637,-. Jumlah ini diperoleh setelah ada
akumulasi penyusutan sebesar Rp 47.045.363,-
f. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan per 31
Desember 2015 sebesar Rp 32.515.670,-. Jumlah tersebut tidak mengalami
perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang.
g. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pusat penanggulangan krisis kesehatan
per 31 Desember 2015 sebesar Rp 121.605.000,-. Jumlah tersebut tidak
mengalami perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang.
Mengingat besarnya nilai sarana dan prasarana PPKK, baik dalam bentuk aset di
Pusat maupun di Regional dan Sub-Regional, pengelolaan BMN yang lebih cermat
dan teliti perlu dilakukan, khususnya untuk permintaan barang persediaan.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpengaruh pada
optimalisasi upaya penanggulangan krisis kesehatan.
3. Sumber Daya Keuangan
Alokasi anggaran PPKK pada awal tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 2,05%
dari total alokasi awal tahun 2014, yaitu dari sebesar Rp. 70.484.700.000,- menjadi
sebesar Rp. 69.038.900.000,- berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan. Seiring dengan kebijakan efisiensi perjalanan dinas, alokasi
anggaran mengalami penurunan.
42
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Gambar 3.9. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015 di
PPKK (dalam jutaan)
Pencapaian kinerja PPKK selama tahun 2015 didasarkan pada masing-masing
kegiatan dengan membandingkan antara target penetapan kinerja dan realisasi
capaian kegiatan. PPKK memperoleh anggaran APBN yang dialokasikan melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 sejumlah Rp. 69.038.900.000,-
(Enam puluh sembilan milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan
mengalami revisi hingga alokasi akhir sejumlah Rp. 60.998.712.000,- (Enam puluh
milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
Dalam proses pelaksanaannya, anggaran PPKK mengalami dua kali revisi (lihat
Lampiran 10), antara lain:
a. Revisi I dalam rangka Efisiensi dan Refocusing.
b. Revisi II dalam rangka Pencatatan Hibah Langsung Luar Negeri.
Berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran
perjalanan dinas di Kementerian/Lembaga, maka dilakukan Revisi ke-1 RKAKL PPKK
2015 dengan efisiensi sebesar 8.052.788.000,- atau 11,66% dari total anggaran PPKK
semula.
Revisi ke-2 berkaitan dengan pengalokasian dana hibah langsung dari luar negeri
yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Experts Support to Monitor and
Evaluate Safe Health Facilities Policy Research.
Untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka
pencapaian sasaran, dilakukan penilaian akuntabilitas guna perbaikan pelaksanaan
65.934 60.998
40.003
33.700
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2014 2015
Alokasi dan Realisasi TA 2015 (dalam jutaan)
Alokasi
Realisasi
43
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
program/kegiatan pada masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas didasarkan
dengan membandingkan tingkat kinerja yang direncanakan dengan realisasi
pencapaian kinerja dalam tahun 2015 pada masing-masing kegiatan.
Gambar 3.11. Perbandingan Rencana Penarikan Dana, Realisasi Keuangan, dan
Realisasi Fisik Kegiatan PPKK TA 2015
Dari Gambar 3.11., tampak bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sesuai
dengan rencana penarikan kegiatan yang disusun pada setiap triwulan. Hal tersebut
disebabkan oleh:
a. Proses revisi efisiensi perjalanan dinas dan refocusing selesai pada akhir bulan
Juli, sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai kembali pada bulan Agustus.
b. Terdapat blokir anggaran pengadaan alat kesehatan rumah sakit lapangan
sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
c. Terdapat dua paket pengadaan barang dengan alokasi Rp. 12.790.392.000,- (dua
belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu
rupiah) yang mengalami gagal lelang karena terbatasnya waktu pelaksanaan.
d. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi terkendala karena
tugas ganda petugas di Dinas Kesehatan dalam realisasi kegiatan bersumber
APBD dan APBN.
Pada prinsipnya alokasi anggaran di PPKK terdiri dari empat kelompok besar
kegiatan, yaitu upaya kesiapsiagaan, upaya penanggulangan bencana, pengadaan
fasilitas dan perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi
lain. Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam Gambar 3.12.
5,07
16,04
36,55
100
2,33 8,41
20,15
55,25
8,06
29,52
62,5
87
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4
Perbandingan Persentase Rencana Penarikan Dana, Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik TA 2015
Rencana Penarikan Dana(%)
Realisasi Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
44
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Gambar 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Kelompok Besar Kegiatan
di PPKK Tahun 2015
Total realisasi anggaran Pusat penanggulangan krisis kesehatan tahun anggaran 2015
adalah sebesar Rp 33.700.663.662,- atau sebanyak 55,25% dari total anggaran
dengan realisasi fisik sebesar 87%. Rincian realisasi anggaran PPKK, antara lain:
a. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat
Bencana dengan alokasi sebesar Rp 22.595.936.000,- dan realisasi sebesar Rp
16.224.310.381,- (Enam belas milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus
sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar 71,8%.
b. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar
Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000,- dan realisasi sebesar Rp
2.102.159.446,- (Dua milyar seratus dua juta seratus lima puluh sembilan ribu
empat ratus empat puluh enam rupiah) atau sekitar 56,97%.
c. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat
Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.056.635.000,- dan realisasi sebesar Rp
5.172.525.500,- (Lima milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh
lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 27,14%.
d. Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 15.656.093.000,- dan realisasi sebesar Rp
10.201.668.335,- (Sepuluh milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh
delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar 65,16%.
22.595
3.690
19.056 15.656 16.224
2.102 5.172
10.201
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
UpayaKesiapsiagaan
UpayaPenanggulangan
Krisis
PengadaanFasilitas dan
PerlengkapanBencana
Tupoksi Lain
Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
(dalam jutaan)
Alokasi
Realisasi
45
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Tabel 3.35. Realisasi Anggaran PPKK Tahun Anggaran 2015
NO URAIAN OUTPUT ALOKASI
ANGGARAN REVISI (Rp)
REALISASI (Rp)
% REALISASI
FISIK (%)
1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan
12.878.739.000 9.267.603.985 71,96 100
2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan
2.180.019.000 1.832.659.975 84,07 100
3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
1.252.956.000 1.115.420.050 89,02 81
4 Laporan Penanggulangan Bencana 3.690.048.000 2.102.159.446 56,97 100
5 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan
2.987.800.000 1.450.985.466 48,56 50
6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
3.296.422.000 2.557.640.905 77,59 56
7 Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi
220.365.000
216.960.000 98,45 100
8 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
519.592.000 402.068.600 77,38 100
9 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan
7.994.451.000 3.585.967.723 44,86 88
10 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
0 0 0 0
11 Perlengkapan Penanggulangan Bencana
18.547.786.000 4.683.660.000 25,25 67
12 Layanan Perkantoran 7.043.092.000 6.213.632.012 88,22 100
13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 288.484.000 271.905.500 94,25 100
14 Output Cadangan 98.958.000 0 0 0
TOTAL 60.998.712.000 33.700.663.662 55,25 87
46
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
BAB IV
P E N U T U P
E. KESIMPULAN
1. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah merealisasikan kegiatan tahun 2015
untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun
anggaran 2015, dengan capaian 34 kabupaten/kota mampu melaksanakan upaya
pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya dan 6 provinsi mendapatkan
advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko
krisis kesehatan di wilayahnya.
2. Alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu alokasi kegiatan
terencanakan dan alokasi kegiatan insidentil. Kegiatan-kegiatan yang telah
direncanakan meliputi upaya kesiapsiagaan, pengadaan fasilitas dan perlengkapan
penanggulangan krisis kesehatan, serta penyelenggaraan tupoksi lain.Sedangkan
kegiatan yang bersifat insidentil meliputi upaya tanggap darurat krisis kesehatan.
3. Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang telah direncanakan adalah sebesar
55,14% dengan capaian fisik sebesar 72,05%. Sedangkan penyerapan anggaran untuk
kegiatan yang bersifat insidentil adalah sebesar 56,97% dengan capaian fisik sebesar
100%.
F. SARAN
1. Keberhasilan yang dicapai PPKK pada tahun 2015diharapkan dapat menjadi titik
awal penyelenggaraan kegiatan periode selanjutnya, sekaligus menjadi
barometer efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatanini
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media informasi dalam
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan.
47
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PPKK Tahun 2015
48
Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Lampiran 1. Lanjutan.....
49
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 2. Daftar Kabupaten Kota Rawan Bencana Tahun 2015
50
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 2. Lanjutan…
51
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 2. Lanjutan…
52
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 2. Lanjutan…
53
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 3. Program dan Alokasi Anggaran per-Ouput PPKK Tahun 2015
No KLASIFIKASI KEGIATAN (Output) Alokasi 2015
A Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
Rp 22.595.936.000
1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 12.878.739.000
2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.180.019.000
3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 1.252.956.000
4 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 2.987.800.000
5 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Rp 3.296.422.000
B Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Rp 3.690.048.000
1 Laporan Penanggulangan Bencana Rp 3.690.048.000
C Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana
Rp 19.056.635.000
1 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Rp 220.365.000
2 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional Rp -
3 Perlengkapan Penanggulangan Bencana Rp 18.547.786.000
4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 288.484.000
D Penyelenggaraan Tupoksi Lain Rp 15.656.093.000
1 Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan Rp 519.592.000
2 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Rp 7.994.451.000
3 Layanan Perkantoran Rp 7.043.092.000
4 Output Cadangan Rp 98.958.000
TOTAL Rp 60.998.712.000
54
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 4. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015
No Jenis Krisis Kesehatan Ja
n
Feb
Mar
Ap
r
Mei
Jun
Jul
Agu
s
Sep
Okt
No
v
De
s
Total
Bencana Alam
1 Banjir 30 51 28 34 6 9 2 2 9 3 12 19 205
2 Letusan Gunung Api
1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 11
3 Gempa Bumi 1 1 0 1 0 0 1 4 2 0 7 3 20
4 Gempa Bumi dan Tsunami
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tanah Longsor 10 13 17 23 7 3 3 5 1 5 14 13 114
6 Banjir Bandang 6 7 7 8 1 2 0 3 4 0 4 9 51
7 Kekeringan 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
8 Angin Puting Beliung
7 22 14 15 2 0 1 7 5 3 15 9 100
9 Gelombang Pasang/Badai
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Banjir dan Tanah Longsor
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 6
TOTAL 55 94 66 82 19 17 12 22 22 12 55 55 511
Bencana Non Alam
1 Kebakaran 3 10 11 15 7 5 0 7 5 3 2 4 72
2 Kebakaran Hutan dan Lahan
0 0 5 0 0 1 9 42 18 7 2 0 84
3 Kecelakaan Transportasi
4 10 5 3 9 11 12 12 7 3 3 5 84
4 Kecelakaan Industri
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit
1 0 8 0 23 4 4 0 1 0 3 1 45
6 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan
4 4 3 3 16 5 6 12 3 5 1 4 66
7 Gagal Teknologi 1 1 6 2 0 1 3 2 2 0 0 0 18
8 Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 25 38 24 55 27 34 75 36 18 11 14 370
Bencana Sosial
1 Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial
2 6 3 8 11 3 6 7 0 2 3 5 56
2 Aksi Teror dan Sabotase
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 2 6 3 8 11 3 6 8 0 2 3 5 57
GRAND TOTAL 70 125 107 114 85 47 52 105 58 32 69 74 938
55
Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Lampiran 5. Tabel Jumlah Korban akibat Bencana Bulan Januari s.d. Desember 2015
Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Total
Meninggal 58 86 61 38 67 160 74 86 20 50 57 136 893
Luka Berat
105
168 95
99
751
394
238
201
155
251
143
276
2.876
Luka Ringan 5.514 16.564 12.337 278 2.488 15.304 73.953 227.027 117.518 35.290 1.521 771 508.565
Hilang - 14 9 2 3 41 11 22 13 20 1 33 169
Pengungsi 17.905 63.891 13.258 15.880 12.965 19.629 24.281 53 4.931 163 21.276 62.507 256.739
56
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Lampiran 6. Realisasi Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Tahun 2015
NO. JENIS BANTUAN PROVINSI REALISASI
1 Pembelian Masker Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan
Rp 18.000.000,-
2 Klaim pasien di RS PARU PARU BATU
Jawa Timur Rp 127.623.157,-
3 Klaim pasien di RSUD Saiful Anwar Malang
Jawa Timur Rp 22.061.900,-
4 Klaim pasien di RS Persahabatan DKI Jakarta Rp 17.625.039,-
5 Klaim pasien di RSPI Sulianto Saroso
DKI Jakarta Rp 17.371.650,-
TOTAL Rp 202.681.746,-
57
Pusat Krisis Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Lampiran 7. Alokasi Anggaran Revisi TA 2015
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT PAGU (Rp)
AWAL REVISI I REVISI II
Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan
1 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan 7.091.186.000 12.878.739.000 12.878.739.000
2 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.746.588.000 2.180.019.000 2.180.019.000
3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.648.129.000 1.252.956.000 1.252.956.000
4 Laporan Penanggulangan Bencana 23.457.867.000 3.690.048.000 3.690.048.000
5 Dokumen Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 4.109.364.000 2.975.200.000 2.987.800.000
6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan 2.802.898.000 3.296.422.000 3.296.422.000
7 Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi 217.391.000 220.365.000 220.365.000
8 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan keuangan 1.310.393.000 519.592.000 519.592.000
9 Laporan pembinaan, kinerja, kepegawaian dan kegiatan 7.733.979.000 7.994.451.000 7.994.451.000
10 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional 11.657.885.000 0 0
11 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 131.144.000 18.547.786.000 18.547.786.000
12 Layanan Perkantoran 7.043.092.000 7.043.092.000 7.043.092.000
13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 88.984.000 288.484.000 288.484.000
14 Output Cadangan 98.958.000 98.958.000
T O T A L 69.038.900.000 60.986.112.000 60.998.712.000
58
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 8. Perbandingan Anggaran pada TA 2014 dan TA 2015
NO URAIAN OUTPUT ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp) REALISASI (Rp) % Realisasi % FISIK
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan
7.425.812.000 12.878.739.000 6.384.123.085 9.267.603.985 85,97 71,96 83,22 100
2 Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan
2.854.042.000 2.180.019.000 1.932.058.642 1.832.659.975 67,7 84,07 100 100
3 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
2.048.395.000 1.252.956.000 1.575.592.175 1.115.420.050 76,92 89,02 60 81
4 Penanggulangan Bencana 6.339.633.000 3.690.048.000 6.773.099.457 2.102.159.446 88,48 56,97 100 100
5 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan
2.031.964.000 2.987.800.000 934.539.238 1.450.985.466 51,09 48,56 57,69 50
6 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
3.152.604.000 3.296.422.000 2.764.493.200 2.557.640.905 84,1 77,59 100 56
7 Peralatan Pengolah Data & Komunikasi 2.981.554.000 220.365.000 2.515.829.000 216.960.000 84,38 98,45 91,59 100
8 Layanan Perkantoran 6.144.072.000 519.592.000 5.302.877.207 402.068.600 86,31 77,38 100 100
9 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
897.371.000 7.994.451.000 742.590.200 3.585.967.723 82,75 44,86 100 88
10 Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan
12.834.980.000 0 10.098.988.036 0 78,68 0 88,24 0
11 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
16.708.458.000 18.547.786.000 0 4.683.660.000 0 25,25 0 67
12 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 202.600.000 7.043.092.000 179.850.000 6.213.632.012 88,77 88,22 100 100
13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 863.215.000 288.484.000 799.802.700 271.905.500 92,65 94,25 100 100
14 Output Cadangan - 98.958.000 - 0 0 0 0 0
TOTAL 64.484.700.000 60.998.712.000 40.003.842.940 33.700.663.662 60,67 55,25 83,13 87
59
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 9. Realisasi Pengadaan TA 2015
NO NAMA PAKET KEGIATAN REALISASI
(Rp)
KONTRAK NO/TGL
NOMOR KONTRAK TANGGAL
1 Pengadaan Jasa Konsultan GAP Dan Pelatihan ISO 48.500.000 BN.01.01/1/911.1/2015 17 September – 1 Oktober 2015 2 Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Dokumen ISO 48.000.000 BN.01.01/1/1012.1/2015 9 -29 Oktober 2015 3 Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Implementasi ISO 47.250.000 BN.01.01/1/1158.1/2015 6 – 19 November 2015 4 Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit Eksternal ISO 48.250.000 BN.01.01/1/1288.1/2015 27 November – 14 Desember 2015
5 Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kurikulum dan Modul ITC-DRR
41.000.000 BN.01.01 / 2 / 831 / 2015 31 Agustus – 31 Oktober 2015
6 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
41.243.000 31 Agustus – 29 September 2015
7 Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penanggulangan Krisis Kesehatan
41.000.000 BN.01.01 / 2 / 830 / 2015 31 Agustus – 31 Oktober 2015
8 Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Implementasi Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
41.243.000 BN.01.01/3/831.1/2015 31 Agustus – 29 Oktober 2015
9 Penyelenggaraan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana (Internasional)
549.339.600 BN.01.01/2/926.1/2015 21 September – 19 November 2015
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Klaster Kesehatan 673.876.700 BN.01.01/3/1146/2015 3 November – 8 Desember 2015 11 Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai I 119.000.000 BN.01.01/1/372/2015 28 – 30 April 2015 12 Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai II 198.000.000 BN.01.01/1/1246/2015 24 November – 22 Desember 2015 13 Pengadaan Jasa Dalam Rangka Penataan Gudang di PPPKK
Regional/Sub Regional 469.923.000 BN.01.01/1/939/2015 25 September – 8 Desember 2015
14 Penyelenggaraan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan
763.648.000 BN.01.01/2/925.1/2015 21 September – 19 November 2015
15 Penyelenggaraan Simulasi Penanggulangan Krisis Kesehatan DKI Jakarta
987.100.000 BN.01.01/2/993.1/2015 5 Oktober – 3 Desember 2015
60
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
NO NAMA PAKET KEGIATAN REALISASI
(Rp) KONTRAK NO/TGL
16 Penyelenggaraan TOT Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan
798.689.000 BN.01.01/2/990.1/2015 5 Oktober – 3 Desember 2015
17 Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SI-PPKK) Berbasis Android
174.700.000 BN.01.01/4/475/2015 25 Mei – 25 Juni 2015
18 Pengadaan Jasa Setting Jaringan Radio Komunikasi di 34 Dinkes Provinsi dan 11 Dinkes Kab/Kota
77.000.000 BN.01.01/4/953/2015 28 September – 26 November 2015
19 Pengadaan Jasa Penulisan Buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Erupsi Gunung Api
133.000.000 BN.01.01/1/721/2015 4 Agustus – 30 Oktober 2015
20 Pengadaan Jasa Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 68.325.000 BN.01.01/1/722.1/2015 3 Agustus – 2 Oktober 2015 21 Pengadaan Masker 490.622.000 BN.01.01./1/1046/2015 15 – 28 Oktober 2015 22 Pengadaan Perahu Karet 3.231.800.000 BN.01.01/1/1296.1/2015 1 – 30 Desember 2015 23 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) 832.328.000 BN.01.01/1/1172.1/2015 10 November – 9 Desember 2015 24 Pengadaan Perahu Karet untuk Penanggulangan Krisis
Kesehatan 129.000.000 BN.01.01/1/720/2015 4 Agustus – 1 November 2015
25 Pengadaan Laptop untuk Satker PPPKK 167.960.000 BN.01.01/1/1010.1/2015 8 Oktober – 6 November 2015 26 Pengadaan Rak Penyimpanan Barang 142.000.000 BN.01.01/1/888.1/2015 15 September – 15 Oktober 2015 27 Penyelenggaraan Training GIS 59.500.000 BN.01.01/4/697/2015 31 Juli 2015
61
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Lampiran 10. Pelatihan dan Seminar Internasional Tahun 2015
NO KEGIATAN WAKTU LOKASI PENYELENGGARA PESERTA
1. 10 th Training Course in Public Health Emergency and Disaster Management (PHEDMa) for Health-care Professionals of South East Asia Region
7 – 11 Desember 2015
Colombo, Srilanka
The Health Emergency and Disaster Management Training Centre (HEDMaTC) of The Faculty of Medicine, University of Peradeniya and WHO Srilanka
- Shinta Rahmawati, S.Gz (Staf Bidang TDP)
- Yuniati, S.Sos, M.Si (Kasubbid Kesiapsiagaan)
2. Health Emergencies in Large Population (HELP) Course
29 Oktober – 8 November 2015
New Delhi, India
International Committee of The Red Cross (ICRC) bekerja sama dengan WHO SEARO
Astika Fardani, SKM (Staf Bidang Pemantauan dan Informasi)
3. 11 th International Basic Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons
15 – 19 Juni 2015
Krosevac, Sernia
Organization of Prohibition Chemical Weapon (OPCW)
Dr. Arifin (Staf Bidang PMK) Dr. Rakhmad Ramadhanjaya (Staf Bagian Tata Usaha)
4. 3rd Senior Official’s Meeting (SOM-3) 26 – 30 Agustus 2015
Cebu, Philippines
APEC Dr. Ira Cyndira Tresna (Kasubbid Pencegahan dan Mitigasi) Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM (Staf Bagian Tata Usaha)
5. 15th Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protection Under Article X of Chemical Weapon Convention
22 – 27 Juni 2015
Antalya, Turkey
Organization of Prohibition Chemical Weapon (OPCW)
Dr. Achmad Yurianto (Kepala PPPKK) Dr. Indro Murwoko (Kabid TDP)
6. The 3 rd Meeting for The Survey on The Current Situation of Disaster/Emergency Medicine System in The ASEAN Region
6 – 10 Juli 2015 Bangkok, Thailand
JICA Setiorini, SKM, MKM (Staf Bidang TDP) Zulkarnain Gaffar, SS, MKM (Staf Bidang Pemantauan dan Informasi)
7. Conference of WHO ERM Collaboration Centre
17 -19 November 2015
Moscow, Russia
WHO Drs. M. Royan, M.Kes (Kabid PMK) Wijayanti, SS, MM (Staf Bidang TDP)
62
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
NO KEGIATAN WAKTU LOKASI PENYELENGGARA PESERTA
8. Southeast Asia ICRC Healthand Humanitarian Action in Emergency Workshop
12 – 16 Oktober 2015
Singapore ICRC Wijayanti, SS, MM (Staf Bidang TDP)
9. Regional Workshop on Strengthening and Networking of Public Health Emergency Operation Centre
28 September – 2 Oktober 2015
New Delhi, India
WHO SEARO Drg. M. Kammaruzaman, M.Sc (Kabag Tata Usaha) Lita Renata Sianipar, SKM, M.Epid (Kabid PI)
10. Invitation to The 13 the ASEAN and Japan High Level Official Meeting on Caring Societies
20 – 22 Oktober 2015
Kobe, Japan JICA Dr. Achmad Yurianto (Kepala PPPKK) Dr. Indro Murwoko (Kabid TDP)
11. APEC Training Course on Buliding Capacity in Health Hotline Responding to Public Health Emergency
7 – 10 April 2015 Beijing, China
APEC Dr. Adi Sopiandi, M.Kes (Staf Bidang PMK)
12 Course on Healthcare and Pandemic Preparedness
Singapore Drg. Hadijah Pandita, M.Kes (Kasubbid Informasi)
13 15 th Annual Meeting Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis
24 – 28 Februari 2015
Dead Sea, Jordan
Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis
Dr. Ina Agustina Isturini , MKM (Kasubbid Pemulihan)
14 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction
Maret 2015 Sendai, Japan
JICA Dr. M. Imran S. Hamdani, MKM (Kasubbid Tanggap Darurat)