badan juknis-rev060710

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

176 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bab. IA. Latar Belakang

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa 1945 Indonesia juga dan seluruh tumpah darah untuk Indonesia, memajukan dan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, UUD mengamanatkan Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban amanat tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem efisiensi pendidikan manajemen nasional dimaksudkan untuk untuk menjamin tuntutan pemerataan perubahan

kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta pendidikan menghadapi kehidupan lokal, nasional, dan global. Program sebagai Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah program yang berfungsi sarana sinkronisasi dan koordinasi dengan delapan program

pembangunan Ditjen Pendidikan Islam, yang dilakukan dalam prinsip alokasi anggaran secara tepat dan efisien, berdasarkan skala prioritas yang dijabarkan dalam 3 tema kebijakan pembangunan pendidikan. Untuk menopang pengelolaan pendidikan yang efisien maka penataan kembali sistem dan mekanisme inventarisasi dan dokumentasi sarana, prasarana dan aset pendidikan, termasuk di dalamnya pengelolaan dokumen dan arsip Ditjen Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan, perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan tranparansi agar terhindar dari identifikasi citra aparat dengan praktek-praktek

Halaman

1 dari 25

pelayanan yang berindikasikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (sesuai dengan Inpres no 5 Tahun 2004). Peningkatan mutu pelayanan itu akan dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Penataan kembali struktur dan fungsi pelayanan pendidikan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti perkembangan struktur dan fungsi organisasi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sejalan dengan demokratisasi, partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah akan semakin besar sehingga diperlukan keterbukaan dari birokrasi. Untuk mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan/atau kecurigaan masyarakat terhadap penyimpangan kebijakan dan tindakan pelayanan, maka struktur dan fungsi organisasi di daerah perlu dilengkapi dengan satuan kerja khusus yang berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra pemerintah, masyarakat perlu diberikan penyuluhan, pembinaan, dan ajakan untuk berperan aktif dalam perumusan pelayanan; 2. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah yang dititikberatkan pada dua aspek yaitu perubahan mind-set, sikap mental, perilaku sebagai pelayan masyarakat yang bebas KKN dan aspek teknis untuk memberikan kemampuan dan penguasaan terhadap tugasnya secara profesional dan handal. Dalam usaha merubah mind-set, sikap mental dan perilaku, perlu dilakukan advokasi yang menggarisbawahi penjelasan bahwa sebagai pelayan masyarakat mereka dibiayai dengan uang rakyat dan karenanya semangat profesionalisme atas dasar prinsip menerima dan memberi (take and give) selalu melandasi kegiatan pelayanan sehari-hari. Ditekankan pula bahwa dalam era modernisasi/globalisasi, cara berpikir dan sikap-sikap feodalisme sudah tidak relevan lagi; 3. Menciptakan menyenangkan. sistem pelayanan yang murah, cepat, terbuka dan

Indikator

keberhasilan

pelayanan

adalah

kepuasan

masyarakat atas pelayanan yang terjangkau, cepat, terbuka, ramah dan kooperatif. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip-prinsip efisiensi menuju terciptanya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;

Halaman

2 dari 25

4. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan obyektif. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencegah praktek-praktek pelayanan yang berindikasikan KKN. Sistem yang dimaksud harus mencakup pula rencana tindak lanjut yang nyata, terukur dan secara efektif dapat dilaksanakan; 5. Pemberdayaan masyarakat untuk mendorong diciptakannya pelayanan yang baik. Usaha ini dapat dilakukan dengan memberikan peran tertentu kepada masyarakat dalam perumusan sistem pelayanan dan pengawasan. 6. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi pelayanan. Sistem yang dikembangkan diusahakan untuk dapat memenuhi dua hal yaitu kebutuhan pihak manajemen atas sistem pendataan dan informasi yang akurat, up to date, mudah diakses dan kebutuhan masyarakat dan stakeholders atas data dan informasi pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan tersebut di atas, dalam tahun 2009, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI menyediakan anggaran yang cukup besar untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Khusus untuk DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam jumlah anggaran untuk Program Wilayah Manajemen Kementerian Pelayanan Agama Pendidikan tahun 2009 sebesar Agama Rp 126.558.205.000,00, sedangkan untuk anggaran pada masing-masing Kantor Provinsi, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dan Madrasah/Pondok Pesantren jumlahnya sesuai dengan yang tercantum di DIPA masing-masing tahun 2009. Mengingat besarnya dana yang dianggarkan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2009 tersebut, maka perlu dilakukan pengawalan atas pelaksanaan program tersebut dalam bentuk audit operasional dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan program.

B.

Tujuan Penyusunan Petunjuk TeknisPetunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan bagi auditor di lingkungan Perwakilan BPKP, sehingga terdapat kesamaan langkah dalam melakukan audit di lapangan. 3 dari 25

Halaman

Petunjuk teknis ini hanya merupakan acuan minimal yang digunakan dalam pelaksanaan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga kreatifitas auditor sangat diharapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan. Untuk itu, tim audit dapat melakukan pengembangan langkah kerja sesuai dengan kondisi di lapangan.

C.

Keterbatasan Petunjuk TeknisPetunjuk teknis ini hanya merupakan acuan minimal yang digunakan dalam pelaksanaan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga kreativitas auditor sangat diharapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan. Untuk itu tim audit dapat melakukan pengembangan langkah kerja sesuai dengan kondisi di lapangan.

D.

Sistematika Petunjuk TeknisSistematika petunjuk teknis audit operasional ini, disusun dalam lima bab yang meliputi : 1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang audit, tujuan penyusunan petunjuk teknis, keterbatasan petunjuk teknis, sistematika petunjuk teknis. 2. Bab II Gambaran Umum Program, yang berisikan gambaran umum Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, jenis-jenis kegiatan, dasar hukum program, dan anggaran program. 3. Bab III Persiapan Audit Operasional, menguraikan tujuan audit, ruang lingkup audit, organisasi penugasan, sampel audit, sasaran audit, metodologi audit. 4. Bab IV Pelaksanaan Audit, menguraikan perencanaan audit, pengujian Sistem Pengendalian Intern, Program Kerja Audit, serta Temuan Audit. 5. Bab V Pelaporan Hasil Audit, yang berisikan notisi hasil audit, Laporan Hasil Audit meliputi Laporan Hasil Audit tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi serta Laporan Hasil Audit tingkat Nasional. Selain uraian per masing-masing Bab, dalam sistematika petunjuk teknis ini juga disertakan Lampiran-Lampiran yang diperlukan dalam menyusun laporan hasil audit.

Halaman

4 dari 25

Bab. II

GAMBARAN UMUM PROGRAM MANAJEMEN PELAY ANAN PENDIDIKANGambaran Umum Program

A.Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

berfungsi

sebagai

sarana

sinkronisasi dan koordinasi delapan program pembangunan Ditjen Pendidikan Islam berdasarkan skala prioritas yang dijabarkan dalam tiga tema kebijakan pembangunan yaitu : 1. 2. Saing; 3. Akuntabilitas, dan Pencitraan. Untuk mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan maka ditetapkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama yaitu : 1. 2. Pengelolaan Keuangan; 3. n Pendidikan Sumber Daya Manusia; 4. Umum dan Operasional; 5. Informasi Kependidikan (EMIS); Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan : 1. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di Pusat dan daerah, mengembangkan mekanisme good governance, meningkatkan koordinasi antar-tingkat pemerintahan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan Pendidikan Islam, dan peningkatan partisipasi. Pengembangan Manajemen Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penyelenggaraan/Pengembanga Pelayanan Publik atau Birokrasi; Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pemerataan dan Perluasan Akses; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya

Halaman

5 dari 25

2. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan Pendidikan Islam. 3. Penyempurnaan manajemen program-program pembangunan pendidikan dan akselerasinya dengan isu otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan.

B.

Jenis-jenis KegiatanUntuk melaksanakan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DIPA Pusat, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DIPA Perguruan Tinggi Agama, dan DIPA Madrasah. I. Kegiatan DIPA Pusat Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam DIPA Pusat, meliputi: 1. Pengelolaan Ga