badan juknis-rev060710

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, UUD

1945 juga mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban amanat tersebut,

ditetapkanlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta

efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah program yang berfungsi

sebagai sarana sinkronisasi dan koordinasi dengan delapan program

pembangunan Ditjen Pendidikan Islam, yang dilakukan dalam prinsip alokasi

anggaran secara tepat dan efisien, berdasarkan skala prioritas yang dijabarkan

dalam 3 tema kebijakan pembangunan pendidikan. Untuk menopang pengelolaan

pendidikan yang efisien maka penataan kembali sistem dan mekanisme

inventarisasi dan dokumentasi sarana, prasarana dan aset pendidikan, termasuk

di dalamnya pengelolaan dokumen dan arsip Ditjen Pendidikan Islam merupakan

bagian penting dari Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan, perlu

dilakukan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan

tranparansi agar terhindar dari identifikasi citra aparat dengan praktek-praktek

pelayanan yang berindikasikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (sesuai dengan

Inpres no 5 Tahun 2004). Halaman 1 dari 25

Bab. I PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pelayanan itu akan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penataan kembali struktur dan fungsi pelayanan pendidikan baik di tingkat

Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti perkembangan struktur dan fungsi

organisasi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sejalan dengan

demokratisasi, partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah akan

semakin besar sehingga diperlukan keterbukaan dari birokrasi. Untuk

mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan/atau kecurigaan masyarakat

terhadap penyimpangan kebijakan dan tindakan pelayanan, maka struktur dan

fungsi organisasi di daerah perlu dilengkapi dengan satuan kerja khusus yang

berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah, masyarakat perlu diberikan penyuluhan,

pembinaan, dan ajakan untuk berperan aktif dalam perumusan pelayanan;

2. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah yang dititikberatkan pada dua aspek

yaitu perubahan mind-set, sikap mental, perilaku sebagai pelayan masyarakat

yang bebas KKN dan aspek teknis untuk memberikan kemampuan dan

penguasaan terhadap tugasnya secara profesional dan handal. Dalam usaha

merubah mind-set, sikap mental dan perilaku, perlu dilakukan advokasi yang

menggarisbawahi penjelasan bahwa sebagai pelayan masyarakat mereka

dibiayai dengan uang rakyat dan karenanya semangat profesionalisme atas

dasar prinsip menerima dan memberi (take and give) selalu melandasi

kegiatan pelayanan sehari-hari. Ditekankan pula bahwa dalam era

modernisasi/globalisasi, cara berpikir dan sikap-sikap feodalisme sudah tidak

relevan lagi;

3. Menciptakan sistem pelayanan yang murah, cepat, terbuka dan

menyenangkan. Indikator keberhasilan pelayanan adalah kepuasan

masyarakat atas pelayanan yang terjangkau, cepat, terbuka, ramah dan

kooperatif. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip-prinsip efisiensi menuju

terciptanya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;

4. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan obyektif. Tujuan dari

kegiatan ini adalah mencegah praktek-praktek pelayanan yang berindikasikan

Halaman 2 dari 25

KKN. Sistem yang dimaksud harus mencakup pula rencana tindak lanjut yang

nyata, terukur dan secara efektif dapat dilaksanakan;

5. Pemberdayaan masyarakat untuk mendorong diciptakannya pelayanan yang

baik. Usaha ini dapat dilakukan dengan memberikan peran tertentu kepada

masyarakat dalam perumusan sistem pelayanan dan pengawasan.

6. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk

mendukung peningkatan peran dan fungsi pelayanan. Sistem yang

dikembangkan diusahakan untuk dapat memenuhi dua hal yaitu kebutuhan

pihak manajemen atas sistem pendataan dan informasi yang akurat, up to

date, mudah diakses dan kebutuhan masyarakat dan stakeholders atas data

dan informasi pelayanan pendidikan.

Dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan tersebut di atas, dalam tahun

2009, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI menyediakan anggaran

yang cukup besar untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Khusus untuk DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam jumlah anggaran untuk

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2009 sebesar

Rp 126.558.205.000,00, sedangkan untuk anggaran pada masing-masing Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dan Madrasah/Pondok Pesantren jumlahnya sesuai dengan yang

tercantum di DIPA masing-masing tahun 2009.

Mengingat besarnya dana yang dianggarkan untuk Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan tahun 2009 tersebut, maka perlu dilakukan pengawalan

atas pelaksanaan program tersebut dalam bentuk audit operasional dengan

tujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan program.

B. Tujuan Penyusunan Petunjuk TeknisPetunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan bagi

auditor di lingkungan Perwakilan BPKP, sehingga terdapat kesamaan langkah

dalam melakukan audit di lapangan.

Petunjuk teknis ini hanya merupakan acuan minimal yang digunakan dalam

pelaksanaan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun

anggaran 2009, sehingga kreatifitas auditor sangat diharapkan dalam

Halaman 3 dari 25

pelaksanaan audit di lapangan. Untuk itu, tim audit dapat melakukan

pengembangan langkah kerja sesuai dengan kondisi di lapangan.

C. Keterbatasan Petunjuk TeknisPetunjuk teknis ini hanya merupakan acuan minimal yang digunakan dalam

pelaksanaan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun

anggaran 2009, sehingga kreativitas auditor sangat diharapkan dalam

pelaksanaan audit di lapangan. Untuk itu tim audit dapat melakukan

pengembangan langkah kerja sesuai dengan kondisi di lapangan.

D. Sistematika Petunjuk Teknis Sistematika petunjuk teknis audit operasional ini, disusun dalam lima bab yang

meliputi :

1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang audit, tujuan penyusunan

petunjuk teknis, keterbatasan petunjuk teknis, sistematika petunjuk teknis.

2. Bab II Gambaran Umum Program, yang berisikan gambaran umum Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan, jenis-jenis kegiatan, dasar hukum program,

dan anggaran program.

3. Bab III Persiapan Audit Operasional, menguraikan tujuan audit, ruang lingkup

audit, organisasi penugasan, sampel audit, sasaran audit, metodologi audit.

4. Bab IV Pelaksanaan Audit, menguraikan perencanaan audit, pengujian Sistem

Pengendalian Intern, Program Kerja Audit, serta Temuan Audit.

5. Bab V Pelaporan Hasil Audit, yang berisikan notisi hasil audit, Laporan Hasil

Audit meliputi Laporan Hasil Audit tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi serta Laporan Hasil Audit tingkat Nasional.

Selain uraian per masing-masing Bab, dalam sistematika petunjuk teknis ini

juga disertakan Lampiran-Lampiran yang diperlukan dalam menyusun laporan

hasil audit.

Halaman 4 dari 25

Bab. GAMBARAN UMUM PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKANII

A. Gambaran Umum Program

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan berfungsi sebagai sarana

sinkronisasi dan koordinasi delapan program pembangunan Ditjen Pendidikan

Islam berdasarkan skala prioritas yang dijabarkan dalam tiga tema kebijakan

pembangunan yaitu :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses;

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya

Saing;

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan,

Akuntabilitas, dan Pencitraan.

Untuk mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan maka ditetapkan

beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama yaitu :

1. Pelayanan Publik atau Birokrasi;

2. Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan;

3. Penyelenggaraan/

Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia;

4. Peningkatan Fasilitas Pelayanan

Umum dan Operasional;

5. Pengembangan Manajemen

Informasi Kependidikan (EMIS);

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di Pusat dan daerah,

mengembangkan mekanisme good governance, meningkatkan koordinasi

antar-tingkat pemerintahan dalam proses perumusan dan implementasi

kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan Pendidikan

Islam, dan peningkatan partisipasi.

2. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan

pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap

setiap kegiatan pembangunan Pendidikan Islam.

Halaman 5 dari 25

3. Penyempurnaan manajemen program-program pembangunan pendidikan

dan akselerasinya dengan isu otonomi dan desentralisasi pengelolaan

pendidikan.

B. Jenis-jenis KegiatanUntuk melaksanakan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang tertuang

dalam DIPA Pusat, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DIPA Perguruan Tinggi Agama, dan DIPA

Madrasah.

I. Kegiatan DIPA Pusat

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam DIPA Pusat, meliputi:

1. Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan;

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, terdiri atas:

a. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu;

b. Perawatan Gedung Kantor;

c. Perbaikan Peralatan Kantor;

d. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;

e. Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10;

f. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2;

g. Perawatan Sarana Gedung;

h. Langganan daya dan jasa;

i. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

3. Pelayanan Publik atau Birokrasi, terdiri atas:

a. Administrasi Kegiatan;

b. Penyelengaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan;

c. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi;

d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;

e. Analisis/Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana;

f. Pengembangan Kelembagaan;

g. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi;

h. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

i. Peningkatan Kemampuan SDM;

j. Pengembangan Sistem Informasi;

Halaman 6 dari 25

k. Penataan Manajemen Kelembagaan;

l. Monitoring dan Evaluasi;

m. Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi;

n. Peningkatan Mutu Intensifikasi;

o. Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan;

p. Penyusunan, Penyempurnaan, dan Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan;

q. Koordinasi Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan;

r. Pembinaan Standar Kualitas Akademik;

s. Percepatan Pembinaan Manajemen Perguruan Tinggi;

4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, terdiri atas:


b. Perekayasaan Perangkat Lunak;

c. Kegiatan Anggaran Rutin;

d. Penyusunan Kebijakan Pendidikan Agama;

e. Pengadaan Peralatan Kantor;

f. Pengembangan Standarisasi;

g. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Kompetensi;

h. Surveilans dan Monitoring.

5. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan

Pengelolaan Perlengkapan, terdiri atas:

a. Pengadaan Alat Pengolah Data;

b. Pengadaan Peralatan Kantor;

c. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu;

d. Perawatan Gedung Kantor;

e. Perbaikan Peralatan Kantor;

f. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;

g. Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10;

h. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2;

i. Perawatan Sarana Gedung;

j. Langganan Daya dan Jasa;

k. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

Halaman 7 dari 25

6. Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia,

terdiri atas:


b. Bantuan Beasiswa;

c. Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Desiminasi/Seminar/Publikasi.

7. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari:

a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian;

b. Surveilans dan Monitoring;

c. Pengembangan SDM Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Tenaga

Kependidikan;

8. Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, terdiri dari:

a. Bantuan untuk Orsos/Yayasan/LSM;

b. Monitoring dan Evaluasi;

c. Pengadaan Peralatan Kantor;

9. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional, terdiri dari:


b. Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan

Statistik;

c. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi;

d. Bantuan untuk Orsos/Yayasan/LSM;

e. Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok

Kerja/Konsultasi;

f. Perekayasaan Perangkat Lunak;

g. Survei Bidang Kearsipan;

h. Pengadaan Alat Pengolah Data;

i. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10;

j. Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan;

k. Pengembangan Sistem Informasi;

l. Pengembangan Sistem Jaringan Internet;

m. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi;

n. Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Pola Kerjasama

Kelembagaan;

o. Koordinasi Kualitas Pelayanan Publik;

Halaman 8 dari 25

p. Memantau Pelaksanaan Tugas Instansi/Lembaga;

q. Penilaian Angka Kredit dan Indeks Produktivitas Dosen;

r. Pengadaan Konsultan;

s. Penyusunan Tata Laksana Pengelolaan Barang Milik Negara;

t. Pendataan Barang Milik Negara, Tanah, dan Bangunan Strategis;

10. Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen, terdiri dari :

a. Pengadaan Alat Pengolah Data;

b. Peningkatan Manajemen Perencanaan Pelayanan Pendidikan;

c. Penunjang Perencanaan;

11. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, terdiri

dari:


b. PengembanganKelembagaan;

c. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi;

d. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Lembaga Sosial Keagamaan

dan Lembaga Pemerintah;

e. Penyusunan Kebijakan Pendidikan Agama;

f. Monitoring dan Evaluasi.

12. Pengembangan Manajemen Informasi Pendidikan (EMIS), terdari dari :


b. Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data

Statistik;

c. Pengadaan Alat Pengolah Data;

d. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Lembaga Sosial Keagamaan

dan Lembaga Pendidikan;

e. Koordinasi Kualitas Pelayanan Publik;

f. Pengkajian Sistem Pelayanan Publik Instansi/LBG;

g. Analisis dan Penerbitan Dokumen.

Diantara kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pelaksanaan dan lokasi kegiatan

tersebar di beberapa Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Agama/Umum dan Madrasah serta

Lembaga Pendidikan/Ormas/Yayasan.

II. Kegiatan DIPA Kanwil Kementerian Agama

Halaman 9 dari 25

Kegiatan yang tertuang dalam DIPA di Kantor Wilayah Provinsi, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan;


3. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

4. Pengembangan Manajemen Informasi Kependidikan (EMIS).

III. Kegiatan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kegiatan yang tertuang dalam DIPA di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota, sebagai berikut:


2. Pengembangan Manajemen Informasi Kependidikan (EMIS).

IV. Kegiatan DIPA Perguruan Tinggi Agama

Kegiatan yang tertuang dalam DIPA di Perguruan Tinggi Agama, yaitu

Pengeloaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak seluruhnya sama dilaksanakan di Kanwil

Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,

sehingga kegiatan-kegiatan masing-masing Kanwil dan Kantor Kementerian

Agama kemungkinan berbeda, untuk itu tim audit Perwakilan BPKP harus

mendapatkan dan meneliti DIPA masing-masing Kanwil Kementerian Agama

Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Dasar Hukum ProgramPelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta kegiatan

program pada DIPA Pusat, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun DIPA Madrasah yang

pembiayaannya berasal dari APBN, dilaksanakan berdasarkan ketentuan-

ketentuan antara lain, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

5. DIPA Kementerian Agama Tahun 2009.

Halaman 10 dari 25

D. Anggaran ProgramAnggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada DIPA Pusat

Tahun Anggaran 2009 yang termuat dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam Departemen Agama nomor 0004.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember

2008, sebesar Rp 126.558.205.000,00, dengan rincian :

N

o

Nama Kegiatan Jumlah (Rp)

1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 15.268.205.000,00

2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

4.660.836.000,00

3 Pelayanan Publik atau Birokrasi 15.188.138.000,00

4 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

10.025.000.000,00

5 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan

737.113.000,00

6 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia

8.499.460.000,00

7 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian

3.800.540.000,00

8 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja 673.226.000,00

9 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional

48.692.800.000,00

10 Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen 7.250.000.000,00

11 Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

2.762.887.000,00

12 Pengembangan Manajemen Informasi Pendidikan (EMIS)

9.000.000.000,00

Jumlah 126.558.205.000,00

Jenis dan mata anggaran masing-masing kegiatan Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan pada masing-masing tingkatan satuan kerja tersebut di

atas antara lain tersaji pada Lampiran 1.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DIPA Pusat

terdapat bantuan untuk membiayai beasiswa program Strata Satu (S1), Strata

Dua (S2), Strata 3 (S3), penyelesaian Tesis S2, Penyelesaian Tesis S3 Disertasi

Program Doktor, pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan yang disalurkan

langsung ke rekening penerima bantuan yaitu Pendidik (Guru, Dosen untuk

swasta dan negeri) dan Tenaga Pengelola Pendidikan, Lembaga Pendidikan,

Yayasan, dan Madrasah serta Pondok Pesantren.

Halaman 11 dari 25

Distribusi dana bantuan yang berasal dari DIPA Pusat tersaji pada Lampiran 2.

Sedangkan anggaran untuk masing-masing kegiatan di

Provinsi/Kota/Kabupaten/Madrasah, dapat dilihat pada DIPA masing-masing

Satuan Kerja yang bersangkutan. Untuk itu dalam rangka kegiatan audit ini,

langkah awal dari tim audit BPKP Perwakilan adalah mendapatkan DIPA tersebut

langsung dari Satuan Kerja terkait.

Bab.III PERSIAPAN AUDIT OPERASIONAL

A. Tujuan AuditTujuan audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah

untuk:

1. Menilai efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap

peraturan atas pelaksanaan kegiatan program, yang meliputi penilaian atas

mekanisme penyaluran dana, kesesuaian jumlah dana yang diterima,

kesesuaian penggunaan dana bantuan dibandingkan dengan petunjuk

operasional (PO) masing-masing bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis,

kesesuaian kriteria penerima bantuan, akuntabilitas keuangan serta

kemanfaatannya.

2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan program yang diselenggarakan

oleh Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Madrasah,

dan Ponpes dan Lembaga Profesi/Yayasan serta memberikan rekomendasi jika

ditemukan kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja

pelaksanaan program dan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama pada

umumnya.

3. Mengidentifikasi tingkat kemanfaatan bantuan terhadap

Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan, Madrasah, Pondok Pesantren,

Lembaga, Yayasan dan masyarakat sekitarnya.

4. Memberikan penilaian dan umpan balik (feedback)

terhadap sejumlah aspek operasional atau kinerja penting dalam pelaksanaan

Halaman 12 dari 25

kegiatan, sehingga audit ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang

positif kepada Kementerian Agama RI dalam rangka meningkatkan kinerja dan

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Audit

Audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah Audit Operasional

atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada tingkat kegiatan dari

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam

DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (DIPA Pusat), DIPA Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/ Kota dan DIPA Madrasah.

Kegiatan-kegiatan yang diaudit Tahun Anggaran 2009:

1. DIPA Pusat, mencakup 5 (lima) kegiatan, yaitu:


2. Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan;

3. Penyelenggaraan/Pengembangan

Pendidikan Sumber Daya Manusia;

4. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum

dan Operasional;

5. Pengembangan Manajemen Informasi

Kependidikan (EMIS);

2. DIPA Kanwil, mencakup 3 (tiga) kegiatan yang

tercantum dalam DIPA Kanwil, yaitu:

a. Pelayanan Publik atau Birokrasi;

b. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan;

c. Pengembangan Manajemen Informasi Kependidikan (EMIS).

Pertimbangan yang mendasari pemilihan 3 kegiatan tersebut di atas adalah

berkaitan dengan materialitas jumlah dana yang dikelola dan merupakan

kegiatan strategis dan kemungkinan rawan penyimpangan.

Pelaksanaan audit dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai

dengan tahap pelaporan kegiatan.

Halaman 13 dari 25

Untuk DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah tidak

dilakukan audit mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, namun satker tersebut

merupakan sampel dan harus dikunjungi/observasi.

Ruang lingkup audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

adalah akuntabilitas program yang meliputi:

a. Realisasi penyerapan dan

penggunaan dana DIPA Pusat dan DIPA Kanwil;

b. Kesesuaian kriteria/persyaratan

Pendidik dan Tenaga Pengelola Kependidikan penerima bantuan;

c. Realisasi mekanisme penyaluran

bantuan ke Madrasah/Pondok Pesantren/ Lembaga

Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan;

d. Realisasi penggunaan dana bantuan

di Madrasah/Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan

Tenaga Pengelola Pendidikan sesuai dengan peruntukannya.

C. Organisasi Penugasan

Penugasan audit operasional di tingkat daerah dilaksanakan oleh Perwakilan

BPKP dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan sinergi audit dengan

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

Komposisi Tim Audit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP sesuai dengan ketersediaan SDM di

Perwakilan BPKP.

Tim audit tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat PLP Bidang Hankam pada

Deputi PIP Bidang Polsoskam yang merangkap sebagai Tim Perencana dan

Pengendali (Rendal) audit operasional ini.

D. Sampel Audit

Penugasan audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ini

dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, dengan sampel

sebagai berikut:

1. Sampel Jumlah Provinsi

Halaman 14 dari 25

a. Untuk kegiatan berasal dari

DIPA Pusat yang disalurkan dan dilaksanakan di wilayah provinsi,

seluruh provinsi harus diaudit.

b. Terhadap 3 kegiatan yang

ada di DIPA Kanwil sebagaimana disebut dalam ruang lingkup, seluruh

provinsi harus diaudit.

2. Sampel Jumlah Kabupaten/Kota

1) Terhadap DIPA Pusat yang

dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota, dalam satu provinsi, pelaksanaan

audit minimal tiga puluh persen dari kabupaten/kota yang menerima

bantuan. Pemilihan sampel Kabupaten/Kota diusahakan di kabupaten/kota

yang sama dengan sampel DIPA Kanwil.

2) Terhadap DIPA Kanwil yang

dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, pelaksanaan

audit minimal tiga puluh persen kabupaten/kota dari seluruh

kabupaten/kota yang ada di suatu provinsi atau mencapai 50% dari jumlah

anggaran yang dialokasikan.

Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai sampel berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut:

1) Dana yang

disalurkan/diterima Kabupaten/Kota jumlahnya material;

2) Lokasi Kabupaten/Kota

diperkirakan rawan penyimpangan, misalnya lokasi jauh, jumlah dana yang

diterima besar, jumlah penerima bantuan banyak.

3. Sampel Jumlah Madrasah/Pondok

Pesantren/Lembaga/Yayasan /Pendidik dan Tenaga Pengelola

Kependidikan Penerima Bantuan.

Dari setiap sampel Kabupaten/Kota, minimal lima puluh persen

Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan Tenaga

Pengelola Kependidikan dari seluruh Madrasah/Pondok

Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Pengelola Kependidikan

penerima bantuan di Kabupaten/Kota yang disampel.

E. Sasaran Audit Halaman 15 dari 25

Sasaran audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, meliputi :

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

3. Madrasah/Pondok Pesantren;

4. Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan;

5. Lembaga Pendidikan/Orsos/Yayasan penerima bantuan.

F. Metodologi Audit

Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional

Pemerintah dan prosedur lain yang dipandang perlu, yang meliputi:

1. Reviu atas dokumen pelaksanaan kegiatan;

2. Observasi lapangan: Dibuat catatan hasil observasi;

3. Pemeriksaan fisik: Dibuat BA pemeriksaan fisik/stok

opname;

4. Wawancara: Sebagai bukti telah dilakukan wawancara

perlu dibuat secara tertulis, atau simpulan hasil wawancaranya dituangkan

dalam tulisan yang diketahui dan/atau disetujui oleh responden.

Bab.PELAKSANAAN AUDIT

IV

A. Perencanaan Audit

Halaman 16 dari 25

Pelaksanaan audit harus direncanakan dengan baik, akurat dan sesuai

standar audit, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada tahapan awal audit, harus disusun perencanaan yang meliputi

penyiapan Surat Tugas, pembuatan dan pengembangan program kerja

audit, serta penilaian risiko audit.

Program kerja audit yang disusun dalam juknis ini bersifat standar atau

umum. Untuk itu dapat dikembangkan oleh tim audit sesuai dengan kondisi

di lapangan, namun harus dituangkan dalam program kerja audit.

Perencanaan audit meliputi :

1. Koordinasi tentang pelaksanaan audit dengan Kakanwil Kementerian

Agama Provinsi dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat tugas

audit. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

a. Terkomunikasikannya

rencana audit dan penyiapan dokumen oleh auditan.

b. Diperolehnya data awal

berupa Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan

Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan dan besaran

penerimaan bantuan setiap madrasah/Pondok

Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Pemahaman para auditor menyangkut kegiatan dan karakteristik

kegiatan perlu melakukan pembekalan kepada para auditor menyangkut

kegiatan pemberian bantuan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

a. Pemahaman yang cukup

oleh para auditor mengenai karakteristik kegiatan, kebijakan pemberian

bantuan dan kriteria penerima bantuan;

b. Penyamaan persepsi dalam

penanganan dan pelaksanaan audit sehingga tidak terdapat perbedaan

dalam menanggapi identifikasi dan analisis permasalahan dalam audit;

c. Kebijakan audit yang

ditetapkan, baik menyangkut lingkup, prosedur, fokus, teknis

pelaksanaan, maupun aspek penting audit lainnya.

3. Penyusunan Program Kerja Audit

Halaman 17 dari 25

Program kerja audit (audit program) merupakan prosedur yang harus

dilakukan dalam rangka memenuhi standar audit yang berisi tujuan dan

langkah-langkah kerja yang harus dilakukan auditor di dalam pelaksanaan

audit. Program kerja audit merupakan salah satu bagian dari perencanaan

audit agar audit dapat berjalan efektif.

B. Pengujian Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengujian sistem pengendalian intern diperlukan untuk memperoleh informasi

tentang keandalan sistem pengendalian intern auditan yang akan dipakai

dalam menentukan luasnya audit.

Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan mandasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2008.

Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern meliputi 5 unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Resiko

3. Kegiatan Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern

(Uraikan Sistem Pengendalian Intern yang telah diterapkan maupun yang belum

diterapkan, dilihat dari lima unsur pengendalian tersebut di atas, Program kerja

penilaian Sistem Pengendalian Intern dapat dilihat pada lampiran 3)

C. Program Kerja Audit

Program kerja audit merupakan langkah-langkah kerja secara berurutan yang

merupakan acuan bagi auditor dalam melaksanakan field audit.

Langkah-langkah kerja audit dibuat agar memudahkan auditor dalam

melaksanakan kegiatan audit sehingga pelaksanaan audit dapat dilaksanakan

sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program kerja audit

disusun oleh tim audit setelah memperoleh gambaran lebih rinci dari Kanwil

yang bersangkutan.

Halaman 18 dari 25

Program kerja audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan tahun 2009 pada Kementerian Agama RI, terdiri dari :

1. Program Kerja Umum

Program kerja umum adalah langkah kerja umum yang perlu dilakukan oleh

auditor dalam setiap audit, tidak terkecuali pada audit operasional atas

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2009. Langkah kerja

umum tersebut adalah :

a. Lakukan pembicaraan awal dengan auditan.

b. Dapatkan data umum, data droping dana bantuan dari pusat dan

pelajari distribusi bantuan tersebut ke masing-masing penerima.

c. Dapatkan DIPA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada

Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

d. Dapatkan Petunjuk Operasional/ RKA K/L dari DIPA Kanwil tersebut

dan pelajari mekanisme pencairan dan penggunaan dananya.

e. Dapatkan struktur organisasi dan tupoksi dari auditan dalam

pengelolaan Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

f. Lakukan audit pada masing-masing jenis bantuan.

g. Buat simpulan hasil audit dalam bentuk Notisi Hasil Audit.

h. Lakukan pembicaraan akhir hasil audit dengan auditan.

i. Buat Kertas Kerja Audit.

j. Buat Laporan Hasil Audit.

2. Program Kerja Khusus

Program kerja ini disusun secara khusus berlaku untuk masing-masing

kegiatan program, baik kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pusat

maupun DIPA Kanwil.

Untuk program kerja khusus atas penggunaan dana yang berasal dari DIPA

Kanwil, maka Tim Audit Perwakilan BPKP setelah memperoleh data

sebagaimana disebut dalam program kerja umum diharuskan menyusun

program kerja khusus yaitu yang berisi langkah-langkah kerja sebagaimana

diterapkan dalam audit operasional yang selama ini dilakukan di lingkungan

BPKP. Program kerja khusus ini dapat dikembangkan oleh tim audit sesuai

Halaman 19 dari 25

dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sepanjang tidak menyimpang

dari sasaran dan ruang lingkup audit.

Untuk DIPA Pusat yang dananya disalurkan ke daerah (Kanwil

Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Madrasah,

Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, Yayasan, Pendidik dan Tenaga

Pengelola Pendidikan) tugas tim audit perwakilan adalah membuktikan

penerimaan bantuan tersebut, dengan langkah-langkah minimal sebagai

berikut :

a. Dapatkan data penyaluran bantuan dari pusat ke daerah;

b. Lakukan konfirmasi kepada penerima bantuan. Buat pernyataan tertulis

atas konfirmasi;

c. Lakukan observasi dan opname fisik, apabila bantuan diberikan dalam

bentuk barang atau bantuan berupa uang tunai yang selanjutnya

dibelikan barang;

d. Teliti kemanfaatan/efektifitas bantuan;

e. Buat BA hasil opname fisik;

f. Buat simpulan dan tuangkan dalam notisi hasil audit;

g. Lakukan pembahasan dengan obyek audit setempat;

h. Buat BA kesepakatan/Ketidaksepakatan hasil audit.

D. Temuan Audit

Proses akhir dari suatu kegiatan audit adalah pembuatan simpulan hasil audit

yang komprehensif, obyektif dan bebas dari pengaruh. Tetapi bila dalam

pelaksanaan audit ditemui adanya suatu penyimpangan yang material yang

dapat berpengaruh terhadap simpulan tersebut maka kondisi ini harus

diungkapkan dalam laporan audit sebagai temuan audit.

Temuan audit harus didukung dengan bukti audit serta didokumentasikan pada

kertas kerja audit yang memadai sebagai dasar simpulan auditor.

Simpulan audit didahului dengan pembuatan daftar temuan audit dan kertas

kerja audit. Dalam perumusan temuan audit, agar mengikuti kaidah/ norma

penyusunan yang telah diberlakukan, seperti unsur kondisi, kriteria, penyebab,

akibat, tanggapan auditan, dan rekomendasi yang diberikan.

Temuan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dibagi menjadi

10 (sepuluh) kelompok yang pengelompokannya mengikuti Lampiran Halaman 20 dari 25

Keputusan Kepala BPKP No. Kep.-830/K/IP/2005 tanggal 16 Juli 2005 tentang

“Prosedur Baku Pengelolaan Data Base Hasil Pengawasan BPKP” yaitu:

01. Kejadian yang Merugikan Keuangan Negara dan Masyarakat,

02. Kewajiban Penyetoran Kepada Negara,

03. Pelanggaran terhadap Peraturan dan Perundangan yang berlaku,

04. Pelanggaran terhadap Prosedur dan Tata Kerja,

05. Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan Anggaran,

06. Hambatan terhadap Kelancaran Proyek,

07. Hambatan terhadap Kelancaran Tugas Pokok,

08. Kelemahan Administrasi,

09. Ketidaklancaran Pelayanan Kepada Masyarakat,

10. Temuan Pemeriksaan Lainnya.

Jika terdapat permasalahan yang signifikan, namun tidak dapat memenuhi

unsur kondisi, kriteria, sebab dan akibat, maka permasalahan tersebut

dikategorikan sebagai Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.

Bab. PELAPORAN HASIL AUDIT Halaman 21 dari 25

V

A. Notisi Hasil Audit

Laporan hasil audit merupakan media auditor untuk mengkomunikasikan simpulan

hasil audit berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh. Tim audit sebelum

menyusun Laporan Hasil Audit wajib membuat dan membahas Notisi Hasil Audit

dengan tahapan sebagai berikut :

1. Notisi Hasil Audit pada

Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik

dan Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil audit untuk masing-masing

madrasah/pondok pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan

Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan, Tim Audit harus membuat

Notisi Hasil Audit pada masing-masing madrasah/pondok pesantren/

Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan

penerima bantuan.

Notisi ini berisi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit di

Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan

Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan, baik yang memenuhi syarat

sebagai temuan maupun yang masuk dalam kategori Hal-hal Penting yang

Perlu Diperhatikan.

Notisi ditujukan dan dibahas dengan Pimpinan Madrasah/Pondok

Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan. Hasil pembahasan dituangkan

dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut/ Berita Acara

Ketidaksepakatan Tindak Lanjut yang ditanda tangani auditor dengan

Pimpinan Madrasah/ Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan/Yayasan.

2. Notisi Hasil Audit Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.


Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, baik yang memenuhi syarat


Perlu Diperhatikan.

Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Halaman 22 dari 25

Lanjut/ Berita Acara Ketidaksepakatan Tindak Lanjut yang ditanda tangani

auditor dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Notisi Hasil Audit Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi.


Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, baik yang memenuhi syarat


Perlu Diperhatikan.

Notisi ditujukan dan dibahas dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi. Dalam pembahasan notisi audit dengan Kepala Kanwil

Kementerian Agama Provinsi, tim audit juga harus menyampaikan hal-hal

yang ditemukan dalam audit di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan

sebagaimana yang tertuang dalam notisi audit tersebut di atas (angka 1 dan

2). Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak

Lanjut/ Berita Acara Ketidaksepakatan Tindak Lanjut yang ditanda tangani

auditor dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi.

B. Laporan Hasil Audit1. Jenis Laporan

Segera setelah Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan Tindak Lanjut

ditandatangani, maka tim audit menyusun Laporan Hasil Audit (LHA), yang

terdiri atas:

a. LHA Model P

LHA ini dibuat oleh Tim Audit Perwakilan BPKP berisi Laporan Hasil Audit

Operasional tingkat Provinsi yang bersumber dari notisi-notisi audit pada

Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan penerima

bantuan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi (sebagaimana tersebut pada huruf

A poin 1 s.d. 3)

LHA Model P ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP, dilengkapi

dengan;

1) Surat Pengantar Masalah

(SPM) ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.

2) Surat Penegasan (SPn)

Halaman 23 dari 25

ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.

Bentuk dan format LHA Model P tersaji pada lampiran 4.

b. LHA Model N

LHA ini dibuat oleh Tim Rendal Pusat berupa Laporan Kompilasi Hasil

Audit Operasional Tingkat Nasional (LHA Model N), dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Laporan Kompilasi Tingkat Nasional

adalah kompilasi atas LHA Model P yang diterima dari Tim Audit

Perwakilan.

2) Laporan ini ditandatangani oleh

Direktur PLP Bidang Hankam pada Deputi PIP Bidang Polsoskam.

3) Surat Pengantar Masalah (SPM)

ditandatangani oleh Deputi PIP Bidang Polsoskam.

Bentuk dan format LHA Model N tersaji pada lampiran 5.

2. Distribusi Laporan

a. LHA Model P

1 eksemplar berikut SPM dan SPn disampaikan kepada Kakanwil

Kementerian Agama Provinsi.

1 eksemplar disampaikan kepada Deputi Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Polsoskam.

Di samping penyampaian dalam bentuk hard copy, Perwakilan

BPKP juga menyemapikan dalam bentuk soft copy melalui Forum

BOS dan BKM atau ke salah satu alamat email sebagai berikut :

- [email protected]

- Suko

[email protected]

b. LHA Model N

1 eksemplar berikut SPM disampaikan kepada Direktur Jenderal

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

1 eksemplar disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian

Agama RI.

1 eksemplar disampaikan kepada Deputi Pengawasan Instansi

Halaman 24 dari 25

mailto:[email protected]

Pemerintah Bidang Polsoskam.

Halaman 25 dari 25

badan juknis-rev060710

Documents