laporan akuntabilitas kinerja badan pengawas …bappebti.go.id/resources/docs/lak2018.pdf ·...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI

TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJABADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI(BAPPEBTI)

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkah

dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Bappebti

Tahun 2018. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Penyusunan LAK ini telah mengikuti pedoman yang berlaku yaitu sesuai dengan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh

berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Bappebti selama Tahun 2018 dan dapat

dijadikan pedoman bagi kami sendiri dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya,

sehingga tujuan dan sasaran Bappebti dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAK) Bappebti Tahun 2018 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Februari 2019

KEPALA BAPPEBTI

INDRASARI WISNU WARDHANA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 i

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam

pembangunan sektor perdagangan adalah membina, mengatur, mengawasi dan

mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar

Lelang.

Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2018 dapat dilihat dari perbandingan hasil

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun

2018 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti. Berikut capaian IKU Bappebti Tahun 2018 :

No Indikator Kinerja Target Realisasi 2018 Prosentase Capaian (%)

1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

6% 19.21 320.16

2 Presentase kepuasan pengguna layanan dukungan teknis dan manajemen di lingkungan Bappebti

80 % 85 106.25

3 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas

85 % 120.43 141.68

4 Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

80 % 80.39 100.48

5 Pertumbuhan pengguna pasar lelang komoditas 5 % 9.40 188

6 Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 3% 25.2 840

Rata-rata Capaian 282,76

Capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bappebti di Tahun 2018 secara rata-rata

adalah sebesar 282,76% atau tergolong sangat baik, karena nilai rata-ratanya menunjukkan

angka di atas 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud. Faktor-faktor utama yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 ii

iii

menjadi keberhasilan tersebut yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal

maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup

memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.

Dengan memperhatikan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila

dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 yang sebesar 282,76%, Bappebti

telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud yaitu

terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya

kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, serta penyediaan

anggaran yang sudah sesuai dengan beban kerja.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2017, yang secara rata-rata sebesar

76,57%, maka terlihat adanya peningkatan capaian atas kinerja IKU. Peningkatan capaian

itu lebih dikarenakan 6 (enam) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang

ditetapkan pada awal Tahun 2018.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih

lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar kinerja

Bappebti menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 iii

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

Daftar Isi ....................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ................................................................................................................. v

Daftar Gambar .............................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ....................................... 1

B. Struktur Organisasi ................................................................................... 2

C. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 6

A. Perencanaan Strategis ................................................................................ 6

B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................ 8

C. Perjanjian Kinerja ........................................................................................ 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 13

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 13

B. Kinerja Anggaran ............................................................................ 59

BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 63

LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Dokumen Kontrak Kinerja 3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran 4. Formulir Indikator Kinerja Utama 5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 iv

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2018 berdasarkan Tingkat Pendidikan ....... 3

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2018 ......................................... 8

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2018 ...................................................... 10

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2018 ............................... 13

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 ............................................................ 15

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurut Perjanjian Kinerja………………...15

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Resi Gedung Yang Diterbitkan

Secara Akumulatif Tahun 2017-2018 ……………………………….................. 16

Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Lembaga SRG dari Tahun 2010-2018……………. 16

Tabel 3.6 Rekapitulasi Penerbitan Resi Gudang Tahunan …………………………….. 17

Tabel 3.7 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-2 ……………………………………………… 19

Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-3…………………………………………….. 19

Tabel 3.9 Capaian Kegiatan Pendukung Unit Eselon II Terhadap Capaian

Kinerja IK-3 …………………………………………………………………….. 19

Tabel 3.10 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK ..................................... 21

Tabel 3.11 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka …………………… 24

Tabel 3.12 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangkadan

Pedagang Penyelenggara SPA………………………………………………… . 25

Tabel 3.13 Penerbitan dan Pembiayaan Resi Gudang (Kumulatif) dari Tahun

2014-2018 ..................................................................................................... 29

Tabel 3.14 Perkembangan Pembiayaan SRG Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018

....................................................................................................................... 31

Tabel 3.15 Total Transaksi Komoditi Pasar Lelang Tahun 2018 ………………………. .. 32

Tabel 3.16 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang 2016-2018 ..................................... 32

Tabel 3.17 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-4 …..……………………………............... 38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 v

vi

Tabel 3.18 Persentase Pelayanan Publik di Bidang Perizinan PBK, SRG dan PL …… 39

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018………................................. 43

Tabel 3.20 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang 2015-2018 …................................. 45

Tabel 3.21 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-6 Berdasarkan Sasaran Kinerja Strategis

( Renstra ) 2015 – 2019 ………………………………………………………..... 46

Tabel 3.22 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-6 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Strategis

( Perkin ) 2018 ……………………………………………………………………. 47

Tabel 3.23 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan Volume Transaksi PBK ………… 48

Tabel 3.24 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2018 ………………… 48

Tabel 3.25 Perusahaan yang diundercover/identifikasi sampai dengan Triwulan III

Tahun 2018 ………………………………………………………………………… 52

Tabel 3.26 Perusahaan/Nasabah yang diperiksa sampai dengan Triwulan III

Tahun 2018 ……………………………………………………………………….... 53

Tabel 3.27 Pengenaan Sanksi sampai dengan Triwulan III 2018 ………………………… 54

Tabel 3.28 Sanksi Administratif Berupa Denda

(Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan) ……………………………… 55

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2018................. 59

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Sasaran dan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2018............................................................................. 60

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 vi

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ............................... 14

Gambar 3.2 Gudang SRG Rumput Laut di Makassar ………………………................... 18

Gambar 3.3 Gambar Perhitungan Pencapaian IKU-2 ………………………................... 20

Gambar 3.4 Pengawasan Pasar Lelang Komoditas di Manado .................................... 28

Gambar 3.5 Pengawasan Sistem Resi Gudang di Sumbawa …………………………… 28

Gambar 3.6 Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten

Lampung Selatan........................................................................................ 30

Gambar 3.7 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bali tahun 2018 ………….. 36

Gambar 3.8 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Semarang ………………... 36

Gambar 3.9 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Batam …………………….. 37

Gambar 3.10 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Surabaya ………………… 37

Gambar 3.11 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Manado …………………... 38

Gambar 3.12 Penyelenggaraan Pasar Lelang di Propinsi Lampung ................................. 46

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 vii

LAK BAPPEBTI 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011, UU No 9 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2014 dan

Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004, Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina,

mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka

Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro

di Indonesia.

Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan

efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. PBK juga untuk melindungi

kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti

melalui kegiatan lindung nilai (hedging) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan

pembentukan harga yang transparan.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam

sistem pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit

bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara

penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu, SRG dapat digunakan

oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan stok secara nasional.

Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam

pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat

menjadi sarana untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual

dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya

sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Pasar Lelang juga sebagai

sarana untuk pengendalian inflasi atas harga kebutuhan pokok.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan

organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas 1 (satu)

orang Kepala Bappebti yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)

orang Kepala Biro.

Sebagaimana diketahui Indonesia sebagai penghasil komoditi ekspor utama dunia

seperti kopi, karet, kakao, lada, batubara, CPO, dll. Selama ini referensi harga para

pelaku usaha mengacu kepada harga-harga di Bursa Luar Negeri. Untuk itu diperlukan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2018 1

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2018 2

langkah-langkah konkrit dalam upaya pengembangan Bursa-bursa Komoditi di

Indonesia yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pelaku Usaha mulai

dari eksportir, pedagang, petani produsen menjadikan bursa sebagai sarana untuk

melakukan transaksi dan hedging.

Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi

diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada

akhirnya dapat membentuk suatu harga yang wajar (price discovery) dan transparan

dan lebih jauh dijadikan sebagai harga acuan (price reference) bagi pelaku usaha.

Sulitnya petani mengakses sumber pembiayaan untuk kepentingan usahanya pada

umumnya dikarenakan para petani tidak mempunyai jaminan (collateral) yang dapat

diagunkan ke lembaga pembiayaan dan perbankan. Dengan adanya Sistem Resi

Gudang, komoditi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh

pembiayaan. Selain itu, melalui penyimpanan komoditi SRG di Gudang Petani dapat

meningkatkan mutu dan nilai tambah pendapatannya dari produk komoditi yang

disimpan di Gudang SRG.

Dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan maka diperlukan sarana untuk

mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli dalam suatu Pasar Fisik

Terorganisir melalui wadah Pasar Lelang untuk melakukan transaksi jual beli. Karena

terbukanya akses pasar bagi para produsen dan pelaku usaha yang pada akhirnya

efisiensi perdagangan dapat terwujud.

B. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012,

disebutkan bahwa tugas Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan

Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan

evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan

berjangka, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan

evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;

3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

di bidang pasar fisik dan jasa;

4. Pelaksanaan administrasi badan;

01 Pendahuluan


01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2018 3

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan

organisasi Bappebti terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro Peraturan

Perundangan-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan

Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar serta Biro Pembinaan dan

Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2018

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah

Stuktural

Eselon I S2 1

Eselon II S2 5

Eselon III S2 12

S1 3

Eselon IV S2 26

S1 12

Pelaksana

S2 8

S1 43

D3 3

SLTA 0

SLTP 0

Jumlah 113

Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di Bappebti,

yaitu: 1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.

Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber

Daya Manusia (SDM) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai.

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang

mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,

pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif

di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,

Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.

Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan

Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai.

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit

01 Pendahuluan


01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2018 4

kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang

perdagangan berjangka.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

didukung oleh SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi

pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik

Terorganisir.

Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar memiliki SDM sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai.

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,

pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar

Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem

Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 22 (dua

puluh dua ) orang pegawai.

C. Isu Strategis Organisasi

1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan

sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya

fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai

sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada

di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan

(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai

salah satu alternatif investasi bagi para spekulan.

Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masih jauh dari

harapan karena volume transaksi dan peningkatan transaksinya masih kecil

dibandingkan dengan transaksi (SPA) bilateral, meskipun sudah didukung dengan

adanya peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/Bappebti/PER/6/2009 tentang

Pergerakan Pasar (Market Maker) dan kewajiban melakukan transaksi kontrak

berjangka di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 85/Bappebti/Per/10/2010.

Perkembangan Transaksi Multilateral yang kurang memuaskan, terlihat dari

peningkatan transaksi multilateral hanya sebesar 14,2%, sedangkan transaksi SPA

mengalami peningkatan sebesar 27,76% dan share transaksi multilateral terhadap

01 Pendahuluan


01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2018 5

total transaksi PBK pada tahun 2018 hanya sebesar 17,25 yang apabila

dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,94%.

2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal

SRG sudah berjalan di Indonesia sejak Tahun 2008, meskipun UU mengenai SRG

telah diterbitkan pada Tahun 2006 dan PP-nya pada Tahun 2007.

Sampai dengan akhir Tahun 2018, pemerintah sudah membangun sebanyak 121

(seratus dua puluh satu) Gudang SRG baik melalui dana Stimulus Fiskal, APBN-P

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, sampai dengan akhir Tahun

2018 baru terdapat 88 (delapan puluh delapan) gudang SRG milik pemerintah

yang telah mengimplementasikan SRG. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gudang yang dibangun oleh pemerintah masih belum

mengimplementasikan SRG dan harus segera dicari solusi pemecahannya.

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif

dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani

produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem

perdagangan konvensional.

Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan

efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana

pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain

itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar

Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual

yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.

Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum

optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi

permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya

perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.

01 Pendahuluan


LAK BAPPEBTI 2018 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun

dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan

Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu

”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah

menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan

Tahun 2015 - 2019, yaitu:

a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang

berkelanjutan;

b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.

Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung

tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri

yang bertumbuh dan berkualitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan

menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

b. Peningkatan pengamanan perdagangan;

c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;

d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;

h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan

pokok dan barang penting;

j. Peningkatan perlindungan konsumen;


02 Perencanaan Kinerja


LAK BAPPEBTI 2018 7

k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan

optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan

sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan

pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang

dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:

a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi

Gudang;

d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang

Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan

e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

3. Kebijakan dan Strategi

Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu

kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019 bidang perdagangan,

Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,

sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi

nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;

dan

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa

langkah strategis, yaitu:



02 Akuntabilitas Kinerja02 Perencanaan Kinerja

LAK BAPPEBTI 2018 8

a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan

sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk

nasional;

b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan

alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi

logistik nasional;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2018 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana

Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2018

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

16 perusahaan

Biro Pengawasan

Pasar Berjangka dan

Fisik

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

76 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit

24 perusahaan

2

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)

123 gudang

Biro Pembinaan

Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

660 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang 85 kali

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK

240 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang

130 Kali

Jumlah hari penyelesaian 16 Hari




LAK BAPPEBTI 2018 9

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Unit Es. II

perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

3

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 peraturan

Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL

83 kali

Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)

15 kali

4

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang

6 analisis

Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

19 hari

Cakupan Komoditi dalam sistem informasi harga 12 Komoditi

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 400 orang

5

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program Bappebti

4 Dokumen

Sekretariat

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti

3 Laporan

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti

10 Kegiatan

Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL

21 Laporan




LAK BAPPEBTI 2018 10

C. Perjanjian Kinerja Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan berbagai

indikator output seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2018

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Pemanfaatan Sistem resi Gudang (SRG)

Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

6%

2 Mewujudkan layanan internal yang sesuai dengan kriteria

Presentase kepuasan pengguna layanan dukungan teknis dan manajemen di lingkungan Bappebti

80 %

3 Terwujudnya Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang yang teratur, wajar,efektif dan efisien.

Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas

85 %

Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

80 %

Pertumbuhan pengguna pasar lelang komoditas 5 %

Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 3%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja

dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018.

1. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang Yang Diterbitkan Secara Kumulatif Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di

Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola

gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank

sehingga petani akan mendapat pembiayaan. Pada Tahun 2018 Bappebti telah

menetapkan target pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara

kumulatif sebesar 6% dari nilai Resi Gudang yang diterbitkan pada Tahun 2018.

2. Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Teknis dan Manajemen di Lingkungan Bappebti. Survei dilakukan dilingkungan Bappebti kepada pengguna Layanan Dukungan

Teknis dan Manajemen dari Sekretariat Bappebti yaitu Penyusunan Rencana

Program, Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan





Evaluasi, Pengelolaan Data dan informasi, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan

Perbendaharaan, Pengelolaan Kepegawaian, Pelayanan Umum & Perlengkapan,

Penyusunan Annual Report, Penerbitan Buletin Bappebti, Pokja Reformasi

Birokrasi, Penatausahaan BMN, Pengelolaan informasi melalui website , On job

training luar negeri, Partisipasi Workshop Seminar & Sosialisasi, Partisipasi Sidang

kerjasama PBK PL SRG, Alat Pengolah Data & Peralatan Elektronik, Layanan

Internal Organisasi, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan Dukungan

Kunjungan Luar Negeri. 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Kepatuhan para pelaku usaha PBK, SRG dan PLK dalam menjalankan usahanya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan

dengan menggunakan 3 (tiga) dasar dalam perhitungannya yaitu, Jumlah pelaku

usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya,

Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan SRG & PLK, dan Pengkajian,

Penyempurnaan & Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK,

SRG, dan PLK (Laporan APU-PPT dan Proliferasi).

4. Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan berjangka

komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang dilakukan dengan melihat capaian 3

(tiga) kegiatan, yaitu : Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi,

Perijinan/Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang dan Pengelola

Gudang 5. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang

efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan

secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang

efektif dan efisien. Untuk Tahun 2018 Bappebti telah menetapkan target

pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 5 %.

6. Pertumbuhan volume transaksi PBK Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak

Tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa





khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam

melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.

Pada Tahun 2018 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 3%

dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di Tahun 2017.

Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian

sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Bappebti

memiliki anggaran sebesar Rp 70.426.317.000




BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappebti telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018. IKU Bappebti disusun dengan mengacu

pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019, Rencana

Strategis Bappebti Tahun 2015 - 2019, serta diwujudkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Kepala Bappebti dengan Menteri Perdagangan.

Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran kinerja yang

baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun

2018. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2018 sampai dengan Desember

2018 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Target 2018 Realisasi 2018

Prosentase Capaian (%)

1 Pertumbuhan nilai Resi gudang yang

diterbitkan secara kumulatif. 6% 19.21 320.16

2 Persentase Kepuasan Pengguna

Layanan Dukungan Teknis Dan

Manajemen dilingkungan Bappebti

80 % 85 106.25

3 Persentase Kepatuhan Pelaku

Usaha Terhadap Ketentuan

Peraturan Perundagan – Undangan

Di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi Sistem Resi Gudang Dan

Psar Lelang Komoditas

85 % 120.43 141.68

4 Persentase kepuasaan Pelayanan

Publik Di bidang Perizinan

Perdagangan Berjangka Komoditi

Sistem Resi Gudang Dan Pasar

Lelang Komoditas

80 % 80.39 100.48

5 Pertumbahan Pengguna Pasar

Lelang Komoditas 5 % 9.40 188


03 Akuntabilitas Kinerja



6 Pertumbuhan Volume Transaksi

Perdagangan Berjangka Komiditi 3% 25.2 840

Rata-rata Capaian 282,76

Dengan memperhatikan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila

dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 yang sebesar 282,76%,

Bappebti telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian

indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai

keberhasilan dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal

maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang

cukup memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban

kerja.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2017, yang secara rata-rata sebesar

206,19%, maka terlihat adanya peningkatan capaian atas kinerja IKU. Peningkatan

capaian itu lebih dikarenakan 6 (tiga) indikator telah mencapai dan melampaui dari

target yang ditetapkan pada awal Tahun 2018

Capaian IKU ini bersama dengan indikator-indikator kinerja lainnya akan dibahas lebih

lanjut di bagian B tentang analisis dan evaluasi.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan

dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan

mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus

dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan

linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum.





IK-1: Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

Resi Gudang mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2008, setelah sebelumnya pada

tahun 2006 Pemerintah bersama dengan DPRD menerbitkan Undang-Undang No. 9

tentang Sistem Resi Gudang. Pada tahun 2007 mulai disusun Peraturan Pemerintah

mengenai Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, kemudian menyusul peraturan kepala

Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Pada tahun

2008, kemudian mulailah pilot project Sistem Resi Gudang dilakukan di Indramayu dan

Jombang. Sejak saat itu, implementasi Sistem Resi Gudang terus mengalami

perkembangan, baik dari sisi jumlah pelaku, kelembagaan maupun sebaran gudang

atau daerah pelaksanaann SRG. Tercatat, sampai dengan tahun 2018 penerbitan Resi

Gudang sudah dilakukan di 83 kabupaten/kota yang tersebar di 21 propinsi.

Di sisi lain, program pemerintah terkait percepatan implementasi SRG melalui

pembangunan Gudang – Gudang SRG di daerah sentra produksi sejumlah 121

gudang di 105 Kabupaten/Kota yang tersebar di 25 propinsi selama kurun waktu tahun

2009 sampai dengan 2016 belum semuanya berjalan seperti yang diharapkan, dimana

baru 92 Gudang yang telah aktif sebagai Gudang SRG, sedangkan sisanya sebanyak

29 gudang masih belum aktif sampai dengan saat ini. Selain gudang – gudang yang

telah dibangun oleh pemerintah tersebut, Bappebti sampai saat ini telah memberikan

persetujuan Gudang SRG kepada 65 gudang milik BUMN/swasta.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran menurut Rancangan Strategis

( Renstra ) Tahun 2014 - 2019

No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Realisasi Capaian (%)

1. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang Yang diterbitkan Secara Kumulatif

14 % 19,21 % 137,21

Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar

Lelang Komoditas)

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurut Perjanjian Kinerja ( Perkin ) Tahun 2018



1. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang Yang diterbitkan Secara Kumulatif

6 % 19,21 % 320.16

Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar

Lelang Komoditas)





Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Resi Gudang Yang Diterbitkan Secara Kumulatif Tahun 2017-2018 ( Perkin )

Indikator Kinerja Utama

2017 2018

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian

Pertumbuhan Nilai Resi Gudang Yang Idterbitkan Secara Kumulatif

14% 6% 43 6% 19,21% 320,16

Sumber Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Pada tahun 2018, berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappebti dalam rangka

mendorong pelaksanaan SRG di Indonesia. Berbagai program dilaksanakan seperti

pelatihan kepada pelaku usaha, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas

Kementerian/Lembaga dan sosialisasi kebijakan SRG dengan tujuan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan Gudang SRG yang telah dibangun pemerintah serta

meningkatkan partisipasi pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian, dalam

memanfaatkan Sistem Resi Gudang.

Terkait dengan indikator kinerja, pada tahun 2018 pertumbuhan nilai resi gudang

secara kumulatif mencapai 19,21% atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar

6%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 320,16%. Capaian ini

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja SRG dibandingkan pada tahun

2017 yang hanya mencapai pertumbuhan kumulatif 6% atau 43% dari target yang

ditetapkan. Peningkatan pertumbuhan nilai transaksi Resi Gudang ini didorong oleh

semakin meningkatnya partisipasi pelaku usaha untuk memanfaatkan skema SRG.

Selain itu dengan semakin bertambahnya jumlah pengelola Gudang SRG yang

tercatat pada tahun 2018 sejumlah 47 pengelola gudang aktif dan peningkatan volume

komoditas yang diresigudangkan memiliki nilai tinggi seperti seperti Lada, rumput laut

dan kopi juga ikut berkontribusi pada peningkatan nilai transaksi resi gudang.

Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Lembaga SRG dari Tahun 2010-2018 (kumulatif)

Lembaga SRG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pengelola Gudang 6 6 8 11 15 15 21 29 47

Gudang yg sdh SRG (kumulatif)

22 45 67 79 92 117 128 147 157

Pusat Registrasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lembaga Penilaian





Kesesuaian

- Uji Mutu Komoditi 7 8 8 12 17 22 25 31 31

- Inspeksi Gudang 3 3 3 3 3 3 3 3 3

- Manajemen Mutu 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Sumber : Robinwas SRG & PLK 2018 (Diolah)

Tabel 3.6 Rekapitulasi Penerbitan Resi Gudang Tahunan

Tahun Jumlah Volume (ton) Nilai Barang Jenis Barang

2008 16 508,83 Rp 1.431.616.200 Gabah, Jagung

2009 13 214,11 Rp 552.962.240 Gabah, Jagung

2010 57 2.299,94 Rp 8.678.733.500 Gabah

2011 271 8.895,62 Rp 40.067.723.608 Gabah, Beras, Jagung, Kopi

2012 379 18.144,16 Rp 93.183.187.979 Gabah, Beras, Jagung, Kopi

2013 532 20.796,23 Rp 108.948.556.100 Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Rumput Laut

2014 605 21.649,27 Rp 116.514.391.200 Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Rumput Laut

2015 300 8.931,92 Rp 81.171.788.490 Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Rumput Laut, Kakao, Rotan

2016 250 6.428,69 Rp 42.644.699.900 Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Rumput Laut, Rotan

2017 165 3.327,18 Rp 27.258.651.500 Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Rumput Laut, Rotan, Garam, Lada

2018 374 8.357,33 Rp 99.959.402.266 Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Rumput Laut, Lada

TOTAL 2.962 99.553,27 Rp. 620.411.712.983

Sumber: Bappebti

Dengan semakin meluasnya jenis komoditi yang disimpan dan semakin meningkatnya

jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi memanfaatkan SRG termasuk didalamnya

jumlah Pengelola Gudang SRG, ternyata berkorelasi dengan angka transaksi tahunan

yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, Resi Gudang yang diterbitkan mencapai

374 Resi dengan volume barang sebesar 8.357 ton dan nilai transaksi sebesar

Rp 99,96 milyar, sedangkan nilai pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 49,42

Milyar. Jika dibandingkan tahun 2017 (year to year), pada tahun 2018 nilai transaksi

dalam SRG mengalami kenaikan baik jumlah Resi Gudang yang diterbitkan (127%),





volume barang (151%), nilai transaksi SRG (267%), serta nilai pembiayaan SRG

(211%).

Gambar 3.2 Gudang SRG Rumput Laut di Makassar

IK-2: Presentase kepuasan pengguna layanan dukungan teknis dan manajemen di lingkungan Bappebti

Dalam konteks organisasi Bappebti yang dimaksud Pengguna Layanan Dukungan

Teknis Dan Manajemen adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Bappebti

yang mendapatkan dan menggunakan layanan dukungan teknis dan manajemen.

Tujuan dilaksanakannya pengukuran ataupun survei kepuasan pengguna layanan

dukungan teknis dan manajemen di lingkungan Bappebti adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pegawai Bappebti

terutama di unit / biro teknis terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Unit

Sekretariat;

2) Sebagai umpan balik bagi Unit Sekretariat terhadap kinerja layanan yang diberikan;

3) Sebagai masukan bagi manajemen dalam rangka meningkatkan dan

mempertahankan kualitas layanan terutama di Unit Kerja Sekretariat.

Adapun capaian Presentase kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Teknis Dan

Manajemen untuk triwulan III belum ada di karenakan pelaksanaan survey kepuasaan

akan di lakukan di akhir tahun atau Triwulan IV Tahun 2018. Hal ini dikarenakan





survey tersebut meliputi berbagai aspek dan faktor-faktor yang paling berpengaruh

terhadap tingkat kepuasan Pegawai Bappebti terhadap Layanan Dukungan Teknis

Dan Manajemen selama tahun 2018.

Tabel 3.7 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-2

Indikator Kinerja Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018

Capaian %

Presentase kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Teknis Dan Manajemen

80 % 85 106.25

Sumber: Sekretariat Bappebti

IK-3: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas

IK 3 merupakan kepatuhan para pelaku usaha PBK, SRG dan PLK dalam menjalankan

usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah

ditetapkan.




Capaian %

Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas

85 % 120.43 141.68

Sumber: Bappebti

Tabel 3.9 Capaian Kegiatan Pendukung Unit Eselon II

Terhadap Capaian Kinerja IK-3

No Unit Eselon II

Kegiatan Pendukung IK 3

Target Tahun 2018


Capaian %

1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan

85 % (76 Prshn)

77 perusahaan

101,31%





No Unit Eselon II

Kegiatan Pendukung IK 3

Target Tahun 2018


Capaian %

dan Fisik Pelaporan Keuangannya

2 Biro Pembinaan & Pengawasan SRGPLK

Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan SRG & PLK

85 % (130 kali)

203 156.15%

3 Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan

Pengkajian, Penyempurnaan & Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK (Laporan APU-PPT dan Proliferasi)

85 % (52 Prshn)

54 Perusahaan

151.25%

Sumber: Bappebti

Uraian terhadap Capaian Kegiatan Pendukung adalah sebegai berikut :

1. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada rata-rata capaian 2

(dua) kegiatan utama yaitu kegiatan pengawasan kepatuhan Laporan Direktur

Kepatuhan Pialang Berjangka yang rata-rata capaiannya pada tahun 2018

sebanyak 58 perusahaan dan kegiatan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan

Pelaku Usaha PBK yang terdiri dari Pialang Berjangka yang rata-rata capaiannya

sebanyak 60 perusahaan dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan

Alternatif yang rata-rata capaiannya sebanyak 18 perusahaan.

Gambar 3.3 Gambar Perhitungan Pencapaian IKU-2





Indikator Kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya yaitu:

pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT Pengawasan

Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan Ketatausahaan Biro.

a. Pengawasan Kepatuhan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan

para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai

perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu. Untuk

mengetahui perkembangan kegiatan pelaku usaha PBK salah satunya adalah

dengan memantau penyampaian laporan Direktur kepatuhan Pialang Berjangka

setiap bulannya.

Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan

Direktur Kepatuhan adalah pelaku usaha PBK yang aktif yang saat ini berjumlah

60 (enam puluh) perusahaan. Pada tahun 2018 rata-rata pencapaian jumlah

pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya hanya 58 perusahaan, yang

artinya masih terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan

laporan Direktur Kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik

lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan

membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro

Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur

Kepatuhan dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang

disampaikan oleh pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak

Tepat Waktu (TTW) dibagi 12 (dua belas) bulan.

Berikut tabel capaian rata-rata kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku

usaha PBK selama tahun 2018:

Tabel 3.10 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

NO. Periode WL TW TTW TM TW + TTW

1 Bulan Januari 59 58 0 1 58 2 Bulan Februari 59 52 5 2 57 3 Bulan Maret 59 50 8 1 58 4 Bulan April 59 53 6 0 59 5 Bulan Mei 60 49 6 6 55 6 Bulan Juni 61 56 0 5 56 7 Bulan Juli 60 56 0 4 56 8 Bulan Agustus 61 59 0 2 61 9 Bulan September 62 58 2 2 60 10 Bulan Oktober 62 58 2 2 60






11 Bulan November 61 59 0 2 59 12 Bulan Desember 60 58 1 1 59

Rata-Rata 60 56 2 2 58 Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2018

Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Menyampaikan

Dalam rangka Pengawasan kepatuhan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang

Berjangka juga dilakukan pengawasan ke Lapangan yang sampai dengan November

Tahun 2018 telah dilakukan pengawasan Laporan Direktur Kepatuhan terhadap 41

(empat puluh satu) Perusahaan yaitu:

1. PT Askap Futures di Jakarta

2. PT SagaFX Sentra Berjangka di Jakarta

3. PT Kresna Investa Futures di Surabaya

4. PT Inter Pan Pasifik Futures di Medan

5. PT Rifan Financindo Berjangka di Jakarta

6. PT Victory International Futures di Medan

7. PT Victory International Futures di Yogyakarta

8. PT Topgrowth Futures di Surabaya

9. PT Millennium Penata Futures di Cirebon

10. PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta

11. PT Central Capital Futures di Surabaya

12. PT Cerdas Indonesia Berjangka di Jakarta

13. PT Garuda Berjangka di Jakarta

14. PT Victory International Futures di Palu

15. PT Rifan Financindo Berjangka di Pekanbaru

16. PT Artamas Futures di Jakarta

17. PT Solid Gold Berjangka di Palembang

18. PT Trijaya Pratama Futures di Batam

19. PT Asia Trade Point Futures di Solo

20. PT Global Artha Futures di Jakarta

21. PT Topgrowth Futures di Jakarta

22. PT Bestprofit Futures di Bandung

23. PT Victory International Futures di Malang

24. PT Soegee Futures di Jakarta

25. PT Java Global Futures di Palembang





26. PT Rifan Financindo Berjangka di Solo

27. PT Equityworld Futures di Jakarta

28. PT Kontakperkasa Futures di Yogyakarta

29. PT Inter Pan Pasifik Futures di Pontianak

30. PT Global Kapital Investama Berjangka di Jakarta

31. PT Trijaya Pratama Futures di Makassar

32. PT Millennium Penata Futures di Malang

33. PT Esandar Arthamas Berjangka di Jakarta

34. PT CGS-CIMB Futures di Jakarta

35. PT Central Capital Futures di Jakarta

36. PT Sinarmas Futures

37. PT Midtou Aryacom Futures di Makassar

38. PT Multi Mulia Investama Berjangka

39. PT Pialang Jepang Berjangka di Jakarta

40. PT United Asia Futures di Jakarta

41. PT Pruton Mega Berjangka di Jakarta

b. Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas Pelaku Usaha dan

kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang

dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di dalam melakukan

analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk

mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-

undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha

sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu

menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi

Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini

dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang

Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien,

efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta

memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana

persaingan yang sehat;

2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA;





3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan

persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban

pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara

SPA;

Target untuk jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan Laporan keuangan

adalah semua pelaku usaha PBK yang masih aktif melaksanakan kegiatan

usahanya yang saat ini berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) perusahaan yang

terdiri dari 60 Pialang Berjangka dan 18 Pedagang Penyelenggara SPA.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan

Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA pada tahun 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka


1 Bulan Januari 59 57 2 0 59 2 Bulan Februari 59 56 3 0 59 3 Bulan Maret 59 57 2 1 59 4 Bulan April 59 57 1 1 58 5 Bulan Mei 60 56 2 2 58 6 Bulan Juni 61 55 4 2 59 7 Bulan Juli 60 58 2 0 60 8 Bulan Agustus 61 58 3 0 61 9 Bulan September 62 61 0 1 61 10 Bulan Oktober 62 59 2 1 61 11 Bulan November 61 59 2 0 61 12 Bulan Desember 60 58 2 0 60


Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan





Tabel 3.12 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pedagang Penyelenggara SPA


1 Bulan Januari 16 16 0 0 16 2 Bulan Februari 16 16 0 0 16 3 Bulan Maret 16 16 0 0 16 4 Bulan April 16 16 0 0 16 5 Bulan Mei 16 16 0 0 16 6 Bulan Juni 16 16 0 0 16 7 Bulan Juli 18 18 0 0 18 8 Bulan Agustus 18 18 0 0 18 9 Bulan September 18 18 0 0 18 10 Bulan Oktober 18 17 0 1 17 11 Bulan November 18 17 1 0 18 12 Bulan Desember 18 18 0 0 18


Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak

Menyampaikan

Dalam rangka Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

juga dilakukan pengawasan ke Lapangan yang sampai dengan November

Tahun 2018 telah dilakukan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan terhadap

17 (tujuh belas) Perusahaan yaitu:

1. PT Trijaya Pratama Futures di Jakarta

2. PT Premier Equity Futures di Jakarta

3. PT Cyber Futures di Jakarta

4. PT Inter Pan Pasifik Futures di Jakarta

5. PT Royal Trust Futures di Jakarta

6. PT Pasific Duaribu Futures di Jakarta

7. PT Didi Max Berjangka di Bandung

8. PT. Millennium Penata Futures di Jakarta

9. PT Indosukses Futures di Jakarta

10. PT Maxco Futures di Jakarta

11. PT Arta Mas Futures di Jakarta

12. PT International Business Futures di Bandung





13. PT Victory International Futures di Surabaya

14. PT Jasa Mulia Forexindo di Jakarta

15. PT Sinarmas Futures di Jakarta

16. PT Gatra Mega Berjangka di Surabaya

17. PT Java Global Futures di Banten

Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka, diperoleh

hasil antara lain sebagai berikut:

1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang

saham;

2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai Modal Bersih

Disesuaikan (MBD); dan

3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengukuran) nilai deposito

berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.

Untuk tahun 2019 target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya

dan Pelaporan Keuangannya yang akan ditetapkan disesuaikan dengan Renstra

Tahun 2015-2019 yaitu 78 perusahaan. Untuk mencapai target tersebut,

langkah yang akan diambil antara lain :

- meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun

komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan

laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku;

- meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan

Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang

ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut

c. Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK Menindaklanjuti laporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi No. 42/BAPPEBTI/PER/1/2003 tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 35/Bappebti/KP/IIII/2002

tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan

Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang

Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Berjangka, Pedagang

Berjangka dan Bank Penyimpan Marjin, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan

Fisik – Bappebti melakukan pengolahan dan analisa data serta informasi yang

selanjutnya menjadi hasil laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Tahunan





Pelaku Usaha PBK yang memuat informasi keadaan dan perkembangan

kegiatan pelaku usaha PBK selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka Pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK

dilakukan pengawasan ke Lapangan yang sampai dengan November Tahun

2018 telah dilakukan Pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha

PBK terhadap 8 (delapan) Perusahaan yang terdiri dari 3 perusahaan di dalam

kota dan 5 perusahaan di luar kota.

Dalam Kota

1. PT PT Pan Emperor di Jakarta

2. PT Aperdi di Jakarta

3. PT. Pacific Duaribu Futures di Jakarta

Luar Kota

1. CV. Venus Inti Perkasa di Pangkal Pinang

2. PT Capital Megah Mandiri di Medan

3. PT Royal Assetindo di Batam

4. PT Musim Mas di Medan

5. PT Menacom di Medan

d. FKT Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK Kegiatan ini berupa forum komunikasi antara Bappebti selaku Regulator dan

Pelaku Usaha dengan melakukan evaluasi untuk mendukung keberhasilan

Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha PBK selama ini. Dalam Tahun Anggaran

2018, Bappebti telah melaksanakan seluruh program FKT pada bulan April 2018

di Yogyakarta dan bulan November 2018 di Medan.

e. Pengelolaan Ketatausahaan Biro Kegiatan ini dilakukan untuk menampung kebutuhan rutin Biro maupun

kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan Biro tetap dapat

terpenuhi serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga Biro dapat terlaksana dengan baik. Pada Tahun 2018, kegiatan

yang telah dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Ketatausahaan Biro adalah

35 (tiga puluh lima) kali perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Pengelolaan

Ketatausahaan dan 5 (lima) kali Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka

kegiatan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan SRG & PLK Pada tahun 2018, untuk kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG

dan Pasar Lelang tercatat sebanyak 203 kali dari target 130 kali sehingga





prosentase capaian kinerjanya tercatat sebesar 156,15%. Pemantauan, evaluasi

dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang didukung melalui 7 kegiatan yaitu

Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan SRG, Pengawasan Lembaga dan Transaksi

SRG, Mekanisasi Sistem Pengawasan pada SRG (CCTV), Pengawasan Pasar

Lelang Komoditas, Pemeliharaan Sistem Penunjang Pengawasan SRG,

Evaluasi dan Asistensi PLK serta Pemantauan Pelaksanaan Pembiayan Resi

Gudang.

Gambar 3.4 Pengawasan Pasar Lelang Komoditas di Manado F

o

t

o

D

o

k

u

m

e

n

t Foto Dokumentasi Robinwas SRG & PLK 2018

Gambar 3.5 Pengawasan Sistem Resi Gudang di Sumbawa

Foto Dokumentasi Robinwas SRG & PLK 2018





Kegiatan pengawasan SRG merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam

rangka menjaga kepatuhan Lembaga SRG terhadap peraturan-peraturan yang

telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan

kunjungan langsung ke gudang-gudang SRG, Pengelola Gudang, Lembaga

Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Kunjungan yang dilakukan bersifat

rutin ataupun sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan

oleh Badan Pengawas Resi Gudang. Hasil dari pengawasan lembaga ini

tertibnya lembaga SRG dalam melakukan pengadministrasian dokumen transaksi

Resi Gudang dan Penyampaian laporan terkait transaksi Resi Gudang yang

dilakukannya.

Selain pengawasan lembaga SRG, Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan

PLK juga melakukan Pengawasan Transaksi SRG. Pengawasan Transaksi SRG

dilakukan dengan cara melakukan pengawasan rutin terhadap ISWARE (Sistem

Informasi Resi Gudang) dan pengawasan melalui CCTV. Setiap proses transaksi

Resi Gudang mulai dari penerbitan Resi Gudang, pembebanan hak jaminan

sampai dengan penyelesaian transaksi yang tercatat dalam ISWARE dipantau

oleh pengawas Resi Gudang yang kemudian akan diselaraskan denganh

aktivitas fisik di gudang yang terpantau melalui CCTV.

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan sampai dengan Desember 2018

secara kumulatif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Penerbitan dan Pembiayaan Resi Gudang (Kumulatif) dari Tahun 2014-2018

Tahun

Penerbitan Pembiayaan

Jumlah resi gudang

Volume (ton) Nilai Barang (Rp) Jumlah Resi Nilai Barang (Rp)

2008-2014

1.873 72.508,15 369.377.170.827,- 1603 230.158.670.013,-

2008-2015

2.173 81.440,08 450.548.959.317,- 1.811 275.756.354.603,-

2008-2016

2.423 87.868,77 493.193.659.217,- 1.946 291.348.276.693,-

2008-2017

2.588 91.195,94 520.452.310.717,- 2.055 307.241.400.593,-





Tahun

Penerbitan Pembiayaan

Jumlah resi gudang

Volume (ton) Nilai Barang (Rp) Jumlah Resi Nilai Barang (Rp)

2008-2018

2.962 99.553,27 620.411.712.983,- 2.263 353.019.346.943,-

Sumber Data Robinwas SRG & PLK 2018 (Diolah) Disamping itu, berdasarkan amanat PMK 171 Tahun 2009 Bappebti melalui Biro

Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK juga melakukan pemantauan

pelaksanaan pemantauan pembiayaan Resi Gudang. Kegiatan pemantauan ini

dilakukan dengan mendatangi Bank Penyalur Pembiayaan, para pemilik barang

dan para penerima pembiayaan dengan Skema Subsidi Resi Gudang.

Gambar 3.6 Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Lampung Selatan

Foto Dokumen Dokumentasi Robinwas SRG & PLK 2018

Pembiayaan SRG pada tahun 2018 mencapai total penyaluran sebesar Rp.

45.777.946.350,- (Empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan

ratus empat puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah) yang disalurkan melalui 7

(Tujuh) Bank yaitu Bank BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng,

Bank Lampung, Bank Sumsel Babel, BPRS Bangka Belitung, dan PKBL seperti

terlihat di tabel 3.14. Berdasarkan tabel 3.14. dapat dilihat bahwa bank BRI

memiliki nilai penyaluran pembiayaan SRG yang terbesar diikuti Bank BJB, PKBL

dan Bank Jateng. Berdasarkan hasil pemantauan penyaluran SSRG oleh ke tujuh





Bank Penyalur SSRG tersebut dapat dikatakan tepat sasaran karena penerima

SSRG seluruhnya adalah petani, kelompok tani, koperasi tani dan gabungan

kelompok tani yang memenuhi persyaratan.


No

Bank dan Lembaga Penyalur

Pembiayaan

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2018 (Rp)

1. BRI 39.549.565.613 24.328.451.680 2.159.900.000 3.880.000.000 15.894.850.000

2. Bank BJB 103.208.209.800 10.914.958.000 5.416.050.000 5.377.790.000 12.666.950.000

3. Bank Jatim 67.119.795.700 1.995.310.000 485.802.000 275.000.000 -

4. Bank Kalsel 2.637.796.950 1.048.500.000 1.231.000.000 1.165.000.000 642.000.000

5. Bank Jateng 149.809.500 710.640.000 979.000.000 188.000.000 5.783.200.000

6. Bank Lampung

- 130.000.000 - - 55.077.750

7. Bank Sumsel Babel

- - - 76.200.000 421.000.000

8. BPRS Bangka Belitung

291.808.000

8. PKBL - - 5.250.270.000 4.931.133.900 10.023.060.600

TOTAL 212.665.177.563 39.127.859.680 15.591.922.000 15.893.123.900 45.777.946.350

Sumber :Data ROBINWAS SRG & PLK 2018

Pengawasan Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas juga merupakan salah satu

kegiatan yang menyasar IK 5. Pengawasan Pelakasanaan Pasar lelang

komoditas biasanya dilakukan ketika penyelenggara lelang daerah melakukan

penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas. Ruang lingkup pengawasan

pelaksanaan pasar lelang komoditas meliputi pengawasan pra penyelenggaraan

(penjadwalan, pencatatan peserta atau keanggotaan), pengawasan transaksi dan

monitoring realisasi. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Pasar Lelang

Komoditas diketahui bahwa Jumlah Transaksi Pasar Lelang pada tahun 2018

sebesar Rp. 604.629.576.000,- dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel

3.15. di bawah ini :







No


Pembiayaan

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2018 (Rp)

1. BRI 39.549.565.613 24.328.451.680 2.159.900.000 3.880.000.000 15.894.850.000

2. Bank BJB 103.208.209.800 10.914.958.000 5.416.050.000 5.377.790.000 12.666.950.000

3. Bank Jatim 67.119.795.700 1.995.310.000 485.802.000 275.000.000 -

4. Bank Kalsel 2.637.796.950 1.048.500.000 1.231.000.000 1.165.000.000 642.000.000

5. Bank Jateng 149.809.500 710.640.000 979.000.000 188.000.000 5.783.200.000

6. Bank Lampung

- 130.000.000 - - 55.077.750


- - - 76.200.000 421.000.000


291.808.000

8. PKBL - - 5.250.270.000 4.931.133.900 10.023.060.600

TOTAL 212.665.177.563 39.127.859.680 15.591.922.000 15.893.123.900 45.777.946.350


















No


Pembiayaan

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

Tahun 2017 (Rp)

Tahun 2018 (Rp)

1. BRI 39.549.565.613 24.328.451.680 2.159.900.000 3.880.000.000 15.894.850.000

2. Bank BJB 103.208.209.800 10.914.958.000 5.416.050.000 5.377.790.000 12.666.950.000

3. Bank Jatim 67.119.795.700 1.995.310.000 485.802.000 275.000.000 -

4. Bank Kalsel 2.637.796.950 1.048.500.000 1.231.000.000 1.165.000.000 642.000.000

5. Bank Jateng 149.809.500 710.640.000 979.000.000 188.000.000 5.783.200.000

6. Bank Lampung

- 130.000.000 - - 55.077.750


- - - 76.200.000 421.000.000


291.808.000

8. PKBL - - 5.250.270.000 4.931.133.900 10.023.060.600

TOTAL 212.665.177.563 39.127.859.680 15.591.922.000 15.893.123.900 45.777.946.350
















Tabel 3.15 Total Transaksi Komoditi Pasar Lelang Tahun 2018

NO KOMODITAS TOTAL (Rp)

1 GKR 369.965.830.000

2 Jagung 37.758.400.000

3 Kopi 28.845.910.000

4 Beras 21.242.401.000

5 Kelapa 14.636.000.000

6 Casiavera 13.320.000.000

7 Arang 11.070.000.000

8 Lada 11.036.990.000

9 Bawang Merah 6.364.940.000

10 Gula Kelapa 6.075.935.000

11 Lainnya 4.313.170.000

TOTAL 604.629.576.000 Sumber : Robinwas SRG&PLK 2018

Tabel 3.16 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang 2016-2018

Tahun Nilai (Rp.) Jumlah Penyelenggara

Frekuensi Lelang 3 Besar Komoditi

2016 283.419.294.700 19 86 Jagung, Beras dan Mente

2017 268.099.593.950 20 130 Jagung, Cabe dan Kopra

2018 604.629.576.000 16 85 GKR, Jagung, Kopi

Sumber : Robinwas SRG & PLK 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai transaksi pasar lelang pada

tahun 2018 mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 125,52% dari tahun

2017. Hal ini disebabkan oleh adanya minat calon pembeli atas komoditi GKR.

Pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2016)

dikarenakan komoditi yang ditawarkan banyak yang tidak sesuai dengan minat

dari calon pembeli sehingga menyebabkan tidak terjadi kesepakatan transaksi.

3. Pengkajian, Penyempurnaan & Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK (Laporan APU-PPT dan Proliferasi)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan

masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan





kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan

berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti harus mengikuti perkembangan pasar

berjangka serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut

terkait dengan peraturan yang ada, untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan

penyusunan peraturan baru atau penyempurnaan peraturan yang ada.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK terbagi atas 2 kegiatan yaitu:

a) Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

Pada tahun 2018, terdapat 13 (tiga belas) Peraturan dan 8 (delapan) Surat

Edaran yang telah ditandatangani dan diundangkan, yaitu:

13 (tiga belas) Peraturan yang telah ditetapkan adalah:

1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Permendag Nomor 37 Tahun 2011 tentang Barang

yang dapat disimpan di Gudang SRG;


Pencabutan Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang

Perdagangan GKR;


Kebijakan umum Penyelenggaraan Aset Kripto;

4) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 tahun 2018 tentang Penetapan

Jenis Biaya dan Besaran Biaya Yang Dikenakan Oleh Penyelenggara

Pasar Lelang Gula Kristal Rafinansi Kepada Peserta Lelang;

5) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 tahun 2018 tentang Izin Wakil

Pialang Berjangka;

6) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 tahun 2018 tentang Izin Usaha

Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang

Berjangka;

7) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 tahun 2018 tentang Ketentuan

Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

8) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah

Secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

9) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 tahun 2018 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas;





10) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

11) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 tahun 2018 tentang Persetujuan Sebagai Gudang Sistem Resi Gudang;

12) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 tahun 2018 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang; dan

13) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 tahun 2018 tentang Persetujuan

Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang.

8 (delapan) Surat Edaran yang telah ditetapkan adalah:

1) Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Coba Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinansi Melalui Pasar Lelang Komoditas;

2) Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Harga Batas Bawah Penjualan dan Harga Batas Atas

Penjualan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas;

3) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/SE/01/2018 tentang

Penegasan Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinansi Bagi

Penjual dan Pembeli Selama Uji Coba Pelaksanaan Perdagangan Gula

Kristal Rafinansi Melalui Pasar Lelang Komoditas;


Pencabutan Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan

Alternatif (SPA);


Penyampaian Pelaporan Informasi Keuangan Oleh Pialang Berjangka

Untuk Kepentingan Perpajakan;

6) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 111.1/Bappebti/SE/04/2018

tentang Pemberlakuan Aplikasi Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan

Secara Elektronik Online dan Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian

Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;

7) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 187/BAPPEBTI/SE/11/2018

tentang Himbauan Untuk Menjadi Anggota Badan Arbitrase Perdagangan

Berjangka Komoditi; dan

8) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 214/BAPPEBTI/SE/12/2018

tentang Penyampaian Laporan Keuangan Harian Pialang Berjangka

Selama Cuti Bersama Hari Raya Natal 2018.





Sehubungan adanya kewajiban Pialang Berjangka untuk menyampaikan

Action Plan terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sebagaimana diatur didalam Pasal 47

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada

Pialang Berjangka, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1) bahwa Bappebti telah menyampaikan Surat Dinas Nomor

323/BAPPEBTI.2/SD/12/2017 kepada Pialang Berjangka perihal

Pemberitahuan Pelaksanaan Kewajiban Pialang Dalam Penyusunan dan

Penyampaian Action Plan Penerapan Program APU-PPT tanggal 12

Desember 2017.

2) bahwa dari 61 (enam puluh satu) Pialang Berjangka yang aktif sampai

dengan saat ini, yang telah menanggapi surat tersebut sekaligus

menyampaikan laporan Action Plan sebanyak 54 (lima puluh empat)

Pialang Berjangka sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) Pialang

Berjangka belum menyampaikan laporan Action Plan.

Dengan demikian capaian Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka

komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas pada Triwulan III

sebesar 151.25%

Adapun kendala yang di hadapi adalah:

1) Perusahaan Pialang belum memahami proses verifikasi, screning dan

penilaian resiko, sehingga masih ada perusahaan pialang yang belum

merespon program APPU-PPT dan proliferasi.

2) Karena APU-PPT dan Proliferasi merupakan sesuatu hal yang baru untuk

Perdagangan Berjangka Komoditi

b) Pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PL

Kegiatan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan

PL ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan

persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha terkait dengan

pemahaman tentang ketentuan perdagangan berjangka, ketentuan-ketentuan

baru di bidang perdagangan berjangka, invetarisasi permasalahan terkait

dengan penerapan peraturan dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

Kegiatan Pertemuan Teknis pada Triwulan III 2018 telah dilaksanakan





sebanyak 5 (lima) kali yaitu1 (satu) kali di Bali, 1 (satu) kali di Batam, 1 (satu)

kali di Semarang, 1 (satu) kali di Surabaya dan 1 (satu) kali di Manado.

Foto2 kegiatan

Gambar 3.7 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bali tahun 2018

Sumber Data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

Gambar 3.8 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Semarang






Gambar 3.9 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Batam


Gambar 3.10 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Surabaya






Gambar 3.11 Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Manado


IK-4: Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Bappebti sebagai Badan Pengawas memiliki kewenangan untuk menerbitkan

perizinan di bidang PBK SRG & PLK kepada para pelaku usaha.

Capaian Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan

berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas untuk triwulan III

belum ada di karenakan pelaksanaan survey kepuasaan dari pelayanan publik akan di

lakukan di akhir tahun. Hal ini dikarenakan survey tersebut meliputi berbagai aspek

penilaian perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha PBK selama tahun 2018.




Capaian %

Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

80 % 80.39% 100.48

Sumber: Bappebti





Pencapaian Persentase Kepuasan pelayanan publik bidang perizinan perdagangan

berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang didukung oleh 3 (tiga)

kegiatan, yaitu : Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi, Perijinan/Persetujuan

sebagai Gudang Sistem Resi Gudang dan Pengelola Gudang.

Tabel 3.18 Persentase Pelayanan Publik di Bidang Perizinan PBK, SRG dan PL

No Unit Eselon II Kegiatan Pendukung IK 4

Target Tahun 2018

Realisasi Tahun 2018 Capaian %

1 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Pengelolaan Perizinan Online dan Profilling Pelaku Usaha

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK

Melakukan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

500

425

726

500

145,2%

125%

2 Biro Pembinaan & Pengawasan SRGPLK

Perijinan Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang dan Pengelola Gudang

16 hari 6 hari 162,5

Sumber : Ronabangsar dan Robinwas SRG dan PLK

Perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari:

a. Pengelolaan Perizinan Online dan Profilling Pelaku Usaha. Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola system perizinan online dan profiling data

pelaku usaha PBK dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan.

b. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik kantor

Pialang Berjangka di dalam dan luar kota serta pelaksanaan fit & proper test

pelaku usaha.

c. Melakukan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka

dan Lembaga Kliring Berjangka

Kegiatan ini adalah evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan agar kegiatan

yang akan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat





berjalan secara proporsional, terukur, wajar dan akuntabel serta mempunyai

program-program kerja yang tepat.

Pada Triwulan III (Januari - September) 2018, telah dilakukan kegiatan yaitu:

1) Pemeriksaan prasarana dan sarana fisik kantor Pialang Berjangka di luar kota

sebanyak 25 (dua puluh lima) kali ke daerah Surabaya (7 kali), Yogyakarta (2

kali), Solo, Banjarmasin, Bandung (4 kali), Medan, (2 kali), Makassar, Manado (2

kali), Semarang, Bali, Palembang, Lampung, Tangerang.

2) Pelaksanaan fit & proper test pelaku usaha terhadap PT. Straits Futures (2 kali);

PT. Java Global Futures (3 kali); PT. Indosukses Futures; PT. PG Berjangka (3

kali); PT. United Asia Futures; PT. Inter Pan Pasifik Futures; PT. Realtime

Futures (2 kali); PT. Didi Max Berjangka; PT. Esandar Arthamas Berjangka (3

kali); PT. Victory International Futures; PT. Kresna Investama Futures (2 kali); PT.

Adhikarya Cipta Persada; PT. Century Investment Futures; PT. Cgs Cimb Futures;

PT. Monex Investindo Futures; PT. Kontak Perkasa Futures; PT. HFX

International Berjangka; PT. Maxco Futures (2 kali), PT. Hanson Semesta

Berjangka (2 kali)

Sedangkan di bidang SRG pada tahun 2018 telah menerbitkan 2 jenis

Perijinan/Persetujuan yaitu Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang dan

Pengelola Gudang dengan total sebanyak 54 persetujuan. Adapun rinciannya

sebagai berikut:

a. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang SRG diberikan kepada:

(1) Koperasi Pegawai Negeri Multi Niaga

(2) Koperasi Asosiasi UPJA Sumedang Jaya

(3) Koperasi Pertanian Gema Palagung

(4) Perusahaan Daerah Bumi Wilarodra Indramayu

(5) Koperasi Serba Usaha Sarana Hidup Sejahtera

(6) Perusahaan Daerah Tuah Sepakat

(7) KSU Mandiri Tasti

(8) Koperasi Kelompok Usaha Serbajadi

(9) Koperasi Tani Bontolempangan

(10) Koperasi Tani Ere Mattika

(11) Koperasi Banyu Lalan Sejahtera





(12) Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri

(13) KUD Sepakat

(14) Perusahaan Daerah Sumber Bhakti

(15) Koperasi Produsen Garam Sumber Rejeki Agung

(16) Koperasi Garam Rakyat Muara Djati

(17) PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya

(18) Koperasi Lada Bangka Belitung

(19) Koperasi Mappatuwo

(20) KSU Guyub Rukun

(21) Koperasi Pugar Ronggolawe

(22) PD Sindangkasih Multi Usaha

(23) Koperasi Serba Usaha Mitra Setia

(24) Koperasi Serba Usaha Kota Santri

b. Persetujuan sebagai Gudang SRG diberikan untuk Gudang:

(1) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa

(2) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Kupang

(3) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

(4) Gudang SRG Milik Pemeirntah Kabupaten Cianjur di Haurwangi

(5) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang

(6) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Indramayu

(7) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Grobogan

(8) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Pagar Alam

(9) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Natar

(10) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Gowa

(11) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng

(12) Gudang Lada Milik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

(13) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

(14) Gudang Garam Milik Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri





(15) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di

Candipuro

(16) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi

(17) Gudang Garam Milik Koperasi Produsen Garam Rezeki Agung

(18) Gudang Gabah/Beras/Jagung Milik CV Fiona Benih Mandiri

(19) Gudang Gabah/Beras/Jagung Milik CV Mitra Tani Sejahtera

(20) Gudang Garam Milik Koperasi Garam Rakyat Muara Djati

(21) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Blitar

(22) Gudang Lada Milik H Suhardi Bangka

(23) Gudang Lada Milik Pemprov Bangka Belitung (Beralih Pengelola

Gudang)

(24) Gudang Garam Milik Koperasi Mappatuwo

(25) Gudang Garam Milik KSU Guyub Rukun

(26) Gudang Garam Milik Koperasi Pugar Ronggolawe

(27) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka

(28) Gudang Kopi Milik PT. Ketiara

(29) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

(30) Gudang SRG Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Dari 30 Gudang SRG yang mendapat persetujuan 20 diantaranya adalah

Gudang yang sebelumnya telah mendapat persetujuan sebagai gudang SRG

namun beralih pengelola gudang sehingga secara kumulatif gudang yang telah

mengimplemntasikan SRG pada tahun 2018 hanya bertambah 10 gudang baru.

IK-5: Pertumbuhan pengguna pasar lelang komoditas`

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien

dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan

Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara

langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif

dan efisien





Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018



1. Pertumbuhan Jumlah Pengguna PLK 5 % 9,40 % 188

Sumber: Biro Pembinaan Dan Pengawasan SRG dan PLK

Pada tahun 2018 terdapat perubahan Indikator Kinerja yang semula adalah

pertumbuhan jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang berubah menjadi pertumbuhan

jumlah penguna pasar lelang komoditas. Sejak Tahun 2017 transaksi Pasar Lelang

Komoditas telah menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Sistem Pasar Lelang

Terpadu. Sistem Pasar lelang terpadu yang dibangun BAPPEBTI sejak Tahun 2015

ini merupakan penyempurnaan sistem perdagangan Pasar Lelang Komoditas yang

lama. Apabila Sistem Perdagangan Komoditas yang lama transaksi dilakukan secara

offline sehingga basis data transaksi, kenaggotaan, penjual dan pembeli berada di

masing-masing penyelenggara maka dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu ini

transksi dilakukan secara online karena aplikasi ini dibuat web based sehingga

memungkinkan untuk dioperasikan dimana saja dengan perangkat apa saja, selain

itu dalam sistem yang baru ini database transaksi terpusat diu BAPPEBTI sehingga

BAPPEBTi dapat mengakses data transaksi, kenaggotaan dan pengguna secara

realtime tanpa menunggu laporan dari penyelenggara.

Berdasarkan data yang tersimpan dalam Aplikasi Sistem Pasar Lelang Terpadu,

tercatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 617 penguna pasar lelang komoditas baik

sebagai penjual maupun pembeli yang menggunakan aplikasi pasar lelang

dimaksud. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan pengguna sebanyak

58 pengguna (675 pelaku). Capaian realisasi dapat dilihat pada tabel 3.19

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di lapangan,

yaitu:

1. Belum semua penyelenggara mempunyai operator sistem pasar lelang terpadu

yang fasih menggunakan sistem tersebut dan melek teknologi sehingga jadwal

lelang online menunggu kesiapan 2. Belum seluruh penyelenggara pasar lelang menggunakan Sistem Pasar Lelang

Terpadu. 3. Belum seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menerapkan sistem

penjaminan transaksi sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya gagal

serah / gagal bayar;





4. Ketergantungan biaya untuk mendatangkan peserta/pembeli yang

mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih belum melihat Pasar Lelang

komoditas sebagai suatu sarana perdagangan yang menarik;

5. Belum diterapkannya standar mutu atas komoditas yang diperdagangkan

sehingga daya tawar petani / penjual cenderung rendah dan tidak dapat

memperoleh nilai tambah yang tinggi;

6. Kelembagaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas belum terbentuk

sempurna dan ketergantungan APBN/APBD untuk biaya operasional;

Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:

1. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

650/MPP/Kep/10/2004 melalui Peraturan Presiden sebagaimana amanat UU No

7/2014;

2. Melakukan Revitalisasi Pasar Lelang meliputi kelembagaan dan penjaminan

transaksi pada seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

3. Mengoptimalkan sinergitas Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang, antara lain

melalui implementasi Pasar Lelang Online yang dapat memasarkan seluruh

komoditas yang disimpan dalam gudang SRG;

4. Peningkatan literasi Pasar Lelang melalui Sosialisasi dan diseminasi informasi

dan

5. Mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda yang mengatur perdagangan

komoditas melalui Pasar Lelang Komoditas.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk mendukung pencapaian

target indikator tersebut adalah: Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun

2018 untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut adalah:

1) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas Nasional.

Pertemuan ini dihadiri para kepala dinas yang menyelenggarakan Pasar Lelang

Komoditas serta Pengurus Penyelenggara Pasar Lelang Mandiri yang

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Pertemuan ini bertujuan untuk

mengkoordinasikan, menyusun dan menentukan langkah-langkah strategisdalam

rangka pengembangan pasar lelang komoditas di Indonesia. Keluaran dari

kegiatan ini addalah rencana aksi pengembangan PLK secara nasional.

2) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas tingkat Propinsi di 14 daerah yang

dilaksanakan sebanyak 14 kali. Pertemuan ini dilakukan di Kantor DInas yang

membidangi Perdagangan Propinsi setempat. Acara dilakukan dengan

mengundang Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait lainnya seperti Dinas





Pertanian, Dinas Koperasi, Badan Ketahanan Pangan, stakeholder PLK setempat

(penyelenggara lelang, lembaga penjamin), dan pelaku usaha yang memanfaatkan

PLK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti rencana aksi yang telah

disusun pada saat pertemuan teknis nasional dengan menyesuaikan kondisi dan

kendala yang dihadapi di daerah setempat.

3) Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang Komoditas, yang

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Pertemuan Teknis ini melibatkan

Kementerian/Lembaga lain yang terkait pengembangan PLK secara nasional.

Tujuan pertemuan teknis ini adalah untuk membangun sinergi antara K/L dalam

penyusunan program/anggaran/kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

4) Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu selama 12 bulan.

Bappebti pada tahun 2016 telah membangun SIstem Pasar Lelang Terpadu yang

memungkinkan penyelenggaraan pasar lelang di daerah dilakukan secara online.

Sehingga pada Tahun 2018 dilakukan pemeliharaan sistem tersebut dengan tujuan

untuk menjaga agar sistem dapat berfungsi deengan baik dan optimal sehingga

dapat diandalkan oleh pelaku usaha maupun BAPPEBTI.

Tabel 3.20 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang 2015-2018

Tahun Nilai (Rp.) Jumlah Penyelenggara

Frekuensi Lelang 3 Besar Komoditi

2015 240.545.069.850 15 82 Jagung, Beras dan Jahe

2016 283.419.294.700 19 86 Jagung, Beras dan Mente

2017 268.099.593.950 20 79 Jagung, Cabe dan Kopra

2018 604.629.576.000 21 85 GKR. Jagung, Kopi

Sumber : Robinwas SRG & PLK 2018

Dilihat dari tabel diatas nampak terjadi peningkatan nilai transaksi yang cukup

signifikan di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena keluarnya Peraturan Menteri

Perdagangan nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal

Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, sehingga Komoditas Gula Kristal Rafinasi

mulai diperdagangkan di Pasar lelang Komoditas. Akan tetapi pada 16 April 2018

melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 54 Tahun 2018 peraturan tersebut

dicabut sehingga perdagangan GKR melalui pasar lelang komoditas berubah

statusnya dari wajib menjadi tidak wajib. Namun demikian, melihat target indikator ini

dalam beberapa tahun ke depan yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Bappebti

Tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 ditargetkan sebesar





9% dan berdasarkan capaiannya dari tahun ke tahun, maka Bappebti optimis dapat

memenuhi target yang ditetapkan.

Gambar 3.12 Penyelenggaraan Pasar Lelang di Propinsi Lampung

Sumber: Bappebti

IK-6: Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak tahun

2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT

Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka

yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada tahun 2009. Hal

tersebut menunjukkan bahwa industri PBK di Indonesia memiliki potensi yang baik

dalam menunjang perekonomian bangsa khususnya dalam memfasilitasi para pelaku

usaha (eksportir/importir) dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.

Tabel 3.21 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-6 Berdasarkan Sasaran Kinerja Strategis ( Renstra ) 2015 - 2019



Capaian (%)

Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

7 % 25.2% 360

Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik





Tabel 3.22 Realisasi dan Capaian Kinerja IK-6 Berdasarkan Perjanjian Kinerja ( Perkin ) 2018


Realisasi Tahun 2018 Capaian (%)

Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 3 % 25.2% 840

Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Pada periode Tahun 2018 realisasi pencapaian target indikator Pertumbuhan Volume

Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sebesar 25.20 %. Angka

tersebut didapatkan dengan membandingkan total volume transaksi PBK pada periode

tahun 2018 yang sebesar 8,821,762 lot dengan total volume transaksi PBK periode

tahun 2017 sebesar 7,046,179 lot.

Pada Tahun 2018 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 3%.

Dalam perjalanannya sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah volume transaksi

PBK telah tercatat sebanyak 8,821,762 lot atau bertumbuh sebesar 25.20 % dari

volume transaksi pada periode yang sama di Tahun 2017 yaitu sebanyak 7,046,179 lot

atau dengan kata lain, sudah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3 %. Realisasi

Capaian atas indikator ini pada Tahun 2018 adalah sebesar 25.20 % dengan

persentase capaian sebesar 840 %.

Kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya

adalah

1. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang cukup stabil;

2. Karena banyak investor yang mulai beralih dari perdagangan di bursa ilegal ke

sistem legal dan memiliki peraturan baku.

3. Trend suku bunga tinggi pada tahun 2018 menyebabkan resiko global

meningkat, hal ini membuat investor beralih ke investasi emas yang resikonya

lebih kecil sehingga pertumbuhan kontrak berjangka emas meningkat.

4. Pencabutan Moratorium, sehingga sejak awal tahun 2018 telah ada beberapa

kantor cabang pialang baru yang memicu pertumbuhan transaksi.





Tabel 3.23 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan Volume Transaksi PBK

Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

2017 2018 2017 2018 2017 2018 Target Kumulatif s.d 2019

Realisasi Kumulati

f s.d 2018

Capaian s.d 2018

Pertumbuhan volume transaksi PBK

5 % 3 % 0.48% 25.20% 9.6 % 840 %

8% 25.20% 33 %

Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Capaian indikator Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun

2018 bila dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2017 mengalami kenaikan dari

0.48% menjadi 25.20%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan transaksi kontrak berjangka

multilateral yaitu sebesar 14.20% dan kenaikan transaksi kontrak berjangka bilateral

yaitu sebesar 27.76%.

Selain itu dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan Volume Transaksi

PBK di Tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan

Tahun 2017 yang disebabkan oleh naiknya transaksi kontrak berjangka SPA di BBJ

sebesar 31.91% . Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi kontrak

berjangka di BBJ dan BKDI. Dimana kontrak berjangka produk ACF di BBJ meningkat

sebesar 108.06%, sedangkan di BKDI produk OLEINTR meningkat sebesar

2,066.89%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan

Tahun 2019 sebesar 8 % dengan realisasi kumulatif Tahun 2018 sebesar 25.20%

maka capaian Pertumbuhan volume transaksi PBK sudah sebesar 33 % .

Tabel 3.24 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2015 – 2018

Sumber : PT BBJ dan PT BKDI (diolah Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik) s.d

Desember 2018





Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2018, transaksi multilateral secara keseluruhan

mengalami kenaikan sebesar 14.20 % (189,177 lot) bila dibandingkan dengan total

kontrak multilateral pada Tahun 2017 sebesar 1,521,388 lot, dengan perincian kontrak

multilateral BBJ naik sebesar 22.46 % ( 245,033 lot) dan kontrak multilateral BKDI

turun sebesar 23.14 % (55,856 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik sebesar

27.76 % (1,586,406 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada Tahun 2017

sebesar 5,713,968 lot, dengan perincian kontrak SPA BBJ naik sebesar 31.91 %

(1,305,849 lot) dan kontrak SPA BKDI naik sebesar 17.30 % (280,587 lot).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pada Tahun 2018 untuk mendukung pencapaian

target adalah melalui :

1. Pengawasan transaksi PBK

Pada tahun 2018, Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan

di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya menargetkan sebanyak 16

perusahaan, dimana realisasi pada tahun 2018 adalah 27 perusahaan dengan

capaian sebesar 168,75%.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi

yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh

regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran

transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka

maupun Pedagang Berjangka.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi

yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh

regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran

transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka

maupun Pedagang Berjangka.

Pada tahun 2018, target pelaksanaan kegiatan pengawasan transaksi adalah 16

Perusahaan dan dapat terealisasi sebanyak 27 Perusahaan atau tercapai 168,75%.

Kegiatan pengawasan transaksi telah dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) perusahaan di Luar Kota yang terdiri dari :

1. PT Trijaya Pratama Futures Cabang Makassar;

2. PT Topgrowth Futures Cabang Surabaya;

3. PT Central Capital Futures Cabang Yogyakarta;

4. PT Kontak Perkasa Futures Cabang Balikpapan;





5. PT Valbury Asia Futures Cabang Yogyakarta

6. PT Midtou Aryacom Futures Cabang Palembang

7. PT Gatra Mega Berjangka (Kantor Pusat) di Surabaya

8. PT International Mitra Futures (Kantor Pusat) di Bandung

9. PT First State Futures Cabang Bali

10. PT Bestprofit Futures Cabang Bandung

11. PT Kontakperkasa Futures Cabang Yogyakarta

12. PT Bestprofit Futures Cabang Medan

13. PT Victory International Futures Cabang Semarang;

14. PT Valbury Asia Futures Cabang Makassar;

15. PT Inter Multiinvest Fortuna di Medan;

16. PT Rifan Financindo Cabang Bandung;

17. PT Solid Gold Berjangka Cabang Semarang;

18. PT Arta Mas Cabang Surabaya;

19. PT Bestprofit Futures Cabang Pontianak;

20. PT Nine Stars Futures (Kantor Pusat);

21. PT HFX International Berjangka;

22. PT Bestprofit Futures Cabang Malang;

23. PT Agrodana Futures;

24. PT First State Futures;

25. PT Topgrowth Futures Cabang Banjarmasin;

26. PT Trijaya Pratama Futures Cabang Medan dan

27. PT Bestprofit Futures Cabang Banjarmasin

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Di Bidang PBK Dan SRG Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG melalui rapat

koordinasi, monitoring, identifikasi, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK, SRG,

dan PL merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

a. Memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran

dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan

rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini

terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke

tahap pemeriksaan atau penyidikan;

b. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK

dan SRG untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif

sesuai pelanggaran yang dilakukan;





c. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang PBK dan SRG

yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang

diperoleh. Dalam pelaksanaanya kegiatan penyidikan ini selain dilakukan oleh

PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak

hukum di daerah.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG terbagi atas 5

kegiatan, yaitu:

1. Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat

penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan intansi terkait lainnya dalam

rangka penanganan kasus-kasus di bidang PBK. Pada Triwulan III tahun 2018,

kegiatan Rapat Koordinasi ini telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yang

dilaksanakan 1 (satu) kali di Banjarmasin, 1 (satu) kali di Malang, 1 (satu) kali di

Palembang dan 1 (satu) kali di Jakarta.

2. Monitoring sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha

Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kegiatan monitoring pengenaan sanksi administrative bertujuan untuk

mengetahui apakah setiap pelaku usaha PBK yang telah dikenakan sanksi

administratif telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang dipersyaratkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Pada Triwulan III

tahun 2018 kegiatan Monitoring telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di

Jakarta.

3. Identifikasi Pihak yang melanggar hukum di bidang PBK dan SRG

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup

atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha PBK dan SRG.

kegiatan Identifikasi ini telah dilaksanakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali yang dilaksanakan 1 (Satu) kali di Solo, 5 (lima) kali di Bandung,1 (satu) kali di Batam, 11 (sebelas) kali di Jakarta, 1 (satu) kali di Lombok, 1 (satu) kali di Medan, 1 (satu) kali di Banjarmasin, 2 (dua) kali di Yogyakarta, 1 (satu) kali di Makassar, 2 (dua) kali di Pekanbaru, 1 (satu) kali di Manado, 1 (satu) kali di Batam, 1 (satu) kali di Surabaya, 1 (satu) kali di Depok, 1 (satu) kali di Ambon, 1 (satu) kali di Semarang dan 1 (satu) kali di Cirebon.

4. Pemeriksaan di bidang PBK, SRG dan PL

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan Bappebti melakukan penegakan hukum terhadap





setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung

melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan

oleh pemeriksa untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran di bidang

PBK dan SRG. kegiatan Pemeriksaan ini telah dilaksanakan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali yang dilaksanakan 14 (empat belas) kali di Jakarta, 1 (satu) kali di Pekanbaru, 5 (lima) kali di Surabaya, 5 (lima) kali di Bandung, 1 (satu) kali di Medan, 2 (dua) kali di Yogyakarta, 1 (satu) kali di Semarang, 1 (satu) kali di Palembang dan 1 (satu) kali di Banjarmasin.

5. Penyidikan di bidang PBK, SRG dan PL

Kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh Biro Hukum diarahkan untuk

memperoleh bukti-bukti awal yang cukup tentang adanya tindak pidana di bidang

PBK dan SRG serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang

diperoleh. Kegiatan penyidikan pada Triwulan III 2018 telah dilaksanakan

sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yaitu 2 (dua) kali di Medan, 1 (satu) kali di Sumbawa, 1 (satu) kali di Yogyakarta, 1 (satu) kali di Lombok, 15 (lima belas) kali di Jakarta, 1 (satu) kali di Surabaya, 2 (dua) kali di Bandung dan 1 (satu) kali di Tangerang Selatan.

Tabel 3.25 Perusahaan yang diundercover/identifikasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

No. Perusahaan Daerah

1. PT. Starpeak Equity Futures Solo

2. PT. Didi Max Berjangka Bandung

3. PT.Esun International Utama Indonesia Batam

4. PT. Premier Equity Futures Jakarta

5. PT. Interpan Pasifik Berjangka Lombok

6. PT. Jalatama Artha Berjangka Jakarta

7. PT. Equlibrium Komoditi Berjangka Jakarta

8. PT. Sentratama Investor Berjangka Medan

9. PT. Jireh Trilions Berjangka Jakarta

10. Java Pusat Edukasi Banjarmasin

11. Pasar Rakyat dan Ritel Modern Yogyakarta

12. PT. Bestprofit Futures Jakarta





13. Indonesia Investor Club Jakarta

14. Global Financial Solutions Asia Jakarta

15. FBS dan JFX Indonesia Jakarta

16. Olym Trade Jakarta

17. Forextime FXTM Pekanbaru

18. PT. CMI Berjangka Jakarta

19. PT. Universal Futures Bandung

20. FBS Makassar

21. PT. Asia Natura Futures Batam

22. PT. Indo Sukses Futures Bandung

23. PT. Interpan Fasifik Futures Manado

24. PT. Investasi Asia Futures Jakarta

25. Nusa FX Yogyakarta

26. CV Supermega Profit Surabaya

27. PT. Java Global Futures Depok

28. OJK (Mendampingi Pimpinan Sosialisasi) Ambon

29. Grafity Forex Bandung

30. Ramza Malay Gemilang Pekan Baru

31. PT. Rex Capital Futures Semarang

32. PT. Midtou Aryacom Futures Bandung

33. GBP-JPY Community Cirebon

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

Tabel 3.26 Perusahaan/Nasabah yang diperiksa sampai dengan Triwulan III Tahun 2018

No. Perusahaan Daerah 1. PT. Global Kapital Investama Berjangka Jakarta

2. PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru

3. PT. Halim Mitradana International Jakarta

4. PT. Bestprofit Futures Surabaya

5. PT. Victory International Futures Jakarta

6. PT. Bandhawa Tri Tirta Jakarta

7. PT. International Bussines Futures Bandung

8. PT. International Bussines Futures Jakarta

9. PT. Harta Internasional Investama Jakarta





No. Perusahaan Daerah 10. PT. Bestprofit Futures Medan

11. PT. Jogja Camp Yogyakarta

12. PT. Askap Futures Jakarta

13. PT. Millennium Penata Futures Bandung

14. PT. Gatra Mega Berjangka Surabaya

15. PT. Millennium Penata Futures Jakarta

16. PT. Equity World Futures Jakarta

17. Gainman Capital Limited Bandung

18. PT. Millennium Penata Futures Jakarta

19. Indonesia Investor Club Jakarta

20. PT. Nine Star Futures Semarang


22. PT. Didimax Berjangka Bandung

23. PT. Victory International Futures Surabaya

24. PT. Premier Equity Futures Jakarta

25. PT. Rifan Financindo Berjangka Palembang

26. PT. Central Capital Futures Banjarmasin

27. Traders Family Surabaya

28. PT. Victory International Futures Surabaya

29. PT. Valbury Asia Futures Yogyakarta

30. PT. Midtou Aryacom Futures Jakarta

31. PT. Mentari Mulia Berjangka Jakarta


Tabel 3.27 Pengenaan sanksi sampai dengan Triwulan III 2018


1. PT. Bestprofit Futures Medan

2. Operasi Pasar Sumbawa

3. Pemantauan Ke Pasar Rakyat dan Ritel Modern Yogyakarta

4. Pasar Murah Pondok Pesantren Riyadhul Anwar Lombok


6. PT. Monex Investindo Futures Medan

7. PT. Rex Capital Futures Surabaya

8. Gainmax Capital Limited Bandung






9. PT. Rex Capital Futures (5 kali) Jakarta

10. PT. Monex Investindo Futures (5 kali) Jakarta

11. PT. Danagraha Futures (5 kali) Jakarta

12. Fumo Invesment Tangerang

Selatan


Tabel 3.28 Sanksi Administratif Berupa Denda (Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan)

Tahun Jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda Triwulan III 2018 Total 25 Perusahaan

Nilai 60.400.000


Alasan capaian target yang cukup fantastis, kendala dan tindak lanjut atau upaya

yg dilakukan dalam menghadapi kendala

3. Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang

Dalam rangka mendukung pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan

Berjangka Komoditi (PBK), telah dilakukan kegiatan Analisis Pengembangan

Kelembagaan dan potensi komoditi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan

bahan (rekomendasi) analisis serta menyediakan hasil kajian komoditi PBK, SRG

dan PL terkait pengembangan kelembagaan, dan produk PBK, SRG dan PL yang

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bappebti untuk pengembangan

kelembagaan dan komoditi PBK, SRG, dan PL.

Kegiatan (utama dan pendukung) untuk mencapai kinerja tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Melakukan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Komoditi.

a. Analisis Pengembangan Kelembagaan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan bahan (rekomendasi) analisis

kelembagaan PBK, SRG, dan PL yang dapat dijadikan acuan/referensi

bagi pengembangan perdagangan berjangka di Indonesia. Tema analisis

pengembangan kelembagaan pada tahun 2018 adalah Penyusunan

Kelembagaan dan Standar Kompetensi Penasihat Berjangka. Kegiatan ini





dilakukan dengan swakelola dibantu oleh tenaga ahli dibidangnya.

Analisis Pengembangan Kelembagaan sampai dengan triwulan III ini telah

dilakukan pengumpulan data di beberapa daerah dan dilaksanakan 2 (dua)

kali FGD di Bandung dan Makassar

b. Analisis Pengembangan Potensi Komoditi SRG dan PL.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan hasil kajian Komoditi SRG dan

PL yang dapat dijadikan acuan/referensi bagi pengembangan SRG dan PL

di Indonesia. Tema Analisis Pengembangan Potensi Komoditi SRG dan PL

pada tahun 2018 adalah potensi komoditi kedelai sebagai subyek komoditi

resi gudang. Kegiatan ini dilakukan dengan swakelola dibantu oleh tenaga

ahli dibidangnya. Analisis tersebut sampai dengan triwulan III telah

dilakukan pengumpulan data di beberapa daerah dan dilaksanakan FGD di

3 (tiga) daerah yaitu Grobogan, Banyuwangi dan Lombok.

c. Analisis Pengembangan Potensi Komoditi PBK.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan hasil kajian Komoditi PBK yang

dapat dijadikan acuan/referensi bagi pengembangan perdagangan

berjangka di Indonesia. Tema Analisis Pengembangan Potensi Komoditi

PBK pada tahun 2018 adalah Cryptocurrency sebagai komoditi. Kegiatan

ini dilakukan dengan swakelola dibantu oleh tenaga ahli dibidangnya.

Analisis Cryptocurrency sebagai komoditi telah selesai dikerjakan.

2. Melakukan Analisis PTT Bursa, Kliring, dan Pasar Lelang Komoditas atau

Pasar Fisik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peraturan dan tata

tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang sesuai dengan

kebutuhan pelaku pasar dan perubahan kondisi lingkungan strategis yang

mempengaruhi perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku.

Sampai dengan Triwulan III telah diberikan 6 (enam) persetujuan untuk

Peraturan dan Tata Tertib (PTT), yaitu:

a. Persetujuan No. 06.1/BAPPEBTI/SD/01/2018 tanggal 15 Januari 2018

tentang Persetujuan Perubahan PTT GKR PT. KBI;

b. Persetujuan No. 69/BAPPEBTI/SD/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

tentang Persetujuan Perubahan PTT Penyelenggara Pasar Lelang GKR

PT. PKJ.

c. 135/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Persetujuan PTT

Pasar Lelang Nusantara.

d. 136/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Persetujuan PTT

Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang ICH.





e. 137/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Persetujuan

perubahan PTT Pasar Lelang PT. PKJ.

f. 141/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Persetujuan PTT

Pasar Fisik Timah Murni Batangan BKDI.

3. Melakukan Analisis Kontrak PBK dan Komoditi SRG atau PLK

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan kemudian memberikan persetujuan

atas usulan kontrak PBK.

Sampai dengan Triwulan III, telah diberikan 10 (sepuluh) persetujuan untuk

kontrak dan 1 (satu) pembatalan Kontrak, yaitu:

a. Persetujuan No. 64/BAPPEBTI/SD/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

tentang Persetujuan Kontrak Berjangka minyak Mentah (Crude oil) PT.

BKDI

b. Persetujuan No. 65/BAPPEBTI/SD/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

tentang Persetujuan Perubahan trading code CFD Single Stock PT. BKDI

c. Persetujuan No. 66/BAPPEBTI/SD/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

tentang Persetujuan Perubahan Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah

(GOLDID) PT. BKDI

d. Persetujuan No. 67/BAPPEBTI/SD/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

tentang Persetujuan Perubahan Kontrak Mata Uang Asing PT. BKDI

e. Persetujuan No. 68/BAPPEBTI/SD/02/2018 tanggal 23 Februari 2018

tentang Persetujuan Persetujuan Perubahan Kontrak Gulir Harian Emas

US Dollar (GOLDUD) PT. BKDI

f. 112/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Persetujuan

Penambahan Kontrak CFD Indeks Kurs IDR 12.000 PT BKDI.

g. 113/BAPPEBTI/SD/05/2018tanggal 4 Mei 2018 tentang Persetujuan

Penambahan Kontrak CFD Single Stock Kurs IDR 12.000 PT BKDI.

h. 114/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Persetujuan

Perubahan Jam Perdagangan Kontrak CFD Komoditi PT. BKDI.

i. 115/BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Persetujuan

Perubahan Jam Perdagangan Kontrak CFD Mata Uang Asing PT. BKDI.

j. 140/ BAPPEBTI/SD/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Persetujuan

kontrak Berjangka timah PT. BKDI.

k. 167/BAPPEBTI/SD/09/2018 tanggal 12 September tentang Pembatalan

persetujuan Kontrak Berjangka Emas PAMP (PAMPGRID dan

PAMPKGUD) PT. BKDI





Prosedur Pelaksanaan Pemrosesan Persetujuan PTT/Kontrak, adalah :

i.1). Permohonan diajukan kepada Kepala Bappebti dan kemudian di

disposisikan kepada Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar;

2). Usulan diproses dengan tahapan :

a) Pembahasan internal melibatkan biro teknis terkait di lingkungan

Bappebti atau unit terkait di Kementerian Perdagangan

b) Pembahasan eksternal dilakukan oleh Bappebti/Kemendag dengan

mengundang semua instansi terkait baik dari Bappebti Bursa/Kliring

Berjangka, stakeholder, dan nara sumber lainnya

3). Setelah di sepakati sesuai pembahasan, Biro Pembinaan dan

Pengembangan Pasar menyiapkan draft surat jawaban beserta draft final

atas usulan PTT/Kontrak yang kemudian diparaf oleh semua unit terkait

Bappebti untuk ditandatangani oleh kepala Bappebti sebagai bentuk

persetujuan terhadap permohonan tersebut.

4. Melakukan Desk Research dalam Rangka Penyiapan Bahan Kebijakan

Strategis di Bidang PBK, SRG dan Pasar Lelang Komoditas/Pasar Fisik

Kegiatan ini diperlukan untuk menyediakan hasil Desk Research dalam rangka

pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan

pasar lelang yang dapat dijadikan referensi bagi bahan kebijakan strategis

sewaktu dibutuhkan. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) topik. Namun, kegiatan ini

masih belum dapat dilaksanakan karena masih dalam posisi dibintangi/diblokir

oleh Kementerian Keuangan.

5. Melakukan Pertemuan dalam Rangka Pengembangan Pasar Komoditi

Pertemuan teknis asosiasi komoditi diperlukan dapat menampung aspirasi para

pelaku pasar, khususnya dalam rangka untuk menggalang informasi/data dari

stakeholder serta membangun sinergi dan persepsi dalam rangka

pengembangan pasar komoditi sehingga berperan dalam mendukung

pengembangan yang memenuhi beberapa aspek diantaranya aspek legalitas,

aspek teknis dan aspek finansial. Pada triwulan 1 telah dilakukan persiapan

untuk pelaksanaan kegiatan tersebut serta pengumpulan data di daerah. Pada

triwulan 2 telah dilakukan pengumpulan data di daerah. Pada triwulan 3 telah

dilakukan FGD di daerah.

6. Evaluasi PTT di Bidang PBK/PL/Pasar Fisik

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi PTT Di Bidang PBK/PL/Pasar Fisik

yang telah disetujui. Evaluasi PTT Di Bidang PBK/PL/Pasar Fisik sangat

diperlukan untuk mengevaluasi PTT dan meningkatkan kinerja di bidang





PBK/PL/Pasar Fisik, sehingga diharapkan lebih baik ke depannya. Pada

triwulan 1 telah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut serta

pengumpulan data di daerah. Pada triwulan 2 telah dilakukan pengumpulan

data di daerah. Pada triwulan 3 telah dilakukan FGD di daerah.

7. Evaluasi Implementasi Kontrak/Produk PBK/Pasar Fisik dan Komoditi SRG/PL

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Kontrak/Produk PBK

atau Pasar Fisik yang telah berjalan selama ini. Evaluasi Implementasi

Kontrak/Produk PBK atau Pasar Fisik sangat diperlukan untuk meningkatkan

perdagangan berjangka komoditi PBK, SRG, dan PL Indonesia, sehingga

diharapkan Perdagangan Berjangka Komoditi lebih baik ke depannya. Pada

triwulan 1 telah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut serta

pengumpulan data di daerah. Pada triwulan 2 telah dilakukan pengumpulan

data di daerah. Pada triwulan 3 telah dilakukan FGD di daerah

B. Kinerja Anggaran

Pada Tahun 2018, Bappebti dengan program “Peningkatan Perdagangan Berjangka

Komoditi” memiliki pagu anggaran sebesar Rp 70.426.317.000 .Dari anggaran sebesar

itu, Bappebti telah merealisasikan sebesar Rp 62,129,114,687atau sebesar 88,22%

dari total anggaran yang disediakan dalam pagu.

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2018

No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2018

Unit PAGU Realisasi %

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI

38,926,317,000 34,002,270,159 87,35 Sekretariat

2 Peningkatan Pelayanan Hukum 4,750,000,000 4,323,272,064 91,02 Rorundak

3 Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 4,750,000,000 4,295,904,696 90,44 Rowaspaberfi

4 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL

9,000,000,000 7,775,899,609 86.40 Ronabangsar

5 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG

13,000,000,000 11,731,768,159 90.24 RobinwasSRG

PLK

TOTAL 70,426,317,000 62,129,114,687 88.22

Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)





Dari tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2018 hanya

mencapai 88,22 %, hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat jabatan kosong yang tidak terisi sampai akhir tahun 2018, untuk kenaikan

tunjangan kinerja (tunkin) sudah dialokasikan dari Januari 2018, sedangkan

Keputusan Presiden (Kepres) baru dibayarkan pada bulan April 2018;

2. Bappebti telah menganggarkan kenaikan gaij pokok sebesar 5%, namun pada

pelaksanaanya tidak ada kenaikan gaji pokok, sehingga pagu yang sudah

dialokasikan tidak terealisasi;

3. Adanya pagu blokir yang tidak dapat dibuka blokirnya, sehingga untuk

pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan;

4. Adanya Output Cadangan yang tidak bisa dipergunakan sebesar ± 3 %.

Agar realisasi anggaran Bappebti di Tahun berikutnya mengalami peningkatan maka

ada beberapa faktor yang harus diperbaiki yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan konsistensi atas jadwal yang telah disepakati

sebelumnya ;

2. Meningkatkan koordinasi antar unit Eselon II di lingkungan Bappebti; dan

3. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas di unitnya, sebagai antisipasi jika

terjadi perubahan anggaran sewaktu-waktu, unit tetap dapat melaksanakan

kegiatannya, tanpa mempengaruhi pencapaian indikator kinerja utama dan

kegiatannya.

Berikut disampaikan data mengenai realisasi keuangan Bappebti berdasarkan

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018.

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2018 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember

2018

Pagu Realisasi %

1

Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

1.541.401.000 1.423.218.696 92,33

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

2.030.066.000 1.759.013.200 86,65

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit

1.178.533.000 1.113.672.800 94,50

2 Meningkatnya Jumlah gudang yang 1.952.878.000 1.860.221.000 95,25






2018

Pagu Realisasi % pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar lelang komoditas

telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

221.710.000 219.816.000 99,14

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang

1.210.770.000 1.158.721.000 95.70

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK

695.850.000 653.545.000 93,92

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang

787.180.000 692.912.000 91,90

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

400.000.000 376.705.000 94,17

3

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL

1.167.227.000 1.011.317.780 86,64

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL

2.333.791.000 2.207.742.000 94,59

Pemberian Pelayanan Hukum 671.458.000 649.462.334 96.72

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)

577.524.000 449.149.550 77,77

4

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang

3.570.614.000 2.827.346.679 79,18

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

1.307.196.000 1.274.958.477 97,53






2018

Pagu Realisasi % Cakupan Komoditi dalam system informasi harga

2.626.962.000 2.408.446.711 91,68

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

1.495.228.000 1.255.285.542 83,95

5

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program Bappebti

253,560,000 246,375,749 97.16

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti

372,359,000 364,278,047 97.82

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti

563,047,000 546,881,000 97.12

Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL

2,765,817,000 2,705,775,658 97.82

Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)

Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi keuangan

Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan yang

mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 19,048,718,527 atau

93,40% dari pagu anggaran.

Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai sebesar 282,76

% hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung

capaian IKU, Bappebti hanya menggunakan 93,40% dari total pagu yang disediakan

untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti. Ini berarti bahwa Bappebti efisien dan

efektif menggunakan anggarannya dalam mencapai target IKU Bappebti.




BAB IV PENUTUP

Tahun 2018 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan

Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan

prima yang harus diberikan oleh institusi Bappebti terhadap seluruh lini aktifitas seperti

kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan dalam rangka persaingan

yang sehat.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah diuraikan

di Bab III diperoleh informasi bahwa di Tahun 2018 Bappebti secara umum mampu

menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Hal tersebut

tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 282,76 % yang

dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas 100%, dimana 6 (enam)

indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang ditetapkan pada awal Tahun 2018.

Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan harapan dapat

bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja

Bappebti Tahun 2018. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis

deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk

memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian,

laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan

permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses

perencanaan selanjutnya.



Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

LAM

PIR

AN

1.

Bag

an S

truk

tur O

rgan

isas

i Bap

pebt

i


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

2.

Dok

umen

Per

janj

ian

Kine

rja B

appe

bti T

ahun

201

8

No

Sasa

ran

Prog

ram

In

dika

tor K

iner

ja

Targ

et

1 M

enin

gkat

nya

Pem

anfa

atan

Si

stem

re

si

Gud

ang

(SR

G)

Pertu

mbu

han

nila

i R

esi

Gud

ang

yang

di

terb

itkan

se

cara

ku

mul

atif

(Res

ntra

201

5-20

19)

14%

Pertu

mbu

han

nila

i R

esi

Gud

ang

yang

di

terb

itkan

se

cara

ku

mul

atif

(Per

kin

Bapp

ebti)

6%

2 M

ewuj

udka

n la

yana

n in

tern

al

yang

se

suai

de

ngan

krit

eria

Pr

esen

tase

kep

uasa

n pe

nggu

na la

yana

n du

kung

an te

knis

dan

m

anaj

emen

di l

ingk

unga

n Ba

ppeb

ti 80

%

3 Te

rwuj

udny

a Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka

Kom

oditi

, Si

stem

R

esi

Gud

ang,

da

n Pa

sar

Lela

ng y

ang

tera

tur,

waj

ar,e

fekt

if da

n ef

isie

n.

Pers

enta

se k

epat

uhan

pel

aku

usah

a te

rhad

ap k

eten

tuan

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an d

i bid

ang

perd

agan

gan

berja

ngka

kom

oditi

, si

stem

resi

gud

ang,

dan

pas

ar le

lang

kom

odita

s 85

%

Pers

enta

se K

epua

san

pela

yana

n pu

blik

bid

ang

periz

inan

per

daga

ngan

be

rjang

ka k

omod

iti, s

iste

m re

si g

udan

g da

n pa

sar l

elan

g ko

mod

itas

80 %

Pertu

mbu

han

peng

guna

pas

ar le

lang

kom

odita

s 5

%

Pertu

mbu

han

volu

me

trans

aksi

Per

daga

ngan

Ber

jang

ka K

omod

iti

(Ren

stra

201

5-20

19)

7 %

Pertu

mbu

han

volu

me

trans

aksi

Per

daga

ngan

Ber

jang

ka K

omod

iti

(Per

kin)

3%


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

K

egia

tan

Angg

aran

1

Duk

unga

n m

anaj

emen

dan

duk

unga

n te

knis

lain

nya

Bada

n Pe

ngaw

as

Perd

agan

gan

Berja

ngka

Kom

oditi

R

p 38

,926

,317

,000

2 Pe

ngaw

asan

Per

daga

ngan

Ber

jang

ka K

omod

iti

Rp

4,75

0,00

0,00

0

3 Pe

ning

kata

n pe

mbi

naan

dan

pen

gaw

asan

Pas

ar L

elan

g da

n Si

stem

R

esi G

udan

g R

p 13

,000

,000

,000

4 Pe

ning

kata

n pe

laya

nan

huku

m

Rp

4,75

0,00

0,00

0

5 Pe

ning

kata

n Pe

mbi

naan

dan

Pen

gem

bang

an P

BK, S

RG

dan

PL

Rp

9,00

0,00

0,00

0

Rp

70

,426

,317

,000


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

3.

Lem

bar P

engu

kura

n Pe

ncap

aian

Sas

aran

(PPS

) U

nit

: B

adan

Pen

gaw

as P

erda

gang

an B

erja

ngka

Kom

oditi

(BAP

PEB

TI)

Tahu

n An

ggar

an

: 20

18

Sasa

ran

Prog

ram

In

dika

tor K

iner

ja

Targ

et

Rea

lisas

i %

C

apai

an

Prog

ram

/Keg

iata

n An

ggar

an

Rea

lisas

i %

C

apai

an

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Men

ingk

atny

a Pe

man

faat

an

Sist

em re

si

Gud

ang

(SR

G)

Pertu

mbu

han

nila

i R

esi G

udan

g ya

ng

dite

rbitk

an s

ecar

a ku

mul

atif

(Res

ntra

20

15-2

019)

14%

19

.21

137.

14

1. P

erte

mua

n Te

knis

SR

G

2.17

4.58

8.00

0

2,

080,

037,

000

95

,65

Pertu

mbu

han

nila

i R

esi G

udan

g ya

ng

dite

rbitk

an s

ecar

a ku

mul

atif

(Per

kin

Bapp

ebti)

6%

19.2

1 32

0.16

2.

Per

tem

uan

Kel

ompo

k Ke

rja S

RG

Mew

ujud

kan

laya

nan

inte

rnal

yan

g se

suai

den

gan

krite

ria

Pres

enta

se k

epua

san

peng

guna

laya

nan

duku

ngan

tekn

is d

an

man

ajem

en d

i lin

gkun

gan

Bapp

ebti

80 %

85

10

6.25

1. P

enyu

suna

n R

enca

na P

rogr

am

16.9

87.6

00.0

00

14.3

93.6

55.0

17

84.7

3

2. P

enyu

suna

n R

enca

na

Angg

aran

3. P

elak

sana

an P

eman

taua

n da

n Ev

alua

si

4. P

enge

lola

an D

ata

dan

info

rmas

i

5. P

enge

lola

an K

euan

gan

6. P

enge

lola

an P

erbe

ndah

araa

n

7. P

enge

lola

an K

epeg

awai

an

8. P

elay

anan

Um

um &


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

Perle

ngka

pan

9. P

enyu

suna

n An

nual

Rep

ort

10. P

ener

bita

n Bu

letin

Bap

pebt

i

11. P

okja

Ref

orm

asi B

irokr

asi

12. P

enat

ausa

haan

BM

N

13. P

enge

lola

an in

form

asi m

elal

ui

web

site

14. O

n jo

b tra

inin

g lu

ar n

eger

i

15. P

artis

ipas

i Wor

ksho

p Se

min

ar

& So

sial

isas

i

16. P

artis

ipas

i Sid

ang

kerja

sam

a PB

K PL

SR

G

17. A

lat P

engo

lah

Dat

a &

Pera

lata

n El

ektro

nik

18. L

ayan

an In

tern

al O

rgan

isas

i

19. O

pera

sion

al d

an P

emel

ihar

aan

Kant

or

20. D

ukun

gan

Kunj

unga

n Lu

ar

Neg

eri


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

Terw

ujud

nya

Perd

agan

gan

Berja

ngka

Ko

mod

iti,

Sist

em R

esi

Gud

ang,

dan

Pa

sar L

elan

g ya

ng te

ratu

r, w

ajar

,efe

ktif

dan

efis

ien.

Pers

enta

se

kepa

tuha

n pe

laku

us

aha

terh

adap

ke

tent

uan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

di

bid

ang

perd

agan

gan

berja

ngka

kom

oditi

, si

stem

resi

gud

ang,

da

n pa

sar l

elan

g ko

mod

itas

85 %

12

0.43

14

1.68

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

yan

g di

eval

uasi

keg

iata

nnya

dan

Pe

lapo

ran

Keua

ngan

nya

7.14

7.84

0.00

0 6.

319.

633.

980

88.4

1

Pem

anta

uan

dan

Eval

uasi

Pe

ngaw

asan

SR

G &

PLK

Peng

kajia

n, P

enye

mpu

rnaa

n &

Peny

usun

an P

erat

uran

Per

unda

ng-

unda

ngan

di

Bida

ng P

BK, S

RG

, da

n PL

K (L

apor

an A

PU-P

PT d

an

Prol

ifera

si)

Pers

enta

se K

epua

san

pe

laya

nan

publ

ik

bida

ng p

eriz

inan

pe

rdag

anga

n be

rjang

ka k

omod

iti,

sist

em re

si g

udan

g da

n pa

sar l

elan

g ko

mod

itas

80 %

80

.39

100.

48

Pem

rose

san

Perm

ohon

an

Pers

etuj

uan

Lem

baga

SR

G &

PLK

1.70

7.19

6.00

0 1.

651.

663.

477

96.7

4 Pe

rijin

an p

elak

u us

aha

PBK

Pertu

mbu

han

peng

guna

pas

ar

lela

ng k

omod

itas

5 %

9.

40

188

Perte

mua

n Te

knis

PLK

1.61

0.77

0.00

0 1.

556.

013.

000

96.6

0 Pe

mba

ngun

an S

iste

m P

elap

oran

PL

K

Pertu

mbu

han

volu

me

trans

aksi

Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka K

omod

iti

(Ren

stra

201

5-20

19)

7 %

25

.2

360

Peng

awas

an T

rans

aksi

Pel

aku

Usa

ha

6.27

9.39

5.00

0 5.

477.

226.

679

87.2

2 An

alis

is P

enge

mba

ngan

Ke

lem

baga

an d

an P

rodu

k Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

Pertu

mbu

han

volu

me

tra

nsak

si

Perd

agan

gan

Berja

ngka

Kom

oditi

(P

erki

n)

3%

25.2

84

0 Pe

nega

kan

huku

m te

rhad

ap

pela

ku u

saha

di b

idan

g PB

K da

n SR

G

Ja

karta

,

Fe

brua

ri 20

19

K

EPAL

A B

APPE

BTI

,

IND

RAS

ARI W

ISN

U W

ARD

HAN

A


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

4.

Form

ulir

Indi

kato

r Kin

erja

Uta

ma

(IKU)

U

nit O

rgan

isas

i :

Bada

n Pe

ngaw

as P

erda

gang

an B

erja

ngka

Kom

oditi

Tuga

s da

n Fu

ngsi

:

Mel

aksa

naka

n Pe

mbi

naan

, Pen

gatu

ran

dan

Peng

awas

an K

egia

tan

Perd

agan

gan

Berja

ngka

ser

ta P

asar

Fis

ik d

an J

asa

No

Sasa

ran

Prog

ram

In

dika

tor K

iner

ja

CAR

A PE

NGHI

TUNG

AN*

SUM

BER

DATA

1 M

enin

gkat

nya

Pem

anfa

atan

Si

stem

resi

Gud

ang

(SRG

) Pe

rtum

buha

n ni

lai

Resi

Gud

ang

yang

di

terb

itkan

se

cara

kum

ulat

if (R

esnt

ra 2

015-

2019

) Ru

mus

1

Biro

Pem

bina

an D

an P

enga

was

an S

iste

m R

esi

Gud

ang

Dan

Pasa

r Lel

ang

Kom

odita

s

Pertu

mbu

han

nila

i Re

si G

udan

g ya

ng

dite

rbitk

an

seca

ra k

umul

atif

(Per

kin

Bapp

ebti)

Ru

mus

1

Biro

Pem

bina

an D

an P

enga

was

an S

iste

m R

esi

Gud

ang

Dan

Pasa

r Lel

ang

Kom

odita

s

2 M

ewuj

udka

n la

yana

n in

tern

al

yang

se

suai

de

ngan

krit

eria

Pr

esen

tase

kep

uasa

n pe

nggu

na la

yana

n du

kung

an

tekn

is d

an m

anaj

emen

di l

ingk

unga

n Ba

ppeb

ti Ru

mus

1

Sekr

erta

riat

3 Te

rwuj

udny

a Pe

rdag

anga

n Be

rjang

ka K

omod

iti, S

iste

m

Resi

G

udan

g,

dan

Pasa

r Le

lang

ya

ng

tera

tur,

waj

ar,e

fekt

if da

n ef

isie

n.

Pers

enta

se k

epat

uhan

pel

aku

usah

a te

rhad

ap

kete

ntua

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an d

i bid

ang

perd

agan

gan

berja

ngka

kom

oditi

, sis

tem

resi

gu

dang

, dan

pas

ar le

lang

kom

odita

s

Rum

us 1

Bi

ro P

erat

uran

Per

unda

ng-U

ndan

gan

dan

Peni

ndak

an, B

iro P

enga

was

an P

asar

Ber

jang

ka

dan

Fisi

k

Pers

enta

se K

epua

san

pela

yana

n pu

blik

bid

ang

periz

inan

per

daga

ngan

ber

jang

ka k

omod

iti, s

iste

m

resi

gud

ang

dan

pasa

r lel

ang

kom

odita

s

Rum

us 1

Bi

ro P

embi

naan

dan

Pen

gem

bang

an P

asar

, Biro

Pe

mbi

naan

Dan

Pen

gaw

asan

Sis

tem

Res

i G

udan

g Da

n Pa

sar L

elan

g Ko

mod

itas

Pertu

mbu

han

peng

guna

pas

ar le

lang

kom

odita

s Ru

mus

1

Biro

Pem

bina

an D

an P

enga

was

an S

iste

m R

esi

Gud

ang

Dan

Pasa

r Lel

ang

Kom

odita

s

Pertu

mbu

han

volu

me

trans

aksi

Per

daga

ngan

Be

rjang

ka K

omod

iti (R

enst

ra 2

015-

2019

) Ru

mus

1

Biro

Pen

gaw

asan

Pas

ar B

erja

ngka

dan

Fis

ik,

Biro

Pem

bina

an d

an P

enge

mba

ngan

Pas

ar, B

iro

Pera

tura

n Pe

rund

ang-

Unda

ngan

dan

Pen

inda

kan

Pertu

mbu

han

volu

me

trans

aksi

Per

daga

ngan

Be

rjang

ka K

omod

iti (P

erki

n)

Rum

us 1

Bi

ro P

enga

was

an P

asar

Ber

jang

ka d

an F

isik

, Bi

ro P

embi

naan

dan

Pen

gem

bang

an P

asar

, Biro

Pe

ratu

ran

Peru

ndan

g-Un

dang

an d

an P

enin

daka

n

Ja

karta

,

Fe

brua

ri 20

19

KE

PALA

BAP

PEBT

I,

INDR

ASAR

I WIS

NU W

ARDH

ANA


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

5.

Fo

rmul

ir R

enca

na K

iner

ja T

ahun

an

OU

TCO

ME/

OU

TPU

T

No

Ura

ian/

Sasa

ran

Indi

kato

r Kin

erja

R

enca

na T

ingk

at

Cap

aian

U

nit E

s. II

1

Men

ingk

atny

a ha

sil

pem

bina

an d

an

peng

awas

an te

rhad

ap

pela

ku u

saha

di b

idan

g PB

K

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

dan

pas

ar fi

sik

yang

dis

elen

ggar

akan

di B

ursa

Be

rjang

ka y

ang

diaw

asi t

rans

aksi

nya

16 p

erus

ahaa

n

Biro

Pen

gaw

asan

Pa

sar B

erja

ngka

dan

Fi

sik

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

yan

g di

eval

uasi

keg

iata

nnya

dan

Pel

apor

an

Keua

ngan

nya

76 p

erus

ahaa

n

Jum

lah

pela

ku u

saha

PBK

yan

g di

aud

it 24

per

usah

aan

2

Men

ingk

atny

a ha

sil

pem

bina

an d

an

peng

awas

an P

asar

lela

ng

dan

Sist

em R

esi G

udan

g

Jum

lah

guda

ng y

ang

tela

h m

engi

mpl

emen

tasi

kan

SRG

(kum

ulat

if)

123

guda

ng

Biro

Pem

bina

an D

an

Peng

awas

an S

iste

m

Res

i Gud

ang

Dan

Pa

sar L

elan

g Ko

mod

itas

Jum

lah

Nila

i Res

i Gud

ang

yang

dite

rbitk

an s

ecar

a ku

mul

atif

660

mily

ar

Jum

lah

peny

elen

ggar

aan

Pasa

r Lel

ang

(kal

i) 85

kal

i

Jum

lah

pese

rta p

elat

ihan

tekn

is p

enye

leng

gara

SR

G d

an P

asar

Lel

ang

240

Ora

ng

Jum

lah

pem

anta

uan,

eva

luas

i dan

pen

gaw

asan

SR

G d

an P

asar

Lel

ang

130

Kali

Jum

lah

hari

peny

eles

aian

per

izin

an p

elak

u us

aha

SRG

dan

Pas

ar L

elan

g se

tela

h do

kum

en le

ngka

p 20

izin

3

Men

ingk

atny

a ha

sil

pela

yana

n hu

kum

terh

adap

pe

laku

usa

ha d

i bid

ang

Perd

agan

gan

Berja

ngka

, Si

stem

Res

i Gud

ang

dan

Pasa

r Lel

ang

Peny

usun

an p

erat

uran

per

unda

ng-u

dang

an d

i bid

ang

PBK,

SR

G d

an P

L 9

pera

tura

n Bi

ro P

erat

uran

Pe

rund

ang-

Und

anga

n da

n Pe

nind

akan

Pene

gaka

n hu

kum

terh

adap

pel

aku

usah

a di

bid

ang

PBK,

SR

G d

an P

L 83

kal

i

Pem

beria

n Pe

laya

nan

Huk

um

29 k

ali

Pena

ngan

an p

erka

ra (P

TUN

, PN

, BAK

TI, P

rape

radi

lan)

15

kal

i

4 M

enin

gkat

nya

hasi

l Ju

mla

h ha

sil a

nális

is p

enge

mba

ngan

kel

emba

gaan

dan

pro

duk

6 an

alis

is

Biro

Pem

bina

an d

an


Lampiran

Lam

pira

n

LAK

BAPP

EBTI

201

8

OU

TCO

ME/

OU

TPU

T

No

Ura

ian/

Sasa

ran

Indi

kato

r Kin

erja

R

enca

na T

ingk

at

Cap

aian

U

nit E

s. II

Peng

kajia

n da

n Pe

ngem

bang

an

Perd

agan

gan

Berja

ngka

Ko

mod

iti, S

iste

m R

esi

Gud

ang

dan

Pasa

r Lel

ang

perd

agan

gan

berja

ngka

/sis

tem

resi

gud

ang/

pasa

r lel

ang

Peng

emba

ngan

Pa

sar

Jum

lah

Cak

upan

Kom

oditi

dal

am s

yste

m in

form

asi h

arga

12

Kom

oditi

Jum

lah

Har

i Pen

yele

saia

n Pe

rizin

an P

elak

u U

saha

PBK

Set

elah

Dok

umen

Le

ngka

p da

n Be

nar

19 h

ari

Jum

lah

Pese

rta P

elat

ihan

Tek

nis

Pela

ku U

saha

PBK

40

0 or

ang

5

Men

ingk

atny

a Pe

laya

nan

Duk

unga

n Te

knis

dan

Ad

min

istra

tif B

adan

Pe

ngaw

as P

erda

gang

an

Berja

ngka

Kom

oditi

Duk

unga

n m

anaj

emen

dan

pel

aksa

naan

pro

gram

Bap

pebt

i 4

Dok

umen

Sekr

etar

iat

Pem

bina

an d

an P

enge

lola

an K

euan

gan

Bapp

ebti

3 La

pora

n

Peng

elol

aan

dan

Peng

emba

ngan

SD

M B

appe

bti

10 K

egia

tan

Peny

elen

ggar

aan

dan

pem

bina

an k

omun

ikas

i dan

info

rmas

i pub

lik d

i bi

dang

PBK

, SR

G d

an P

L

21 L

apor

an

Ja

karta

,

Fe

brua

ri 20

19

K

EPAL

A B

APPE

BTI

,

IN

DR

ASAR

I WIS

NU

WAR

DH

ANA


Lampiran

laporan akuntabilitas kinerja badan pengawas …bappebti.go.id/resources/docs/lak2018.pdf ·...

Documents