laporan akuntabilitas kinerja tahun...

LAPORAN KINERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

TAHUN 2016


KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2017

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri i

Laporan Kinerja Tahun 2016 Ikhtisar Eksekutif

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 merupakan pelaksanaan amanah UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui pencapaian target

pada unit kerja di lingkungan BPPI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2016 disamping peran strategisnya dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan Laporan Kinerja BPPI tahun 2016, mengacu kepada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian.

Laporan Kinerja merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja BPPI,

karena laporan ini memuat rencana kerja (performance plan) berdasarkan rencana strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja (result performance) dan kendala yang dihadapi selama tahun 2016. Beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian output kinerja tidak dapat ditangani oleh internal BPPI karena merupakan kewenangan pihak lain. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil yang dicapai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan

sebagai bahan evaluasi bagi Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPI dan Unit Kerja yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah membantu hingga diselesaikannya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Februari 2017

Kepala BPPI ,

Haris Munandar N.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan salah satu unit kerja di

lingkungan Kementerian Perindustrian di bidang penelitian dan pengembangan industri yang

mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

Selama Tahun 2015, BPPI telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi yang diamanahkan dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri Nasional.

Berikut kinerja BPPI selama tahun 2016.

Sasaran Strategis BPPI Tahun 2016 terdiri dari :

1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan industri

pionir dan industri prioritas, target 5,85 persen dengan realisasi sebesar 17,53 persen atau

capaian sebesar 299,66 persen;

2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan Impor

Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, target 5 persen dengan

realisasi sebesar 13,07 persen atau capaian sebesar 261,40 persen;

3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian indikator

kinerja sebagai berikut:

a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, target 20 persen dengan realisasi -12,90

persen atau capaian sebesar -0,65 persen;

b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, target 20 persen dengan realisasi

sebesar 2,78% atau capaian sebesar 0,14 persen;

c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, target 20 persen dengan capaiansebanyak -

7,14 persen atau sebesar -35,70 persen;

4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator kinerja

sebagai berikut :

a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, target 40 persen dengan

realisasi sebanyak 12,04 persen atau capaian sebesar 30,10 persen;

b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, target 10 kebijakan dan infrastruktur

dengan capaian sebanyak 12 kebijakan dan infrastruktur atau sebesar 120,00 persen

5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing

industri, dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri iii


Balai, target 18 paket peralatan dengan capaian sebanyak 19 peralatan atau sebesar 10,56

persen;

6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja tingkat kepuasan

pelanggan, target indkes 3,5 dengan capaian indeks 3,5atau sebesar 100,00 persen;

7. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan

SDM, target 275 orang, dengan capaian sebanyak 292 orang atau sebesar 106,18%.

Realisasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri sebesar Rp 538.722.205.554,00 dari Pagu Rp 576.657.149.000,- atau sebesar

93,42%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Pagu sebesar Rp 7.166.391.000-

telah direalisasikan sebesar Rp 6.893.184.260,-atau sebesar 96,19 %;

2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pagu anggaran sebesar Rp 13.316.546.000,- telah

direalisasikan sebesar Rp 11.803.231.217,- atau sebesar 88,64%%;

3. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Pagu sebesar Rp 8.850.770.000,- telah

direalisasikan sebesar Rp. 8.571.781.901,- atau 96,85%;

4. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 40.648.907.000,-telah direalisasikan sebesar Rp

38.526.750.466,- atau 94,78%;

5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektualmemiliki Pagu

sebesar Rp 9.192.638.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 8.875.554.483,- atau 96,55%;

6. Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan 11 Balai Besar mempunyai

Anggaran Pagu DIPA tahun 2015 sebesar Rp 320.271.472.000,- dengan realisasi sebesar Rp

299.305.086.788,- atau sebesar 94,32 %;

7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri yang dilaksanakan oleh 11 Baristand Industri dan Balai

Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 160.571.913.000,- dan telah direalisasikan

sebesar Rp 151.447.379.502,- atau 94,32%;

8. Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 16.634.512.000,- dan telah direalisasikan

sebesar Rp 13.299.236.937,- atau 79,95%.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri v

Laporan Kinerja Tahun 2016 Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................................................................. 1

B. Peran Strategis Organisasi .......................................................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ...................................................................................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 7

A. Rencana Strategis BPPI ................................................................................................................ 7

B. Rencana Kinerja BPPI Tahun 2014 ............................................................................................. 15

C. Rencana Anggaran ..................................................................................................................... 16

D. Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................. 18

A. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................................. 18

B. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................. 47

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 55

LAMPIRAN Pengukuran Kinerja BPPI TA 2016

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

1

Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab I Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)

mengalami perubahahan nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

(BPPI). Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, tugas dan fungsi BPPI lebih dititikberatkan

kepada kegiatan Litbang.

Berdasarkan Perpres tersebut, BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,

diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah

dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang

industri;

2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa

industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan

kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan

perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan

pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi,

diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah

dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang

industri;

4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPPI didukung 5 (lima) unit kerja

setingkat Eselon II di pusat dan 23 (dua puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di

beberapa daerah.


2


1.2. Peran Strategis Organisasi

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

Kemenperin telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Perindustrian No. 31.1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin

Tahun 2015-2019.

Visi pembangunan industri tahun 2015 – 2019 adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri

yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan

Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang

dalam 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri

nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang

berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan

memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dijabarkan ke dalam peta

strategi 2015 – 2019 yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian

strategis yaitu:

1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;

2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;

3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;

4) Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian Nasional;

5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri;

6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri;

7) Menguatnya struktur industri.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019, arah

kebijakan pembangunan industri nasional yang menjadi program prioritas Kemenperin adalah :

1) Penumbuhan populasi industri, dan 3) Peningkatan daya saing dan produktivitas. Untuk


3


mendorong program prioritas tersebut, BPPI diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasi

program peningkatan daya saing dan produktivitas industri. Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran

strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset.

Di samping memiliki peran strategis tersebut, BPPI juga diharapkan dapat menyediakan

fasilitas jasa bagi pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM), baik

melalui produk kebijakannya (hasil litbang makro) maupun produk hasil litbang mikro (terapan)

seperti hasil riset, standardisasi dan sertifikasi, pengujian serta rancang bangun dan

perekayasaan di bidang industri.

Untuk mewujudkan peran litbang dalam rangka mendukung Pengembangan Industri

Nasional khususnya mendukung pengembangan industri prioritas sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri

Nasional Tahun 2015-2035, Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri terus diperkuat

sehingga dapat menghasilkan litbang yang implementatif.

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang menjadi program BPPI bertujuan

untuk meningkatkan daya saing industri melalui perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan

penelitian dan pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan industri dalam

menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji

komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi,

energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri

sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian, untuk mendukung tugas dalam menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan di bidang perindustrian, BPPI didukung oleh Sekretariat Badan dan 4 (empat)

satuan kerja pusat dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1) Sekretariat Badan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual

mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi


4


industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang

industri;

3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian,

dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air;

4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian,

pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim

usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang;

5) Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian,

pengkajian, pengembangan standardisasi industri.

Selain unit kerja pusat, BPPI juga didukung oleh 23 (dua puluh tiga) Unit Pelayanan Teknis

(UPT) di berbagai daerah yang terdiri dari 11 unit (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset

dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) dan Balai Sertifikasi Industri yang tersebar di 15

provinsi di Indonesia. Satker tersebut mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana tugas

teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam mendukung tugas dan fungsi BPPI, unit kerja pusat dan UPT daerah saling

berkolaborasi. Unit kerja pusat berperan sebagai perumus kebijakan dan regulasi secara makro,

sedangkan UPT daerah berperan sebagai unit yang melaksanakan kebijakan secara teknis

operasional dan memberikan layanan teknis kepada dunia industri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand

Industri tersebut adalah kegiatan litbang yang bersifat mikro yang pada umumnya merupakan

kegiatan litbang terapan, riset, standardisasi dan sertifikasi di bidang industri. Masing-masing

Balai Besar dan Baristand Industri memiliki kompetensi inti seperti terlihat pada Tabel dibawah

ini:

Tabel 1.1 Kompetensi Inti Balai Besar Industri

Balai Besar

Kompetensi Inti

1. Tekstil (BBT), Bandung Desain Struktur dan Permukaan Tekstil

2. Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung

Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air, instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer

3. Logam dan Mesin (BBLM), Bandung

Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi dan tooling)

4. Keramik (BBK), Bandung Material Engineering for Electric & Structural Ceramic

5. Pulp dan Kertas (BBPK), Bandung

Bioengineering untuk pulp dan kertas


5


Balai Besar

Kompetensi Inti

6. Industri Agro (BBIA), Bogor Komponen aktif bahan alami komoditas agro

7. Kimia dan Kemasan (BBKK), Jakarta

Fine Chemical & Degradable Packaging Design

8. Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Semarang

Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri

9. Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), Yogyakarta

Desain bahan dan konstruksi sepatu

10. Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta

Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan dan batik

11. Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Makassar

Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan kakao

Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri

Baristand Industri Fokus

1. Aceh Rempah dan Minyak Atsiri

2. Medan Mesin dan Peralatan Pabrik

3. Padang Makanan Tradisional

4. Palembang Karet Komponen Teknis

5. Lampung Tepung Industri Agro

6. Surabaya Mesin Listrik & Peralatan Listrik

7. Banjarbaru Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan bambu

8. Samarinda Hasil Perikanan dan Perkebunan

9. Pontianak Bahan baku kosmetik alami dan pangan semi basah

10. Manado Teknologi Pengolahan Palma

11. Ambon Teknologi Pengolahan Hasil Laut

Beberapa Balai Besar dan Baristand industri ada yang telah memiliki status Badan

Layanan Umum (BLU). Dengan berstatus BLU, Balai tersebut dapat secara cepat memberikan

pelayanan teknis kepada masyarakat dan dapat mengelola aset dan keuangan secara optimal.

Adapun Balai yang telah memiliki status BLU adalah:

1. Balai Besar Industri Agro

2. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

3. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

4. Baristand Industri Lampung


6


Gambar berikut menjelaskan struktur organisasi BPPI secara lengkap:

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPI

11 (sebelas) Baristand Industri

Balai Setifikasi Industri

PUSAT

STANDARDISASI INDUSTRI

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIAT

BADAN

11 (sebelas) Balai Besar

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INDUSTRI DAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

IKLIM USAHA INDUSTRI



7

Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis BPPI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,

disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang berdaya

saing. Misi ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan

penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk

menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional 2015 –

2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber

daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek.

Terkait dengan daya saing, peringat indeks daya saing global Indonesia periode 2016-

2017 merosot ke urutan ke-41 dari semula urutan ke-37 pada periode 2015-2016, menurut

Global Competitiveness Index (GCI) yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF).

Sedangkan menurut World Competitiveness Yearbook yang dikembangkan oleh Management

Development (IMD) 2016, peringkat daya saing Indonesia turun enam peringkat dari

peringkat ke-42 menjadi ke-48. Di level Asia Tenggara, peringkat Indonesia masih berada di

bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura menempati peringkat empat

atau turun satu peringkat, Malaysia turun lima peringkat ke posisi 19, Thailand naik dua

peringkat ke posisi 28, sedangkan Filipina turun satu peringkat ke posisi 42. Penurunan

peringkat daya saing pada tahun 2016 diperkirakan disebabkan oleh penurunan peringkat

yang besar dari pilar efisiensi pasar tenaga kerja, efisiensi pasar barang dan kecanggihan

bisnis, penurunan yang signifikan dari indikator Perilaku Etis Perusahaan, Kualitas Pasokan

Listrik, Indeks Hak Hukum, dan Kepemilikan Investor Asing. Sedangkan, menurut perspektif

kemudahan berusaha pada laporan tahunan Doing Business 2017 yang dirilis Bank Dunia

menyebutkan Indonesia berada di posisi 91 dengan skor 61,52, mengalami kenaikan 15

peringkat dibanding tahun sebelumnya,membawa Indonesia unggul dari Filipina, Kamboja,

Laos, dan Myanmar. Kenaikan peringkat kemudahan berusaha itu berkat berbagai

kemudahan perizinan dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.


8


Untuk mencoba mengantisipasi berbagai tantangan global tersebut arah kebijakan

Rencana Strategis (Renstra) BPPI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJMN

tahun 2015 – 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 14 Tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Pada Renstra BPPI 2015-2019 tertuang Visi BPPI yaitu ”Menjadi lembaga penyedia

rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu

menjadi katalis peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri di tingkat

nasional maupun global”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, BPPI pada 5 tahun ke depan (2015-

2019) mengemban Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif;

2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar;

3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk

di dalamnya perlindungan HKI;

4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

(industri hijau);

5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan

litbang dan pelayanan jasa teknis.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan

ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran-sasaran strategis yang

mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif

Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya investasi di sektor industri, dengan indikator kinerja

sasaran strategis yaitu:

1) Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas

Sasaran Strategis 2: Kuatnya Struktur Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis

yaitu:


9


1) Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib;

2. Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI,

dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri

2) Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri

3) Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri

Hijau, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi

2) Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Teknis kepada Industri dengan

indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Indeks kepuasan pelanggan.

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan

Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri, dengan indikator kinerja

sasaran strategis yaitu:

1) Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai.

2) Peningkatan Kompetensi SDM BPPI.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan dan Program BPPI yang Berkualitas dan

Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan;

2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun

Anggaran;

3) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

Sasaran Strategis 4: Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang

Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

Sasaran Strategis pada Renstra BPPI diatas sesuai dengan Renstra Teknokratik

Kementerian Perindustrian 2015-2019 yang disusun akhir TA. 2014, yaitu Perspektif Pemangku


10


Kepentingan, Sasaran Strategis ke 3: Meningkatnya Investasi Di Sektor Industri. Sampai saat

ini Renstra BPPI masih dalam proses review untuk menyesuaikan dengan hasil Review Restra

Kementerian Perindustrian 2015-2019 versi TA. 2017. Menurut Renstra Kemenperin Tahun 2015-

2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015,

Sasaran Strategis BPPI terdapat pada Sasaran Strategis ke-5 yaitu Meningkatnya

Pengembangan Inovasi Dan Penguasaan Teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKSS) adalah meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan

penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pada Renstra BPPI sasaran tersebut masih

termasuk Perspektif Proses Internal.

2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPI

Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri

adalah :

1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju;

2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI;

3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri;

4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI lingkup

industri;

5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional

(KIN) yang efektif;

6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau;

7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.

Berdasarkan Renstra Kemenperin Tahun 2015-2019, Program Pengembangan BPPI

terdapat dalam Program VII yaitu: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

dan masuk dalam Sasaran Strategis 5 yaitu: Meningkatnya pengembangan inovasi dan

penguasaan teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah meningkatnya

penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan

Intelektual.

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri

nasional. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:


11


1. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan

Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan

Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan

adalah (1) Terwujudnya kebijakan dan program BPPI yang berkualitas dan berkelanjutan, (2)

Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel, (3) Monitoring dan

evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, (4) Sistem informasi

yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur.

2. Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri

Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri

dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dengan Sasaran

kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yg

kondusif, dan (2) Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiscal dan non-fiskal) oleh industri.

3. Pengembangan standardisasi industri.

Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri

dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan

adalah (1) Tersedianya RSNI, ST, PTC, (2) Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri,

(3) Tersedianya SDM dibidang Standardiasi Industri, dan (4) Tersedianya Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK) untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian.

4. Pengembangan Industri Hijau

Kegiatan Pengembangan Industri Hijau dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)

Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, (3)

Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, dan (4) Terwujudnya Industri yang menerapkan

prinsip industri hijau.

5. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI dilaksanakan oleh Pusat

Pengkajian Teknologi dan HKI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)

Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HK, (2) Tersedianya

sistem dan infrastruktur audit teknologi, (3) Terfasilitasinya pemanfataan dan penerapan

teknologi industri, (4) Meningkatnya motivasi berinovasi bagi peneliti dan industri, (5)

Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6) Tersedianya Pembinaan Perlindungan


12


HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7) Terlaksananya program, monitoring,

pengembangan SDM, dan operasional di bidang teknologi industri.

6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri

Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri dilaksanakan oleh

Balai-Balai di lingkungan BPPI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1)

hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.

7. Riset dan Standardisasi Industri

Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Baristrand di lingkungan BPPI

dengan Sasaran kegiatan /output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa

industri dan (2) layanan jasa teknis industri.

8. Sertifikasi Industri

Kegiatan Sertifikasi Industri dilaksanakan oleh Balai Sertifikasi Industri dengan sasaran

kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan jasa teknis

industri.

Strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah :

1. Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi terkemuka

melalui organiasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas dan kemitraan

dengan akademisi;

2. Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan

teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;

3. Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;

4. Meningkatkan kompentensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK Industri;

5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan LPK.

Selanjutnya, dalam Peta Strategi akan diuraikan langkah-langkah dalam mewujudkan

Strategi BPPI tersebut. Peta Strategi BPPI seperti pada Gambar 2.1:


13


Gambar 2 Peta Strategi BPPI


14


Sasaran-sasaran dari Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ini

adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah

tumbuhnya industri pionir maupun industri strategis; dan harmonisasi kebijakan sektor

industri.

2. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah

pengembangan teknologi industri, penerapan teknologi di industri, dan penerapan HKI

di industri.

3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah penurunan

produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib.

4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah Standar

Industri Hijau, lembaga sertifikasi industri hijau, dan pelatihan-pelatihan bagi auditor

industri hijau yang tersertifikasi.

5. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan

Industri

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya

perencanaan program dan anggaran, laporan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan, pengembangan SDM serta layanan manajemen dalam mendukung

pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi, Standardisasi, dan Industri Hijau.

6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil

penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri.

7. Riset dan Standardisasi Industri

Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil

penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri.


Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah layanan

jasa teknis industri.


15


2.2 Rencana Kinerja BPPI Tahun 2016

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, terdiri dari kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut terdiri atas:

1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan

Industri;

2. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri;

3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri;

4. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup;

5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual;

6. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi;

7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri;


Berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas maka dapat diuraikan Rencana

Kinerja BPPI pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja BPPI TA. 2016

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya Investasi Sektor Industri

Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas

5,85 Persen

2 Meningkatnya Penerapan Standar Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5 Persen

3 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI

Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri

20 Persen

Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri

20 Persen

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri 20 Persen

Jumlah Balai yang Difasilitasi untuk Mendukung Science Park

2 Balai

4 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau

Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi

40 Persen

Pertumbuhan Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

33 Persen

5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai

22 Paket Peralatan

6 Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri

Peningkatan Kepuasan Pelanggan Skala Indeks 3,5

7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI

Peningkatan Kompetensi SDM BPPI 275 Orang


16


2.3 Rencana Anggaran

Pagu BPPI indikatif TA. 2016 sebesar Rp 570.876.027.000,- sedangkan Pagu definitif

TA. 2016 Rp 571.876.027.000,- pada pertengan tahun terjadi revisi PNBP, revisi DIPA, dan

pemotongan anggaran, sehingga akhir Desember TA. 2016 Pagunya menjadi Rp

576.657.149.000,-. Pagu tersebut terdiri dari anggaran Sekretariat, 4 (empat) Pusat-Pusat, 11

(sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset Standardisasi Industri dan Balai Sertifikasi

Industri. Berikut rincian anggaran dari tiap-tiap satker BPPI :

Tabel 2.4. Pagu Anggaran Program BPPI 2016

Program/Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp 000,-)

Program: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 576.657.149.000

Kegiatan 1: Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 7.166.391.000

Kegiatan 2: Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 13.316.546.000

Kegiatan 3: Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 8.850.770.000

Kegiatan 4: Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri 40.648.907.000

Kegiatan 5: Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 9.192.638.000

Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi a. Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi 320.271.472.000 b. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 160.432.457.000 c. Sertifikasi Industri 16.634.512.000

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja TA. 2016 yang disesuaikan

dengan IKU Renstra BPPI 2015-2019 yang merujuk pada Rancangan Teknokratik Renstra

Kementerian 2015-2019, dimana sasaran program lebih berorientasi outcome. Pada TA. 2016

program lanjutan quick wins dan target yang ada pada Renkin TA. 2016 mengalami perubahan

karena adanya penyesuaian alokasi anggaran. Untuk Perspektif Pembelajaran Organisasi tidak


17


semua dicantumkan pada Perjanjian Kinerja eselon I, terdapat beberapa indikator yang

dicantumkan di unit Eselon II. Berikut Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2016 sebagaimana tabel

dibawah ini:

Tabel 2.5.

Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2016

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya Investasi Sektor Industri


5,85 Persen

2 Meningkatnya Penerapan Standar

Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5 Persen



20 Persen


20 Persen

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri

20 Persen

4

Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau


40 Persen

Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

10 Kebijakan dan Infrastruktur



10 Paket Peralatan


Tingkat Kepuasan Pelanggan Skala Indeks 3,5

7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI

Peningkatan Kompetensi SDM BPPI 275 Orang


18

Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, BPPI melaksanakan program/kegiatan yang mengacu

pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2016-2019 dan setiap awal

Tahun Anggaran ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BPPI. Pada TA. 2016, Perjanjian

Kinerja BPPI meliputi 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Investasi Sektor Industri;

2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri;

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI;

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau;

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka

Meningkatkan Daya Saing Industri ;

6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri;

7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau,

Sarana dan Prasarana dan SDM;

Walaupun BPPI telah menetapkan Sasaran strategis untuk Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri, masih terdapat beberapa sasaran strategis dalam Renstra yang

tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja eselon I BPPI. Hal ini disebabkan adanya pemilihan skala

prioritas dari Sasaran Strategis yang akan ditampilkan dalam Perkin. TA. 2016. Sasasaran

Strategis yang tidak dicantumkan dalam Perkin BPPI diturunkan menjadi indikator dalam Perkin

Unit eselon II dibawah BPPI.

Pada TA. 2016, realisasi program/kegiatan BPPI berdasarkan dokumen RPJMN 2016-2019

dapat dilihat dalam tabel berikut :


19


Tabel 3.6 Perkembangan Kinerja BPPI Berdasarkan Dokumen RPJM 2016-2019

No Program/Kegiatan Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

T R T R Capaian (%)

T T T

1 Perencanaan Kebijakan standardisasi Industri

Meningkatnya RSNI, ST, dan PTC

100 120 100 102 102% 100 100 100

Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI, ST dan/atau PTC

14 30 10 10 100% 10 10 10

Tersusunnya skema sertifikasi produk SNI, ST, dan/atau PTC

6 7 6 7 116% 6 6 6

Terlaksananya pengawasan SNI, ST, dan PTC

3 3 3 3 100% 3 3 3

2 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Jumlah industri yang mengikuti expo produk-produk industri hijau di dalam dan luar negeri

12 13 - -

Jumlah industri yang memperoleh informasi benefit penerapan industri hijau

350 322 - -

3 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah Perusahaan/Balai yang mengikuti expo tingkat nasional

6 9 6 23 383%

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Rintisan Teknologi Industri

- 4 8 200%

Program/kegiatan Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup seperti yang

tercantum diatas merupakan program Quick Wins TA. 2015, sehingga untuk TA. 2016 sampai TA.

2019 tidak ditetapkan targetnya. Seluruh indikator kinerja TA 2016 capaiannya telah melampaui

target bahkan beberapa indikator pada Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

mencapai realisasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan meningkatnya antusias industri untuk

mengikuti expo dan Penghargaan Rintisan Teknologi Industri.


20


Tabel 3.7 Realisasi Kinerja IKU Renstra Kemenperin pada TA. 2016

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator

Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

T

R T R Capaian T T T

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

S1 Meningkatnya Investasi Sektor Industri


5,2% 8,00% 5,85% 17,53% 299,66% 6.49% 7.13% 7.75%

S2 Kuatnya struktur industri Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5% 10,18% 5% 13,07% 261,40% 15% 20% 30%

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

T1 Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI


10% 0% 20% -12,90% -64,50% 35% 50% 60%


10% -22,22

%

20% 2,86% 14,30% 35% 50% 60%


10% 175,00 20% -7,14 % -35,70% 35% 50% 60%

T2 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau


20% 25,00%

40% 12,41% 31,03% 60% 80% 20%


10 Kebijia

n

12 10 Kebijakan

dan Infrastruktur

12 Kebijakan dan

Infrastruktur

120.00% 54% 75% 15%

T3 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Pelaku Usaha Industri dan Masyarakat

Indeks kepuasan pelanggan

3,5 3,8 Indeks Skala 3.5

Indeks Skala 3,5

100.00% 3.6 3.7 3.8

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

L1 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Peningkatan paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai

10pkt 10pkt 18 pkt 19 pkt 105.56% 22 pkt

22 pkt

22 pkt

Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI

275 308 275 orang 292 rang 106,18 % 275 orang

275 orang

275 oran

g

L2 Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan

90% 100% 90% 99,81% 110,90% 90% 90% 90%

Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal

90% 98,46%

90% 101,54% 112,83% 90% 90% 90%


21


No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator

Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

T

R T R Capaian T T T

Tahun Anggaran

Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

92% 96,21%

93% 98.60% 109,56% 94% 95% 95%

L3 Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel

Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

75% 100% 76% 100% 131,58% 78% 79% 80%

Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya

Penguasaan Teknologi Industri & Penerapan HKI dan Meningkatnya Industri yang Menerapkan

Prinsip-Prinsip Industri Hijau. Penjelasan selengkapnya, khususnya indikator yang tidak

mencapai target akan diulas pada bagian selanjutnya.

BPPI telah menyusun Perjanjian Kinerja TA. 2016 yang disesuaikan dengan IKU Renstra

BPPI 2016-2019 dan merujuk pada Renstra Kementerian 2016-2019. Untuk memonitor

perkembangan capaian indikator kinerja setiap triwulan, telah disusun Rencana Aksi Perjanjian

Kinerja BPPI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8 Rencana Aksi 2016

Target

Fisik(%)Rencana kegiatan

Target

Fisik(%)Rencana Kegiatan

Target


Target


1 5 6 7 8 9 10 11 121

2 13.36 Identifikasi SNI, ST

dan/atau PTC yang

akan diberlakukan

wajib; koordinasi

dengan direktorat

terkait

42.76 Rapat koordinasi

dengan stakeholders

terkait; pembahasan

SNI, ST dan/atau PTC

yang akan diberlakukan

wajib

55 Rapat koordinasi dengan

stakeholders terkait;

pembahasan SNI, ST

dan/atau PTC yang akan

diberlakukan wajib

100 Penyusunan dan

penetapan Permen

tentang

pemberlakuan SNI,

ST dan/atau PTC

wajib; Evaluasi nilai

impor untuk

komoditi SNI, ST,

dan/atau PTC wajib.

3 10 Sosialisasi kegiatan

litbang ;

pengumpulan matriks

dan proposal litbang

unggulan

30 Pengumpulan matriks

dan proposal litbang

unggulan;

pengumpulan kertas

kerja penelitian,

persiapan pelaksanaan

Litbang

70% Pelaksanaan kegiatan

Litbang

100 Pelaksanaan Litbang,

workshop dan

diseminasi.

10 Sosialisasi kegiatan

dan pengumpulan

proposal Litbang

yang akan diterapkan

30 Evaluasi dan penetapan

Litbang yang akan

diterapkan, persiapan

penerapan Litbang

pada industri

70 Penerapan Litbang pada

industri

100 workshop dan

sosialisasi hasil

penerapan litbang,

25 Bimbingan

penerapan HKI hasil

litbang

50 Bimbingan penerapan

HKI hasil litbang ;

sosialisasi Fasilitasi

software paten,

pelatihan patent

drafting

65 Bimbingan penerapan

HKI hasil litbang;

sosialisasi fasilitasi

software

paten;konsultansi proses

pengajuan paten;

fasilitasi pendaftaran

paten ke Kemenkum

HAM

100 konsultansi proses

pengajuan paten;

fasilitasi pendaftaran

paten ke Kemenkum

HAM, penyusunan

laporan

5 Rapat koordinasi,

penetapan industri

yang menjadi target

asistensi, penetapan

tenaga ahli

20 Koordinasi dengan

industri; melakukan

asistensi dalam rangka

konservasi energi


industri; melakukan

asistensi dalam rangka

konservasi energi

100 Evaluasi hasil

asistensi kepada

industri

10 koordinasi dengan

pihak terkait;

penetapan

narasumber dan

rekruitmen panitia

teknis perumusan

standar industri hijau

40 Pengumpulan data

primer dan sekunder,

survey, penyusunan

draft kebijakan

69 Pembahasan draft

kebijakan dengan

stakeholders terkait

100 Finalisasi kebijakan

dan penetapan

menjadi Peraturan

Menteri

Perindustrian

5 0 pengumpulan data/

chek list spesifikasi

alat

40 Pengumpulan data/

chek list spesifikasi

alat; pengadaan barang

dan jasa

75 pengadaan barang dan

jasa; pembelian

peralatan

100 penyelesaian

pembelian peralatan

6 15 penyusunan

kuesioner dan

penetapan calon

responden

50 penyebaran kuesioner

dan rekapitulasi data

hasil kuesioner

75 penyebaran kuesioner

dan rekapitulasi data

hasil kuesioner

100 Rekapitulasi data

akhir dan

penyusunan laporan

7 15 penetapan diklat

yang akan dilakukan

selama tahun 2015;

identifikasi calon

peserta diklat


pihak terkait;

penyelenggaraan

training

65 Koordinasi dengan pihak

terkait;

penyelenggaraan

training

100 Penyelesaian

training, kelulusan

yang mendapat

beasiswa S3

100 Penetapan industri

yang mendapatkan

insentif fiskal dan

non fiskal; penetapan

peraturan Menteri,

Evaluasi peningkatan

investasi sektor

industri.

4 Meningkatnya Industri yang

Menerapkan Prinsip-Prinsip

Industri Hijau

2 3 4Meningkatnya Investasi Sektor

Industri

Pertumbuhan Industri Pionir dan

Industri Prioritas

5,85 Persen 20 Menyiapkan usulan

rekomendasi dan

fasilitas fskal dan non

fiskal; menyusun

rancangan kebijakan

untuk fasilitasi.

50 Identifikasi industri

yang akan diusulkan

untuk mendapatkan

insentif fiskal dan non

fiskal; pembahasan

rancangan kebijakan.

10 Kebijakan dan

Infrastruktur

75

18 Paket

Peralatan

Skala Indeks 3,5

275 Orang

Fasilitasi industri untuk

mendapatkan insentif

fiskal dan non fiskal;

pembahasan rancangan

kebijakan.

Meningkatnya Layanan Jasa Teknis

kepada Industri

Meningkatnya Fasilitasi

Kelembagaan Teknologi, Industri

Hijau, Sarana dan Prasarana dan

SDM

Meningkatnya Penguasaan Pangsa

Pasar Dalam Negeri

Penurunan Impor Produk

Industri yang SNI, ST dan/atau

PTC Diberlakukan Secara Wajib

5 Persen

20 Persen

20 Persen

40 Persen

Tingkat Kepuasan Pelanggan

Peningkatan Kompetensi SDM

Pertumbuhan Penerapan Inovasi

Teknologi Industri

Meningkatnya

Penguasaan

Teknologi Industri

dan Penerapan HKI

Pertumbuhan Penerapan HKI di

Sektor Industri

20 Persen

Pertumbuhan Industri yang

Menerapkan Konservasi Energi

Jumlah Kebijakan dan

Infrastruktur Industri Hijau

Pertumbuhan Pengembangan

Teknologi Industri

Meningkatnya Kemampuan Balai

dan Hasil Litbang dalam Rangka

Meningkatkan Daya Saing Industri

Jumlah Paket peralatan

Laboratorium dan Sarana

Pendukung Balai

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Rencana Aksi

Progress Triwulan I Progress Triwulan II Progress Triwulan III Progress Triwulan IV


23


Tabel 3.9

Realisasi Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2016 Per Triwulan

No. Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja Target

Rencana Aksi

Progress fisik Triwulan I(%)

Progress fisik Triwulan

II(%)

Progress fisik

Triwulan III(%)

Progress fisik Triwulan IV(%)

T R T R T R T R Realisasi Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatnya Investasi Sektor Industri


5,85 Persen 20 22.19 50 70 75 90.2 100 100 17,53%

2 Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri


5 Persen 13.36 13.03 42.76 50.64 55 60.2 100 100 13,07%



20 Persen 10 10 30 25 70 75 100 100 -12,90%


20 Persen 10 10 30 25 70 70 100 100 2,86%


20 Persen 25 66 50 70 65 70 100 100 -7,14%

4 Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau


40 Persen 5 5.25 20 25 65 70 100 100 12,41%


10 Kebijakan

dan Infrastruktur

10 10 40 48.33 69 74 100 100 12



18 Paket Peralatan

0 3 40 48.33 75 65.32 100 100 19



Skala Indeks 3,5

15 15 50 62.71 75 78 100 100 Skala Indeks

3,5

7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM

Peningkatan Kompetensi SDM

275 Orang 15 18 45 48.36 65 66.55 100 100 292


24


Secara fisik semua kegiatan sudah terealisasi, namun pada beberapa indikator

realisasinya tidak mencapai target. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari

masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya investasi sektor industri

Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas dihitung dari jumlah investasi industri

yang mengajukan permohonan fasilitas fiskal (Tax Holiday & Tax Allowance). Angka perhitungan

diambil dari total nilai investasi industri yang mendapatkan fasilitas fiskal (Tax Holiday & Tax

Allowance) pada tahun 2016 dibagi dengan total investasi bidang industri pada tahun 2016 dan

dijadikan dalam bentuk Persentase.

Hingga bulan Desember 2016, total nilai investasi industri yang telah mendapatkan Tax

Allowance sebesar Rp. 56,8 Trilyun. Nilai investasi tersebut dihitung dari investasi 25 perusahaan

yang telah memanfaatkan fasilitas fiskal Tax Allowance hingga bulan Desember 2016. Sedangkan

total investasi bidang industri pada tahun 2016 sebesar 324 Trilyun. Dengan demikian investasi

industri yang mendapatkan Tax Allowance sebesar 17,53% dari total investasi bidang industri.

Nilai investasi pada indikator ini hanya bisa dihitung dari investasi industri yang

memanfaatkan fasilitas Tax Allowance, karena pada tahun 2016 belum ada perusahaan yang

mengajukan fasilitas Tax Holiday.

Secara keseluruhan, capaian/realisasi dari indikator ini telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Realisasi tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan antara lain adalah:

- Menyusun rekomendasi untuk usulan fasilitas fiskal (Tax Allowance dan Tax Holiday);

- Pengeluaran surat rekomendasi terkait fasilitas fiskal;

- Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian Keuangan;

- Rekapitulasi data industri pioneer dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal;

- Kalkulasi nilai investasi industri pionir dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal

hingga Desember 2016.

Diharapkan pada tahun mendatang, nilai investasi dapat lebih ditingkatkan dengan

penambahan jumlah industri yang memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Tax Holiday dan Tax

Allowance

Indikator Kinerja I.1 Target Realisasi % Capaian

Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas

5,85% 17,53% 299,66%


25


2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya penerapan standar

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis II adalah Rasio Penurunan Impor Produk Industri

yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib pada tahun 2016 yaitu sebanyak 103 SNI

Wajib. Cara perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan nilai impor tahun 2016

untuk komoditi produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC telah diberlakukan secara wajib

dengan nilai impor pada tahun sebelumnya pada periode yang sama tahun 2015.

Data yang digunakan hanya sampai bulan Oktober 2016 mengingat ketersediaan data di

BPS. Data dibandingkan dengan nilai impor pada periode Januari – Oktober 2015. Berdasarkan

data BPS, nilai impor periode Jan-Okt 2015 sebesar 4.510.318.312 US$ sedangkan pada periode

Jan-Okt 2016 sebesar 3.921.021.204 US$. Dengan demikian terjadi penurunan nilai impor sebesar

13,07%. Nilai impor dihitung dari impor komoditi 103 SNI wajib (tidak termasuk biskuit, kompor

2 dan 3 tungku) dengan 227 nomor HS.

Realisasi untuk indikator ini sebesar 13,07%, telah melebihi sasaran yaitu sebesar 5%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain

adalah:

- Penyusunan skema sertifikasi;

- Peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan;

- Penyiapan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK);

- Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dalam rangka pemberlakuan SNI

wajib;

- Pengawasan pemberlakuan SNI;

- Monitoring dan rekapitulasi nilai impor produk ber-SNI Wajib secara regular dengan

menggunakan data sekunder dari Pusdatin dan BPS;

Kebijakan standardisasi, khusunya penerapan SNI wajib dapat menurunkan jumlah

impor khususnya produk yang di bawah standar dengan harga yang murah. Dengan

berkurangnya impor, industri dalam negeri diharapkan dapat mengisi kebutuhan domestik

dengan standar yang baik. Dengan adanya standar, akses pasar untuk ekspor juga akan terbuka

terlebih di era perdagangan bebas ASEAN. Dalam 5 tahun terakhir, nilai impor menunjukkan

trend yang terus turun walaupun persentase penurunannya setiap tahun bervariasi dan naik

turun. Perkembangan nilai impor selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja II.1 Target Realisasi % Capaian


5% 13,07% 261,40%


26


Tabel 3.10 Perkembangan Nilai Impor

Selain telah berhasil mencapai target penurunan impor, selama TA. 2016 Pusat

Standardisasi Industri juga telah menghasilkan berbagai output kegiatan, diantaranya telah

dikonsensuskan sebanyak 102 RSNI; telah ditunjuk LPK untuk 103 SNI Wajib yang terdiri dari 38

LSPro dan 75 Lab. Uji; telah disusun 6 (enam) Skema Sertifikasi Mutu Produk yaitu : tangki air

silinder vertikal, air mineral, produk melamin, biskuit, baja tulangan, dan pipa saringan untuk

sumur air tanah; dan telah ditetapkan 35 regulasi teknis terkait dengan SNI.

Dalam rangka menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing industri,

Kementerian Perindustrian memberlakukan SNI secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib tentu saja

memerlukan dukungan dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji

sehingga Kementerian Perindustrian menunjuk kedua lembaga ini. Dari tahun 2014-2016,

regulasi SNI wajib, LSPro dan Sertifikat Penggunaan Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2015 ke 2016 dimana jumlah laboratorium uji

mengalami penurunan karena adanya pencabutan penunjukan laboratorium uji luar negeri untuk

produk mainan dan tekstil.

Tabel 3.11 Perkembangan SNI Wajib

2014 2015 2016

Jumlah SNI Wajib 97 102 103

Laboratorium Penguji 121 124 75

LsPro 34 38 38

SPPT SNI 1.353 1.367 1.472

Dalam pencapaian target Rasio Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau

PTC diberlakukan secara wajib, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya :

a. Infrastruktur Laboratorium Penguji yang belum mampu mendukung sepenuhnya

pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC

b. Belum siapnya IKM dalam pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC

c. Belum semua Peraturan Menteri Pemberlakuan SNI Wajib memiliki Skema Sertifikasi, dari

105 SNI wajib baru 31 yang tersedia Skema Sertifikasinya.

Agar kendala tersebut diatas tidak terjadi lagi di tahun mendatang, perlu dilakukan

beberapa langkah berikut, diantaranya:

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Nilai impor (US$) 7.589.614.656 6.665.342.575 5.755.186.300 5.107.861.555 3.921.021.204

% penurunan - 12,18 13,66 11.25 13,07


27


a. Diperlukan pembahasan secara regular untuk penyusunan skema sertifikasi untuk semua

produk yang SNInya akan dan telah diberlakukan secara wajib.

b. Perlu ditingkatkan peran serta KT/SKT dalam mengusulkan dan merumuskan RSNI untuk

menunjang program pemerintah dan tersedianya RSNI untuk menunjang program

pemerintah dan tersedianya SNI bidang industri yang dibutuhkan melalui pengumpulan

kebutuhan standar dengan mengacu kepada neraca perdagangan setiap komoditi atau

perjanjian kerjasama ekonomi.

c. Perlu ditingkatkan pengawasan SNI wajib.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI

a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri

Indikator Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri dilihat dari pelaksanaan

litbang dan aplikasi hasil litbang berdasarkan program prioritas dan intermediasi hasil litbang.

Pertumbuhan dihitung dari peningkatan jumlah litbang yang siap diterapkan, yang

dilaksanakan pada tahun 2016 dibandingkan dengan litbang siap terap yang dilaksanakan

pada tahun 2015. Adapun kriteria litbang yang siap diterapkan adalah :

a. Hasil Litbang pada TA. 2016 yang mendukung Industri Prioritas Berdasarkan Rencana

Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

b. Hasil litbang/perekayasaan yang teknometernya mencapai minimal skala 6.

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan yang dilakukan oleh Balai Besar/Baristand

Industri pada TA. 2015 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) litbang, diharapkan pada TA.

2016 dapat naik 20 % menjadi 74 (tujuh puluh empat) hasil litbang. Namun, pada TA. 2016

pengembangan teknologi industri tidak mengalami pertumbuhan karena realisasinya hanya

54 (lima puluh empat) hasil libang yang siap diterapkan. Artinya tidak terjadi pertumbuhan

jumlah litbang, malah terjadi penurunan sebanyak 12,9% sehingga realisasinya tidak

mencapai target yang diharapkan.

Indikator Kinerja III.1 Target Realisasi % Capaian

Pertumbuhan pengembangan teknologi industri

20% -12,90% -64,50%


28


Tabel 3.12 Jumlah pengembangan teknologi industri Tahun 2014 – 2016

2014 2015 2016

T R % T R % T R %

Realisasi Pengembangan Teknologi Industri

30 62 206,67 68 62 91,18% 74 54 72,97%


0,00%

-12,90%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah litbang yang siap

diterapkan terus menurun dari tahun 2014-2016 sehingga tidak ada pertumbuhan

pengembangan teknologi industri. Hal ini disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran

kegiatan litbang dan meningkatnya persyaratan/kriteria kualitas litbang yang dikategorikan

sebagai litbang yang siap diterapkan.

Sedangkan jumlah keseluruhan hasil litbang yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

terakhir dapat tergambar pada tabel dibawah ini :

Gambar 3 Hasil litbang Tahun 2011-2016

Gambar diatas memperlihatkan bahwa secara kuantitas jumlah litbang yang dihasilkan

oleh Balai Besar dan Baristand Industri tidak banyak mengalami banyak penurunan, namun

litbang yang siap diterapkan jumlahnya terus turun dari tahun ke tahun. Pada TA. 2016, hasil

litbang yang termasuk pengembangan teknologi merupakan hasil litbang yang siap

diterapkan, bukan total hasil litbang yang dilaksanakan selama TA. 2016. Untuk hasil litbang

yang siap diterapkan memiliki kriteria tertentu yang berbeda dengan hasil libang yang

200

182

161

200185

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016


29


dilaksanakan tiap tahun. Penambahan beberapa kriteria untuk litbang yang siap diterapkan

dalam rangka meningkatkan kualitas litbang. Namum ternyata hal ini menyebabkan

pengembangan hasil litbang untuk sampai pada tahap “siap diterapkan” cenderung

terhambat dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan perlu

pengembangan lanjutan dari hasil litbang yang membutuhkan Sumber Daya (anggaran, SDM,

dan infrastruktur) yang lebih besar.

Menurut Global Innovation Index(GII) pada bulan Agustus 2016 Indonesia berada pada

level 88 dari 128 negara. Kondisi ini tentu saja merupakan tantangan yang harus di jawab

bersama,mengingat potensi Indonesia baik dari sisi sumber daya alam maupun jumlah

penduduk terbesar di dunia. Menurut World Economic Forum(WEF) tahun 2015 daya saing

Indonesia berada pada peringkat 41, turun dari posisi ke 37. Tiga dari 12 pilar yang menjadi

indikator untuk mengukur daya saing bangsa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

dan Pendidikan Tinggi, dimana salah satunya adalah kesiapan teknologi dan inovasi.

Meningkatnya penguasaan teknologi industri merupakan upaya pengembangan

kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri. Hal ini tidak lepas dari upaya

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan sarana prasarana litbang.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan tingginya kemampuan inovasi dan

penguasaan teknologi industri adalah:

- Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang

teknologi;

- Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila

dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan.

- Keterbatasan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);

- Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

peningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;

- Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami

pentingnya Kekayaan Intelektual(KI) dan cara mendaftarkan KI;

- Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium;

- Mayoritas pelaku industri masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri;

- Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi,

dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain.

Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain :

- Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan usaha;


30


- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM,

kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;

- Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta

pelaku industri;

- Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai;

- Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi.

b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri

Penerapan inovasi teknologi industri dilihat dari teknologi hasil litbang yang

diterapkan di industri khususnya pada IKM. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan

jumlah litbang yang diimplementasikan pada TA. 2016 dengan litbang TA. 2015. Pada TA.

2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) hasil litbang yang telah diterapkan di industri, untuk

mencapai pertumbuhan 20%, maka ditargetkan pada TA. 2016 terdapat 42 (empat puluh dua)

hasil litbang yang diterapkan pada industri.

Realisasi teknologi hasil litbang yang telah diimplementasikan pada industri pada

tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) hasil litbang. Walaupun terjadi peningkatan jumlah

litbang yang telah diimplementasikan pada tahun 2014, namun pertumbuhan dari Penerapan

inovasi teknologi industri pada TA. 2016 tidak mecapai target sebanyak 42(empat puluh

delapan) hasil litbang. Pertumbuhannya hanya mencapai 2,78% atau mencapai 14,29% dari

target yang ditetapkan sebesar 20%. Berikut target dan realisasi hasil litbang yang telah

diimplementasikan selama 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 3.13 Teknologi Hasil Litbang Yang Diterapkan Di Industri


Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri

20% 2,86% 14,30%

2012 2013 2014 2015 2016

Target 32 45 10 49 42

Realisasi 33 42 45 35 36

Capaian 103,13% 93,33% 450,00% 71,43% 85,71%


31


Tabel 3.14 Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri

2014 2015 2016

T R T R T R

Penerapan inovasi teknologi industri

10 45 49 35 42 36

Pertumbuhan -22,22% 2,86%

Bila dibanding TA. 2014-2016 realisasi TA. 2016 mengalami kenaikan, namun masih

belum mampu mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya penambahan

kriteria untuk meningkatkan kualitas hasil litbang. Adapun kriteria untuk litbang yang telah

diimplementasikan adalah :

- Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016;

- Sudah ada bukti kerja sama/MoU dengan industri pengguna litbang;

- Hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.

Tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan penerapan inovasi teknologi industri

adalah :

- Keterbatasan anggaran dan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);

- Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan satker

BPPI dalam meningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;

- Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas dan usia

peralatan yang rata-rata relatif sudah tua atau rusak. Sementara itu, dalam beberapa

kasus terdapat bantuan peralatan baru namun terhambat pada kemampuan operasional

teknis atau daya listrik pada satker tertentu;

- Terbatasnya penyediaan anggaran Litbang karena untuk menyelesaikan

program/kegiatan prioritas lainnya;

- Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila

dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan. Hal ini antara lain

disebabkan oleh banyak pelaku industri yang masih sangat tergantung dengan teknologi

dari luar negeri dan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi,

teknologi, dan pelayanan litbang teknologi.

- Minimnya hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh mayarakat industri karena

umumnya masih dalam bentuk prototype atau uji coba, sehingga menyebabkan

kontribusi litbang terhadap pembangunan ekonomi masih kurang;

- Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi,

dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain;


32


- Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami

pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI;

Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:

- Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan

usaha;

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM,

kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;

- Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri

serta pelaku industri;

- Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai;

- Meningkatkan Komersialisasi Hasil Riset Teknologi;

- Meningkatkan kompetensi profesional peneliti.

c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri

Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri dilihat dari jumlah hasil litbang

teknologi Balai Besar/Baristand yang difasilitasi untuk diproses perlindungannya secara

hukum (paten, merek, desain, dll) pada tahun dimaksud dibandingkan dengan base line tahun

2014 yaitu 3 produk kekayaan intelektual (paten). Jika target pertumbuhan sebesar 10%, maka

diharapkan sebanyak 3 produk KI/paten dapat difasilitasi pada tahun 2015. Sebanyak 14

(empat belas) paten telah difasilitasi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM pada

tahun 2015, sehingga target tercapai.

Apabila target pertumbuhan sebesar 20%, maka pada tahun 2016 diharapkan

sebanyak 4 (empat) paten dapat difasilitasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan fasilitasi

pendaftaran untuk 13 (tiga belas) Paten hasil litbang Balai Besar/Baristand di lingkungan

Kemenperin yang siap diterapkan di industri. Dengan demikian realisasi untuk sasaran

Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri sebesar 333,33% atau naik dari capaian tahun

2015.

Selain itu di Tapkin PuslitbangTIKI, target fasilitasi pendaftaran produk KI adalah 5

produk KI/tahun. Dengan demikian, realisasi tersebut juga mencapai target Tapkin.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut

antara lain adalah : bimbingan penerapan HKI hasil litbang yaitu Bimbingan Teknis Paten


Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri

20% -7,14% -35,70%


33


Drafting (penulisan draft paten) yang bertujuan untuk memberikan bimbingan penulisan draft

paten kepada peneliti/SDM di lingkungan Kementerian Perindustrian, Forum Mediasi

Subtantif yang bertujuan untuk mempertemukan/mediasi pemeriksaan subtantif paten yang

didaftarkan antara pemeriksa dan peneliti yang mengajukan, Fasilitasi software paten Matheo

untuk seluruh Balai Besar dan Baristand di lingkungan BPPI, konsultansi proses pengajuan

paten serta pengajuan paten ke Kemenkumham.

Tabel 3.15 Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri 2014-2016

2013 2014 2016

T R T R T R

Penerapan HKI di Sektor Industri

5 7 8 14 16 13

Pertumbuhan 100,00% -7,14%

Adapun daftar produk KI/paten hasil litbang di lingkungan Kementerian Perindustrian

Tahun 2016 yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Judul Litbang yang difasilitasi Paten TA. 2016

No.

Jenis Data Paten Satker/Unit Judul Invensi Inventor

1. Paten P00201602637 20 April 2016

Balai Besar Kerajinan dan Batik

Pewarnaan Alam Simultan untuk Tritik Kumputan dan Sasirangan

a. Ir. Endang Pristiwati, M.Sc

b. Farida, Dipl. Teks., M.Sc c. Irfa’ina R Salma, S.ST.,

M.Sn

2. Paten P00201603961 13 Juni 2016

Baristand Banda Aceh

Peralatan Penyulingan Minyak Atsiri Bergerak

a. Mahlinda b. Lancy Maurina

3. Paten P00201603958 13 Juni 2016

Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang

Tinta Berbahan Dasar Kuli Terung dan Daun Inai dan Proses Pembuatannya

Darmus, S.Kom

4. Paten P00201603959 13 Juni 2016


Plastik Biodegradable Berbahan Dasar Kulit Pisang dan Proses Pembuatannya

Erlina, S.ST.

5. Paten P00201603960 13 Juni 2016


Perekat Kayu Berbahan Dasar Damar Batu dan Proses Pembuatannya

a. Yulia Arsiyelis, S.Si, MT. b. b. Fifi Yarni, S.Pd

6. Paten P00201605950 6 Sept. 2016

Balai Riset dan Standardisasi Padang

Proses Pembuatan Katekin Terstandar Dari Ekstrak Gambir (Uncaria Gambir Robx.)

a. Gustri Yeni b. Hendri Muchtar


34


No.

Jenis Data Paten Satker/Unit Judul Invensi Inventor

7. Paten P00201605951 6 Sept. 2016


Alat Pelapis Sambal Balado Pada Keripik Singkong

a. Yunia Anggraini b. M. Kasim c. Ahmad Susanto d. Rahma Fitrianti

8. Paten P00201605952 6 Sept. 2016


Komposisi Minuman (Yoghurt Drink) Berbahan Dasar Bengkungan dan Proses Pembuatannya

a. Yulia Helmi Diza b. Tri Wahyuningsih c. Wilsa Hermianti d. Titi Putri Ningsih

9. Paten P00201607497 8 November

2016

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

Blok beton Ringan Selular (celular lightweight concrete)

10. Paten P00201607496 8 November

2016

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

Sediaan cairan konsorsium bakteri untuk meningkatkan kinerja lumpur aktif industri tekstil beserta proses pembuatannya

11. Paten P00201608118 28 Nopember

2016

Baristand Banjarbaru

Asap cair dan tandan kosong kelapa sawit sebagai zat aktif salep kulit anti jamur dan proses pembuatannya

Rizma Karima S.Si


2016


Obat kumur dengan bahan aktif anti bakteri dari ekstrak serbuk kayu ulin

a. Evy Setiawati, S.Si, MT b. Ratri Yuli Lestari, S.Hut.

M. Env


2016


Produk pupuk organik alami berbentuk pellet dan proses pembuatannya

a. Saibatul Hamdi, S.Hut. MP

b. I Dewa Gede Putra Prabawa, S.Si

Meningkatnya jumlah produk KI (dalam hal ini paten) yang terfasilitasi disebabkan oleh

meningkatnya kesadaran pendaftaran atas pentingnya produk KI oleh peneliti di lingkungan

Kementerian Perindustrian. Produk KI yang difasilitasi oleh PuslitbangTIKI selain paten,

adalah hak cipta yang diajukan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3). Pada tahun

anggaran 2016, PuslitbangTIKI telah berhasil memfasilitasi pendaftaran paten sebanyak:

1. Pendaftaran Paten : 13 paten

2. Percepatan Publikasi : 11 paten

3. Pemeriksaan Substansif : 18 paten

4. Sertifikat : 6 Paten

5. Hak Cipta : 2 Hak Cipta

Adapun jumlah pendaftaran perlindungan HKI selama 5 (lima) tahun terakhir adalah

sebagai berikut :


35


Tabel 3.17 Perbandingan Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI Tahun 2012-2016

Menurut data yang dirilis World Intellectual Property Indicator tahun 2015, jumlah

pendaftaran paten Indonesia mencapai 8,023, yang terdiri dari pendaftar paten dalam negeri

sebanyak 702 dan pendaftar paten luar sebanyak 7321.Sedangkan untuk pengajuan hak cipta

Indonesia sebanyak46.453, yang terdiri dari 34.521 pendaftar dalam negeri dan 11.931

pendaftar luar negeri.

Dari angka pendaftaran paten tersebut, hanya sekitar 10% yang dilakukan oleh orang

Indonesia, sisanya dilakukan oleh orang asing atau perusahaan multinasional yang ada di

sini. Padahal, negara yang berdaya saing adalah negara yang bias menghasilkan paten dan

litbangnya kuat. Hal ini merupakan indicator kalau Indonesia dibanjiri oleh teknologi impor.

Mereka memasarkan produknya di sini lengkap dengan perlindungan hak kekayaan

intelektualnya. Sebagai perbandingan, di China pertumbuhan jumlah pendaftaran paten

mencapai 4,5% sebanyak 2.680.900 pendaftar paten pada tahun 2014. Sedangkan USA

pertumbuhan jumlah pendaftaran mencapai 12,5% sebanyak 928.177 pendaftar paten pada

tahun 2014.

Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa realisasi dapat melebihi target

pertumbuhan 20% pada tahun 2016. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam hal ini.

Untuk meningkatkan kualitas produk KI yang akan difasilitasi oleh PuslitbangTIKI,

maka dilakukan seleksi atas pendaftaran produk KI yang masuk dari unit kerja masing-

masing. Kriteria seleksi terhadap pengajuan produk KI dari peneliti/fungsional dimaksud

dengan memperhatikan :

Potensi komersialisasi/nilai jual dari produk KI yang diajukan

Tingkat kesiapterapan teknologi dari hasil litbang yang dihasilkan

Rencana MOU/kerjasama dengan industri

Problem solving untuk industri

Kriteria Commercialization Readiness Level (CRL) yang dibuat LIPI

Prosedur pengajuan insentif fasilitasi produk KI meliputi :

a. pengajuan resmi dari unit kerja untuk insentif fasilitasi produk KI yang diinginkan beserta

dokumen pendukungnya untuk tahun berjalan dibatasi hingga bulan Juni 2017.

Indikator Kinerja Realisasi TA. 2012

Realisasi TA. 2013

Realisasi TA. 2014

Realisasi TA. 2015

Realisasi TA. 2016

Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI 5 5 7 14 13

Pertumbuhan (%) - 0% 40% 100% -7,14%


36


b. seleksi atas pengajuan pada poin a dilakukan oleh pusat

c. informasi resmi atas diterima/ditolaknya pengajuan fasilitasi produk KI ke unit kerja

d. pemberian insentif berupa proses dan pembiayaan pendaftaran produk KI ke Ditjen KI

Kemenkumham, proses dan pembiayaan percepatan publikasi dan proses pemeriksaan

oleh pemeriksa paten.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau

a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi

Salah satu azas penyelenggaraan perindustrian adalah : efisien, ramah lingkungan dan

berkelanjutan dan salah satu tujuan perindustrian adalah mewujudkan industri yang maju,

berdaya saing dan mandiri serta industri hijau (Pasal 3 UU No. 3 tahun 2014 tentang

Perindustrian). Untuk mewujudkan industri hijau antara lain melalui pelaksanaan manajemen

energi sesuai dengan amanat pada Pasal 34 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi merupakan salah satu

Indikator untuk mendukung tujuan tersebut. Pertumbuhan dilihat dari jumlah industri yang

telah menerapkan konservasi energi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Pada

tahun 2015 terdapat 137 perusahaan industri yang mengikuti program implementasi

konservasi energi bekerjasama dengan Energy Conservation Center Japan (ECCJ). Tahun 2016

target pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi industri yang menerapkan

konservasi energi sebesar 40%, artinya pada tahun 2016 diharapkan sebanyak 191 industri

telah melakukan konservasi industri.

Dari 191 industri yang ditargetkan, yang tercapai sebanyak 154 perusahaan

industri yang telah menerapkan konservasi industri atau realisasi sebesar 80,63%. Pada tahun

2015, terdapat 137 industri yang sudah menerapkan konservasi energi, sedangkan pada tahun

2016 menjadi 154 industri yang telah menerapkan program konservasi energi. Terjadi

peningkatan sebesar 12,04%, namun angka ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu

sebesar 40%. Tidak tercapainya target pertumbuhan sebesar 40% lebih disebabkan karena

adanya efisiensi/pemotongan anggaran di tahun 2016 sehingga beberapa kegiatan bimbingan

dan audit energi ke beberapa perusahaan yang menjadi target tidak dapat terlaksana.

Indikator Kinerja IV.1 Target Realisasi % Capaian

Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi

40 Persen 12,41 Persen 31,03%


37


Berikut perkembangan jumlah industri yang menerapkan konservasi energi selama

tahun 2014 – 2016 :

Tabel 3.18 Perbandingan Industri Yang Menerapkan Konservasi Energi Tahun 2013-2015

2013 2014 2015

Industri yang menerapkan konservasi energi

110 industri 137 industri 154 industri

Target pertumbuhan (%) - 20 40

Realisasi pertumbuhan (%) - 24,55 12,41

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Pertumbuhan Industri yang

Menerapkan Konservasi Energi antara lain adalah :

a. Implementasi konservasi energi & diversifikasi energi sektor industri;

b. Penghargaan Industri Hijau

c. Campaign Industri Hijau .

Untuk mendorong upaya industri dalam menerapkan konservasi energi, Puslitbang

Industri Hijau dan Lingkungan sebagai unit kerja yang memiliki tupoksi terkait, telah

melakukan beberapa kegiatan penunjang, yaitu :

a. Melakukan kajian teknologi rendah karbon (BAT) di industri

b. Menyusun kebijakan implementasi konservasi energi dan diversifikasi energi sektor

industri

c. Memberikan pelatihan kepada pelaku industri dan stakeholder terkait dalam monitoring

profil emisi GRK

Permasalahan yang dihadapi sektor industri saat ini dalam kegiatan proses

produksinya masih banyak menggunakan teknologi obsolete sehingga boros energi, air dan

bahan baku, yang berdampak dalam peningkatan emisi GRK. Untuk mengatasi masalah

tersebut sekaligus menerapkan amanat yang terkandung dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang

Perindustrian, pemerintah perlu memfasilitasi upaya industri untuk melakukan revitalisasi/

penggantian maupun memodifikasi peralatan/mesin dengan teknologi yang hemat dalam

penggunaan sumber daya alam termasuk energi.

Selain itu, untuk meningkatkan industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri

hijau, Pemerintah dalam hal ini Kemenperin telah memberikan penghargaan industri hijau

kepada 129 Perusahaan industri. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian pada

tanggal 16 Desember 2016.


38


b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang

berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai

langkah serius telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengembangkan industri hijau.

Puncaknya adalah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang

Perindustrian, yang kemudian menghasilkan Undang – Undang nomor 3 tahun 2014 tentang

Perindustrian. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas disebutkan bahwa salah satu

tujuan perindustrian nasional adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing,

maju, serta Industri Hijau. Kebijakan Industri Hijau kemudian diatur lebih jauh lagi dalam

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

Indikator ini dihitung dari jumlah kebijakan dan/atau infrastruktur industri yang

disusun untuk menunjang penerapan industri hijau. Pada tahun 2016 telah dihasilkan 22 (dua

puluh dua) kebijakan dan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :

a. Kebijakan implementasi konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri,

sebanyak 4 kebijakan

b. Kebijakan pengelolaan sumber daya air di sektor industri

c. Standar industri hijau, sebanyak 7 standar

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut

antara lain adalah koordinasi dengan industri, para narasumber serta dinas/instansi terkait,

dan penetapan panitia teknis perumusan standar industri hijau, penyusunan dan pembahasan

kebijakan.

Pencapaian kinerja untuk indikator ini mencapai 220 persen, yaitu dari target 10

kebijakan/infrastruktur terealisasi 22 kebijakan/infrastruktur.

Tabel 3.19 Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau yang dihasilkan

2014 2015 Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau

12 12

Target 10 10 Realisasi (%) 120% 120%

Indikator Kinerja IV.2 Target Realisasi % Capaian


10 kebijakan dan

infrastruktur

12 kebijakan dan

infrastruktur

120,00%


39


Hingga tahun 2016, telah disahkan 8 (delapan) Standar Industri Hijau (SIH) yaitu: Ubin

Keramik; Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan; Semen Portland; Pulp dan Pulp

Terintegrasi Kertas; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Susu Bubuk, Karet Remah

(Crumb Rubber); dan Karet Konvensional (Ribbed Smoked Sheet Rubber/RSS). Dan akan terus

bertambah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang

Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015 - 2035.

Pada tahun 2016 telah tercapai konsensus untuk 10 (sepuluh) Rancangan Akhir Standar

Industri Hijau (RASIH) yaitu untuk industri: Kaca Lembaran, Kaca Pengaman Dilapisi, Kaca

Pengaman Diperkeras, Kemasan dari Kaca, Industri Barang Lainnya dari Kaca, Penyamakan

Kulit, Pengawetan Kulit, Gula Kristal Putih, Baja batangan (long product), dan baja lembaran

(flat product). Selain itu, di tahun 2016 sebenarnya juga telah tersusun RSIH untuk Oleokimia

Dasar; namun berdasarkan evaluasi dan diskusi antara Puslitbang IHLH dengan Asosiasi

Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), maka akan dilakukan pembahasan ulang

terhadap RSIH dimaksud di tahun mendatang. RSIH Oleokimia Dasar direncanakan akan

dipecah menjadi 3 (tiga) sub kelompok yaitu Fatty Acid-Glycerin, Methyl Ester-Glycerin, dan

Fatty Alcohol.

Kendala terbesar dalam penyusunan SIH adalah minimnya ketersediaan data baik data

primer dan sekunder. Data tersebut sangat diperlukan dalam menyusun baseline untuk

penetapan batasan awal kriteria dalam RSIH. Kebanyakan perusahaan industri

menyampaikan data yang tidak faktual dan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Hal

ini dapat menimbulkan misleading terhadap batasan yang akan disusun. Minimnya

penganggaran untuk survey juga mempersulit tim penyusun untuk memperoleh data yang

representatif.

Selain itu, ketersediaan benchmark atau best practice sebagai acuan masih sangat sedikit.

Sistem label ramah lingkungan, ekolabel, atau standar lingkungan lainnya di negara-negara

maju tidak serta merta dapat dijadikan acuan dalam penetapan batasan dalam RSIH. Skema

standar yang paling mendekati skema SIH adalah China Cleaner Production Standard yang

dikeluarkan oleh Ministry of Environmental Protection (MEP) of China. Namun, berbeda

dengan sistem SIH, CCPS mengenal sistem rating: bronze, silver, dan gold.

Pada tahun 2017 diharapkan kesemua RASIH tersebut akan dapat ditetapkan menjadi SIH

melalui peraturan menteri perindustrian. Selain itu, juga diharapkan bahwa pembahasan RSIH

untuk Fatty Acid-Glycerin, Methyl Ester-Glycerin, dan Fatty Alcohol dapat mencapai kata

konsensus. Direncanakan juga, akan dilakukan perumusan SIH untuk 3 (tiga) kelompok

industri dari sektor elektronika, transportasi, dan makanan (kopi). Di tahun yang sama,


40


berjalan secara paralel proses sertifikasi industri hijau sebagai bentuk pilot project penerapan

industri hijau secara penuh di tahun 2018 mendatang.

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri

Balai Besar serta Balai Riset dan Standardisasi Industri merupakan unit kerja dibawah

BPPI yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, kerjasama,

standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri sesuai

dengan kompetensi inti dan fokus masing-masing.

Untuk menunjang tugas tersebut, terutama dalam melakukan kegiatan penelitian dan

pelayanan jasa teknis seperti pengujian, kalibrasi, perekayasaan, dan lain-lain dibutuhkan

berbagai sarana dan peralatan pendukung. Dalam melaksanakan tugas yang sangat kompleks

dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka Satker tersebut sesuai tupoksinya

dituntut semakin proaktif, kreatif dan inovatif dalam melakukan pengembangan strategi layanan

balai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana

pendukungnya untuk meningkatkan kemampuan balai.

Indikator kinerja ini dihitung dari jumlah pengadaan paket peralatan laboratorium dan

sarana pendukung balai yang telah dilakukan. Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak

18 (delapan belas) paket Peralatan untuk Balai Besar dan Baristand Industri. Realisasi TA. 2016

sebanyak 19 (sembilan belas) balai telah melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan

sarana pendukungnya, atau realisasi mencapai 105, 56%. Berikut Balai Besar dan Baristand

Industri yang telah melakukan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya :

1. Balai Besar Logam dan Mesin, sebanyak 4 paket peralatan

2. Balai Besar Kimia dan Kemasan, sebanyak 5 paket peralatan

3. Balai Besar Pulp dan Kertas, sebanyak 5 paket peralatan

4. Balai Besar Kulit, Kerajinan dan Plastik, sebanyak 1 paket peralatan

5. Balai Besar Kerajinan dan Batik, sebanyak 2 paket peralatan

6. Balai Besar Keramik, sebanyak 1 paket peralatan

7. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, sebanyak 1 paket peralatan

Indikator Kinerja V Target Realisasi % Capaian

Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai

18 Paket Peralatan

19 Paket Peralatan

105,56%


41


8. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, sebanyak 3 paket peralatan

9. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, sebanyak 1 paket peralatan

10. Baristand Industri Aceh, sebanyak 1 paket peralatan

11. Baristand Industri Medan, sebanyak 1 paket peralatan

12. Baristand Industri Padang, sebanyak 5 paket peralatan

13. Baristand Industri Palembang, sebanyak 1 paket peralatan

14. Baristand Industri Lampung, sebanyak 1 paket peralatan

15. Baristand Industri Surabaya, sebanyak 7 paket peralatan

16. Baristand Industri Pontianak, sebanyak 4 paket peralatan

17. Baristand Industri Samarinda, sebanyak 1 paket peralatan

18. Baristand Industri Banjarbaru, sebanyak 9 paket peralatan

19. Baristand Industri Ambon, sebanyak 1 paket peralatan

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah paket pengadaan

peralatan laboratorium dan sarana pendukungnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah

pelanggan dan jenis jasa layanan yang dilakukan balai sehingga perlu pengadaan peralatan baru.

Disamping itu juga disebabkan karena banyaknya peralatan yang perlu diperbaharui sehingga

produktivitas layanan tetap dapat berjalan secara optimal. Berikut perbandingan jumlah paket

pengadaan tahun 2015-2016 :

Tabel 3.20 Realisasi pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung 2015 2016

Target pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung (paket)

10 18

Realisasi (paket) 10 19

Sebagian besar peralatan laboratorium yang dibeli dalam rangka mendukung

pelaksanaan kegiatan litbang dan juga penerapan SNI wajib. Beberapa Balai Besar dan Baristand

Industri juga melakukan rehabilitasi gedung dan infrastruktur lainnya dalam rangka

meningkatkan layanan kepada dunia industri.

6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri

Indikator Kinerja VI Target Realisasi % Capaian

Tingkat Kepuasan Pelanggan Indeks 3,5 Indeks 3,5 100,00%


42


Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri merupakan Unit

Pelayanan Teknis (UPT) yang memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat,

khususnya dunia industri. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan

adalah melalui pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan yang diukur

berdasarkan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Balai Besar/Baristand/Balai

Sertifikasi Industri dengan menggunakan metode tertentu melalui kuesioner yang telah

diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Adapun target yang ditetapkan adalah skala indeks

3,5 dengan range indeks 1-4.

Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi

instansi penyedia jasa layanan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, maka

dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Balai

Besar dan Baristand Industri di Lingkungan BPPI sebagai instansi penyelenggara jasa

layanan teknis perlu mengetahui kualitas pelayan yangtelah diberikan salah satunya

melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pada umumnya Satker di lingkungan BPPI

mengukur kepuasan pelanggan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang

berisi pertanyaan yang dapat mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang

dirasakan oleh pelanggan. Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah

mendapatkan jasa layanan teknis berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan RBPI.

Sampai Desember 2016, berdasarkan seluruh kuesioner yang telah dikumpulkan,

dari 2925 responden rata-rata tingkat kepuasan dari 23 balai yang ada di lingkungan BPPI (11

Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah memenuhi target yang

ditetapkan yaitu Skala Indeks 3,5 (realisasi 100%).

Realisasi tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kepuasan

pelanggan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada,

terutama keterbatasan SDM, kemampuan peralatan, dan masih terbatas. Hal ini

menyebabkan adanya komplain dari pelanggan karena delivery time yang melebihi standar

pelayanan maksimum (SPM), dan keluhan-keluhan lainnya. Selain itu, belum semua balai

memiliki sistem informasi yang dapat menginformasikan kepada pelanggan tentang status

layanan yang sedang dikerjakan.

Tabel 3.21 Indeks Kepuasan Pelanggan

2015 2016

Target Indeks Kepuasan Pelanggan (skala 1-4) 3,5 3,5

Realisasi (skala 1-4) 3,8 3,5


43


Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah penyusunan kuesioner,

penyebaran kuesioner, rekapitulasi hasil kuesioner dan perhitungan skala indeks kepuasan

pelanggan. Adapun kendala dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan ini adalah:

- Prosedur Pengaduan Masyarakat belum ada ketentuan bakunya;

- Sosialisasi atau promosi hasil litbang dan pelayanan jasa teknis Balai kepada industri

masih belum maksimal;

- Kuesioner di Satker yang belum diseragamkan;

- Kompetensi SDM Pelayanan Publik perlu ditingkatkan;

- Data responden belum mewakili jumlah sampel yang diharapkan, disebabkan hanya

sedikit pelanggan yang bersedia mengisi survey kepuasan pelanggan.

Langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah :

- Me-review SOP pengaduan masyarakat;

- Meningkatkan promosi, publikasi, diseminasi, dan sosialisasi jasa layanan teknis

terhadap masyarakat industri dan penambahan ruang lingkup pengujian;

- Diusahakan peningkatan jumlah pelanggan yang mengisi survey melalui strategi-

strategi pemasaran;

- Meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan dan

mencapai kepuasan pelanggan;

- Perlunya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Pelayanan Publik;

- Meningkatkan komunikasi kepada pelanggan terhadap pentingnya evaluasi tingkat

kepuasan pelanggan untuk perbaikan pelayanan jasa teknis.

Nilai indeks kepuasan pelanggan tersebut diharapkan memacu Satker untuk

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM

Pada TA. 2016 dari jumlah pegawai BPPI sebanyak 2.233. orang, ditargetkan 275(dua

ratus tujuh puluh lima) orang atau 12,32% pegawai dapat meningkat kompetensi di Tupoksi

masing-masing. Diharapkan pegawai BPPI bukan hanya besar secara jumlah, tapi harus

Indikator Kinerja VII Target Realisasi % Capaian

Peningkatan kompetensi SDM BPPI Jumlah 275 Orang 292 Orang 106,18%


44


diiringi dengan kompetensi yang mumpuni. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pelatihan

untuk meningkatkan kompetensi pegawai BPPI, baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan

manajerial dan struktural.

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat

teknis atau fungsional yang mendapat sertifikat adalah 261 (dua ratus enam puluh satu) orang

dari 9 (sembilan) kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi yang diiselenggarakan oleh

Sekretariat BPPI, yaitu :

(a) Inhouse Training Bahasa Inggris

Diikuti oleh 35(tiga puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Pelatihan Bahasa

Inggris terbagi menjadi 3 (tiga) level antara lain Elementry, Pre Intermediate, dan

Business Communication yang berdasarkan pada kemampuan masing-masing peserta

yang terlihat dalam hasil Placement Test sebelum pelatihan dilaksanakan.

Materi pelatihan untuk level Elementry dan Pre Intermediate difokuskan pada

penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak perbendaharaan kata serta

meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan menggunakan

bahasa inggris. Sedangkan pada level Business Communication difokuskan pada

peningkatan kemampuan peserta untuk menyajikan materi presentasi dan karya tulis

dalam menggunakan bahasa inggris yang baik dan benar.

Hasil dari pelatihan ini :

- Meningkatkan kemampuan komunikasi peserta dengan menggunakan bahasa inggris

terutama dalam membuat materi presentasi dan membuat karya tulis.

- Meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi dengan bahasa inggris.

- Peserta dapat memahami penggunaan grammar, pronounciation, dan memperbanyak

perbendaharaan kata.

(b) Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI yang terdiri dari para Pejabat

Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Barang/Jasa,

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Kegiatan. Materi pelatihan ini adalah

memperdalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan

pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa dengan

pendayagunaan produksi dalam negeri dan Usaha Kecil dan dengan dana pinjaman/hibah

luar negeri, e-procurement, e-tendering (PERKA LKPP Nomor 1 tahun 2015) dan e-

catalogue serta pada akhir diklat ini dilakukan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa.

Hasil Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:


45


- Peserta dapat memahami mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres

Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengenai peraturan pengadaan barang dan

jasa pemerintah, serta memahami penggunaan e-procurement, e-tendering dan e-

catalogue.

- Terdapat 6 (enam) orang peserta yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan

barang/jasa pemerintah.

(c) Focus Group Discussion (FGD) pengadaan barang dan jasa

Diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi FGD ini

adalah sosialisasi tentang Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyusunan dokumen

pengadaan jasa akomodasi/hotel. Hasil dari FGD pengadaan barang dan jasa adalah telah

tersusunya dokumen standar Pengadaan Paket Meeting Akomodasi dan Konsumsi untuk

kegiatan (hotel).

(d) Diklat Public Speaking and Communication Skills

Diikuti oleh 3(tiga) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah

menciptakan dan menjaga kesan pertama yang positif; tampil lebih alami dan santai saat

memberi presentasi; mengkomunikasikan ide dengan jelas dan berwibawa, menjual ide

dan menginspirasi orang lain. Pelatihan harus ditindaklanjuti di tempat unit masing-

masing dgn memberikan penugasan kepada yang bersangkutan.

(e) Inhouse Training ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu)

Diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI, Puslitbang

KIUI, Puslitbang TIKI, Puslitbang IHLH dan Pusat Standardisasi Industri.

Adapun materi pelatihan ini adalah mengenai pentingnya manajemen mutu, sejarah ISO,

perbedaan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015, dan cara mengimplementasikannya.

Hasil pelatihan antara lain: peserta memahami konsep persyaratan, perubahan,

penyusunan konsep, dan mempersiapkan resertifikasi ISO 9001:2015

(f) Inhouse Training Presentasi Memukau for Business Professional

Pelatihan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang pegawai di lingkungan Sekretariat BPPI,

Puslitbang KIUI, Puslitbang IHLH, Pusat Standardisasi Industri, Balai Besar Kimia dan

Kemasan dan Balai Besar Industri Agro. Materi yang disampaikan pada pelatihan ini

meliputi mendesain Presentasi yang efektif dan powerful, membawakan Presentasi yang

efektif dan meyakinkan. Adapun hasil pelatihan yakni sebagai berikut:

- Peserta dapat membuat desain powerpoint yang visual, efektif, dan powerful secara

cepat.


46


- Dapat menyampaikan presentasi yang efektif, meyakinkan, dan atraktif sehingga

pesan dapat tersampaikan ke Audience.

(g) Assessment Pejabat Struktural Es. IV di Lingkungan BPPI

Diikuti oleh 90(sembilan puluh) orang PNS di lingkungan BPPI. Hasil Assessment adalah 7

(tujuh) orang atau 7,78% memenuhi tuntutan dan potensial untuk posisi di atasnya dan 42

(empat puluh dua) orang atau 46,66% memenuhi tunhtutan dan potensial untuk posisi di

atasnya dengan catatan dan 34 (tiga puluh empat) orang atau 37,78% belum memenuhi

tuntutan untuk posissi di atasnya, namun fit untuk posissi saat ini serta 7 (tujuh) orang

atau 7,78% belum fit untuk posissi saat ini, namun dipertimbangkan untuk rotasi ke Unit

Kerja lain.

(h) Capacity Building di Lingkungan Seketariat BPPI

Diikuti oleh 56(lima puluh enam) orang pegawai di lingkungan BPPI Pusat. Materi

pelatihan ini adalah membangun kepribadian dan membentuk kepribadian; etika

komunikasi, managemen diri dan kesadaran diri; mengendalikan emosi, membangun

karakter yang berorientasi pada pelayanan prima.

(i) Magang di Perusahaan Industri

Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan BPPI. Peserta dibagi kedalam 3(tiga)

kelompok dan melaksankan magang di 3 perusahaan yaitu PT. Panasonic Manufacturing

Industry, PT. Furukawa Optical Solutions Indonesia dan PT. Indogravure. Berisi

pembekalan peserta Magang; Works Study and Job Training; Evaluasi dan Presentasi.

Indikator ini dihitung dari Persentase antara realisasi dengan target SDM aparatur yang

mendapatkan sertifikat. Adapun target SDM aparatur yang mengikuti

pendidikan/assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang mendapat

sertifikat pada TA. 2016 adalah 261 orang.

Pada TA. 2016 Sekretariat memfasilitasi 9(sembilan) kegiatan pendidikan/

assessment/magang/pelatihan/diklat teknis atau fungsional yang diikuti oleh 292 orang

peserta.

Apabila dibandingkan, maka pelatihan untuk peningkatan SDM Aparatur yang

Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai

berikut :


47


Tabel 3.22 PerbandinganSDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing TA. 2012-2016

Indikator Kinerja Capaian TA.

2012 2013 2014 2016

Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing

112 295 301 292

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah belum

dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih

bersifat general, belum adanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi

SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya.

Diharapkan pada TA. 2017 sudah dilakukan analisa kebutuhan diklat sehingga

pelatihan yang akan diselenggarakan dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat

meningkatkan kompetensi SDM. Pembinaan dan pelatihan pegawai ditargetkan pada TA.

2017 sebanyak 84 orang, jumlah ini menurun dibandingkan TA.2016 karena adanya

penurunan alokasi anggaran. Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain : Asessment

Staf PNS dan Honorer, Diklat Magang, Diklat PIM dan Diklat tata cara presentasi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pagu definitif Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016

adalah Rp 571.876.027.000,00 dengan adanya penambahan pagu dikarenakan adanya

penambahan PNBP dan hibah pada bulan agustus TA. 2016 Pagunya menjadi

586.495.763.000,00. Dengan adanya penghematan yang berakibat pada pemotongan

anggaran pada akhir TA. 2016 Pagunya akhirnya menjadi Rp 576.657.149.000,00.

Dari pagu tersebut, target realisasi keuangan Kementerian Perindustrian adalah

sebesar 95,96%, namun Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2016

realisasinya mencapai 93,42% sehingga tidak mencapai target. Berdasarkan perjanjian

kinerja, maka realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Sektor Industri, menggunakan alokasi

anggaran kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri dengan

pagu Rp 7.166.391.000,00 atau 1,24% dari total pagu dengan realisasi 96,19%.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri, menggunakan

alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri dengan pagu Rp

13.320.546.000,00 atau 2,31% dari total pagu dengan realisasi 88,61%.

Realisasi tidak mencapai target karena beberapa kegiatan tertunda karena menunggu

revisi, beberapa kali pemotongan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak


48


dapat terlaksana, kurangnya manajemen perencanaan sehingga terdapat kegiatan yang

tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu, beberapa kegiatan yang seharusnya

dilaksanakan di hotel tetapi karena keterbatasan waktu pelaksanaan (pelaksanaan

menjelang akhir tahun/bulan Desember) sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan di

kantor.

3. Terdapat tiga sasaran strategis dengan pagu alokasi kegiatan yang sama yaitu :

Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI; Meningkatnya

Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri;

serta Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri, ketiganya menggunakan

alokasi anggaran kegiatan: Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri dan

Kekayaan Intelektual; Penelitian Dan Pengembangan Teknologi; Riset dan Standardisasi

Bidang Industri; serta Sertifikasi Industri. Sasaran-sasaran strategis tersebut

menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp 506.607.535.000,00 atau 93,34% dari total

pagu dengan realisasi 87,86%.

Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan/revisi anggaran pada akhir

tahun menyebabkan realisasi terhambat dari segi waktu pelaksanaan, terdapat Satker

yang target penerimaannya tidak tercapai, adanya gagal lelang kegiatan pembangunan

laboratorium di Satker BLU BBIA, keterlambatan dalam memulai aktivitas pelaksanaan

anggaran.

4. Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau, sasaran strategis

ini menggunakan alokasi anggaran kegiatan Perencanaan Kebijakan Standardisasi

Industri dengan pagu Rp 8.850.770.000,00 atau 1,53% dari total pagu dengan realisasi

96,85%.

5. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana

dan SDM, sasaran strategis ini menggunakan alokasi anggaran kegiatan Penyusunan

Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri dengan

pagu Rp 40.648.907.000,00 atau 7,05% dari total pagu dengan realisasi 94,78%.

Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan anggaran dan keterbatasan

SDM yang melaksanakan kegiatan teknis menyebabkan realisasi tidak dapat optimal.

Realisasi keuangan dari setiap sasaran strategis sebagai berikut :


49


Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Sasaran Program/Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan/Komponen/

Subkomponen/

Anggaran

Pagu %

Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

576.657.149.000 93,42%

Meningkatnya Investasi Sektor Industri


5,85% 17,53% Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

7.166.391.000 96,19%

Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Negeri


5% 13,07% Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

13.320.546.000 88,61%

Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI


20% -12,90% Total Realisasi Sasaran Strategis II

506.670.535.000 93,34%


20% 2,86% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual

9.192.638.000 96,55%


20% -7,14% Penelitian Dan Pengembangan Teknologi

320.271.472.000 93,45%

Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri


18 Paket Peralatan

19Paket Peralatan

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

160.571.913.000 94,32%

Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri


3,5Skala Indeks

3,5 Skala Indeks

Sertifikasi Industri

16.634.512.000

79,95%

Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau


40% 12,41% Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

8.850.770.000 96,85%


10 Kebijakan

dan Infrastrukt

ur

12 Kebijakan

dan Infrastrukt

ur

Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM

Peningkatan Kompetensi SDM BPPI

275Orang 308 orang Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

40.648.907.000 94,78%

Secara keseluruhan realisasi program/kegiatan tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24 Realisasi TA. 2016

Sumber Dana Pagu Realisasi %

Rupiah Murni 410,209,452,000 398,860,849,353 97.23%

Penerimaan Negara Bukan Pajak 81,584,883,000 72,841,621,533 89.28%

Badan Layanan Umum 83,354,835,000 65,637,116,142 78.74%

Hibah Langsung Luar Negeri 1,507,979,000 1,382,618,526 91.69%


50


Realisasi keuangan dari tiap kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan

Tahun 2016

Pada Triwulan I dan II (semester I) terdapat kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target

dikarenakan berbagai kendala, namun pada Triwulan IV kendala-kendala yang ada dapat

ditindaklanjuti sehingga pada umumnya realisasi anggaran cukup berimbang dengan target,

meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang optimal. Adapun rician

realisasi keuangan program dan kegiatan BPPI pada TA. 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Tahun 2016

No. Kegiatan Pagu Realisasi %

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 576.657.149.000 538.722.205.554 93,42%

A Kegiatan Pusat BPKIMI 79.179.252.000 74.670.502.327 94,31%

1 Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

40.648.907.000 38.526.750.466 94,78

2 Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri 7.166.391.000 6.893.184.260 96,19

3 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 13.320.546.000 11.803.231.217 88,61

4 Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup 8.850.770.000 8.571.781.901 96,85

5 Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual 9.192.638.000 8.875.554.483 96,55

B Kegiatan Balai Besar Industri 320.271.472.000 299.305.086.788 93,45%

1 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 26.744.861.000 26.478.864.676 99,01%

2 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 56.945.112.000 46.861.411.795 82,29%

T R T R T R T R

576.657.149.000 18,38 13,58 39,32 39,39 66,24 67,81 100 93,42

1 Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim

Usaha, Dan Mutu Industri

40.648.907.000 17,26 12,47 45,59 35,54 67,73 59,29 100 94,78

3 Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri 7.166.391.000 18,6 21 18,6 21,00 63,24 41,71 100 96,19

2 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 13.320.546.000 1,04 3,45 16,16 23,28 40,29 41,01 100 88,61

4 Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup 8.850.770.000 9,86 8,79 20,47 13,22 45,68 44,06 99,32 96,85

5 Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual 9.192.638.000 14,09 6,15 52,24 28,17 83,13 53,92 100 96,55

6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 26.744.861.000 21,51 21,85 47,17 47,27 69,69 70,54 100 99,01

7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 56.945.112.000 15,69 14,61 35,42 40,10 64,65 60,9 100 82,29

11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas 22.549.673.000 17,53 19,28 40,86 48,33 70,24 73,25 100 98,37

9 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil 22.301.257.000 33,38 21,55 51,91 49,25 75,65 71,66 100 98,51

8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik 25.842.309.000 15,44 11,83 44,74 35,50 73,45 56,45 100 92,63

12 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin 22.540.358.000 19,96 16,74 45,62 47,43 76,69 71,64 100 99,23

10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang

Teknik

47.865.899.000 11,05 7,14 26,84 38,57 50,46 59,83 98,05 91,38

15 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan

Pencemaran Industri

29.021.337.000 14,36 16,23 40,78 43,51 70,3 69,02 100 94,59

13 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik 25.267.527.000 19,28 16,75 46,38 45,90 72,98 70,2 100 94,79

14 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik 22.438.417.000 19,63 15,59 51,24 46,12 69,65 69,42 100 96,85

16 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 18.754.722.000 18,18 18,96 45,68 45,76 73,83 71,95 100 99,36

17 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 12.148.835.000 16,79 18,65 38,35 50,05 66,66 72,1 93,5 97,07

18 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 18.950.946.000 14,07 14,72 46,03 45,85 65,26 65,63 100 92,14

19 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 14.054.895.000 17,06 11,15 49,36 43,15 74,69 59,09 99,99 94,63

20 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang 14.512.360.000 18,29 18,84 41,95 45 68,56 68,74 100 96,2

21 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung 17.208.440.000 0,1 6,08 8,05 12,88 49,36 18,84 98,19 80,27

22 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya 21.427.873.000 16,1 14,01 36,99 37,18 70,15 66,07 100 98,59

23 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru 12.533.132.000 16,51 14,45 40,54 41,31 71,27 69,89 97,91 97,53

24 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 12.073.733.000 16,52 11,22 46,90 41,49 77,02 70,58 100 94,07

25 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda 14.012.188.000 17,15 13,48 39,06 36,65 68,09 59,77 99,94 95,17

26 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado 11.232.954.000 22,00 18,81 45,73 48,48 72,51 75,04 100 98,79

27 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon 12.416.557.000 19,86 14,02 42,13 41,67 70,38 67,01 100 96,48

28 Balai Sertifikasi Industri 16.634.512.000 7,37 3,22 26,24 25,96 52,05 43,39 95,62 79,95

Kegiatan Pagu

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Triwulan I (%) Triwulan II (%)

No.

Triwulan III (%) Triwulan IV (%)

Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan


51


No. Kegiatan Pagu Realisasi %

3 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas 22.549.673.000 22.181.754.941 98,37%

4 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil 22.301.257.000 21.968.321.705 98,51%

5 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik 25.842.309.000 23.938.380.972 99,23%

6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin 22.540.358.000 22.366.648.421 92,63%

7 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

47.865.899.000 43.740.870.312 91,38%

8 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

29.021.337.000 27.452.640.883 94,59%

9 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik 25.267.527.000 23.951.449.639 94,79%

10 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik 22.438.417.000 21.730.575.621 96,85%

11 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 18.754.722.000 18.634.167.823 99,36%

C Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 177.206.425.000 164.746.616.439 92,97%

1 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 12.148.835.000 11.793.368.063 97,07%

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 18.950.946.000 17.460.933.993 92,14%

2 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 14.054.895.000 13.300.201.310 94,63%

4 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang 14.512.360.000 13.960.791.183 96,20%

5 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung 17.208.440.000 13.813.764.272 80,27%

6 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya 21.427.873.000 21.125.250.062 98,59%

7 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda 14.012.188.000 13.335.146.073 95,17%

8 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru 12.533.132.000 12.223.207.101 97,53%

9 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak 12.073.733.000 11.358.193.353 94,07%

10 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado 11.232.954.000 11.096.783.140 98,79%

11 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon 12.416.557.000 11.979.740.952 96,48%

12 Balai Sertifikasi Industri 16.634.512.000 13.299.236.937 79,95%

Pada TA. 2016 kegiatan dengan realisasi tertinggi adalah Penelitian Dan

Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan 99,01% dan realisasi terendah adalah Balai

Sertifikasi Industri dengan realisasi keuangan sebesar 79,95%.

Realisasi keuangan BPPI TA. 2016 tidak mencapai target Kementerian Perindustrian

yang menetapkan 95,96%. Dengan realisasi 93,42% berarti capaian perbandingan dengan

realisasi Kementerian adalah 97,72 %.

Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan di lingkungan BPPI

selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PAGU 386.522.638.000 466.458.175.000 552.876.445.000 593.868.295.000 579.139.170.000 576.657.149.000

Target(%) 93,50% 91,64% 93,92% 100,00% 93.39 92,00

Realisasi Keuangan

362.592.471.529 442.787.437.686 503.252.259.009 529.113.671.000 532.489.746.334 538.695.005.554

Realisasi(%) 93,81 94.93% 91,02% 89,10% 91,95 93,42


52


Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2012-2016

Realisasi keuangan BPPI mengalami peningkatan bila dibanding TA. 2013-2016. Bila

dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementeria Perindustrian adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian

Jumlah

Pagu Realisasi %

Setjen 793,178,401 766,780,569 96.67

Ditjen IA 111,342,852 110,369,739 99.13

Ditjen IKTA 93,598,929 92,775,889 99.12

Ditjen ILMATE 103,032,474 98,782,707 95.88

Ditjen IKM 226,134,222 218,900,575 96.80

Itjen 41,063,961 39,948,746 97.28

BPPI 576,657,149 53,869,500 93.45

PPI 175,871,953 160,645,783 91.34

KPAII 43,604,319 42,115,654 96.59

Total 2,164,484,260 2,069,227,528 95.60

Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI ada di peringkat 8 dari 9 Unit

Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Namun, realisasi keseluruhan

Kementerian Perindustrian sebesar 95,60 %. Angka realisasi tersebut adalah angka realisasi

dengan self blocking. Jika tanpa self blocking, realisasi Kementerian Perindustrian hanya

sebesar 68,46% dari realisasi nasional sebesar 88,3%. Kementerian Perindustrian hanya

berada di posisi 76 dari 87 Kementerian/Lembaga. Realisasi BPPI cukup rendah

dibandingkan dengan Unit Eselon I yang lain karena:

TA. 2012 TA. 2013 TA.2014 2015 2016

PAGU 466.458.175.000 552.876.445.000 582.234.951.000 579.139.170.000 576.657.149.000

Realisasi 442.787.437.686 503.252.259.009 522.140.568.344 532.508.200.319 538.722.205.554

% Realisasi 94,93% 91,02% 89,68% 91,95% 93,42%

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000


53


- Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara

SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan bertumpuk di akhir

tahun dan ada yang tidak terealisasi.

- Terdapat 8 (delapan) Satker PNBP dan 2(dua) Satker BLU yang target penerimaannya

tidak tercapai sehingga berefek pada realisasi penggunaan. Penerimaan yang rendah

tersebut berakibat realisasi penggunaan PNBP nya pun menjadi rendah (89, 28%) dan

berdampak pada realisasi keseluruhan BPPI. Adapun Satker yang realisasi PNBP dan

BLU-nya tidak mencapai target adalah :

Tabel 3.29

Satker Yang Realisasi PNBP Dan BLU Tidak Mencapai Target

Nama Satker Target Realisasi %

BBKKP, Yogyakarta 4,282,069,000 3,985,974,029 93.09

BB IHP Makassar 4,417,533,000 4,221,501,275 95.56

BB Logam & Mesin Bandung 3,746,393,000 3,652,224,822 97.49

BB TPPI Semarang (BLU) 12,345,178,000 12,038,894,850 97.52

BB Kerajinan & Batik Yogya 2,557,814,737 376,395,427 92.91

Baristand Medan 5,918,434,911 4,962,429,363 83.85

Baristand Padang 3,700,000,000 3,686,700,082 99.64

Baristand Bandar Lampung (BLU)

8,916,000,000 5,337,957,430 59.87

Balai Sertifikasi Industri 18,558,160,000 16,277,199,305 87.71

- Terdapat gagal lelang kegiatan pembangunan laboratorium di Satker BLU BBIA senilai

14 milyar rupiah. Anggaran BLU sebesar 5 milyar direalokasi untuk keperluan lain,

namun senilai 9 milyar tidak terealisasi karena akan digunakan kembali untuk

pembangunan gedung di tahun anggaran 2017. Anggaran BLU yang tidak terealisasi

tersebut berimbas cukup besar terhadap realisasi BPPI karena realisasi sumber dana

BLU hanya sebesar 78,74%.

- Terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran.

Pada TA. 2017 target realisasi anggaran adalah 92,50%. Hal-hal yang akan

dilaksanakan pada tahun 2017 agar mencapai target, adalah:

Segera melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan mempersiapkan segala

sesuatu yang dipersyaratkan (SK Pengelola DIPA, Korgiat dan Pelaksana Kegiatan,

Pejabat pengadaan, Pejabat Penerima Pekerjaan, Petugas SAI dan BMN, mengajukan

UP, dll)


54


PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan dan

segera mengusulkan Paket Pengadaan Ke ULP sesuai dengan rencana yang telah

diinput di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Proses lelang seluruhnya harus selesai pada bulan Juli 2017.

Satker agar merubah pola aktivitas kegiatan, yaitu kegiatan agar dilaksanakan mulai

awal tahun untuk menghindari kegiatan bertumpuk diakhir tahun.

Satker agar segera melakukan revisi DIPA, khususnya yang masih menganggarkan

honorarium kegiatan jasa pelayanan teknis. Honorarium yang telah dianggarkan agar

direalokasi ke dalam honorarium kegiatan yang sesuai dengan SBM atau direalokasi

menjadi kegiatan yang lain.

Di tahun 2017, PNBP diupayakan semaksimal mungkin disetorkan ke kas negara setiap

hari, untuk mempercepat realisasi penerimaan dan mencegah temuan berulang BPK

terkait keterlambatan setor PNBP.

Anggaran perjalanan dinas agar diperhitungkan kembali dengan cermat, agar di akhir

tahun tidak ada anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi. Jika ada indikasi tidak

terealisasi agar segera direalokasi menjadi kegiatan lain.

Satker dan Unit Kerja agar meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain, pembina

Eselon I , Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan.


55

Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab IV Penutup

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum BPPI telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan

industri pionir dan industri prioritas, memiliki target 5,85% dengan realisasi sebesar

17,53% atau capaian sebesar 299,66%;

2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan

Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, memiliki

target 5% dengan realisasi sebesar 13,07% atau capaian sebesar 261,40%;

3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian

indikator kinerja sebagai berikut:

a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, memiliki target 20% dengan realisasi

-12,90% atau capaian sebesar -64,50 %;

b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, memiliki target 20% dengan

realisasi sebesar 2,86% atau capaian sebesar 14,30%;

c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, memiliki target 20% dengan realisasi

sebesar -7,14% atau capaian sebesar -35,70%;

4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator

kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, memiliki target 40%

dengan realisasi sebesar 12,41% atau capaian sebesar 31,03%;

b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, memiliki target 10 Kebijakan dan

Infrastruktur, realisasi sebesar 12 Kebijakan dan Infrastruktur atau capaian sebesar

120,00%

5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya

saing industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai, memiliki target 18

Paket Peralatan, realisasi sebesar 19 Paket Peralatan atau capaian sebesar 105,56%;


56

Laporan Kinerja Tahun 2016 Bab IV Penutup

6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan

kepuasan pelanggan, memiliki target indeks skala 3,5 dengan capaian indeks 3,5 atau

sebesar 100,00%;

7. Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana

dan SDM, memiliki target 275 orang dengan capaian sebanyak 292 orang atau sebesar

106,18 %.

Realisasi anggaran Tahun 2016 untuk mendukung Program Pengembangan

Teknologi dan Kebijakan Industri sebesar Rp 538.722.205.554,00 dari Pagu Rp

576.657.149.000,- atau sebesar 93,42%.

4.2 Permasalahan Dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dialami :

1. Penetapan target penerimaan PNBP terlalu optimistis dan penggunaan PNBP tidak

memperhatikan rencana penerimaan dan penggunaan PNBP dengan baik sehingga

mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;

2. Beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya karena terjadi revisi dan

pemotongan anggaran di pertengahan tahun;

3. Komposisi struktur anggaran masih bertumpu pada kegiatan swakelola, sementara SDM

yang ada terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak mencapai target karena sangat

tergantung pada kapasitas kemampuan SDM.

4.3 Saran Dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun selanjutnya

adalah :

1. Perlu adanya review Renstra 2015-2019 yang sesuai dengan dokumen-dokumen

Perencanaan terbaru, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerjanya dapat

dairahkan untuk mendukung Renstra Kementerian Perindustrian dan Capaian IKU

Kementerian Perindustrian;

2. Dalam penyusunan target hendaknya realistis disesuaikan dengan kondisi yang ada dan

kemungkinan yang akan terjadi pada tahun anggaran selanjutnya. Sehingga target yang

disusun tidak terlalu optimis atau pesimis.

3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkungan BPPI.

LAMPIRAN

Pagu Realisasi %

1. Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri

Prioritas

5,85 Persen 17,53 Persen 299,66% Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri

576.657.149.000 538.722.205.554 93,42%

2 Penurunan Impor Produk Industri yang SNI,

ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib

5 Persen 13,07 Persen 261,40% Penelitian Dan Pengembangan

Kebijakan Iklim Usaha Industri

7.166.391.000 6.893.184.260 96,19%

3 Pertumbuhan Pengembangan Teknologi

Industri

20 Persen -12,90 Persen -64,50% Perencanaan Kebijakan Standardisasi

Industri

13.316.546.000 11.803.231.217 88,64%

Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi

Industri

20 Persen 2,86 Persen 14,30% Pengkajian Industri Hijau dan

Lingkungan Hidup

8.850.770.000 8.571.781.901 96,85%

Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor

Industri

20 Persen -7,14 Persen -35,70% Penyusunan Rencana Dan Evaluasi

Program Pengembangan Teknologi

Dan Kebijakan Industri

40.648.907.000 38.526.750.466 94,78%

4 Pertumbuhan Industri yang Menerapkan

Konservasi Energi

40 Persen 12,41 Persen 31,03% Penelitian Dan Pengembangan

Teknologi Industri Dan Kekayaan

Intelektual

9.192.638.000 8.875.554.483 96,55%

Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri

Hijau

10 Kebijakan dan

Infrastruktur

12 Kebijakan dan

Infrastruktur

120,00% Penelitian Dan Pengembangan

Teknologi

320.271.472.000 299.305.086.788 93,45%

5 Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan

Sarana Pendukung Balai

18 Paket Peralatan 19 Paket Peralatan 105,56% Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 160.571.913.000 151.447.379.502 94,32%

6 Tingkat Kepuasan Pelanggan 3,5 Skala Indeks 3,5 Skala Indeks 100,00% Sertifikasi Industri 16.634.512.000 13.299.236.937 79,95%

7 Peningkatan Kompetensi SDM BPPI 275 Orang 292 Orang 106,18%

Meningkatnya Kemampuan Balai dan

Hasil Litbang dalam Rangka

Meningkatkan Daya Saing Industri

Meningkatnya Layanan Jasa Teknis

kepada Industri

Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan

Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan

Prasarana dan SDM

Meningkatnya Industri yang

Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri

Hijau

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016


No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/

Anggaran

Meningkatnya Investasi Sektor

Industri

Meningkatnya Penguasaan Pangsa

Pasar Dalam Negeri

Meningkatnya Penguasaan Teknologi

Industri dan Penerapan HKI

laporan akuntabilitas kinerja tahun...

Documents