laporan akhir praktek kerja lapangan hukum

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembelajaran Mata Kuliah PLKH

Praktek Kerja Lapangan Hukum/Studi Banding adalah mata kuliah wajib yang

harus ditempuh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unila yang berorentasi

pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan

meningkatkan kemahiran dan keterampilan hukum (legal skill training)

mahasiswa. Upaya keterampilan dan kemahiran hukum mahasiswa dapat

dilakukan dengan metode pembelajaran dalam praktik hukum didunia kerja,

baik diinstansi pemerintah maupun dunia usaha swasta. Metode pembelajaran

Praktik Kerja lapangan Hukum/Studi Banding ini mencakup dua bidang

penting yang yang menjadi kempetensi pendidikan hukum, yaitu:

a. Pertarna penguasaan teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang

undangan yang berlaku (hukum positii).

b. Kedua peningkatan kemahiran hukum dalam praktik dunia kerja dan

pengenalan dunia kerja berbasis kompetensi.

Dengan kedua metode pembalajaran tersebut diharapkan mahasiswa mampu

mengunakan hukum sebagai instrument penting dalam dunia keria, terutama

dalam rangka fungsionalisasi hukum mengatur hak dan kewajiban, serta

2

sarana penyelesaian sengketa hukum, untuk mewujudkan tertib hukum dan

tertib masyarakat sesuai dengan asas hukum.

Pembelajaran mata kuliah PKLH ini, mcnganut asas flcksibclitas, yang

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk

melaksanakan mata kuliah PKLH ini dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Program magang (PM), yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada

LSM atau Dinas Pemerintahan.

b. Praktik Kerja Lapangan Hukum/Studi Banding kegiatan pembelajaran

dengan cara kunjungan Praktik Kerja Lapangan pada Instansi Pemerintah.

Kedua bentuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan Hukum ini memiliki bobot

yang sama, namun hanya pada pelaksanannya saja yang berbeda.

PKLH merupakan salah satu matakuliah yang mampu menngembangkan hard

skills dan soft skills Mahasiswa sekaligus karena kekhasan substansi materi

teori dan praktik yang dimilikinya. Orienlasi PKLH yaitu untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum Mahasiswa melalui

Praktek hukum di dinas instansi pemerintah, perusahaan swasta atau LSM

yang memiliki aspek hukum yang kuat. Tentunya keberhasilan mengikuti

PKLH juga didukung oleh semangat dan komitmen (soft skills).

(Buku Panduan PKLH hal.6 )

3

B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan Hukum/ Studi Banding

Tujuan yang ingin dieapai rnelalui Praktik Kerja Lapangan Hukum/Studi

Banding ini adalah:

1. Mahasiswa mengenal, belajar, dan berlatih bekerja di dunia kerja baik di

instansi pemerintah, kantor perusahaan swasta, atau LSM yang kegiatamya

yang beraspek hukum.

2. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam

perancangan dan penerapan hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan

kerja, meliputi Lembaga Hukum (legal structure), Peratiran Hukum (legal

substance),dan budaya hukum (legal culture), sebagai keseluruhan

bekerjanya hukum dimasyarakat.

3. Mahasiswa mampu memetakan dan mengidentifikasikan persoalan hukum

dalam praktek dan mampu menganalisis fungsionalisasi hukum dalam

praktek kerja.

4. Mahasiswa mampu melakukan kegiatan kegiatan penerapan hukum,

perancangan hukum, penerbitan suatu produk hukum, tindakan yang

mencakup dalam berbagai surat dan dokumen-dokumen hukum, dalam

hubungan hukum yang mencakup upaya perlindungan dan kepastian

hukum, serta penyelesaian sengketa hukum.

4

C. Program Kerja dan Rencana Kegiatan Kerja

Sesuai dengan program kerja yang ada pada sub bagian, maka mahasiswa

perlu menyesuaikan dengan program keria yang dibuat, sehingga rencana

kerja dapat tercapai sesuai dengan target Program Keria yang diharapkan

dapat tercapai yaitu:

Program Kerja:

1. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bagian di Pengadilan Negeri

Kalianda

2. Mengetahui cara membuat surat Penetapan Penasehat Hukum

3. Mengetahui cara mcmbuat putusan Hakim

4. Membuat surat-surat lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Rencana Kegiatan Kerja :

1. Pekerjaan yang diberikan kepada mahasiswa magang adalah segala sesuatu

yang berkaitan dengan berkas-berkas Persidangan


yang berkenaaan dengan pembuatan surat putusan Hakim


yang berkenaaan dengan pembuatan surat jenis penahanan dari yang jenis

pertama sampai akhir jenis penahanan.


yang berkaitan dalam pembuatan suatu-surat yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, seperti surat penetapan penunjukkan kuasa hukum.

5

Program Kerja yang dibuat adalah sebagai upaya agar mahasiswa tidak keluar

jalur dari apa yang ingin dicapai dalam kegiatan magang dan sebagai upaya

menambah pengetahuan dibidang hukum. Program kerja yang direncanakan

selama 30 (tiga puluh) hari tersebut dilaporkan melalui jurnal sepuluh harian

dan laporan akhir.

6

II. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Tempat Magang

Kota Kalianda yang sekarang menjadi Ibu Kota Kabupaten Lampung

Selatan sebelumnya adalah ibukota Kewedanan Kalianda, dan setelah

Kewedanan dihapuskan, Kalianda menjadi daerah Kecamatan Kalianda.

Ibukota Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda adalah berdasarkan

Peraturan pemerintah RI No. 39 tahun 1981, yang peresmiannya langsung oleh

Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Amir Machmud pada tanggal 11 Februari

1982 di Kalianda. Bahwa terbentuknya Pengadilan Negeri Kalianda

berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :

M.15PR.07.02.1981, tanggal 9 Juli 1981 dan peresmiannya dilakukan oleh

Dirjen PBPU tanggal 26 Nopember 1981 bertempat di kantor Pengadilan

Negeri Tanjung Karang.

Setelah diresmikan segala kegiatan Pengadilan, tehnis maupun

administrasi segera dilaksanakan dengan menempati gedung pinjaman di jalan

Kesuma Bangsa No. 55 Kalianda pada tanggal 27 November 1981, dimana

pada tanggal 27 Nopember 1981 saat itu belum ada instansi Pemerintah

Daerah Lampung Selatan yang berkantor di Kalianda bahkan Pemda Lampung

Selatan sendiri baru pindah ke Kalianda secara efektif pada pertengahan tahun

1982 dan pada tahun 1982 Pengadilan Negeri Kalianda memiliki gedung

sendiri.

7

VISI

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri.

efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan

memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya

rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur

tangan pihak lain;

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat;

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

8

B. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Kalianda

Ketua : Siyoto, SH, MH.

Wakil : Aminal Umam, SH, MH.

Hakim : 1. Hosiana M. Sidabalok, SH., MH.

2. A.A. Oka Parama B.G, SH, MH.

3. Estafana Purwanto, SH.

4. Daniel Elisa S. Simanjuntak, SH.

5. Rio Destrado, SH.

6. Intan Panji Nasarani, SH.

7. Niken Rochayati, SH.

8. Hascaryo, SH.

9. Carolina, SH, MH.

10. AFIT RUFIADI, SH

11. Diana Febrina Lubis, SH, M.Kn.

12. Aryo,SH.MH

Calon hakim : 1. Lisa Fatmasari, SH.

2. Muhamad Juanda Parisi, SH.

3. Dina Puspasari, SH.

Panitera : Cik Mamat Ys, SH.

Wakil Panitera : Ispriadi, SH.

Panitera Muda Pidana : Jamaluddin, SH.

Panitera Muda Perdata : Maryati, SH.

PLT Panitera Muda Hukum : Ciknan

Panitera Pengganti : 1. Abdul Latif, SH.

2. Sofyan Effendi, SH.

3. Suwarno

4. Syahrial

5. Ni Made Yase

6. Suyatno

7. Suryani, SE.

8. Muardi

9

9. I. Meisita Ilma, SH., MH.

10. Aisyah, SH.

11. Gandhi Subendi

12. Muzakkir

13. A. Hidayat

14. Karman

Juru Sita : 1. Awaluddin, SH.

2. Syamsuddin, SH.

Wakil Sekretaris : Dra. Aisyah

Kepala Urusan Kepegawaian : Safri, S.H.

Kepala Urusan Keuangan : Reri Eriko, SE.

Kepala Urusan Umum : Arry Rizka, ST.

Staf Keuangan : 1. Joko Wasisto

2. Darno

Staf Kepegawaian : Sumiono

Staf Kepaniteraan Perdata : Elpian

Staf Urusan Umum : Jonter Sihombing, ST.

Staf Kepaniteraan Pidana : 1. Yulis Septian

2. Iskandar Djauhari

Staf Urusan Keuangan : 1. Yusnarsyah

2. Dwi Maryudi

Calon Panitera pengganti : Agus Rohman, SH.

Calon Juru Sita : Diana Puspitasari, A. Md.

Staf : 1. Joko Ramelan

2. Farah Diba

3. Eeng Suhendy

4. Erik Sabet

5. Rommy Ansori

6. Syamsul Rizal

10

7. Arief Anafrezi

8. Retno Dwi Jayanti

9. Papu Anggara, S.H.

Supir : 1. Lawasia Nursiwan

2. Rommy Ansori

11

C. Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Dalam Pengadilan Negeri Kalianda sebagai bagian dari peradilan Umum

yang independen mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa, dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selain

tugas dan wewenang pengadilan Negeri tersebut diatas, pengadilan negeri juga

mempunyai fungsi memberikan pendapat hukum dan pengawasan terhadap

Penasihat Hukum dan Notaris didaerah hukumnya.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh unsur-

unsur pejabat yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri dan telah ditentukan

dalam Undang-Undang yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di

Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat

penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

a. Tugas dan wewenang Ketua Pengadiian Negeri

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung

jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.

2. Membuat:

a) Perencanaan (Planing, Programing), dan Pengorganisasian (organizing).

b) Pelaksanaan (Implementation dan executing).

c) Pengawasan (Evaluation and Controlling), yang baik, serasi, dan selaras.

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil ketua

bekerjasama dengan baik.

12

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas

dalam rangka mewujudkan keserasian dan bekerja sama antara sesama

pejabat/petugas yang bersangkutan.

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan.

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam

sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang

kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bu1an dengan seluruh karyawan.

7. Membuat/menyusun Legal Data tentang putusan-putusan perkara yang

penting.

8. Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Kehakiman.

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para

hakim, maupun seluruh karyawan.

11. Melakukan pengawasan Intern dan Ekstern

a). Intern : pejabat peradiian, keuangan, dan material.

b). Extem : penasihat hukum, Notaris, dan pelaksanaan putusan yang

telah inkrah.

12. a). Menugaskan hakim untuk membimbing dan mengawasi bidang

hukum.

b). Menugaskan Hakim untuk membina dan meugawasi Pengadilan

Negeri di wilayahnya.

13

13. a). Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan

penilaian untuk kepentingan penigkatan jabatan.

b). Memaparkan evaluasi atas hasil pengawasaen dan penilaiannya

kepada Mahkamah Agung.

c). Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa

setiap perkara pada dasarya harus diputus dalam waktu 6 bulan da

mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim.

14. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih

generasi.

15. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Darma Wanita,

IKAHI, Koperasi dan PTWP.

16. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak

hukum dan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta

dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang

hukum kepada instansi di daerahnya apabila diminta.

17. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu.

14

b. Tugas Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan

jangka panjang , dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Mewakili Ketua bila berhalangan.

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

4. Melakukan pengawasan ietrn untuk mengamati apakah pelaksanaan

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Tugas hakim

1. Membantu pimpinan dalam membuat Program Kerja jangka pendek

dan jangka panjang, dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati

apakah tugas, penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan

pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan

Pengadilan.

3. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan

putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya


15

d. Tugas Pejabat Kepaniteraan

1. Panitera

a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat Program Kerja

jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

b) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.

c) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda

harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan

perkara perdata.

d) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

kolega, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

kepaniteraan.

e) Membuat akta dan salinan putusan.

f) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

g) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang

diperintahkan oleh Ketua Pcngadilan dalam jangka waktu yang

ditentukan.

16

2. Wakil Panitera


jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan


b) Membantu panitera didalam membina dan mengawasi

pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

3. Panitera Muda


jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan


b) Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi

perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dengan bidangnya

masing·masing.

4. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan persidangan terscbut kcpada Panitera Muda yang

bersangkutan.

5. Juru Sita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,

Ketua Sidang dan/atau Panitera.

17

III. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

A. Diskripsi Pelaksanaan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Kerja

1. Bentuk Kegiatan

Salah satu dari mata kuliah Praktik Kerja Lapangan Hukum (PLKH)

adalah magang, yaiut Mahasiswa berpraktik dalam jaringan kerja di bidang

hukum, baik pada lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah maupun Swasta

dalam rentang waktu tertentu. Saya Magang di Pengadilan Negeri

Kalianda selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya

ditempat magang, Mahasiswa diberikan bimbingan dan tugas dari

pembimbing tempat Magang. Pada Program Magang periode XVII hanya

melibatkan 1 (satu) bagian yaitu Panmud Hukum.

2. Kegiatan Pelaksanaan

a. Membantu Panitera Pengganti mengetik beberapa penetapan

penunjukan Penasihat Hukum. Aspek Hukumnya Mahasiswa

mengetahui bahwa bagi terdakwa yang tidak mampu disediakan

penasihat hukum dari Negara/pengadilan, serta Mahasiswa mengetahui

format penetapannya.

b. Membantu Panitera Pengganti mengetik berita acara lanjutan. Aspek

Hukumnya Mahasiswa mengetahui format Berita Acara Lanjutan.

Berita Acara Lanjutan adalah salah satu Dokumen Hukum.

18

c. Membantu Panitera Panggati mengetik Berita Acara Saksi. Aspek

Hukumnya Mahasiswa mengetahui Format Berita Acara Saksi. Berita

Acara Saksi adalah salah satu Dokumen hukum.

d. Membantu Panitera Pengganti mengantar Surat Perpanjangan

panahanan ke Panitia Muda Pidana. Aspek Hukumnya adalah

Mahasiswa mengetahui bahwa salah satu tugas Panitera Pengganti

adalah membuat surat Perpanjangan Penahanan.

e. Membantu Panitera Panggati mengetik Surat Penahanan.Aspek

Hukumnya adalah Mahasiswa mengetahui format Surat Penahanan.

Surat Penahanan adalah salah satu Dokumen Hukum.

19

B. Data Monografi

Pengadilan Negeri adalah salah satu Lembaga untuk mendekatkan kebenaran

dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.

35 Tahun 1999 Tentang ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang

mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang

tertentu.

Data Skunder yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Kalianda

1. Visi, Misi dan tujuan Pengadilan Negeri Kalianda

Visi:

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang

mandiri, efwektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik,

professional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis,

terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab

panggilan pelayanan publik.

Misi :

Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur

Peradilan yang mandiri, independen dari campur tangan pihak lain.

Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan

Institusi peradilan yang efisien, efektif dan bermanfaat

Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermanfaat

integritas, bisa dipercaya dan transparan.

Tujuan :

Memberi keadilan yang hakiki bagi pencatri keadilan.

PANMUD PERDATAMARYATI, SHELFIANAWALUDIN, SHA. HIDAYAT

KETUASIYOTO, SH

WAKIL KETUAAMINAL UMAM, SH,

MH

PANITERA/SEKRETARISCIK MAMAT, YS, SH

HAKIM

HOSIANA M. SIDABALOK, SH, MHESTAFANA PURWANTO, SH

DANIEL ELISA SETIAWAN, SHRIO DESTRADO, SHAFIF RUFIADI, SH

NIKEN ROCHAYATI, S.H.A.A. OKA PARAMA B.G, S.H., M.H.

INTAN PANJI NASARANI, S.H.HASCARYO, S.H.

ARYO WIDIYATMOKO, SHHERO.N, SH, SE, MH, MM

CAROLINA, SH, MH.RATIH AYUNGRUM, SH

JURU SITAAWALUDIN, SHSYAMSUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN EFENDI, SHABDUL LATIF, SH

CIK NANSYAHRIAL

NI MADA YASESUYATNO

SURYANI, SHMUARDI

AISYAH, SHGANDI SUBENDI

MUZAKIRA. HIDAYAT

KARMANI MEISITA ILMA, SH, MH

WAKIL PANITERAISPRIADI, SH

WAKIL SEKRETARISDra. AISYAH

PANMUD HUKUMPLH. CIKNANAGUS RAHMAN

PANMUD PIDANAJAMALUDDIN, SHKARMANYULIS SEPTIANAISKANDAR DJAUHARIDIANA PUSPITA SARI, A.MdRIRIA WIJAYANTI, SH

KAUR KEPEGAWAIANSAFRI, SHSUMIONOLINAWATI

KAUR UMUMARRY RIZKA, STJONTER. S, STARINA SUSANTI, SE

KAUR KEUANGANRERI ERIKO, SEDWI WARYUDIJOKO WASISTODARNOYOS MARSYAN

20

Bagan Susunan Pengadilan Negeri Kalianda

21

2. Daftar Nama Hakim Pengadilan Negeri Kalianda

NO NAMA JABATAN

1 SIYOTO, SH, MH. KETUA

2 AMINAL UMAM, SH, MH. WAKIL KETUA

3 HOSIANA M. SIDABALOK, S.H., M.H. HAKIM

4 A.A. OKA PARAMA B.G, S.H., M.H. HAKIM

5 ESTAFANA PURWANTO, S.H. HAKIM

6 DANIEL ELISA S. SIMANJUNTAK, S.H. HAKIM

7 RIO DESTRADO, S.H. HAKIM

8 INTAN PANJI NASARANI, S.H. HAKIM

9 NIKEN ROCHAYATI, SH. HAKIM

10 HASCARYO, S.H. HAKIM

11 CAROLINA, SH, MH. HAKIM

12 AFIT RUFIADI, SH HAKIM

13 DIANA FEBRINA LUBIS, SH., M.Kn. HAKIM

14 ARYO,SH.MH HAKIM

C. Analisis Pelaksanaan Program Kerja

1. Pandangan Undang-undang terhadap Pengadilan Negeri Sebagai bagian

dari Peradilan Umum.

Keberadaan Peradilan umum telah ditegaskan secara rinci dalam Undang-

undang No. 2 Tahun 1986 dalam penjelasan umum bahwa di Negara

Republik Indonesiasebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian Hukum

dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok

untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu untuk mewujudkannya diperlukan lembaga yang bertugas

22

menegakkan keadilan yaitu badan-badan peradilan dimaksud dalam

Undang-Undang N0.4 tahun 2004 Jo. Undang-Undang NO.35 Tahun 1999

tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing

mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa

dibidang tertentu. Untuk terwujudnya peradiian yang sederhana, cepat,

tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang N0.4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang N0.35 Tahun 1999 tentang

Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum di tingkat pertama

telah diatur dalam Undang-Undang N0.2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang didalamnya terdiri dari 6 (enam) bab 71 (tujuh puluh satu)

pasal yang mcngatur tentang:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Susunan Pengadilan

Bab III : Kekuasaan Pengadilan

Bab IV : Ketentuan-ketentuan Lain

Bab V : Ketentuan Peralihan

Bab VI : ketentuan Penutup.

23

2. Kesenjangan Penerapan Hukum Positif dengan Keberlakuan Hukum,

secara Materil di Tempat Magang.

Dalam pelaksanaan hukum positif di Pengadiian Negeri Kalianda, dalam

hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya perkara pidana

terdapat sebuah kesenjangan dalam pelaksanaannya karena Hakim yang

memeriksa perkara adalah hakim tunggal.

Hal ini beretentangan dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang N0.4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

" Semua Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali Undang-Undang

menentukan lain"

Hal ini disebabkan karena sangat tjdak sesuainya jumlah Haldmyang ada

di Pengadilan Negeri Tanjung Karangdengan jumlah perkara yang harus

ditangani setiap harinya baik itu perkara pidana maupun pcrkara perdata,

maka diambillah sebuah kebijakan oleh Ketua pengadilan Negeri Kalianda

untuk membagi tugas dengan cara membagi-bagi Hakim yang memimpin

sidang.

3. Tugas dan Fungsi Pegawai Pengadilan Negeri Kalianda Sesuai dengan

bidang bagiannya, yaitu antara lain:

a. Tugas dan wewenang ketua Pengadilan Negeri:

1. Ketua dan Wakii Ketua bersama-sama memimpin dan

bertanggungiawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara

baik dan lancar.

24

2. membuat:

a) Perencanaan (Pianing, Programing), dan Pengorgaisasian

(organizing).

b) Pelaksanaan (Implementation dan executing).

c) Pengawasan (Evaluation and C0nt1·01ling);yang baik, serasi,

dan selaras.

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dcngan Wakil ketua

bekerja samadengan baik.

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas

dalam rangka mewujudkan keserasian dan bekerja sama antar

sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan.

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali

dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan

sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan seluruh

karyawan.

7. Membuat/menyusun Legal Data tentang putusan-putusan perkara

yang penting.

8. Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Kehakiman.

25

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksauaan tugas

dan memberi petunjukserta bimbingan yang diperlukan, baik bagi

para hakim, maupun seluruh karyawan. Melakukan pengawasan

Intern dan Ekstem

a) Intern : pejabat peradilan, keuangan, dan material.

b) Extern : penasehat hukum, Notaris, dan pelaksanaan putusan

yang telah inkrah.

11. a). Menugaskan hakirn untuk membimbing dan mengawasi bidang

hukum.

b). Menugaskan Hakim tinggi untuk membina dan mengawasi

Pengadilan Negeri wilayahnya.

12. a). Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan

penilaian untuk kepentingan penigkatan jabatan.

d). Memaparkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya


c). Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan

bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6

bulan dan mcngumumkannya pada pcrtcmuan berkala para Hakim.

13. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih

generasi.

14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Darma

Wanita, IKAHI, Koperasi dan PTWP.

26

15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan

penegak hukum dan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi

lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan

nasehat tentang hukum kepada instansi di daerahnya apabila

diminta.

16. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu.

b. Tugas Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja jangka pendek

dan jangka panjang, dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Mewakili Ketua bila berhalangan

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja

dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan.

27

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melaksanakan Program Magang di Pengadilan Negeri Kalianda,

mahasiswa PKLH FH UNILA pada umumnya dan penulis pada khususnya

dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan banyak hal tentang tugas,

fungsi, wewenang dari tempat magang yaitu pengadilan Negeri Kalianda.

Disamping itu Program Magang ini telah memberikan banyak pengetahuan

tentang kegiatan-kegiatan di pengadilan serta proses sidang di pengadilan.

Dan yang terpenting adalah semua itu bermanfaat bagi seluruh peserta PKLH

khususnya peserta Program Magang pada Pengadilan Negcri Kalianda yang

telah dilaksanakan pada 21 Juni – 30 Juli 2010.

28

B. Saran

Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan, penulis berpcndapat

bahwa sistem yang ada didalam Pengadilan Negeri Kalianda sudah berjalan

sebagaimana mestinya. Program magang memberikan suatu pembelajaran

kepada mahasiswa bahwa dunia kerja atau praktek memang berbeda dari teori

yang diajarkan ketika perkuliahan. Selain itu dengan adanya kegiatan rnagang

tersebut mahasiswa dapat belajar bersosialisasi dan bekejasama baik dengan

peserta lainnya maupun dengan pegawai di tcmpat magang. Jadi penulis

memberi saran, agar Pcngadilan Negeri terus memperbaiki kinerjanya untuk

memberikan pclayanan optimal kepada masyarakat, khususnya bagi para

pencari keadilan. Dan kepada pihak Fakultas, penulis memberi saran agar

kegiatan PKLH baik Stuban atau pun magang tetap diadakan mengingat

manfaat yang sangat berguna bagi Mahasiswa FH Unila dari kegiatan

tersebut.

29

MAHASISWA PROGRAM MAGANG PERIODE XVIIFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGITAN KERJA

A. Identitas Pelaksanaan Magang :

1. Nama Tempat Magang : Pengadilan Negeri Kalianda

2. Unit Kerja/Bagian/Seksi : Panitera Muda Pidana

3. Alamat Lengkap Tempat Magang : Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda

Lampung Selatan

4. Nama Mahasiswa : Koko Mancini No. HP. 0813 84716009

5. Nama PTM : Jamaluddin, SH

6. Nama DPL : Heny Siswanto, SH, MH

B. Program Kerja :

1. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bagiandi Pengadilan Negeri

Kalianda

2. Mengetahui cara membuat/meregister nomor induk perkara

3. Mengetahui cara membuat surat perpanjangan penahan Pengadilan Negeri

Kalianda

4. Membuat surat-surat lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Kalianda

C. Rencana Kegiatan Kerja :

1. Pekerjaan yang diberikan kepada Mahasiswa Magang adalah segala

sesuatu yang berkaitan dengan berkas-berkas Persidangan


sesuatu yang berkenaan dengan pembuatan surat putusan Hakim

30


sesuatu yang berkenaan dengan pembuatan surat jenis penahanan dari

yang jenis pertama sampai akhir jenis penahanan


sesuatu yang berkaitan dalam pembuatan surat-surat yang menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri, seperti surat penetapan penunjukan kuasa

Hukum.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2010

Mahasiswa Program Magang

KOKO MANCININPM. 0742011203

Mengetahui :Pembimbing Tempat Magang (PTM),

JAMALUDIN, SHNIP. 19600 4021980111 001

31

MAHASISWA PROGRAM MAGANG PERIODE XVIIFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

JURNAL KEGIATAN 30 HARI KERJA( 21 JUNI – 1 AGUSTUS 2010 )

IDENTITAS PELAKSANAAN MAGANG :1. Nama Tempat Magang : Pengadilan Negeri Kalianda2. Unit Kerja/ Bagian/ Seksi : Panitera Pengganti3. Alamat Lengkap Tempat Magang : Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda

Lampung Selatan4. Nama Mahasiswa : Koko Mancini No. HP. 0813 847160095. Nama PTM : Jamaluddin, SH6. Nama DPL : Heny Siswanto, SH, MH

HARI HARI,TANGGAL JADWAL KEGIATAN

1 Senin, 21 Juni 2010Perkenalan dengan pimpinan dan staf karyawan di Pengadilan Negeri Lampung Selatan.

2 Selasa, 22 Juni 2010Pengarahan dan pembagian pekerjaan oleh pimpinan selaku tempat magang. Selaku pembimbing tempat magang.

3 Rabu, 23 Juni 2010 Mengisi surat register no. induk perkara.4 Kamis, 24 Juni 2010 Mengisi surat register penahan 60 hari.5 Jum’at 25 Juni 2010 Menyaksikan sidang tilang.6 Senin, 28 Juni 2010 Mengisi surat register no. induk perkara.

7 Selasa, 29 Juni 2010Menyaksikan sidang perkara penggelapan uang dengan tersangka Waris bin Gufron.

8 Rabu, 30 Juni 2010 Mengisi surat register Penyitaan.9 Kamis, 1 Juli 2010 Mengisi surat register no. induk perkara Pidana Biasa.10 Jum’at 2 Juli 2010 Menyaksikan sidang tilang.

11 Senin, 5 Juli 2010Menyaksikan sidang pencurian dengan terdakwa Apriyanto bin Efri Suub dkk.

12 Selasa, 6 Juli 2010 Mengisi surat penambahan penahanan.13 Rabu, 7 Juli 2010 Mengisi surat register no. induk perkara Pidana Biasa

14 Kamis, 8 Juli 2010Menulis nama tersangka di papan penambahan penahanan 60 hari.

15 Jum’at, 9 Juli 2010 Mengetik surat penahanan.16 Senin, 12 Juli 2010 Menulis Jadwal sidang di PN Kalianda.

17 Selasa, 13 Juli 2010Menempatkan surat register no. induk perkara dan surat penahanan.

18 Rabu, 14 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.19 Kamis, 15 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.20 Jum’at 16 Juli 2010 Meregister surat tilang.

21 Senin, 19 Juli 2010Menyaksikan Persidangan putusan Hakim dengan tersangka Deni Hidayat yang melangggar pasal.

22 Selasa, 20 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.23 Rabu, 21 Juli 2010 Meregister surat no. induk perkara pidana biasa.24 Kamis, 22 Juli 2010 Mengisi surat register penambahan 60 hari.

32

25 Jum’at, 23 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.26 Senin, 26 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.27 Selasa, 27 Juli 2010 Meregister surat tilang.28 Rabu, 28 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.29 Kamis, 29 Juli 2010 Meregister surat putusan Hakim.30 Jum’at 30 Juli 2010 Meregister surat tilang.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2010

Mahasiswa Program Magang

KOKO MANCININPM. 0742011203

Mengetahui :Pembimbing Tempat Magang (PTM),

JAMALUDIN, SHNIP. 19600 4021980111 001

laporan akhir praktek kerja lapangan hukum

Documents