laporan praktek lapangan 2

8/16/2019 laporan praktek lapangan 2

1/49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institut pemerintahan dalam negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi

kepamongprajaan dan lembaga pendidikan kedinasan di lingkungan kementerian dalam

negeri mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang

terpercaya mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan

dan penyedia kader pemerintahan yang terampil.

Untuk mewujudkan visi tersebut, IPDN mempunyai misi mensinergikan kekuatan

civita akademika Institut pemerintahan dalam negeri, mengembangkan kurikulum

berbasis pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh, membangun jaringan kerja

sama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan

implementasinya, melaksanakan !ridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia institut

pemerintahan dalam negeri an memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan aset

nasional.

Praktek lapangan (P" II bagi madya praja merupakan salah satu kegiatan IPDNagar para lulusan IPDN memiliki kompetensi ssebagaimana disebut dalam visi IPDN. P"

II menjadi perlu untuk dilaksanakan mengingat bahwa#

$. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan

seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan e%ektivitas pemerintahan.

&. Upaya peningkatan kompetensi lulusan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemetrintahan daerah.

'. emajuan IP!) dan cepatnya perubahan sosial di masyarakat.

Praktek lapangan II kali ini IPDN kampus *umatera +arat bekerjasama dengan

pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan dengan mengerahkan & kekuatan sekaligus

yaitu satuan Nindya Praja dan adya Praja namun berbeda lokus dan %okus, satuan

Nindya Praja ditempatkan pada *atuan erja Perangkat Daerah (*PD, sedangkan

satuan madya praja ditempatkan di ecamatan untuk mempelajari manajemen dan

administrasi pemerintahan kecamatan khususnya mengenai pengelolaan keungan baik di

tingkat kecamatan maupun pengelolaan keuangan di tingkat nagari.

1


2/49

-gar pelaksanaan P" II tepat pada sasarannya, disusun program kerja P" II berupa

Program Umum yang akan dilaksanakan dalam +idang Pemerintahan, +idang

emasyarakatan dan +idang Pembangunan, Progam husus dan Program Daerah.

-dapun dalam pelaksanaan praktek lapangan ini ditemukan beberapa permasalahan baik

dalam pemerintahan kecamatan maupun pemerintaha nagari terkait dengan pengelolaan

keuangan, oleh karenan itu akan dibahas lebih mendalam mengenai permasalahan

tersebut dalam laporan ini.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah Pemerintahan e!amatan Basa Am"ek Balai

#a"an

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penyelenggaran pemerinthan pada setiap tingkatan, mulai dari tingkatan

terendah sampai dengan tingkatan tertinggi sekalipun tentu tidak lepas dari

permasalahan, begitu pula dengan penyelenggaraan pemeritahan di kecamatan

+asa -mpek +alai !apan, adapun masalahmasalah yang ditemui pada

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berupa urusan pemerintahan,

kewenangan pemerintahan, pelayanan pemerintahan, kelembagaan kecamatan,

kepemimpinan camat, kinerja pegawai, personalia kecamatan, hubungan

kecamatan dengan nagarinagari, termasuk hambatan dalam penyelenggaraan

pengelolaan keuangan kecamatan +asa -mpek +alai !apan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam laporan ini akan dibahas secara mendalam salah satu temuan

masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamtan +asa

-mpek +alai !apan yaitu mengenai /ewenangan Pemerintahan0 dan satutemuan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu mengenai

/Perencanaan -nggaran0 kecamatan +asa -mpek +alai !apan.

1.$ Maksud Dan #u%uan

1.3.1 Maksud

aksud dari penulisan laporan ini adalah membahas secara mendalammasalah yang ditemukan saat pelaksanaan P" II madya praja di ecamatan +asa

2


3/49

-mpek +alai !apan dalam pengelenggaraan pemerintahan kecamatan dan

pengeloaan keuangan kecamatan +asa -mpek +alai !apan dengan berdasarkan

pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan

!ujuan penulisan laporan ini adalah untuk menemukan sulusi pemecahan

masalahmasalah seperti yang telah dirumuskan agar dapat dilaksanakan sesuai

peraturan perundangundangan yang berlaku.

3


4/49

BAB II

&AMBARAN UMUM E'AMA#AN BA(A AMPE BALAI #APAN

2.1 Dasar Hukum Pem)entukan e!amatan

ecamatan +asa -mpek +alai !apan merupakan pemekaran dari ecamatan

Pancung *oal, hal ini terdapat pada PP No. 12 !ahun $333 !entang Pembentukan 4

()nam ecamatan di 5ilayah abupaten Daerah !ingkat II Pesisir *elatan, *olok,

*awahlunto6*ijunjung, dan Pasaman Dalam 5ilayah Propinsi Daerah !ingkat I *umatera

+arat.

Pada PP No. 12 !ahun $333 ini yang mengatur tentang ecamatan +asa -mpek

+alai !apan berada pada Pasal $ yang berbunyi #

$ embentuk ecamatan basa -mpek +alai !apan di wilayah abupaten Daerah

!ingkat II Pesisir *elatan, yang meliputi wilayah#

a Desa Pasar +ukit !apan7

b Desa !anjung Pondok7

c Desa *ungai 8ambia7

d Desa -mpang !ulak7

e Desa Nilau7

% Desa -langrambah7

g Desa +injai7

h Desa ubu7

i Desa !alang7

j Desa uaro *ako7

k Desa oto Pulai7

l Desa ampuang !angah7

m Desa +atang -rah.

& 5ilayah ecamatan +asa -mpek +alai !apan sebagaimana dimaksud dalam ayat

($, semula merupakan bagian dari wilayah ecamatan Pancung *oal.

' Pusat Pemerintahan ecamatan +asa -mpek +alai !apan sebagaimana dimaksud

dalam ayat ($, berada di Desa Pasar +ukit !apan.

2.2 (truktur *rganusasi e!amatan

4


5/49

KASI

PEM

DAN

TRANTIB

KHAIRULSALEH,S.SOS

NIP.195902011986021003

KASIEKOBA

NG

DARNATISMAN

NIP.196206041994031004

KASIADM.D

AN

K

EPENDD

NUR’AINI

NIP.196505191989032006

KASIKESS

O S

DASRUL,A.

M d

NIP.19581105198

1021004

KSB.PEREN

CD

AN

PROG

PISKA,S.KM

NIP.1984022720

10012023

KSB.K

EUAN

GAN

SISKA

NERI,SE

NIP.1981052

52011012014

KSB.UMUM

DAN

KEPEGKASMADIANTIPUTRI,SE

NIP.198210062010012028

2.$ #ugas P+k+k dan ,ungsi e!amatan

+erdasarkan Peraturan Daerah abupaten Pesisir *elatan Nomor $4 !ahun &2$2

!entang Pembentukan 9rganisasi dan !ata erja ecamatan Dalam abupaten Pesisir

*elatan (yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor $$ !ahun &2$&, tugas

pokok dan %ungsi kecamatan terdapat pada pasal :, yaitu #

$ ecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan dan

sebahagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah serta

melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

& Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat ($, kecamatan

melaksanakan %ungsi #

5

JABATANFUNSIONAL

1. LENI FIRDAATI, S.P!

PEMERINTAHANCAMAT

D"#. FER$, D!.R%.M&'&()NIP. 19600102 198103

1. MHD. HOSEN

NIP. 19601106 199403

1 004

1. $ESI NO*RITA, SE

2. RIKE RISTUTI

BENDAHARANUR’AINI

NIP. 19650519 198903

SEKCAMA. HALIM, S.SOS

NIP. 19641231 198602

1. RI+AL EFENDI

NIP. 19661231 200003


6/49

a mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembinaan

dan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengawasan dan

pembinaan teknis administrasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan

nagari7

b mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum7

c mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan7

d mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan %asilitas pelayanan umum7

e mengoordinasikan pemeliharaan dan pengamanan pasar inpres dan pasar nagari7

% membina penyelenggaraan pemerintahan nagari7

g melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan6atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan nagari7

h pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten7

i pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan7 dan

j melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan %ungsinya.

2.- Urusan Pemerintahan dan eenangan 'amat

+erdasarkan Peraturan Daerah abupaten Pesisir *elatan Nomor $4 !ahun &2$2

!entang Pembentukan 9rganisasi dan !ata erja ecamatan Dalam abupaten Pesisir

*elatan (yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor $$ !ahun &2$& dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan +upati Nomor '; !ahun &2$2 tentang inan7

b.


7/49

c. oordinasi7

d. Pembinaan7

e. Pengawasan7

%. ?asilitasi7

g. Penetapan7

h. Penyelenggaraan7 dan

i. ewenangan lain yang dilimpahkan.

2./ Uraian #ugas 0a)atan di e!amatan

+erdasarkan Peraturan +upati Pesisir *elatan nomor '; tahun &2$$ tentang


8/49

• engkoordinasikan *ekretaris camat, para kepala seksi dan bawahan agar terjalin

kerjasama yang baik dan saling mendukung7

• endelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris camat, para

kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya7

• enandatangani dan 6 atau memara% persuratan dan dokumen lainnya sesuai

kewenangan menurut peraturan dan ketentuan7

• emelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin,

meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan kecamatan7

• mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan

kecamatan serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok

jabatan %ungsional sesuai dengan peraturan perundangundangan7

• enyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi#

o engoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu #

endorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam %orum musyawarah perencanaan

pembangunan di Desa dan ecamatan.7

elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja

baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja

kegiatanpemberdayaan masyarakat di wilayah ecamatan7

elakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat

di wilayah ecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah

maupun swasta7

elakukan tugastugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundangundangan7dan

elaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

ecamatan kepada +upati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat

daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat..

o engoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

yaitu#

8


9/49

elakukan koordinasi dengan kepolisian Negara


10/49

elakuakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan7

elakukan koordinasi dan sinkronasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan7

elakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

pemerintahan di tingkat ecamatan7dan

elaporkan penyelnggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

kepada +upati.

o embina penyelenggaraan pemeerintahan nagari yaitu#

elakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

nagari7

emberikan bimbingan,sepervisi, %asilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

administrasi Nagari7

elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan

pembinaan danpengawasan trhadap perangkat Nagari7

elakukan evaluasi penyelenggaraaan pemerintahan dan dan6atau kelurahn

di tingkat ecamatan7dan

elaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan Nagarai di tingkat kecamatan kepada +upati.

o elaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan6atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa yaitu#

elakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan7

elakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di

wilayahnya7

elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat dikecamatan7

10


11/49

elakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan7

elaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

kecamatan kepada +upati.

II. *ekcam


12/49

• Pembinaan camat dalam mengoordinasikan kegiatan kegiatan kepala seksi, UP!,

dan Desa7

• enginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang

perangkat Desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah7

• enyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan

kesejahteraan perangkat kecamatan

• ewakili camat apabila berhalangan sepanjang kewenangan yang diberikan7

• engoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan

(renja kecamatan7

• engusulkan penetapan pelaksana, pengelola dan bendahara kegiaan kecamatan7

• embuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dan peraturanperaturan

yang berhbungan dengan kecamatan7

•

empersiapkan penyelenggaraan rapatrapat,pertemuan dan acara rutinkeprotokolan dan acara resmi lainnya7

• engoordinasikan penyusunan laporan bulanan,berkala dan tahunan pelaksanaan

tugas pemerintahan kecamtan7

• emantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretaris utuk

mengetahui perkembangan,hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya

tindak lanjut penyelesaian nya7

• emberika usul dan saran kepada camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan

tugas• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.7

• enyimpan dan pemeliharaan dokumen menurut ketentuan7

• enyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala

sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan7

• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

III. asubag Umum dan epegawaian


13/49

• embagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan

tugas.

• emberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasa pelaksana tugas.

• engawasi pelaksanaan tugas bawahan guna kejelasan dan hambatan serta

memberikan jalan keluarnya.

• emeriksa hasil kerja bawahan untuk menegtahui kesulitandan hambatan serta


• enilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.

• enginventarisasi permasalahanpermasalahan guna kelancaran pelaksanaan

tugas.

• elaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

• elaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas,

keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, pengadaan serta mendistribusikannya.

• enyusun dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang

dan penghapusan barang dilingkungan kantor kecamatan.

• elaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas.

• enyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta

pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan kantor kecamatan.

• enjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan,

kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor.• enyiapkan barang dan perlengkapan kantor kecamatan.

• emelihara DP', menyusun DU dan +e>etting Pegawai.

• emnyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan

pensiun pegawai.

• enyiapkan permintaan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami dan kartu taspen.

• engusulkan penetapan Pejabat Pelaksana !eknis egiatan dan +endahara.

• enyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai.

• enyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai.

• enyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, i>in

belajar, diklat structural dan %ungsisional.

• enyiapkan bahan pegawai yang ditempatkan dan akan pindah.

• elaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel.

• enyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan antor

ecamatan.

• enyiapkan bahan usulan kesejahteraan pagawai.

• emberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga

%ungsional.

•enyiapkan bahan usulan untuk penghargaan6pemberian tanda kehormatan

pegawai.

13


14/49

• enyampaikan laporan pegawai yang mengikuti diklat, bintek, sosialisasi dan

sejenisnya ke +D secara berkala.

• engawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub +agian Umum dan

kepegawaian.

• emberikan usul dan saran kepada sekretaris dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

• engevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.

• enyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan bahan lainnya menurut

ketentuan.

• embuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas7 dan

• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

I@. asubag Perencanaan dan Pelaporan


15/49

• engumpulkan, menghimpun dan mengolah serta mengaji data, in%ormasi,

sinkrinisasi dan analisis sata di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan

masyarakat lingkup kecamatan.

• engumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program

rencana pembangunan pada masingmasing seksi.

• engumpulkan, mengkoordinasikan dan membuat rencana strtegis ecamatan.

• elakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategis

dan program kerja kecamatan.

• elakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana strtegis dan program

kerja kecamatan.

• embuat laporan pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan

ecamatan.

• elaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor

kecamatan7

• em%asilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan lingkup kecamatan.

• elaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan kantor ecamatan.

• engkoordinasikan penyusunan


16/49

• enghimpun dan mengolah peraturan perundangundangan pedoman, petunjuk

teknis, data dan in%ormasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan

keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan

kerja.• enginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan,

Pendataan, )valuasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah.

• engonsep rencana program kerja dan mengkoordinir penyusunan anggaran

berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan %ungsi kecamatan berpedoman

kepada rencana strategis kecamatan.

• embagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan

tugas.• ember petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksaan tugas.

• engawasi pelaksaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.

• emeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta


• enilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja

• enginvertarisasi permasalahanpermasalahan guna kelancaran pelaksanaan

tugas.


• engawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan *ub +agian euangan .• engumpulkan6menyiapkan dokumen dan memproses


17/49

• enyiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan

sesuai dengan ketentuan.

• enyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan.

• emberikan usul dan saran kepada sekretaris dalam rangka kelancaran

peleksanaan tugas.


• enyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan bahan lainnya menurut

ketentuan.

• enyusun laporan bulanan triwulan, dan tahunan keuangan sesuai dengan

peraturan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

@I. asi Pemerintahan dan !rantib


18/49

• enyiapakan bahan pemberian pedoman dan petunjuk serta bimbingan dalam

menyelenggarakan pemerintahan nagari.

• enyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

peningkatan pemeliharaan ketertiban pemerintahan nagari.

• enyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan.

• enyiapkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga

nagari.

• enyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusutan

program dan pembinaan perubahan batas wilayah nagari serta perubahan nagari

serta perubahan nama pusat penyelenggaraan pemerintahan nagari.

• engusahakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan ketertiban

pemerintahan nagari.

• em%asilitasi penyelenggaraan pemilihan 5ali Nagari.• elaksanakan pengambilan sumpah6janji dan pelantikan 5ali Nagari.

• elakukan )valuasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dibidang

pemerintahan.

• elakukan pembinaan inventarisasi tanahtanah nagari, bangunan nagari, bahan

usaha nagari.

• em%asilitasi penyusunan Peraturan nagari.

• elaksanakan penyelenggaraan lomba6penilaian desa tingkat kecamatan.

• emberikan usul dan sarana kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan

tugas.

• engevaluasi dan manila kinerja bawahan sebagai pembinaan sta%.

• enyimpan berkas kerja, data dan bahan lainnya menurut ketentuan.

• elakukan evaluasi dan membuat laporan peleksanaan tugas di bidang

pemerintahan.

• elaksanakan tugas yang diberikan oleh atasa dalam lingkup penugasan kaontor.

@II. asi )konomi dan Pembangunan


19/49

• elakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan %isik dan non %isik.

• enyusun program peningkatan perekonomian, koperasi, produksi dan

distribusi.

• elakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan

perekonomian, produksi dan distribusi.

• elakukan pembinaan terhadap pemberdayaan lembaga social masyarakat.

• enyiapkan bahan penyusunan petunjuk pembinaan tetang tata cara

pelaksanaan musyawarah nahari.

• enyusun program dan pembinaan lingkungan hidup.

• enyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran

lingkungan.• embantu pemprosesan rekomendasi peri>inan.

• engumpulkan, megolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan dan

perekonomian.

• elakukan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan perekonomian.

• elakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan

masyarakat dalam meningkatkan dan perekonomian.

• elakukan pembinaan kepada masyarakat di bidang impraswil, Pertanian,

Peternakan, elautan, Dan Perikanan, operasi Pertambangan Perindusrtian danPerdagangan, usaha kecil dan menengah dan 8olongan )konomi "emah,

ehutanan dan perkebunan, eparawisataan.

• embina kegiatan pemberian makanan tambahan anak sekolah (P!-*.

• embantu, membina dan menyaipkan bahanbahan dalam rangka

musyawarah lembaga perekonomian 6 koperasi yang ada.

• elaksanakan pengawasan, penyaluran dan pengembalian kredit dalam

rangka keberhasilan program produksi pertanian.

• elakukan pencegahan atas pengambilan *umber Daya -lam tanpa i>in yang

dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

• elakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang

pembangunan dan perekonomian.

• emberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

• engevaluasi dan menilai bawahan sebagai bawahan sta%.

• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup kedinasan.

@III. asi esejahteraan *osial


20/49

• embagi tugas kepad bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta

pemerataan tugas.

• emeberi petunjuk dan arahan kepada bahan yang guna kejelasan

pelaksanaan tuga.

• engevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi

penyimpangan.

• emeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan

hambatanm serta memberikan jalan keluarnya.

• enilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan

kinerja.


• engumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang

esejahteraan *osial.• elakukan pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan social.

• enyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan

wanita kebudayaan, kepramukan dan kegiatan olahraga.

• enyusun program dan pembinaan di bidang kehidupan keagamaan,

pendidikan dan kebudayaan.

• enysun program dan pembinaan di bidang keserhatan masyarakat

dan keluarga berencana.

• elakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

• elakukan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan,

pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kelestarian lingkungan, perdayaan

perempuan dan keluarga berencana, generasi muda dan arang !unda, anak nakal

dan korban narkoba.

• embantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan bencana

alam dan bencana lainnya.

•

embantu pelaksanaan dan menyalurkan data bantuan bencana alamdan bencana lainnya.

• embina kegiatan pengumpulan >akat, in%ak dan sedekah sesuai

dengan ketentuan.

• embantu, membina, dan menyiapkan bahanbahan dalam rangka

musyawarah lembaga sosial yang ada.

• elaksanakan penyuluhan Program wajib +elajar.

• em%asilitasi penyelenggaraan sarana pendidi

• kan dan pelayanan kesehatan.

20


21/49

• elaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan dan

pelayanan kesehatan.

• elakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang

kesejahteraan sosial.

• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup

kedinasan.

• emberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.


• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam lingkup

kedinasan.

IB. asi -dministrasi ependudukan


22/49

• elekukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka

penerbitan administrasi kependudukan.


• enyimpan dan memelihara berkas kinerja, data dan bawahannya menurut

ketentuan.

• elaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam ringkup kedinasan.

2. isi3 Misi3 Pr+gram3 egiatan dan Anggaran e!amatan

antor camat +asa -mpek +alai !apan kabupaten pesisir selatan dalam

melaksanakan tugas dan %ungsinya (!upoksi, memerlukan perencanaan yang strategis,

mulai dari penyampaian @isi dan isi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan

serta estimasi anggaran berdasarkan hasil usrenbang.

1. isi dan Misi

isi

!erwujudnya masyarakat +asa -mpek +alai !apan yang sejahtera

Misi

a. elanjutkan mengembangkan perekonomian local dan pusatpusat pertumbuhan

ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secaraterpadu.

b. elanjutkan pembangunan *umber Daya anusia yang berkualitas yang siap

menghadapi tantangan dunia global.

c.


23/49

Pembangunan

Pagar antor +P

UP!D Pertanian

Peningkatan

eamanan

antor

asyarakat $ Paket $12.222.222

Pengerasan dan

Pengaspalan Aalan

masuk UP!D

emperlancar

!ransportasi

asyarakat $ Paket &22.222.222

B. Bidang (+sial Buda4a

E&IA#AN #U0UAN (A(ARAN *LUMEPERIRAAN

BIA5A 6RP7

Pengadaan -lat

esenian

"engkap

!ersedianya

?asilitas

esenian

Pencinta

seni$ Paket C1.222.222

Pelatihan dan*eminar -+*

Peningkatan

Pengetahuan tentang

-dat

asyarakat $&2 orang &:.222.222

Pelatihan

ubali

Peningkatan

Pengtahuan

tentang

agama

ubali $22 orang $1.222.222

Pembangunan

*"+

!ersedianya

sarana bagi

anak cacat

asyarakat $ Paket $.222.222.222

Pembuatan aki

Palsu

Peningatan

motovasi

penyandang

cacat

asyarakat 1 orang $&1.222.222

2.8 Pe%a)at Per)endaharaan dan Pengel+la euangan e!amatan3 Uraian #ugas dan

,ungsi

I. =amat selaku pejabat pengguna anggaran (P- mempunyai tugas sebagai berikut#

• enyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya7

• enyusun dokumen pelaksanaan anggaran7

• elaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya7

• elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak7

• engelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya7

• engelola barang milik6kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya7

23


24/49

• enyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah

yang dipimpinnya.

II. Pejabat pembuat komitmen (PP #

Pejabat Pembuat omitmen (PP adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, tugas pokok dan %ungsi PP adalah sebagai

berikut #

• enetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang meliputi#

o spesi%ikasi teknis barang atau jasa7

o harga perkiraan sendiri7

o rancangan kontrak7

• enerbitkan *urat Penunjukan Penyedia +arang atau Aasa7

• enyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi6*urat Perintah erja

(*P6surat perjanjian7

• elaksanaan kontrak dengan penyedia barang atau jasa

• engendalikan pelaksanaan kontrak

• elaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada

pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran

• enyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada pengguna

anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan +erita -cara Penyerahan

• elaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan

pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran

setiap triwulan7 dan

• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan barang atau jasa

III. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PP! #

Pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat yang mengatur penyelenggaraan

kegiatan. PP! lebih pada penyiapan dokumen administrasi terkait dengan

persyaratan pembayaran, sedangkan tugas dan wewenang PP lebih pada pelaksanaan

pengadaan barang6jasa.

2.9 (iklus Pengel+laan euangan e!amatan

Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun

anggaran mengacu pada tugas pokok dan %ungsi yang merupakan penjabaran dari

kewenangan atributi% (Pasal $&4 UU Nomor '& !ahun &22: dan kewenangan delegati%

yang diberikan oleh epala Daerah. Penyusunan anggaran kecamatan mekanismenya

adalah sebagai berikut #

$ +erdasarkan *urat )daran epala Daerah (*) DE tentang

Permintaan anggaran dari satuan kerja pemerintah daerah, selanjutnya

=amat menyusun


25/49

& *) DE berisi tentang jumlah atau pagu anggaran sementara, petunjuk

teknis (juknis pengisian


26/49

b +elanja bunga

c +elanja subsidi

d +elanja hibah

e +elanja bantuan sosial

% +elanja bagi hasil

g +elanja bantuan keuanganh +elanja tidak terduga

• +elanja langsung adalah belanja (pengeluaran yang dipengaruhi oleh adanya

program6kegiatan. +elanja langsung terdiri dari #

a +elanja pegawai.

b +elanja barang dan jasa

c +elanja modal

c Pembiayaan ecamatan

• Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja

• Pendapatan F +elanja G surplus HF dipakai untuk apa

• Pendapatan +elanja G devisit H ditutup dari manaUntuk anggaran kecamatan tidak disarankan ada de%isit, kecuali untuk

pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana alam, wabah

penyakit dsb.

'. Penatausahaan euangan ecamatan

a. Penatausahaan Penerimaan

+endahara ecamatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang

menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan.

b. Penatausahaan pengeluaran

+endahara ecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang

menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

:. Pelaporan

*etelah berakhirnya tahun anggaran, =amat wajib menyusun pelaporan pelaksanaan

anggaran yang disampaikan kepada epala Daerah.

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan -nggaran

*etelah berakhirnya tahun anggaran, =amat wajib menyusun pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada epala Daerah.

4. )valuasi

)valuasi dilakukan oleh epala Daerah untuk melihat sejauhmana perkembangan

antara perencanaan dan capaian.

2.: In+;asi 'amat dan atau Mas4arakat e!amatan

26


27/49

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan +asa -mpek +alai !apan dan

masyarakat cukup bervariati%. Dibidang ketrentaman dan ketertiban, pemerintah

kecamatan telah membuat deklasi tentang !rantibmas. Dimana deklarasi tersebut

ditandatangani oleh tokh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, camat, serta unsur

%orpida yang ada di kecamatan. Eal ini bertujuan untuk mengsinergikan agar kecamatan

+asa -mpek +alai !apan senantiasa kondosi%. Eal ini dilatar belakangi dengan semakin

maraknya perilaku kenakalan remaja, bahkan diindikasikan anak usia *D telah

melakukan perbuatan tercela seperti ngelem. Eal ini diperburuk karena hal tersebut

semakin awam di mata msyarakat.

*elain itu, dibidang pembangunan %isik pemerintah kecamatan dan masyarakat

telah membuka jalan semi permanen bagi para petani yang biasanya melintas di area

kantor camat yang membuat lingkungan kantor camat menjadi buruk. *elain itu, di

dalam kantor camat pun sedang dibangun ruang pertemuan agar sekiranya jika ada rapat,

dapat menggunakan ruangan tersebut.

27


28/49

BAB III

PEMBAHA(AN #EMUAN PRA#E LAPAN&AN

$.1 Pendelegasian eenangan Pemerintahan

$.1.1 Urgensi Pendelegasian eenangan Pemerintahan

A. Konsep Pelimpahan Kekuasaan

Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan (delegation o% authority

dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan

wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan

penyerahan, jadi pendelegasian atau pelimpahan kewenangan berarti

penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas

dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu

kepada pejabat lainnya.

enurut Eodge dan -nthony ($33;, menyebutkan pendelegasian dapat

diartikan sebagai (responsibility dan authority. Penjelasan tersebut

menggambarkan bahwa bentuk pendelgasian kewenangan adalah pemberian

tugas dan pemberian hak berupa tanggung jawab dan kewenangan. *edangkan

menurut *utarto (&22&, mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan itu bukan

penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari

pejabat kepada pejabat. ?ormat pendelegasian wewenang dapat dilakukan oleh

pejabat yang berkedudukan lebih tinggi (superior kepada pejabat yang

berkedudukan rendah (subordinate atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan,

di samping itu pelimpahan wewenang dapat pula dilakukan di antara pejabat

yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau antara pejabat yang sederajat.

Pelimpahan wewenang menegak atau vertikal, sedangkan pelimpahan

kewenangan yang kedua diartikan pelimpahan kewenangan mendatar atau

hori>ontal.

Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua jenis

(5asistiono # &221, yaitu #

$. ewenangan atributi% adalah kewenangan yang melekat dan diberikan

kepada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang

undangan7

&. ewenangan delegati% adalah kewenagan yang berasal dari pendelegasian

kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

28


29/49

asingmasing pejabat diberikan tugas melekat sebagai bentuk tanggung

jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik.

!anggung jawab merupakan keharusan pada seseorang pejabat untuk

melaksanakan secara layak segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya.

!anggung jawab hanya dapat dipenuhi bila pejabat yang bersangkutan

disertai dengan wewenang tertentu dalam bidang dan tugasnya. Dengan

tiadanya otoritas itu, tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan

sebaikbaiknya. Aadi ada korelasi antara tugas, tanggung jawab dan

wewenang.

B. Alasan pentingnya pendelegasian eenang

-da dua alasan penting perlunya pendelegasian kewenangan, yaitu# ($

kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya7 dan (& perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan. Pelimpahan wewenang dari

+upati kepada =amat ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran

dan %ungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Easil yang diharapkan adalah terealisasikannya kecamatan sebagai

pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

"ebih lanjut oswara (&22C#43 mengatakan, agar pelimpahan wewenang

kepada camat dapat diiimplementasikan dengan e%ekti%, maka diperlukan

sejumlah prasyaratan, yaitu#

a. -danya keinginan politik dari bupati untuk melimpahkan wewenang ke

=amat.

!. -danya kemauan politik dari pemerintah daerah (+upati dan DP


30/49

3. Delegasi juga memungkinkan manejer memusatkan tenaganya pada tugas

tugas prioritas yang lebih penting.

#. Delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkaan

dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan.

$.1.2 Pendekatan P+la Pendelegasian

-. Pendekatan Pendelegasian

Penetapan suatu pendelegasian wewenang pada dasarnya dapat dilakukan

melalui & (dua pendekatan yaitu #

a. Pendekatan yuridis6top down

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang melimpahkan kewenangan

beserta rincian kewenangan ditentukan secara limitati% melalui peraturan

perundangundangan tertentu. Dalam hal ini, contoh produk hukum

yangmengatur mengenai pelimpahan kewenangan menggunakan pendekatan

yuridis adalah sebagai berikut #

• Pasal 44 ayat (: UU Nomor && !ahun $333 yang berbunyi# /=amat

menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari

+upati65alikota0.

• "ampiran epmendagri $1;6&22: yang mengatur bahwa kewenangan

pemerintahan yang dapat dilimpahkan oleh +upati65alikota kepada =amat

meliputi 1 +idang dengan :' rincian kewenangan, yakni#

o Pemerintahan ($C rincian

o )konomi dan Pembangunan (; rincian

o Pendidikan dan esehatan (; rincian

o *osial dan esejahteraan


31/49

• eputusan +upati 6 5alikota suatu daerah otonom tentang /Pelimpahan

sebagian kewenangan pemerintahan kepada =amat0.

b. Pendekatan sosiologis6bottom up

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan Pola Pendelegasian

pendekatan yang melimpahkan kewenangan beserta rincian kewenangan

ditentukan dari aspirasi masyarakat atas dasar kemempuan riil dan kebutuhan

obyekti% mereka. Aika model ini diterapkan, maka yang ada sesungguhnya

bukanlah /pelimpahan atau penyerahan wewenanag0, melainkan /pengakuan

kewenangan0. ondisi ini serupa dengan model otonomi yang dianut UU

Nomor && !ahun $333, dimana pemerintah Pusat melakukan pengakuanterhadap kewenangan abupaten6ota (epmendagri No. $'24C !ahun

&22&. emang ecamatan hanyalah merupakan perangkat daerah dan

bukan unit kewilayahan yang otonom. Namun demi alasan e%ektivitas dan

e%isiensi penyelenggaraan pemerintahan, pendekatan sosiologis (bottomup

ini penting untuk dipertimbangkan.

Aika pendekatan sosiologis dipakai, ada kemungkinan bahwa besaran

kewenangan yang dihasilkan akan sangat berbeda dibanding melalui pendekatan

yuridis. +oleh jadi, besaran kewenangan menjadi sangat kecil, jika memang

potensi kecamatan dan masyarakatnya belum tergali secara optimal. *ebaliknya,

kewenangan tadi bisa saja lebih besar, tergantung pada kondisi obyekti%nya.

Intinya adalah, kewenangan kecamatan akan berjalan secara e%ekti% apabila

sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kecamatan tersebut.

-danya perbedaan orientasi dalam menentukan besaran kewenangan

kecamatan tadi menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam memetakan

potensi dan kebutuhan kecamatan. Inilah akibat logis yang timbul ketika

pendekatan yuridis menjadi pilihan tunggal dalam proses pelimpahan

kewenangan. *ehubungan dengan hal tersebut, untuk mendekatkan kesenjangan

pena%siran yang muncul, maka dua penjelasan berikut kiranya dapat

dipertimbangkan#

$. etentuan dalam epmendagri No. $1;66&22: harus dita%sitrkan sebagai

aturan yang bersi%at minimalis. -rtinya, peraturan ini hanya mengatur kewenangankewenangan yang dipandang penting dan strategis untuk

31


32/49

dilimpahkan kepada ecamatan, sementara +upati65alikota dapat

mengadopsi dan memodi%ikasi (menambah, mengurangi, atau mengubah

sesuai keadaan dan kebutuhan daerahnya.

&. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan harus dievaluasi secara periodik,

sehingga dapat diketahui secara pasti kemampuan aparat kecamatan dalam

mengimplementasikan kewenangan tersebut. *elanjutnya, atas dasar evaluasi

ini, dapat ditentukan langkahlangkah assessment yang diperlukan, baik

berupa pengurangan 6 pencabutan atau penambahan kewenangan,

penyesuaian pemberian sumber daya, dan sebagainya.

+. Pola pendelegasian

Pada prinsipnya terdapat dua kelompok, yaitu pola homogen dan polaheterogen. Dalam pola homogen, kecamatan diasumsikan memiliki potensi dan

karakteristik yang relati% sama, sehingga diberikan kewenangan delegati% yang

sama pula. *edangkan dalam pola heterogen, setiap kecamatan hanya menerima

kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi

obyekti% kecamatan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya, opsi pertamalah yang banyak diterapkan. Namun,

tentu saja pola ini mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Pola ini

mengabaikan kondisi dan karakteristik yang berbedabeda untuk tiap wilayah 6

kecamatan. Padahal, setipis apapun perbedaannya, setiap kecamatan pasti

memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kecamatan lainnya.

atakanlah dalam kewenangan bidang pertambangan, tidak semua

kecamatan memiliki potensi tambang. ecamatan yang tidak memiliki potensi

tambang namun tetap diberi delegasi wewenang untuk mengurus 6 mengatur

bidang ini, adalah sebuah kesiasiaan, kalau tidak dikatakan kesalahan

administrasi. Dampaknya jelas bahwa kewenangan tadi tidak mungkin dapat

dioperasionalkan. Dan jika pendelegasian kewenangan ini dijadikan sebagai alat

ukur menilai kinerja kecamatan, maka dapat dipastikan bahwa tingkat kinerja

kecamatan dalam bidang itu sangat rendah (bahkan nol.

Untuk menghindari hal tersebut, pendelegasian kewenangan dengan pola

heterogen lebih dianjurkan. eskipun demikian, pola homogen dapat saja

diterapkan, namun harus disertai dengan klausul bahwa kecamatan berhak untuk

32


33/49

menyatakan suatu kewenangan tertentu /tidak dapat dilaksanakan0 atas dasar

pertimbanganpertimbangan yang rasional.

$.1.$ riteria Pendelegasian

Persoalan yang menyangkut besaran kewenangan kecamatan sebagaimana

dikemukakan diatas, juga bersumber dari tidak jelasnya kriteria yang dipakai dalam

melimpahkan kewenangan. ewenangan kecamatan baik yang tercantum dalam

epmendagri No. $1;6&22: maupun dalam eputusan +upati65alikota, terkesan

/turun begitu saja dari langit0, tanpa didahului oleh %orum konsultasi dari bawah.

Padahal, tanpa adanya kriteria yang jelas, maka dapat dipastikan bahwa

implementasi kewenangan tadi tidak dapat berjalan dengan baik.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan kebijakan mengenai pelimpahan

kewenangan tadi, maka beberapa kriteria dibawah ini perlu dipertimbangkan secara

seksama#

a. Dilihat dari lokus dan kepentingannya, kewenangan tersebut lebih banyak

dioperasionalisasikan di ecamatan sehingga berhubungan erat dengan

kepentingan strategis ecamatan yang bersangkutan. =ontoh# penanganan

penyakit masyarakat seperti perjudian, P*, dan lainlain

b. Dilihat dari %ungsi administrati%nya, kewenangan tersebut lebih bersi%at rowing

(pelaksanaan dari pada steering (pengaturan, sehingga kurang tepat jika

terdapat campur tangan dari pemerintah abupaten6ota. =ontoh# pemberian

ijin I+ (untuk luas tertentu, administrasi kependudukan, dan lainlain.

c. Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benarbenar

dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. =ontoh# pelayanan

sampah dan kebersihan, sanitasi dan kebutuhan air bersih, pendidikan dasar

khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan ' + (+uta huru%, +uta aksara,

dan +uta pendidikan dasar, dan lainlain.

d. Dilihat dari e%ektivitas penyelenggaraan pemerintahan, suatu kewenangan

hamper tidak mungkin dilaksanakan oleh abupaten6ota karena alasan

33


34/49

keterbatasan sumber daya. =ontoh# perbaikan dan pemeliharaan jalanjalan dan

jembatan perintis, pelayanan penyuluhan pertanian 6 +, dan lainlain.

e. Dilihat dari penggunaan teknologi, suatu kewenangan tidak membutuhkan

pemakaian teknologi tinggi atau menengah. =ontoh# pembinaan usaha kecil dan

rumah tangga (small and micro business, dan lainlain.

%. Dilihat dari kapasitas, kecamatan memiliki kemampuan yang memadai untuk

melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek *D, keuangan, maupun

sarana dan prasarana.

$.1.- Im"lementasi Pendelegasian eenangan #erhada" Pelaksanaan PA#EN

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan %ungsi yang harus

diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance. +anyak

hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut,

misalnya terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersi%at

melayani, serta prosedur yang kurang jelas.

9leh karenanya, daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di

masyarakat melalui program P-!)N (Pelayanan -dministrasi !erpadu

ecamatan. Diharapkan program paten dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di

era ne pu!li" management yang selanjutnya berkembang menjadi ne pu!li"

se$%i"e. Dengan kata lain, posisi pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan

publik berubah dari /dilayani0 menjadi /melayani0.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi

pada hakekatnya harus diikuti dengan perubahan konsep penyelenggaraan

pelayanan publik yang lebih meyakinkan akan terciptanya akses dan mutu

pelayanan. Peningkatan pelayanan publik di daerah dapat dilakukan dengan inovasi

manajemen pada unit layanan di *PD atau pada tingkat yang secara langsung

berhadapan dengan masyarakat yaitu kecamatan.

9ptimalisasi peran kecamatan merupakan keniscayaan yang dapat menjadi

akselerator dalam peningkatan pelayanan publik di daerah. Posisi kecamatan

34


35/49

menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu

berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. ?ungsi kecamatan sebagai

pusat pelayan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak,

kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. +ila %ungsi ini dapat

dijalankan dengan baik maka secara bertahap akan berdampak strategis dalam

menekan inisiati% pemekaran daerah kabupaten.

*ecara %iloso%is, kecamtan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari

aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang

pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua

sumber yakni #

($ +idang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan (kewenangan

atributi%7 dan

(& ewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati6walikota

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (kewenangan delegati%.

Di kecamatan +asa -mpek +alai !apan pemerintahnya sudah berupaya

meningkatkan kualitas pelayanannya melalui pelayanan administrasi terpadu

kecamatan. Namun, upaya ini tak berjalan optimal, karena sebagian besar urusan

pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi yang ditangani kecamatan

seperti surat keterangan atau rekomendasi masih harus dilanjutkan ke pemerintah

kabupaten untuk penyelesaiannya. -ikbatnya warga masyarakat harus

mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengeluarkan biaya dan waktu

tambahan untuk menyelesaikan pelayanan administrasi terpadu.

Eal ini lah yang menjadi permasalahan di kecamatan +asa -mpek +alai

!apan, dimana masyarakatnya harus mengeluarkan biaya lebih yang cukup besar

hanya untuk meminta surat keterangan atau rekomendasi yang penyelesaiannya di

tingakt kabupaten. *elain itu jarak tempuh yang menimbulkan waktu perjalanan

yang cukup lama, terlebih lagi jika penyelesaiannya harus menunggu beberapa hari

lagi. Eal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin

memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat

oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

35


36/49

*alah satu upaya agar pelayanan administrsi dapat diselesaikan di kecamatan,

pelimpahan wewenang dari bupati6walikota kepada camat untuk

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan, salah satunya adalah pelayanan

administrasi. Eal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada

pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutamaa dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk

memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

UndangUndang No. &' !ahun &2$: tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya pasal &&4 ayat ($ yang berbunyi / *elain melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal &&1 ayat ($, camat mendapatkan pelimpahan

sebagian kewenangan bupati6wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten6kota.0 Eal ini

diperjelas oleh PP No. $3 !ahun &22; tentang ecamatan, yang menyatakan bahwa

/*elain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati6walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek# peri>inan,

rekomendasi, koordinasi, pembinaan , pengawasan, %asilitasi, penetapan,

penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.0

Pelimpahan sendiri dapat berjalan e%ekti% bila sejumlah persyaratan

terpenuhi, yaitu #

a. -danya keinginan politik dari bupati6walikota untuk melimpahkan wewenang

ke camat.

b. -danya kemauan politik dari pemerintahan daerah (bupati6walikota dan DP


37/49

eski pelimpahan berarti ada sejumlah kewenangan berkurang dari

pemerintahan daerah, namun sebenarnya itu tak berarti dibanding man%aat yang

diperoleh. Pelimpahan juga bukan berarti memindahkan kekuasaan kepada camat,

namun justru membagi beban dari bupati6walikota dan dinas6lembaga teknis daerah

di kabupaten6kota kepada camat, sehingga bupati6walikota dan dinas6lembaga

teknis daerah dapat berkonsentrasi kepada halhal yang strategis.

an%aat utamanya adalah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada

masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas, dan mempersempit

rentang kendali dari bupati6walikota kepada kepala desa6lurah. an%aat lain adalah

mempercepat pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan dan kebutuhan

masyarakat setempat, sehingga programprogran pemberdayaan masyarakat pun

dapat diimplementasikan.

!erakhir adalah berman%aat untuk memunculkan kader kepemimpinan

pemerintahan yang lebih handal, karena lebih teruji dengan tanggung jawab yang

lebih besar.

$.2 Peren!anaan Anggaran

$.2.1 Peren!anaan Anggaran e!amatan

Pada saat kecamatan sebagai wilayah administrasi pemerintahan dalam

rangka asas dekonsentrasi, anggaran kecamatan bersumber dari -P+N dan

bantuan dari -P+D (Provinsi dan kabupaten6kota. *etelah kedudukan kecamatan

berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan =amat sebagai perangkat

daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal

dari -P+D kabupaten6kota. onsekuensi logis dari perubahan tersebut, maka

anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja

(epmendagri Nomor &3 !ahun &22& dan anggaran berdasarkan prestasi kerja.

(Permendagri Nomor $' !ahun &224 dan diperlakukan sama dengan

organisasi perangkat daerah lainnya. !ugas pokok dan %ungsi unit kerja merupakan

dasar dalam penyusunan anggaran unit kerja perangkat daerah.

37


38/49

ebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan oleh masing

masing daerah mengalami peralihan. ondisi obyekti% perlakuan kecamatan

khususnya anggaran kecamatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan tugas

pokok dan %ungsi serta beban kerja kecamatan, tetapi masih menggunakan

pendekatan pragmatis dan praktis dalam menentukan kriteria dan besaran alokasi

anggaran sehingga cenderung dibuat seragam.

enurut Undangundang Nomor $C !ahun &22' tentang euangan Negara,

bahwa setiap epala *atuan erja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna

anggaran6barang daerah J termasuk =amat sebagai salah satu epala *atuan erja

Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut #

a enyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah

yang dipimpinnya7

b enyusun dokumen pelaksanaan anggaran7

c elaksanakan anggaran satuan kerja perangkat

daerah yang dipimpinnya7

d elaksanakan pemungutan penerimaan bukan

pajak7

e engelola utang piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya7

% engelola barang milik6kekayaan daerah yang

menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat

daerah yang dipimpinnya7 dan

g enyusun dan menyampaikan laporan keuangan

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Uraian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan kecamatan dapat

dilihat dalam butir J butir berikut #

$ Dilihat dari segi pengelolaannya, keuangan daerah dapat dibagi menjadi

keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah (contoh

+UD dan pengelolaan keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan

secara tidak terpisah (contoh -P+D.

& ecamatan sebagai bagian integral dari satuan kerja perangkat daerah

(*PD memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya

sendiri.

38


39/49

' =amat sebagai pengguna anggaran setiap tahun memiliki kewajiban untuk

menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (


40/49

• ?ungsi pariwisata dan budaya7

• ?ungsi pendidikan7

• ?ungsi perlindungan sosial7

*edangkan penyusunan program anggaran satuan kerja perangkat daerah,

termasuk untuk kecamatan mekanismenya adalah sebagai berikut #

$ +erdasarkan *urat )daran epala Daerah (*) DE tentang permintaan

anggaran dari kerja satuan pemerintah daerah, =amat menyusun


41/49

kejelasan tentang apa apa saja yang tidak boleh dianggarkan ini menimbulkan

kesulitan pemerintah kecamatan dalam penyusunan anggaran.

41


42/49

BAB I

RE*MENDA(I A#A( #EMUAN PRA#E LAPAN&AN

-.1 Pendelegasian eenangan Pemerintahan

!ataran praktis, pendelegasian harus diawali dengan melakukan penilaian

(assessment terhadap tugas pokok, %ungsi dan kewenangan kedua belah pihak yang

terlibat daalam proses pendelegasian kewenangan pemerintah daerah, mulai dari +upati

sampai ke =amat. "angkah ini berguna untuk institutional assessment (penilaian

kelembagaan. *elanjutnya dilakukan inventarisasi secara umum kewenangan yang

dilimpahkan serta dampak implementasinya kepada pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, khususnya dalam kerangka mengatasi atau mengantisipasi persoalan yang

muncul. !erungkapnya polapola umum pendelegasian yang dilakukan +upati serta

degree o% achie%ment (tingkat pencapaian =amat dipandang berman%aat untuk analisis

manajemen mengenai kewenangan minimal yang dilimpahkan +upati65alikota kepada

=amat.

"angkah kedua ini dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penilaian

terhadap optimalisasi peran dan %ungsi =amat dalam menjalankan kewenangan

kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya, termasuk dalam melakukan koordinasi

lintas institusional dan kerjasama dengan masyarakat. *esuai dengan konsep 8ood

8overnance. keberhasilan implementasi kewenangan yang dilimpahkan bergantung pada

sinergi antara kecamatan, masyarakat dan kalangan usaha swasta. !erbukanya peluang

partisipasi dan koordinasi merupakan kunci kepuasan masyarakat atas pelayanan yang

diberikan oleh institusi publik.

"angkah kedua juga menyiratkan penentuan skala penilaian karakteristik

geogra%is6wilayah masingmasing kecamatan. *ecara eksistensi suatu kecamatan berbeda

dengan kecamatan lain, mulai dari lingkup wilayah, keadaan penduduk maupun adat

istiadat (budaya. Perbedaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan +upati dalam

mendelegasikan kewenangannya, sehingga kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan

kondisi kecamatan yang akan menerima kemudian diimplementasikan dalam kerangka

pelayanan publik.

!erkait dengan koordinasi lintas intitusional ini adalah jalinan sistem relasi antara pihak kecamatan dengan lembaga sektoral daerah (dinas dan lembaga strategis daerah

42


43/49

(badan dan kantor. Aenis dan bidang kewenangan yang dilimpahkan +upati ke camat

adalah cakupan %ungsi dan tugas dua jenis lembaga daerah tersebut. Dinas, +adan dan

antor membuat general strategi program selanjutnya pihak camat meneruskan dalam

skala aktualisasi program berbasis lingkup kewilayahan. Eal ini dilakukan karena pihak

kecamatan sebagai salah satu dari organisasi perangkat daerah, memiliki otorisasi hak

kewialyahan yang tidak dimiliki oleh organisasi perangkat daerah yang lain (Dinas,

+adan dan antor. Untuk itu perlu dipahamai oleh semua organisasi perangkat daerah

secara sublimatis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat adalah sebuah proyek

kolekti% dalam penataan pemerintah daerah (eksekuti% daerah, olehnya organisasi

sektoral dan strategis daerah senantiasa melakukan pendampingan bukan kooptasi,

memberikan saran konstrukti% bukan destrukti%.

Eal ini menjadi prasyarat penting karena kewenangan delegati% yang akan

diserahkan tersebut merupakan kewenangan +upati yang ada dan melekat pada Dinas,

+adan dan antor serta +agian *ekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan

%ungsinya masingmasing. Pelimpahan kewenangan ini tidak mengurangi lingkup peran

dan %ungsi Dinas, +adan dan antor, namun menderivasikan peran dan %ungsi tersebut

agar lebih berjalan maksimal e%ekti% dan e%isien.

9leh karena itu kami mengajukan beberapa solusi yang dapat mengatasi

permaslahan di atas, yaitu #

$. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan di abupaten Parigi outong,

sebaiknya diberikan dengan pola kondisional (heterogen kepada masingmasing

kecamatan, karena cakupan wilayah, kepadatan penduduk, jarak dari Ibukota

abupaten dan potensi ekonominya yang berbeda. Di samping itu, pelimpahan

kewenangannya agar dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan monitoring danevaluasi pelaksanaannya.

&. Untuk mewujudkan program pelimpahan kewenangan tersebut, selain dibutuhkan

prasyarat utama dan kesiapan sumber daya berupa kelembagaan, sumber daya

manusia, dana dan %asilitas, maka dibutuhkan pula langkah persiapan teknis yang

mantap dan terintegrasi dari semua pihak untuk mewujudkannya. Dalam hal ini

berupa langkah teknis secara umum menyangkut kegiatan yang perlu dipersiapkan

dan dilakukan, yaitu sebagai berikut #

43


44/49

a. elakukan persiapan pendahuluan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan

seluruh 9rganisasi Perangkat Daerah (9PD yang dihadiri oleh DP


45/49


46/49

BAB

PENU#UP

+erdasarkan hasil temuan praktek lapangan & tentang pendelegasian kewenangan

pemerintahan dari +upati kepada =amat di abupaten Pesisir *elatan, maka diperoleh

kesimpulan bahwa berlangsungnya era otonomi daerah, terjadi perubahan signi%ikan

menyangkut status, %ungsi dan peran kecamatan. -palagi setelah keluarnya Permendagri No.

: tahun &2$2 tentang Pelayanan -dministrasi !erpadu ecamatan yang mensyaratkan adanya

pendelegasian wewenang dari +upati ke =amat untuk melaksanakan pelayanan administrasi.

Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan +upati kepada =amat di abupaten Pesisir

*elatan tidak dapat sertamerta dilimpahkan begitu saja ke kecamatan untuk dilaksanakan,

akan tetapi memerlukan berbagai persiapan dan kesiapan yang terpadu dari semua pihak yang

berkompeten. Persiapan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang akan menyerahkan

sebagian kewenangannya dan juga kesiapan kecamatan dalam menjalankan kewenangan

yang dilimpahkan kepadanya. Persiapan tersebut meliputi # persiapan kelembagaan, persiapan

sumber daya manusia aparatur, alokasi dana dan %asilitas sarana 6prasarana pendukung, serta

standarisasi dan hubungan tata kerja antar ecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya.

+erdasarkan hasil temuan praktek lapangan & tentang perencanaan anggaran, maka

diperoleh kesimpulan bahwa adanya pertentangan dasar hukum dalam penyusunan


47/49

LAMPIRAN

47


48/49

48


49/49

laporan praktek lapangan 2

Documents