laporan akhir

Dosen Magang_Universitas Padjadjaran_2013 Page 1

LAPORAN AKHIR INDIVIDU

JUNI NOVEMBER 2013

Oleh :

Ns. Trisna Vitaliati, S.Kep.,MM.

NIDN: 0703028602

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR BANDUNG

2013


LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR

DOSEN MAGANG DIKTI ANGKATAN IX

DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

Disusun Oleh:

Ns. TRISNA VITALIATI, S.Kep.MM.

NIDN 0703028602

Bandung, November 2013

Kepala Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Universitas Padjadjaran

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN

NIP : 196005211986011001


KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

segala Anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Program

Dosen Magang DIKTI ini dengan baik. Program Dosen Magang ini dilakukan dalam

upaya memperluas wawasan dosen junior mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan

dunia kerja dosen (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan

cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan

Tridharma tersebut di Universitas Padjadjaran. Dalam Program Dosen Magang yang

diadakan, Dosen mendapat tugas membuat laporan Harian, Laporan Bulanan dan

Laporan Akhir dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Tugas Akhir ini sebagai

persyaratan untuk mendapatkan sertifikat.

Bersama dengan terselesaikannya Laporan Akhir Dosen Magang ini penulis

mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1) Dirjen DIKTI yang dalam hal ini diwakili TIM Pembina yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis selaku Dosen untuk mengikuti program ini.

2) Universitas Padjadjaran yang dalam hal ini diwakili oleh TIM Pembina dan Tim

pelaksanan Dosen Magang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menambah wawasan dan penaglaman di lingkungan UNPAD.

3) STIKES Bhakti Negara Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk mengikuti program ini.

4) Rekan rekan Dosen yang telah mengikuti program ini, karena atas kerjasamanya

telah membuat suasana menjadi menarik dan nyaman.

5) Semua pihak yang telah memberi dukungan dan dorongan sehingga penulis dapat

mengikuti Program Dosen Magang DIKTI dan menyelesaikan Laporan Akhir

dengan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir ini masih jauh dari

sempurna untuk itulah penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun

dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Bandung, November 2013

Penulis


LAPORAN AKHIR

DOSEN MAGANG DIKTI

ANGKATAN IX

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul 1

Lembar Pengesahan 2

Kata Pengantar 3

Daftar Isi 4

BAB I PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Tujuan 6

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 6

BAB II UNIVERSITAS PADJDJARAN 7

A. Sejarah dan Perkembangan Universitas Padjadjaran 7

B. Peta Lokasi Universitas Padjadjaran 9

BAB III PROGRAM KEGIATAN DOSEN MAGANG 11

A. Manajemen Institusi 11

B. Pendidikan dan pembelajaran 49

C. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 92

BAB IV PENUTUP 122

A. Kesimpulan 122

B. Saran 122

C. Rencana Tindak Lanjut 124

LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar

dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya

saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan

baik, maka sumber daya manusia perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang

unggul.

Dosen adalah SDM perguruan tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral

dalam semua aktivitas di perguruan tinggi. Dalam era globalisasi ini, seorang dosen

bukan hanya dituntut pakar dalam bidang kajian ilmunya (mengajarkan, meneliti,

dan mengabdikannya kepada masyarakat) tetapi juga dituntut untuk mampu

berkomunikasi (verbal dan tulisan), mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (ICT), memiliki jaringan (networking) yang luas, peka

terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar, bersikap outward

looking, dan lain-lain.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dosen dengan kualifikasi tersebut sangat

jarang dan umumnya hanya terkonsentrasi di beberapa perguruan tinggi tertentu saja,

terutama di perguruan tinggi di Pulau Jawa. Selain itu, di Indonesia dosen yang baru

diangkat pada umumnya adalah lulusan program Strata 1 (S1) yang tentunya sangat

minim dalam pengetahuan dan keterampilan apalagi dalam etos kerja. Untuk

menekan disparitas kualitas, baik antara dosen junior-senior maupun antara

perguruan tinggi maju dan sedang berkembang diperlukan adanya upaya yang nyata.

Salah satunya adalah dengan program memagangkan para dosen yunior di bawah

bimbingan dosen-dosen senior di perguruan tinggi yang sudah dikategorikan sebagai

perguruan tinggi maju. Tentunya hal ini membuka ruang bagi dosen yunior untuk

mengembangkan diri. Terlebih pengalaman yang diperoleh oleh peserta magang di

berbagai aspek di Perguruan Tinggi Pembina memungkinkan sertifikat magang dapat

digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengajuan beasiswa untuk studi lanjut.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sejak tahun 2011 memperluas

kesempatan kepada semua perguruan tinggi yang merasa memerlukan adanya

program magang bagi para dosen yuniornya, baik PTN maupun PTS. Dalam hal ini


Dikti mengacu pada respon yang sangat positif dari para mantan peserta magang dan

para Pimpinan PTN baru, terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan program

magang.

Universitas Padjadjaran Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi

pembina yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melakukan

pembinaan terhadap 14 dosen muda yang berasal dari Sumatra sampai Merauke.

Dalam waktu 5 bulan diharapkan dosen magang dapat menggali ilmu sebanyak-

banyaknya dari PT Pembina dan dapat menerapkan di Perguruan Tinggi asal,

sehingga dapat menekan disparitas kualitas baik antara dosen junior-senior, maupun

antara perguruan tinggi maju dan sedang berkembang. Serta dapat terjalinnya

networking antara dosen senior dan junior.

B. TUJUAN

Program Magang bagi dosen junior bertujuan untuk:

1. Memperluas wawasan dosen junior mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan

dunia kerja dosen (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung

pelaksanaan kegiatan Tridharma tersebut di Universitas Padjadjaran;

2. Memberi kesempatan kepada dosen junior untuk menjalin networking dengan

dosen senior di Universitas Padjadjaran;

3. Memberikan pengalaman kepada dosen junior untuk mengenal secara langsung

manajemen di Universitas Padjadjaran.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MAGANG

Program Dosen Magang Dikti angkatan IX tahun 2013 dilaksanakan di

Universitas Padjdjaran Jatinangor, tanggal 24 Juni sampai 24 November 2013.

Berikut rincian jadwal kegiatan:

a. 24 Juni 12 September 2013 kegiatan dilaksanakan di tingkat Universitas.

b. 13 September 30 oktober 2013 kegiatan dilaksanakan di tingkat

Fakultas.

c. 1 24 November 2013 kegiatan dilaksanakan di tingkat Universitas.


BAB II


A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Universitas Padjadjaran didirikan atas prakarsa para pemuka masyarakat Jawa

Barat yang menginginkan adanya perguruan tinggi tempat pemuda-pemudi Jawa

Barat memperoleh pendidikan tinggi untuk mempersiapkan pemimpin di masa

depan. Setelah melalui serangkaian proses, maka pada tanggal 11 September 1957

Universitas Padjadjaran secara resmi didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 37

tahun 1957 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September

1957.

Pada awal berdiri Unpad hanya mempunyai empat fakultas. Saat ini Unpad telah

berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan 15

fakultas dan 1 Program Pascasarjana. Program pendidikan yang ditawarkan terdiri

atas 9 Bidang Ilmu Doktor dan 18 Program Studi Magister, 42 Program Studi Strata

I (S1), 4 Program Studi Profesi, 26 Program Studi Spesialis,1 Program Diploma (D-

4), dan 27 Program Studi Diploma (D-3). Unpad juga memiliki Program

Pascasarjana Non-reguler, yaitu Doktor (S3) 4 Bidang Ilmu dan Magister (S2) 11

Program Studi yang dikelola oleh masing-masing fakultas dan program kerja sama

antar lembaga (Unpad dengan instansi lain).

Dari 15 Program S1, 4 di antaranya merupakan fakultas baru, yaitu Fakultas

Ilmu Keperawatan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta Fakultas Teknologi

Industri Pertanian dikembangkan pada tahun akademik 2005/2006. Fakultas baru,

yaitu Fakultas Farmasi baru saja dikembangkan dari Jurusan Farmasi pada tahun

akademik 2006/2007 berdasarkan semakin pentingnya pengembangan ilmu farmasi

dan tingginya permintaan masyarakat terhadap ahli-ahli farmasi.

Sampai Mei 2009, Unpad memiliki jumlah 43.519 mahasiswa, mahasiswa

program Doktor 1.346 orang, mahasiswa program Magister 2.027 orang, mahasiswa

program Spesialis 843 orang, mahasiswa program Profesi 1.357 orang, mahasiswa

program Strata Satu (S1) 30.036 orang, mahasiswa program Diploma 3 (D3) 7.670

Orang, dan mahasiswa program Diploma 4 (D4) 240 Orang. Dari jumlah itu

sebanyak 10.612 adalah mahasiswa baru tahun 2008/2009. Jumlah wisudawan yang


dihasilkan Unpad pada tahun 2008/2009 (3 gelombang) adalah 2.224 lulusan,

sehingga total jumlah alumni Unpad adalah 167.159 orang.

Pada wisuda gelombang III Tahun Akademik 2008/2009 wisudawan

menyelesaikan studinya rata-rata 7,10 semester untuk Program D-3, 9,60 semester

untuk Program S-1, 5,87 semester untuk Program S-2, dan 7,86 semester untuk

Program S-3.

Perkembangan Unpad tidak lepas dari peran para dewan penyantun, diantaranya

adalah:

Gubernur Provinsi Jawa Barat (ex Officio)

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (ex Officio)

Walikota Bandung (ex Officio)

Ketua IKA Unpad (ex Officio)

Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.

Ir. Iwan Abdul Rachman

Prof. Dr. H. Jusuf Anwar, S.H., M.A.

Prof. Dr. Wiranto Arismunandar

Dra. Popong Otje Djundjunan

KH. Dr. H. Miftah Faridl

Ir. H. Yudi Guntara Noor

Moh. S. Hidayat

Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita

Noke Kiroyan, B.A., S.Sos., Grad., Dipl.

Prof. Dr. Muladi, S.H.

Dr. Sapta Nirwanda

Drs. Jahja Santoso, Apt.

Dr. H. Subrata, Drs., M.H.

H. Paskah Suzetta, M.H.

Letjen. (Purn) Solihin G.P.

H. Syafik Umar

Ir. Racmat Witoelar


B. PETA LOKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Unpad memiliki kampus yang terpisah-pisah sesuai dengan Fakultas dan

Program Studi. Tetapi secara lokalistik global, dapat dijelaskan bahwa Unpad

memiliki 2 (dua) kampus besar yaitu kampus Dipatiukur dan Kampus Djatinangor.

Berikut ini adalah peta lokasi Kampus Dipatiukur No. 35 Bandung.

Peta Kampus Unpad Dipatiukur


Kampus Unversitas Padjadjaran di jalan Dipati Ukur terdiri dari:

1. Fakultas Ekonomi dan Pasca Sarjana

2. Fakultas Hukum

3. Perpustakaan Pusat Unpad (Cisral dan e-learning)

Peta Lokasi Unpad Kampus Djatinangor


BAB III

PROGRAM KEGIATAN MAGANG DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. MANAJEMEN INSTITUSI

1. Visi dan Misi Universitas Padjadjaran dan Fakultas Ilmu Keperawatan

Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh

peraturan perundangan, Unpad menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Bina

Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Nilai-

nilai yang terkandung dalam PIP tersebut menjadi pijakan untuk meneguhkan

Visi Unpad dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi

dan Misi Unpad.

Visi Universitas Padjadjaran:

Menjadi Universitas Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Dunia

Tahun 2026

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat), yang mampu

memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan

relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi dalam memajukan

perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel

untuk meningkatkan citra perguruan tinggi;

4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal

dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.

Tujuan:

1. Tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam

memperoleh pendidikan tinggi;

2. Teraihnya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan seni;

3. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;


4. Terkembangnya dan terintegrasikannya pemanfaatan teknologi informasi

dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik;

5. Terkembangnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan

pendidikan;

6. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional dalam

penyelenggaraan pendidikan;

7. Terkembangnya tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan perundang-

undangan serta teraihnya sumber daya finansial mandiri untuk tercapainya

stabilitas penyelenggaraan pendidikan;

8. Terkembangnya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan keunggulan

kinerja;

9. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Sunda untuk

meraih daya saing internasional.

Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (FKEP Unpad) sebagai

pusat Pendidikan Tinggi Keperawatan tertua kedua di Indonesia dituntut untuk

menghasilkan sumber daya manusia keperawatan yang berkualitas tinggi. Oleh

sebab itu, FKEP berupaya menata dan mengelola segala sumber daya yang

dimiliki serta mengembangkan diri sehingga menghasilkan lulusan yang mampu

bersaing di pasaran kerja nasional maupun internasional. Di samping itu, visi,

misi, tujuan, sasaran dan strategi FKEP Unpad disusun berdasarkan kepada

aturan-aturan pemerintah seperti Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang

Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, HELTS (Higher Education Long

Term Strategy 2003 2010) atau Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi,

yang menekankan kepada daya saing bangsa, otonomi, dan organisasi yang

sehat. FKEP Unpad juga merujuk pada visi dan misi Unpad dengan Pola Ilmiah

Pokok Bina Mulia Hukum dan Lingkungan serta rencana strategis

pengembangannya.

Visi :

Menjadi Fakultas Pembelajaran Unggul Berbasis Riset Dalam Bidang Ilmu dan

Profesi Keperawatan.


Visi Program Studi : Menjadi program studi S1 Keperawatan Unpad sebagai

lembaga pendidikan keperawatan yang unggul dalam proses pembelajaran

berbasis riset tahun 2016.

Misi:

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang professional dan

akuntabel.

2. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mengacu pada standar nasional.

3. Mengelola dan menyelenggarakan riset keperawatan dalam pengembangan

ilmu dan pemecahan masalah keperawatan.

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan bukti

ilmiah dengan mempertimbangkan budaya lokal dalam keragaman budaya

nasional.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Seperti diketahui, Unpad mengalami pembaruan SOTK yang sepanjang

perjalanannya tidak pernah berubah sejak 1999 lalu. Sejak saat itu,

perkembangan dan perubahan banyak terjadi di lingkungan Unpad sehingga

SOTK pun perlu mengalami pembaruan. Dengan diperbaruinya SOTK, ada

beberapa nomenklatur yang berubah, baik dari segi struktur organisasi, lembaga,

maupun SDM. Dengan disusunnya aturan pembentukan lembaga-lembaga

tersebut, Rektor berharap ada pelayanan lebih baik yang dilakukan Unpad

kepada civitas akademika. Penyusunan aturan pembentukan lembaga-lembaga

tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus kita laksanakan dari segi

organisasi,

Selain 4 lembaga tersebut, Rektor pun mengimbau untuk segera dibentuk

Pusat Pengembangan kegiatan dan kreativitas mahasiswa di tiap fakultas.

Menurut Rektor, universitas memberikan otonomi kepada setiap fakultas untuk

melaksanakan berbagai kegiatan melalui lembaga yang berkoordinasi langsung

dengan Dekan dan Wakil Dekan 1. Nantinya, fakultas dapat menggelar

berbagai kegiatan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada universitas. Yang

paling penting, setiap kegiatan cukup dibuatkan laporannya saja. Oleh karena

itu, Rektor pun meminta dekan dan para wakil dekan setiap fakultas untuk


segera melakukan rancangan pembuatan pusat kreativitas tersebut. Silakan

masing-masing fakultas menyiapkan rancangannya.

a. Senat Universitas

Senat Perguruan Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi

pada perguruan tinggi. Senat Perguruan Tinggi mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta

kepribadian sivitas akademika

3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi

4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan

perguruan tinggi

5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan dan perguruan tinggi, dan

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang

bersangkutan

7. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi

berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi

Rektor/Ketua /Direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan

memangku jabatan akademik di atas lektor

8. Menegakan norm-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, dan

9. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada

universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

b. Rektorat

1) Rektor Unpad

Rektor mempunyai tugas memimpin pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa,

dan hubungannya dengan lingkungan.

Rektor menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;


b) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;

c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d) pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

dan

e) pelaksanaan tata kelola UNPAD.

2) Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan

mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan

kegiatan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, dan alumni.

3) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan

Keuangan

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan

Keuangan mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin

pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, sistem

informasi, komunikasi, dan keuangan.

4) Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat,

dan Kerja Sama

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada

Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas mewakili Rektor dalam

memimpin pengelolaan kegiatan di bidang penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan kerja sama.

5) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, dan Tata Kelola

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, dan Tata Kelola mempunyai tugas mewakili Rektor dalam

memimpin pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, dan tata kelola.


c. Lembaga dan Biro

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan

menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;

pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat di lingkungan UNPAD;

pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

a) Ketua;

b) Sekretaris;

c) Bagian Tata Usaha;

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di

lingkungan Lembaga. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang

Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta

penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.


Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat;

pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan

anggaran;

pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat;

pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat;

pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI)

hasil penelitian; dan

pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di

lingkungan Lembaga.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

(1) Subbagian Umum;

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan

ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, barang milik negara,

kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

(2) Subbagian Program;

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

(3) Subbagian Data dan Informasi.

Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan

pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi, publikasi,

fasilitasi perolehan hak atas kekayaan intelektual, dan layanan

informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


d) Pusat;

Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian

dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Dalam

menyelenggarakan kegiatan, Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga

fungsional sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan Pusat

dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan

mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan

mutu.

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu



pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran;

pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran;

pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan

mutu pendidikan; dan

pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri

atas:

a) Ketua;

b) Sekretaris;

c) Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan



ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta

penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan

penjaminan mutu.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang

bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

d) Pusat;

Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan

kemahasiswaan dan hubungan alumni sesuai dengan bidangnya.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, Rektor dapat menunjuk

dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator. Pembentukan dan

penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.


3) Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni

Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan

kemahasiswaan serta peningkatan kompetensi mahasiswa dan hubungan

alumni.

Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni



pengkajian dan pengembangan kompetensi serta penyiapan karir

mahasiswa;

penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi softskills

dan budi pekerti mahasiswa;

perluasan akses dan penyediaan beasiswa dan sarana prasarana untuk

mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai visi UNPAD;


perluasan dan penyediaan akses mahasiswa dan alumni terhadap

dunia kerja;

pembinaan dan pendampingan pelaksanaan program kemahasiswaan;

pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan bersama Ikatan

Alumni Unpad; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan Lembaga.

Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni terdiri

atas:

a) Ketua;

b) Sekretaris;

c) Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

penyusunan rencana, program, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara,

kerumahtanggaan, dan pelaporan Lembaga Pengembangan

Kemahasiswaan Dan Hubungan Alumni. Subbagian Tata Usaha

dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua

Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan Dan Hubungan Alumni.

d) Pusat;

Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan

kemahasiswaan dan hubungan alumni sesuai dengan bidangnya.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, Rektor dapat menunjuk

dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator. Pembentukan dan

penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.


4) Badan Pengembangan Usaha

Badan Pengelola Usaha, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan


universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan

keuangan badan layanan umum UNPAD. Badan Pengelola Usaha

bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem

Informasi, dan Keuangan.

Badan Pengelola Usaha menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan rencana, program, dan anggaran

pelaksanaan pengembangan unit usaha;

pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan UNPAD;

pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan Universitas;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan

pelaksanaan penyusunan laporan Badan Pengelola Usaha.

5) Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai tugas

memberikan layanan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan.

Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan seleksi dan registrasi;

pelaksanaan layanan pembelajaran;

pelaksanaan evaluasi pembelajaran;

pelaksanaan layanan kemahasiswaan.

Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan terdiri atas:

a) Bagian Pembelajaran dan Registrasi

Bagian Pembelajaran dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan

pemberian layanan dan evaluasi pembelajaran, registrasi mahasiswa,

dan pendayagunaan sarana pembelajaran.

Bagian Pembelajaran dan Registrasi menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan layanan pembelajaran;

pelaksanaan seleksi dan registrasi mahasiswa;

pelaksanaan pendayagunaan sarana pembelajaran; dan

pelaksanaan evaluasi kegiatan pembelajaran.


Bagian Pembelajaran dan Registrasi terdiri atas:

(1) Subbagian Pembelajaran;

Subbagian Pembelajaran mempunyai tugas melakukan layanan

pembelajaran, evaluasi kegiatan pembelajaran, dan

pendayagunaan sarana pembelajaran.

(2) Subbagian Seleksi dan Registrasi.

Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan urusan

pendaftaran, seleksi, penerimaan, dan registrasi mahasiswa

b) Bagian Kemahasiswaan;

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan layanan

kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan layanan di bidang minat, bakat, dan penalaran

kemahasiswaan

pelaksanaan layanan kegiatan kemahasiswaan;

pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa dan beasiswa; dan

pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

(1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Mahasiswa;

Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Mahasiswa

mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang minat, bakat,

penalaran, dan informasi kemahasiswaan.

(2) Subbagian Kesejahteraan dan Beasiswa.

Subbagian Kesejahteraan dan Beasiswa mempunyai tugas

melaksanakan layanan kegiatan dan kesejahteraan mahasiswa

serta urusan beasiswa.

c) Kelompok Jabatan Fungsional.


6) Biro Perencanaan dan Sistem Informasi

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas

melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan, dan sistem

informasi.

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNPAD;

pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

pengelolaan sistem informasi; dan

pelaksanaan pemantauan dan evalusi pelaksanaan rencana, program,

dan anggaran.

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

a) Bagian Perencanaan dan Penganggaran;

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana pengembangan institusi, program,

dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana pengembangan UNPAD;

penyusunan program dan anggaran; dan

evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

(1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan

penyusunan program, kegiatan, dan rencana pengembangan

institusi.

(2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana,

program, dan anggaran.


b) Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan;

Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, dan

penyajian data serta pemberian layanan informasi.

Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan dan pengolahan data;

pemutakhiran data;

penyajian data dan layanan informasi; dan

penyusunan laporan.

Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan terdiri atas:

(1) Subbagian Data;

Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data.

(2) Subbagian Informasi dan Pelaporan.

Subbagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan

pemberian layanan informasi serta analisis dan penyusunan

laporan


7) Biro Sumber Daya Manusia, Hukum dan Tata Kelola

Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Tata Kelola

mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, hukum,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Tata Kelola menyelenggarakan

fungsi:

pelaksanaan urusan sumber daya manusia;

pelaksanaan urusan hukum;

pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.


Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Tata Kelola terdiri atas:

a) Bagian Kepegawaian;

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber

daya manusia.

Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan pengelolaan tenaga pendidik; dan

pelaksanaan pengelolaan tenaga kependidikan.

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

(1) Subbagian Pendidik;

Subbagian Pendidik mempunyai tugas melakukan penyusunan

formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan,

pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian,

dan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan tenaga

penunjang akademik.

(2) Subbagian Tenaga Kependidikan.

Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan

penyusunan formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan,

pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian,

dan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

b) Bagian Hukum dan Tata Laksana;

Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan urusan hukum dan ketatalaksanaan.

Bagian Hukum dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan urusan hukum;

pelaksanaan urusan kelembagaan;

pelaksanaan urusan sistem dan prosedur kerja;

pelaksanaan urusan analisis jabatan; dan

pelaksanaan urusan pengukuran beban kerja.


Bagian Hukum dan Tata Laksana terdiri atas:

(1) Subbagian Hukum;

Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan

hukum dan peraturan perundang-undangan

(2) Subbagian Tata Laksana.

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan

kelembagaan, sistem dan prosedur kerja, analisis jabatan, dan

pengukuran beban kerja.

c) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas

melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan ketatausahaan;

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri atas:

(1) Subbagian Tata Usaha;


persuratan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.

(2) Subbagian Rumah Tangga.

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan

keindahan, kebersihan, pengaturan penggunaan sarana kantor,

pemeliharaan dan perawatan barang milik negara serta layanan

rapat dinas dan penyelenggaraan upacara.

d) Kelompok Jabatan fungsional.

8) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas

melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.


Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi; dan

pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a) Bagian Keuangan;

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan.

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan pembiayaan;

pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan

pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas:

(1) Subbagian Perbendaharaan;

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan

pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan

pertanggungjawaban anggaran.

(2) Subbagian Akuntansi Keuangan.

Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan

urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

b) Bagian Barang Milik Negara;

Bagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan barang milik negara.

Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan perencanaan kebutuhan barang milik negara;

pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

dan penghapusan barang milik Negara;

pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik negara; dan

pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan barang milik negara.


Bagian Barang Milik Negara terdiri atas:

(1) Subbagian Pengadaan dan Penghapusan;

Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan

perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, dan penghapusan barang milik negara.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara

mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, akuntansi, dan

pelaporan barang milik negara.


d. Fakultas

Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam

satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau

olahraga.

Fakultas menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;

pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni dan/atau olahraga;

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan

pelaksanaan urusan tata usaha.

Fakultas terdiri atas:

1) Dekan dan Wakil Dekan;

Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan. Dekan dibantu oleh 2 (dua) orang

Wakil Dekan.Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Wakil Dekan terdiri atas:

a) Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;


Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama,

dan kemahasiswaan.

b) Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Tata Kelola.

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Tata Kelola

mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan

kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan,

sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola.

2) Senat Fakultas;

Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan

dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di

lingkungan Fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas

diatur dalam Peraturan Rektor.

3) Bagian Tata Usaha;

Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan

Fakultas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang

bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan

Fakultas.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan akademik di lingkungan Fakultas;

pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan

Fakultas;

pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan

Fakultas;

pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan

Fakultas;


pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang

milik negara di lingkungan Fakultas; dan

pelaksanaan urusan data dan pelaporan fakultas.

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Keperawatan terdiri atas:

a) Subbagian Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Data;

Subbagian Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Data mempunyai

tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan kemahasiswaan serta penyusunan data dan

pelaporan.

b) Subbagian Sumber Daya dan Tata Kelola.

Subbagian Sumber Daya dan Tata Kelola mempunyai tugas

melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan

barang milik negara.

4) Program Studi;

Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas

dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang

dosen sebagai koordinator.

5) Laboratorium/Studio;

Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan

Fakultas. Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga serta bertanggung

jawab kepada Dekan. Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan


kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau

olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dosen, pranata laboratorium

pendidikan, dan tenaga fungsional lainnya. Kelompok Jabatan

Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga fungsional lainnya

bertanggung jawab kepada Dekan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional

dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga fungsional lainnya

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Lembaga dan UPT di Universitas Padjadjaran

1) UPT

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan

untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UNPAD. Unit

Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab

kepada Rektor. Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor.

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

a) UPT Perpustakaan;

UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang

perpustakaan. UPT Perpustakaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan

Kemahasiswaan. UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan

pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat.

UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;


pengolahan bahan pustaka;

pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

pemeliharaan bahan pustaka; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

UPT Perpustakaan terdiri atas:

(1) Kepala;



penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan

pemberian layanan pustaka serta urusan perencanaan, keuangan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara,

dan kerumahtanggaan UPT Perpustakaan. Subbagian Tata Usaha

dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada

Kepala UPT Perpustakaan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

b) UPT Teknologi Informasi;

UPT Teknologi Informasi merupakan unit pelaksana teknis di bidang

pelayanan dan pengembangan teknologi informasi. UPT Teknologi

Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Keuangan.

UPT Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan teknologi informasi untuk akademik dan manajemen

perguruan tinggi.

UPT Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

pengembangan sistem yang berbasis teknologi informasi;

pengintegrasian sistem informasi untuk proses pembelajaran,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen

perguruan tinggi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi.


UPT Teknologi Informasi terdiri atas:

(1) Kepala;




ketatausahaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan UPT

Teknologi Informasi. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang

Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Teknologi

Informasi.


c) UPT Hubungan Masyarakat;

UPT Hubungan Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis di bidang

layanan informasi dan hubungan masyarakat. UPT Hubungan

Masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Keuangan.

UPT Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian

layanan informasi dan publikasi.

UPT Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan pemberian layanan informasi;

pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

pelaksanaan urusan tata usaha UPT Hubungan Masyarakat.

UPT Hubungan Masyarakat terdiri atas:

(1) Kepala;





Hubungan Masyarakat. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang


Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Hubungan

Masyarakat.


d) UPT Kearsipan;

UPT Kearsipan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan

arsip. UPT Kearsipan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, dan Tata Kelola. UPT Kearsipan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan arsip.

UPT Kearsipan menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan pengelolaan arsip;

pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kearsipan.

UPT Kearsipan terdiri atas:

(1) Kepala;





Kearsipan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala

yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kearsipan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e) UPT Kerja Sama;

UPT Kerja Sama merupakan unit pelaksana teknis di bidang

pengembangan kerja sama. UPT Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian,

Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama. UPT Kerja Sama

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama UNPAD.


UPT Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:


koordinasi pelaksanaan program kerja sama nasional dan

internasional UNPAD;

pengendalian program kerja sama nasional dan internasional

UNPAD;

evaluasi dan pelaporan program kerja sama nasional dan

internasional UNPAD; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

UPT Kerja Sama terdiri atas:

(1) Kepala;





Kerja Sama. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala

yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kerja Sama.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

f) UPT Pengelolaan Lingkungan Kampus

UPT Pengelolaan Lingkungan Kampus merupakan unit pelaksana teknis

di bidang pengelolaan lingkungan kampus. UPT Pengelolaan

Lingkungan Kampus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia,

Sarana dan Prasarana, dan Tata Kelola. UPT Pengelolaan Lingkungan

Kampus mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan,

keamanan, dan ketertiban kampus.

UPT Pengelolaan Lingkungan Kampus menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan penataan lingkungan kampus;

pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan kampus; dan


pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengelolaan Lingkungan

Kampus.

UPT Pengelolaan Lingkungan Kampus terdiri atas:

(1) Kepala;





Pengelolaan Lingkungan Kampus. Subbagian Tata Usaha dipimpin

oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT

Pengelolaan Lingkungan Kampus.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis;

2) Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu

Kualitas suatu perguruan tinggi harus tetap terjaga dengan baik.

Kualitas tersebut ditentukan oleh input, proses dan output yang akan

dihasilkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kerja sama dan

partisipasi dari seluruh sivitas akademika. Unpad sebagai salah satu

perguruan tinggi favorit, diharapkan dapat meningkatkan terus kualitasnya

agar tetap diminati oleh para calon mahasiswa. SPM merupakan benteng

penyangga kualitas universitas. Kualitas itu ujung-ujungnya berkaitan

dengan citra, sedangkan citra ujung-ujungnya berkaitan dengan daya tarik.

Jadi kalau ingin memberi daya tarik yang tinggi kepada mahasiswa, citranya

harus bagus, kualitasnya juga harus bagus. Kalau kualitasnya bagus, bidang

ilmu apa pun akan menjadi perhatian.

LP3M bertugas untuk menjamin mutu akademik, penelitian,

pengabdian masyarakat, pelayanan dan seluruh aktivitas di fakultas. Namun,

dari semua tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)

menfokuskan pada bidang akademik. Untuk melakukan tugas penjaminan

mutu ini, SPM bekerjasama dengan SPM dari masing-masing fakultas.

Universitas Padjadjaran membentuk Tim Penjaminan Mutu pada akhir tahun


2003 dengan SK Rektor No.:3402/J06/Kep/ KP/2003 tertanggal 31

Desember 2003. Penjaminan mutu Universitas Padjadjaran dilakukan pada

bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat) dan non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan

tinggi).

Pada tingkat universitas, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab

rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Padjadjaran.

Sedangkan pada tingkat fakultas, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab

Dekan yang pelaksanaan dikordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu

Fakultas (SPM Fakultas).

Lingkup Kerja SPM Universitas:

a. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Koordinasi pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan

sistem penjaminan mutu.

c. Koordinasi pelaksanaan monitoring.

d. Koordinasi pelaksanaan internal assesment.

e. Pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan.

Lingkup Kerja SPM Fakultas:

Membantu Dekan dan Direktur Pascasarjana/Program Diploma dalam:

a. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar dan sasaran mutu

pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Melakukan monitoring terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan

akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya.

c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas

penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya.

d. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif kepada atasan

langsungnya atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.

e. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-

standar dan parameter yang telah ditentukan.


Salah satu model manajemen kendali mutu yang digunakan SPM

Unpad adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action), yang menghasilkan

pengembangan yang berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen

mutu Perguruan Tinggi. Prinsip yang melandasi manajemen kendali mutu

berbasis PDCA :

1. Quality first: semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi

harus memprioritaskan mutu

2. Stakeholder-in: semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi

harus ditujukan pada kepuasan stakeholders

3. The next process is our stakeholders : setiap orang melaksanakan tugas

dalam proses pendidikan tinggi harus menganggap orang lain yang

menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholders-nya

harus dipuaskan

4. Speak the data : setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus

melakuakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis

data yang telah diperolehnya terlebih dahulu bukan berdasarkan

pengandaian atau rekayasa

5. Upstream management: semua pengambilan keputusan di dalam proses

pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif bukan otoritatif.

Salah satu kegiatan SPM Unpad yaitu penetapan standar yang dapat

berhubungan dengan universitas maupun fakultas. Adapun manual prosedur

penetapan standar yaitu:

1. SPMF bersama ketua jurusan/bagian/program studi menetapkan standar

mutu yang akan dicapai

2. Fakultas/ Jurusan/ Bagian/ PS melaksanakan pencapaian standar yang

telah ditetapkan

3. Fakultas/ Jurusan/ Bagian/ PS melakukan evaluasi diri mengenai

kegiatan pencapaian standar dalam bentuk laporan kinerja tahunan. Hasil

evaluasi diri dilaporkan kepada SPMF

4. Laporan tahunan kinerja jurusan/bagian/prodi diaudit oleh auditor

fakultas yang ditunjuk oleh Dekan


5. Fakultas menyusun laporan tahunan kinerja Fakultas dan dilaporkan ke

SPM

6. Laporan tahunan kinerja fakultas diaudit oleh auditor universitas

7. Hasil auditor yang telah dikoreksi dijadikan acuan dalam rangka

peningkatan standar pada tahun berikutnya

8. Fakultas beserta jurusan/ bagian/ prodi menetapkan standar untuk

dijadikan acuan tahun berikutnya

9. Laporan yang telah memenuhi ketentuan (diterima) disampaikan kepada

pimpinan universitas dan sebagai laporan ke SPM

10. Pimpinan universitas mempelajari laporan kinerja dari setiap fakultas.

Apabila laporan dapat diterima, maka pimpinan universitas dapat

menyampaikan isi laporan tersebut kepada senat universitas

11. Pimpinan universitas memberikan penghargaan kepada pimpinan

fakultas yang telah berhasil dan peringatan bagi pimpinan fakultas yang

belum berhasil mencapai standar mutu yang telah ditetapkan

Dalam pemenuhan standar tersebut, beberapa hal yang harus

diperhatikan yaitu:

1. Pemenuhan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

2. Tata Pamong dan Kepemimpinan

3. Kemahasiswaan dan Lulusan

Masing-masing jurusan/program studi membuat standar kompetensi bagi

lulusan dengan indikator MASAK (Motivation, Attitude, Skill, Ability,

Knowledge)

4. Sumberdaya Manusia

5. Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama

6. Pendanaan, Sarana, dan Prasarana

7. Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Informasi


3) Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi

kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan

lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek

yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena

kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak privat (private

rights). Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak

Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk

Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa

Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada

tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya.

Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi

buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu

Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat

dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan

karya intelektualnya atau tidak. Hak eklusif yang diberikan negara kepada

individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya), sebagai

penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang

untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem

HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang

baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan

dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau

dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan

masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan

hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai

tambah yang lebih tinggi lagi.

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh

pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke

mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang


dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian

disini tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga benda abstrak, yang

disebut dengan hak milik atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil

dari intelektualitas manusia. Secara historis, peraturan perundang-undangan

di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial

Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan

HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan

UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak

Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama

Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the

Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid

Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne

Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun

1914. Pada zaman pendudukan Jepang (1942 sampai dengan 1945) semua

peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan

kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD

1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda

tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta

dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU

Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan

Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang

Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus

dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Pada tahun 1953 Menteri

Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat

peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu

Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang

pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman

Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan

sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961

Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek


Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial

Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961.

Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang

tiruan/bajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm

Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979.

Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena

Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan,

yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun

1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan

Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk

mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di

bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan

kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era

moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI

membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan

No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim

Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI,

perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi

sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum

dan masyarakat luas. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI

mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12

Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Tahun 1988 berdasarkan Keputusan

Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta,

Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas

Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di

lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan,

Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan

Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi

UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU

Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pada tanggal 28 Agustus


1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek,

yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun

1961.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act

Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade

Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Tahun 1997 Pemerintah

RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu

UU Hak Cipta 1987 No. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU

Merek 1992. Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu :

(1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000

tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu. Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)

pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten,

UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang

lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan

berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.

Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang

Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta

(Copyrights) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang

mencakup, Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Merek

(Trademark), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of

Unfair Competition), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of

Integrated Circuit), Rahasia Dagang (Trade secret), dan Perlindungan

Varietas Tanaman (Plant Variety Protection). Hukum yang mengatur HKI

bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan

secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang

dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.


HKI UNPAD

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Unpad merupakan wadah yang dapat membantu anggota sivitas akademika

Unpad, masyarakat dan instansi terkait dalam menangani berbagai masalah

yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan pengelolaannya.

Pengelolaan sistem HKI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas kreativitas para

insan kreatif di lingkungan sivitas akademika Unpad dan masyarakat

umum

b) Mendorong dihasilkannya karya cipta, invensi, dan temuan-temuan baru

lain dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

c) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan dan

komersialisasi HKI

d) Memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas kreativitas para

insan kreatif di lingkungan sivitas akademika Unpad dan masyarakat

umum

Prosedur dimulai dengan mensosialisasikan ke tingkat prodi atau

fakultas, kemudian diadakan penjaringan, dan dilanjutkan pendaftaran ke

Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI pada bulan Juli dan

November, dua kali dalam setahun. Proses akhirnya dalam bentuk seminar.

Macam-macam Bentuk HKI yang ada di Unpad:

1. Hak Cipta, berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2. Paten, hanya pada bidang teknologi baik yang rancangannya atau

applikasinya dapat digunakan khalayak umum.

3. Merk yang berlogo, dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat

diperpanjang.

4. Hak Varietas Tanaman, varietas baru dari tanaman tanpa merubah jenis

awal hanya memperbaiki dari varietas lama.

5. Rahasia Dagang, tidak didaftarkan oleh Ditjen HKI hanya dicatatkan

licency-nya saja.

6. Desain Industri, hanya terletak pada perbedaan bentuk saja

7. Desain Tata Letak sirkuit terpadu


Proses alur pengajuan karya cipta ke HKI yaitu :

1. Diajukan oleh Prodi/Fakultas

2. UPT HKI memberikan form untuk diisi

3. UPT HKI meminta tanda tangan rektor untuk mengesahkan karya cipta

tersebut sekaligus untuk memberikan surat bukti kepemilikan HKI

4. Dikembalikan kembali ke UPT HKI

5. Pemberkasan

6. Diserahkan ke Ditjen HKI atas nama rektor UNPAD

7. Ditjen HKI menyerahkan ke HKI UNPAD

BAGAN PROSEDUR PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


Sumber : HKI Unpad

4) UPT Kesehatan

UPT Kesehatan Unpad adalah Unit Pelaksana Teknis milik

Universitas Padjadjaran yang didirikan untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada civitas akademika Unpad (pimpinan universitas, guru

besar, guru besar emeritus, dosen, pegawai & mahasiswa) dan masyarakat

pada umumnya.

UPT Kesehatan Unpad dipimpin oleh seorang Kepala UPT

Kesehatan Unpad. Pelayanan Kesehatan dirintis sejak tahun 1960 oleh


Fakultas Kedokteran (FK) Unpad dan dikoordinir oleh Pembantu Dekan

III. Dengan pengelolaan yang baik dan apik serta dukungan pimpinan

universitas, pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan untuk semua jenis

pelayanan termasuk Pelayanan Spesialis, Pelayanan Laboratorium,

Pelayanan Radiologi serta Pelayanan Obat-obatan. Dengan bertambahnya

jenis pelayanan medis khususnya pelayanan spesialis serta semakin

lengkapnya peralatan medis dan non medis yang dimiliki UPT Kesehatan

Unpad, maka terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang berobat ke UPT

Kesehatan Unpad di samping civitas akademika Unpad sendiri.

5) Pusat Pengembangan Basic Science

Keberadaan Pusat Pelayanan Basic Science (PPBS) Unpad dirintis

pada tahun 1968. Pada awalnya, kegiatan kuliah Basic Science dilaksanakan

di masing-masing fakultas di Bandung. Dosen MIPA datang ke fakultas-

fakultas yang dilayani. Kegiatan praktikum dilaksanakan di Laboratorium

Kimia Jl. Taman Cibeunying No.10 Bandung dan di Laboratorium Fisika

Kampus Unpad Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Sejalan dengan masalah dan tantangan yang semakin komplek, maka

pada tahun 2000 berdiri Program Terpadu Basic Science (PTBS) Unpad

yang pada tahun 2009 berubah nama menjadi Pusat PelayananBasic Science

Unpad. Kini PPBS Unpad melayani tidak kurang 4800 mahasiswa setiap

tahunnya. Pada saat ini, PPBS Unpad memiliki aset yang memadai baik

untuk kegiatan layanan laboratorium pendidikan bagi mahasiswa maupun

untuk kegiatan pelatihan internal dan eksternal. Tenaga pengajar di PPBS

Unpad berasal dari Fakultas MIPA, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran

Gigi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Keperawatan,

Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, dan

Fakultas Peternakan.

6) Unit Kesenian

Unit Kesenian Unpad merupakan lembaga yang mengkaji dan

mengembangkan nilai-nilai budaya tradisional. Lembaga ini


mengimplementasi melalui seminar, lokakarya, dan pendokumentasian.

Sementara dalam bidang praktis dibentuk Tim Kesenian Unpad yang

mengkhususkan dalam bidang pelatihan dan pertunjukan.

Sejak tanggal 29 Desember 2008 Unit Kesenian Unpad bekerjasama

dengan Bank BJB mengadakan Program Pidangan Seni Budaya Rumawat

Padjadjaran. Hingga kini, Unit Kesenian Unpad telah menggelar puluhan

program kegiatan berupa pertunjukan (seni tradisional, musik klasik, dsb),

diskusi, seminar, dan penerbitan buku seni budaya. Selain itu, Unit Kesenian

Unpad juga banyak tampil di berbagai pertunjukan internasional.

Sejak Bulan Juni 2012, pada setiap bulannya, Unit Kesenian Unpad

juga menyelenggarakan kuliah umum untuk masyarakat umum. Materi

perkuliahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya Sunda.

7) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unpad dibentuk berdasarkan

Peraturan Nomor: 3266/UN6.RKT/KEP/HK/2011. ULP Unpad merupakan

sebuah unit kerja yang bertugas menangani pengadaan barang/jasa di

lingkungan Unpad. Unit ini dikelola oleh pegawai yang telah memiliki

sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

ULP Unpad dibentuk dengan maksud agar proses pengadaan

barang/jasa di Unpad terlaksana dengan handal, profesional, bebas dari

intervensi, kolusi, korupsi dan nepotisme. Sedangkan tujuan ULP Unpad

dibentuk adalah untuk membangun sistem yang dapat meminimalisir

terjadinya penyimpangan/kekeliruan dalam pengadaan barang/jasa,

menghasilkan pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi dengan biaya yang

ekonomis melalui tahapan yang efektif dan efisien, melaksanakan proses

pengadaan melalui persaingan yang sehat, terbuka dan transparan

memperlakukan setiap usaha dengan adil (tidak diskriminatif) dengan

menjunjung tinggi akuntabilitas, serta menerapkan pengadaan barang/jasa di

lingkungan Unpad secara menyeluruh dengan sistem e-procurement.


8) UPT Teknologi Informasi DCISTEM

UPT Teknologi Informasi (UPT TI) Development Centre of

Information System and Technology for Education and Management

(DCISTEM) mendapatkan tugas strategis untuk menjadi lini terdepan dalam

dukungan penyediaan Teknologi Informasi (IT supporting line up) untuk

mendukung pengelolaan pendidikan dan tata kelola organisasi. Akademik

sebagai core business Perguruan Tinggi menjadi bagian terdepan yang

dikembangkan DCISTEM melalui dukungan sistem informasi akademik

yang menyentuh seluruh aspek dalam Siklus Tata Kelola Mahasiswa

(Student Life Cycle Management) yang memfasilitasi kebutuhan Mahasiswa

dari mulai seleksi masuk, hingga berakhirnya masa studi dan mengikuti

Wisuda.

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada UPT TI

DCISTEM antara lain:

a) Mengkoordinasikan serta secara bertahap mengintegrasikan

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan

Unpad;

b) Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan teknologi untuk

kepentingan pendidikan dan manajemen di lingkungan Unpad;

c) Mengoptimalkan kebermanfaatan UPT TI DCISTEM dalam pelayanan

berbasis IT bagi seluruh Fakultas/Jurusan dan unit-unit kerja di

lingkungan Unpad;

d) Mengembangkan sistem data warehouse untuk membantu

mengintegrasikan database yang ada di lingkungan Unpad.

9) Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi

(FKG) Unpad didirikan pada tahun 2003. RSGM FKG Unpad memberikan

pelayanan kedokteran gigi umum dan spesialistik kepada masyarakat.

Rumah sakit ini memiliki 240 Dental Unit, 8 tempat tidur rawat inap, serta

pelayanan di 19 instalasi.


B. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Kurikulum

Kurikulum adalah sebagai sesuatu yang terus menerus kita kembangkan

dan kita pelajari. Penyusunan kurikulum akan terkait dengan kualitas yang

diperoleh. kurikulum yang harus dikembangkan adalah kurikulum yang telah

dikaitkan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Bukan hanya itu,

penyusunan kurikulum juga harus berdasarkan strategi dalam melihat masa

depan. Bahkan diharapkan kurikulum yang digunakan sekarang, dapat

menghasilkan lulusan yang akan merubah dan bermanfaat untuk masa depan.

Kemudian dalam rangka reorientasi kurikulum ini, Prof. Ganjar berpendapat

bahwa harus dirumuskan kembali kompetensi lulusan yang diharapkan dari

masing-masing program studi. Kita harus memperhatikan kembali kompetensi

lulusan yang sesuai dengan perubahan yang akan terjadi, tuturnya. Sehingga

para lulusan dapat memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, dengan

pendekatan ilmu pengetahuan, bukan dengancommon sense. Kedepannya, aspek

soft skills akan menjadi bagian integral dari kurikulum itu sendiri. Saat ini, soft

skills seolah terpisah dari kegiatan kurikulum inti, bukan bagian dari proses

pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan Unpad akan terus

mencetak lulusan yang mampu bekerja secara mandiri.

Kurikulum yang diterapkan pada Fakultas Keperawatan merupakan

kurikulum yang sebelumnya sudah mendapat telaah dari tim telaah kurikulum

Universitas Padjadjaran. Sejalan dengan tuntutan kompetensi dari lulusan

program Studi Keperawatan maka adanya redesign kurikulum sangatlah

dibutuhkan. Penyusunan kurikulum berlandaskan kepada peraturan-peraturan

terkini yang ada di pemerintah Indonesia, dengan mempertimbangkan kebutuhan

pemangku kepentingan internal (stakeholder), dan tuntutan dari Organisasi

Profesi yang mengharapkan lulusan berstandar internasional. Materi kurikulum

disusun berdasarkan hasil analisis dan studi banding dengan berbagai institusi

penyelenggara pendidikan yang ada diluar negeri. Tuntutan dari stakeholder:

masyarakat, rumah sakit, puskesmas, departemen kesehatan dan

organisasi/institusi pelayanan kesehatan lainnya terhadap tampilan perawat

profesional, digunakan oleh penyusun kurikulum sebagai landasan


pengembangan profil perawat di masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan

untuk membantu terwujudnya Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Dalam perjalanannya, kurikulum prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran

telah mengalami desain ulang. Perubahan kurikulum ini dilakukan melalui

lokakarya yang dihadiri dosen, mahasiswa dan stake holder. Berdasarkan latar

belakang diatas, penyusunan kurikulum program studi keperawatan yang

berbasis pada kompetensi sangatlah diperlukan.

Fakultas ilmu keperawatan menjadi pelopor di Unpad memasukkan

"sports and arts" ke dalam kurikulum wajib perkuliahan. "'Sports dan arts' akan

berguna nantinya bagi mahasiswa lulusan keperawatan Unpad, contohnya untuk

pengembangan di bidang kewirausahaan, marketing, dan edukasi kepada

masyarakat luas," unsur seni akan terpakai saat mahasiswa menjadi perawat

nantinya. Olah raga dan seni sangat berguna bagi calon perawat lulusan Unpad.

"'Sports and arts' akan menghaluskan kepribadian perawat lulusan Unpad.

Profil Dan Kompetensi Lulusan Utama

a. Profil lulusan Sarjana Keperawatan/Ners :

1) Care Provider

2) Community Leader

3) Educator

4) Manager

5) Researcher (Peneliti Pemula)

b. Kompetensi Utama Sarjana Keperawatan /Ners

1) Mampu berkomunikasi secara efektif

2) Mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik keperawatan

3) Mampu melaksanakan asuhan keperawatan profesional di klinik dan

komunitas.

4) Mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen keperawatan

5) Mampu menjalin hubungan interpersonal

6) Mampu melakukan penelitian sederhana

7) Mampu memberikan pendidikan kesehatan ke pasien dan masyarakat

8) Mampu mengembangkan profesionalisme secara terus menerus atau

belajar sepanjang hayat.


Jenis Program Dan Beban Studi

Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA jurusan IPA yang telah

dinyatakan lulus melalui saringan SNMPTN dan/ SMUP dimana secara

keseluruhan mereka akan menempuh program akademik sebanyak 144 SKS dan

program profesi sebanyak 37 SKS.

Kurikulum Dan Lama Studi

a. Kurikulum

Kurikulum Program Sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan

menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep yang menjadi

landasan dan mempengaruhi isi dari kurikulum adalah : konsep sehat sakit,

etika keperawatan, keragaman budaya, hubungan Perawat-Klien, Caring

(Pengasuhan). Sedangkan untuk mencapai tujuan kurikuler dalam

penyusunannya menggunakan pendekatan utama yaitu:

1) Menyelesaikan masalah secara ilmiah

2) Belajar aktif dan mandiri

3) Pendidikan dilaksanakan di kelas, laboratorium, dan early exposure

ke klinik.

4) Berorientasi ke masa depan

Hal ini akan mendorong mahasiswa belajar aktif secara mandiri

sebagai bekal belajar sepanjang hayat.

b. Lama Studi

Lama studi pendidikan sarjana keperawatan kelas reguler ditempuh

selama minimal 8 semester s.d. maksimal 14 semester.

2. Pembelajaran dan Suasana Akademik

Sistem memiliki makna seperangkat komponen yang saling berhubungan

dan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian dapat

dikatan bahwa pendidikan juga merupakan suatu sistem dengan tujuan untuk

mencerdaskan bangsa. Pendekatan sistem merupakan satu cara yang

memandang pendidikan secara menyeluruh dan sistemik, tidak parsial atau

fragmentaris. Komponen pelaksanaan pendidikan terbagi menjadi 2 bagian

yaitu: tenaga pendidik yang meliputi unsur dosen (tetap & tidak tetap), asisten


sampai dengan guru besar, sedangkan tenaga kependidikan meliputi

administrasi, teknisi, laboran, pustakawan. Kewajiban setiap Perguruan Tinggi

melaksanakan TRI DHARMA PT yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran,

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat yang kesemuanya masih

berpedoman pada ajaran mulia tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara

yaitu: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri

Handayani. Dosen adalah seorang guru yang bisa menjadi seorang panutan

dalam Tridharma PT. Arti guru dalam bahasa asing lain adalah sensei (Jepang)

atau suhu (Cina), tetapi akan berbeda arti bila masuk ke dalam bahasa Inggris

(teacher).

Proses pembelajaran di PT terdiri dari tugas dosen sebagai perencana,

pelaksana, dan penilai pendidikan dalam hal ini mahasiswa memperoleh

pengetahuan, kemahiran & keterampilan, serta nilai & sikap positif. Untuk

mencapai hal tersebut maka dosen harus memiliki dan memenuhi standar

kompetensi dosen profesional yang meliputi penguasaan bidang ilmu (mata

kuliah yang diampu), keterampilan kurikulum, keterampilan andragogis.

Kurikulum seharusnya mencakup tujuan pendidikan secara umum, kompetensi

lulusan yang diharapkan, metode pembelajaran, materi pembelajaran dan

evaluasi belajar mahasiswa. Pada saat ini paradigma pembelajaran mulai terjadi

perubahan yang semula secara TCL sekarang mulai berubah menjadi SCL,

semula dosen memberi instruksi sekarang berubah peran menjadi fasilitator,

sedangkan mahasiswa yang semula hanya belajar sekarang harus lebih aktif dan

kritis dalam belajar.

Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang dosen meliputi memiliki

dan menerapkan nilai-nilai dasar dalam pembelajaran, menerima perbedaan nilai

yang dianut oleh mahasiswa/ orang lain, menyadari bahwa masalah

pembelajaran merupakan kegiatan y

laporan akhir

Documents