l a k i p - ppid.lapan.go.idppid.lapan.go.id/unduh/1499629709-28857363.pdf · aspek strategis...

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

2 0 1 4

i

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera,

Pelaksanaan pembangunan adalah sebuah

keharusan untuk meningkatkan taraf hidup

kesejahteraan masyarakat. LAPAN yang

merupakan bagian integral dari pemerintahan

turut berupaya aktif berperan serta dalam

pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), khususnya di bidang Penerbangan dan

Antariksa.

Selama masa pembangunan tahun 2010-2014 telah dihasilkan berbagai

kemajuan penguasaan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Pencapaian tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh pengguna di berbagai

sektor pembangunan. Berbagai capaian tersebut diantaranya: rancang bangun

teknologi satelit di dalam negeri, pengembangan teknologi roket jarak pendek

dan menengah, pengembangan teknologi penerbangan, serta berbagai litbang

yang dihasilkan di bidang penginderaan jauh serta sains antariksa dan sains

atmosfer, serta kajian kebijakan

Pencapaian tersebut merupakan acuan bagi kami untuk terus berbenah dalam

orientasi bersama untuk mewujudkan pusat unggulan di setiap kompetensi

LAPAN pada periode pembangunan berikutnya.

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja LAPAN Tahun 2014 menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis

tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun

demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja LAPAN memberikan

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan litbang

penerbangan dan antariksa secara keseluruhan sangat ditentukan oleh

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur

negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari

masyarakat iptek.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan informasi sains antariksa dan atmosfer yang

dimanfaatkan untuk mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya;

2. Peningkatan kemampuan teknologi roket dalam hal jarak jangkaunya dan

beberapa tipe roket milik LAPAN yang telah dimanfaatkan untuk berbagai

penggunaan khusus;

3. Pengembangan tipe pesawat tanpa awak dan pesawat ringan yang telah

dimanfaatkan untuk kebutuhan pemetaan lahan, pemantauan udara, dan

berbagai kebutuhan lainnya;

4. Telah selesainya 1 tipe satelit yang siap diluncurkan (satelit LAPAN-A2);

5. Distribusi data dan informasi penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk

pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi

bencana, dan penggunaan khusus lainnya;

iv

6. Peningkatan kuantitas litbang LAPAN yang telah diajukan proses

pendaftaran paten/HKI; dan

7. Peningkatan layanan publik oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan melalui

situs www.lapan.go.id.

Disamping keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa

capaian target kinerja pada program/kegiatan belum maksimal dilaksanakan.

Kedepan diupayakan LAPAN dapat lebih banyak memberikan kontribusi atas

kemajuan teknologi dirgantara dan pemanfaatannya sebagai wujud

pengabdian maksimal untuk kemajuan seluruh sektor pembangunan nasional.

Owner

Text Box

v

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

5

1.3. Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas 6

BAB II RENCANA STRATEGIS 2010-2014 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

2.1. Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2010-2014 10

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 13

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2014 15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RPJMN 2010-2014

3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 24

3.2. Perbandingan Realisasi IKU TerhadapTahun Sebelumnya 48

3.3. Capaian Lain di luar IKU 50

vii

3.4. Telaahan Capaian Target RPJMN / Renstra 2010-2014 51

3.5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan 54

3.6. Pengukuran Visi LAPAN 2010-2014 55

3.7. Akuntabilitas Keuangan 57

BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LAPAN 2010 – 2014

BAB V PENUTUP

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi LAPAN 4

Gambar 1.2. Komposisi SDM LAPAN Berdasarkan Jenjang Pendidikan 7

Gambar 1.3. Komposisi SDM LAPAN Berdasarkan Jabatan Fungsional

Khusus

7

Gambar 1.4. Lokasi Fasilitas LAPAN 8

Gambar 3.1. Aplikasi Siforen Monev 23

Gambar 3.2. Berbagai Informasi Berbasis Sains Antariksa dan Atmosfer 27

Gambar 3.3. Trend Peningkatan Instansi Pengguna Informasi Sains

Antariksa dan Atmosfer

28

Gambar 3.4. Uji Terbang RX 3240 (kiri) dan RX 320 (kanan) di

Pameungpeuk-Garut, Jawa Barat

29

Gambar 3.5. Uji Statis RX-450 (estimasi jarak jangkau 100 km), RKX-200

EDF/TJ, RX-320 4000, dan Multi Nosel

30

Gambar 3.6. Roket RSX-1210 (kiri) dan Roket RX-1220 (atas) 30

Gambar 3.7. Pesawat LSU-01 (kiri) dan LSU-02 (kanan) 31

Gambar 3.8. Berbagai Aplikasi Pemanfaatan LSU-01 dan LSU-02 32

Gambar 3.9. Pesawat LSA-01 dan Aplikasi Penggunaannya Pada Lahan

Sawah di Subang-Jawa Barat

33

Gambar 3.10. Test High Speed Taxi Pesawat LSU-05 34

Gambar 3.11. Pengembangan Teknologi Satelit di LAPAN 35

Gambar 3.12. Kepala LAPAN (kiri) Menyerahkan Citra Penginderaan Jauh

Kondisi Hutan Indonesia Kepada Kepala BP REDD+

38

Gambar 3.13. LAPAN Menyerahkan Data Satelit Resolusi Tinggi Terbaru

Kepada Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Kementerian Kelautan Dan Perikanan

38

ix

Gambar 3.14. Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Kedirgantaraan Untuk

Mendukung Program Pembangunan Daerah

40

Gambar 3.15. Kepala LAPAN dan Menteri KKP Saat Rapat Koordinasi

Peningkatan Informasi Bidang Kelautan Dan Perikanan

Berbasis Data Penginderaan Jauh

41

Gambar 3.16. Pengamatan Kebakaran dan Penyebaran Asap Kebakaran

Hutan/Lahan di Sumatera Selatan Tahun 2014

42

Gambar 3.17. Pembahasan Penyusunan RPP Rencana Induk

Penyelenggaraan Keantariksaan

46

Gambar 3.18. Rapat Pembahasan Penyusunan RPP Penginderaan Jauh 47

Gambar 3.19. First Cutting Komponen N-219 51

x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja (PK) LAPAN Tahun 2014 21

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Utama 1 25

Tabel 3.2. Informasi-Informasi Berbasis Sains Antariksa dan Atmosfer 26

Tabel 3.3. Jumlah Pengguna Informasi Sains Antariksa dan Atmosfer 27

Tabel 3.4. Jarak Jangkau Roket-Roket LAPAN Selama Uji Terbang Tahun

2014

28

Tabel 3.5. Progress Rancang Bangun Satelit LAPAN – A3 35

Tabel 3.6. Data penginderaan jauh resolusi tinggi yang terdistribusi

pada pengguna selama tahun 2014

36

Tabel 3.7. Capaian jenis informasi yang dimanfaatkan oleh pemangku

kepentingan

39


Tabel 3.9. Status HKI LAPAN Tahun 2014 44


Tabel 3.11. Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2015 47

Tabel 3.12. Realisasi IKU 2010- 2014 48

Tabel 3.13.

Tabel 3.14.

Tabel 3.15.

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran LAPAN Tahun 2014

Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis LAPAN Tahun 2014

Capaian IKU dan Realisasi Anggaran LAPAN per Sasaran

Tahun 2014

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi LAPAN Tahun

2013 dan 2014

58

58

59

61

Tabel 4.1 Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAPAN oleh

Kementerian PAN & RB

64

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

Lampiran II PenetapanKinerja (PK) Tahun 2014

Lampiran III Pengukuran Kinerja LAPAN Tahun 2014

Lampiran IV Capaian Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Lampiran V Peta Strategi BSC Level 0 LAPAN Tahun 2015

Lampiran VI Daftar Publikasi LAPAN Tahun 2014

Lampiran VII Pengguna Data Penginderaan Jauh

1

BAB I PENDAHULUAN

2

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LAPAN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang

didirikan pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun

1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional. Keputusan

Presiden tersebut diperbaharui dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 64 Tahun 2005. Keputusan Presiden tersebut kemudian dijabarkan lebih

lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan serta struktur organisasi LAPAN

sebagai berikut :

Kedudukan

LAPAN adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Tugas

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

BA

B I

http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20140528155435_perka%2005%20tahun%202014.pdf



3

pelaksanaan tugasnya, LAPAN dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan

Teknologi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan

pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;

c. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan

rumah tangga.

Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, LAPAN mempunyai

kewenangan:

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara

makro;

c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan

pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;

2) Penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi

perizinan satelit.

4

Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, maka lingkup

kegiatan yang dilaksanakan LAPAN adalah pada : (1) penelitian, pengembangan

dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan antariksa, (2) penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh, (3) penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi dirgantara, dan (4) kajian dan

pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional. Kegiatan tersebut

dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang diwadahi dalam struktur organisasi

sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi LAPAN

5

1.2 Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama

(Strategic Issued)

Pemanfaatan Iptek kedirgantaraan merupakan salah satu mesin

penggerak pembangunan ekonomi seperti pemanfaatan untuk telekomunikasi,

navigasi, pengembangan satelit pendidikan, tele medisin, perencanaan

tataguna lahan untuk pengembangan wilayah, perencanaan pengembangan

infrastruktur (jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya),

pengelolaan sumberdaya alam (hutan produksi, perkebunan, perikanan,

pertanian, pertambangan, sumberdaya air), pemantauan lingkungan (cuaca,

perubahan iklim dan sebagainya), dan untuk mendukung pertahanan NKRI.

Penguasaan Iptek kedirgantaraan sangat penting bagi negara seperti Indonesia

yang merupakan negara kepulauan dengan aspek geografis yang spesifik yaitu

wilayahnya luas, daratannya tersebar, berada di jalur katulistiwa di antara dua

benua dan dua samudera, kaya dengan sumberdaya alam dan rentan terhadap

bencana. Pengelolaan wilayah negara dengan aspek geografis yang demikian

sangat memerlukan Iptek kedirgantaraan.

Iptek kedirgantaraan memberikan kemampuan dalam pengelolaan

sumberdaya alam, lingkungan, dan penanganan bencana melalui penyajian

informasi untuk peringatan dini, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penguasaan

Iptek kedirgantaraan memungkinkan bagi Indonesia untuk menjaga dan

melindungi keutuhan NKRI. Keberhasilan LAPAN dalam penguasaan Iptek

kedirgantaraan (rancang bangun satelit mikro dan operasional pengendalian

serta penerimaan datanya, rancang bangun roket balistik dan kendali sampai

dengan ukuran 420 mm dan dilanjutkan dengan 550 mm, pelayanan

data/informasi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya lahan,

mitigasi bencana, dan mendukung keperluan hankam, serta pengembangan

model dan informasi sains antariksa dan atmosfer) sangat membantu dan

berkontribusi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupannya.

Cita-cita LAPAN dalam upayanya berkontribusi bagi kemandirian

teknologi dan pemberdayaan Iptek di tengah-tengah masyarakat juga banyak

6

mengalami kendala. Kendala-kendala tersebut merupakan strategic issued bagi

LAPAN. Pemetaan kendala telah dilakukan, diantaranya dapat disebutkan:

1. Fasilitas dan kapasitas peralatan penelitian dan laboratorium sangat

terbatas;

2. Ketersediaan SDM yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas

masih kurang dibandingkan dengan program yang harus dijalankan. Hal ini

semakin sulit dengan adanya kebijakan nasional dalam pembatasan

rekruitmen PNS;

3. Anggaran LAPAN dalam 5 tahun terakhir sangat terbatas sehingga belum

memungkinkan pengembangan dan investasi peralatan secara memadai

untuk mendukung penguasaan Iptek kedirgantaraan;

4. Missile Technology Control Regime (MTCR) yang menghalangi proses

kerjasama Indonesia (LAPAN) dengan negara–negara yang telah

mempunyai kemampuan di bidang teknologi roket dalam rangka alih

teknologi dan pengembangan kemampuan roket LAPAN/ nasional.

1.3 Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas

Sumber Daya Manusia (SDM) LAPAN pada tahun 2014 berjumlah 1.234

orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S3 sebanyak 29

orang (2,35%), S2 sebanyak 203 orang (16,45%), S1 sebanyak 503 orang (40,76%),

Diploma III dan II sebanyak 52 orang (4,21%), SLTA sebanyak 404 orang (32,74%),

SLTP sebanyak 23 orang (1,86%), dan SD sebanyak 20 orang (1,62%).

7

Gambar 1.2. Komposisi SDM LAPAN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 120 orang (120

jabatan) dan 710 orang (58,48% dari total SDM) pada Jabatan Fungsional Khusus

(JFK). Sesuai dengan kegiatan utama LAPAN sebagai lembaga penelitian dan

pengembangan (litbang), komposisi tiga JFK terbesar adalah peneliti sebanyak

267 orang (37,61%), litkayasa sebanyak 186 orang (26,20%), dan perekayasa 99

orang (13,94%).

Gambar 1.3. Komposisi SDM LAPAN Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus

20; 1,6% 23; 1,8%

404; 32,7%

2; 0,5%

50; 4%503; 40,7%

203; 16,4%29; 2,3% SD

SMP

SMA

D II

D III

SARJANA (S1)

MASTER (S2)

DOKTOR (S3)

8

Selain SDM, sumber daya pendukung yang juga penting adalah

ketersediaan anggaran. Program dan kegiatan LAPAN dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan hasil pelayanan LAPAN

kepada masyarakat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran

LAPAN pada tahun 2014 sebesar Rp. 736.715.193.000.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan litbang kedirgantaraan juga tidak

terlepas dari dukungan sarana dan prasarana. LAPAN memiliki sarana prasarana

yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yaitu : Rawamangun,

Cikini, Pekayon (Jakarta); Kototabang-Agam (Sumatera Barat); Bandung,

Sumedang, Rancabungur, Rumpin-Bogor serta Pameungpeuk-Garut (Jawa

Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Watukosek-Pasuruan (Jawa Timur),

Parepare (Sulawesi Selatan), dan Biak (Papua).

Gambar 1.4. Lokasi Fasilitas LAPAN

9

BAB II RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

10

RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

2.1 Rencana Strategis LAPAN 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2010-2014 merupakan penjabaran di

bidang pembangunan kedirgantaraan sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi

dan kewenangan LAPAN dan sebagai bagian integral dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Kebijakan

dan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) 2010-

2014, maka kebijakan dalam implementasi Renstra LAPAN berada dalam

konteks kebijakan dalam RPJMN dan Jakstranas Iptek 2010-2014. Dengan

demikian, kebijakan dalam Renstra LAPAN diarahkan untuk:

1. Penguatan kemampuan penguasaan Iptek, khususnya iptek dirgantara bagi

peningkatan kemandirian dan daya saing nasional sehingga iptek

dirgantara dapat dijadikan sebagai penggerak untuk kemajuan

pembangunan nasional;

2. Menuju kemandirian dalam memberikan dukungan bagi peningkatan

kemampuan alutsista nasional dan industri strategis pertahanan nasional

untuk menjaga keutuhan NKRI;

3. Pengembangan kemampuan rancang bangun sistem satelit untuk

mendukung kemandirian dalam pemantauan (surveilence) wilayah

Indonesia dan penginderaan jauh;

4. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan signifikan dari iklim/

lingkungan bumi dan antariksa melalui pengembangan dan penguatan

sistem informasi dini (SIMBA - Sistem Informasi Dan Mitigasi Bencana,

SISDAL – Sistem Informasi Inventarisasi Sumberdaya Alam), sistem

informasi gangguan ionosfir bagi komunikasi, posisi lokasi dan navigasi

serta orbit satelit;

BA

B I

I

11

5. Kesinambungan (kontinuitas) dan peningkatan kontribusi LAPAN dalam

penyedian informasi spasial bagi pengelolaan sumberdaya alam;

6. Penguatan Kebijakan pembangunan nasional di bidang Kedirgantaraam

untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengembangan,

penguasaan dan penerapan teknologi dirgantara sehingga dapat

melindungi kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Visi

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, LAPAN

melaksanakan program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan

perekayasaan di bidang sains dan teknologi dirgantara untuk kepentingan

pembangunan nasional, membantu semaksimal mungkin baik langsung dan

tidak langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

upaya pelestarian lingkungan hidup. Pasca reorganisasi 2011, visi dan misi

disempurnakan dalam upaya menjadikan LAPAN sebagai lembaga yang

terdepan dalam penguasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi dirgantara,

maka LAPAN menetapkan visi sebagai berikut:

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DALAM IPTEK PENERBANGAN DAN ANTARIKSA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA

12

Misi dan Tujuan Strategis

Untuk mencapai visi di atas, disusun dan dirancang misi yang dapat

mengakomodasi seluruh kapasitas dan kapabilitas lembaga dengan

melaksanakan jejaring nasional dan internasional. Selanjutnya misi dijabarkan

atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis yang merupakan

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun. Misi dalam Renstra LAPAN tahun 2010-2014 pasca

reorganisasi 2011 dituangkan secara rinci sebagai berikut :

1. Memperkuat penguasaan dan pemanfaatan teknologi kedirgantaraan.

2. Meningkatkan kualitas litbang iptek serta kebijakan dan hukum

kedirgantaraan.

Pembahasan yang dilakukan atas statement misi sebelumnya, kemudian

dijabarkan atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran

strategis yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan strategis LAPAN

pada Renstra 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan iptek kedirgantaraan.

2. Mengoptimalkan sumber daya iptek kedirgantaraan.

3. Melindungi kepentingan bangsa dalam kegiatan kedirgantaraan.

Tujuan LAPAN yang tertuang dalam Renstra 2010-2014, kemudian

dijabarkan pula ke dalam sasaran strategis LAPAN sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit,

penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer untuk

mendukung pembangunan nasional;

2. Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit, penerbangan,

penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer; dan

3. Penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan.

13

Sedangkan tujuan utama LAPAN yang tertuang dalam Renstra 2010-2014

adalah sebagai berikut:

1. Peluncuran roket produksi dalam negeri dengan jarak jangkau 100 km;

2. Pengembangan kapasitas produksi propelan;

3. Satelit LAPAN-A2 untuk misi pemantauan (surveilance) dan mitigasi bencana

siap diluncurkan;

4. Pengembangan satelit LAPAN-A3 yang merupakan satelit eksperimen misi

penginderaan jauh untuk ketahanan pangan;

5. Pengoperasian pesawat udara nir awak dalam kelas medium altitude dan

long endurance dengan misi airborne remote sensing;

6. Pengoperasian pesawat berawak (2 penumpang) dengan misi surveilance;

7. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Keantariksaan;

8. Pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;

9. Penyediaan data dan informasi penginderaan jauh yang dimanfaatkan

untuk pengembangan wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan, mitigasi

bencana dan penggunaan khusus lainnya; dan

10. Penyediaan informasi sains antariksa dan atmosfer yang dimanfaatkan

untuk mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

Tahun 2014 merupakan tahun akhir dalam perencanaan jangka

menengah 2010-2014. Sasaran-sasaran utama Kementerian/Lembaga akan

tercantum dalam matrik Kementerian/Lembaga RPJMN 2010-2014. Renstra

2010-2014 dari Kementerian/Lembaga memuat sasaran-sasaran strategis yang

tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan memuat prioritas-prioritas

Kementerian/Lembaga lainnya. Renstra 2010-2014 menjadi acuan bersama

dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran serta target-target sasaran

kinerja dalam pemantauan evaluasi capaian kinerja Kementerian/Lembaga oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN

14

dan RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan

Kementerian Keuangan.

Anggaran LAPAN tahun 2014 adalah sebesar Rp. 736.715.193.000

terutama untuk kebutuhan pencapaian sasaran strategis utama antara lain:

a. Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit,



Dalam upayanya meningkatkan kemampuan pada teknologi penerbangan

dan antariksa, LAPAN melakukan serangkaian program dan kegiatan yang

dapat mendukung hal tersebut. Diantaranya, meningkatkan informasi sains

antariksa dan atmosfer yang dimanfaatkan untuk mitigasi bencana,

peningkatan jarak jangkau roket hingga 100 km, pengembangan tipe roket,

satelit dan pesawat terbang. Selain itu, LAPAN juga akan meningkatkan

ketersediaan data penginderaan jauh yang terekapitulasi dalam Bank Data

Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) untuk pengembangan wilayah,

sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi bencana dan penggunaan

khusus lainnya.

b. Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit, penerbangan,

penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer;

Terkait peningkatan kualitas iptek yang dihasilkan, LAPAN berupaya

meningkatkan publikasi ilmiahnya baik di tingkat nasional dan internasional.

Selain publikasi, LAPAN juga mendorong para peneliti dan perekayasa untuk

menelusuri litbang yang berpotensi mendapatkan HKI/paten sehingga dapat

melindungi hak cipta atas riset yang telah mereka lakukan.

c. Penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan.

Kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan diharapkan mampu menjadi

landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara terpadu. Rumusan

kebijakan ini memuat hal-hal yang berkaitan tentang teknologi dirgantara

(roket, satelit dan penerbangan), penginderaan jauh, sains antariksa dan

atmosfer serta pemanfaatannya. Setelah disahkannya UU Nomor 21 Tahun

15

2013 tentang Keantariksaan, LAPAN akan melanjutkan penyusunan turunan

UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Untuk tahun 2014, LAPAN telah menyiapkan draft PP terkait Penginderaan

Jauh, Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan, dan RPerpres tentang

LAPAN.

Di luar skema kinerja yang ditetapkan LAPAN pada Rencana Kinerja

Tahun 2014, penganggaran juga dikonversi kedalam pos-pos rencana kegiatan

lainnya seperti:

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN, agar mampu meraih predikat A

(Sangat Baik) dari Kementerian PAN dan RB;

Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN dapat dilakukan melalui perbaikan

5 komponen akuntabilitas kinerja yaitu: perencanaan (Revisi Renstra 2010-

2014 dan dokumen perencanaan tahunan), pengukuran (IKU yang

diformalkan), pelaporan (peningkatan pemahaman terhadap SAKIP kepada

seluruh pegawai), evaluasi dan pencapaian kinerja yang dapat dilakukan

dengan pengembangan aplikasi Siforen-Monev yang dibangun sendiri oleh

LAPAN sejak tahun 2012.

b. Peningkatan akuntabilitas keuangan dengan diharapkan mampu

memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap

laporan keuangan LAPAN.

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Alokasi anggaran yang diperoleh LAPAN untuk tahun 2014 sebesar

Rp. 736.715.193.000 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Penambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pengembangan pesawat

transport nasional N-219 dan litbang teknologi penginderaan jauh sebagai

penunjang terlaksananya amanat pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012

tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan

Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

16

Dalam Penetapan Kinerja (PK) LAPAN tahun 2014 ditetapkan Indikator

dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis Utama 1 : Peningkatan kemampuan LAPAN dibidang

teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan

atmosfer untuk mendukung pembangunan nasional, dikatakan berhasil jika IKU

di bawah ini dapat tercapai.

IKU 1 : Jumlah informasi sains antariksa dan atmosfer yang

dimanfaatkan untuk mitigasi bencana dan penggunaan khusus

lainnya. Target tahun 2014 adalah 15 Informasi.

IKU 2 : Jangkauan roket yang dihasilkan. Target tahun 2014 adalah jarak

jangkau 100 km.

IKU 3 : Jumlah tipe roket yang dimanfaatkan untuk penggunaan

khusus. Target tahun 2014 adalah 2 tipe roket yang dapat

dimanfaatkan pengguna.

IKU 4 : Jumlah tipe pesawat yang dimanfaatkan untuk transportasi,

pertanian, dan penggunaan khusus lainnya. Target tahun 2014

adalah 2 tipe pesawat yang dikembangkan dan diharapkan

mampu dimanfaatkan pengguna untuk berbagai kebutuhan.

IKU 5 : Jumlah tipe satelit yang siap diluncurkan. Target tahun 2014

adalah Satelit LAPAN A-2 dapat diluncurkan.

IKU 6 : Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk

pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan,

mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya. Target tahun

2014 ini, sebanyak 8.000 scene data dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan wilayah, SDAL, mitigasi bencana dan keperluan

lainnya.

17

IKU 7 : Jumlah informasi berbasis satelit penginderaan jauh yang

dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, kehutanan,

pertanian, perikanan, mitigasi bencana, dan penggunaan

khusus lainnya. Sebanyak 12 informasi diharapkan mampu

dihasilkan dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Sasaran Strategis Utama 2 : Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit,

penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer, dikatakan

berhasil jika IKU di bawah ini dapat tercapai.

IKU 8 : Jumlah makalah publikasi ilmiah internasional di bidang

kedirgantaraan. Ditargetkan ada sebanyak 20 makalah yang

terbit di publikasi internasional.

IKU 9 : Jumlah makalah publikasi ilmiah nasional terakreditasi di bidang

kedirgantaraan. Untuk publikasi nasional diharapkan mampu

menghasilkan 51 publikasi dalam bentuk makalah.

IKU 10 : HKI litbang iptek kedirgantaraan yang terdaftar. Pada tahun

2014 ada 4 judul riset yang diharapkan dapat didaftarkan untuk

mendapatkan HKI.

Sasaran Strategis Utama 3 : Penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan,

dikatakan berhasil jika 2 IKU di bawah ini dapat tercapai.

IKU 11 : Jumlah rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan. Pada

tahun 2014, ditargetkan 3 rancangan peraturan yang dapat

dihasilkan.

18

IKU LAPAN tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala LAPAN

Nomor 249 tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di LAPAN.

IKU LAPAN disusun dengan mengacu pada Renstra 2010-2014 berdasarkan Misi

dan Tujuan Strategis Renstra 2010-2014. Penentuan target IKU tahun 2014

berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di LAPAN telah menimbulkan

semangat untuk mewujudkan aparatur negara yang berorientasi pada

pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat terkait hasil litbang menjadi

intisari kegiatan pengembangan teknologi dirgantara. Dari tahun ke tahun

permintaan masyarakat kepada produk litbang LAPAN terus mengalami

peningkatan. Untuk terus mengupayakan pemasyarakatan produknya, pada

tahun 2014 LAPAN menargetkan 15 informasi sains antariksa dan atmosfer

(IKU 1), 12 informasi berbasis satelit penginderaan jauh yang dimanfaatkan

(IKU 7) dan upaya pendistribusian 8.000 scene data penginderaan jauh yang

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, kehutanan, pertanian,

perikanan, mitigasi bencana, dan penggunaan khusus lainnya dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan litbang kedirgantaraan (IKU 6).

b. Pengembangan teknologi roket pada tahun 2014 akan terus dilakukan dalam

usaha pencapaian jangkauan roket double digit untuk mencapai jarak

jangkau 100 km (IKU 2), sedangkan untuk pemanfaatannya, LAPAN

berupaya untuk berkontribusi dengan 2 tipe roket yang dapat digunakan

untuk penggunaan khusus lainnya (IKU3). Selain pengembangan teknologi

roket, teknologi pesawat yang dikembangkan LAPAN kini sudah mulai

mencuri perhatian berbagai kalangan pelaku dirgantara nasional. Pada

tahun 2014, diharapkan LAPAN dapat menghasilkan 2 tipe pesawat yang

telah mampu dimanfaatkan untuk transportasi, pertanian, dan penggunaan

khusus lainnya (IKU 4). Untuk pengembangan teknologi satelit, LAPAN

diharapkan mampu menyiapkan 1 tipe satelit yang berada dalam kondisi siap

diluncurkan (IKU 5).

19

c. LAPAN menuntut para peneliti dan perekayasa untuk senantiasa

meningkatkan kualitas publikasi ilmiahnya, terutama dalam skala jurnal dan

majalah ilmiah nasional terakreditasi hingga internasional. Pada tahun 2014

LAPAN secara khusus menargetkan 20 makalah publikasi internasional (IKU

8) dan 51 makalah publikasi ilmiah nasional (IKU 9). Untuk mendorong

pemberian penghargaan kepada para peneliti dan perekayasa LAPAN dalam

pemberian hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI

(inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) agar menstimulasi mereka

untuk lebih lanjut mengembangkan kegiatan invention. Di samping itu,

sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas

bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi

atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan

dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat

memanfaatkan dengan maksimal untuk pengembangan lebih lanjut dalam

memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Pada tahun 2014, LAPAN

menargetkan 4 judul HKI yang didaftarkan ke Dirjen HKI (IKU 10).

d. LAPAN sebagai institusi litbang kedirgantaraan memandang penetapan

sejumlah kebijakan sebagai prioritas utama untuk mengarahkan penguasaan

teknologi agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang sejalan dengan

peningkatan kesejahteraan bangsa dan perdamaian dunia. Proses

perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah

maupun non-pemerintah. Pembuatan rumusan kebijakan nasional

merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu,

kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan

terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi

terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan

dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga

harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan terhadap

20

kewenangan yang dimiliki. Pada tahun 2014, LAPAN mengupayakan

tersusunnya 3 rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan (IKU 11).

21

Keterkaitan masing-masing IKU pada sasaran strategis utama LAPAN

disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (PK) LAPAN Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS

UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM

1. Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer untuk mendukung pembangunan nasional

Jumlah informasi sains antariksa dan atmosfer yang dimanfaatkan untuk mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya (IKU 1)

15 informasi Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Jangkauan roket yang dihasilkan (IKU 2)

100 km

Jumlah tipe roket yang dimanfaatkan untuk penggunaan khusus (IKU 3)

2 tipe

Jumlah tipe pesawat yang dimanfaatkan untuk transportasi, pertanian, dan penggunaan khusus lainnya (IKU 4)

2 tipe

Jumlah tipe satelit yang siap diluncurkan (IKU 5)

1 tipe

Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya (IKU6)

8.000 scene

Jumlah informasi berbasis satelit penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, kehutanan, pertanian, perikanan, mitigasi bencana, dan penggunaan khusus lainnya (IKU 7)

12 informasi

2. Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer

Jumlah makalah publikasi ilmiah internasional di bidang kedirgantaraan (IKU 8)

20 makalah

Jumlah makalah publikasi ilmiah nasional terakreditasi di bidang kedirgantaraan (IKU 9)

51 makalah

HKI litbang iptek kedirgantaraan yang terdaftar (IKU 10)

4 judul

3.

Penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan

Jumlah rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan (IKU 11)

3 rancangan peraturan

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

23

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan

good and clean governance. Kinerja instansi pemerintah harus dapat diukur,

sehingga memudahkan dilakukannya penilaian oleh stakeholders. Demikian pula

halnya dengan akuntabilitas kinerja LAPAN, agar dapat diukur kinerjanya,

LAPAN telah menetapkan sasaran-sasaran berdasarkan hasil perumusan yang

dituangkan pada Renstra LAPAN 2010-2014 dengan mengedepankan indikator-

indikator yang berorientasi outcome. Sejak tahun 2012, LAPAN telah melakukan

upaya untuk menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang berbasis Balance

Scorecard (BSC). Saat ini juga telah ditetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

agar terjadi peningkatan semangat berkinerja dan dapat diukur secara obyektif.

Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan

berdasarkan kebijakan yang mengacu kepada tugas dan fungsi LAPAN atau

merupakan kebijakan dalam melaksanakan misinya.

Pengukuran tingkat capaian

IKU LAPAN tahun 2014 dilakukan

dengan cara membandingkan antara

realisasi dengan target pada masing-

masing IKU dan saat ini proses

pengukuran telah diimplementasi-

kan ke dalam aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIFOREN-Monev) yang dapat

memantau capaian IKU dan capaian program/ kegiatan lainnya setiap periode

triwulanan. Aplikasi tersebut juga menyediakan ruang manajemen bagi para

pimpinan untuk memantau atau meriviu secara langsung berupa pemberian

rekomendasi dan catatan-catatan kepada unit-unit kerja. Secara umum LAPAN

BA

B I

II

Gambar 3.1 Aplikasi Siforen Monev

24

telah berhasil mencapai sasaran strategis berikut IKU-nya, namun demikian

LAPAN terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun

mendatang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tahun 2014 juga merupakan tahun akhir periode Renstra LAPAN tahun

2010-2014 sehingga dalam laporan ini disajikan sasaran dan indikator sasaran

yang telah dicapai tahun 2014 ini sebagai evaluasi tahap akhir terhadap Renstra

LAPAN tahun 2010-2014.

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014

3 (tiga) Sasaran Strategis Utama yang telah dicapai pada tahun 2014

yaitu:

1. Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit,



2. Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit, penerbangan,

penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer; dan

3. Penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan.

Dalam upaya mewujudkan visi 2010-2014 yakni ”Terwujudnya

Kemandirian Dalam Iptek Penerbangan Dan Antariksa Untuk Meningkatkan

Kualitas Kehidupan Bangsa”, LAPAN melakukan peningkatan kemampuan di

bidang teknologi penerbangan dan antariksa. Di akhir periode Renstra 2010-2014

ini, ada 7 IKU yang dapat menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis

tersebut, dengan penjelasan yang tertera pada tabel di bawah ini;

SASARAN STRATEGIS UTAMA 1

•Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer untuk

mendukung pembangunan nasional

25

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Utama 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN


15 informasi 15 informasi 100%


100 km 64,2 km 64,2%


2 tipe 3 tipe 150%


2 tipe 3 tipe 150%


1 tipe 1 tipe 100%


8.000 scene 10.462 scene 130,77%


12 informasi 13 informasi 108,33%

IKU-1: ”Jumlah informasi sains antariksa dan atmosfer yang dimanfaatkan

untuk mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya”

Hasil riset yang telah dilakukan LAPAN selama ini dirasakan sangat

membantu kehidupan masyarakat. Upaya penyebaran informasi berbasis sains

antariksa dan atmosfer dilakukan dengan intensitas yang masif. Informasi yang

disebarluaskan kepada masyarakat pengguna banyak dimanfaatkan untuk

keperluan mitigasi bencana, liputan awan, komunikasi radio, maupun

26

kebutuhan lainnya. Adapun informasi-informasi berbasis sains antariksa dan

atmosfer yang telah dimanfaatkan pengguna, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Informasi-Informasi Berbasis Sains Antariksa dan Atmosfer

NO. INFORMASI PERUNTUKKAN PENGGUNAAN

INSTANSI PENGGUNA

1. Pantau Potensi Hujan Secara Real Time

Informasi Kepada Masyarakat

Kompas.Com

2. Rekayasa Teknologi Atmosfer

Kompetisi muatan balon Peserta Lomba Kombat

3. Sampah Antariksa Kuliah Umum STMG, ITB, UNPAD, Univ PGRI Palembang, Unsri

4. Aktivitas Geomagnet Bimbingan Teknis

5. Realtime Benda Jatuh

6. Managemen frkuensi dan teknis komunikasi tingkat dasar dan lanjutan

Bimbingan Teknis

Pemda Kab. Musi Rawas, Pemda Kab. Bulungan Kal-Ut, Pemda Kab Timor Tengah Utara, Pemda Kab. Manokwari, Pemda Prov. Kaltim

7. Pengamatan Hilal Awal Ramadhan 1435 H dan idul fitri

Pemantauan Hilal Awal ramadhan

Kemenkominfo, Kemenag, BMKG, ITB, UPI

8. Sistem Pendukung Keputusan Basis SADEWA untuk Maritim

Diseminasi Dinas Kelautan DIY

9. Prediksi Frekuensi (Parameter Komunikasi Radio)

Bimbingan Teknis Operator Sandi Telekomunikasi / komunikasi radio

Hudam, Kostrad, Diskomlek Marinir, Pusdikhub AD, dan Kosekhanudnas, PT.Telkom, dan Pemda

10. Cuaca (Angin dan Hujan) Peringatan Dini, Hujan Buatan, Latihan Perang

BNPB, BPPT, KKP, TNI AD

11. Musim Awal Musim BMKG, Kementan

12. Perubahan Iklim Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim

KLHK, BMKG

13. Variabilitas Ozon Adaptasi Perubahan Iklim

KLHK

14. Deposisi Asam Kualitas Udara KLHK

15. Gas Rumah Kaca Adaptasi Perubahan Iklim

KLHK

27

Gambar 3.2. Berbagai Informasi Berbasis Sains Antariksa dan Atmosfer

Pemanfaatan yang dilakukan pengguna terhadap informasi berbasis

sains antariksa dan atmosfer, seyogyanya membuktikan peran LAPAN dalam

upaya memasyarakatkan hasil litbangnya demi kemajuan kehidupan bangsa.

Jumlah pengguna setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, seperti tersaji

pada tabel dan trend di bawah ini,

Tabel. 3.3. Jumlah Pengguna Informasi Sains Antariksa dan Atmosfer

TAHUN JUMLAH USER /TAHUN

2010 13 instansi

2011 355 instansi

2012 423 instansi

28

TAHUN JUMLAH USER /TAHUN

2013 54 instansi

2014 186 instansi

Gambar 3.3. Trend Peningkatan Instansi Pengguna Informasi Sains Antariksa dan Atmosfer

IKU-2: ”Jangkauan Roket Yang Dihasilkan”

Jarak jangkau roket merupakan target utama dalam upaya LAPAN

berkontribusi dalam membangun kemandirian penguasaan teknologi roket.

Roket-roket yang dihasilkan LAPAN digunakan untuk keperluan ilmiah, walau

dalam pelaksanaannya banyak pengguna yang melakukan konversi roket

LAPAN menjadi roket untuk keperluan pertahanan. Roket R-Han misalnya,

roket berdiameter 100 mm ini digunakan untuk menyokong kebutuhan alutsista

oleh TNI. R-Han yang dikembangkan LAPAN kini telah memasuki mass

production oleh konsorsium roket nasional. Pada tahun 2014, telah banyak

dilakukan uji terbang roket-roket buatan LAPAN. Data kinerja masing-masing

roket yang diuji terbang dapat dijelaskan pada tabel 3.4.

Tabel. 3.4. Jarak Jangkau Roket-Roket LAPAN Selama Uji Terbang Tahun 2014

TANGGAL UJI TERBANG TIPE ROKET JARAK JANGKAU

20 November 2014 RX-324 4000 64 km

20 November 2014 RX-320 64,2 km

29

TANGGAL UJI TERBANG TIPE ROKET JARAK JANGKAU

31 Agustus 2014 RX 2020 30 km

Gambar 3.4. Uji Terbang RX 3240 (kiri) dan RX 320 (kanan) di Pameungpeuk-Garut, Jawa Barat

Jarak jangkau roket LAPAN telah tercantum dalam RPJMN 2010-2014,

dengan target 300 km. Target tersebut belum tercapai karena roket

berdiameter 550 mm atau roket RX-550 yang direncanakan mempunyai daya

jangkau lebih dari 200 km baru pada tahap proses uji statik dan belum

dilaksanakan uji terbang, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku

tabung dan nosel yang tahan pada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Untuk

pelaksanaan uji terbang, diperlukan verifikasi bahwa roket layak terbang dari

beberapa sisi baik desain, proses, dan standarisasi.

30

Gambar 3.5. Uji Statis RX-450 (estimasi jarak jangkau 100 km),

RKX-200 EDF/TJ, RX-320 4000, dan Multi Nosel

IKU-3: ”Jumlah tipe roket yang dimanfaatkan untuk penggunaan khusus”

Teknologi roket yang dihasilkan LAPAN telah banyak dimanfaatkan

pengguna, salah satunya dalam hal penggunaan khusus. Pada tahun 2014 ini,

ada 2 tipe roket yang telah dimanfaatkan untuk penggunaan khusus, yakni roket

tipe RX-1210 dan RX-1220.

Gambar 3.6. Roket RX-1210

31

IKU-4: ”Jumlah tipe pesawat yang dimanfaatkan untuk transportasi, pertanian,

dan penggunaan khusus lainnya”

Pada tahun 2014, pemanfaatan lain dari teknologi penerbangan dan

antariksa yang dikembangkan LAPAN berasal dari litbang pesawat terbang.

Berbagai pengguna dari berbagai sektor pembangunan merasakan banyak

manfaat atas teknologi penerbangan yang dihasilkan LAPAN. Penggunaannya

banyak dilakukan untuk aplikasi sipil dan pertahanan, diantaranya : akurasi citra

satelit, verifikasi dan validasi citra satelit, monitoring produksi pertanian, aerial

photogrammetry, pemantauan, pemetaan banjir, deteksi kebakaran, Search And

Rescue (SAR), pemantauan perbatasan dan kehutanan, serta pemetaan tata

kota, pemotretan gunung merapi, dan maritime monitoring. Tipe pesawat yang

dikembangkan LAPAN dan telah dimanfaatkan pengguna adalah pesawat nir

awak LAPAN (LSU 01 dan 02) serta pesawat ringan (LSA-01).

Gambar 3.7. Pesawat LSU-01 (kiri) dan LSU-02 (kanan)

32

Gambar 3.8. Berbagai Aplikasi Pemanfaatan LSU-01 dan LSU-02

Untuk pesawat LSA, akan dikembangkan teknologi kendali autonomous,

komposit, dan sistem simulator. Pengembangan teknologi tersebut melibatkan

6 tenaga ahli LAPAN bekerjasama dengan TU Berlin-Jerman.

33

Gambar 3.9. Pesawat LSA-01 dan Aplikasi Penggunaannya Pada Lahan Sawah di Subang-Jawa Barat

Sedangkan, pengembangan lanjutan dari pesawat jenis LSU, LAPAN

akan melanjutkan dengan tipe LSU-05. Pesawat ini dirancang untuk mampu

membawa muatan seberat 25 hingga 30 kilogram. Generasi kelima varian LSU

ini memiliki bobot 80 kilogram dengan bentangan sayap 5,5 meter dan panjang

4 meter. Pesawat ini dituntut memiliki kemampuan terbang dengan kestabilan

tinggi sesuai dengan kebutuhan pemetaan yang menggunakan radar.

Study Area

Subang – Indramayu, Jawa Barat

• Lahan sawah : irigasi dan tadah hujan

11

Subang

Jalur terbang LSA Titik pengamatan

Indramayu

Descending Ascending

Akuisisi Radarsat

34

Gambar 3.10. Test High Speed Taxi Pesawat LSU-05

IKU-5: ” Jumlah tipe satelit yang siap diluncurkan”

Sejak tahun 2012, LAPAN telah menyelesaikan Assembly, Integration, and

Test (AIT) satelit LAPAN-A2. Satelit ini akan sangat bermanfaat bagi pengguna

mengingat misi yang diemban pada payload satelit ini berupa misi surveillance

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan memberikan nilai tambah bagi

penggunanya. Status satelit LAPAN-A2 kini dalam perawatan dan berada pada

kondisi siap terbang dengan menumpang roket peluncur milik India yang

rencananya akan dilakukan pada tahun 2015.

35

Gambar 3.11. Pengembangan Teknologi Satelit di LAPAN

Peluncuran satelit LAPAN-A2 tertunda sejak tahun 2013, karena belum

siapnya pihak India dalam melakukan peluncuran. Hal ini menjadi kendala

tertundanya penempatan satelit LAPAN-A2 ini di orbit. Dilihat dari karakter

satelit ini, pemanfaatannya akan sangat membantu dalam pemantauan bumi

dan pengawasan wilayah maritim Indonesia yang saat ini menjadi isu krusial.

Selain itu, satelit ini dirancang juga untuk memenuhi kebutuhan komunikasi

amatir yang dapat dimanfaatkan pula untuk kebutuhan mitigasi bencana.

Selain satelit LAPAN-A2, LAPAN juga sedang mengembangkan satelit

LAPAN-A3. Untuk progressnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.5. Progress Rancang Bangun Satelit LAPAN – A3

NO. KEGIATAN PROGRESS KETERANGAN

1. Desain 90% Iterasi dengan Peluncur PSLV

2. Pengembangan Payload 80% Finalisasi hasil uji terbang

3. Pengembangan Komponen Bus

80% Finalisasi ACS LAPAN-A3

4. Kesiapan Stasiun Bumi 80% Stasiun TTC & Data Misi

5. AIT Level Satelit - Mulai Januari 2015

36

IKU-6: ”Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk

pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi

bencana dan penggunaan khusus lainnya”

IKU 6 ini dicapai terutama dalam rangka mengimplementasikan Instruksi

Presiden No. 6 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang

Keantariksaan melalui kegiatan pelayanan data satelit penginderaan jauh

resolusi resolusi tinggi. Total data satelit penginderaan jauh resolusi resolusi

tinggi SPOT-5/6 dan Pleiades yang telah diserahkan oleh Pustekdata kepada

para pemangku kepentingan (Kementerian/ Lembaga,TNI, Polri, Perguruan

Tinggi, Pemerintah Daerah termasuk LAPAN) untuk pengembangan wilayah

sumberdaya alam dan lingkungan, mitigasi bencana, dan penggunaan khusus

lainnya adalah 10.462 (sepuluh ribu empat ratus enam puluh dua) data. Oleh

karena itu, IKU-6 dicapai melebihi target (130,77%). Rincian data resolusi tinggi

yang telah diserahkan kepada para pemangku kepentingan dapat dilihat pada

Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Data penginderaan jauh resolusi tinggi yang terdistribusi pada pengguna selama

tahun 2014

NO. Pemangku Kepentingan Jenis Data Jumlah Data

1. Kementerian/Lembaga Pleiades 1.994

Spot-5 3.093

Spot-6 2.729

2. LAPAN Pleiades 21

Spot-5 309

Spot-6 187

3. TNI/Polri Spot-5 168

Spot-6 45

4. Perguruan Tinggi Spot-6 5

5. Pemerintah Daerah Pleiades 9

Spot-5 937

Spot-6 965

Jumlah 10.462

37

Permintaan yang semakin meningkat terkait data satelit resolusi tinggi

yang dimiliki LAPAN menunjukkan begitu pentingnya pemanfaatan data satelit

penginderaan jauh dalam berbagai sektor pembangunan. Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengajukan permintaan data satelit

penginderaan jauh resolusi tinggi, antara lain :

• Badan Informasi Geospasial : untuk penyusunan informasi Geospasial Dasar

untuk 491 Kabupaten/Kota di Indonesia

• Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan Bappenas : untuk

penyusunan peta dasar pertanahan skala besar.

• Kementerian Pertanian : untuk pemantauan irigasi.

• Kementerian Kehutanan : untuk peta batas wilayah hutan.

• Badan Pengelola Reduction Emission and Degradation Deforestation (BP

REDD+) : monitoring dan validasi kebakaran hutan/lahan.

• Kementerian Kelautan dan Perikanan : untuk perencanaan pembangunan

pelabuhan dan updating pulau-pulau kecil.

• Pemerintah Daerah : kebutuhan data resolusi sangat tinggi untuk

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung Inpres

Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kabupaten/Kota.

38

Gambar 3.12. Kepala LAPAN (kiri) Menyerahkan Citra Penginderaan Jauh Kondisi Hutan Indonesia Kepada Kepala BP REDD+

Gambar 3.13. LAPAN Menyerahkan Data Satelit Resolusi Tinggi Terbaru Kepada Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Keberhasilan IKU-6 selain didukung oleh kegiatan upgrading Stasiun Bumi

Penginderaan Jauh Parepare dan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Rumpin, juga

didukung oleh berbagai kegiatan sosialisasi, pertemuan dengan pemangku

kepentingan, dan Focus Group Discussion (FGD) antara LAPAN dan para

pemangku kepentingan. Keberhasilan diatas sangat penting karena LAPAN

39

telah berperan penting pada Program Strategis Nasional, diantaranya adalah

dukungan terhadap penyediaan data satelit penginderaan jauh untuk

penyusunan Satu Peta (One Map), penyusunan Rencana Detil Tata Ruang

(RDTR), pemetaan pertanahan dan lahan pertanian, dan sebagainya.

IKU-7: ”Jumlah informasi berbasis satelit penginderaan jauh yang

dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, kehutanan, pertanian,

perikanan, mitigasi bencana, dan penggunaan khusus lainnya”

IKU-7 juga berhasil dicapai melebihi target, yaitu telah dihasilkan 13 (tiga

belas) informasi dari target 12 (dua belas) informasi. Jenis informasi yang

dihasilkan telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, antara lain

Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB), Ditjen. Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Badan Pengelolaan

Pengurangan Emisi dari Degradasi Hutan dan Deforestasi REDD (BPREDD), Balai

Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian, Ditjen.

Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, Ditjen. Pajak Kementerian

Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM),

Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum

(KPU), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dinas Pengamanan Angkatan Laut

(Dispamal), beberapa perguruan tinggi, serta Dinas Kehutanan/Dinas

Pertanian/Dinas Perkebunan/Dinas Perikanan dan Kelautan/Badan Konservasi

Sumberdaya Alam (BKSDA)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di

beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tabel 3.7. Capaian jenis informasi yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

NO. Jenis Informasi Pemangku Kepentingan Utama

1. Curah hujan (TRMM, Qmorph) Perguruan tinggi dan BNPB

40

NO. Jenis Informasi Pemangku Kepentingan Utama

2. Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran (SPBK) hutan/lahan

Ditjenbun dan KLHK

3. Pemantauan titik panas kebakaran hutan/lahan

Ditjenbun, KLHK, BPREDD, UKP-PPP, BPBD, dan BKSDA

4. Potensi banjir Ditjenbun dan KLHK

5. Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) KKP, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi

6. Fase pertumbuhan padi BBSDLP

7. Pemantauan asap kebakaran hutan Ditjenbun, KLHK, BPREDD, UKP-PPP, BPBD, BKSDA, dan BNPB

8. Areal lahan bekas tebakar KLHK, UKP-PPP, dan BPREDD

9. Pulau-pulau kecil terluar BIG dan KKP

10. Penutup lahan BIG, KLHK dan perguruan tinggi

11. Erupsi gunung api BPBD, BNPB dan KESDM

12. Daerah terkena banjir BNPB dan BPBD

13. Daerah terkena longsor BNPB dan BPBD

Untuk bidang perikanan, LAPAN juga melakukan produksi informasi

mengenai Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI). LAPAN memberikan

informasi ZPPI tersebut kepada kantor perikanan daerah. Dengan demikian,

nelayan dapat terbantu dalam memperoleh informasi mengenai keberadaan

ikan. Pemanfaatan data penginderaan jauh lainnya digunakan untuk

mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR serta

pemanfaatan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk mendukung

penyusunan peta dasar skala 1:5000.

Gambar 3.14. Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Kedirgantaraan

untuk Mendukung Program Pembangunan Daerah.

41

Sesuai dengan visi pemerintah tentang kemaritiman, data-data penginderaan

jauh sangat berperan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan

sumber daya kelautan, perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan

tata ruang pesisir laut.

Gambar 3.15. Kepala LAPAN dan Menteri KKP Saat Rapat Koordinasi Peningkatan Informasi Bidang Kelautan Dan Perikanan Berbasis Data Penginderaan Jauh

42

Gambar 3.16. Pengamatan Kebakaran dan Penyebaran Asap Kebakaran Hutan/Lahan di

Sumatera Selatan Tahun 2014

Upaya pencapaian visi LAPAN 2010-2014 selanjutnya dapat dicapai

dengan peningkatan kualitas atas hasil litbang iptek yang dilakukan. Salah

satunya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi di media nasional

maupun internasional. Selain itu, tanda peningkatan kualitas litbang lainnya

dapat dilakukan dengan peningkatan perolehan HKI dari tahun ke tahun. Terkait


•Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer

43

penjelasan sasaran strategis utama yang kedua ini, dapat dijelaskan pada tabel

di bawah ini,


INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % CAPAIAN


20 makalah 54 makalah 270%


51 makalah 44 makalah 86,27%


4 judul 7 judul 175%

Dibawah ini adalah penjelasan capaian sasaran strategis ke 2 yang dapat

dinarasikan pada IKU-8, 9 dan 10;

IKU-8: “Jumlah makalah publikasi ilmiah internasional di bidang

kedirgantaraan”

Kegiatan litbang iptek yang dihasilkan sepanjang tahun 2014, mendorong

produktivitas peneliti dan perekayasa LAPAN untuk menghasilkan publikasi

ilmiah. Publikasi juga menjadi komitmen LAPAN dalam upayanya untuk

pemanfaatan keilmuan kedirgantaraan kepada publik. Sepanjang tahun 2014,

untuk publikasi ilmiah internasional di bidang kedirgantaraan telah dihasilkan

sebanyak 54 makalah (lihat Lampiran VI). Publikasi ilmiah internasional tersebut

dimuat di sejumlah media, misalnya ISAST, AESS-ICARES, International Journal of

Latest Research in Science and Technology dan di 2nd Asia Future Conference.

IKU-9: “Jumlah makalah publikasi ilmiah nasional terakreditasi di bidang

kedirgantaraan”

Untuk publikasi ilmiah nasional, LAPAN telah menghasilkan sebanyak 44

makalah yang telah dipublikasikan di media nasional terakreditasi (lihat lampiran

44

VI). Beberapa media tersebut, diantaranya Jurnal Telekontran, jurnal ILKOM-

IPB, dan Jasakiai XXII.

IKU-10: “HKI litbang iptek kedirgantaraan yang terdaftar”

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan

intelektual manusia melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan

curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan

landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis yang dapat berupa karya di

bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan intelektual ini

perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan

terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari hak

cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang

meliputi paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark),

penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition),

desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia

dagang (trade secret). Pada tahun 2014 LAPAN mengajukan 7 usulan judul terkait

teknologi penerbangan, roket, dan sains dan teknologi atmosfer, yaitu :

Tabel 3.9. Status HKI LAPAN Tahun 2014

NO. JUDUL STATUS TAHUN

PENDAFTARAN

1. Sayap Pesawat Yang Dimodifikasi Untuk Meningkatkan Prestasi Lepas Landan dan Mendarat Pesawat

Pemeriksaan Administratif

2014

2. Alat Uji Terpadu Pemeriksaan Administratif

2014

3. Sistem Distribusi Daya Untuk Mencapai Target Lama Terbang Pada LSU-01


2014

4. Sistem Konstruksi ddan Metode Perakitan Motor Roket yang Menggunakan Material Tabung Komposit


2014

5. Sistem Pelontar Peluru Kendali atau Pesawat Terbang Tanpa Awak


2014

6. Muatan Roket Sonda Pengukur Parameter Atmosfer


2014

7. Sistem Dan Metode Pemutus Senar Balon Menggunakan Kawatpanas pada Teflon dengan moda Terprogram


2014

45

Upaya pencapaian visi LAPAN 2010-2014 selanjutnya dapat dicapai

dengan penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan. Salah satunya dengan

menghasilkan rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan. Diharapkan

rancangan peraturan yang ditargetkan LAPAN dapat segera disahkan dan

menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di bumi

Indonesia. Terkait penjelasan sasaran strategis utama yang kedua ini, dapat

dijelaskan pada tabel di bawah ini :


INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % CAPAIAN




100%

IKU-11: “Jumlah rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan”

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang

Keantariksaan, LAPAN segera menyusun turunan dari Undang-Undang

tersebut. Pada tahun 2014, telah disiapkan 3 rancangan peraturan, yakni :

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penginderaan Jauh;

2. Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Lembaga Penerbangan

dan Antariksa Nasional; dan

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penyelenggaraan

Keantariksaan.


•Penguatan kebijakan dan hukum kedirgantaraan

46

Progress dari 3 rancangan peraturan tersebut sudah tampak, misalnya

RPP tentang penginderaan jauh yang telah disampaikan kepada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk permohonan Harmonisasi. Untuk

Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional, telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian PAN dan RB,

Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara di Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan sudah dibuatkan Tim

Panitia Antar Kementerian (PAK).

Gambar 3.17. Pembahasan Penyusunan RPP Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penginderaan jauh memiliki

beberapa tujuan untuk kepentingan bangsa. Tujuan tersebut yaitu mewujudkan

efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan

penginderaan jauh. RPP ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya

kemampuan nasional dalam penyelenggaraan penginderaan jauh, mendorong

terwujudnya industri penginderaan jauh, dan mewujudkan kerja sama nasional

47

dan internasional. Selain itu, peraturan pemerintah ini nantinya akan

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan keantariksaan.

Gambar 3.18. Rapat Pembahasan Penyusunan RPP Penginderaan Jauh

Pada tahun 2015, RPP Penyelenggaraan Keantariksaan telah dimasukkan

pada Prolegnas, dengan penjelasan materi muatan sebagaimana tersaji pada

tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2015

MATERI MUATAN AMANAH UU NO. 21

TAHUN 2013 A. Penguasaan Teknologi Sensitif

1. Alih Teknologi Sensitif 2. Tahapan Pengembangan Teknologi

Keantariksaan 3. Pengadaan barang dan jasa 4. Partisipasi Nasional (Keterlibatan industri

nasional, Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga litbang, Keterlibatan otoritas nasional)

5. Penjaminan Keamanan/ Perlindungan Teknologi Sensitif

Turunan Pasal 27

B. Kegiatan Komersial Turunan Pasal 37

48

MATERI MUATAN AMANAH UU NO. 21

TAHUN 2013 C. Bandar Antariksa Turunan Pasal 50

D. Standar dan Prosedur Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan

Turunan Pasal 57

E. Izin Peluncuran Pasca Kecelakaan Turunan Pasal 35, 36 dan 69

F. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Turunan Pasal 83

G. Asuransi dan Ketentuan Penggantian Kerugian Akibat Kecelakaan oleh Instansi Pemerintah

Turunan Pasal 84

H. Peran Serta Masyarakat Turunan Pasal 92

I. Sanksi Administratif Turunan Pasal 94

3.2. Perbandingan Realisasi IKU Terhadap Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dilaksanakan dengan

membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dapat

dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Realisasi IKU 2010-2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah informasi sains antariksa dan atmosfer yang dimanfaatkan untuk mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya;

28 informasi

35 informasi

23 informasi

34 informasi

15 informasi

Jangkauan roket yang dihasilkan;

200 km 110 km 150 km 150 km 64,2 km

Jumlah tipe roket yang dimanfaatkan untuk penggunaan khusus;

1 tipe 7 tipe 6 tipe 4 tipe 3 tipe

Jumlah tipe pesawat yang dimanfaatkan untuk transportasi, pertanian, dan penggunaan khusus lainnya;

N/A N/A 1 tipe 2 tipe 3 tipe

49


REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah tipe satelit yang siap diluncurkan;

0 tipe 0 tipe 1 tipe 1 tipe 1 tipe

Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya;

937 scene

866 scene

893 scene

9.902 scene

10.462 scene

Jumlah informasi berbasis satelit penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, kehutanan, pertanian, perikanan, mitigasi bencana, dan penggunaan khusus lainnya;

10 informasi

11 Informasi

11 Informasi

9 informasi

13 informasi

Jumlah makalah publikasi ilmiah internasional di bidang kedirgantaraan;

7 makalah

11 makalah

22 makalah

24 makalah

54 makalah

Jumlah makalah publikasi ilmiah nasional terakreditasi di bidang kedirgantaraan;

37 makalah

35 makalah

28 makalah

116 makalah

44 makalah

HKI litbang iptek kedirgantaraan yang terdaftar.

2 judul

1 judul 1 judul 2 judul 7 judul

Jumlah rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan

1 Rancangan Peraturan





50

3.3 Capaian Lain di Luar IKU

Peningkatan pencapaian kinerja (non IKU) LAPAN di tahun 2014 dapat

dinarasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja (AKIP) Lembaga yang dilakukan

penilaiannya oleh Kementerian PAN dan RB, dengan nilai 70,80 atau

predikat B (Baik). Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan

akuntabilitas kinerja serta komitmen tinggi dari pimpinan hingga pelaksana

di LAPAN untuk mewujudkan good dan clean governance yang gesit dalam

melayani, akuntabel dan profesional;

2. Nilai opini BPK atas laporan keuangan LAPAN tahun 2013 (penilaian 2014)

menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LAPAN berhasil meraih 3

Standar Pengorganisasian Pelayanan;

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Survey Juni 2014) bernilai 77,27 (Baik);

5. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) sebagai BLU

LAPAN mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008;

8. Untuk pengembangan pesawat transport nasional (N-219) kini sudah

memasuki tahapan pengadaan berbagai komponen pesawat bekerjasama

dengan PT. Dirgantara Indonesia.

7. Situs LAPAN (http://www.lapan.go.id) sebagai media layanan publik on-line

telah dilakukan pembenahan dan meningkat peringkatnya di Webometric

Lembaga riset dari peringkat 40 nasional dan 7761 internasional (Januari

2014) ke peringkat 4 nasional dan 741 internasional (Juli 2014); dan

6. Penambahan fungsi dan menu dashboard pada aplikasi aplikasi Siforen-

Monev LAPAN (http://siforenmonev.lapan.go.id/) untuk menampilkan

kinerja kegiatan dan anggaran pada masing-masing Satker secara real

time, sehingga pimpinan dapat memantau perkembangan pelaporan

Satker dengan cepat dan akurat;

http://siforenmonev.lapan.go.id/

http://www.lapan.go.id/

51

Gambar 3.19. First Cutting Komponen N-219

3.4 Telaahan Capaian Target RPJMN di Renstra 2010-2014

Bahasan telaahan capaian target pembangunan berdasarkan pada

RPJMN 2010–2014 diuraikan dengan memperhatikan 9 program/kegatan utama

seperti yang tercantum di dalam Renstra LAPAN 2010-2014. Dari 9

program/kegatan utama tersebut hampir semuanya tercapai baik kegiatan

pengembangan roket, satelit, penginderaan jauh, maupun sains dan kebijakan

kedirgantaraan. Berikut ini kami sajikan capaian kinerja pengembangan

teknologi penerbangan dan antariksa yang dilakukan LAPAN hingga akhir tahun

2014 (tabel capaian target RPJMN terdapat pada lampiran IV).

Program Roket Pengorbit Satelit (RPS) memiliki target jangkauan roket

sejauh 300 km pada tahun 2014, namun hingga pengujian terakhir yang

dilakukan tahun 2014 belum mencapai target sesuai yang direncanakan.

Pengembangan roket RX 550 yang menjadi komponen RPS, masih sedang dalam

proses persiapan (integrasi dan uji statik). Dalam pengembangan nosel untuk

roket RX 550 dilakukan kerjasama dengan pihak Yuzhnoye-Ukraina, sedangkan

untuk muatan roket bekerjasama dengan pihak Technische Universitat-Berlin.

Kegiatan lain yang belum tercapai adalah produksi AP dengan target 2 ton

52

dikarenakan kapasitas peralatan yang belum memadai untuk memproduksi

Amonium Perklorat (AP) dalam jumlah banyak.

Pada pengembangan teknologi satelit, LAPAN telah sukses melakukan

tahapan Assembly, Integration and Test (AIT) satelit LAPAN-A2/ORARI yang

mempunyai misi pemantauan bumi, dan pengawasan wilayah maritim serta

komunikasi amatir. Satelit LAPAN-A2 ini direncanakan akan diluncurkan pada

tahun 2013 dengan menumpang pada roket peluncur milik India, namun

mengalami penundaan dikarenakan belum siapnya pihak India dalam melakukan

peluncuran. Selanjutnya LAPAN mengembangkan generasi terbaru satelitnya

dengan misi penginderaan jauh yang dinamakan satelit LAPAN-A3. Sampai saat

ini telah dilakukan design review serta pengadaan komponen-komponen satelit

LAPAN-A3 dan akan memasuki tahapan AIT pada tahun 2015.

Pengembangan teknologi penerbangan di LAPAN telah mencatatkan

sejumlah catatan prestasi gemilang diantaranya tahapan aplikatif untuk

pesawat nir awak (LSU) serta pengembangan pesawat transpor yang dapat

menunjang interkoneksi antar pulau-pulau kecil di nusantara. Pesawat tanpa

awak (LSU) telah sukses dikembangkan dan diuji coba untuk pemotretan lahan

sawah, pemantauan puncak merapi pasca erupsi, uji terbang LSU dengan

muatan 5 kg di Nusawiru, dan pengujian di KRI Diponegoro milik TNI AL serta

saat ini LAPAN telah menjalin kerjasama dengan TNI untuk pengembangan

fungsi pesawat ini. Pesawat N-219 sebagai karya lain yang diciptakan LAPAN

bersama konsorsiumnya juga kini telah mencatat kemajuan dengan selesainya

desain model power on.

Pengoperasian pesawat tanpa awak/Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau

disebut juga LAPAN Surveillance UAV (LSU) dalam kelas medium altitude dan

long endurance dengan misi airborne remote sensing. Pesawat LSU berhasil

dimanfaatkan untuk memotret kawah puncak Gunung Merapi yang

bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM), areal persawahan yang

bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), dan untuk

penggunaan khusus lainnya. Pada tanggal 2 Juni 2013, LSU telah mencatatkan

53

Rekor MURI untuk penerbangan secara terprogram selama 2 jam 45 menit

menempuh jarak total sekitar 200 km dari Pameungpeuk-Bandara Nusawiru

Pangandaran-Pameungpeuk. LSU saat ini telah dikembangkan untuk terbang

selama 6-7 jam dengan kecepatan sampai dengan 150 km/jam, konsumsi bahan

bakar 1.4 liter/jam dan mampu membawa payload maksimal 30 kg dengan jarak

jangkau 600 km.

Selain LSU, LAPAN telah mengembangkan sebuah pesawat ringan dua

penumpang untuk kebutuhan pemetaan dan pemantauan, yaitu LAPAN

Surveillance Aircraft (LSA-01). Pesawat ini mampu memvalidasi data dari foto

citra satelit dengan resolusi tinggi. Dengan kemampuan terbang non-stop

selama 6-8 jam, dengan kecepatan antara 100 km/jam sampai dengan 170

km/jam, dengan jangkauan tempuh 1.500 kilometer, dan dapat membawa

muatan hingga 160 kg.

LAPAN bekerja sama dengan PT. Dirgantara Indonesia mengembangkan

pesawat N-219 berkapasitas 19 orang yang ditujukan untuk transportasi di

wilayah terpencil nusantara. Pada akhir tahun 2013 telah dihasilkan beberapa

optimasi subsistem pesawat N-219 seperti High Lift Device dan Airfoil. Pada

tahun 2014, program N-219 yang merupakan program nasional telah

menyelesaikan pembuatan detail design dan pengadaan komponen.

Di bidang penginderaan jauh, pengembangan Bank Data Penginderaan

Jauh Nasional (BDPJN) yang berintegrasi dengan Jaringan Data Spasial Nasional

(JDSN) telah melayani penyediaan data satelit secara nasional, dan telah

didistribusikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Hal ini untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012

tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, dan Distribusi Data

Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, di mana LAPAN diinstruksikan untuk

melayani kebutuhan data satelit penginderaan jauh bagi seluruh sektor di

pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana

penunjang dilakukan untuk memastikan ketersediaan data satelit resolusi

rendah, menengah dan tinggi.

54

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang

Keantariksaan, saat ini Indonesia memiliki landasan hukum bagi

penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. UU ini bertujuan mewujudkan

kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan Negara dalam

penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan dan produktivitas bangsa.

UU ini juga menjadi pedoman dan aturan bagi pelaksanaan kerjasama

keantariksaan untuk perlindungan terhadap kepentingan Indonesia.

3.5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pelaksanaan program kedirgantaraan yang dilakukan LAPAN disesuaikan

dengan target pencapaian yang tertuang dalam Rencana Strategis. Pencapaian

target seyogyanya menjadi indikator utama kesuksesan sebuah institusi dalam

berkinerja dalam upayanya mendukung membangun masyarakat Indonesia

yang lebih berdaya saing Iptek. Dalam penyajian LAKIP ini, akan disajikan secara

khusus capaian indikator kinerja tujuan sebagai monitoring akhir periode

Renstra tahun 2014 mendatang. Di dalam dokumen Renstra, LAPAN menyusun

indikator kinerja tujuan yaitu :

1. Jumlah instansi (K/L, universitas, industri) yang memanfaatkan iptek

kedirgantaraan;

2. Peringkat nasional/internasional lembaga riset; dan

3. Melindungi kepentingan bangsa dalam kegiatan kedirgantaraan.

Berdasarkan indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan (Perka

LAPAN No. 14/2014 Tentang Renstra LAPAN), maka capaiannya adalah sebagai

berikut:

1. Jumlah instansi (K/L, universitas, industry) yang memanfaatkan iptek

kedirgantaraan. Pada tahun 2014 ini, ada sebanyak 33 instansi, 4 universitas

dan 128 Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota).

2. Peringkat nasional/internasional lembaga riset. Webometric adalah inisiatif

untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah guna

meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di Situs

55

Web. Peringkatan dimulai pada tahun 2004 dan didasarkan pada gabungan

indikator yang memperhitungkan baik volume maupun isi Web, visibilitas

dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah pranala luar yang

diterima. Peringkat ini diperbaharui setiap bulan Januari dan Juli, penyedia

Web indikator universitas dan pusat penelitian di seluruh dunia. Pada tahun

2014, peringkat LAPAN secara nasional di Webometric meningkat luar biasa,

dari peringkat 40 (Januari 2014) ke peringkat 4 (Juli 2014). Lompatan luar

biasa itu sebagai hasil migrasi situs-situs unit kerja yang beragam menjadi

situs tunggal http://lapan.go.id/. Sedangkan peringkat internasional

berdasarkan webometric berada pada ranking 741.

3. Melindungi kepentingan bangsa dalam kegiatan kedirgantaraan. Setelah

disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan,

LAPAN segera menyusun turunan dari Undang-Undang tersebut. Ada 3

(tiga) rancangan peraturan yang disusun yakni Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP) tentang Penginderaan Jauh, Rancangan Peraturan

Presiden tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan

Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan

Keantariksaan.

3.6 Pengukuran Visi LAPAN 2010-2014

LAPAN memiliki visi untuk mewujudkan kemandirian bangsa di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk

meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Usaha dalam mewujudkan

kemandirian tersebut diupayakan dari beberapa bidang penelitian dan

pengembangan yaitu penginderaan jauh, sains atmosfer dan antariksa, serta

teknologi kedirgantaraan.

Di bidang penginderaan jauh, LAPAN mampu menerima data satelit

penginderaan jauh untuk seluruh wilayah Indonesia dengan memiliki empat

stasiun bumi di Parepare, Rumpin, Jakarta, dan Biak. Data penginderaan jauh

yang diperoleh LAPAN berasal dari berbagai satelit dan memiliki beragam

http://lapan.go.id/

56

resolusi mulai dari rendah, menengah, hingga tinggi. Untuk data dari satelit

SPOT-7 yang beresolusi tinggi mencapai 1,5 meter, LAPAN telah memiliki lisensi

pemerintah. Data tersebut disimpan oleh LAPAN dan diolah serta telah

dimanfaatkan oleh berbagai instansi (pusat dan daerah), perguruan tinggi dan

swasta untuk berbagai kebutuhan antara lain dalam bidang pengelolaan sumber

daya alam, mitigasi bencana, perencanaan tata ruang, informasi posisi ikan di

laut, deteksi kebakaran hutan, pemetaan hutan dan lahan, serta penghitungan

pajak.

Di bidang penelitian sains atmosfer dan antariksa, LAPAN melaksanakan

mitigasi bencana antariksa akibat cuaca antariksa serta jatuhnya meteor atau

sampah antariksa. LAPAN juga menyediakan informasi dinamika cuaca antariksa

yang berkaitan dengan telekomunikasi dan navigasi serta medan magnet dari

antariksa. Selain itu, LAPAN juga menyediakan hasil penelitian mengenai

perubahan iklim, informasi lapisan ozon, serta konsentrasi gas rumah kaca dan

polusi udara.

Usaha mewujudkan kemandirian lainnya yang dilakukan LAPAN dalam

pengembangan teknologi dirgantara yaitu teknologi roket, satelit, dan

penerbangan. Di bidang teknologi roket, LAPAN berupaya untuk mewujudkan

Roket Pengorbit Satelit (RPS) agar nantinya satelit Indonesia dapat diluncurkan

di dalam negeri dengan roket buatan sendiri. Sampai dengan tahun 2014, LAPAN

sudah membangun kemampuan rancang bangun RX 550 yang diharapkan dapat

mencapai jarak jangkau 250 km, pengujian statik roket untuk tipe RX 450 dengan

jarak jangkau 120 km, uji terbang RX 320 dengan jarak jangkau 64 km, uji terbang

RX 2020 dengan jarak jangkau 36 km, dan RX 1220 yang berdaya jangkau 23 km.

Di bidang satelit, LAPAN berupaya untuk membangun kemampuan

penelitian dan perekayasaan teknologi satelit di dalam negeri baik satelit

komunikasi, navigasi dan penginderaan jauh. Kemampuan Indonesia untuk

menguasai teknologi satelit cukup baik. LAPAN telah membuat satelit

eksperimen LAPAN-Tubsat yang diluncurkan pada 2007 menggunakan roket

peluncur satelit milik India. LAPAN juga telah menyelesaikan satelit kedua yang

57

bernama LAPAN A2 dengan misi surveillance, monitoring lalu lintas kapal dan

komunikasi amatir. Satelit ini diintegrasikan di dalam negeri dan sedang

menunggu untuk diluncurkan ke orbitnya. Walaupun saat ini satelit yang

dikembangkan masih berupa satelit eksperimen dengan berat di bawah 100

kilogram, namun LAPAN optimis di masa depan Indonesia akan mampu

membangun sendiri satelit operasional dengan berat lebih dari 1000 kg.

Di bidang penerbangan, LAPAN memiliki tiga fokus pengembangan yaitu

LAPAN Surveilance UAV (LSU), LAPAN Surveillance Aircraft (LSA), dan pesawat

transportasi nasional. LSU 02 telah mencapai hasil yang baik. Pesawat tanpa

awak ini mampu terbang secara autonomus dengan jarak 200 kilometer.

Pesawat tanpa awak ini juga telah diujiterbangkan untuk pemantauan Gunung

Merapi, banjir di DKI, pertanian, serta pengawasan perbatasan. Fungsi

pemantauan ini juga terdapat di pesawat LSA. Hanya saja, jika LSU merupakan

pesawat tanpa awak, maka LSA merupakan pesawat berawak dengan dua

penumpang. Pesawat ini digunakan untuk berbagai pemantauan, misalnya luas

lahan padi. Sementara itu, untuk pesawat transportasi, Lapan sedang

mengembangkan pesawat N219 bekerja sama dengan PT. Dirgantara Indonesia.

Pesawat berpenumpang 19 orang tersebut ditujukan untuk transportasi di

wilayah terpencil nusantara.

3.7 Akuntabilitas Keuangan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan, LAPAN dibiayai oleh APBN yang

dijabarkan dalam dokumen DIPA. Pagu awal tahun yang tertera di dokumen PK

adalah sebesar Rp. 789.238.626.000,-. Namun di dalam proses pelaksanaan

kegiatan pada tahun berjalan, pagu awal tersebut mengalami perubahan

dikarenakan adanya penghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres No. 4

Tahun 2014 sehingga menjadi Rp. 736.715.193.000,-. Capaian serapan anggaran

pada tahun 2014 yakni sebesar Rp. 689.963.585.271,- (93,65%).

58

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran LAPAN Tahun 2014

PROGRAM PAGU REALISASI %

Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

620.494.969.000 584.760.972.319 94,24

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

116.220.224.000 105.202.612.952 90,52

TOTAL 736.715.193.000 689.963.585.271 93,65

Dari tabel di atas, anggaran LAPAN yang digunakan untuk mengukur

pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 620.494.969.000,- dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 584.760.972.319,-. Adapun rincian per sasaran strategis

ada pada tabel 3.14.

Tabel 3.14. Pagu dan Realisasi per Sasaran Strategis LAPAN Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS UTAMA


PAGU REALISASI

Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer untuk mendukung pembangunan nasional


611.179.705.000 576.125.897.000 (94,62%)





Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi

59



PAGU REALISASI

bencana dan penggunaan khusus lainnya (IKU6)


Peningkatan kualitas litbang Iptek roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer


7.041.721.000 6.411.693.000 (91,05%)





2.273.543.000 2.223.381.000 (97,79%)

Pada LAKIP ini tersaji pula perbandingan capaian indikator kinerja

dengan daya serap anggaran yang teralokasi untuk mencapai target-targetnya.

Hal tersebut tersaji pada tabel 3.15 di bawah ini,

Tabel 3.15. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran LAPAN per Sasaran Tahun 2014



CAPAIAN IKU (%)

REALISASI

Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer untuk


100 %

576.125.897.000 (94,62%)


64,2 %

60



CAPAIAN IKU (%)

REALISASI

mendukung pembangunan nasional


150 %


150 %


100 %


130,77 %


108,33 %



270 %

6.411.693.000 (91,05%)


86,27 %


175 %



100 %

2.223.381.000 (97,79%)

61

Tabel 3.16. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi LAPAN Tahun 2013 dan 2014

PROGRAM

TAHUN 2013 TAHUN 2014

PAGU ANGGARAN

REALISASI PAGU ANGGARAN

REALISASI

Pengembangan

Teknologi

Penerbangan

dan Antariksa

383.880.903.000 336.356.004.886 620.494.969.000 584.760.972.319

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

115.658.619.000 98.768.549.740 116.220.224.000 105.202.612.952

TOTAL 499.539.522.000 465.124.554.626

(93,11 %)

736.715.193.000 689.963.585.271 (93,65 %)

Berdasarkan tabel tersebut, alokasi anggaran perprogram mengalami

peningkatan realisasi sebesar 0,54 %. Sebagai perbandingan, pada tahun 2013

realisasi penyerapan anggaran perprogram sebesar 93,11%. Ditahun 2014,

dengan peningkatan pagu anggaran sebesar Rp. 237.175.671.000,- penyerapan

anggaran dapat mencapai 93,65%.

62

BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LAPAN 2010-2014

63

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LAPAN 2010-2014

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan

dari Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah menciptakan birokasi pemerintah

yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga keberadaan organisasi

pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai langkah awal, maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L)

diwajibkan menyusun Road Map sebagai rencana rinci yang memuat tahapan

sistematis dan sistemik mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun

waktu tertentu. Road Map diperlukan agar: (1) menjadi instrumen bagi K/L yang

akan memandu perubahan yang diharapkan dalam reformasi birokrasi sesuai

karakteristik yang dimiliki; (2) menjadi instrumen yang menyatukan seluruh

potensi K/L dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Reformasi

Birokrasi K/L; (3) menjadi instrumen yang memberikan petunjuk darimana dan

kemana perubahan yang dilakukan K/L dalam rangka reformasi birokrasi; (4)

menjadi dokumen acuan perubahan perubahan birokrasi bagi setiap K/L.

Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada

langkah awal LAPAN menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi

Birokrasi serta menetapkan Program Quick Wins sebagaimana telah disebutkan

di atas. Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

telah direncanakan anggaran tahun 2011 – 2014 sebesar Rp. 71.834.630.710

(tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga

puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

BA

B I

V

64

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan pendanaan tersebut dilekatkan pada

anggaran masing-masing satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya

optimalisasi dilakukan selain anggaran melekat pada masing-masing satuan

kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait, juga dilakukan pengalihan anggaran

pada beberapa alokasi biaya kegiatan yang seringkali tidak terserap pada tahun

anggaran berjalan.

Agenda Reformasi Birokrasi di LAPAN akan memfokuskan diri pada 8

(delapan) area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-

undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas,

Pelayanan Publik serta perubahan Pola Pikir (Mind set) dan Budaya Kerja (culture

set) Aparatur LAPAN sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun

2012-2014.

Dalam pelaksanaannya disetiap tahun berjalan, LAPAN melakukan

penilaian baik oleh tim internal maupun yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Berikut adalah hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan

terhadap LAPAN pada tahun 2014,

Tabel 4.1. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAPAN

oleh Kementerian PAN & RB.

PENILAIAN NILAI

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 3,74

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 3,75

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 3,99

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 3,00

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 6,19

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 4,78

VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 5,40

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 3,41

TOTAL PENGUNGKIT 34,26

B. HASIL (40)

I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 13,51

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 2,00

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 7,50

65

TOTAL HASIL 23,01

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 57,27

Program perbaikan akan dilakukan LAPAN dengan rentang waktu 2015-

2019, LAPAN diharapkan sudah mampu menyelesaikan sejumlah pekerjaan

rumah untuk mensukseskan program Reformasi Birokrasi. Program atau

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun media sosial pelaksanaan Reformasi Birokrasi, seperti pada

website http://www.lapan.go.id;

2. Pembentukan agent of change secara formal sesuai ukuran organisasi;

3. Melanjutkan penyusunan proses bisnis, untuk kemudian dijabarkan dalam

bentuk prosedur kerja (SOP) serta melakukan monev terhadap SOP yang

ada;

4. Implementasi e-gov secara terintegrasi;

5. Menyusun dan memformalkan system redistribusi pegawai;

6. Implementasi atas kebijakan promosi terbuka dalam pengisian jabatan

(dengan pembentukan panitia independen);

7. Melaksanakan Penilaian Kinerja Individu secara periodik;

8. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku instansi;

9. Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat diakses oleh

seluruh pegawai;

10. Sosialisasi dan implementasi Whistle Blowing System (WBS);

11. Melanjutkan penyusunan pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

12. Membentuk unit untuk zona integritas;

13. Melakukan riviu atas standar pelayanan;

14. Ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik;

15. Updating portal IKM, agar bisa diakses;

16. Peningkatan nilai AKIP;

17. Melakukan survey eksternal atas Indeks Persepsi Korupsi di LAPAN;

18. Meraih WTP pada opini BPK atas laporan keuangan

http://www.lapan.go.id/

67

BAB V PENUTUP

“LAPAN UNGGUL – INDONESIA MAJU,

LAPAN MELAYANI - INDONESIA MANDIRI”

Prof. Dr. Thomas. Djamaluddin

68

BAB V PENUTUP

Kajian mengenai industri strategis kini kembali mengemuka seiring

dengan definisi lama yang menyebutkan bahwa industri strategis hanya

mencakup sejumlah industri yang memiliki kandungan teknologi tinggi, seperti

sektor persenjataan, kapal, bahan peledak, pesawat terbang, dan elektronika.

Padahal di era kekinian, di mana nilai pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi

berbagai sektor industri, maka redefinisi industri strategis mutlak diperlukan.

Pasalnya, industri kreatif pun saat ini bisa berdekatan dengan teknologi, cepat

berinovasi, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang kuat bagi sebuah

negara. Begitu pun dengan domain industri yang berbasis pada kekayaan hayati

dan geologis yang bersumber dari daratan dan lautan. Namun, seraya tidak ingin

terjebak pada pemakaian istilah, ada baiknya jika publik mengamati

perkembangan sektor teknologi kedirgantaraan nasional. Perhatian ini menjadi

satu isu menarik, terlebih dengan berbagai prestasi LAPAN dalam

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksanya.

LAPAN berupaya ingin menjadi pusat rujukan teknologi penerbangan

dan antariksa. Karena itu, tak berlebihan bila LAPAN punya kemauan kuat

supaya bisa mengirimkan roket sendiri ke antariksa pada 2039. Ada empat

bidang utama LAPAN, yaitu pengindraan jauh, teknologi dirgantara, sains

antariksa, dan kebijakan dirgantara. Untuk mendukung kerja-kerja ini, LAPAN

butuh dorongan maksimal dari pemerintah agar industri strategis ini bisa

kembali bangkit dan terus melakukan inovasi.

Bangsa Indonesia secara bertahap harus menjadi bangsa yang mandiri,

di mana kemandirian tersebut ditopang oleh kemampuan sumber daya nasional.

Kemampuan sejatinya dapat kita bangun bersama melalui penguatan Iptek

BA

B V

69

dengan memposisikan aktivitas penelitian, pengembangan, dan penerapan

Iptek sebagai unsur utama dalam pembangunan kemandirian bangsa.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat usaha pencapaian

target yang lebih ambisius pada RPJMN 2015-2019 diharapkan menjadi salah satu

mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan hasil

litbang kedirgantaraan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja LAPAN Tahun 2014 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai

perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas LAPAN dalam melaksanakan

berbagai kewajiban yang diembannya dalam pengembangan teknologi

penerbangan dan antariksa di Indonesia.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah

dilakukan oleh LAPAN sepanjang tahun 2014. Di masa mendatang, LAPAN akan

melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan

pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang

diharapkan.

LAMPIRAN

Lampiran I

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

TAHUN 2014



TARGET



15 informasi


100 km


2 tipe


2 tipe


1 tipe


8.000 scene


12 informasi



20 makalah


51 makalah


5 judul




Lampiran II PENETAPAN KINERJA (PK)

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) TAHUN 2014


INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM ANGGARAN



15 informasi Pengembangan Teknologi

Penerbangan dan Antariksa

611.179.705

Jangkauan roket yang dihasilkan (IKU 2) 100 km


2 tipe


2 tipe

Jumlah tipe satelit yang siap diluncurkan (IKU 5) 1 tipe


8.000 scene


12 informasi



20 makalah

7.041.721.000


51 makalah

HKI litbang iptek kedirgantaraan yang terdaftar (IKU 10) 5 judul


Jumlah rancangan peraturan di bidang kedirgantaraan (IKU 11) 3 rancangan peraturan

2.273.543.000

Lampiran III

PENGUKURAN KINERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

TAHUN 2014

(dalam ribuan Rupiah)



TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ANGGARAN

PAGU REALISASI %



15 informasi

15 informasi

100% Pengembangan Teknologi

Penerbangan dan Antariksa

611.179.705 576.125.897 94,26


100 km 64,2 km 64,2%


2 tipe 3 tipe 150%


2 tipe 3 tipe 150%


1 tipe 1 tipe 100%

Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, sumber daya alam

8.000 scene

10.462 scene

130,77%

dan lingkungan, mitigasi bencana dan penggunaan khusus lainnya (IKU6)


12 informasi

13 informasi

108,33%



20 makalah

54 makalah 270% 7.041.721 6.411.693 91,05


51 makalah 44 makalah 86,27%


4 judul 7 judul 175%





100% 2.273.543 2.223.381 97,79

Lampiran IV

CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TAHUN 2014

No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET

2014

REALISASI S/D

2014

% CAPAIAN

2014 a. Pengembangan Teknologi Roket Peningkatan kemampuan

penguasaan teknologi roket 1. Jumlah tipe/jenis roket yang dikembangkan 9 12 133,33

2.Jangkauan roket (km) 300 150 50

3. Jumlah unit roket yang diuji statik 24 24 100

4. Jumlah roket yang diuji terbang 10 10 100

5. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh LAPAN (ton) 20 0.564 2,82

6. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk LAPAN yang diuji terbangkan

15 15 100

7. % Peningkatan kapasitas SARPRAS Litbang Roket untuk mencapai minimum kebutuhan

45% 45% 100

b. Pengembangan Teknologi satelit Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi satelit dan stasiun bumi

1. Jumlah satelit yang dibuat/diintegrasi di dalam negeri 1 2 200

2. Jumlah satelit yang diluncurkan - - -

3. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data & pengendali satelit

- 1 100

4. Jumlah doktek satelit (user requirement, mission definition, desain satelit, desain stasiun bumi, rancangan pengolahan data, bentuk produk data)

- 4 400

c. Uji terbang roket dan akuisisi data ionosfer, geomagnet, dan meteo

Kontinuitas operasi instalasi uji terbang, stasiun pengamat dirgantara untuk mendukung litbang dan pemanfaatan sains antariksa

% Komitmen operasi instalasi uji terbang dan stasiun pengamat dirgantara

100 100 100

d.

Pengembangan Teknologi Penerbangan

Rancang bangun pesawat nir awak, ramjet dan diseminasi pemanfaatan teknologi dirgantara

1. Jumlah jenis pesawat nir awak dan propulsi jet yang dikembangkan

- 2 200

2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang diuji terbang 1 1 100

3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan pesawat ramjet yang dikembangkan

2 1 50

1. Jumlah doktek Spin off Teknologi Penerbangan

2 4 200

No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET

2014 REALISASI

S/D 2014

% CAPAIAN

2014 e.

Pengembangan Teknologi Dan Bank Data Penginderaan Jauh

Penguatan kemampuan akusisi data satelit wilayah Indonesia

1. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh

4 9 225

2. Jumlah doktek kajian sistem satelit multimisi (Sistem Akusisi Data NPP/NPOESS, LDCM, Arsitektur system pengolahan data satelit multimisi)

2 2 100

3. % Jumlah data yang terdistribusi 80 80 100

4. Jumlah modul pengolahan citra berbasis open source 1 2 200

f. Akusisi dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta pelayanan pengguna

Kontinuitas operasi sistem stasiun bumi satelit penginderaan jauh sumber daya alam parepare untuk mendukung pelayanan kepada pengguna

1. % Keberhasilan akusisi data satelit penginderaan jauh multimisi

95% 95% 100

2. % Jumlah "near real time" catalog metadata tepat waktu 100 100 100

3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Tengah

4 4 100

4. % Integrasi sub sistem stasiun bumi dan uji coba operasi akuisisi data NPP/NPOESS, Landsat 8

50 50 100

g. Ops. Stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteor, dan atmosfer dan Stasiun Telemetri Tracking Commands (TTC) dan pelayanan pengguna (BIAK)

Kontinuitas operasi stasiun bumi satelit penginderaan jauh cuaca Biak untuk mendukung pelayanan kepada pengguna.

1. % Kontinuitas operasi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geo magnet, meteo dan atmosfer serta TTC

95 95 100

2. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia timur

2 2 100

h. Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Pemanfaatan data satelit untuk pemantauan sumber daya lahan dan kondisi lingkungan

1. Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh

6 17 283,33

2. % Kelengkapan data satelit lingkungan dan cuaca wilayah Indonesia

100 100 100

3. Jumlah jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat diakses terkait pemantauan dan sumberdaya alam, mitigasi bencana dan hankam.

9 11 122

4. Jumlah basis data spasial penutup dan pengguna lahan (satuan propinsi)

4 4 100

5. % Downtime Operasi penyajian Info mitigasi bencana dan inventarisasi SDAL

5 5 100

i. Pengundangan Undang-Undang tentang Keantariksaan

UU Keantariksaan Nasional dan PP turunannya

1. Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan Nasional 0 1 100

2. UU Keantariksaan Nasional 1 1 100

3. RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan sinkronisasi/harmonisasi

0 0 0

4. PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya 0 0 0

Lampiran V.

STRATEGY MAP LAPAN 2015-2019 DENGAN BALANCE SCORECARD (BSC)

ST

AK

EH

OL

DE

R

PE

RS

PE

CT

IVE

CU

ST

OM

ER

PE

RS

PE

CT

IVE

INT

ER

NA

L P

RO

CE

SS

PE

RS

PE

CT

IVE

LE

AR

N &

GR

OW

TH

PE

RS

PE

CT

IVE HUMAN CAPITAL, INFORMATION CAPITAL, ORGANIZATIONAL CAPITAL, ANGGARAN

PROSES I

Meningkatnya kemandirian teknologi

penerbangan dan antariksa

Penguasaan IPTEK penerbangan dan

antariksa yang maju

Layanan IPTEK penerbangan dan antariksa yang prima untuk memberikan manfaat bagi

masyarakat

Dihasilkannya publikasi nasional

terakreditasi,publikasi

internasional, dan HKI

Terlaksananya penyelenggaraan

keantariksaan yang memenuhi standar

Terlaksananya pemanfaatan dan

layanan publik IPTEK

penerbangan dan

antariksa

Meningkatnya kapasitas IPTEK penerbangan dan antariksa

Tersedianya rumusan kebijakan yang

implementatif

Tersedianya DSS lintas sektoral untuk mitigasi

bencana alam dan perubahan iklim

Masyarakat ilmiah Pemerintah, pengguna, dan masyarakat umum

Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan LAPAN sesuai dengan kerangka

RBN

Lampiran VI

DAFTAR PUBLIKASI LAPAN TAHUN 2014

NO. JUDUL MEDIA PUBLIKASI

PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL

Bidang Sains antariksa dan atmosfer

1. Multi-wavelength fibril dynamics and oscillations above sunspot-wave propagation

Asia-Pasific Regional IAU Meeting

2. New non-parametic Approach to determine proper motion of star cluster

3. Moreton wavs related to the flare event in 3 June and 6 July 2012

4 The Relationship Between Monthly Rainfall and Elevation in the Cisangkuy Watershed Bandung Regency

International Journal of Latest Research in Science

and Technology Vol. 3 Issue 2 pp.55-60, April 2014

5 Pc5 Magnetic Pulsations During The Outer Electron Radiation Belt

International Journal of Technology (2014)

6 Low-latitude equinoctial spread-F occurrence at different longitude sectors under low solar activity

Annales Geophysicae

7 The implementation of binned Kernel density estimation to determine open clusters’ proper motions: validation of the method

Astrophysics and Space Science An International Journal of Astronomy

Bidang Teknologi dirgantara

1 Analysis of Temperature On Orbit Satellite ISAST

2 The Comparison of LAPAN -A1 and LAPAN-A2 System Design : Weight Rations and Moment Inertias Analysis

3 Application Model of Automatic Identification System and Surveillance Technology for Indonesia Marine Security Based On Lapan-A2 Satellite

4 Design and Implementation of Payload Data Handling Based on Field Programmable Gate Array

ICARES

5 Multi-Objectives Optimization of Earth Observation Micro-Satellite Design Using Particle Swarm

6 Multi-Mission Low Earth Orbit Equatorial Satellite for Indonesian Regions

7. Attitude Control of Bias Momentum Micro Satellite Using Magnetic and Gravity Gradient Torque

8. ADCS Requirements of Lapan-A3 Satellite Based On Image Geometry Analysis

9. Development of Space-based Magnetic Activities Measurement Mission in LAPAN’s Micro-Satellites

2nd Asia Future Conference, Bali

10. CFD-Based Collaborative Design Optimization Using ECFD

Airtec 2014

11. Preliminary Design of Redundancy Management for LSA-02 Flight Control System Based on Functional Hazard Analysis Result

12. Design Requirement Analysis of Lapan Electro Hybrid Aircraft

ISAST


13. Impact of an Electro-Hybrid Propulsion System on Flight Performance of LAPAN Light Surveillance Aircraft LSA

14. Engine and Propeller Selection for Propulsion System Lapan Surveillance UAV-05 (LSU-05) Using Analytic and Experimental Test

15. Stress Analysis of LSU-05 Twin Boom Using Finite Element Method

16. Design and Analysis of Main Landing Gear Frame of LSU-05 By Finite Element Methode

17. Preliminary Functional Hazard Analysis for Electronic System of the LSA-02 Aircraft Flight Control System for Longitudinal Motion

18. Equipment Process Feasibility of Propellant K-round Based on Stability Test of Propellants Properties Measuring Instruments

ISAST

19 Density Test as Assessment Alternative Propellant Performance for Accelerate The Development of Propellant Composition

20. 3D Visualization of Low Cost IMU Based on Euler Angle

21. Calculations of Unsteady Aerodynamic Forces on General Finite Wings in Subsonic Flow

22. Effect of Magnesium On Hardness and Microstructure of Metal Matrix composite Al 6061/(Al2O3) Produced by Stir Casting Route

Bidang Penginderaan Jauh

1. Use of ALOS PALSAR Data for Supporting Forest Carbon Tracking in Sumatera Island

The ALOS Kyoto & Carbon Initiative Science Team Reports Phase 3 (2011-

2014), JAXA

2. Suomi National Polar-orbiting Partnership Satellite Data Processing System to Produce Sea Surface Temperature

PORSEC 2014

3. Visualization System of Monthly Average Sea Surface Temperature MODIS Using KML in Google Earth

4. Analysis of cloud removal method on sea area using Landsat-8 multitemporal

5. Detection settlement and population distribution using GIS and remotely sensed data, in the surrounding area of merapi volcano, central java, Indonesia

International Journal of emerging technology and

advanced engineering

6. The application of montecarlo algorithm and energy cone model to produce the probability of block and ash flows of the 2010 eruption of merapi volcano in central java, Indonesia

Arabian journal of geosciences

7. Multitemporal remote sensing data and spectral indices analysis for detection tropical rainforest degradation

Natural hazard journal

8. Detecting affected areas by flood using multi temporal alos paisar remotely sensed data in karawang, west java, Indonesia

9. Landsat 8 investigation of peat fire detection in Sumatra: Preeliminary results

ACRS 2014


10. Detecting the affected areas of mount sinabung eruption using landsat 8 based on reflectance change

PORSEC 2014

11. Extraction method development in land and ocean salinity

12. Coastal characteristic of indonesia and its relation to the tsunami hazards

13. Identifying of change of mangrove forest and mining areas the coastal of karimun besar island

14. The creation of forest base probability image in coastal areas of east kalimantan indonesia using canonical variate analysis

15. Satellite data for water clarity mapping in indonesia lake water

16. Variability of chlorophyll: a distribution and its relation to the wind patterns in lombok waters

17. Analysis of total suspended solid using landsat 8 imagery (study of case: sampit bay, Indonesia)

18. Waters surface temperature mapping of gerupuk bay west Nusa Tenggara using Landsat 8 data

19. Mapping of total suspended matter using landsat 8 in coastal areas of Lombok Island

20. Harmful algal bloom phenomenon in lampung bay base on red tide analysis using spot 4 image

21. New mangrove index as degradation/ health indicator using remote sensing data: segara anakan and alas purwo case study

22. The effect of different atmospheric correction on bathymetry extraction using landsat satellite imagery

23. Extraction model of dissolved oxygen concentration using landsat remote sensing satellite data: case study: ringgung coastal waters

24. Sea surface temperature measurement from TMI and Modis data

25. Visualization system of monthly average sea surface temperature modis using Kml in Google Earth

NO JUDUL MEDIA

PUBLIKASI NO. ISSN/

AKREDITASI

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI

Publikasi dalam Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer

1 Dampak Penerapan Principal Component Analysis (PCA) dalam Clustering CurahHujan di Pulau Jawa, Bali dan Lombok

Jurnal Sains Dirgantara

1412-808X

2 EfekGas SO2 dan Kelembapan Relatif Terhadap Radiasi Matahari Dan Temperatur di Bandung

3 Karakteristik indeks ionosfer (indeks_t) jam-an dan

bulanan sumedang dan biak [sumedang and biak

hourly and monthly ionospheric index (t index)

characteristics]

NO JUDUL MEDIA

PUBLIKASI NO. ISSN/

AKREDITASI

4 Analisis indeks kualitas sinyal pada manajemen

frekuensi berbasis data automatic link establishment

(ale) [analysis of signal quality index in management

frequency based on automatic link establishment

(ale) data]

5 Karakteristik partikel bermuatan di wilayah anomali

atlantik selatan yang berpotensi penyebab gangguan

operasional satelit orbit rendah [the characteristic of

charged particles in the south atlantic anomaly region

as the cause of operational disruption on

6 Efek Parameterisasi Planetary Boundary Layer terhadap Pembentukan Gelombang Gravitas di Sumatera Barat

7 Pengembangan Model Persamaan Empiris Dalam

Memprediksi Terjadinya Longsor di Daerah Aliran

Sungai (DAS) Berbasis Data MTSAT dan TRMM

8 Analisis Pengaruh Aerosol pada Awan di Indonesia

9 Geo-Efektivitas Parameter Cuaca Antariksa dan Badai

Geomagnt

10 Karakteristik Ruang Waktu Sumber Uap Air di Atas

Benua Maritim Indonesia mengguanakan Data ERA

Interim

Bidang Teknologi Dirgantara

1 Analisa Sistem Power Solar Panel Satelit Jurnal Telekontran Vol. 2 No.1

November 2014

2303 - 2901

2 Analisis Penggunaan Data Kamera Video Untuk Meningkatkan Kualitas koreksi Geometri pada Citra Imager Pushbroom

Jurnal Teknologi Dirgantara

ISSN : 1412-8063

3 Perancangan dan analisis integrasi hypersonic waverider–inlet scramjet

4 Pemrograman cad untuk pemodelan bentuk

permukaan sayap burung

5 Analisis potensi gangguan interferensi microwave link

terhadap operasi satelit lapan-a3 di stasiun bumi

rumpin

6 Rancang bangun sistem adjustable electronic fuse

untuk platform microsatellite

7 Metode penggabungan beberapa penerima gps

untuk meningkatkan akurasi dan keandalan sistem

penjejak roket balistik

NO JUDUL MEDIA

PUBLIKASI NO. ISSN/

AKREDITASI

8 Optimasi sistem Lining motor roket padat RX-1220 melalui perubahan komposisi material liner dan metoda lining

9 Peninjauan Homogenitas Propelan K-round

berdasarkan variasi Nilai kalor

10 Simulasi Analisis Lingkar Tertutup Sikap Terbang LSU-01 Menggunakan Sistem Kendali PID

11 Penentuan kandungan propelan Hanwa untuk keperluan adopsi komposisi

12 Rancang bangun sistem muatan pada roket Lapan jenis RKX-100, RTX-100, dan RWX-200

13 Desain dan analisis pengembangan perangkat lunak simulator bintang untuk pengujian star sensor

14 Implementasi pengujian wincd tunnel sayap pesawat N219 terisolasi untuk studi sensitifitas konfigurasi

15 Kontrol jarak jauh berbasisi multi tone untuk sistem terminasi penerbangan roket

16 Studi parametrik pengaruh roughness terhadap profil kecepatan lapisan batas simulasi atmospheric boundary layer di wind-tunnel

17 Analisa keakuratan sensor suhu analog modul APRS satelit Lapan-A2 dengan menggunakan modul uji validasi

18 Implementasi encoder reed-solomon pada FPGA berbasis CCSDS

19 Desain dan pengujian intake konikal sistem propulsi ramjet pada kecepatan supersonik

20 Prediksi frekuensi anomali satelit LAPAN-TUBSAT dengan model Arima

Jurnal ILKOM-Universitas

Pakuan

Bidang Penginderaan Jauh

1 Validasi hotspot modis di wilayah sumatera dan kalimantan berdasarkan data penginderaan jauh SPOT 4 Tahun 2012

Jurnal Penginderaan

Jauh Dan Pengolahan Citra Digital

ISSN 1412 – 8098

2 Pengaruh kondisi kelembapan tanah dari data satelit terhadap potensi limpasan permukaan pada periode banjir 2013 di wilayah DAS Jabodetabek

3 Ujicoba model pemetaan lahan sawah berbasis perubahan penutup lahan citra landsat mosaik tahunan di Jawa Barat

4 Perbandingan klasifikasi berbasis obyek dan klasifikasi berbasis piksel pada data citra satelit synthetic aperture radar untuk pemetaan lahan

5 Pendugaan laju erosi tanah menggunakan data satelit landsat dan spot

6 Analisis mathematik fraktal untuk klasifikasi menggunakan citra penginderaan jauh SPOT 4

NO JUDUL MEDIA

PUBLIKASI NO. ISSN/

AKREDITASI

7 Pengembangan metode analisis dampak kenaikan air laut terhadap sumber daya pesisir. Studi kasus: kota semarang

8 Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mendukung perencanaan operasi keamanan laut di laut arafuru

9 Klasifikasi penutup/ penggunaan lahan berbasis objek pada data foto UAV untuk mendukung penyediaan informasi penginderaan jauh skala rinci

10 Estimasi limpasan permukaan dari data satelit untuk

mendukung peringatan dini bahaya banjir di wilayah

jabodetabek (satellite based surface runoff

estimation for supporting the flood early warning

system in jabodetabek)

Jurnal Penginderaan

Jauh Dan Pengolahan Citra Digital

ISSN 1412 – 8098

11 Deteksi daerah tercemar lumpur asam menggunakan

data landsat 7 etm berdasarkan suhu permukaan

tanah (detecting contaminated area by acid sludge

using landsat 7 etm data based on land surface

temperature)

12 Deteksi limbah acid sludge menggunakan metode red

edge berbasis data penginderaan jauh (detection of

acid sludge waste using red edge method based on

remote sensing data)

13 Pengembangan model persamaan empiris dalam

memprediksi terjadinya longsor di daerah aliran

sungai (DAS) Citarum Jawa Barat berbasis data satelit

TRMM

Jurnal Sains Dirgantara

SSN : 1412 - 808 X

Bidang analisis dan informasi kedirgantaraan

1 Transparency & Confidence Building Measure di Bidang Keantariksaan: Keniscayaan dalam hubungan internasional kontenporer

Jurnal Global dan Strategis

1907-9729

LAMPIRAN VII.

DAFTAR PENGGUNA DATA PENGINDERAAN JAUH TAHUN 2014

A. Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Koordinator Perekonomian;

2. Kementerian Keuangan;

3. Kementerian Dalam Negeri;

4. Kementerian ESDM;

5. Kementerian Kehutanan;

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Kementerian Lingkungan Hidup;

8. Kementerian Pariwisata;

9. Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Kementerian Pertanian;

11. Kementerian Pertahanan;

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

13. Bappenas

14. Badan Tenaga Atom Nasional;

15. Badan Informasi Geospasial;

16. Badan Intelejen Negara;

17. Badan Narkotika Nasional;

18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

19. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

20. Badan Pemeriksa Keuangan;

21. Badan Pertanahan Nasional;

22. Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi;

23. Badan Pusat Statistik;

24. Komisi Pemberantasan Korupsi;

25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

26. Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

27. TNI AD;

28. TNI AL;

29. TNI AU;

30. UKP4;

31. Dewan Energi Nasional; dan

32. Dewan Nasional Perubahan Iklim.

B. Universitas

1. Universitas Indonesia;

2. Universitas Gajah Mada;

3. Universitas Diponegoro; dan

4. Universitas Padjajaran.

C. Pemerintah Daerah

1. Pemprov Aceh;

2. Pemprov Bengkulu;

3. Pemprov DIY;

4. Pemprov DKI Jakarta;

5. Pemprov Jambi;

6. Pemprov Jawa Timur;

7. Pemprov Jawa Barat;

8. Pemprov Jawa Tengah;

9. Pemprov Kalimantan Barat;

10. Pemprov Kalimantan Selatan;

11. Pemprov Kalimantan Tengah;

12. Pemprov Kalimantan Timur;

13. Pemprov Kalimantan Utara;

14. Pemprov Kepulauan Banka Belitung;

15. Pemprov Kepualauan Riau;

16. Pemprov Lampung;

17. Pemprov Maluku Utara;

18. Pemprov Nusa Tenggara Barat;

19. Pemprov Papua;

20. Pemprov Riau;

21. Pemprov Sulawesi Barat;

22. Pemprov Sulawesi Selatan;

23. Pemprov Sulawesi Tengah;

24. Pemprov Sulawesi Utara;

25. Pemprov Sumatera Barat; dan

26. Pemprov Sumatera Selatan.

27. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

28. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

29. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

30. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

31. Pemerintah Kabupaten Agam;

32. Pemerintah Kabupaten Bangka;

33. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

34. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

35. Pemerintah Kabupaten Banjar;

36. Pemerintah Kabupaten Bantul;

37. Pemerintah Kabupaten banyumas;

38. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

39. Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

40. Pemerintah Kabupaten Batanghari;

41. Pemerintah Kabupaten Bekasi;

42. Pemerintah Kabupaten Belitung;

43. Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

44. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

45. Pemerintah Kabupaten Berau;

46. Pemerintah Kabupaten Bintan;

47. Pemerintah Kabupaten Brebes;

48. Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

49. Pemerintah Kabupaten Cirebon;

50. Pemerintah Kabupaten Enrekang;

51. Pemerintah Kabupaten Garut;

52. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

53. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

54. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

55. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

56. Pemerintah Kabupaten Jayapura;

57. Pemerintah Kabupaten Kampar;

58. Pemerintah Kabupaten Kapuas;

59. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

60. Pemerintah Kabupaten Karang Anyar;

61. Pemerintah Kabupaten Katingan;

62. Pemerintah Kabupaten Kebumen;

63. Pemerintah Kabupaten Kediri;

64. Pemerintah Kabupaten Kendal;

65. Pemerintah Kabupaten Kerinci;

66. Pemerintah Kabupaten Ketapang;

67. Pemerintah Kabupaten Klaten;

68. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

69. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

70. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi;

71. Pemerintah Kabupaten Kuningan;

72. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

73. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

74. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

75. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

76. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

77. Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu;

78. Pemerintah Kabupaten Majalengka;

79. Pemerintah Kabupaten Majene;

80. Pemerintah Kabupaten Maros;

81. Pemerintah Kabupaten Mentawai;

82. Pemerintah Kabupaten Merauke;

83. Pemerintah Kabupaten Mimika;

84. Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

85. Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

86. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

87. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

88. Pemerintah Kabupaten Ogan Kemiring Ulu;

89. Pemerintah Kabupaten Pacitan;

90. Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

91. Pemerintah Kabupaten Paser;

92. Pemerintah Kabupaten Pinrang;

93. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

94. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

95. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

96. Pemerintah Kabupaten Samosir;

97. Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

98. Pemerintah Kabupaten Siak;

99. Pemerintah Kabupaten Simeuleu;

100. Pemerintah Kabupaten Sinjai;

101. Pemerintah Kabupaten Sleman;

102. Pemerintah Kabupaten Sopeng;

103. Pemerintah Kabupaten Subang;

104. Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

105. Pemerintah Kabupaten Sukamara;

106. Pemerintah Kabupaten Sumedang;

107. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

108. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

109. Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja;

110. Pemerintah Kabupaten Tangerang;

111. Pemerintah Kabupaten Temanggung;

112. Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna;

113. Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

114. Pemerintah Kabupaten Wajo;

115. Pemerintah Kabupaten Ambon;

116. Pemkot Depok;

117. Pemkot Dumai;

118. Pemkot Kupang

119. Pemkot Makassar;

120. Pemkot Palopo;

121. Pemkot Palu;

122. Pemkot Parepare;

123. Pemkot Pontianak;

124. Pemkot Sorong;

125. Pemkot Sukabumi;

126. Pemkot Tangerang;

127. Pemkot Tanjungpinang; dan

128. Pemkot Tidore Kepulauan.

l a k i p - ppid.lapan.go.idppid.lapan.go.id/unduh/1499629709-28857363.pdf · aspek strategis...

Documents