12. strategic issues on convergence network 2

Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Era Konvergensi di Indonesia

Direktur Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Departemen Komunikasi dan Informatika

Agenda

• Infrastruktur

• Regulasi dan Layanan

• Langkah aksi dan program

Infrastruktur

Prinsip tiga domain

Kondisi Infrastruktur Saat Ini (1)

• Mayoritas jaringan akses saat ini adalah mobile wireless dan PSTN/ADSL. Beberapa : broadband wireless and cables.

• Mayoritas infrastruktur akses adalah TDM circuit switch network. Beberapa menggunakan IP-based networks

• Sementara itu Backbone FO sdah mulai terbentang dari Sumatra, Jawa and Bali. Namun masih memerlukan banyak tambahan pembangunan yang bersifat menyebar (more routes for proliferation)

• Masih kekurangan international bandwidth supplies karena sedikitnya undersea cables to overseas utamanya ke tier-1.

• Adanya gap sarana akses antara urban dan non-urban/rural.

• Layanan yang saat ini masih didasarkan kepada legacy networks sesuai dengan jenis jaringan yang membawa layanan tersebut : mobile networks, POTS network, Broadcast networks.


Current Infrastructure and Access Condition

Source ICT infrastructure convergence roadmap – BRTI _DG Post and Telecommunication


• Backbone FO Condition

Source : Palapa Ring Project

Infrastruktur Mendatang (1)

• Beberapa operator telah mencanangkan membangun IP-bases access networks : FTTH, HFC dan wireless.

• Keinginan Pemerintah untuk menyebarkan jaringan akses termasuk menggunakan Broadband Wireless Access (BWA).

• Beberapa operator memiliki rencana dan komitmen membangun lebih banyak rute dan jarak backbone dan backhaul Fiber Optik

• Beberapa operator telah selesai melakukan pembangunan kabel FO bawah laut baru dari Indonesia ke luar negeri. Beberapa lagi memiliki rencana dan komitmen

• Mendorong ketersediaan infrastruktur di wilayah sub-urban dan rural melalui program USO dan pemberdayaan Broadband Wireless Access (BWA).

• Mengadopsi jaringan yang konverjen untuk mendukung multi-services : telephony, broadcast/television and etc.


Targeted Infrastructure and Access Condition



• Backbone FO Condition

Source : Palapa Ring Project

Regulasi dan Layanan

Regulasi layanan saat ini (1)

• Tarif dan interkoneksi:– Regulasi tarif untuk PSTN dan bergerak selular telah mapan, sementara

untuk layanan berbasis IP belum ada aturannya.

– Regulasi Interkoneksi untuk PSTN/FWA dan bergerak selular telah ada, sementara model interkoneksi untuk layanan teleponi berbasis IP belum ada.

– Begitu juga dengan tarif interkoneksi.

• Penomoran : – Penomoran untu layanan eksisting (PSTN, selular, dan layanan lainnya)

– belum ada pola penomoran untuk jaringan akses berbasis IP-telephony.

• QoS : beberapa layanan telekomunikasi telah memiliki pengaturan QoS, namun jaringan akses berbasis IP untuk layanan teleponi belum ada aturannya.

• Security : Belum ada concerns dalam hal ini.

Kondisi Regulasi layanan ke depan

• Tarif :– Perlu dipersiapkan pengaturan tarif ke depan. – Perlu pengaturan adopsi interkoneksi untuk jaringan akses

berbasis IP.– Perlu pengaturan tarif interkoneksi yang memungkinkan

jairngan akses berbasis IP.

• QoS : Jaringan akses berbasis IP harus diperketat dengan QoS sesuai dengan SLA yang diterapkan.

• Security : Sekuriti harus menjadi perhatian.

Regulatory Concerns

• Awareness of NGN

• Collaboration among Stakeholder

• Adjustment of License Structure

• Consistent competition policy

• Migration Strategy of NGN (including timing strategy)

• Explore government incentive

• Local content policy of NGN

• Implementing USO

• Interconnection and Tariff

• Numbering and its handling issue

• QoS

• Security issue

• Standardization and

Interoperability

• Migration of IPv4 to IPv6

General Policy Technical Regulation

Telekomunikasi vs Penyiaran

Regulasi telekomunikasi dan penyiaran saat ini :• Penyiaran dan Telekomunikasi saat ini memiliki regulasi yang terpisah

(belum konvergen)

• Penyiaran diregulasi di bawah UU Penyiaaran yang semangatnya sangat ketat sementara telekomunikasi diregulasi dengan UU Telekomunikasi yang bersifat lebih terbuka.

Regulasi penyiaran dan telekomunikasi ke depan :• Jika memungkinkan perlu regulasi yang konvergen dan saling

mendukung.

• Konten penyiaran prinsipnya dapat dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi. Dalam posisi tertentu, penyiaran ini dapat ditempatkan pada posisi service atau content provider. Penyelenggara telekomunikasi memungkinkan pengiriman content penyiaran tanpa juga harus menjadi lembaga penyiaran.

Konvergensi penyiaran dan telekomunikasi

TELEC

OM

MU

NIC

ATIO

N

BR

OA

DC

AS

TIN

GNETWORK

SERVICE

TELECOMMUNICATIONINFRASTRUCTURE

SERVICE & CONTENTConvergence

between Telecommunicati

on and Broadcasting

Content Agregator

Voice Data VIdeo

Current Status [1]

Regulation Condition


Target Status (2011) [1]

Regulation Condition


Langkah aksi dan program

Kebutuhan program untuk NGN (1)

• Bersama-sama membuat roadmap NGN• Backbone (Fiber Optic):

– Mendorong dan memfasilitasi pembangunan backbone : • PALAPA RING Project . • Mendorong penyelenggara/calon penyelenggara untuk membangun jaringan backbone denna

keragaman rute. – Mendorong pembangunan backbone link internasional– Mendorong penggunaan FO untuk jaringan backbone dan backhaul

• Access Network (wire and wireless)– Mendorong Broadband Access Network (FO cable) : Fiber to the home/building

(FTTH/B)– Untuk percepatan, didorong juga dengan Broadband Wireless Access (BWA)

• Spectrum– Perlunya restrukturisasi spektrum frekuensi radio untuk menduung prinsip unified

license– Alokasi spektrum radio untuk BWA– Program Optimasi penggunaan spektrum

• Rural Access Proliferation– Program USO– Penggunaan band spektrum BWA tertentu untuk USO

Kebutuhan program untuk NGN (2)

• Numbering– Me-review numbering scheme yang ada.– Number portability important for supporting competition– Menampung jaringan

• Standardization and interoperability– Perlu set standard for NGN– Local content policy

• QoS and Consumer Protection– Perlu peningkatan dan penambahan aturan QoS untuk menjamin kualitas

layanan penalty scheme– Educating consumers : termasuk registrasi pengguna

• Migration from IPv4 to IPv6– Perlunya dipersiapkan proses migrasi ke IPv6.– Trial/testbed and interoperability perlu diteruskan.

• Tarif dan interkoneksi– Penyiapan regulasi pola interkoneksi, tarif interkoneksi dan pentarifan retail untuk

layanan dalam lingkungan convergence (terutama IP-telephony).

Work Plan (Regulatory)[1]

2008 2009 2010 2011

Building convergence regulation

Drafting Fulfillment

Structure Industry

Arrange revision existing regulation that support the convergence industry

Separate regulation of network, service content

Build broadcasting regulation

Ordinance that support

convergence industry

Rule of Competition

arrange rule to guarantee healthy competition on

transition era

arrange rule to guarantee healthy competition on

convergence era


Work Plan (Regulatory) [2]

Interconnection and tariff

Recalculate interconnection tariff with cost based

Recalculate interconnection tariff with cost based

Fulfill interconnection regulation based on IP and guarantee any to

any connection

Fulfill rule of retail tariff through market mechanism

Fulfill network rent tariff and its interconnection tariff

2008 2009 2010 2011

NumberingNational numbering reform

Test bed and translation mapping IP and TDM (eg. Enum)

Implement of IP number and its management

Number portability management



Spectrum

Reframing Freq management Reframing freq fee

2008 2009 2010 2011

Spectrum management and Spectrum policy reform

National Industry Supporting Program

Fulfill Convergence Network Equipment standards

National industry research supporting program

Customer protectionQoS

Network Security

Manage basic service and added value on convergence network

environment

Management about security and comfortable of customer



USO

2008 2009 2010 2011

USO Programs (from voice service to multimedia service on un-profit area)

Socialization and Law Enforcement

Monitoring and law enforcement

Internet resources

Arrange Management of Internet Exchange

DNS management

Migration of IPv4 to IPv6

Complete Management of IP address


Work Plan (Telco Operator) [1]

• Migration of Fix Network


Work Plan (Telco Operator) [2]

• Migration of Mobile Network


Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur ICT [2]

• Membangun infrastruktur telekomunikasi wilayah yang umumnya dianggap tidak layak

• Dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan dengan menggunakan dana KKPU

• Pembangunan di 11 wilayah USO yang terdiri dari 31.842 desa

USO ProjectUSO Project2

7 PAKET : PAKET 1 = WPUT 1 / AREA I (NAD, SUMUT DAN SUMBAR)PAKET 2 = WPUT 2 / AREA 2 (JAMBI, RIAU, KEPRI, KEPALUAN BANGKA BELITUNG) WPUT 3 / AREA 3 ( BENGKULU, SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG)PAKET 3 = WPUT 4 / AREA 4 ( KALBAR DAN KALTENG) WPUT 5 / AREA 5 (KALTIM DAN KALSEL)PAKET 4 = WPUT 6 / AREA 6 (SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN SULAWESI TENGAH) WPUT 7 / AREA 7 (SULAWESI BARAT, SULAWESI SEL;ATAN DAN SULAWESI

TENGGARA) WPUT 9 / AREA 8 (MALUKU DAN MALUKU UTARA)PAKET 5 = WPUT 8 / AREA 9 (PAPUA DAN IRIAN JAYA BARAT)PAKET 6 = WPUT 10 / AREA 10 (BALI, NTB DAN NTT)PAKET 7 = WPUT 11 / AREA 11 (BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, YOGYA DAN JAWA

TIMUR)

PROGRAM USO TAHUN 2003 – 2004

Dampak pembangunan 2003 & 2004 (berdasarkan statistik potensi desa 2006)

57% kawasan dijangkau oleh layanan PSTN (termasuk FWA)

53% kawasan dijangkau oleh sinyal selular

2% kawasan dijangkau oleh layanan Internet

Program Telepon Perintisan di wilayah Perdesaan, telah berhasil menjadi pelopor layanan telekomunikasi di daerah perdesaan (menjadi daerah komersial)

PERUBAHAN SKEMA PROGRAM USO

Skema Lama:

Dana hanya untuk satu tahun anggaran

Berbasis kontrak pengadaan barang

Asset milik/dikelola pemerintah Pengadaan hanya untuk satu

tahun anggaran yang bersangkutan (single year)

Pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kegiatan terpisah

Risiko pemeliharaan dan pengelolaan ditanggung pemerintah

Tidak menjamin sustainibilitas akses dan layanan telekomunikasi

Skema Baru :

• Dana USO di-Earmark hanya untuk USO dan saldo akhirtahun menjadi saldo awal tahun berikutnya.

• Berbasis dukungan pembiayaan terendah (the least cost subsidy) atas kontrak layanan (service-based contract) :

• Asset milik/dikelola operator

• Penyediaan untuk 5 (lima) tahun (multi-years)

• Pengoperasian dan pemeliharaan merupakan bagian integral dari kontrak

• Resiko pengelolaan pada operator • Memungkinkan sustainabilitas akses

dan layanan telekomunikasi

8

WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI (WPUT)

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3 2 SUMATERA UTARA 3 3 SUMATERA BARAT 3 4 RIAU 3 5 J AMBI 3 6 SUMATERA SELATAN 3 7 BENGKULU 3 8 LAMPUNG 3 9 BANGKA BELITUNG 4

10 KEPULAUAN RIAU 5 11 J AWA BARAT 3 12 J AWA TENGAH 3 13 D.I . YOGYAKARTA 3 14 J AWA TIMUR 3 15 BANTEN 3 16 BALI 3 17 NUSA TENGGARA BARAT 3 18 NUSA TENGGARA TIMUR 3 19 KALIMANTAN BARAT 3 20 KALIMANTAN TENGAH 3 21 KALIMANTAN SELATAN 3 22 KALIMANTAN TIMUR 3 23 SULAWESI UTARA 3 24 SULAWESI TENGAH 3 25 SULAWESI SELATAN 3 26 SULAWESI BARAT 3 27 SULAWESI TENGGARA 3 28 GORONTALO 3 29 MALUKU 3 30 MALUKU UTARA 3 31 PAPUA 3 32 IRIAN J AYA BARAT 4

JUMLAH 100

NO PROPINSI Desa WPUT

DESA BERDERING DESA PINTER

11

PAKET PEKERJAAN

Blok WPUT

WILAYAH PAKET PEKERJAAN PROPINSI DESA

1 I Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 3.611 Propinsi Sumatera Utara 2.809 Propinsi Sumatera Barat 1.695

2

II

Propinsi Jambi 751 Propinsi Riau 701 Propinsi Kepulauan Riau 90 Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 141

III Propinsi Bengkulu 969 Propinsi Sumatera Selatan 1.752 Propinsi Lampung 793

3

IV Propinsi Kalimantan Barat 954 Propinsi Kalimantan Tengah 1.131

V Propinsi Kalimantan Timur 798 Propinsi Kalimantan Selatan 914

4

VI Propinsi Sulawesi Utara 474 Propinsi Gorontalo 184 Propinsi Sulawesi Tengah 744

VII Propinsi Sulawesi Barat 236 Propinsi Sulawesi Selatan 905 Propinsi Sulawesi Tenggara 929

IX Propinsi Maluku 710 Propinsi Maluku Utara 576

5 VIII

Propinsi Papua 2.247 Propinsi Irian Jaya Barat 768

6 X

Propinsi Bali 139 Propinsi Nusa Tenggara Barat 198 Propinsi Nusa Tenggara Timur 2.031

7

XI

Propinsi Banten 530 Propinsi Jawa Barat 1.038 Propinsi Jawa Tengah 1.551 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 19 Propinsi Jawa Timur 1.436

JUMLAH 31.824

Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur ICT melalui program BWA

Frekuensi BWAFrekuensi BWA3

• Membangun infrastruktur broadband diseluruh wilayah Indonesia

• Diharapkan meningkatkan penetrasi penggunaan Broadband Internet diseluruh wilayah Indonesia

• Dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan di 14 zona frekuensi BWA

Pemenang pelelangan frekuensi BWA akan diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switch, dengan mengupayakan konten lokal semaksimal mungkin (pemberdayaan industri manufaktur perangkat telekomunikasi nasional dengan standar teknis BWA yang unik dan hanya ada di Indonesia)

Peran Pemerintah Dalam Usaha Memajukan Akses Broadband

1. Menciptakan lingkungan kebijakan yang tepat dengan menghilangkan hambatan - hambatan kebijakan

2. Program edukasi dan promosi Broadband

3. Membangun infrastruktur Backbone nasional

4. Mendorong kompetisi

5. Mendanai investasi Broadband di wilayah pedesaan yang secara ekonomis kurang menguntungkan melalui program USO

6. Menginventarisasi kebutuhan akses Broadband instansi pemerintahan

Pembangunan Infrastruktur TIK Berbasis Spektrum Frekuensi Radio

Dalam rangka memfasilitasi pembangunan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang berbasis penggunaan spektrum frekuensi radio, maka perlu dilakukan hal - hal sebagai berikut :

Penataan frekuensi untuk layanan TV digital

Penataan frekuensi untuk layanan akses nirkabel pita lebar ( BWA / Broadband Wireless Access)

Roadmap pemberdayaan sistem monitoring frekuensi

Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital (1)

• Sasaran penetapan teknologi digital untuk penyiaran TV adalah dalam rangka ketersediaan ruang (slot) bagi penyelenggaraan penyiaran, baik bagi pengembangan yang ada sekarang maupun bagi penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dengan teknologi analog sehingga akan menjadi solusi yang ditawarkan kepada penyelenggara dan calon penyelenggara penyiaran baru.

• Teknologi yang digunakan untuk TV digital penerimaan tetap free-to-air adalah DVB-T yang telah ditetapkan standarnya melalui Permen 7/2007.

Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital (2)

• Penerapan siaran TV digital sebagai pengganti TV analog pada pita UHF akan dilakukan secara bertahap sampai suatu batas waktu cut-off TV analog UHF yang ditetapkan (rencana : 2014 di kota besar dan 2019 secara nasional).

• Sebagai infrastruktur penyampai informasi kepada masyarakat, maka penyiaran TV digital perlu diimplementasikan dengan perencanaan yang sebaik – baiknya, salah satunya adalah dalam hal penataan frekuensinya. Rancangan Masterplan TV siaran digital telah disiapkan oleh Ditjen Postel dengan wilayah layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T adalah sama dengan wilayah layanan TV analog UHF sesuai KM76/2003.

IPTV

• Dari laporan analisis Gardner, dewasa ini pengguna IPTV di Dunia mencapai 19,6 juta pengguna, dalam konteks aplikasi berbayar, penghasilan para penyedia jasa itu diperkirakan mencapai 4,5 milyar dollar AS.

• Pengembangan IPTV di Indonesia memang sudah masuk dalam peta-jalan (road map) pengembangan prasarana telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, diperkirakan akan ada pelanggan sejumlah kurang lebih 4,8 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2011.

IPTV

• Di Indonesia konon beberapa operator telekomunikasi besar sudah mulai tertarik masuk kedalam bisnis ini.

• IPTV disiarkan secara layanan end-to-end memakai prinsip routing berbasis Quality of Service-QOS. Sedang jaringan IP umumnya memakai prinsip routing “best effort” yang tidak memandang jenis layanan yang sedang dilewatkan. (kesiapan infrastruktur)

IPTV• UU No.36 th 2008 tentang Telekomunikasi masih

bernuansa Teknologi Telekomunikasi berbasis Time Division Multiplexing (TDM). Klausul Teknologi Telekomunikasi berbasis IP belum terakomodasi oleh undang undang ini. (Tentang Konten)

• UU No.32 th 2002 tentang Penyiaran lebih bernuansa teknologi analog yang sama sekali belum mengakomodasi teknologi digital, prinsip penyiaran basih murni broadcast searah dan belum mengakomodasi model siaran interaktif yang merupakan fitur siaran digital. (Tentang Carrier)

• UU No.11 th 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Terima kasih

12. strategic issues on convergence network 2

Engineering