BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN GADAI

2.1 Jaminan Fidusia

a. Pengertian dan Istilah Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara

yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, lembaga

ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya

Fiducia cum creditore Asser Van Oven menyebutnya zekerheid-egindom

(hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya bezitloos zekerheidsrecht

(hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama Verruimd

Pandbegrip (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhooven

menyebutnya eigendoms overdracht tot zekergeid (penyerahan hak milik

sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah fidusia saja.1

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah

penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belandanya

sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms

Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap

sering disebut istilah Fiduciary Transfer of Ownership.2

Perihal Fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dalam Pasal 1 Angka 1

dikemukakan, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

1 Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia,

Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman II), h. 90 2 Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3

21

22

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian

tersebut, tampak bahwa cirri khas dari Fidusia adalah benda yang dijadikan

jaminan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia. Yang

dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena

itu, jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, dalam arti jika

perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusiapun berakhir. Agar

jaminan fidusia mendapat kepastian hukum, maka Undang-Undang

menentukan pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris

yang memuat paling tidak :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

4. Nilai penjaminan

5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menerima jaminan fidusia

yakni perlunya mendaftarkan jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan agar ada

kepastian hukum, tidak saja bagi penerima fidusia tetapi juga bagi pemberi

fidusia.3

b. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan

fidusia. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia

3 Sentosa Sembiring II, op.cit, h. 220-221

23

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pemberi fidusia adalah orang

perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan

jaminan fidusia (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Fidusia).

Obyek jaminan fidusia adalah benda. Hal ini ada di dalam Pasal 1

Angka 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, benda

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar,

yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan atau hipotek.

c. Kedudukan Kreditur Pemegang Fidusia

Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai

Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan likuidasi

Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (Secured Creditors)

dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Eksekusi jaminan

fidusia diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

“Pasal 29 ayat (1) berbunyi Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera

janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat

dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

24

b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara

demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para

pihak.”

Sebelumnya dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “Pemberi Fidusia

dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda

persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Penerima Fidusia.”

d. Pengalihan Jaminan Fidusia

Prinsip dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut

mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi seandainya

karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan

orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Fidusia.

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan

Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Pasal 19,

bunyinya yaitu :

25

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia

mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban

penerima fidusia kepada kreditur baru.

(2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada

kantor pendaftaran fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang

yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang

dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau

menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang

dengan dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia

kepada penerima fidusia (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang

melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor

pendaftaran fidusia.4

Pasal 23 Ayat (2) Undang-undng Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Fidusia menyatakan bahwa, pemberi fiduisa dilarang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaa, kecuali

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

e. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan sertifikat

jaminan fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah

dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia

4 H. Salim HS, op.cit, h. 87-88

26

sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

b. Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima

fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan

c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Sedangkan

dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua)

bentuk, yakni :5

a. Eksekusi rill adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan

putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil

yang :

1) Telah memperoleh kekuatan hukum tetap

2) bersifat dijalankan terlebih dahulu

3) berbentuk provisi

4) berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan

b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas

bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah

uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan

yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa :

5Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Grose Akta dalam

Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, h. 119-120

27

1) Grose akta pengakuan hutang

Grose akta pengakuan hutang diatur dalam Pasal 224 HIR,

Pasal 258 RBG, adalah sebuah akta yang di buat oleh

notaris antara orang biasa/badan hukum yang dengan kata-

kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang

sejumlah tertentu dan ia berjanji mengembalikan uang itu

dalam waktu tertentu. Grose akta pengakuan hutang yang

berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” yang dipegang oleh kreditur, dalam hal debitur

melakukan ingkar janji, dapat langsung dimohonkan

eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

2) Grose akta hipotik

Dalam hal pengaturan grose akta hipotik tanah perlu

diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) terdapat dualisme dalam hukum

pertanahan yaitu pengaturan yang terdapat dalam Hukum

Adat dan Hukum Perdata Barat yang berakibat pada

dualisme sistem hukum jaminan seperti hipotik dan

credietverband. Hipotik digunakan sebagai jaminan atas

hak-hak tanah yang tunduk pada Hukum Perdata Barat

sedangkan credietverband dgunakan sebagai jaminan atas

hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat. Setelah

28

berlakunya UUPA, perihal lembaga hak jaminan yang kuat

yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak

Tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotik tanah dan

credietverband hal ini diatur dalam Pasal 51 UUPA di mana

lembaga Hak Tanggungan tersebut baru dapat berlaku pada

tahun 1996 dengan adanya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pasal 13

angka 3 UUHT mengatur bahwa sertifikat hak tanggungan

berlaku sebagai pengganti grose akta hipotik sepanjang

mengenai hak atas tanah. Untuk grose akta hipotik kapal

pengaturannya diatur dalam Pasal 314 KUHDagang,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi

fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi

dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi

obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang

berwenang. Setiap jani untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan

ketentuan tersebut diatas, batal demi hukum.

29

Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun

apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur

tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

e. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan

fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam

Pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, yaitu :

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, yang dimaksud

dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan

dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat

kreditur.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim

asuransi.6

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi

kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk

memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia

mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya

hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah

hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen

6 H. Salim HS, loc.cit

30

pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya

pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran

Fidusia, yaitu :

a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku

daftar fidusia.

b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia

dari buku daftar fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat

keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang

bersangkutan tidak berlaku lagi.7

2.2 Gadai

a. Pengertian dan Sifat-sifat Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata pand (bahasa Belanda)

atau pledge atau pawn (bahasa Inggris).8 Ketentuan-ketentuan mengenai

gadai diatur dalam KUH Perdata Bab XX Buku II Pasal 1150 sampai

dengan Pasal 1160. Pengertian gadai sendiri dijabarkan dalam pasal 1150

KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang

berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan

kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari

barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya;

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang

7 Ibid, h. 88-89

8 Ibid, h, 33

31

telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya

mana harus didahulukan. 9

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata

ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas

barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk

mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila

debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.10

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan

oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang

didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang

kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas

namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi

hak kepada si berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-

pendapatan barang itu.11

2. H. Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai

adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur

dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk

menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai

melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan

sebagai perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian

pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan

9 Sentosa Sembiring II, op.cit, h. 219

10 H. Salim HS, op.cit, h. 34

11Wirjono Prodjodikoro, 1960, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda,

Soeorengan, Jakarta, h. 152

32

benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan

kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada

kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.12

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak

absolut, droit de suite, droit de preference, hak menggugat, dan lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 528 KUH Perdata, atas sesuatu kebendaan

seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa (bezit), hak milik

(eigendom), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai

ataupun hipotik. Kemudian dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata

dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan

penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata.13

Pasal ini mencerminkan adanya sifat droit de suite karena hak

gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di

dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak

menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Selanjutnya menurut Pasal

1133 jo. Pasal 1150 KUH Perdata, gadai mempunyai sifat yang didahulukan

(droit de preference) artinya memberikan kekuasaan kepada seorang

kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara

didahulukan daripada kreditur lainnya.14

12

H. Salim HS, loc.ci 13

Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi

Jaminan Jilid II, Cet. Kedua, Ind-Hill-C0, Jakarta, h. 23 14

Ibid, h. 26

33

Disamping sifat umum kebendaan seperti yang diuraikan di atas,

hak gadai memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut :15

1. Accesoir, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada tidaknya

perjanjian pokok atau hutang-piutang artinya jika perjanjian hutang-

piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga

sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka

perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika perjanjian

hutang-piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi

sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya

perjanjian hutang piutang. Dan jika karena satu alasan tertentu

perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap

berlaku asal dibuat secara sah.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata, barang gadai tidak

dapat dibagi-bagi (ondelbuaar), sekalipun hutangnya di antara para

waris si berhutang atau diantara waris si berpiutang dapat dibagi-

bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda sebagai satu

kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan

dibayarnya sebagian hutang.

3. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran

kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak

boleh dipakai, dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai

houder bukan burgrlijke bezitter.

15

Ibid, h. 27

34

4. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai

sebagai akibat adanya syarat inbezitstelling.

Syarat inbezitstelling yang dimaksud diatas dapat kita simpulkan

dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 KUH Perdata dan merupakan syarat

utama untuk sahnya suatu perjanjian diserahkan oleh debitur kepada

kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahulukan dengan suatu perjanjian

pokok atau perjanjian hutang-piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka

perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoir tidak akan terjadi.16

b. Subyek dan Obyek Gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak berwujud, bertubuh

(lichamelijk), dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh

(onlichamelijk). Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH

Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, contohnya meja dan yang

dapat berpindah sendiri contohnya ternak. Benda bergerak karena ketentuan

Undang-Undang, menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas

benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-

benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham

perseroan terbatas. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan

segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan,

area, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin-mesin

pabrik. Benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang berwujud

hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut

hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak

16

Ibid, h. 28

35

bergerak dan hipotik. Benda bergerak yang tidak berwujud berupa berbagai

hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang

kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk (aan order) dan atas nama (op

naam) serta hak paten.

Sedangkan subyeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi

setiap manusia selaku pribadi (natuurlijke person) dan setiap badan hukum

(rechts persoon) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan

orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak

berbuat bebas terhadap suatu benda (beschikkingsbevoegd).17

Menurut H. Salim, subyek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu

pemberi gadai (pandgever) dan penerima gadai (pandnemer). Pandgever,

yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk

benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang

yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan penerima gadai

(pandnemer) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai

jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai

(pandgever).18

Transaksi penggadaian benda-benda bergerak dapat dilakukan

antara orang perorangan, dapat juga melalui perusahaan umum (perum)

Pegadaian yang sifatnya lebih formal dan mudah pertanggungjawabannya.

17

Ibid, h. 24 18

H. Salim HS, op.cit, h. 36

36

c. Syarat Sah dan Terjadinya Gadai

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut :19

1. Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang

dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang

dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.20

Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUH Perdata.

Persetujuan atau perjanjian gadai (pand-overeenkomst), berdasarkan

ketentuan Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan gadai

dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian

persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan

baik dengan akta notaris maupun dengan akta dibawah tangan.21

2. Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai

Titik berat terjadinya gadai adalah barang harus dilepaskan dar

kekuasaan si pemberi gadai.22

Cara penyerahan benda gadai adalah

berbeda, tergantung kepada jenis benda gadainya. Terhadap benda gadai

berwujud atau bertubuh maka dapat dilakukan penyerahan secara fisik

atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH

Perdata. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak berwujud atau

bertubuh, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka penyerahannya

dilakukan dengan surat-surat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal

1152 dan Pasal 1153 KUH Perdata.

19

Hartono Hadi Suprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,

Liberty, Yogyakarta, h. 57 20

Ibid 21

Wirjono Prodjodikoro, op.cit, h. 156 22

Ibid

37

d. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

1. Hak pemberi gadai

a) Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk

pelunasan hutang debitur termasuk bunga dan biaya-biaya lain

masih berlebihan, maka debitur berhak menerima kelebihan dari

hasil penjualan barang gadai tersebut.

b) Apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepada kreditur

menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk

mengurangi hutang debitur, maka dimungkinkan debitur yang

bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran

hutangnya.

2. Kewajiban pemberi gadai

a) Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan

kepada penerima gadai (syarat inbezitstelling).

b) Debitur wajib memberikan kelengkapan dokumen (jika ada)

sebagai bukti kepemilikan benda gadai.

c) Pemberi gadai wajib mengganti segala biaya yang berguna dan

diperlukan yang telah dikeluarkan oleh kreditur penerima gadai

guna keselamatan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata).

3. Hak penerima gadai

a) Seorang kreditur dapat melakukan parate executie (eigenmachtige

verkoop) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur

38

dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam

Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si

berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai

cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau

jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah

dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh

menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-

kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku,

dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya

beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

b) Kreditur berhak menjual benda bergerak melalui perantaraan

Hakim dan disebut rieel executie. Mengenai hal ini Pasal 1156

KUH Perdata merumuskan sebagai berikut :

“Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera

janji, si berpiutang dapat menuntut dia di muka hakim supaya

barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim atas

tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadai

akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan

ditetapkan dalam pelunasan hingga sebesar utangnya beserta bunga

dan biaya”.

c) Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata kreditur

berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang

39

bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan

benda gadai.

d) Kemudian Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang

digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka kreditur

berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan

kepadanya.

e) Kreditur mempunyai hak retentive yaitu hak kreditur untuk

menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya

hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah

dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUH Perdata.

4. Kewajiban penerima gadai

a) Hanya menguasan benda selaku houder bukan sebagai bezitter

serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian kreditur tidak

boleh menikmati dan memindahtangankan benda-benda debitur

yang dijaminkan itu.

b) Kreditur wajib memberi tahu debitur bila benda gadai akan dijual

selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu

perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegrap, atau

jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang

berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata)

c) Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai

gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata)

40

d) Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok,

bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang

bersangkutan telah dibayar lunas (Pasal 1159 ayat 1 KUH

Perdata).

e. Kedudukan Kreditur Pemegang Gadai

Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, gadai sama dengan hipotik

dilindungi dengan hak preferen atau hak didahulukan. Dengan demikian,

pemegang gadai mempunyai hak mengambil pelunasan utang dari barang

gadai dengan cara mengesampingkan kreditur lain. Pasal 1134 KUH Perdata

menempatkan pemegang gadai sebagai kreditur yang lebih tinggi

tingkatannya dari kreditur konkuren. Perjanjian gadai hanya terbatas atas

barang bergerak dan piutang, tidak dibenarkan atas barang tidak bergerak

karena untuk itu telah diatur secara khusus, obyek tanah diikat dengan Hak

Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Kapal di

atas 20 m3 diikat dengan hipotik berdasarkan Bab XXI Buku II KUH

Perdata, pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan aturan yang

sama dengan kapal. Barang gadai mesti berpindah tangan di bawah

kekuasaan kreditur (pemegang gadai).

Apabila obyek gadai adalah benda yang sebelumnya telah

dibebankan dengan jaminan fidusia dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran

Fidusia, maka pihak ketiga (Kreditur Pemegang Gadai), terlepas dari apakah

pihak ketiga mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah

dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindugi oleh hukum.

Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan

41

benda jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang (Pasal 23 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Dengan

demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan dalam hal ini pihak

ketiga lalai untuk memperhatikan/ mengontrol register/ memeriksa pada

Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia harus memikul resiko kerugian sendiri.

Sehingga, pada dasarnya akibat hukum bagi pihak ketiga dari pemberian

gadai atas benda yang telah dijadikan jaminan fidusia adalah tidak adanya

perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil

pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur

wanprestasi.