BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang terdapat pada masyarakat terdiri atas: pendidikan formal,

nonformal, dan informal. Jalur pendidikan tersebut termasuk pendidikan non formal di Indonesia mendapat

kritikan tajam sehubungan dengan ketidakmantapannya dalam pengembangan sumber daya manusia sesuai

tuntutan kebutuhan masyarakat, bangsa dan tata kehidupan kesejagatan.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam melihat kekuatan suatu bangsa, yang semula

bertumpu pada kekuatan sumberdaya alam menjadi kekuatan yang bertumpu pada sumberdaya manusia.

Bangsa yang kuat bukan lagi bangsa yang hanya mengandalkan kekayaan sumberdaya alam, melainkan bangsa

yang mampu menguasai teknologi informasi melalui kemajuan di bidang pendidikan. Pergeseran paradigma ini

telah memperoleh perhatian dari pemerintah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Diasumsikan bahwa pendidikan adalah upaya yang paling utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perhatian ini juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia 2030 yakni menciptakan masyarakat

maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing

tinggi dalam kancah internasional, perguruan tinggi dituntut menghasilkan lulusan yang berkualitas serta

menghasilkan produk penelitian yang bermutu untuk memecahkan berbagai masalah kemanusiaan dan

kebangsaan.

Mengelola pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat tidak dapat dilakukan

oleh lembaga pendidikan itu sendiri secara eksklusif. Sebaliknya, mengelola pendidikan yang bermutu dan

relevan dengan kebutuhan masyarakat memerlukan kontribusi dari berbagai pihak.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu

tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan

diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Dasar utama dalam mitra adalah keahlian, yang mana masing-masing orang yang memiliki keahlian

berbeda, bekerja bersama menjadi satu kelompok/tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Mitra tersebut

adakalanya harus dilakukan dengan orang yang sama sekali belum dikenal, dan begitu berjumpa langsung harus

bekerja bersama dalam sebuah kelompok. Selain itu kemitraan bisa dijalin antar lembaga, baik lembaga

pemerintah maupun swasta.

1

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam

bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo menyatakan, bahwa

tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Self-

Propelling Growth Scheme) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan

ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Banyak program-program pendidikan termasuk program pendidikan non-formal, telah diluncurkan oleh

pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan sebagai upaya memperluas jangkauan sasaran dan terbentuknya

wadah pembinaan pendidikan nonformal sampai pada tingkat pedesaan, dengan melibatkan peranserta

masyarakat, salah satunya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang menyediakan wadah kegiatan

belajar bagi masyarakat setempat dengan cara mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri jenis

pendidikan yang mereka butuhkan sesuai dengan kondisi daerah.

PKBM sebagai pusat kegiatan belajar bagi masyarakat luas, berperan menjadi alternatif sebagai

pengganti pendidikan formal. Melalui program paket B dan C, PKBM dapat melayani warga belajar yang

karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan (drop-out) pendidikan formal pada tingkat SMP dan SMA.

Demikian pula para siswa SMP dan SMU yang belum atau tidak lulus Ujian Nasional (UN) dapat dilayani

melalui program paket B dan C yang ada di PKBM. Apalagi Ujian Nasional saat ini tidak memberikan

kesempatan adanya ujian ulang, kondisi ini menunjukan bahwa PKBM semakin berperan penting dalam

membantu mengatasi masalah yang dihadapi para siswa yang tidak atau belum lulus Ujian Nasional. Bahkan

dalam perkembangannya lebih lanjut PKBM dengan segala programnya yang ada akan berperan lebih dari

sekedar penambah, pelengkap dan atau pengganti pendidikan formal. PKBM dengan segala perkembangan

programnya akan lebih berperan setara dengan pendidikan formal.

Di sisi lain, pembinaan terhadap PKBM secara kelembagaan (aspek manajerialnya) menjadi tuntutan

mendesak. Melalui upaya pembinaan ini, peran serta masyarakat luas diharapkan dapat mewujudkan

kesinambungan PKBM agar dapat mandiri sejalan dengan lembaga pendidikan nonformal lainnya.

Kesinambungan dan kemandirian PKBM tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal, peningkatan kecakapan hidup masyarakat, yang pada

hakekatnya berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sekaitan dengan harapan dan kenyataan di atas, studi ini difokuskan pada kajian terhadap peran kemitraan

dalam pengembangan lembaga di PKBM jayagiri lembang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu

tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling

membesarkan. Sehingga kemitraan menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam upaya pengembangan

lembaga PKBM.

2

2. PKBM sebagai pusat kegiatan belajar bagi masyarakat luas, berperan menjadi alternatif sebagai

pengganti pendidikan formal.

3. Mengelola PKBM yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh

lembaga pendidikan itu sendiri secara eksklusif.

4. Mengelola PKBM yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat memerlukan kontribusi dari

berbagai pihak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar berlakang serta hasil identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kemitraan di PKBM Jayagiri?

2. Bagaimana peran kemitraan dalam pengembangan di PKBM Jayagiri?

3. Apakah dengan adanya kemitraan dapat mempengaruhi stabilitas pengembangan lembaga di PKBM

Jayagiri?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kemitraan yang ada di lembaga PKBM Jayagiri.

2. Untuk mendesripsikan dan menganalisis peran kemitraan terhadap pengembangan lembaga di PKBM

Jayagiri.

3. Untuk mendesripsikan dan menganalisis pengaruh stabilitas pengembangan lembaga di PKBM Jayagiri

E. Metoda dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Sanafiah Faisal (1982:42) bahwa :“Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk dapat

mendeskripsikan apa-apa yang terjadi pada saat ini. Didalamnya terdapat upaya pencatatan deskripsi, analisa

dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam mengkaji situasi sosial yang

dijadikan sebagai objek penelitian. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah

tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Studi

dokumentasi merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan

konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film,

catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.

3

F. Definisi Operasional

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai

kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari

luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi

sosial tertentu. (Kozier Barbara, 1995:21).

2. Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah tenaga yang ada di setiap PKBM dan

bertanggung jawab terhadap keberhasilan PKBM dalam memberikan layanan pendidikan Luar Sekolah

dan Pemuda kepada masyarakat. PKBM dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesadaran perlu adanya

lembaga yang menampung keinginan belajar masyarakat dalam berbagai pengetahuan dan keterampilan

untuk meningkatkan taraf kehidupannya

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran

masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial,

ekonomi dan budaya.

4. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai

pihak, baik secar individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu

kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk

mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

5. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan

tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya.

G. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

F. Definisi Operasional

G. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. PKBM

B. Peran Pengelola PKBM

C. Pengembangan Pola Kemitraan

D. Tokoh Masyarakat

4

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

B. Subjek Penelitian

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

D. Prosedur Pengumpulan Data

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

C. Hasil Penelitian

D. Proses Kerjasama Kemitraan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. PKBM

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Terminologi “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”yang disingkat PKBM, memiliki makna yang

beragam tergantung dari sisi mana kita memandang. Lembaga PBB UNESCO (1993) yang membawahi bidang-

bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan merumuskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Community

Learning Center) merupakan any organized place where a people may learn yaitu wadah atau tempat dimana

orang-orang dapat mengikuti progam kegiatan belajar. Sedangkan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau

5

BPKB (2003) memandang bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai suatu kegiatan pendekatan

pendidikan (Educatiuonal Approach) terhadap masalah-masalah yang didasarkan kepada “konvergensi”

kebutuhan belajar (Learning Needs) dengan sumber belajar (Learning Resouces) yang membentuk sistem

belajar.

Berdasarkan beberapa rumusan diatas PKBM dapat dimaknai sebagai suatu institusi atau lembaga,

satuan, wadah, tempat dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang di bentuk DOUM (dari, oleh, untuk,

masyarakat) melalui pendekatan partisipatif. Secara filosofis makna dari PKBM dapat dikemukakan sebagai

berikut :

Pusat bermakna pemusatan manajemen, bukan dalam pengertian pemusatan berbagai program

layanan PKBM pada suatu tempat. Pemusatan manajemen penyelenggaraan PKBM, terutama dalam hal

pemecahan masalah. Kegiatan belajar, setiap atau kegiatan layanan PKBM di selenggarakan dalam

setting pembelajaran sehingga proses dan hasil program dan kegiatan layanan diikuti dan diperoleh

warga sasaran program dan kegiatan layanan diikuti dan diperoleh warga sasaran program harus

berdampak kepada perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat, merupakan sasaran

utama dan sasaran akhir dari setiap program/kegiatan layanan yang dirancang oleh PKBM.(BPKB

Jabar, 2003 : 2).

Berdasarkan analisis Zainudin Arif, dan penyelenggaraannya, secara garis besar ada tiga tipe/jenis

PKBM, yaitu:

1) PKBM Berbasis Masyarakat (Community Based), dengan ciri dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM).

2) PKBM Berbasis Kelembagaan (Institution Based). Pengelolaan PKBM ini dilaksanakan oleh pemerintah

atau swasta (yayasan/lembaga swadaya masyarakat). Masyarakat menjadi kelompok sasaran program atau

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Semua sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya biaya,

disediakan oleh lembaga. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas mengikuti program kegiatan yang

disediakan oleh PKBM tersebut.

3) PKBM Komprehensif. PKBM ini merupakan kombinasi antara PKBM berbasis Masyarakat dan PKBM

Berbasis Kelembagaan. Ciri utama jenis PKBM ini adalah penyelenggaraan dilakukan secara bersama

antara pemerintah/swasta dengan masyarakat.

b. Visi Dan Misi PKBM

Visi :

Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, mandiri,

berdaya saing dan gemar belajar.

Misi :

1. Mewujudkan program Pendidikan Luar Sekolah yang berbasis pada masyarakat luas dan berorientasi

pada kecakapan hidup (Life Skill).

6

2. Memasyarakatkan belajar dan membelajarkan masyarakat.

c. Tujuan PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibentuk bertujuan untuk memperluas kesempatan warga

masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental

yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Secara lebih rinci, adapun

tujuan dari PKBM adalah sebagai berikut:

1) Untuk memusatkan kegiatan pembelajaran Program DIKMAS sehingga dapat dilihat wujudnya.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program DIKMAS

3) Memudahkan pemantauan, evaluasi, pembinaan Program DIKMAS baik kepada

pengelola/penanggungjawab maupun para pelaksana dan tutor.

4) Meningkatkan koordinasi dengan semua dinas/instansi.

5) Memanfaatkan secara optimal potensi yang ada di masyarakat.

6) Memanfaatkan fasilitas gedung sekolah dasar atau gedung yang tidak

7) berfungsi sehingga dapat berguna untuk kepentingan masyarakat.

d. Fungsi dan Asas PKBM

PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh,

dan untuk masyarakat, secara kelembagaan mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kehidupan

masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1) Sebagai tempat kegiatan belajar bagi warga masyarakat, artinya tempat bagi warga masyarakat untuk

menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat

didayagunakan secara tepat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

2) Sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, artinya bahwa

PKBM diharapkan dapat digunakan sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan

berkembang di masyarakat, sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan

masyarakat itu sendiri.

3) Sebagai pusat dan sumber informasi, artinya bahwa PKBM merupakan tempat warga masyarakat

untuk menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan

fungsional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM dapat menyediakan informasi kepada

anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional untuk bekal hidup (life skill).

4) Sebagai ajang tukar menukar keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang

bersangkutan dengan prinsip saling membelajarkan melalui diskusi-diskusi mengenai permasalahan yang

dihadapi.

5) Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan

keterampilannya, serta nilai-nilai tertentu bagi masyarakat yang membutuhkannya. disamping itu

7

dapat juga digunakan untuk berbagai pertemuan bagi penyelenggaraan dan nara sumber baik intern

maupun ekstern.

6) Sebagai loka belajar yang tidak pernah berhenti, artinya PKBM merupakan suatu tempat yang secara terus

menerus digunakan untuk proses belajar mengajar (BPKB Jatim, 2000, 8).

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwasanya fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai

proses kegiatan belajar yang bersifat non-formal untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan

dan keterampilan.

Azas Dan Dasar Hukum

1) Azas PKBM

PKBM berazaskan Pancasila bercirikan kebersamaan dan gotong royong dengan filosofi dari, oleh dan

untuk masyarakat.

2) Dasar Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan

kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Jenderal PLS dan PMPTK.

e. Proses Pembentukan PKBM

Pada prinsipnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibentuk dari,oleh, dan untuk masyarakat

dengan memperhatikan segala potensi yang ada disekitarnya.Oleh karena itu dalam proses pembentukan dan

penyelenggaraannya lebih menggunakan metode/pendekatan PRA (Partisipatory Rural Appraisal) yang

secara garis besar prinsip-prinsipnya meliputi: belajar dari masyarakat,masyarakat sebagai subyek, saling agar

tugas penyelenggaraan dalam kegiatan.

PKBM lebih mudah, maka susunan organisasi penyelenggaraan PKBM adalah sebagai berikut:

membelajarkan, pemberdayaan masyarakat,mengenai potensi dan penyadaran, perumusan masalah dan

penentuan prioritas,identifikasi pemecahan masalah, pemilihan alternatif pemecahan, perencanaan dan

penyajian rencana kegiatan,pelaksanaan kegiatan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi (BPKB Jatim. 2000.

11). Sebagai bentuk aplikasi prinsip-prinsip PRA tersebut,maka dalam proses pembentukan maupun

penyelenggaraan pembelajaran di PKBM adalah:

1. Pendekatan Terhadap Masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh

masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh di desa/kelurahan tersebut, misalnya kiai, ketua

RT/RW, lurah/kepala desa, dll.Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengakrabkan terhadap

masyarakat dengan program PKBM yang akan diselenggarakan. Dalam pendekatan ini masyarakat

8

Pembina:Kepala P2 PNFICamat LembangPenilik DIKMASkepala Desa Jaya Giri

Bid. Penddkn Usia Dini dan

Penddkn Agama

Bid. Pnddkn Keterampilan

dan Usaha

Bid. Penddkn Olahraga dan

Kesehatan

Bid. Pendidikan Kesetaraan

KOBERRiany Ariesta

SABLO

NHeri

AEROB

ICEuis M

PAKET A

Wahyudiana

MENJAH

ITAnas

KBUYani

SALON Indra

MAJELIS TA’LIM

Nani. S

TPA Opan

TAEKWONDODadan

KECANTIKAN Euis M

PAKET B Henny

TBM Ika

T.,S.Pd

PAKET CEuis M

MASYARAKAT

KETUA Euis

Mintarsih

BENDAHARA Henny Dewi S

SEKRETARIS Susi Ernawati,

S.Pd

Layanan informasi dan

Kemitraan

diperkenalkan dengan berbagai masalah serta adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang

mungkin dapat menunjang pelaksanaan program. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat

dengan memberikan kesempatan untuk menentukan calon penyelenggara sendiri sesuai dengan

yang diharapkan oleh warga masyarakat. Agar tugas penyelenggaraan dalam kegiatan PKBM lebih

mudah, maka susunan organisasi penyelenggaraan PKBM adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PKBM

Gambar 1. Struktur Organisasi PKBM

9

Dari struktur organisasi PKBM tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi penyelenggara: menjadi penanggungjawab seluruh kegiatan yang ada di PKBM,

menentukan dan menetapkan kebijakan pokok yang dilakukan oleh PKBM, dan menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kepada pembina.

Tugas dan fungsi sekretaris: melaksanakan kebijakan penyelenggaraan organisasi, mengatur

kelancaran administrasi dan laporan kegiatan, menyusun surat-menyurat, mengarsip surat menyurat,

mendistribusikan surat-surat,dan mengamankan inventaris.

Tugas dan fungsi bendahara: menerima dan membukukan keuangan, menyalurkan dana sesuai

dengan kebutuhan, mengkonsultasikan pengeluaran dana, mengarsip tanda bukti keluar masuk uang,

dan mengamankan uang kas.

Tugas dan fungsi pengelola program: penanggungjawab seluruh teknis pelaksanaan program,

mengkoordinasikan, mengelola dana, dan pembina teknis pelaksanaan program.

Tugas dan fungsi pengelola program: merencanakan program, merumuskan kebutuhan pelaksanaan

program, mengendalikan mutu program, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil program.

Tugas dan fungsi mitra kerja: mencarikan peluang yang saling menguntungkan, menerima output

program, dan membantu mencarikan dana usaha.

Tugas dan fungsi penanggungjawab program: bertanggungjawab terhadap keberhasilan program,

mengevaluasi kegiatan, melaporkan hasil kegiatan, dan dan melaporkan pertanggungjawaban kepada

pengelola program. (BPKB Jawa Timur. 2000. 14).

2. Identifikasi Kebutuhan PKBM. Identifikasi ini dilakukan oleh calon penyelenggara dan dibantu oleh

tokoh masyarakat. Unsur-unsur yang perlu diidentifikasi dalam pelaksanan PKBM komponen-komponen

pembelajaran yang antara lain meliputi: warga belajar, nara sumber/tutor, sarana belajar, tempat belajar,

kelompok belajar, dana belajar, dan program belajar.

3. Merumuskan Hasil Identifikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui prioritas utama yang harus

dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat sebelum kegiatan pembelajaran

PKBM dimulai.

4. Pelaksanaan Kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan PKBM hendaknya dimusyawarakan lebih dahulu

dengan warga belajar untuk menentukan jadwal kegiatan belajar, sehingga pelaksanaannya tidak

mengalami hambatan.Pelaksanan kegiatan dilasanakan secara partisipatif yang melibatkan lembaga-

lembaga terkait dan masyarakat.

5. Evaluasi. Kegiatan evaluasi PKBM hendaknya dilakukan oleh penyelenggara dan tokoh-tokoh

masyarakat di sekitar PKBM. Disamping untuk mengetahui keberadaan PKBM ada hal yang paling

penting untuk dibicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang kendala/hambatan yang ditemui

selama pelaksanaan PKBM dan sekaligus bagaimana cara pemecahannya (BPKB Jatim. 2000; 21).

f. Pengelolaan PKBM10

PKBM merupakan sarana untuk mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan

pembelajaran masyarakat yang pelaksanaannya dipusatkan di suatu tempat yang status pengelolaan dan

kepemilikannya dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Pembentukan PKBM dimaksudkan untuk

memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber-sumber

potensi yang terdapat di sekitarnya terutama jumlah kelompok sasaran, jenis usaha/keterampilan yang

dibutuhkan secara ekonomi, sosial dan budaya. PKBM akan berhasil apabila pengelolaannya melaksanakan

fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/penilaian. Langkah-langkah perencanaan PKBM adalah sebagai

berikut:

1) Identifikasi pembentukan PKBM

2) Konsultasi dengan jajaran Depdikbud

3) Koordinasi dengan instansi terkait

4) Penyusunan usulan/proposal pembentukan PKBM

5) Sosialisasi PKBM

6) Menyusun struktur organisasi

7) Mekanisme kerja

8) Uraian tugas pengelola

9) Menyusun program kegiatan belajar

Dalam pelaksanaanya PKBM berupaya mengembangkan berbagai macam program mulai dari program

Pengembangan Anak Dini Usia (PADU), program Pendidikan Wanita, program Pemberantasan Buta Aksara

Fungsional, program Pendidikan Dasar untuk menunjang wajib belaja pendidikan dasar 9 tahun yaitu program

paket A dan program paket B setara SLTP serta pendidikan berkelanjutan seperti kelompok belajar usaha

(KBU), beasiswa/magang, dan kursus-kursus keterampilan yang pelaksanaanya tersebar ke seluruh pelosok

tanah air.

g. Komponen PKBM

1. Komunitas Binaan/Sasaran

Setiap PKBM memiliki komunitas yang menjadi tujuan atau sasaran pengembangannya. Komunitas ini

dapat dibatasi oleh wilayah geografis tertentu ataupun komunitas dengan permasalahan dan kondisi sosial

ekonomi tertentu. Misalnya komunitas warga kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay Kota

Bandung, komunitas anak-anak jalanan di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung , dan lain-lain.

2. Warga Belajar

Warga belajar adalah sebagaian dari komunitas binaan atau dari komunitas tetangga yang dengan suatu

kesadaran yang tinggi mengikuti satu atau lebih program pembelajaran yang ada.

3. Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis

11

Pendidik/tutor/instruktur/narasumber teknis adalah sebagian dari warga komunitas tersebut ataupun dari

luar yang bertanggungjawab langsung atas proses-proses pembelajaran yang ada.

4. Penyelenggara dan Pengelola

Penyelenggara dan pengelola PKBM adalah satu atau beberapa warga masyarakat setempat yang

bertanggungjawab atas kelancaran dan pengembangan PKBM serta bertanggungjawab untuk memelihara

dan mengembangkannya. Didalamnya termasuk penyelenggara kelembagaan PKBM, pengelola operasional

lembaga PKBM dan pengelola suatu program tertentu yang diselenggarakan oleh PKBM tersebut.

5. Mitra PKBM

Adalah pihak-pihak dari luar komunitas maupun lembaga-lembaga yang memiliki agen atau perwakilan

atau aktivitas atau kepentingan atau kegiatan dalam komunitas tersebut yang dengan suatu kesadaran dan

kerelaan telah turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi keberlangsungan dan pengembangan suatu PKBM.

h. Parameter PKBM

1. Partisipasi masyarakat (Community participation)

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pendirian, penyelenggaraan maupun pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah

anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM maka semakin tinggi pula dianggap

keberhasilan dan kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga semakin tinggi mutu keterlibatan

masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM.

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan terlihat dalam setiap proses

manajemen yang ada. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM tersebut. Partisipasi masyarakat

juga dapat ditunjukkan dalam dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana, dana, tenaga

personalia, ide dan gagasan, dan sebagainya.

2. Manfaat bagi masyarakat (Impact)

Parameter berikutnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu PKBM adalah manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan manfaat (impact) adalah seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan

sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut. Sumbangan ini dapat

berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku,

peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan dan lain-lain.

3. Mutu dan relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi

kemajuan suatu PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu

memperhatikan input, proses dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan

relevansi program-program pembelajaran yang diselenggarakan telah banyak dikembangkan model-

model pengukuran dan evaluasi pendidikan maupun model-model pengukuran dan evaluasi mutu yang

12

lebih general, misalnya Manajemen Mutu Total (Total Quality Management atau TQM), seri

International Standard Organization (ISO) dan lain-lain.

4. Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga (Sustainability)

Yang dimaksud kemandirian di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan dengan baik

melaksanakan berbagai programnya tanpa harus bergantung kepada berbagai pihak lain di luar dirinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap

bertahan terus menerus melaksanakan seluruh programnya sesuai dengan dinamika kebutuhan yang ada

di komunitas tersebut. Untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan lembaga perlu

dikembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan

lembaga dalam melakukan inovasi program, membangun system manajemen yang baik, melakukan

pelatihan dan pengembangan personalia yang baik dan melakukan sistem kaderisasi kepemimpinan

yang baik.

i. Karakter PKBM

Karakter merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari PKBM. Karakter PKBM menunjukkan nilai-nilai

yang harus selalu menjiwai seluruh kegiatan PKBM. Untuk membangun PKBM yang baik maka harus juga

dibentuk dan diperkuat terus karakter PKBM. Tanpa memiliki karakter, PKBM akan sulit bertahan dan

berkembang dengan baik dalam mencapai tujuan-tujuannya. Setidaknya ada 7 karakter yang harus dimiliki

dan dikembangkan dalam suatu PKBM yaitu :

1. Keperdulian terhadap yang lebih berkekurangan

2. Kemandirian dalam penyelenggaraan

3. Kebersamaan dalam kemajuan

4. Kebermaknaan setiap program dan kegiatan

5. Kemitraan dengan semua pihak yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi

6. Fleksibilitas program dan penyelenggaraan

7. Pembaharuan diri yang terus menerus (continuous improvemen).

Kegiatan tersebut dipasarkan mulai dari pasar lokal / tradisional, jaringan penjualan antar PKBM,

pasar swalayan dan beberapa PKBM sudah memasuki dunia eksport. Begitu luasnya dan beragamnya

kegiatan di PKBM yang basis komunitasnya juga bermacam-macam seperti antara lain :

1. PKBM di pedesaan.

2. PKBM di perkotaan.

3. PKBM di daerah padat penduduk.

4. PKBM di daerah petani / perambah hutan.

5. PKBM di daerah nelayan.

6. PKBM di daerah pesantren.

7. PKBM di daerah industri rumah tangga.

13

8. PKBM di daerah industri.

9. PKBM di Lembaga Pemasyarakatan

10. PKBM di lokalisasi Wanita Tuna Susila

Sudah barang tentu guna mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan progrm-progrm di PKBM

tidaklah mudah hal ini ditandai banyaknya PKBM yang jatuh, bangun bahkan ada yang kolaps. Dalam

rangka mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan program dan menuju pemandirian PKBM

diperlukan upaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, baik partisipasi dalam proses manajemen

(perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian) juga partisipasi dalam hal penyediaan sumber

daya, tenaga, sarana prasarana, dana dan sumber daya lainnya. Partisipasi masyarakat tersebut dapat

dilakukan dalam bentuk pola kemitraan. Kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha / dunia

industri yang mencakup mulai dari kegiatan merancang, merencanakan, melaksanakan, melembagakan dan

mengembangkan PKBM yang dijalin dengan kesejajaran saling mengisi, membantu sesuai potensi masing-

masing.

B. PERAN PENGELOLA PKBM

Pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah tenaga yang ada di setiap PKBM dan

bertanggung jawab terhadap keberhasilan PKBM dalam memberikan layanan pendidikan Luar Sekolah dan

Pemuda kepada masyarakat. PKBM dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesadaran perlu adanya lembaga

yang menampung keinginan belajar masyarakat dalam berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk

meningkatkan taraf kehidupannya. Pengelola PKBM berasal dari masyarakat dan ditunjuk oleh masyarakat,

mereka adalah orang yang dapat diandalkan mampu mengelola PKBM dengan baik sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

1) Salah satu faktor kunci (the key factor) yang berasal dari "internal system" PKBM adalah para

pengelola. Hal ini disebabkan oleh fungsi dan peranan pengelola sebagai manajer lembaga yang secara

formal ditetapkan oleh pemerintah. Pengelola adalah "the key person" yang menentukan kelancaran dan

keberhasilan segala kegiatan lembaga yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan

2) Pendidikan nasional maupun tujuan kelembagaan PKBM itu sendiri. Secara formal, pengelola adalah

seorang "decision maker" bagi segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat

dalam kegiatan PKBM, baik tutor maupun warga belajar. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang

menyangkut pelaksanaan kurkulum sangat tergantung kepada putusan-putusan

3) Yang ditetapkan oleh pengelola sebagai penanggung jawab kegiatan program pembelajaran di PKBM.

Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional maupun tujuan kelembagaan PKBM

akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan (skills) dan wawasan (vision) yang dimiliki

oleh pengelola dalam melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai pimpinan PKBM. Apabila

pengelola PKBM memiliki kemampuan-kemampuan profesional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

tugasnya sebagai pimpinan dan penanggung jawab kegiatan PKBM, maka hal ini memungkinkan

14

tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan secara efektif. Setiap peran ataupun tugas yang harus

dilaksanakan pengelola PKBM sebagai pimpinan dan penanggung jawab lembaga menuntut sejumlah

kemampuan khusus yang memungkinkan pengelola PKBM dapat melaksanakan tugas atau peranannya

secara efektif.

C. PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai

pihak, baik secar individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja

sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu

tugas atau tujuan tertentu.

Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut :

a) Kesamaan perhatian (common interest) atau kepentingan,

b) Saling mempercayai dan saling menghormati

c) Tujuan yang jelas dan terukur

d) Kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Adapun prinsip-prinsip kemitraan adalah 1) Persamaan atau equality, 2) Keterrbukaan atau

transparancy dan 3) Saling menguntungkan atau mutual benefit.

a) Maksud Dan Tujuan

1. Maksud disusun Panduan Pengembangan dan Pengelolaan Kemitraan di PKBM adalah :

a. Untuk mengatur peran dan hubungan antara PKBM dengan PKBM. PKBM dengan lembaga /

organisasi lain di masyarakat, PKBM dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan PKBM

dengan pemerintah.

b. Untuk memacu dan memicu peningkatan kualitas PKBM di seluruh Indonesia.

c. Untuk menumbuhkembangkan peran serta semua pihak dalam hal penyelenggaraan PKBM agar

berkelanjutan.

d. Untuk mendorong pemandirian PKBM.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Panduan pengembangan dan pengelolaan kemitraan di PKBM disusun sebagai acuan

penyelenggaraan dan Pengelola PKBM, jajaran pemerintah di lingkungan Pendidikan Non

Formal, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya

pemandirian PKBM.

b. Tujuan khusus

15

Panduan Pengembangan dan Pengelolaan Kemitraan di PKBM diharapkan dapat digunakan oleh

masyarakat penyelenggara / pengelola PKBM, Dudi, pemerintah (Dinas / Instansi terkait) dan

petugas di jajaran Pendidikan Non formal agar :

2) Memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Panduan dan Pengelolaan Kemitraan

di PKBM.

3) Mempersiapkan, melengkapi berbagai perangkat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian pola kemitraan di berbagai bidang.

4) Mempersiapkan, melengkapi berbagai perangkat dalam hal pengembangan dan pengelolaan

kemitraan.

5) Memperluas dan meningkatkan pelayanan pendidikan / pembelajaran.

6) Kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat melalui pola kemitraan di PKBM

terkoordinir dengan baik, terarah dan terkendali.

j. Hasil Yang Diharapkan

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat, lembaga / organisasi masyarakat, dunia usaha dan dunia

industri baik secara kwantitas maupun secara kualitas dalam hal pola kemitraan di PKBM.

2. Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, perbaikan prilaku, peningkatan pendapatan dan

penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Meningkatnya mutu dan relevansi program pembelajaran serta berkesinambungan program

pembelajaran yang diselenggarakan PKBM.

4. Terwujudnya kemandirian dalam penyelenggaraan program-program di PKBM

k. Langkah- Langkah

1. Identifikasi kebutuhan

Dalam penyelenggaraan program kegiatan di PKBM baik yang berupa program pendidikan dan

pembelajaran maupun layanan informasi perlu dikembangkan kerjasama / kemitraan baik dengan

sesama PKBM, lembaga / organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah / swasta, dunia usaha dan

dunia industri (DUDI) bahkan orang perorangan.

Pengembangan kegiatan kerjasama / kemitraan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan data

dasar yang ada dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan kemitraan yang langkah-langkahnya sebagai

berikut :

a. Melakukan identifikasi dan seleksi masalah-masalah yang perlu dipecahkan, dicarikan jalan keluar

dengan pihak lain, mitra.

b. Masalah yang sudah teridentifikasi didiskusikan dan dikelompok-kelompokkan seperti misalnya :

1) Masalah yang terkait dengan usaha

Masalah jenis usaha.

16

Produktifitas, pendapatan.

Pedagang.

Makelar, dan sebagainya.

2) Masalah dengan kesehatan

Wabah penyakit.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan.

Puskesmas dan sebagainya.

3) Masalah yang berhubungan dengan pendidikan

Buta Aksara.

Kesempatan memperoleh pendidikan.

Informasi tentang jenis pendidikan.

4) Masalah lingkungan

Perumahan / tempat tinggal.

Sarana angkutan.

Iklim.

Air dan sebagainya.

5) Masalah yang berkenaan dengan pemerintahan

Keamanan.

Keselamatan.

Kepemimpinan dan sebagainya.

c. Menganalisa masalah dan kebutuhan

1) Menemukan akar masalah dan mencari pemecahannya.

2) Memahami mengapa masalah tersebut muncul.

3) Seberapa besar dampak masalah.

4) Berkenaan dengan siapa masalah tersebut.

d. Cara pemecahan masalah

1. Masalah yang dapat dipecahkan oleh penyelenggara PKBM sendiri.

2. Masalah yang perlu dipecahkan melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain.

3. Masalah yang hanya dapat dipecahkan melalui dukungan dari pihak luar.

2. Menyusun perencanaan

a. Jenis perencanaan

1) Perencanaan swadaya, adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara

PKBM

2) Rencana, perencanaan bantuan kerjasama/kemitraan merupakan rencana kerja yang disusun

bekerjasama dengan pihak mitra PKBM, bisa sesama PKBM, Lembaga masyarakat, Lembaga

17

pemerintah/swasta, pihak DUDI, dan orang perorangan yang dikerjasamakan bisa nara sumber

teknis, sarana prasarana dan dana

3) Perencanaan bantuan donor, merupakan bentuk perencanaan untuk yang sangat penting bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat namun PKBM tidak dapat melaksanakan sendiri tanpa

dukungan dari pihak lain seperti pihak pemerintah dan DUDI.

b. Cara melakukan perencanaan

1. Mengumpulkan data

2. Menganalisi dan menyimpulkan data

3. Menentukan masalah utama

4. Menyusun prioritas masalah yang perlu segera dipecahkan

5. Menetapkan tujuan yang akan dicapai

6. Mencari pemecahan setiap masalah, termasuk menentukan dana yang dibutuhkan oleh tenaga

yang dilibatkan dalam kegiatan

e. Menerapkan perencanaan

1) Kondisi ekonomi dan aspek umum

2) Masalah dan kebutuhan

3) Mengelompokkan dan memprioritaskan masalah dan kebutuhan

4) Menyusun prioritas masalah dan kebutuhan dengan mempertimbangkan :

Pengaruh masalah tersebut

Jumlah orang yang terpengaruh jumlah tersebut

Manfaat setelah masalah tersebut dipecahkan

3. Menumbuhkan Kemitraan

1. Bagaimana kemitraan terjadi

a. Kepedulian pihak luar PKBM terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk

kemitraan seperti, pengentasan kemiskinan, peluang kerja, pembangunan kebutuhan

masyarakat dan lain sebagainya

b. Kepedulian pihak luar PKBM terhadap masalah misalnya, ketergantungan narkoba,

lingkungan kumuh, dan masalah lainnya

c. Hasil musyawarah bersama untuk melakukan kegiatan pembangunan masyarakat di PKBM

2. Langkah-langkah kegiatan melalui kemitraan

a. Pengambilan keputusan bersama

b. Pembagian tugas

c. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan bersama

d. Melakukan evaluasi bersama

18

4. Bentuk-Bentuk Kemitraan

1. PKBM melakukan identifikasi dan seleksi calon peserta didik sedang pihak luar melakukan

bimbingan dan alat guna melakukan identifikasi dan seleksi peserta didik

2. PKBM menyediakan calon peserta didik, tutor/nara sumber teknis/fasilitator, pihak luar dapat

melakukan bimbingan teknis, pelatihan, penambahan kesejahteraan dan lain-lain

3. PKBM menyediakan calon penyelenggara / pengelola / tenaga kependidikan, pihak luar melakukan

bimbingan teknis, pelatihan, penambahan usaha, pemberian kesejahteraan dan lain-lain

4. PKBM mengatur/merencanakan kegiatan pembangunan masyarakat, pihak luar membantu dana,

tenaga, sarana dan prasarana

5. PKBM menyiapkan tenaga siap bekerja, pihak luar membantu menyalurkan dan menempatkan

6. PKBM memiliki unit usaha, pihak luar membantu sehingga unit usaha bisa berkembang sebagai

penopang pemandirian.

5. Peran Serta Masyarakat

Pusat Kegiatan belajar masyarakat (PKBM) pada saat ini menjadi penting dan memiliki posisi sangat

strategis dalam penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran dan layanan informasi yang dibutuhkan

layanan masyarakat pesatnya perkembangan jumlah PKBM yang saat ini sudah mencapai + 5.000 buah

belum diimbangi dengan peningkatan kualitas /mutu, baik mutu kelembagaan, mutu layanan pendidikan

maupun mutu layanan informasi.

Upaya agar penyelenggaraan layanan pendidikan/pembelajaran berkualitas dan berkesinambungan serta

PKBM memiliki unit usaha guna pemandirian perlu langkah meningkatkan peran serta dan partisipasi

masyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha dan dunia industri. Peran serta dan partisipasi masyarakat

tersebut secara sukarela membantu dan turut memikirkan perkembangan dan peningkatan mutu PKBM

sangat diperlukan

Adapun langkah-langkah kegiatan melalui peran serta/partisipasi masyarakat antara lain sebagai

berikut :

1 Pengambilan keputusan bersama

Dalam pengambilan keputusan hendaknya dilakukan secara bersama baik yang berkenaan dengan

apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya

2 Pembagian Tugas

Adanya pembagian tugas baik pada masing-masing unsur penyelenggara/pengelola PKBM,

pemimpin/pemuka masyarakat maupun tenaga pendidik/kependidikan/nara sumber teknis dan

peserta didik dengan dukungan sarana dan prasarana, dana agar kualitas dan kuantitas kegiatan di

PKBM dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan

3 Bertanggung jawab terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan atas perencanaan bersama

19

4 Melakukan evaluasi bersama

Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu dievaluasi yang bermanfaat guna melihat hasil

kegiatan dan masukan serta perbaikan bagi kegiatan selanjutnya.

6. Peran Pengurus Pkbm Dalam Pola Kemitraan

Guna melangsungkan aktivitas PKBM baik yang berupa, pendidikan / pembelajaran, pelatihan, layanan

informasi, rekreasi, kesehatan / sanitasi, peningkatan kualitas hidup serta agama dan sosial sudah barang

tentu tidak mungkin semua ditanggung sendiri oleh karena itu sangat perlu dikembangkan pola

kebersamaan, peran serta / partisipasi dan kerjasama dengan pihak-pihak di luar PKBM

Untuk itu maka penyelenggara / pengelola / Pengurus PKBM wajib melakukan peran sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi

a. Kebutuhan masyarakat

b. Masalah yang dihadapi masyarakat

c. Sumber daya yang ada di masyarakat

2. Menganalisa data dasar

3. Menentukan prioritas kebutuhan masyarakat yang tepat sebagai dasar guna pelaksanaan kegiatan

4. Melakukan koordinasi dengan jaringan terkait baik orang perorangan (pemuka masyarakat/

ulama/pengusaha/hartawan) maupun sesama penyelenggara/pengelola PKBM, lembaga/organisasi,

lembaga pemerintah/swasta,DUDI

5. Menyelenggarakan pertemuan untuk mendiskusikan dan bekerjasama dalam rangka penyerahan

sumber daya yang dibutuhkan (tenaga, dana, sarana prasarana, alat dan sebagainya).

6. Mensosialisasikan kegiatan dan memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi

melalui berbagai macam kontribusi, baik pemikiran, tenaga, dana, alat, sarana dan prasarana dan

lain-lain

7. Memusyawarahkan rencana kerjasama/kegiatan PKBM dengan pihak-pihak terkait

8. Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

9. Memantau, menindaklanjuti dan memecahkan masalah, bila ada masalah terjadi.

10. Melaporkan hasil kegiatan kepada pihak-pihak terkait.

7. Pengembangan Dan Pengelolaan Kemitraan Di Pkbm

1. Pemilihan Jaringan Kemitraan

Apabila kita cermati banyak sekali orang-perorangan dan lembaga yang dapat dipilih dijadikan mitra

dalam penyelenggaraan program-program di PKBM seperti antara lain:

a. PKBM lain

b. LSM

20

c. Organisasi, sosial, keagamaan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti PKK, Darma wanita,

Pramuka

d. Dinas/Instansi seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan

dan Dinas instansi lainnya

e. Puskesmas, BKIA, Klinik

f. Partai Politik

g. Pengusaha

h. Lembaga Pendidikan Formal

2. PKBM dapat juga bermitra dengan sejumlah lembaga informal seperti antara lain:

a. Kelompok Budaya

b. Stasiun Radio

c. Stasiun Televisi

3. Pemilihan kegiatan yang dilakukan dengan pola kemitraan antara lain:

a. Penyebaran informasi

b. Pendanaan bersama

c. Penyebarluasan materi pembelajaran

d. Data dasar

e. Membangun kesadaran

f. Sistem pendidikan non formal dengan pendidikan formal

g. Monitoring program, dan lain-lain.

D. TOKOH MASYARAKAT

1. Pengertian Tokoh Masyarakat

Masyarakat yang ideal adalah yang meski mereka memiliki sub jati diri yang berbeda-beda tetapi

mereka menyatu dalam satu identitas masyarakat, mematuhi peraturan yang disepakati bersama dan

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sosok tokoh masyarakat berpengaruh besar terhadap

perkembangan masyarakat. Dengan kata lain dapat di katakan bahwa maju mundurnya suatu masyarakat salah

satunya di pengaruhi oleh keterlibatan atau partisipasi tokoh masyarakat pada setiap aktivitas kegiatan

pembangunan. Pentingnya eksisitensi tokoh masyarakat ini di jelaskan oleh Rogers dalam Abdilah Hanafi

(1987:11) bahwa :

Di dalam suatu masyarakat ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta

nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu, mereka ini seringkali memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Mungkin mereka itu

menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara informal; pengaruh itu tumbuh bukan karena

ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh karena jabatan

resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat.

21

Jadi dapat di simpulkan bahwa seorang tokoh masyarakat itu ialah anggota masyarakat yang biasanya

dimintai tolong oleh anggota masyarakat lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahannya serta

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ( anggota masyarakat lainnya ) dalam melakukan

sesuatu.

2. Ciri-ciri Tokoh Masyarakat

Menurut Rogers & Shoemaker dalam Abdilah Hanafi (1987:113-114) terdapat beberapa ciri yang

melekat pada diri tokoh masyarakat antara lain :

a. Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya.

b. Tokoh masyarakat biasanya memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu dibandingkan orang kebanyakan,

terutama pengikutnya.

c. Tokoh masyarakat tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk dirinya sendiri, meliankan

berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.

d. Tokoh masyarakat menjadi tumpuan bertanya dan meminta nasehat.

e. Tokoh masyarakat biasanya mempunyai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan para

pengikutnya.

f. Tokoh masyarakat lebih inovatif dibandingkan pengikutnya.

3. Teknik Mengenali Tokoh Masyarakat

Untuk dapat mengenali tokoh masyaraikat dalam suatu sistem sosial bukan hal yang mudah, terlebih

lagi jika bukan merupakan bagian/anggota sistem sosial tersebut. Menurut Rogers & Shoemaker dalam

Abdilah Hanafi (1987:112-113) menjelaskan beberapa teknik yang dapat di gunakan mengenali tokoh

masyarakat :

a. Teknik Sosiometri

Tehnik ini dapat dilakukan dengan menanya anggota masyarakat kepada siapa mereka meminta nasehat

atau mencari informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan yang mereka hadapi

b. Teknik Informan’s Rating

Dalam menggunakan tehnik ini, pada prinsipnya sama dengan sosiometri. Tetapi yang ditanya bukan

anggota masyarakat, melainkan orang yang dianggap nara sumber disana yang dianggap mengenal dengan baik

situasi sistem sosial.

c. Teknik Self Designating

Dalam tehnik ini kepada setiap responden diajukan serangkaian pertanyaan untuk menentukan seberapa

jauh ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakatnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Sosiometri untuk mengenali tokoh masyarakat di lokasi

penelitian yang akan dijadikan responden dalam penelitian.

22

4. Pentingnya Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Pengembangan PKBM

Partisipasi adalah keterlibatan mental atau fikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok

yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu

serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Santoso Sastropeotro, 1986:13).

Pentingnya eksisitensi tokoh masyarakat ini di jelaskan oleh Rogers dalam Abdilah Hanafi (1987:11)

bahwa di dalam suatu masyarakat ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta

nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu, mereka ini seringkali memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Mungkin mereka itu

menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara informal; pengaruh itu tumbuh bukan karena

ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh karena jabatan

resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat.

Jadi dapat di simpulkan bahwa seorang tokoh masyarakat itu ialah anggota masyarakat yang biasanya

dimintai tolong oleh anggota masyarakat lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahannya serta

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ( anggota masyarakat lainnya ) dalam melakukan

sesuatu.

Berdasarkan beberapa rumusan sebelumnya PKBM dapat dimaknai sebagai suatu institusi atau lembaga,

satuan, wadah, tempat dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang di bentuk DOUM (dari, oleh, untuk,

masyarakat) melalui pendekatan partisipatif. Secara filosofis makna dari PKBM dapat dikemukakan sebagai

berikut : Pusat bermakna pemusatan manajemen, bukan dalam pengertian pemusatan berbagai program layanan

PKBM pada suatu tempat. Pemusatan manajemen penyelenggaraan PKBM, terutama dalam hal pemecahan

masalah. Kegiatan belajar, setiap atau kegiatan layanan PKBM di selenggarakan dalam setting pembelajaran

sehingga proses dan hasil program dan kegiatan layanan diikuti dan diperoleh warga sasaran program dan

kegiatan layanan diikuti dan diperoleh warga sasaran program harus berdampak kepada perubahan

pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat, merupakan sasaran utama dan sasaran akhir dari setiap

program/kegiatan layanan yang dirancang oleh PKBM.(BPKB Jabar, 2003 : 2).

Berdasarkan analisis Zainudin Arif, dan penyelenggaraannya, secara garis besar ada tiga tipe/jenis

PKBM, yaitu:

1) PKBM Berbasis Masyarakat (Community Based), dengan ciri dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM).

2) PKBM Berbasis Kelembagaan (Institution Based). Pengelolaan PKBM ini dilaksanakan oleh pemerintah

atau swasta (yayasan/lembaga swadaya masyarakat). Masyarakat menjadi kelompok sasaran program atau

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Semua sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya biaya,

disediakan oleh lembaga. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas mengikuti program kegiatan yang

disediakan oleh PKBM tersebut.

3) PKBM Komprehensif. PKBM ini merupakan kombinasi antara PKBM berbasis Masyarakat dan PKBM

Berbasis Kelembagaan. Ciri utama jenis PKBM ini adalah penyelenggaraan dilakukan secara bersama

antara pemerintah/swasta dengan masyarakat.

23

Berkaitan dengan penjelasan diatas tentang Partisipasi Tokoh Masyarakat terhadap Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat jelas sangat penting sekali ini dikarenakan bahwa objek yang diamati atau ditafsirkan disini

yang di maksud yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat melalui komponen kognisi. Melalui komponen kognisi

ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki

oleh tokoh masyarakat akan terjadi kayakinan terhadap pusat kegiatan belajar masyarakat. Selanjutnya sesudah

keyakinan itu tumbuh di tokoh masyarakat tentang apa yang dilihat atau diamati itu bernilai positif atau

bermanfaat maka tokoh masyarakat tersebut ikut serta atau terlibat dalam pusat kegiatan belajar masyarakat.

Selain itu juga pentingnya partisipasi tokoh masyarakat terhadap PKBM di teliti oleh peneliti diantaranya :

1. Bahwa tokoh masyarakat di harapkan dapat merubah paradigma masyarakat tentang profil PKBM

sebagai suatu wadah satuan pendidikan luar sekolah yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat

yang minimalnya setara dengan pendidikan sekolah

2. Bahwa tokoh masyarakat di harapkan ikut serta dalam mensosialisasikan dan memberikan pemaknaan

tentang PKBM kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

24

A. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai teknik atau cara kerja untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana

dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (1990: 131) bahwa:

“Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian

hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu”.

Sedangkan menurut Hatimah (2000: 9) memberikan pengertian metode sebagai berikut:

“Metode adalah suatu cara dalam rangka pencapian tujuan, unsur-unsur metode dapat mencakup

prosedur, sistematik, logis, terencana dan aktivan untuk mencapai tujuan."

Secara etimologis penelitian merupakan suatu metode studi melalui penyelidikan yang hati-hati dan

sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut

(Sumarsono, 2004: 1).

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode yang akan dipergunakan, dengan

ditentukannya metode penelitian, maka akan memandu seorang peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana

penelitian dilakukan (Nazir, 1983: 51). Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang

dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian

(Kartono, 1990: 20) berdasarkan kecenderungan data yang didapat dari studi penjajagan ke lapangan dan

kesesuaian dengan tujuan penelitian, maka pendekatan yang diambil oleh penulis adalah pendekatan kualitatif

dengan metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Hadari Nawawi (1983: 63) mengemukakan pengertian metode deskriptif sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/

melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Selanjutnya Winarno Surakhmad (1985: 140) mengemukakan ciri-ciri metode deskriptif sebagai berikut:

1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-

masalah yang aktual.

2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering

disebut metode analitik).

Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan kualitatif karena pada hakekatnya ingin

memahami dan mengungkapkan secara mendalam atau menurut bahasa peneliti yaitu memotret bagaimana

gambaran peranan pengelola PKBM Jayagiri dalam membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat di sekitar

Jayagiri. Menurut Kirk dan Miller (1986: 9):

25

“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

tergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dalam bahasannya dan dalam

peristilahannya”.

Nasution (1992: 9) mengemukakan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Sumber data ialah situasi yang wajar atau natural setting.

2. Peneliti sebagai instrument penelitian.

3. Sangat deskriptif.

4. Mementingkan proses maupun produk.

5. Mancari makna dibelakang perbuatan.

6. Mengutamakan data langsung.

7. Adanya triangulasi.

8. Menonjolkan rincian konstektual.

9. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti.

10. Mengutamakan perspektif emic, verifikasi, sampling yang purposive.

11. Mengutamakan audit trail

12. Partisipasi tanpa mengganggu.

13. Mengadakan analisis sejak awal penelitian.

14. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan subjek yang

diteliti serta dapat mengamati mereka sejak awal sampai akhir proses penelitian. Fakta atau data itulah yang

nantinya diberi makna sesuai dengan teori-teori yang terkait dengan fokus masalah yang diteliti.

B. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (1992: 102) subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang dan tempat dimana data

yang dipermasalahkan melekat. Responden penelitian adalah orang yang dapat merespon, memberikan

informasi tentang data penelitian. Sedangkan sumber data adalah benda, hal, atau orang dan tempat dimana

peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini

adalah para pengelola PKBM Jayagiri dan tokoh masyarakat di sekitar Jayagiri.

Sampling dalam subjek penelitian dilakukan secara terus menerus dan sifatnya tergantung pada tujuan

penelitian setiap saat. Nasution (1996: 29) mengemukakan bahwa tidak ada pengertian populasi dalam

penelitian ini, sampling berbeda tafsirannya. Sampling adalah pilihan peneliti, aspek apa, dari peristiwa apa,

dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu dank arena itu dilaksanakan terus menerus

sepanjang penelitian. Sampling bersifat purposive yakni tergantung pada tujuan fokus pada suatu saat.

26

Selanjutnya pada bagian lain Nasution (1996: 95-96) menambahkan bahwa sampling dalam penelitian

naturalistik ialah pengambilan keputusan untuk mengadakan pilihan dari populasi manusia non manusia.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan

penggalian informasi maka penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik total

sampling. Pemilihan subjek penelitian terdiri dari pihak pengelola PKBM dan tokoh masyarakat. Dengan

demikian diharapkan dapat mengungkap informasi-informasi yang lengkap dan terperinci tentang peran

pengelola PKBM Jayagiri dalam membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat di sekitar desa Jayagiri.

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian atau pengumpul data/ informasi dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, artinya

peneliti sendiri sebagai alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Sebagaimana

diungkapkan oleh Nasution (1992: 9) bahwa peneliti adalah key instrument yaitu peneliti sendiri yang bertindak

sebagai pengamat. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang

diperlukan.

Sebagai pedoman dalam melakukan pengamatan, peneliti membekali diri dengan pedoman observasi,

pedoman wawancara, dan catatan lapangan untuk memperdalam dan memperluas dengan tema dan kondisi

yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat

saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian.

1) Studi Kepustakaan

Menurut Subino (1982: 28) studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep, sebagai

bahan pertimbangan, penguat atau penolakan terhadap temuan hasil penelitian, dan untuk mengambil beberapa

kesimpulan.

2) Pedoman Observasi (Pengamatan)

Observasi ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi,

situasi atau perilaku peneliti memandang yang diobservasi sebagai subjek, apabila peneliti tidak dapat dengan

segera memahami makna sesuai kejadian di lokasi, para subjek dapat membantu menjelaskan pemaknaan dalam

hal-hal tertentu disusun secara bersama-sama antara peneliti dengan subjek. Namun demikian peneliti berusaha

untuk tidak mengganggu responden selama melaksanakan penelitian.

3) Wawancara

Pada wawancara akan diutamakan data verbal. Data verbal diperoleh melaui percakapan dan tatap muka

langsung. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai teks konseptual yang menyangkut permasalahan

penelitian.

Pedoman wawancara ini berguna bagi peneliti untuk mencari data pelengkap utama. Kartini Kartono

(1983: 171) member pengertian sebagai berikut:

27

“Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya

jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”.

4) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen (barang-barang

tertulis) atau arsip. Suharsimi Arikunto 91993 :207) mengemukakan bahwa:

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Tujuan penggunaan

studi dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tertulis yang diperlukan untuk melengkapi data

penelitian, yaitu dengan jalan membaca, menelaah, mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tentang peran pengelola PKBM dalam

membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat di lingkungan desa Jayagiri Lembang.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian atau riset adalah suatu aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Dengan demikian

dalam pengumpulan data tersebut dilakukan secara terencana, sistematis dan relevan.

Dalam penelitian ini alat pengumpul data merupakan hal yang penting dalam rangka perolehan data /

informasi yang valid, maka diperlukan alat yang tepat dan akurat. Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

penulis, wawancara merupakan alat pengumpul data yang utama tetapi ditunjang oleh data-data yang diperoleh

secara observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Langkah-langkah Pengumpul Data yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan pedoman observasi,

dengan langkah-langkah penyusunananya sebgai berikut :

1) Tahap persiapan

Merumuskan masalah penelitian dengan aspek-aspek yang akan diteliti disertai indikator-indikator dan

sub indikatornya. Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian.

Dalam tahap ini, peneliti pertama-tama mengadakan survey awal ke lapangan untuk menentukan atau

mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan yang sekiranya bisa dijadikan masalah penelitian.

Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan penyusunan rancangan penelitian yang biasa disebut proposal

penelitian yang kemudian dibimbingkan kepada dosen pembimbing untuk disetujui. Kemudian peneliti

menjajaki keadaan lapangan serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

Kemudian mempersiapkan pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada responden dan pedoman

observasi berdasarkan pada aspek-aspek yang akan diteliti agar proses wawancara dapat berlangsung secra

efektif dan efisien. Dalam hal ini dilakukan penyusunan instrumen berupa:

Kisi-kisi penelitian

Kegiatan penyusunan kisi-kisi penelitian dilakukan sebagai acuan dalam pembuatan alat

pengumpul data berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi sesuai dengan pertanyaan

28

penelitian yang sudah ditetapkan. Kisi-kisi instrumen penelitian ini berisikan kolom-kolom, aspek,

indikator, sub indikator, item, instrumen, sumber data, dan kode narasumber.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan kegiatan penggalian informasi data secara mendalam dengan mengenal lebih dekat

kepada subjek penelitian, mengadakan pengamatan permulaan terhadap lingkungan subjek penelitian,

kemudian diadakan kegiatan partisipatif bersama subjek penelitian dengan melakukan wawancara bersama

pihak PKBM Jayagiri, Pemerintah Desa, dan dengan tokoh masyarakat . Kegiatan-kegiatan tersebut diatas

dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan melakukan analisis data terhadap hasil

pengumpulan data tersebut.

3) Pelaporan

Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

Triangulasi

Yakni pengecekan, pemeriksaan dari data yang telah diperoleh dilapangan terutama untuk memperoleh

keabsahan data. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Maleong bahwa tahap pemeriksaan

keabsahan data yang diperoleh memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding dengan data ini. Pada tahap ini dilakukan kegiatan membandingkan hasil observasi,

wawancara dan angket.

Pembuatan laporan

Setelah kegiatan triangulasi, kemudian pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan hasil pengumpulan

data. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan yaitu menggandakan laporan yang telah disusun.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bohar Suharto dalam Yanto Nopriyanto (1998 : 79) mengemukakan bahwa:

Mengolah data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengaplikasikan. menimbang dan

menyaring data berarti benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, berkaitan dengan masalah yang

diteliti, mengatur dan mengaplikasikan berarti menggolongkan, menyusun, mengelompokkan menjadi satu,

untuk kemudian dibuat klasifikasi dan kategori tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif, penulis melakukan analisa menurut Nasution dalam Bambang

Setiawan (2003 : 32-34), yaitu :

1) Reduksi Data

Dalam reduksi data, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. kemudian

laporan tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih

sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan.

29

2) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang diperoleh setelah dicari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesa,

kemudian dicoba untuk disimpulkan. agar kesimpulan tersebut tidak kabur dan meragukan maka peneliti

melakukan verifikasi dengan mencari data baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

30

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, maka penulis dapat menggambarkan lokasi Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) Jayagiri Lembang.

Pusat Kegiatan Belajar Masayrarakat (PKBM) Jayagiri Lembang adalah salah satu lembaga

pendidikan yang ada di Desa Jayagiri. PKBM ini adalah salah satu lembaga dari pendidikan nonformal.

Lokasi kantor PKBM Jayagiri ini di jalan Jayagiri no. 63 Lembang, desa Jayagiri Kec. Lembang, Kab.

Bandung Barat.

PKBM adalah wujud dari pendidikan yang berbasis masyarakat yaitu pendidikan yang pada

dasarnya dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat sehingga mereka berdaya,

dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri yang sudah barang tentu melalui

interaksi dengan lingkungannya.

Keberadaan PKBM memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai koordinasi program-program

pembelajaran di masyarakat. Tersedianya pengelola/penyelenggara, tenaga pengajar/tutor yang

berkualitas, merupakan daya pikat tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke PKBM. Tujuan PKBM

adalah memberdayakan masyarakat untuk kemandirian, melalui program-program yang dilaksanakan

di PKBM, agar dapat membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

PKBM Jayagiri ini adalah salah satu PKBM binaan dari P2PNFI regional 1 yang letaknya persis

bersebelahan dengan kantor PKBM Jayagiri. PKBM ini didirikan karena kondisi masyarakat yang

membutuhkan adanya kegiatan belajar masyarakat.

Hal ini pun sejalan dengan harapan dari para pemerintah Desa Jayagiri yang membutuhkan

adanya pembelajaran bagi warganya, terutama bagi mereka yang kurang mampu yang tidak dapat

menempuh pendidikan formal. Desa Jayagiri ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Kehutanan (Kab. Subang)

Sebelah Selatan : Desa Lembang (Lembang)

Sebelah Timur : Desa Cibogo/Kayuambon (Lembang)

Sebelah Barat : Desa Cikahuripan (Lembang)

Sarana dan prasarana jalan kabupaten cukup baik transportasi umum sampai dengan jalan

kabupaten Desa jayagiri dan sarana jalan desa ada yang diaspal, masih berbatu bahkan masih ada yang

jalan tanah. Fasilitas pendidikan tersedia 8 (delapan) SD Negeri, 4 (empat) SMP negeri, 1 (satu) SMU

Negeri, dan beberapa SMK yang ada di daerah kecamatan Lembang yang jaraknya kurang lebih 2 km,

serta ada pendidikan nonformal paket A, B dan C di wilayah Desa jayagiri.

Dampak dari kondisi di atas, berimbas kepada sector pendidikan, sosial budaya, ekonomi, yaitu

banyak ketinggalan apabila dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan potensi yang nampak berasal dari sumber daya alam baik pertanian maupun peternakan

31

cukup memberikan harapan terutama peternakan sapi perah dan peternakan kelinci. Namun di satu

pihak Drop Out dari pendidikan sekolah cukup memprihatinkan, sehingga munculnya tingkat

pengangguran dan permasalahan ekonomi dan sosial lainnya.

Beranjak dari gambaran di atas, sebagai insan yang peduli terhadap pendidikan luar sekolah

merasa prihatin dan tertantang untuk melaksanakan program-program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

yang dilaksanakan. Kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga mereka bisa memecahkan

permasalahan yang dirasakan serta memberikan perubahan pada pola pengetahuan dan sikap warga

masyarakat ke arah yang lebih baik. Program-program yang dilaksanakan adalah program pendidikan

yang terintegrasi dengan mata pencaharian berkaitan erat dengan sumber daya alam yang ada.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan catatan terakhir di kantor Desa Jayagiri Kecamatan Lembang pada tahun 2009

dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang ada sebanyak 16.714 jiwa yang terdiri dari 8.347 laki-laki,

dan 8.367 perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 4.286 dengan jumlah kepadatan penduduk

480/KM.

Tabel I

Keadaan Penduduk Menurut Usia

NO Gol.Usia dalam Tahun F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 – 12 bulan

1 – 5 Tahun

6 – 10 Tahun

11 – 15 Tahun

16 – 20 Tahun

21 – 25 Tahun

26 – 30 Tahun

31 – 35 Tahun

36 – 40 Tahun

41 – 45 Tahun

46 – 50 Tahun

51 – 55 Tahun

56 – 60 Tahun

60 Tahun ke atas

252

1219

1470

2263

1288

1823

1662

1661

1536

904

702

586

481

867

Jumlah 16714

Sumber : Monografi Desa Jayagiri tahun 2009

`Sedangkan keadaan penduduk Desa Jayagiri berdasarkan kelompok dalam tingkat pendidikan dapat

dilihat pada table berikut ini :

32

Table 2

Penggolongan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Desa Jayagiri Kecamatan Lembang

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 57 orang 47 orang

Usia 3-6 tahu yang sedang TK/playgroup 300 orang 429 orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 15 orang 10 orang

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 1954 orang 2269 orang

Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah 15 orang 10 orang

Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tdk tamat 275 orang 263 orang

Tamat SD/sederajat 2636 orang 2852 orang

Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP 141 orang 148 orang

Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA 77 orang 73 orang

Tamat SMP/sederajat 2357 orang 2197 orang

Tamat SMA/sederajat 1705 orang 1753 orang

Tamat D-1/sederajat 250 orang 245 orang

Tamat D-2/sederajat 153 orang 129 orang

Tamat S-1/sederajat 63 orang 76 orang

Tamat S-2/sederajat 19 orang 17 orang

Tamat S-3/sederajat 16 orang 18 orang

Tamat SLB A 3 orang 1 orang

Tamat SLB B 2 orang 4 orang

Tamat SLB C 2 orang 2 orang

Jumlah 10040 orang 10543 orang

Jumlah Total 20583 orang

Sedangkan keadaan penduduk Desa Jayagiri berdasarkan kelompok tenaga kerja dapat dilihat dari tabel

berikut ini :

Table 3

Penggolongan penduduk berdasarkan tenaga kerja

Desa Jayagiri Kecamatan Lembang

Tenaga Kerja Laki-laki Perempuan

Penduduk usia 18-56 tahun 4949 orang 4956 orang

Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja 3464 orang 3469 orang

33

Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak/belum

bekerja

1485 orang 1487 orang

Penduduk usia 0-6 tahun 934 orang 774 orang

Penduduk masih sekolah 7-18 tahun 1954 orang 2269 orang

Penduduk usia 56 tahun ke atas 667 orang 543 orang

Angkatan kerja 4949 orang 4956 orang

Jumlah 18402 orang 18454 orang

Jumlah Total 36856 orang

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Riwayat Pengembangan PKBM

a) Latar Belakang

Terbentuknya wadah PKBM Jayagiri di Desa Jayagiri merupakan kepedulian insan-insan yang peduli

terhadapa pendidikan dan dilatarbelakangi antara lain :

Masukan dari para tokoh masyarakat yang menginginkan warganya maju, khususnya pada aspek

pendidikan, ekonomi dan sosial.

Terdapat usia sekolah SD, SMP dan SLTA yang drop out dan belum tertampung di sekolah

formal, dikarenakan faktor ekonomi.

Sumber Daya Manusia yang handal masih relatif kurang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat kecil dibandingkan dengan desa-desa lainnya di

wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi karena menginginkan lebih maju, minimal

sejajar dengan desa lainnya.

Terdapat masyarakat miskin secara ekonomi.

Keterampilan masyarakat untuk memberdayakan diri dan memanfaatkan lingkungannya masih

kurang, sedangkan daerahnya sangat potensi untuk diolah sebagai asset daerah.

b) Tujuan

Besar harapan setelah terbentuknya PKBM Jayagiri, masyarakat berusia sekolah SD, SMP, SMA

minimal 50% dapat terlayani, terutama:

Adanya pelayanan pembelajaran terhadap warga masyarakat

Terwujudnya jaringan kemitraan usaha masyarakat

Tersusunnya suatu rencana pembangunan potensi daerah yang dapat terrealisasikan dengan

segera

Tergalinya potensi masyarakat dalam menentukan teknologi tepat guna sebagai alat dalam

meningkatkan kehidupan dan penghidupan warga masyarakat.

34

Pembina:Kepala P2 PNFICamat LembangPenilik DIKMASkepala Desa Jaya Giri

KETUA Euis

Mintarsih

BENDAHARA Henny Dewi S

SEKRETARIS Susi Ernawati,

S.Pd

Visi dan Misi PKBM

Visi : Menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat dengan pendidikan, pengetahuan dan

keterampilan.

Misi :

Pemberian pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat kea rah yang lebih maju dengan

mengedepankan pendidikan dan pengetahuan

Mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan membangkitkan nilai-nilai baru yang lebih

baik

Menselaraskan antara isi ajaran agama islam dan mengaplikasikan ke dalam bentuk yang lebih

rill. Menjaga dan meningkatkan kualitas generasi muda yang sadar akan tantangan dan tuntutan

ke masa depan.

c) Keluaran

Terinformasikannya situasi dan kondisi Desa Jayagiri sebelum dan sesudah adanya wadah PKBM

Jayagiri, sehingga keberadaannya dapat bermanfaat khususnya di lingkungan Desa Jayagiri.

2. Pelaksana Program

Sebagai insulator terbentuknya wadah PKBM Jayagiri, sehingga dapat melayani warga masyarakat,

telah mengadakan musyawarah bersama untuk pembentukan PKBM Jayagiri di Desa Jayagiri di bawah

naungan:

P2 PNFI Regional I Jayagiri

Pemerintah Kecamatan Lembang

UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Lembang

Pemerintah Desa Jayagiri

Sebagai hasil pertemuan maka tersusunlah pengurus sebagai berikut:

1. Pengurus

Pembina : Kepala P2 PNFI Regional I Jayagiri

Ketua PKBM : Euis Mintarsih

Sekretaris : Susi Ernawati, S. Pd

Bendahara : Henny Dewi Sartika

2. Struktur organisasi PKBM

A. Mitra Kerja PKBM Jayagiri

35

a) Rotary Internasional

Bantuan buku perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pelatihan keterampilan

Narasumber

b) P2 PNFI Regional I Jayagiri

Konsultan Manajemen Pengelolaan PKBM

Narasumber/Fasilitator

Bantuan fasilitas gedung

a) UPTD Pendidikan TK/SD dan FNP

Konsultasi

Pelaporan dan pembinaan teknis/sertifikasi

b) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Bantuan Dana Operasional PKBM

c) POLBAN

Kursus-kursus Otomotif dan Pelistrikan

d) Subdin PLS Dinas Pendidikan Jawa Barat

3. Mitra Kerja PKBM Jayagiri

a) Rotary Internasional

Bantuan buku perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pelatihan keterampilan

Narasumber

b) P2 PNFI Regional I Jayagiri

Konsultan Manajemen Pengelolaan PKBM

Narasumber/Fasilitator

Bantuan fasilitas gedung

c) UPTD Pendidikan TK/SD dan FNP

Konsultasi

Pelaporan dan pembinaan teknis/sertifikasi

d) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Bantuan Dana Operasional PKBM

e) POLBAN

Kursus-kursus Otomotif dan Pelistrikan

f) Subdin PLS Dinas Pendidikan Jawa Barat

Bantuan Dana Operasional Manajemen PKBM

36

g) BBPPK (balai besar pengembangan perluasan kerja)

Pelatihan bidang keterampilan

h) UPTD SKB Kinderdorf

Bantuan Dana Operasional

i) SOS Kinderdorf

Kursus salon yang diikuti oleh warga belajar Paket C

Pembuatan ruangan salon

Kursus menjahit

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Kursus Pertanian

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

1. Peta wilayah

Terlampir.

2. Jarak tempuh

Jarak tempuh menuju PKBM jayagiri terdiri dari 3 kedusunan. 16 RW dan 68 RT, dengan rincian

sebagai berikut:

Kedusunan 1 Kampung Jayagiri 1 terdiri dari 6 RW, jarak ke PKBM Jayagiri antara 0,5 Km

Kedusunan 2 Kampung jayagiri 2 terdiri dari 5 RW, jarak ke PKBM Jayagiri antara 0, 75 Km

Kedusunan 3 Kampung Jayagiri 3 terdiri 5 RW, jarak ke PKBM Jayagiri antara 1 Km.

3. Sumber daya

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan desa Jayagiri antara lain:

Pegawai Negeri Sipil

Petani

Peternak

Perkebunan

Pengrajin

Jasa, dll.

4. Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung yang digunakan untuk pembelajaran dan pelayanan informasi antara lain:

Pembelajaran : bangunan PKBM Jayagiri menggunakan pnjaman dari P2 PNFI Regional

I Jayagiri

Keterampilan : rumah penduduk dan tempat lainnya

5. Sumber Pembiayaan

37

Sumber dana diperoleh dari swadaya masyarakat masyarakat yang peduli, bantuan yang bersifat tidak

mengikat, P2 PNFI Regional I Jayagiri, Dinas Pendidiakan provinsi, Diknas Kabupaten Bandung Barat

melalui Pendidikan Luar Sekolah, UPTD Kecamatan Lembnag dan Donatur lainnya.

C. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Responden

1) Menurut Pengelola PKBM Jayagiri

Menurut pengelola PKBM jayagiri yang bernama ibu Euis Miintarsih, bahwasannya PKBM ini

sudah berdiri sejak tahun ….. dari mulai PKBM ini berdiri sudah ada kerjasama atau membangun

mitra dengan tokoh masyarakat yang berada di sekitar PKBM, hal ini guna untuk melibatkan peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan PKBM.

PKBM Jayagiri ini memiliki struktur yang jelas, namun mengenai tugas pokok dan fungsinya

belum seperti yang diharapkan karena beberapa hal masih ada yang dilakukan atau dikerjakan oleh

ketua PKBM meskipun sudah terbagi masing-masing tugasnya. Dalam struktur PKBM ini ada

beberapa yang dari warga sekitar namun tidak secara keseluruhan dari warga sekitar PKBM karena

hal ini berkaitan dengan kompetensi dari para pengelola PKBM.

Dalam pelaksanaannya pembagian kinerja dari struktur yang ada disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing yang ada dalam struktur tersebut, hal seperti ini bisa dikatakan masih

subjektif tapi memang kondisi yang membuat seperti ini sehingga walaupun tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan akan tetapi tetap berjalan demi kemjuan PKBM.

b. Identitas Responden

Data yang didapat dari responden dalam penelitian ini banyak didapatkan secara verbal melalui

wawancara dengan beberapa responden. Responden yang diwawancarai berkaitan dengan penelitian ini

sebanyak 4 orang, yaitu satu pengelola, satu orang dari pemerintah Desa, dan dua orang dari tokoh

masyarakat.

Data mengenai latar belakang responden tersebut secara lengkap, ada pada tabel berikut ini :

Identitas Responden Pengelola PKBM

No Nama Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan Jabatan Alamat

1. Euis Mintarsih Bandung, 06-09-1967 D1 Sekretaris Ketua PKBMJl. Jayagiri RT

04/13 Lembang

2. Susi Ernawati Bandung, 13-09-1983 S1Sekretaris

PKBM

Jl. Murhadi No.

45 RT 02/02

Lembang

3.Henny Dwi

SartikaCimahi, 12-04-1968 D1 Sekretaris

Bendahara

PKBM

Jl. Jayagiri RT

03/08 Lembang

38

Identitas Responden Tokoh Masyrakat

No Nama Jenis Kelamin Jabatan

1 Deni Iskandar Laki-laki Kaur Pemerintahan Desa Jayagiri

2 Dedi Laki-laki Kaur KESRA Desa Jayagiri

c. Hasil Wawancara

Dalam menghadapi era globalisasi sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat,

tentunya PKBM seyogyanya melakukan penyesuaian dan antisipasi pengembangannya dengan

melakukan kerjasama atau bermitra demi menguatkan bargaining position, karena keberhasilan hanya

dapat diraih secara bersama untuk kepentingan yang sama, saat ini momentum untuk mewujudkan

kekuatan serta potensi yang dimiliki PKBM Jayagiri melalui kerjasama kemitraan.

PKBM Jayagiri ini bermitra dengan berbagai pihak demi mempertahankan eksistensinya dalam

mengembangkan potensi masyarakat yang ada di sekitar PKBM. Dalam menjalin kemitraan perlu

dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar PKBM ini dapat dan mampu memajukan ranah pendidikan

nonformal yang saat ini maish dipandang miring oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan

pendidikan formal karena masyarakat cenderung banyak yang lebih memilih pendidikan formal

dibandingkan pendidikan formal. Kemitraan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat

secara bersama-sama membangun lembaga PKBM Jayagiri ini untuk lebih maju lagi.

Belajar dari pengalaman beraneka ragam implementasi pola kemitraan yang biasa dilakukan

oleh PKBM lain, permasalahan terbesar terletak pada bagaimana membuat agar inisiatif atau

kemitraan yang ada dapat secara kontinyu bertahan dan berkesinambungan (sustainable) tanpa harus

bergantung pada kekuatan anggaran yang turun dari pemerintah atau yang biasa disebut dalam

pendidikan nonformal adalah dana block grand saja. Meskipun dalam pelaksanaannya kemitraan yang

dijalin oleh PKBM Jayagiri ini masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki misalnya dalam

melaksanakan atau menjalin mitra dengan pihak lain ini tidak menggunakan MOU untuk lebih

memperjelas baik itu keuntungan ataupun hal lain antara kedua belah pihak.

Kunci dalam menjalin kemitraan adalah terjalinnya hubungan kemitraan yang strategis antara

kedua belah pihak atau dapat dikenal dengan istilah “Public-Private partnership”. Namun dalam

mengembangkan pola kemitraan yang dimaksud tidaklah semudah memablikan telapak tangan atau

semudah menelurkan konsepnya. Kerap kali dalam menjalin kemitraan yang terjadi hanya bertahan

seumur jagung alias hanya mampu diterapkan dalam jangka waktu yang sangat pendek dan kemudian

secara alami atau terpaksa berangsur-angsur berhenti.

Jika berkaca dari keberhasilan sejumlah Negara dalam mengenbangkan teknomogi informasinya,

maka terlihat selalu adanya kemitraan yang solid antara tiga unsure utama yaitu pemerintah, swasta,

39

dan perguruan tinggi (dimana msyarakat dan komunitas akan menjadi stakeholder dari kerjasama

tersebut). “The Golden Triangle” hanya akan berhasil diterapkan apabila pemrakarsa kemitraan benar-

benar mengerti hal-hal apa saja yang akan jadi pemicu atau perangsang terjadinya kerjasama yang

solid dan saling menguntungkan anatara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada saat ini menjadi penting dan memiliki posisi

yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran dan layanan informasi yang

dibutuhkan, namun hal dalam kenyatannya PKBM belum diimbangin dengan adanya peningkatan

kualitas/mutu baik itu mutu kelembagaan, mutu layanan pendidikan maupun mutu layanan informasi.

Upaya agar penyelenggaraan layanan pendidikan / pembelajaran berkualitas dan

berkesinambungan serta PKBM memiliki unit ussha guna pemandirian serta diperlukan langkah

meningkatkan peran serta dan partisipasi atau bekerjasama dengan masyarakat, termasuk masyarakat

dunia usaha dan dunia industry. Peran serta dan partisipasi masyarakat tersebut secara sukarela

membantu dan turut memikirkan perkembangan dan peningkatan mutu PKBM sangat diperkukan.

Pada umumnya kerjasama atau kemitraan dilakukan dengan tujuan untuk dikenal dan

selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang didapat dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua

belah pihak. PKBM ini di dalamnya ada beberapa macam program untuk melayani masyarakat yang

membutuhkan akan pendidikan. Program yang ada di PKBM Jayagiri ini diantaranya adalah

Pendidikan Kesetaraan, PAUD, Life Skill, TPA, Keaksaraan fungsional, TBM, Kursus Komputer,

kursus Bahasa Inggris, Kursus Menjahit, Tata rias pengantin, dan kursus salon potong rambut.

Begitu luas dan beragamnya kegiatan yang dilakukan oleh PKBM dan basis komunitasnya pun

bermacam ragamnya ada yang daerah perkotaan, pedesaan, wilayah pesisir dan lain sebagainya. Untuk

itu sudah barang tentu guna mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan PKBM tidaklah mudah.

Dalam rangka mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan program dan menuju

pemandirian tentunya PKBM pun memerlukan upaya partisipasi dari masyarakat, baik pastisipasi

dalam proses manajemen (perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian) juga pastisipasi

dalam hal penyediaan sumber daya, tenaga, sarana prasarana, dana dan sumber daya lainnya.

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pola kemitraan. Baik itu kemitraan

antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha/industry yang mencakup mulai dari kegiatan

merancang, merencanakan, melaksanakan, melembagakan dan mengembangkan PKBM yang dijalin

dengan kesejajaran saling mengisi, membantu sesuai dengan potensinya masing-masing.

PKBM yang menjalin mitra atau kerjasama dengan berbegai pihak ini tentunya mempunyai

tujuan, yaitu untuk :

Meningkatkan kualitas PKBM

Menumbuhkembangkan peran serta semua pihak dalam penyelenggaraan PKBM

Mendorong PKBM untuk mandiri (tidak bergantung pada dana block grand saja).

40

PKBM Jayagiri ini melakukan hubungan kemitraan dengan para tokoh masyarakat sekitar untuk

mempermudah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM. Namun pada pelaksanaannya dalam

struktur organisasi yang ada di PKBM Jayagiri tidak ada yang bertanggung jawab penuh terhadap

bagian kemitraan. Dalam menjalin kemitraan ketua PKBM yang bertanggung jawab secara penuh

berkordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi mitra PKBM. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa

yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing yang ada dalam struktur organisasi tersebut.

Dalam menjalin kemitraan dengan para tokoh masyarakat sekitar, pengelola PKBM hanya

berkomunikasi secara langsung dengan para tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa. Tidak ada

perjanjian secara formal dalam menjalin kemitraan tersebut, karena masyarakat pun mendukung

kegiatan apa pun yang sifatnya positif dan memajukan wilayah yang ada disekitar PKBM.

Masyarakat membutuhkan PKBM sehingga dalam melakukan kemitraan dengan para tokoh

masyarakat merasa tidak memerlukan perjanjian khusus antara kedua belah pihak, walaupun hal

seperti ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya benar dalam menjalin kemitraan.

Kemitraan yang dilakukan dengan pihak pemerintah desa biasanya berupa sarana dan prasarana

apabila PKBM sedang ada kegiatan atau bisa dikatakan sebagai proyek tahunan dari pemerintah,

pemerintah desa membantu dalam hal sarana dan prasarana.

Walaupun hubungan kemitraan dengan tokoh masyarakat hanya sebatas lisan, namun kerjasama

ini selalu berlangsung sesuai dengan harapan dengan bukti bahwa program-program yang dilaksankan

PKBM Jayagiri ini berjalan sesuai rencana. Hal ini Karena bantuan sosialisasi dari para tokoh

masyarakat yang mempromosikan kegiatan yang ada di PKBM ini.

D. Proses Kerjasama/Kemitraan

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak PKBM dilakukan pada saat di PKBM tersebut akan

mengadakan program. Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan pihak pemrintah Desa Jayagiri, pihak

swasta serta tokoh masyarakat sekitra Jayagiri.

Proses kerjasama yang dilakukan dengan pihak Desa Jayagiri berbeda dengan yang dilakukan

dengan pihak swasta. Jika dengan pihak pemerintah maupun dengan tokoh masyarakat kerjasama yang

dilakukan terbatas pada warga belajar di sekitar lingkungan Desa Jayagiri. Baik pada saat perekrutan

maupun partisipasi warga lingkungan dalam kegiatan PKBM.

Berbeda hanlnya dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta, jika mengadakan

kerjasama dengan pihak swasta ada pembuatan rancangan kerjasama yang selanjutnya diajukan kepada

lembaga yang akan dijadikan sasaran kerjasama.

Berikut adalah uraian kerjasama dengan beberapa pihak :

a. Pemerintah Desa Jayagiri

Perizinan

Peminjaman aula desa

41

Pemberian daftar nama sasaran program PKBM

b. Tokoh Masyarakat Jayagiri

Memotivasi warga untuk ikut serta dalam program PKBM

Mencari sasaran program PKBM

c. P2 PNFI Regional I Bandung

Konsultan Manajemen Pengelolaan PKBM

Nara Sumber / Fasilitator

Bantuan Fasilitas Gedung

d. Rotary Internasional

Bantuan buku perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat

Pelatihan keterampilan

Nara Sumber

e. UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF

Konsultasi

Pelaporan dan pembinaan teknis / sertifikasi

f. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat

Bantuan Dana Operasional PKBM

g. POLBAN

Kursus-kursus Otomotif dan Pelistrikan

h. Subdin PLS Dinas Pendidikan Jawa Barat

Bantuan Dana Operasional Manajemen PKBM

i. BBPPK (Balai Besar Pengembangan Perluasan Kerja)

Pelatihan bidang keterampilan

j. UPTD SKB Bandung Barat

Bantuan Dana Operasional

k. SOS Kinderdof

Kursus salon yang diikuti oleh warga belajar Paket C

Pembuatan ruangan salon

Kursus menjahit

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

42

BAB V

PENUTUP

Pada bab V akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan ini berdasarkan

hasil pengolahan wawancara dan observasi yang merupakan kristalisasi hasil penelitian yang berkaitan dengan

peran pengelola PKBM Jayagiri dalam mengembangkan kemitraan dengan tokoh masyarakat di sekitar desa

Jayagiri. Kesimpulan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yang menggambarkan dan

mengungkapkan data tentang bagaimana proses membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat yang

43

dilakukan oleh pengelola PKBM. Selanjutnya akan mengemukakan pula beberapa rekomendasi saran yang

berkaitan dengan pengembangan kemitraan PKBM dengan tokoh masyarakat melalui peran pengelola PKBM.

A. Kesimpulan

PKBM dapat dimaknai sebagai suatu institusi atau lembaga, satuan, wadah, tempat dan pusat kegiatan

belajar masyarakat yang di bentuk DOUM (dari, oleh, untuk, masyarakat) melalui pendekatan partisipatif.

Dalam pelaksanaanya PKBM berupaya mengembangkan berbagai macam program mulai dari program

Pengembangan Anak Dini Usia (PADU), program Pendidikan Wanita, program Pemberantasan Buta Aksara

Fungsional, program Pendidikan Dasar untuk menunjang wajib belaja pendidikan dasar 9 tahun yaitu program

paket A dan program paket B setara SLTP serta pendidikan berkelanjutan seperti kelompok belajar usaha

(KBU), beasiswa/magang, dan kursus-kursus keterampilan yang pelaksanaanya tersebar ke seluruh pelosok

tanah air

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pendirian, penyelenggaraan maupun pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah anggota

masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM maka semakin tinggi pula dianggap keberhasilan dan

kemajuan PKBM tersebut. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pola kemitraan.

Kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha / dunia industri yang mencakup mulai dari kegiatan

merancang, merencanakan, melaksanakan, melembagakan dan mengembangkan PKBM yang dijalin dengan

kesejajaran saling mengisi, membantu sesuai potensi masing-masing.

PKBM yang menjalin mitra atau kerjasama dengan berbegai pihak ini tentunya mempunyai tujuan, yaitu

untuk :

Meningkatkan kualitas PKBM

Menumbuhkembangkan peran serta semua pihak dalam penyelenggaraan PKBM

Mendorong PKBM untuk mandiri (tidak bergantung pada dana blokc grand saja).

PKBM Jayagiri ini melakukan hubungan kemitraan dengan para tokoh masyarakat sekitar untuk

mempermudah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM. Namun pada pelaksanaannya dalam struktur

organisasi yang ada di PKBM Jayagiri tidak ada yang bertanggung jawab penuh terhadap bagian kemitraan.

Dalam menjalin kemitraan ketua PKBM yang bertanggung jawab secara penuh berkordinasi dengan pihak-

pihak yang menjadi mitra PKBM. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan

fungsi dari masing-masing yang ada dalam struktur organisasi tersebut.

Dalam menjalin kemitraan dengan para tokoh masyarakat sekitar, pengelola PKBM hanya berkomunikasi

secara langsung dengan para tokoh masyarakat ataupun pemerintah desa. Tidak ada perjanjian secara formal

dalam menjalin kemitraan tersebut, karena masyarakat pun mendukung kegiatan apa pun yang sifatnya positif

dan memajukan wilayah yang ada disekitar PKBM. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak PKBM dilakukan

pada saat di PKBM tersebut akan mengadakan program. Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan pihak

pemerintah Desa Jayagiri, pihak swasta serta tokoh masyarakat sekitra Jayagiri

44

Proses kerjasama yang dilakukan dengan pihak Desa Jayagiri berbeda dengan yang dilakukan dengan

pihak swasta. Jika dengan pihak pemerintah maupun dengan tokoh masyarakat kerjasama yang dilakukan

terbatas pada warga belajar di sekitar lingkungan Desa Jayagiri. Baik pada saat perekrutan maupun partisipasi

warga lingkungan dalam kegiatan PKBM.

Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran pengelola PKBM sangat penting dalam

membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat. Begitu pun proses kemitraan di PKBM Jayagiri yang secara

umum dapat dikatakan sudah terlaksana, sehingga mampu meningkatkan jalinan kemitraan serta pengembangan

program yang diselenggarakan oleh PKBM Jayagiri.

B. Rekomendasi

Dengan berdasarkan pada hasil penelitian maka berikut ini peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi

kepada berbagai pihak yang berkepentingan yaitu Pengelola PKBM dan Tokoh Masyarakat, dan Penelitian

selanjutnya.

1. Hendaknya pengelola PKBM melakukan kesepakatan atau perjanjian tertulis tentang kerjasama yang

akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait agar kerjasama yang terjalin lebih jelas dan tidak ada yang

merasa dirugikan.

2. Hendaknya dalam struktur organigram PKBM terdapat koordinator khusus dalam membangun

kemitraan dengan pihak lain. Jadi dalam membangun kemitraan tidak hanya ketua PKBM yang

berperan penting dalam menjalin kemitraan tersebut, akan tetapi harus ada pembagian tugas yang jelas,

agar semua pengelola PKBM terlibat langsung dalam proses membangun kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Muzaqi. (2010). Tersedia: www.damandiri.or.id/file/muzaqiunairbab2.pdf. 29 Oktober 2010.

NN. (2010). PERAN TOKOH MASYARAKAT. TERSEDIA: http://docs.google.com/viewer?

a=v&q=cache:VBO5Kp0NHGgJ:balatbangbengkulu.files.wordpress.com/2010/05/

toma.pdf+peran+tokoh+masyarakat&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESjYVoNnl8HsnOpQESRZxR

2EsMHcp8PADg8l_tfR9kClCsGHb86nhAh8tR5ILjHW8DMjnN5z-

45

SfNdL2H17yOQP3dQT_F0YOFYy3lt_tX-cmo9P_tiiT6ciW28kcKCKpYUsh91a1X&sig=AHIEtbS-Jj-

TpvkqElyRU_kzYRrQuudvCw. 29 Oktober 2010.

NN. (2009). KONSEP PKBM. Tersedia: http://www.jugaguru.com/profile/47/. 4 November 2010.

NN. (2010). PKBM. Tersedia: www.fkpkbm.or.id. 29 Oktober 2010.

Prasetyo, Iis. (2009). PENGEMBANGAN PKBM. Tersedia: www. blogspot.com/2009/06/pengembangan-

pkbm.html. 4 November 2010.

Sukmana, Cucu. (2008). Partisipasi dan Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap PKBM. Bandung : Jurusan

Pendidikan Luar Sekolah.

46