Membangun KemitraanAgribisnis

Inovasi Program Corporate SocialResponsibility (CSR)

Penyusun:Eko Murdiyanto, SP., MSi

Muhammad Kundarto, SP., MP

Editor:Andhiani Malik. K

Desain Cover:Danny KRATOON Yustiniadi

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh:Yayasan Bina Karta LestariDidukung oleh:Global Environment Facility-Small Grant Program (GEF-SGP)United Nations Development Programme (UNDP)Yayasan Bina Usaha Lingkungan

Edisi pertama Maret 2012

Alamat Penerbit:Tirto Agung Barat 5 No. 21 Pedalangan,Banyumanik, SemarangTelp. 024-70777220

Eko Murdiyanto & Muhamad KundartoMembangun Kemitraan Agribisnis: Inovasi ProgramCorporate Social Responsibility (CSR)-Edisi I – 2012109 hlm

ISBN: 978-979-17898-5-1

ISBN : 978-979-17898-5-1

iii

Kata SambutanDirektur Utama PT. Sidomuncul

Hadirnya program kebersamaan antarstakeholders di Desa Bergaskidul, Kecamatan Bergas,Kabupaten Semarang dalam pelestarian plasma nutfahtanaman obat yang diprakarsai Yayasan Bintarimemberikan dampak positif dan memiliki multiplierseffect yang sangat besar. Tidak hanya dari sisipelestarian keanekaragaman hayati tanaman obat,tetapi dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamdan sumber daya manusia serta menangkap peluangbisnis. Letak Desa Bergaskidul yang merupakan satudesa dengan Pabrik Jamu & Farmasi Sido Munculmenjadi prioritas & efisien di berbagai aspek kegiatan.

Selama ini dalam upaya pengembangan tanamanobat dan upaya pengelolaan Agribisnis tanaman obatmasih menghadapi masalah sehingga belum bisasecara optimal emnafaatkan potensi dan peluangtermasuk di lingkungan pabrik sekalipun. Beberapapermasalahan klasik yang dihadapi adalah tentanglemahnya jejaring kerjasama antar stakeholders danpelaku bisnis, dimana dalam hal ini masing-masingberjalan sendiri-sendiri. Pola konsep kerjasamkemitraan antara masyarakat (petani) melaluikelembagaan petani, kelompok tani (poktan) danGabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan pihak

iv

industri (PT Sidomuncul yang didukung pihak-pihaklain yang terintegrasi dalam kegiatannya memberikansolusi terbaik.

Dukungan pihak pemerintah lewat dinas terkaitdan pihak NGO (Non Government Organization) sepertiyang dilakukan oleh Yayasan Bintari memberikancontoh dan bukti bahwa kebersamaan inimembuahkan hasil dan dapat mengatasi masalahditingkat petani.

Kegiatan seperti ini dapat diduplikasikan dandapat direkomendasikan pada daerah dan kegiatanlain yang bersinergi untuk memecahkan permasalahanyang dihadapi masyarakat khususnya petani dantentunya menjamin kelangsungan sumber pasokanbahan baku bagi industri (PT Sidomuncul).

Kami berharap pihak lain yang memilikikepedulian dan misi yang sama dengan kami dapatbergabung, seperti dari lembaga Perguruan Tinggi,Perbankan, pihak swasta/LSM, dll guna meningkatkankualitas maupun kuantitas kegiatan di berbagaidaerah, yang pada hakekatnya dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Semarang, Maret 2012Humas PT. Sidomuncul

Bambang Supartoko, S.P., M.Si

v

Kata SambutanDirektur Yayasan Bintari

Agribsinis dapat dijadikan bidang utama untukproses peningkatan kesejahteraan masyarakat diIndonesia sebagai sebuah negara agraris. Agr ibisnisbukan sesuatu yang sukar untuk dikembangkan olehmasyarakat. Dengan budaya dan tradisi pertanianserta segala bentuk kecakapan petani dalam kegiatanpertanian merupakan dasar yang kuat untukpengembangan kegiatan agribisnis. Yang perludikembangkan lebih lanjut untuk implementasiagribisnis adalah pola-pola dan sub-sub kegiatan yangmenopang satu sama lain.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan agribisnis,petani harus mempunyai pengetahuan dankemampuan untuk melakukan pengelolaan pascapenen, pemasaran produk, perolehan modal usaha,dan jasa penunjang kegiatan pertanian lainnya. Salahsatu upaya dapat dilakukan dalam melakukanserangkaian kegiatan agribisnis tersebut adalahmenjalin kemitraan dengan stakeholder terkait.Kemitraan dilakukan melalui proses kerjasama antarpelaku agribisnis dalam berbagai pola, dari yangsangat informal sampai yang formal., dari yangberbentuk kelompok kecil sampai organisasi yangkompleks. Hal inilah yang belum dipahami danmendapat perhatian lebih lanjut oleh petani.

vi

Program kerjasama publik dan swasta dalampelestarian tanaman obat yang dilaksanakan olehYayasan BINTARI berupaya melakukan kegiatanfasilitasi dan mediasi Bentuk-bentuk kemitraan(kerjasama) yang dapat dilakukan oleh kelompok tanidan pihak swasta. Ada tiga tujuan besar dalamprogram ini, yang pertama adalah upaya konservasikeanekaragaman hayati dan budidaya tanaman-tanaman obat berkhasiat oleh masyarakat, yang keduaadalah memfasilitasi program Corporate SocialResponsibility (CSR) perusahaan swasta yang tepatsasaran dan memiliki nilai tambah untuk masyarakatdan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalahmelakukan menjembatani pertukaran informasi untukproses kemitraan yang dapat dikembangkan olehkelompok tani dan perusahaan serta pemerintah.

Melalui pembiayaan program, dana hibah yangdiberikan oleh Global Environment Facility-smallGrants Programme (GEF-SGP), mulai tahun 2009,BINTARI melakukan langkah-langkah untukmencapai tiga tujuan besar diatas. Pelaksaan programditujukan untuk kelompok tani di Desa Bergaskidul,Kabupaten Semarang dan beberapa perusahaan yangberada di sekitar Desa Bergaskidul. Lebih lanjutpenjelasan mengenai proses pelaksanaan programdan pembelajaran kemitraan yang berhasil dijalin olehkelompok tani dan perusahaan dipaparkan dalambuku ini. Semoga upaya-upaya bersama yang telah

vii

dilakukan oelh kelompok tani dan perusahaan dalammembangun kemitraan agribisnis dapat memberikanreferensi dalam pengembangan kegiatan agribisnisyang ramah lingkungan dan mendukung upayakesejahteraan petani.

Semarang, Maret 2012Direktur Yayasan BINTARI

Feri Prihantoro

viii

Kata Pengantar

Bagaimana membangun kemitraan agribisnisantara pengusaha dengan masyarakat? Pertanyaan inisering muncul ketika kemitraan yang dibangun tidakmemberikan hasil yang memuaskan, baik bagiperusahaan maupun bagi masyarakat. Lantas apayang salah dengan kemitraan yang yang sudahterjalin? Apakah peran masing-masing pihak sudahdilakukan sesuai kesepakatan? Dimana akarpermasalahannya?

Buku ini disusun untuk mencoba menguraikanbenang kusut kemitraan yang terjadi di Indonesia.Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan menelaahbeberapa model kemitraan yang ada di Indonesia.Kemitraan yang terjadi antara pihak perusahaan danmasyarakat yang memiliki latar belakang dan tujuanyang berbeda. Perbedaan latar belakang dan tujuaninilah yang merupakan sumber permasalahan yangtimbul dalam kemitraan. Namun apabila dikeloladengan baik perbedaan yang ada dapat dijadikankekuatan untuk membangun kemitraan yang salingmenguntungkan. Pemahaman perbedaan yang timbuldapat diredam apabila masing-masing pihakmemahami konseptualisasi agribisnis dengan benardan memahami peran serta fungsi masing-masingpihak dalam kerangka sebagai usaha bersama untukmembangun sumber daya, ekonomi dan sosial menuju

ix

kesejahteraan bersama, baik kesejahteraan yang dapatdiukur dengan uang maupun kesejahteraan yang tidakdapat diukur dengan uang.

Selain perbedaan kedua pihak juga harus bisamemahami persamaan antar pihak, karena tidaktertutup kemungkinan persamaan yang dimiliki justrumenjadi pemicu munculnya persaingan yang tidakdiharapkan. Persamaan yang dimiliki para fihak akanmenjadi kekuatan dalam kemitraan apabila masing-masing pihak sadar akan posisi masing-masing dalamkemitraan, sehingga masing-masing pihak menyadaribahwa dirinya harus menjadi yang terbaik dibidangnya atas kerjasama dengan mitranya. Salah satupihak tidak merasa meninggalkan pihak lain,kemajuan salah satu pihak akan diikuti oleh pihak lainyang bermitra.

Oleh karena itu dalam buku ini penulismencoba mengembangkan model kemitraan yangmenyeimbangkan kesejahteraan yang dapat diukurdengan uang maupun kesejahteraan yang tidak dapatdiukur dengan uang yang dapat dinikmati pihak yangbermitra secara seimbang. Konsep yang ditawarkandalam membangun kemitraan adalah melalui AliansiStrategis dengan mengoptimalkan peran masing-masing pelaku. Optimalisasi peran tersebut dalam halini dimulai dan disusun dengan diawali pembentukansuatu kelembagaan untuk merancang, melaksanakan

x

sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemitraanyang dibangun bersama.

Buku ini masih terdapat banyak kekurangan,oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kamimenerima segala tegur sapa yang membangunkesempurnaan ini. Mudah-mudahan buku ini dapatmenjadi wacana babak baru dalam kemitraan diIndonesia.

Penulis

xi

DAFTAR ISI

Hal

Kata Sambutan Direktur Utama PT. SidomunculKata Sambutan Direktur Yayasan BintariKata Pengantar

Bab I. PENDAHULUAN 1A. Kemitraan & Kemitraan agribisnis 1B. Perbedaan Kepentingan antara

perusahaan dengan masyarakat 4C. Kemitraan menuju kesejahteraan

bersama 6

Bab II. KONSEPTUALISASI AGRIBISNIS 14A. Agribisnis sebagai suatu sistem 15B. Ciri usaha agribisnis 19C. Strategi Pengembangan Sistem

Agribisnis 22

Bab III. CORPORATE SOCIALRESPONSIBIITY (CSR) 25A. Apa itu CSR? 25B. Sejarah munculnya CSR 31C. Perkembangan CSR : Dari Public

Private Patnership (PPPs) hinggaCommunity Dialogue Platform (CDP) 33

xii

D. Dasar Hukum CSR 37E. Alasan Perusahaan melakukan CSR 42F. Kemitraan: Bentuk CSR Perusahaan 46G. Model kemitraan bidang agribisnis 52

Bab IV. KEMITRAAN: PENGUSAHA VSMASYARAKAT 55A. Menarik akar perbedaan dan

persamaan pengusaha danmasyarakat 56

B. Tangible benefit: Hasil usaha yangdiutamakan & Integible benefit:Hasil usaha yang dilupakan

62

C. Strategi Pengelolaan CSR 65

Bab V. REALITA KEMITRAAN AGRIBISNIS(Kemitraan PT Sidomuncul danMasyarakat Desa Bergaskidul) 68A. Sejarah kemitraan PT Sidomuncul

dengan Masyarakat DesaBergaskidul 68

B. Model kemitraan PT Sidomunculdengan Masyarakat DesaBergaskidul 70

C. Manfaat kemitraan bagi PTSidomuncul

80

D. Manfaat kemitraan bagi MasyarakatDesa Bergaskidul 81

xiii

E. Manfaat kemitraan bagi Pemerintah 83F. Manfaat kemitraan bagi fasilitator

(LSM, perguruan tinggi) 84KEMITRAAN KELOMPOK TANINGUDI MULYO DAN PT.SIDOMUNCUL (Kisah sukses sebuahkemitraan) 85

Bab VI. MODEL KEMITRAAN AGRIBISNIS 92A. Masalah utama: Keseimbangan

Tangible benefit & Intangible benefitdalam kemitraan agribisnis 92

B. Kelembagaan sebagai langkah awalkemitraan agribisnis 94

C. Membangun peran pelaku melaluiAliansi Strategis Kemitraan Agribisnis 98

Daftar Pustaka 110

1

BAB IPENDAHULUAN

Pemerintah telah bertekad menjadikan sektoragribisnis sebagai sektor unggulan. Tekad pemerintahini didukung dengan kenyataan bahwa Indonesiamemiliki kekayaan sumber daya agribisnis yangsangat besar, dan agribisnis berperan sebagai matapencaharian sebagian besar penduduk, serta agribisnismempunyai potensi menghasilkan pemasukan devisabagi negara.

Namun sampai saat ini potensi sektor agribisnisbelum dikelola secara optimal. Pertumbuhan kapasitasproduksi dan utilisasi agribisnis dirasakan masihlambat. Kondisi ini berakibat keinginan untukmengandalkan sektor agribisnis sebagai salah satufaktor pendukung stimulasi pemulihan ekonomidirasakan masih akan menghadapi kendala.

A. Kemitraan : Suatu KebutuhanSalah satu kendala yang dihadapi sektor

agribisnis adalah adanya kenyataan bahwa pelakuusaha agribisnis di tingkat masyarakat banyak beradadi sub sistem agribisnis primer (on-farm agribusiness)yang menghasilkan komoditas pertanian primer.Kegiatan usaha di sub sistem ini cenderung marginal,dalam arti karena keterbatasan dukungan pendanaan

2

serta relatif masih sederhananya teknis produksi yangdipergunakan, menyebabkan pelaku usaha ini kurangdapat berkembang. Dilain pihak, pelaku usaha di subsistem yang lain, rata-rata merupakan pengusaha nonmarginal, dalam arti kapasitas usaha mereka relatifcukup besar serta dukungan permodalan merekacukup baik.

Ketimpangan kedua kelompok pelaku usaha inisemakin diperparah dengan adanya penyebarandemografis yang kurang mendukung perkembangansektor agribisnis pada umumnya. Kegiatan on-farmcenderung berada di daerah yang jauh dari pusatkegiatan pasar maupun pusat kegiatan sub sistemagribisnis hulu (on-farm) maupun sub sistem agribisnishilir dan jasa penunjang. Kondisi ini menyebabkanpelaku usaha on-farm sering terdiskriminasikan dalamhal penentuan harga jual produknya karena faktorjarak distribusi, tingginya cost structure, serta kesulitanmemperoleh dukungan pendanaan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja para pelakusektor agribisnis, khususnya para petani on-farm, harusdipahami bahwa kegiatan ketiga sub sistem agribisnisyang ada sebenarnya saling terkait dan salingmendukung. Apabila dibiarkan masing-masingseolah-olah terkotak-kotak dalam aktivitas usahanya,dapat berakibat kepada terjadinya diskrimanasi usaha.

Sesuai dengan konsep demokrasi ekonomidalam Pancasila tidak membiarkan adanya persaingan

3

bebas (free fight) antara pihak yang kuat dan yanglemah, maka hubungan antara yang lemah dan kuatdiarahkan kepada keserasian dan saling mendukungantar pelaku ekonomi. Konsep ini menimbulkankewajiban bagi pemerintah untuk mengatur danmenetapkan perundang-undangan yang berfungsipada:1. Meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil

dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunankelompok untuk memperkuat posisi tawar usahakecil

2. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapatmelahirkan persaingan yang tidak wajar dalambentuk monopoli (penguasaan tunggal), oligopoli(penguasaan majemuk – beberapa pihak) danmonopsoni yang merugikan usaha kecil.

3. Mencegah terjadinya penguasaan pasar danpemusatan usaha oleh orang perseorangan ataukelompok-kelompok tertentu yang merugikanusaha kecil.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebutmaka salah satunya dengan cara melakukan upayakemitraan usaha antara usaha besar dengan usahakecil dalam berbagai pola hubungan. Pola hubungankemitaraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapatlebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusahabesar, karena bagaimanapun juga usaha kecil

4

merupakan bagian yang integral dari dunia usahanasional dan mempunyai eksistensi, potensi,peranan yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan pembangunan ekonomi padakhususnya.

Peran pemerintah dalam mengatur danmenjembatani pola kemitraaan antara pengusahabesar, menengah dan kecil diatur dalam KetentuanUmum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9tahun 1995 yang menyebutkan tentang: “Kerjasamausaha antara usaha kecil dengan usaha menengah ataudengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembanganyang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besardengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat dan saling menguntungkan.”

B. Perbedaan Kepentingan antara Perusahaandengan Masyarakat

Kemitraan tidak selalu dimaksudkan untukmencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang bermitrabisa saja memiliki tujuan sendiri-sendiri. Esensiterpenting adalah berbagi sumber daya dan salingmenguntungkan. Alasan mengapa setiap pihak harusbermitra, antara lain:1. Untuk bisa mencapai tujuan, kita seringkali tidak

bisa melakukannya sendiri-sendiri.

5

2. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki olehmasing-masing kelompok telah ‘memaksa’ untuksaling berbagi sumber daya yang dimiliki danmelakukan kerjasama.

Dalam konteks kepentingan pihak yangbermitra terdapat beberapa kepentingan yangmungkin berbeda. Secara singkat perbedaankepentingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Kepentingan antara Industri dan Masyarakatdalam Melakukan Kemitraan

Industri Masyarakat1. Keamanan usaha

terjamin, sehinggadapat tumbuh danberkelanjutan

2. Hubungan denganmasyarakat tanpacuriga, karena adaimage positif darimasyarakat

3. Masyarakat yangbekerja di perusahaanmemiliki motivasi dankinerja baik

1. Kepercayaan dan rasaaman

2. Lingkungan yanglebih baik

3. Kesejahteraanmeningkat

6

Modal utama untuk membangun kemitraanadalah kepercayaan. Pihak–pihak luar komunitas(kelompok) akan memberikan dukungan, bantuan dankerja-sama kepada kelompok apabila kelompoktersebut bisa dipercaya. Kepercayaan itu sendiri akanterjadi apabila dilandasi oleh kejujuran, keadilan,keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, salingmenolong di antara kelompok.

Sebelum mulai menjajagi kemitraan, halterpenting yang harus dilakukan adalahmengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan kita.Kekuatan yang kita miliki akan menentukan posisitawar kita ketika berhadapan dengan pihak yang akandiajak bermitra: semakin besar atau banyak kekuatanyang kita miliki, semakin tinggi pula posisi tawar kita.Sementara kebutuhan perlu diidentifikasi secara jelas,agar kita bisa fokus dalam menentukan pihak yangakan diajak bermitra dan fokus pula dalam negosiasiuntuk menentukan apa yang kita minta dari pihakyang kita ajak bermitra.

C. Kemitraan Menuju Kesejahteraan BersamaKonsep kemitraan yang berarti melakukan

proses kerjasama antar pelaku agribisnis dalamberbagai pola, dari yang sangat informal sampaiyang formal, dari yang berbentuk kelompok kecilsampai organisasi yang kompleks. Beberapa alasan

7

mengapa harus bermitra antar para pelaku agribisnisantara lain:

(1) Konsekuensi dari Agribisnis di Era KebutuhanMasyarakat yang Semakin Kompleks.

Dalam rangka pengembangan agribisnis, perlu suatukonsep yang dapat menggambarkan fungsi-fungsipengorganisasian kegiatan yang saling kait mengkaitantara sub-sub sistem pembentuk sistem agribinis.Kemitraan yang pada intinya adalah proses kerjasamamerupakan proses pengorganisasian banyak kegiatanyang saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhankarena karakteristik petani yang semakin kompleksmenghadapi kebutuhan masyarakat non petani yangjuga semakin banyak dan kompleks. Perlu upaya-upaya dari para pelaku agribisnis untuk menghadapikebutuhan masyarakat non petani akan produkpertanian khususnya sayuran, agar membanjirnyaproduk sayuran luar negeri dapat dihadapi.Fungsi-fungsi pengorganisasian kegiatan dalampola kemitraan merupakan strategi agar seluruhsub sistem agribisnis dapat berjalan, menghasilkanproduk dan pelayanan dengan mutu yang lebihbaik dibanding jika tidak melalui kemitraan.Mengsinergikan kekuatan antara pelaku dalam satusub sistem maupun antara sub sistem, sehinggaberbagai masalah yang bersumber dari keterbatasan-

8

keterbatasan yang saat ini banyak dialami oleh parapetani dapat diatasi.

(2) Spesialisasi Kegiatan untuk Efisiensi.Dengan bermitra, maka akan terjadi pembagiankegiatan dalam sistem agribisnis sesuai dengankekuatan dan keterbatasan para pelaku. Hal inidalam jangka panjang akan meningkatkankemampuan khusus yang berbeda-beda(spesialisasi) sehingga lebih efisien. Kelemahanpetani secara umum adalah: teknologi terbatassehingga bekerja mengikuti musim, lahan terbatas,keahlian terbatas, jaringan pemasaran terbatas,modal terbatas. Kelemahan ini diminimalisirdengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki olehperusahaan, koperasi, maupun pedagang pengumpul.Kekuatan-kekuatan tersebut antara lain;penggunaan teknologi baik, pengorganisasiankegiatan baik, ada dukungan tenaga kerja sesuaibidangnya, akses terhadap lembaga keuangan, luasdalam jaringan pemasaran.

(3) Kerjasama Pemerintah-Swasta dalamPenyelenggaraan Penyuluhan.

Pemerintah mempunyai kewenangan untukmengatur agar proses penyelenggaraan penyuluhanyang dilakukan oleh para petugas pendamping dariperusahaan, koperasi, maupun oleh pedagang

9

pengumpul dapat berjalan dengan baik, dan sejalandengan program pemerintah.Pola kemitraan memberikan peluang kerjasamaantara petani pengusaha, pedagang, dan pemerintahdalam mengembangkan agribisnis sesuai denganpotensi wilayahnya untuk mencapai kesejahteraanbersama.

Oleh karena itu perlu dirumuskan siapa sajapihak yang bermitra, yaitu adalah petani, pedagangsaprotan, pedagang pengumpul, perusahaan,pedagang di pasar tradisional, supermarket,restoran dengan beragam pola, yaitu:

1. Petani dan Perusahaan Besar.Petani melakukan unit produksi sesuai dengan

kebutuhan perusahaan, kemudian perusahaanmengadakan sarana produksi dan pembinaan teknisbudidaya, memasarkan produk yang telah diolah.Petani berinteraksi dengan petugas perusahaandalam menyelesaikan masalah-masalah yangdihadapi terutama dalam teknis budidaya danpenanganan hama dan penyakit.2. Petani dan Pedagang Pengumpul

Kemitraan petani dengan pedagang pengumpul(istilah lainnya adalah bandar, tengkulak) adalahsudah umum terjadi., misalnya pedagang pengumpulmembeli hasil sayuran petani, kemudian dia memasokke perusahaan agribisnis atau langsung ke

10

supermarket dan restoran. Dengan kemudahansarana transportasi dan telekomunikasi, parapedagang pengumpul yang biasanya jugamerangkap sebagai petani, telah mampu menembuspasar swalayan, restoran besar.

3. Petani dan KoperasiPara petani yang tinggal di suatu lokasi bersama-

sama membentuk koperasi untuk mempermudahdalam memasarkan hasil. Koperasi kemudianmemasarkan hasil produksi para anggotanya.

4. Petani dan Pedagang Pasar TradisionalBeberapa petani mengatakan bahwa dia tidak

pernah bermitra dengan siapapun, tetapi iamempunyai pedagang langganan di pasar. Meskipuntidak ada aturan yang mengikat tetapi petanisering bahkan ada yang selalu ke pedagangtersebut. Hubungan pertemanan membuat petanimempunyai memperoleh kemudahan saat menjualhasil panennya, dengan harga sesuai yang berlakudi pasar tersebut.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersamaperlu ditetapkan komponen yang dimitrakan antarpihak-pihak yang bermitra. Komponen yang dimitraanmerupakan bagian dari sub sistem agribisnis mulaidari input produksi (benih, pupuk, obat-obatanpengendali hama penyakit, dan alat produksi), proses

11

produksi, pengangkutan, dan penanganan pascapanen (cleaning, packaging, processing), serta pemasaran.“Mensinergikan kekuatan” untuk mengurangikelemahan merupakan dasar pertimbangan tentangkomponen apa yang akan dimitrakan. Tidak ada satupola yang dianggap paling benar dan dapatmewakili semua kondisi petani, karena komponenyang dimitrakan tergantung pada kebutuhan daripihak-pihak yang bermitra.

Dari beberapa definisi kemitraanmengandung makna sebagai tanggung jawab moralpengusaha menengah/besar untuk membimbing danmembina pengusaha kecil mitranya agar mampumengembangkan usahanya sehingga mampu menjadimitra yang handal untuk menarik keuntungan dankesejahteraan bersama. Selanjutnya dari definisitersebut dapat diketahui unsur-unsur penting darikemitraan, yaitu:1. Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran

kedudukan atau mempunyai derajat yang samabagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihakyang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuanbersama untuk meningkatkan keuntungan ataupendapatan melalui pengembangan usaha tanpasaling mengeksploitasi satu sama lain serta salingberkembangnya rasa saling percaya diantaramereka.

12

2. Antara pengusaha besar atau menengah denganpengusaha kecil, diharapkan usaha besar ataumenengah dapat bekerjasama salingmenguntungkan dengan pelaku ekonomi lain(usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraanbersama.

3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukanoleh usaha besar atau usaha menengah terhadapusaha kecil, yang dapat berupa pembinaan mutuproduksi, peningkatan kemampuan SDM,pembinaan manajemen produksi, dan lain-lain.

4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuatdan saling menguntungkan, yang akan terjalinkarena para mitra akan dan saling mengenal posisikeunggulan dan klemahan masing-masing yangakan berdampak pad aefisiensi dan turunnya biayaproduksi. Karena kemitraan didasarkan padaprinsip win-win solution partnership, maka paramitra akan mempunyai posisi tawar yang setaraberdasarkan peran masing-masing.

Ciri dari kemitraan adalah kesejajarankedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan danbertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersamamelalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satudan yang lain dan tumbuhnya rasa saling percayadiantara mereka.

13

Kemitraan yang baik adalah yang mampumemberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain yangbisa memberi sama-sama untung (win win solution).Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun bisapula dalam bentuk peningkatan kapasitas,bertambahnya akses, dan lain sebagainya.

Dalam situasi dan kondisi yang ideal, tujuanyang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraansecara lebih jelas adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan

menengah2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku

kemitraan3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan

masyarakat dan usaha kecil4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan,

wilayah dan nasional5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

14

BAB II.KONSEPTUALISASI AGRIBISNIS

Kebijakan pembangunan pertanian nasionalsejak satu dasawarsa terakhir berorientasi padapembangunan sistem agribisnis. Hal ini didasarkanpada keyakinan bahwa kegiatan agribisnis dapatmengatasi penyakit ekonomi nasional, mulai darikelangkaan pangan, kesempatan kerja/usaha, sampaimasalah defisit neraca pembayaran dan kelangkaandevisa diyakini akan dapat diatasi melaluipembangunan sistem agribisnis.

Membangun agribisnis berarti upayamengintegrasikan pembangunan pertanian, industri &jasa, sedangkan membangun pertanian sajamenyebabkan pertanian, industri & jasa saling terlepas(Saragih, 2001). Membangun pertanian saja tidakmungkin mewujudkan perekonomian moderen danberdaya saing, tapi membangun agribisnis berarti jugamembangun ekonomi rakyat, membangun ekonomidaerah, serta membangun bangsa dan negara. Olehkarena itu membangun agribisnis merupakan suatukeniscayaan bagi bangsa Indonesia.

15

A. Agribisnis sebagai Suatu Sistem

Agribisnis merupakan seperangkat unsur yangsecara teratur saling berkaitan sehingga membentuksuatu totalitas sebagai suatu sistem. Oleh karena itu,Agribisnis terdiri dari dari berbagai sub sistem yangtergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensisecara reguler, serta terorganisir sebagai suatutotalitas.

Subsistem-subsistem dalam agribisnis adalah :1. Agribisnis hulu (up-stream agribusiness) berupa

kegiatan industri dan perdagangan saranaproduksi pertanian (saprotan). Sub-sistem inimenyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran.Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaandari sarana produksi, teknologi dan sumberdayaagar penyediaan sarana produksi atau inputusahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepatjumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.

2. Pertanian primer (on-farm agribusiness) yangmenghasilkan komoditas pertanian primer denganmenggunakan saprotan yang mencakup kegiatanperencanaan, pemilihan lokasi, komoditas,teknologi, dan pola usaha tani dalam rangkameningkatkan produksi primer. Dalam pertanianprimer ditekankan pada usahatani yang intensifdan sustainable (lestari), dan usaha tani yangberbentuk komersial bukan usaha tani yang sub-

16

sistem, artinya produksi primer yang akandihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhanpasar dalam artian ekonomi terbuka.

3. Agribisnis hilir (down-stream agribusiness)berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasilpertanian primer dan perdagangan yang mencakupkeseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pascapanen produk pertanian sampai pada tingkatpengolahan lanjutan dengan maksud untukmenambah value added (nilai tambah) dari produksiprimer tersebut. Sub-sistem agribisnis hilir jugamencakup pemasaran yang didalamnya tercakuppemasaran hasil-hasil usahatani dan agribisnis baikuntuk pasar domestik maupun ekspor.

4. Lembaga jasa (Penunjang) yang meliputi SaranaTataniaga, Perbankan/perkreditan, PenyuluhanAgribisnis, Kelompok tani, Infrastruktur agribisnis,Koperasi Agribisnis, BUMN , Swasta, Penelitiandan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,serta Transportasi.

Keterkaitan antar sub-sistem dalam sistem agribisnisdapat dilihat pada Gambar 1.

17

Gambar 1. Keterkaitan antar Sub-sistem dalamAgribisnis

up-streamagribusiness

on-farmagribusi

ness

down-streamagribusiness

lembagajasa

Industri dan perda-gangan sarana

produksi pertanian(saprotan)

Penghasil komoditaspertanian primer

denganmenggunakan

saprotan

Lembaga keuangan,transportasi,

penelitian danpengembangan, dll

Industri pengolahanhasil pertanian

primer danperdagangan

Petani

18

Sebagai suatu strategi pembangunan ekonominasional yang berorientasi pada pengembangan sistemagribisnis adalah peningkatan keunggulan komparatif.Berdasarkan hal itu maka pembangunan agribisnisdikonsepsikan sebagai suatu proses perkembangandengan tiga tahapan (LP-IPB dan Kantor MenkoEkuin, 2000), yaitu:1. Agribisnis berbasis sumberdaya, dimana

pembangunan agribisinis digerakkan olehkelimpahan faktor produksi, yaitu sumberdayaalam dan sumberdaya manusia berupa tenaga kerjatak terdidik. Pada tahap ini tampil ekstensifikasiagribisnis dengan dominasi komoditi primersebagai produk akhir.

2. Agribisnis berbasis investasi, dimanapembangunan agribisnis digerakkan oleh kekuataninvestasi melalui percepatan pembangunan danpendalaman industri pengolahan dan industri huluserta peningkatan kemampuan sumberdayamanusia. Produk akhir tahap ini didominasi olehkomoditas yang bersifat padat modal dan tenagaterdidik, serta memiliki nilai tambah lebih besar dansegmen pasar yang lebih luas.

3. Agribisnis berbasis inovasi, dimana pembangunanagribisnis digerakkan oleh inovasi atau ‘temuanbaru’ melalui peningkatan kemajuan teknologi padasetiap sub-sistem agribisnis, serta peningkatankemampuan sumberdaya manusia pada saat

19

bersamaan. Produk akhir tahap ini didominasi olehkomoditi yang bersifat padat ilmu pengetahuan dantenaga kerja terdidik serta memiliki nilai tambahyang lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas.

B. Ciri Usaha Agribisnis:Masing-masing komponen pelaku dalam sistem

agribisnis membagi diri dalam fungsi dan peranmasing-masing, namun tetap bersinergi untukmenghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengankebutuhan pasar.

Fungsi sub-sistem dalam agribisnis dapatdiringkas sebagai berikut:No Subsistem Fungsi1. Agribisnis hulu menghasilkan dan

menyediakan saranaproduksi pertanian terbaikagar mampu menghasilkan

produk usahatani yangberkualitas

2. Pertanianprimer

melakukan kegiatan teknisproduksi agar produknya

dapat dipertanggung-jawabkan secara kualitas

maupun kuantitas.

20

No Subsistem Fungsi3. Agribisnis hilir melakukan pengolahan

lanjut (baik tingkat primer,sekunder maupun tersier)untuk mengurangi susutnilai atau meningkatkanmutu produk agar dapat

memenuhi kebutuhan danselera konsumen, serta

berfungsi memperlancarpemasaran hasil melalui

perencanaan sistempemasaran yang baik.

4. Lembaga jasa aktif / pasif menyediakanlayanan bagi kebutuhanpelaku sistem agribisnis

untuk memperlancaraktivitas perusahaan dansistem agribisnis. Masing-

masing komponen jasapenunjang mempunyai

karakteristik fungsi yangberbeda, yang terpenting

mereka dapat berbuatsesuatu untuk mengurangibeban dan meningkatkan

kelancaran penyelenggaraansistem agribisnis.

21

Pendekatan sistem dan usaha agribisnis yangdikembangkan tersebut harus memiliki 4 (empat) halyaitu (Saragih, 2001):1) Berdaya saing, dicirikan antara lain berorientasi

pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnyapasar internasional dan mengandalkanproduktivitas dan nilai tambah sertamenguntungkan secara ekonomi.

2) Berkerakyatan, dicirikan antara lain denganmendayagunakan sumber daya yang dimiliki ataudikuasai rakyat banyak, menjadikan organisasiekonomi dan jaringan organisasi ekonomi rakyatbanyak menjadi pelaku utama pembangunanagribisnis sehingga nilai tambah yang terciptadinikmati secara nyata oleh rakyat banyak.

3) Berkelanjutan, dicirikan antara lain memilikikemampuan merespon perubahan pesat yang cepatdan efisien, berorientasi kepentingan jangkapanjang, inovasi teknologi yang terus menerus,menggunakan teknologi ramah lingkungan danmengupayakan pelestarian sumber daya alam danlingkungan hidup.

4) Desentralisasi, dicirikan antara lain berbasis padapendayagunaan keragaman sumberdaya lokal,berkembangnya pelaku ekonomi lokal,memberdayakan pemerintah daerah sebagaipengelola utama pembangunan agribisnis dan

22

meningkatkan bagian nilai tambah yang dinikmatirakyat lokal.

C. Strategi Pengembangan Sistem AgribisnisUntuk mencapai integritas diantara sub-sistem

dalam agribisnis diperlukan beberapa strategi yangtelah dirumuskan oleh Departemen Pertanian, sebagaibeikut:1. Pembangunan Agribisnis merupakan

pembangunan industri dan pertanian serta jasayang dilakukan sekaligus, dilakukan secarasimultan dan harmonis. Hal ini dapat diartikanbahwa perkembangan pertanian, industri dan jasaharus saling berkesinambungan dan tidak berjalansendiri-sendiri. Yang sering kita dapatkan selamaini adalah industri pengolahan (Agribisnis)berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya dariimpor dan tidak (kurang) menggunakan bahanbaku yang dihasilkan pertanian dalam negeri.Dipihak lain, peningkatan produksi pertanian tidakdiikuti oleh perkembangan industri pengolahan(Membangun industri berbasis sumberdayadomestik/lokal). Sehingga perlu pengembanganAgribisnis Vertikal.

2. Membangun Agribisnis adalah membangunkeunggulan bersaing diatas keunggulankomparatif yaitu melalui transformasi

23

pembangunan kepada pembangunan yangdigerakkan oleh modal dan selanjutnya digerakkanoleh inovasi. Sehingga melalui membangunagribisnis akan mampu mentransformasikanperekonomian Indonesia dari berbasis pertaniandengan produk utama (Natural resources and unskilllabor intensive) kepada perekonomian berbasisindustri dengan produk utama bersifat Capital andskill Labor Intesive dan kepada perekonomianberbasis inovasi dengan produk utama bersifatInnovation and skill labor intensive. Dalam arti bahwamembangun daya saing produk agribisnis melaluitransformasi keunggulan komparatif menjadikeunggulan bersaing, yaitu dengan cara:

a. Mengembangkan sub-sistem hulu(pembibitan, agro-otomotif, agro-kimia) danpengembangan sub-sistem hilir yaitupendalaman industri pengolahan ke lebihhilir dan membangun jaringan pemasaransecara internasional, sehingga pada tahap iniproduk akhir yang dihasilkan sistemagribisnis didominasi oleh produk-produklanjutan atau bersifat capital and skill laborintensive.

b. Pembangunan sistem agribisnis yangdigerakkan oleh kekuatan inovasi. Padatahap ini peranan Litbang menjadi sangatpenting dan menjadi penggerak utama

24

sistem agribisnis secara keseluruhan.Dengan demikian produk utama dari sistemagribisnis pada tahap ini merupakan produkbersifat Technology intensive and knowledgebased.

c. Perlu orientasi baru dalam pengelolaansistem agribisnis yang selama ini hanyapada peningkatan produksi harus diubahpada peningkatan nilai tambah sesuaidengan permintaan pasar serta harus selalumampu merespon perubahan selerakonsumen secara efisien.

3. Menggerakkan kelima sub-sistem agribisnis secarasimultan, serentak dan harmonis. Oleh karena ituuntuk menggerakkan Sistem agribisnis perludukungan semua pihak yang berkaitan denganagribisnis/ pelaku-pelaku agribisnis mulai dariPetani, Koperasi, BUMN dan swasta serta perluseorang pemimpin yang mengkoordinasikeharmonisan Sistem Agribisnis.

25

BAB III.CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIITY (CSR)

Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) eratkaitannya dengan masyarakat dan perusahaan –perusahaan besar. Pada dasarnya CSR merupakanbentuk kontribusi perusahaan untuk keberlangsungankehidupan masyarakat di sekitarnya, baik secarasocial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Meskipun tujuan utama dari setiap perusahaanadalah memperoleh keuntungan financial, namunsudah selayaknya setiap perusahaan memperhatikanaspek sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakatsekitarnya. Jika dampak negatif itu dibiarkan, akanmerugikan dan tidak mendukung kelancaran kegiatanproduksi dan bersifat kontra-produktif terhadapupaya peningkatan produktivitas dan keuntungan.Kini semakin diakui bahwa perusahaan, sebagaipelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang,apabila perusahaan tersebut menutup mata atau takmau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungansosial sekitarnya.

A. Apa itu CSR?Secara harfiah Corporate Social Responsibility

(CSR) diartikan sebagai tanggung jawab sosialperusahaan. Sedangkan menurut World Bank,Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen

26

dari bisnis untuk berkontribusi bagi pembangunanekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkankualitas kehidupan sehingga dampak baik bagi bisnissekaligus baik bagi kehidupan sosial.

Para pengamat bisnis juga ada yangmengartikan CSR sebagai bentuk komitmen usahauntuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal danberkontribusi unutk peningkatan ekonomi bersamaandengan peningkatan kualitas hidup dari karyawandan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakatsecara lebih luas.

Dengan kata lain tanggung jawab perusahaansecara sosial adalah komitmen bisnis untuk kontribusidalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.Keberadaan suatu industri seringkali diikuti denganmanfaat dan dampak negatif terhadap lingkungansekitar maupun kehidupan sosial masyarakat yangditimbulkan dari produksi perusahaan baik secaralangsung maupun tidak langsung. Jika dampakindustri itu tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkandapat membahayakan dan memberikan citra burukbagi perusahaan tersebut.

World Business Council for SustainableDevelopment mendefinisikan Corporate SocialResponsibility (CSR) sebagai komitmenberkesinambungan dari kalangan bisnis untukberperilaku etis dan memberi kontribusi bagipembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas

27

kehidupan karyawan dan keluarganya, sertakomunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.Definisi senada diberikan oleh International FinanceCorporation yaitu komitmen dunia bisnis untukmemberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomiberkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan,keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakatluas untuk meningkatkan kehidupan mereka melaluicara-cara yang baik bagi bisnis maupunpembangunan.

Sementara European Commission Corporatemendefinisikan Social Responsibility (CSR) sebagaiSebuah konsep dengan mana perusahaanmengintegrasikan perhatian terhadap sosial danlingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalaminteraksinya dengan para pemangku kepentingan(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance onSocial Responsibility juga memberikan definisi CSR.Meskipun pedoman CSR standard internasional inibaru akan ditetapkan tahun 2010, draft pedoman inibisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, CSRadalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadapdampak-dampak dari keputusan-keputusan dankegiatan-kegiatannya pada masyarakat danlingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilakutransparan dan etis yang sejalan denganpembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan

28

masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangkukepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkandan norma-norma perilaku internasional; sertaterintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh(draft 3, 2007).

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklahsesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkanoleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuhkomponen utama, yaitu: the environment, socialdevelopment, human rights, organizational governance,labor practices, fair operating practices, dan consumerissues.

Jika dipetakan, pendefinisian CSR yang relatiflebih mudah dipahami adalah sebagai suatu bentukkepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagiankeuntungannya (profit) bagi kepentinganpembangunan manusia (people) dan lingkungan(planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur(procedure) yang tepat dan profesional.Konteks ini sering disebut dengan Triple Bottom Linesyang menjelaskan bahwa CSR memiliki tiga elemenpenting, yaitu:1. Profit, perusahaan memiliki tanggung jawab

terhadap profit, yaitu untuk meningkatkanpendapatan perusahaan. Profit yang tinggi dan danberkelanjutan memberikan citra baik bagiperusahaan sebagai perusahaan bonafid.

29

2. People, perusahaan memiliki tanggung jawabterhadap people, yaitu untuk mensejahterakankaryawannya dan juga masyarakat.

3. Planet, perusahaan bertanggung jawab terhadapplanet, yaitu untuk menjaga dan meningkatkankualitas alam serta lingkungan dimana perusahaantersebut beroperasi.

Gambar 1: Triple Bottom Lines dalam CSR

Selain konsep triple bottom line, konsep CSR jugaberimplikasi pada konsep keberlangsungan(sustainable). Dalam konsep ini aktivitas CSRdipandang sebagai cara untuk menjaminkelangsungan para pemangku kepentinganperusahaan, yaitu para shareholder dan stakeholderperusahaan. Dengan kata lain, kegiatan CSR harus bisamembantu kelangsungan hidup perusahaan. Selainitu, CSR juga dapat membantu kelangsungan hidup

30

karyawan, masyarakat, pemerintah, hinggalingkungan dimana perusahaan menjalankan operasibisnisnya. Meskipun penerapan konsep CSR memangsudah mulai dilaksanakan di Indonesia. Namun,masalahnya sejak awal pemunculan hingga kini,konsep CSR di Indonesia berkesan amat moralis.

Kata “sosial’ dalam CSR lebih bermakna sebagaitindakan philantropy (kebaikan budi), bukan sebuahkewajiban. Dalam hal ini kebanyakan perusahaanmenganggap bahwa melakukan CSR berartimemberikan sumbangan atau bantuan kepadamasyarakat. Jadi hanya sekadar kegiatan yang sifatnyacharity (belas kasihan) atau philantropy. Sebenarnyakonsep CSR bukanlah konsep charity atau belaskasihan semata-mata, tetapi merupakan konsepinvestasi untuk mengembangkan kapasitasmasyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks penerapan konsep CSR diperusahaan seyogyanya kegiatan yang dikembangkanberorientasi untuk membangun daya saingmasyarakat, khususnya disekitar lingkungan tempatberoperasinya. Lebih lanjut, kegiatan CSR tersebutlebih diarahkan memberikan daya ungkit yang cukupbesar untuk meningkatkan pendapatan masyarakatmelalui berbagai pengembangan sosial ekonomimasyarakat.

31

B. Sejarah munculnya CSRPenerapan konsep pembangunan berkelanjutan

pada abad 21 mempengaruhi tata kerja bisnis yangada, termasuk dengan lahirnya Corporate SocialResponsibility (CSR). Corporate Social Responsibility(CSR) pertama kali muncul sejak hadirnya tulisanHoward Bowen, Social Responsibility of the Businessmentahun 1953.

Corporate Social Responsibility (CSR) yangdimaksudkan Bowen mengacu kepada kewajibanpelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakankebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yangharus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatumasyarakat. Hal ini berarti bahwa perusahan ataupelaku bisnis harus memiliki kesadaran sosialterhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks global, istilah Corporate SocialResponsibility (CSR) mulai digunakan sejak tahun1970an dan semakin populer terutama setelahkehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple BottomLine in 21st Century Business (1998), karya JohnElkington. Mengembangkan tiga komponen pentingsustainable development, yakni economic growth,environmental protection, dan social equity, yang digagasthe World Commission on Environment and Development(WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkingtonmengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dariprofit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak

32

hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit).Melainkan pula memiliki kepedulian terhadapkelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraanmasyarakat (people).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populerdigunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaansebenarnya telah lama melakukan CSA (CorporateSocial Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”.Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secarafaktual aksinya mendekati konsep CSR yangmerepresentasikan bentuk “peran serta” dan“kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial danlingkungan. Melalui konsep investasi sosialperusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003 dicatat olehDepartemen Sosial sebagai lembaga pemerintah yangaktif dalam mengembangkan konsep CSR danmelakukan advokasi kepada berbagai perusahaannasional.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasarialasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawadampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungandan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitarperusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaansejatinya bukan hanya shareholders atau parapemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yaknipihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensiperusahaan.

33

Stakeholders dapat mencakup karyawan dankeluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitarperusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat,media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenisdan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satuperusahaan dengan lainnya, tergantung pada corebisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004).Sebagai contoh, Perusahaan Petambanganmenempatkan masyarakat dan lingkungan sekitarsebagai stakeholders dalam skala prioritasnya.Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagiproduk konsumen seperti Unilever adalah paracustomer-nya.

C. Perkembangan CSR : Dari Public PrivatePatnership (PPPs) hingga Community DialoguePlatform (CDP)

Perkembangan Corporate Social Responsibility(CSR) di Indonesia tidak terlepas dari munculnyakemitraan pemerintah-swasta. Tidak ada definisiyang diterima luas tentang Kemitraan Pemerintah-Swasta, tetapi secara umum dapat didefinisikansebagai berbagai bentuk kerja sama antara otoritaspublik (pemerintah) dengan sektor swasta untukmembiayai, membangun, merenovasi, mengelola,

34

menjalankan, atau memelihara suatu infrastrukturatau pelayanan.

Definisi lain menyebutkan bahwa KemitraanPemerintah Swasta (KPS) atau Public PrivatePartnership (PPPs) adalah suatu perjanjian kontrakantara pemerintah, baik pusat ataupun daerah denganmitra swasta. Melalui perjanjian ini , keahlian dan asetdari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta)dikerjasamakan dalam menyediakan pelayanankepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama inirisiko dan manfaat potensial dalam menyediakanpelayanan ataupun fasilitas dibagi kepada pemerintahdan swasta.

Kemitraan antara pemerintah daerah denganswasta merupakan satu langkah yang bisa dilakukandalam rangka menutupi keterbatasan yang dimilikioleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayananpublik dan pembangunan daerah. Keterbatasanpemerintah daerah tidak hanya dalam pengertianketerbatasan dana, tetapi juga keterbatasan jumlahtenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman. Makauntuk menutupi keterbatasan itu dan sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundangan yangberlaku maka pemerintah daerah bisa melibatkanperan sektor swasta.

Kemitraan dengan swasta bisa membukapeluang munculnya inovasi dan alih teknologi didaerah dan ini bisa dijadikan referensi bagi daerah lain

35

dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Beberapa manfaat yang bisa diperolehdari praktek kemitraan adalah teratasinya sebagiankebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayananpublik yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah,dalam hal ini yang menjadi sasaran utama adalahmasyarakat bahwa kemitraan selayaknya bisamembawa kemanfaatan bagi masyarakat.

Manfaat lain adalah bahwa kemitraan bisadigunakan sebagai sarana partisipasi danmengembangkan sektor swasta dalam pembangunandaerah, sebagai upaya pengembangan perekonomiandaerah, berpeluang membuka peluang penyerapantenaga kerja, sebagai media pembelajaran dan alihteknologi bagi daerah serta sebagai upaya dalammeningkatkan pendapatan daerah.

Secara paralel community dialogue platforms(CDP) telah dibentuk untuk menciptakan kesadarandan pemahaman antar stakeholders dan mengurangipotensi stress dan konflik. Hal ini tidak mudah untukdiatasi ketika sejarah panjang konflik mencederaiproses interaksi ini. Community dialogue platforms(CDP) menginisiasi perbaikan komunikasi antaraperusahaan, pemerintah lokal, dan masyarakat sekitaruntuk secara aktif bersama mengelola lingkungan daridampak industri dengan mengadakan pertemuanreguler dan kerjasama. Komunikasi yang terjadidiantara stakeholder kemudian digunakan oleh

36

perusahaan sebagai platform dan mengharapkanprogram ini akan mengurangi isu-isu kritis yang tidakrelevan pada status saat ini.

Beberapa komunikasi pertemuan formal daninformal untuk menjaring keinginan bersama dalampengertian yang setara untuk meningkatkankesejahteraan dan memperbaiki kehidupan sekitarnyamenjadi lebih baik. Pada kesempatan ini ditunjukkanpula rencana aksi yang dibangun bersama sebagaihasil dan akan diimplementasikan pada waktu dankegiatan berikutnya.

Pada awalnya kegiatan ini dilakukan denganmelatih beberapa fasilitator untuk me-mediasi dialogantara masyarakat, industri, dan pemerintah. Dialogplatform dibentuk secara reguler untuk memperbaikikomunikasi antara kelompok dengan mengidentifikasiminat, pemahaman yang sama (mengenai masalah danpenyebabnya), dan membangun sinergi untuk mencarisolusinya. Ketika minat, pemahaman dan solusiteridentifikasi, masyarakat dan pengusaha berbagisumber daya untuk menindak lanjuti perjanjian danmengimplementasikan rencana aksi.

Dalam konteks kegiatan corporate socialresponsibility dapat digunakan sebagai titik awal untukkomunikasi lebih lanjut. Walaupun intervensi inisingkat pembelajarannya akan sangat berharga untukmenggerakkan industri Indonesia menuju produksi

37

yang berkelanjutan dengan corporate socialresponsibility.

D. Dasar Hukum CSRDi Indonesia pelaksanaan Corporate Social

Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaansemakin menguat terutama setelah dinyatakan dengantegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa suatuperusahaan yang menjalankan usaha di bidangdan/atau bersangkutan dengan sumber daya alamwajib menjalankan tanggung jawab sosial danlingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Undang-undang Undang-undang PT tidakmenyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yangharus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksibagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanyadisebutkan bahwa CSR ”dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya perseroan yangpelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikankepatutan dan kewajaran”. Perusahaan yang tidakmelakukan CSR dikenakan sanksi sesuai denganperaturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebihlanjut mengenai CSR ini baru akan diatur olehPeraturan Pemerintah.

Peraturan lain yang terkait dengan CSR adalahUU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.Pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”Setiap penanam

38

modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawabsosial perusahaan.” Meskipun Undang-undang initelah mengatur sanksi-sanksi secara terperinciterhadap badan usaha atau usaha perseorangan yangmengabaikan CSR (Pasal 34), Undang-undang ini barumampu menjangkau investor asing dan belummengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaannasional.

Apabila dicermati, peraturan tentang CSR yangrelatif lebih terperinci adalah Undang-undang No.19Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang inikemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh PeraturanMenteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yangmengatur mulai dari besaran dana hingga tatacarapelaksanaan CSR. Corporate Social Responsibility (CSR)milik BUMN adalah Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL).

Dalam Undang-undang BUMN dinyatakanbahwa selain mencari keuntungan, peran BUMNadalah juga memberikan bimbingan bantuan secaraaktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi danmasyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMNmenjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal daripenyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persenyang dapat digunakan untuk Program Kemitraanataupun Bina Lingkungan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah

39

pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atauberomset paling banyak Rp 1 miliar per tahun.Namun, Undang-undang ini pun masih menyisakanpertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, programkemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagaikegiatan CSR. Menurut Sribugo Suratmo (2008).Kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitassosial dari perusahaan, namun di sini masih ada baubisnisnya. Masing-masing pihak harus memperolehkeuntungan.

Hanya kemudian yang menjadi permasalahanadalah apakah kerjasama antara pengusaha besar danpengusaha kecil yang menguntungkan secara ekonomikedua belah pihak, dan apalagi hanyamenguntungkan pihak pengusaha kuat (cenderungeksploitatif) bisa dikategorikan sebagai CSR?Meskipun CSR telah diatur oleh Undang-undang,debat mengenai ”kewajiban” CSR masih bergaung.Bagi kelompok yang tidak setuju, undang-undang CSRdipandang dapat mengganggu iklim investasi.Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengahnegara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akanmenjadi beban perusahaan tambahan disampingbiaya-biaya siluman yang selama ini sudahmemberatkan operasi bisnis.

Konsep dan praktek CSR sebenarnya sudahmenunjukan suatu keharusan, para pemilik modaltidak bisa lagi menganggap sebagai suatu pemborosan

40

hal ini berkaitan meningkatnya kesadaran sosialkemanusiaan dan lingkungan. Tuntutan untukmelaksanakan program CSR makin tinggi termasukperusahaan di Indonesia terutama ketika hendak gointernational atau sekedar menjalin kerjasama denganperusahaan dari negara maju.

Hanya saja CSR tidak memberikan hasil secarakeuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akanmemberikan hasil baik langsung maupun tidaklangsung pada keuangan perusahaan di masamendatang. Investor juga ingin investasinya dankepercayaan masyarakat terhadap perusahaannyamemiliki citra yang baik di mata masyarakat umum.Dengan demikian, apabila perusahaan melakukanprogram-program CSR diharapkan keberlanjutan,sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik. Olehkarena itu, program CSR lebih tepat apabiladigolongkan sebagai investasi dan harus menjadistrategi bisnis dari suatu perusahaan.

Dalam proses perjalanan CSR banyak masalahyang dihadapinya, di antaranya adalah (Achda, 2006):1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik

di masyarakat yang menyebabkan program CSRbelum bergulir sebagai mana mestinya, mengingatmasyarakat umum belum mengerti apa ituprogram CSR? Apa saja yang dapat dilakukannya?Dan Bagaimana dapat berkolaborasi denganprosedur perusahaan?

41

2. Masih terjadi perbedaan pandangan antaradepartemen hukum dan HAM dengan departemenperindustrian mengenai CSR dikalanganperusahaan dan Industri. Departemen Hukum danHAM yang berusaha mewajibkan CSR bagiperusahaan, sedangkan Departemen perindustriantidak mewajibkan perusahaan tidak memilikiprogram CSR. Hal ini merupakan Full Anomali(terbalik-balik). Departemen Hukum dan HAMyang seharusnya mendukung pengusaha karenaazas kebebasan, malah mewajibkan CSR sedangkanDepartemen Perindustrian yang mestinyadiwajibkan CSR justru dibebaskan dari tuntutankewajiban CSR.

3. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaanCSR dikalangan perusahaan yang berpengaruhdalam pelaksanaan CSR perusahaan menimbulkanpenafsiran sendiri, hal ini dapat dilihat darimasing-masing perusahaan yang memilikiprogram CSR. Perlu diketahui program CSR yangterpenting adalah aturan yang mewajibkanprogramnya harus berkelanjutan (sustainable).Melakukan program CSR yang berkelanjutan akanmemberikan dampak positif dan manfaat yanglebih besar baik kepada perusahaan itu sendiriberupa citra perusahaan dan para stakeholder yangterkait.

42

E. Alasan Perusahaan Melakukan CSRDalam uraian mengenai Corporate Social

Responsibility (CSR) diatas dapat dilihat bahwa CSRbertujuan untuk menciptakan dan memeliharahubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarlokasi produksi dan bekerjasama dengan stakeholderuntuk memberikan manfaat yang besar bagimasyarakat sekitar. Perusahaan harus memilikikomitmen melaksanakan tanggung jawab perusahaandi bidang sosial serta lingkungan sesuai denganprinsip pengembangan lingkungan yang berkelanjutanbaik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Pemerintah dalam hal ini juga mempunyaiperanan penting dalam mengatur dan mengontrolkegiatan produksi perusahaan, selain mendapatkanpajak dari perusahaan tersebut. Perusahaan berperandalam melakukan kegiatan produksi dan peduli padalingkungan sedangkan masyarakat berperan dalampemberdayaan dan pengembangan masyarakat.Dengan kata lain CSR merupakan bentuk mata rantaiyang tidak bisa dipisahkan antara kegiatan industri,lingkungan dan masyarakat.

Dalam konteks ini CSR berhubungan eratdengan "pembangunan berkelanjutan", di mana adaargumentasi bahwa suatu perusahaan dalammelaksanakan aktivitasnya harus mendasarkankeputusannya tidak semata berdasarkan faktorkeuangan, misalnya keuntungan atau deviden

43

melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosialdan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangkapanjang.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua(2) faktor yang mendorong perusahaan melaksanakanCSR, yaitu:1. Faktor Eksternal, terutama berkaitan dengan kritik

organisasi masyarakat sipil terhadap kinerja sosialdan lingkungan perusahaan. Sejarah hubunganantara perusahaan dan masyarakat mencatatbanyak peristiwa tragis yang disebabkan operasiperusahaan. Organisasi masyarakat sipilmemprotes kinerja yang buruk, yang kemudianditanggapi oleh perusahaan. Tanggapan defensifserta kamuflase hijau memperumit masalah,sedang yang positif menghasilkan perkembanganCSR. Institusi pembiayaan yang kian kritismenanamkan investasi memperkuatkecenderungan CSR.

2. Faktor Internal, misalnya kepemimpinan puncakmanajemen perusahaan yang melihat CSRmerupakan sumber peluang memperolehkeunggulan kompetitif (responsibility is opportunity).Cukup banyak pengamat yang berpendapat bahwafaktor internal sebagai pendorong CSR semakinkuat berperan di masa datang.

Berdasarkan dua faktor tersebut muncullahpendapat mengenai apakah CSR adalah kewajiban

44

bagi perusahaan? Terhadap dua pendapat hal ini adadua (2) kubu yang berbeda, yaitu:1. Kubu mandatori (yang mewajibkan), bahwa

tanggung jawab sendiri adalah konsep yangmandatori, yang berarti harus dilaksanakan.Menyatakan tanggung jawab sebagai sukarelasebetulnya contadictio in terminis atau pertentanganistilah.

2. Kubu voluntari (yang menginginkan tetap bersifatsukarela), yang berkeyakinan bahwa perusahaanwajib menjalankan ketetapan-ketetapan hukumyang berlaku di mana operasinya dijalankan, danCSR merupakan kerangka aktivitas perusahaan.

Secara lebih detail perbedaan keduanya dapat dilihatpada tabel dibawah ini.

No Kubu Mandatori Kubu Voluntari

1 Kegiatan bisnisseringkalimenimbulkanmasalah, oleh karenaitu sudah semestinyaperusahaanbertanggung jawabatas apa yang telahdilakukannya

Perusahaan tidakmemiliki ahli yangmengkhususkandalam bidang sosialdan kemasyarakatan,oleh karena itusulit bagi perusahaanuntuk ikutbertanggung jawab

45

No Kubu Mandatori Kubu Voluntari

2 Perusahaan adalahbagian darilingkungan sosialmasyarakat,oleh karena itu sudahsemestinya ikutberpartisipasi danbertanggung jawabatas apa yang terjadidi masyarakat

Perusahaan yang ikutberpartisipasi danbertanggung jawabdalam lingkungansosial masyarakatjustru akan memilikikekuatan untukmengontrol masyarakat,dan ini kurang baiksecara Sosial

3 Perusahaan biasanyamemiliki sumberdaya untuk menyele-saikan masalah dilingkungan sosialmasyarakat

Akan banyak terdapatkonflik kepentingandi masyarakat jikaperusahaan terlibatdalamaktifitas sosial

4 Perusahaan adalahpartner darilingkungan sosialkemasyarakatan,sebagaimanahalnya jugapemerintah danmasyarakatlain pada umumnya

Tujuan perusahaanbukan untuk motifsosial,akan tetapi untukmemperoleh profitdanmencapai tujuan yangdiharapkan oleh parapemilik perusahaan

46

Oleh karena itu terdapat beberapa faktor yangakan mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalampelaksanaan CSR (Harahap, Sofyan dan Safri dalamHadi, 2011) yaitu:1. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap

masyarakat dalam memenuhi pangilan bahwaperusahaa.n memiliki kepekaan terhadap masalahsosial di tengah masyarakat

2. Meningkatkan nama baik perusahaan, simpatimasyarakat, karyawan dan investor sehinggaberharap feed back secara ekonomi

3. Menghindari campur tangan pemerintah dalammelindungi masyarakat

4. Meningkatkan respon positif norma dan nilaimasyarakat

5. Sesuai dengan kehendak investor6. Membantu program pemerintah, seperti,

konservasi, pendidikan, lapangan kerja dan lain-lain.

F. Kemitraan: Bentuk CSR Perusahaan Agribisnis

Setiap perusahaan memiliki bentuk CSR yangberbeda–beda dan tergantung dari kompetensiperusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

47

Sebaiknya sebelum melaksanakan kegiatan CSR,perusahaan melakukan survey terlebih dahulu untukmenampung aspirasi masyarakat sehingga CSR yangdilakukan tepat guna dan tepat sasaran.

Terdapat tiga tingkat kegiatan program CSRdalam usaha memperbaiki kesejahteraan masyarakatyakni :1. Kegiatan program CSR yang bersifat "charity",

Bentuk kegiatan seperti ini ternyata dampaknyaterhadap masyarakat hanyalah "menyelesaikanmasalah sesaat" hampir tidak ada dampak padapeningkatan kesejahteraan masyarakat, selain lebihmahal, dampak jangka panjang tidak optimaluntuk membentuk citra perusahaan, dari sisi biaya,

48

promosi kegiatan sama mahalnya dengan biayapublikasi kegiatan. Walaupun masih sangatrelevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan danmasyarakat dalam jangka panjang lebihdibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasipada peningkatan produktifitas dan mendorongkemandirian masyarakat.

2. Kegiatan program CSR yang membantu usaha kecilsecara parsial. Saat ini makin banyak perusahaanyang menyadari pentingnya pendekatan CSR yangberorientasi pada peningkatan produktifitas danmendorong kemandirian masyarakat, salah satubentuk kegiatannya adalah membantu usaha kecil,tetapi bentuk kegiatan perkuatan tersebut masihparsial, memisahkan kegiatan program yangbersifat pendidikan, ekonomi, infrastruktur dankesehatan. Walaupun lebih baik ternyata padatingkat masyarakat kegiatan ini tidak dapatdiharapkan berkelanjutan, bahkan cenderungmeningkatkan kebergantungan masyarakat padaperusahaan, sehingga efek pada pembentukan citraataupun usaha untuk menggalang kerjasamadengan masyarakat tidak didapat secara optimal.

3. Kegiatan program CSR yang beroreintasimembangun daya saing masyarakat, program CSRakan memberi dampak ganda untuk perusahaandan masyarakat karena :

49

a. Dari awal dirancang untuk meningkatkanproduktifitas (sebagai ukuran data saing) gunameningkatkan daya beli sehingga meningkatkanakses pada pendidikan dan kesehatan jangkapanjang, untuk itu perlu diberikan penekananpada keberlanjutan penguatan ekonomi secaramandiri (berjangka waktu yangjelas/mempunyai exit policy yang jelas)

b. Untuk memberikan ungkitan besar padapendapatan masyarakat maka kegiatanperkuatan dilakukan pada rumpun usahaspesifik yang saling terkait dalam rantai nilai,setiap pelaku pada mata rantai nilai padadasarnya adalah organ ekonomi yang hidup,perkuatan dilakukan untuk meningkatkanmetabolisme (aliran barang, jasa, uang,informasi dan pengetahuan) dalam sistem yanghidup tersebut yang pada gilirannya akanmeningkatkan performance setiap organ.Pendekatan CSR yang cerdas (smart) adalahdengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih efesienmemberikan dampak pada rumpun usahadalam satu rantai nilai.

c. Program pendidikan, kesehatan, daninfrasturktur infrastruktur dirancang sinergisdengan penguatan ekonomi sehingga mampu

50

menigkatkan indeks pembangunan manusiapada tingkat lokal.

Dalam upaya meningkatkan kepedulianterhadap masyarakat sekitar, ada berbagai macamkegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaandengan memberdayakan masyarakat dalam bidang :1. Pengembangan Ekonomi misalnya kegiatan di bidan

pertanian, peternakan, koperasi dan Usaha KecilMenengah (UKM).

2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat misalnyapenyuluhan, pengobatan, pemberian gizi bagibalita, program sanitasi masyarakat dansebagainya.

3. Pengelolaan Lingkungan misalnya penangananlimbah, pengelolaan sampah rumah tangga,reklamasi dan penanganan dampak lingkunganlainnya.

4. Pendidikan, Ketrampilan dan Pelatihan misalnyapemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dansiswa tidak mampu, magang atau job training,studi banding, peningkatan ketrampilan, pelatihandan pemberian sarana pendidikan.

5. Sosial, Budaya, Agama dan Infrastruktur misalnyakegiatan bakti sosial, budaya dan keagamaan sertaperbaikan infrastruktur di wilayah masyarakatsetempat.

51

Dalam konteks agribisnis program CSR yangberoreintasi membangun daya saing masyarakat,terjadi bentuk kemitraan. Pola kemitraan di Indonesiadapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:1. pola keterkaitan langsung meliputi:

a. Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), di manaBapak Angkat (baca: usaha besar) sebagai intisedang petani kecil sebagai plasma.

b. Pola Dagang, di mana bapak angkat bertindaksebagai pemasar produk yang dihasilkan olehmitra usahanya.

c. Pola Vendor, di mana produk yang dihasilkanoleh anak angkat tidak memiliki hubungankaitan ke depan maupun ke belakang denganproduk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya.

d. Pola Subkontrak, di mana produk yangdihasilkan oleh anak angkat merupakan bagiandari proses produksi usaha yang dilakukan olehbapak angkat, selain itu terdapat interaksiantara anak dan bapak angkat dalam bentukketerkaitan teknis, keuangan, dan atauinformasi.

2. pola keterkaitan tidak langsung, yang merupakanpola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak adahubungan bisnis langsung antara "Pak Bina"dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola inilebih tepat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagaibagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan

52

Tinggi, yaitu: pengabdian kepada masyarakat.Departemen Koperasi dan PPK telah merintiskerjasama dengan 16 perguruan tinggi pada tahun1994/95 untuk membentuk Pusat-pusat KonsultasiPengusaha Kecil (PKPK). Selama ini polapembinaan lewat program ini meliputi pelatihanpengusaha kecil, pelatihan calon konsultanpengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasibisnis, monitoring usaha, temu usaha, danlokakarya/seminar usaha kecil.

G. Model Kemitraan Bidang AgribisnisModel atau Pola kemitraan bidang agribisnis

di Indonesia telah dirumuskan dalam KeputusanMenteri Pertanian Nomor : 940/Kpts/OT.210/10/1997,meliputi :a. Pola inti plasma, merupakan hubungan

kemitraan antara kelompok mitra denganperusahaan mitra, yang di dalamnya kelompokmitra memproduksi komponen yang diperlukanperusahaan mitra sebagai bagian dari produksi.Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antarausaha kecil dengan usaha menengah atau usahabesar sebagai inti membina dan mengembangkanusaha kecil yang menjadi plasma dalampenyediaan lahan, penyediaan sarana produksi,pemberian bimbingan teknis manajemen usaha,produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan

53

teknologi yang diperlukan bagi peningkatanefisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini, diperlukan keseriusan dan kesiapan,baik pihak usaha kecil sebagai pihak yangmendapat bantuan untuk dapat mengembangkanusahanya, maupun pihak uasaha besar yangmempunyai tanggung jawab sosial untukmengembangkan usaha kecil sebagai mitra usahadalam jangka panjang.

b. Pola sub kontrak, merupakan hubungankemitraan antara kelompok mitra denganperusahaan mitra, yang didalamnya kelompokmitra memproduksi komponen yang diperlukanperusahaan mitra sebagai bagian dariproduksinya. Pola subkontrak merupakan sistemyang menggambarkan hubungan antara usahabesar dengan usaha kecil/menengah, di manauasaha besar sebagai perusahaan induk (parentfirm) meminta kepada usaha kecil/menengah(selakusubkontraktor) untuk mengerjakan seluruhatau sebagian pekerjaan (komponen) dengantanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

c. Pola Dagang Umum, merupakan hubungankemitraan antara kelompok mitra denganperusahaan mitra, yang didalamnya perusahaanmitra memasarkan hasil produksi kelompok mitraatau kelompok mitra memasok kebutuhan yangdiperlukan perusahaan mitra. Dalam pola Dagang

54

umum hubungan kemitraan antara usaha kecildengan usaha menengah atau saha besar yangberlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran,penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokandari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhikebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar danatau usaha menengah yang bersangkutan.

d. Pola keagenan, merupakan hubungankemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberhak khusus untuk memasarkan barang dan jasausaha perusahaan mitra. Dalam keagenanKeagenan pihak principal memproduksi/memilikisesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindaksebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebutdan enghubungkan produk yang bersangkutanlangsung dengan pihak ketiga.

e. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA),merupakan hubungan kemitraan, yangdidalamnya kelompok mitra menyediakan lahan,sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitramenyediakan biaya atau modal dan/atau saranauntuk mengusahakan atau membudidayakan suatukomoditi pertanian.

55

BAB IVKEMITRAAN: PENGUSAHA VS MASYARAKAT

Sampai saat ini masih terjadi perdebatanmengenai Corporate Social Responsibility (CSR) antarapihak yang berpendapat bahwa CSR hanyamenambah beban perusahaan dan yang meyakinikinerja sosial penting dan berhubungan positif dengankeuntungan finansial. Pendapat tidak menguntungkanbiasanya mengikuti pendirian Milton Friedman atauDavid Henderson, yang melabel CSR sebagaimisguided virtue atau kebaikan yang salah alamat.Friedman dan Henderson berpendapat bahwatanggung jawab berada di pundak individu, bukanperusahaan.

Sebaliknya kalangan yang melihat kekuasaanbisnis kini sudah sangat besar, tidak setuju perusahaantak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadaptindakan organisasinalnya. Kebijaksanaan universalmenyetujui bahwa tanggung jawab membesarbersamaan dengan kekuasaannya, sebab ituperusahaan tidak lagi dapat mengelak.

Beberapa penelitian membuktikan bahwakinerja sosial dan kinerja finansial perusahaanmemiliki korelasi yang positif. Penelitian MarcOrlitzky, Frank Schmidt, dan Sara Rynes pada 2003,menggunakan data 52 penelitian sebelumnya denganjumlah kasus 33.878 perusahaan yang merentang

56

selama 30 tahun, merupakan bukti terkuat hingga saatini. Memang ada beberapa penelitian yangmebuktikan sebaliknya, namun kesimpulan tersebuthanya didasarkan pada kasus-kasus anekdotalberskala kecil.

A. Menarik Akar Persamaan dan PerbedaanPengusaha dan Masyarakat

Munculnya Corporate Social Responsibility (CSR)sebagai bahan perbincangan di kalangan industriperlu mendapat respon dari pemerintah. Jangansampai kejadian lama terulang dimana perusahaan–perusahaan dapat berlindung dibalik kekuasaanoknum-oknum tertentu saja untuk menghindar darituntutan masyarakat. Hal ini menyebabkan kondisimasyarakat semakin marjinal dan miskin.

Teori pertumbuhan memberikan peluang takterbatas pada perusahaan-perusahaan besar untukmelakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam.Di satu sisi memang sektor industri atau korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikankontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,tetapi di sisi lain ekploitasi sumber-sumber daya alamoleh sektor industri seringkali menyebabkanterjadinya degradasi lingkungan yang parah.

Karakteristik umum korporasi skala-besarbiasanya beroperasi secara luas dan melahirkan apa

57

yang dalam perspektif sosiologi Booke, disebutsebagai “dual society”, yakni tumbuhnya dua karakterekonomi yang paradoks di dalam satu area. Di satusisi ekonomi (di dalam enclave) tumbuh secara moderndan sangat pesat, tetapi di sisi masyarakat, ekonomijustru berjalan sangat lambat atau bahkan mandeg.

Kehidupan ekonomi masyarakat semakininvolutif, disertai dengan marginalisasi tenaga kerjalokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggimenuntut perusahaan -perusahaan besar lebih banyakmenyedot tenaga kerja terampil dari luar masyarakattempatan, sehingga tenaga-tenaga kerja lokal yangumumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang.

Keterpisahan (enclavism) inilah yang kemudianmenyebabkan hubungan perusahaan denganmasyarakat tempatan menjadi tidak harmonis dandiwarnai berbagai konflik serta ketegangan. Berbagaituntutan seperti ganti-rugi atas kerusakanlingkungan, pemekerjaan (employment), pembagiankeuntungan, dan lain-lain sangat jarang memperolehsolusi yang mendasar dan memuaskan masyarakat.Situasi tersebut diperparah oleh kultur perusahaanyang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomiyang bersifat profit-oriented semata.

Di masa-masa yang lalu keadaan seperti inidipandang sebagai tidak ada masalah karena tradisirepresif dalam pemerintahan kita masih sangatdominan. Secara katagories, kita bisa memahami cara

58

pandang dunia bisnis dalam menjalankan usahanya.Misalnya, optimalisasi peraihan keuntungan dianggapsebagai satu-satunya cara perusahaan untuk tetapertahan. Cara pandang seperti ini bisa saja benar,tetapi telah terbukti bahwa membenarkan perusahaanuntuk melakukan apa saja demi melindungikepentingan mengakumulasi keuntungannyatermasuk praktek-praktek yang secara moral tidakbenar, adalah tidak dapat dibenarkan sama sekali.Cara pandang semacam ini dulu berkembang begituluas di kalangan dunia usaha. Jika masyarakatsetempat merasa dirugikan oleh operasi perusahaanmisalnya dan kemudian mereka menuntut sesuatu,melalui oknum-oknum tertentu, perusahaan tidaksegan-segan melakukan tindakan repre sif untukmembungkamnya.

Namun perubahan tatanan politik Indonesiapada akhir tahun 90-an telah mengubah secara drastiscara pandang tersebut. Masyarakat kini menginginkansuasana keterbukaan, termasuk dalam kaitan denganpengelolaan berbagai sumberdaya a lam dan kegiatanekonomi pada umumnya. Pola hubungan masyarakatdan perusahaan juga secara total berubah.

Dalam konteks ini muncullah CSR dapatdiartikan sebagai komitmen perusahaan untukmempertanggungjawabkan dampak operasinya dalamdimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang

59

manfaat kepada masyarakat dan lingkungan idupnya.Tanggung-jawab perusahaan mencakup empat jenjangyang merupakan satu kesatuan, yaitu; ekonomis,hukum, etis, dan filantropis.

Tanggung jawab ekonomis berarti perusahaanperlu menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapatberkembang dan mempertahankan eksistensinya.Namun dalam tujuan mencari laba, sebuahperusahaan juga harus bertanggungjawab secarahukum dengan mentaati ketentuan hukum yangberlaku.

Secara etis perusahaan juga bertanggungjawabuntuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benarsesuai dengan nilai-nilai, etika, dan norma-normakemasyarakatan. Tanggungjawab filantropis berartiperusahaan harus memberikan kontribusi bagipeningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan denganoperasi bisnisnya.

Melaksanakan CSR secara konsisten dalamjangka panjang akan menumbuhkan rasakeberterimaan masyarakat terhadap kehadiranperusahaan. Kondisi seperti itulah yang padagilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Denganpemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, CSRadalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraihlegitimasi sosiologis-kultural yang kuat darimasyarakatnya.

60

Meskipun demikian perlu diperhatikanpendapat Porter dan Kramer (2002) yangmenyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosialadalah terpisah dan bertentangan adalah pandanganyang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secaraterpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya,kemampuan perusahaan untuk bersaing sangattergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaanitu beroperasi. Oleh karena itu, Triple Bottom Linesdalam CSR yang dikembangkan Archie B. Carrolharus difahami sebagai satu kesatuan. Sebab, CSRmerupakan kepedulian perusahaan yang didasari tigaprinsip dasar yaitu profit, people dan plannet (3P).

Secara tradisional, para teoritisi maupunpelaku bisnis memiliki interpretasi yang kelirumengenai keuntungan ekonomi perusahaan. Padaumumnya mereka berpendapat bahwa mencarilabalah yang harus diutamakan perusahaan. Di luarmencari laba hanya akan menganggu efisiensi danefektifitas perusahaan. Karenanya, sepertidinyatakan Milton Friedman, CSR tiada lain danharus merupakan usaha mencari laba itu sendiri (Saididan Abidin, 2004: 60). Kecenderungan selama inimenunjukkan semakin banyak kalangan akademisimaupun praktisi bisnis yang semakin menyadaripentingnya CSR.

Mencari keuntungan merupakan hal pentingbagi perusahaan. Tetapi, hal itu tidak harus

61

melepaskan diri dari hal lain di luar mencarikeuntungan, yakni mengembangkan danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR sangatrelevan diterapkan oleh dunia usaha di Indonesia.Selain karena kebijakan sosial dan kebijakankesejahteraan di Indonesia cenderung bernuansaresidual dan parsial (tidak melembaga danterintegrasi dengan sistem perpajakan seperti halnyadi negara-negara yang menganut welfare state),mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup dalamkondisi serba kekurangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwaterdapat persamaan dan perbedaan antar perusahaandan masyarakat dalam melakukan kemitraan, sepertidalam tabel dibawah ini.

No Uraian Perusahaan Masyarakat1. Persamaan Memperoleh keuntungan dari hasil

usahanya dan keberlanjutan usaha2. Perbedaan Tujuan utama

mencarikeuntungan

Memperluaspasar dantenaga kerjayang tersedia

Tujuan utamakesejahteraan

Kepentinganmasyarakatterakomodasisecaraoptimal

62

Selain itu ada beberapa manfaat yang dapatdipetik bagi pengusaha dan masyarakat. Manfaat bagiPerusahaan dengan adanya kemitraan adalah citraPositif Perusahaan di mata masyarakat danpemerintah karena telah melaksanakan Undang-undang sebagaimana mestinya. Disisi masyarakatselain kepentingan masyarakat terakomodasi olehperusahaanm, hubungan masyarakat denganperusahaan akan lebih erat dalam situasi win-winsolution.

B. Tangible benefit: Hasil usaha yang diutamakan &Integible benefit: Hasil usaha yang dilupakan

Semenjak keluarnya Undang-undang PT No.40Tahun 2007 mulai banyak perusahaan swasta yangtelah menjalankan prinsip-prinsip CSR. Dalam tataranpraktis, CSR seringkali diinterpretasikan sebagaipengkaitan antara pengambilan keputusan dengannilai-nilai etika, pemenuhan kaidah-kaidah hukumserta menghargai martabat manusia, masyarakat danlingkungan. Kini diakui telah banyak korporasi yangmulai sadar akan pentingnya menjalankan CSR,meskipun masih banyak juga yang belummenjalankannya dengan benar. Dari segi besaranuangnya, banyak perusahaan yang sudahmemberikannya dalam jumlah yang cukup besar, ada

63

yang sedang tapi juga ada yang hanya sekedarnyasaja.

Dari sisi cara penyampaian dan peruntukannya,banyak perusahaan yang yang sudah well-planned danbahkan sangat integrated sedemikian rupa sehinggasangat sistematis dan methodologis. Tetapi juga masihbanyak perusahaan yang pengeluaran dana CSR nyaberbasis kepada proposal yang diajukan masyarakat.Karena itu, perlu suatu peraturan pemerintah yangmengatur konsep dan jenis CSR dalam rangka lawenforcement, dan kesejahteraan masyarakat lokal.Perusahaan-perusahaan perlu diyakinkan, bahwa adakorelasi positif antara pelaksanaan CSR denganmeningkatnya appresiasi dunia internasional maupundomestik terhadap perusahaan bersangkutan. Karenaitu, penerapan CSR tidak seharusnya dianggapsebagai cost semata-mata, melainkan juga sebuahinvestasi jangka panjang bagi perusahaanbersangkutan.

Anggapan bahwa CSR dianggap sebagai costkarena melihat bahwa kegiatan yang dilakukanperusahaan harus menghasilkan tangible benefit(manfaat yang dapat dinikmati secara langsung),misalnya; produksi, limbah yang dapat diolah menjadiproduk lain dan sebagainya. Dalam konsep ini segalamanfaat yang tidak dapat dinikmati secara langsungatau intangible benefit bukan merupakan benefit ataumanfaat bagi perusahaan, misalnya; ketenangan dalam

64

berpoduksi, kesehatan kerja, keamanan dansebagainya.

Maka sungguh diharapkan pemerintah, dalamhal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dapatmemprakarsai adanya peraturan yang baik, yangmemungkinkan dijalankannya law enforcement bagiimplementasi CSR di Indonesia. Peraturan yang baikberarti peraturan yang memenuhi nilai-nilai yanghidup dan berkembang di masyarakat. Bukan sajamasyarakat sekitar lokasi perusahaan, melainkan jugamasyarakat dunia usaha itu sendiri. Selama ini, CSRdi lingkungan perusahaan swasta masih bersifatsukarela (voluntary), dan karena itu wajar jikapenerapannya masih bebas tafsir berdasarkankepentingan korporasi masing-masing. Di sinilah letakpentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agarmemiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSRyang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkanmenjadi CSR yang lebih bersifat mandatory. Dengandemikian, dapat diharapkan kontribusi dunia usahayang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatankesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangatdibutuhkan ditengah arus neo-liberalisme sepertisekarang ini. Sebaliknya disisi lain, masyarakat jugatidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepadaperusahaan, apabila harapannya itu berada diluarbatas aturan yang berlaku.

65

Suatu perusahaan kadang sudah cukup banyakmengeluarkan dana CSR, akan tetapi tuntutanmasyarakat tetap saja tinggi dan berada diluar batasproporsinya. Dengan adanya aturan hukum, makaperbedaan kepentingan antara para pihak baikperusahaan dan masyarakat dapat dijembatani secaraelegan. Hukum berfungsi sebagai panduan untukmenentukan sikap dan tingkah laku sesuai denganposisi dan perannya masing-masing. Jika kemitraan initerjalin baik, dapat dipastikan bahwa korporasi danmasyarakat dapat berhubungan secara co -eksistensial,simbiosis-mutualistik dan kekeluargaan.

Meski demikian, perlu berhati-hati agarintervensi dan regulasi pemerintah terhadap duniausaha ini, khususnya terhadap aktualisasi CSR tidakterjebak pada birokratisasi yang melelahkan danberbiaya tinggi. Regulasi yang berlebihan justrumenimbulkan counter-productive terhadap prosesdemokratisasi yang tengah terjadi di Indonesia saat ini.Regulasi dalam konteks ini diperlukan agar semuakomponen berjalan atas dasar rule of law, patuh atasaturan main yang jelas, sehingga parameternya punmenjadi jelas.

C. Strategi Pengelolaan CSRUntuk melaksanakan CSR dengan baik yang

memberikan manfaat bagi pengusaha dan masyarakatdiperlukan beberapa strategi. Strategi pengelolaan

66

CSR terutama diperlukan oleh perusahaan sebagaipelaku utama CSR agar pelaksaan CSR dapat tepatsasaran. Beberapa strategi yang dapat digunakandalam pengelolaan CSR, antara lain:1. Strategi Reaktif, Kegiatan bisnis yang

melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawabsosial cenderung menolak atau menghindarkan diridari tanggung jawab sosial

2. Strategi Defensif, Strategi defensif dalamtanggung jawab sosial yang dilakukan olehperusahaan terkait dengan penggunaanpendekatan legal atau jalur hukum untukmenghindarkan diri atau menolak tanggung jawabsosial .

3. Strategi Akomodatif, Strategi Akomidatifmerupakan tanggung jawab sosial yang dijalankanperusahaan dikarenakan adanya tuntutan darimasyarakat dan lingkungan sekitar akan haltersebut

4. Strategi Proaktif, Perusahaan memandangbahwa tanggung jawab sosial adalah bagian daritanggung jawab untuk memuaskan stakeholders.Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positifterhadap perusahaan akan terbangun.

Penerapan strategi pengelolaan CSR sangattergantung dari kesiapan perusahaan dan kondisimasyarakat. Kesiapan perusahan dan kondisimasyarakat akan mempengaruhi tingkat

67

tanggungjawab sosial perusahaan terhadapmasyarakat. Apabila dilihat berdasarkan tingkattanggungjawab sosial perusahaan terhadapmasyarakat darirendah sampai tinggi berturut-turutadalah startegi Rekatiff, defensif, Akomodatif danProaktif. Dalam bentuk bagan dapat dilihat sebagaiberikut:

Reaktif

Defensif Proaktif

Akomodatif

Rendah -------- Tingkat Tanggung jawab Sosial------------ Tinggi

68

BAB V.REALITA KEMITRAAN AGRIBISNIS

(Kemitraan PT Sidomuncul dan Masyarakat DesaBergaskidul)

A. Sejarah Kemitraan PT Sidomuncul denganMasyarakat Desa Bergas

PT. Sidomuncul yang mempunyai Visi”Menjadi industri jamu yang dapat memberikanmanfaat pada masyarakat dan lingkungan”, bertekaduntuk mengembangkan usaha di bidang jamu yangbenar dan baik. Tekad ini membuat perusahaanmenjadi lebih berkonsentrasi dan inovatif. Disampingitu diikuti dengan pemilihan serta penggunaan bahanbaku yang benar, baik mengenai jenis, jumlah maupunkualitasnya akan menghasilkan jamu yang baik(sumber: www.sidomuncul.com).

PT. Sidomuncul melaksanakan 2 modelkegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, yaitupencanangan program Corporate Social Responsibility(CSR) yang dilaksanakan setiap tahun dengan topikberbeda-beda dan model kemitraan denganmasyarakat dalam penyediaan bahan baku untukproduknya. Program CSR lebih bersifat ”satu arah”,yaitu kegiatan aksi sosial berupa bantuan perusahaanterhadap masyarakat. Sedangkan program kemitraan

69

bersifat ”dua arah”, yaitu antara perusahaan danmasyarakat ada kerjasama yang salingmenguntungkan.

Pelaksanaan kemitraan PT. SidomunculSemarang dilaksanakan secara gabungan olehbeberapa Divisi di perusahaan tersebut, yaitu DivisiHumas, Divis Pembelian/Perdagangan dan DivisiKeuangan. Divisi Humas berperan dalam layananinformasi, terutama dikaitkan dengan kebutuhan jeniskomoditas, luas tanam, syarat tanam dan lokasi yangsesuai. Divisi Pembelian/Perdagangan berperan dalampenentuan komoditas, jumlah, harga dan waktupengiriman barang. Pengelolaan oleh beberapa divisiini dimaksudkan agar kinerja dapat dilakukan secaratransparan dan menghindari kolusi yang tidakprofesional.

PT. Sidomuncul memilih suplai rantaidistribusi dari mekanisme “pasar bebas”, sehinggakeberlangsungannya dipengaruhi oleh pasokan daripedagang (supplier). Terkadang pasokan bahan bakutidak lancar dan kualitasnya beraneka macam. Hal inidapat disebabkan oleh persaingan antar pedagang danpengaruh faktor alam.

Upaya menanggulangi keterbatasan faktoralam dilakukan dengan cara perbaikan teknikbudidaya tanaman dan pengelolaan di tingkat hulu(petani). Adapun untuk mengurangi ketergantunganpasokan dari pedagang, maka tahun 1997 mulai

70

dirintis pola kemitraan. Perjalanan selama kurun 14tahun ini dari pola kemitraan dapat memberikanpasokan bahan baku sebesar 20%. Nilai yang relatifmasih kecil ini disebabkan oleh beberapapertimbangan, yaitu adanya permasalahan manajemendi tingkat petani dan kegiatan yang dilakukan secarabertahap. Petani yang belum mampu menjaga kualitasdan kontinuitas bahan baku dapat bergabung denganpemasok (supplier) yang relatif sudah stabil.

B. Model Kemitraan PT Sidomuncul denganMasyarakat Desa Bergaskidul

Kabupaten Semarang yang beribukota diUngaran adalah salah satu area industri besar yang

71

berada dekat dengan Semarang. Ungaran menjadisalah satu alternatif pengembangan semenjak wilayahini kompetitif dalam gaji karyawan dan suplai air yangdapat diandalkan. Pemerintah daerahmengalokasikan tiga wilayah untuk mengakomodasipengembangan wilayah industri, yaitu Pringapus,Bergas, dan Bawen. Dialog Masyarakat diperkenalkandi Bergas terutama di Desa Bergaskidul dan Harjosariyang menjadi pusat industri.

Meninjau ulang kegiatan dalam wilayahindustri, ada beberapa kegiatan sosial ekonomi yangberhubungan satu sama lain. Kegiatan tersebutindustri, masyarakat/home industri, pertanian,peternakan, pendidikan, dan pemerintah lokal.Dengan demikian, ada beberapa stakeholder yangdipertimbangkan dimana mereka salingmempengaruhi.

Menyadari bahwasanya ada beberapakepentingan yang tumpang tindih, secara umumketiga pihak setuju bahwa komunikasi diantaramereka adalah penting. Namun, setiap stakeholdermemiliki pandangan yang berbeda terkait dengan caraberkomunikasi.

Di sisi masyarakat, kelompok tani berharapmelakukan komunikasi yang intens. Dalam kasus ini,peran pemerintah sangat diharapkan. Kelompokmasyarakat yang memiliki dampak kecil terhadap

72

kegiatan industri berfikir bahwa komunikasi jugadiperlukan. Dari sudut pandang pemerintah,komunikasi diantara pihak-pihak tersebut harusdirancang dalam bentuk yang fit untuk menghindarikonflik yang lebih besar.

Setelah mengadakan wawancara danbrainstorming dengan semua stakeholder, hal ini dapatdisimpulkan bahwa setiap stakeholder didefinisikansecara jelas. Industri diwakilkan dengan hubunganpublik atau hubungan masyarakat. Pemerintah lokaldiwakilkan oleh Lurah, Dinas Perindustrian,BAPPEDA, dan Dinas Lingkungan. Pihak masyarakatdiwakilkan oleh kelompok petani, wanita, pemuda,dan BPD. Setiap kelompok diwakilkan oleh dua orangyang dipilih diantara anggota.

Dalam upaya memulai Community DialoguePlatforms, hal ini disepakati bahwa kegiatan harusdilakukan dalam proses panjang. Dengan demikian,gagasan yang dibangun memiliki pandangan yangkedepan. Pendekatan disesuaikan dengan batasanwaktu dan pencapaian yang reliable. Desain untukkeseluruhan pertemuan disepakati sebagai berikut :

1. Dialog pertama adalah untuk mengidentifikasikepentingan bersama termasuk berbagi resourcesdan harapan bersama.

73

2. Dialog kedua adalah untuk menemukan solusialternatif dan merencanakan aksi bersama dan jugakerjasama.

3. Dialog ketiga dialokasikan untuk kegiatanmonitoring perkembangan kegiatan.

4. Dialog yang terakhir berfokus pada evaluasi,perbaikan platform, dan mengintegrasikannya kedalam sistem lokal

Berdasar masalah-masalah tersebut, semuastakeholder memiliki keinginan untuk memecahkanmasalah berbasis pada visi masa depan danberkelanjutan. Hal ini harus diawali dengan hal yangsederhana, yang memiliki potensi untuk dipecahkandibandingkan dengan hal yang rumit. Semua pihaksepakatuntuk mengawalinya dari prioritas yang palingrendah dan masalah dimana semua stakeholdermemiliki sumber daya yang dapat disharekanbersama.

Semua stakeholder menyadari bahwa beberapamasalah tidak realistis, rumit,dan membutuhkankomitmen yang besar. Untuk mencapainya, semuastakeholder menyepakati untuk mengikuti prosestahap demi tahap. Mereka membangun mimpibersama dari kepentingan bersama. Kata kunci darimimpi bersama yang didiskusikan di awal dialogadalah harmony, keamanan, kerberlanjutanmanajemen air ,dan kerjasama ekonomi.

74

Untuk mengembangkan pemahaman bersama,semua stakeholder sepakat untuk bekerja bersamadalam mekanisme dialog. Dialog mengikutsertakanwakil dari perusahaan, pemerintah lokal, sertamasyarakat khususnya kelompok yang terpengaruholeh kegiatan yang ada di industri. Kerangka disusun,tidak berdasarkan pada mekanisme domasi namunlebih pada kerjasama saling menguntungkan untukmemecahkan masalah atau menciptakan visi bersama.Kerjasama baru dimulai, Lurah mengambil inisiatifuntuk memadukan meknisme CDP ke dalam kegiatankelurahan. Lurah akan memfasilitasi diskusi/dialoglebih lanjut secara rutin.

Hal berikutnya yang terjadi adalah adanyakemitraan. Kemitraan dengan masyarakat bertujuanuntuk memilah komoditas yang sesuai di lokasitersebut dan upaya meningkatkan ekonomimasyarakat agar stabil kondisi sosialnya. Kemitraandipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatsetempat, sehingga PT. Sidomuncul membutuhkanpihak ketiga untuk menjadi fasilitator, seperti halnyabekerjasama dengan Yayasan Bintari yang bermitradengan masyarakat di Desa Bergaskidul.

75

Yayasan Bintari mulai bulan Maret 2010sampai dengan akhir 2011 melaksanakan programpemberdayaan masyarakat Desa Bergaskidul sebagaiimplementasi (pelaksanaan) program GlobalEnvironment Facility-Small Grants Programme, darikerjasamanya dengan UNDP dan Yayasan Bina UsahaLingkungan Jakarta. Tujuan program ini adalahmembangun kerjasama antara publik (masyarakat)dan swasta terkait dengan pelestarian tanaman obat.Banyak tanaman obat berkhasiat yang kurangdiketahui oleh masyarakat luas, seperti TanamanStevia. Tidak banyak orang yang tahu tentangtanaman Stevia dan manfaatnya. Stevia masih sulitdidapat karena belum banyak orang yangmembudidayakannya. Sehingga lewat program inidapat diperkenalkan, dibudidayakan dan dipasarkan

76

dengan makanisme kemitraan dengan PT Sidomuncul,karena memang perusahaan ini membutuhkantanaman tersebut sebagai bahan baku pembuatanjamu.

Yayasan Bintari melakukan fasilitasi diantarakedua pihak, yaitu PT. Sidomuncul dan masyarakatDesa Bergaskidul. Bentuk fasilitasi yang dilakukanantara lain identifikasi berbagai jenis tanaman obatdan tanaman langka yang tumbuh di lokasi,pengumpulan informasi dan literatur, penelitian aspekbudidaya tanaman, melakukan koordinasi denganberbagai pihak terkait, pemetaan peran, danmonitoring pelaksanaan program yang dilaksanakankedua belah pihak yang bekerjasama.

Kemitraan yang selama ini dibangunsenantiasa melibatkan peran pihak ketiga (pemerintah,LSM, perguruan tinggi) yang mampu berperan sebagaifasilitator dan control. Biasanya kemitraan ini terjalinmenjadi satu dokumen kerjasama (MoU). Bentukkemitraan lainnya, antara lain yang diakukan olehPerhutani dan masyarakat dalam bentuk PHBM(pengelolaan hutan bersama masyarakat) yangmenghasilkan LMDH (lembaga masyarakat desahutan) sebagai wadah kemitraannya.

Selain menjalin kemitraan dengan masyarakatdi Ungaran, PT. Sidomuncul juga menjalin kemitraandengan masyarakat di Karanganyar, Boyolali danUngaran. Masing-masing mempunyai kekhususan

77

komoditas dan kondisi sosialnya. Komoditas yangbersifat umum atau banyak dibutuhkan publik akanmenyebabkan tingkat persaingan mendapatkan bahanbaku tersebut semakin tinggi. Sehingga komoditasyang dikerjasamakan umumnya bersifat khusus atauspesifik, misalnya tanaman Stevia (pemanis jamu),agar persaingannya rendah. Sedangkan kondisi sosialmasyarakat mempunyai respon yang berbeda-bedadalam bermitra. Umumnya masyarakat yang marginal(pedalaman, pedesaan) lebih mudah diajak bermitra.

Dalam bentuk bagan model kemitraan PTSidomuncul dapat digambarkan sebagai berikut:

78

Sumber: PT Sidomuncul

Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT.Sidomuncul terdiri dari berbagai bentuk. Kemitraan diatas lebih bersifat pada hubungan bisnis yang salingmenguntungkan kedua belah pihak yang bermitra.Sedangkan kemitraan lainnya adalah di bidang sosialdan lingkungan. Biasanya setiap tahun PT.Sidomuncul melakukan pencanangan dengan topiktertentu, misalnya Gizi Buruk (tahun 2010) danOperasi Katarak (tahun 2011).

DinasPertanian:Bantuan TeknisPelatihan danPembinaanBudidayaTanaman Obat,RekomendasiKelompok

ParaPetani Kelompok

Tani

KelompokTani

GAPOKTAN/

Koperasi

IOT (SidoMuncul):B.Teknis,

PenyediaanBibit

Pembelian &Pembayaran

BPN:Sertifikasi

Tanah

PetaniSimplisia

ParaPetani

PetaniSimplisia

Bank:Kredit

KUR, KKPE

DinasPerindag :BantuanPeralatanProduksi a.l:Mesin Cuci,MesinPengering,MesinPerajangdsb.

Disyankop:BantuanTeknisPelatihandanPembinaanManajemen

PEMDAPROV. JATENG

(Dinas Terkait)

PEMERINTAHPUSAT (DepartemenTerkait)

Jalur Bisnis

Jalur Bantek& Kerjasama

79

Masyakarat petani di Desa Bergaskidul telahbeberapa kali menjalin kemitraan dengan beberapaperusahaan, yaitu :1. Kemitraan dengan PT Sosro yang memberikan

limbah teh untuk dijadikan pupuk organic. Tetapiproduk pupuk tersebut menimbulkan dampaknegatif berupa tumbuhnya jamur danberkembangnya rayap.

2. Kemitraan dengan PT Jenggot yang memberikanlimbah cair sebagai media fermentasi bahan pupukcair dari air kencing Sapi. Kegiatan ini mengalamikendala karena faktor bau yang ditimbulkandalam proses pembuatan pupuk cair tersebut

3. Kemitraan dengan PT Jamu Jago yangmemberikan limbah empon-empon untukcampuran pembuatan pupuk organik cair dari airkencing sapi.

4. Kemitraan dengan Pengusaha Ternak AyamPetelur, dimana petani menanam jagung yangmembantu menyediakan bahan baku untuk pakanayam.

5. Kemitraan dengan Intani yang bergerak di bidangpembenihan, dimana petani mendapatkanpelatihan dalam bidang pembenihan agar mampumenghasilkan benih secara mandiri.

6. Kemitraan dengan Pengusaha Terong Jepang,dimana petani menanam tanaman terong jepang

80

dan pengusaha tersebut akan membeli hasilpanennya.

7. Kemitraan dengan PT. Sidomuncul yangdilakukan secara berkesinambungan. Tahap awaladalah menjalin hubungan baik dan kemitraandalam program 3R (reuse, reduce, recycle), misalnyadalam pembuatan tas dari sisa produk lain. Padabulan Agustus 2011, PT. Sidomuncul, yangdifasilitasi oleh Yayasan Bintari telah memberikanbantuan pembudidayaan Tanaman Stevia(pemanis alami pengganti gula tebu), 1,2 ton bibitjahe emprit, dan 10.000 bibit kayu manis kepadaKelompok Tani Margotani, Desa Bergaskidul.Lebih lanjut untuk bantuan-bantuan tersebut baikpihak PT. Sidomuncul maupun kelompok taniMargotani telah menandatangani kesepakatanprogram kemitraan (MoU). Petani dapatmembudidayakan ketiga tanaman obat tersebutdengan didukung oleh bimbingan teknis daripihak PT. Sidomuncul. Selanjutnya, untuk hasilbudidayanya dapat dijual kepada PT. Sidomunculuntuk bahan baku pembuatan jamu.

C. Manfaat Kemitraan bagi PT Sidomuncul

PT. Sidomuncul juga melakukan strategidengan memanfaatkan kemitraan dari kemitraan yangakan atau sudah dijalin antara perusahaan lain dan

81

masyarakat. Banyak perusahaan yang melakukankemitraan, khususnya program CSR, denganpembagian dan penanaman bibit tanaman. Jenistanaman sering tidak spesifik dan belum jelaskemanfaatan akhirnya. Kondisi ini dimanfaatkandengan cara mendorong masyarakat menanamtanaman yang produktif, khususnya yang dibutuhkansebagai bahan baku produk PT. Sidomuncul,khususnya tanaman obat (biofarmaka). Apalagikebutuhan jenis tanaman obat yang dibutuhkan PT.Sidomuncul mencapai 160 jenis tanaman.

D. Manfaat Kemitraan bagi Masyarakat Desa Bergas

Secara umum masyarakat Desa Bergasmengharapkan kesejahteraan yang meningkat,terutama peningkatan ekonomi. Kelompokmasyarakat yang umumnya terdiri dari para petani iniberupaya membangun kelembagaan untukmemajukan kerjasama dengan pihak lain.Kelembagaan tersebut dalam bentuk Gapoktan(Gabungan Kelompok Tani).

82

Pembentukan Gapoktan dimulai pada tahun2007. Latar belakang pembentukan terutamadisebabkan oleh kelangkaan pupuk. Namunpembentukan Gapoktan belum berjalan optimalkarena masyarakat petani lebih senang menjalankanaktifitas di masing-masing Poktan (kelompok tani).Sehingga Gapoktan pernah kebingungan ketikamendapakan bantuan sekitar 100 juta rupiah karenabelum terbiasa dengan kegiatan di level Gapoktan.Selanjutnya pada Mei 2011 dilakukan reorganisasiGapoktan, dengan melakukan pergantian penguruslama ke pengurus baru. Harapannya Gapoktan inidapat menjadi lembaga yang menjalin kerjasamakemitraan dengan berbagai perusahaan.

83

Masyarakat masih bersemangat menjalinkemitraan dan mereka bercita-cita menghasilkanproduk yang dapat dipasarkan secara mandiri,khususnya dengan adanya lahan yang akandiperuntukkan sebagai Pasar Kuliner Desa. Sehinggauntuk menuju kesana membutuhkan kerja keras dankerjasama kemitraan dengan berbagai pihak.

E. Manfaat Kemitraan bagi Pemerintah

Pemerintah punya kepentingan untukmendorong seluruh warga negara menuju kehidupanyang adil dan makmur. Khusus untuk masyarakatpedesaan yang umumnya berada di bawah gariskemiskinan, pemerintah perlu melakukan berbagaimacam strategi dan program yang dapat mempercepatpengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan program kemitraan yangdilakukan oleh berbagai perusahaan denganmasyarakat pedesaan akan bersinergi dengan programpembangunan nasional yang dilaksanakan olehpemerintah. Sehingga kemitraan ini akan memberikanmanfaat yang tinggi dalam turut menyukseskan danmeningkatkan laju pembangunan nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam kegiatankemitraan adalah adanya kebijakan agar perusahaanmenyisihkan sebagian keuntungannya untukmasyarakat yang membutuhkan.

84

F. Manfaat kemitraan bagi fasilitator (LSM,perguruan tinggi)

Fasilitator yang diperankan baik oleh paralembaga swadaya masyarakat (LSM) maupunperguruan tinggi mempunyai peran yang strategis.Fungsi fasilitator adalah menyelaraskan proseskemitraan yang dijalin. Biasanya komunikasi antaraperusahaan dan masyarakat memang memerlukanfasilitator. Perusahaan tidak memungkinkan untukmendampingi masyarakat dalam waktu yang lamadan terus menerus, padahal proses pemberdayaanmasyarakat memerlukan pendamping yang relameluangkan waktu, tenaga dan dana.

Fasilitator harus bersifat netral dan obyektifagar proses kemitraan dapat dirasakan sama-samamenguntungkan oleh kedua pihak yang bermitra.Fasilitator harus memahami bahwa perusahaanbergerak di bidang bisnis, otomatis segala langkahsering mempertimbangkan prinsip ekonomi (untungdan rugi). Fasilitator juga harus memahami apapotensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber DayaManusia (SDM) yang ada kemauan masyarakat,termasuk potensinya, sehingga masyarakat perludibimbing untuk memahami dirinya sendiri, ,membangun kelembagaan, membuat rencanapembangunan seiring waktu dan mendorong

85

masyarakat agar mampu berkomunikasi dan bermitradengan pihak lain.

KEMITRAAN KELOMPOK TANI NGUDI MULYODAN PT. SIDOMUNCUL

(Kisah sukses sebuah kemitraan)

Kelompok tani Ngudi Mulyo adalah kelompok tanikomoditas berupa pengembang dan budidaya tanamanobat. Kelompok Tani ini berkedudukan di desaSumberarum Kecamatan Tempuran. Dalam kegiatan yangdilakukan kelompok ini bekerja sama dengan PT.Sidomuncul sebagai salah satu industri yang bergerakdibidang obat-obatan tradisional. Dalam kegiatanproduksi PT. Sidomuncul menmbutuhkan bahanpembuatan obat-obatan tersebut.

Kelompok tani Ngudi Mulyo beranggotakan 15orang anggota tetap dan kelompok anggota komoditi(anggota produk) lebih kurang 24 orang. Kemitraan yangdilakukan oleh Kelompok Tani Ngudi Mulyo danPT.Sidomuncul di mulai pada tahun 2002 dengan produkTribulus teretris. Kegiatan kemitraan yang dilakukandibidang pendayagunaan hasil kerja Kelompok TaniNgudi Mulyo yang dihasilkan oleh anggota kelompoksedangkan PT Sidomuncul sebagai pembeli produk.Dalam perjalanan kerjasama atau kemitraan inimengalami banyak hal yang menjadi pembelajaran dalamsebuah kerjasama dengan industry besar.Membutuhkanbanyak hal yang dapat mendukung bentuk kerjasamayang baik dan saling menguntungkan.Pada awalterbentuknya kerjasama ini dimulai dengan sebuahpenawaran kerjasama dari pihak kelompok yang

86

menawarkan beberapa produk yang dimiliki olehkelompok, pada saat itu (tahun 2001) dari tanaman yangditawarkan oleh kelompok tidak ada yang bisa masukkarena sudah banyak pihak yang memasarkan produktersebut dari para pedagang di berbagai daerah.Sehinggaakhirnya dari pihak Sidomuncul menawarkan satutanaman untuk dikembangkan di daerah Magelang yaituTribulus Teretris. Dalam penawaran ini tidak secaralangsung produk yang dihasilkan oleh kelompok diterimadi Pabrik akan tetapi harus membuktikan bahwa kualitasyang dihasilkan benar-benar baik dan mencapai standarproduk yang telah ditetapkan.

Proses terjadinya Kerjasama Kelompok Tani dan PT.Sidomuncul

Dalam melakukan pengelolaan skala kecil oleh kelompokberjalan dengan baik, produk dapat diterima oleh pabrik.Akan tetapi permasalahan muncul ketika menuju skalabesar banyak petani yang kurang memahami pola tanamatau perwatan untuk tanaman ini baik dari pengelolaantanah, pengelolaan tanaman dan pengolahan pasca panen.Sehingga secara perhitungan usaha yang dilakukan kedua

87

gagal. Setelah mengalami kegagalan itu dari pihakkelompok melakukan kegiatan penanaman lagi akantetapi pada kegiatan ini telah diperkuat dengan kontrakkerja antara Kelompok dan PT. Sidomuncul. Dalamkontrak kerja dijelaskan menganai hak dan kewajibanmasing-masing pihak yang mengikat dan diharapkansaling menguntungkan. Kemitraan dengan produktanaman tersebut berlangsung hingga tahun 2009.

Diagram KemitraanKelompok Tani Ngudi Mulyo dan PT. Sidomuncul

Jaringan kemitraan yang dilakukan oleh KelompokTani Ngudi Mulyo dengan PT. Sidomuncul mempunyaibanyak manfaat baik dipihak Industri ataupun petani

karena sistem kerjasama yang akan dilakukan mempunyaiaturan yang jelas dan merupakan kesepakatan keduabelahpihak. Sistem kontrak kerja memberikan sebuah batasandari aktivitas petani untuk mengembangkanpertaniannya.1. Mempunyai dasar yang jelas untuk memperhitungkan

usaha

88

Hal ini dijelaskan dalam kontrak kerja samayang berisi tentang spesifikasi barang dan harga yangakan digunakan untuk tiap satuan yang diproduksi.Harga ini sangat penting karena dalam melakukansebuah usaha pertanian perlu adanya sebuahgambaran yang jelas mengenai berapa harga jual dariproduk yang akan diproduksi. Dengan acuan itupetani dapat memperhitungkan pengeluaran yangharus dilakukan dengan perkiraan hasil produksidikalikan dengan harga satuan produk yang telahdisepakati antara kedua belah pihak.

2. Jumlah yang diproduksi jelas.Saat ini banyak informasi atau berita yang

memberitahukan harga sebuah produk pertanianturun drastis karena panen raya dibeberapa daerahatau kelangkaan produk pertanian.

Dengan adanya bentuk kerjasama antara pihakindustry dan petani dapat di siasati karena produkyang harus dihasilkan pada tiap satuan waktu(bulanan/tahunan) sudah jelas. kualitasnya untukmengatur sebuah bentuk pola tanam yang baikmemperhitungkan kebutuhan tiap bulan yang telahditetapkan. Sehingga dalam melakukan penanamanmempunyai batasan yang jelas tidak serta mertamenanan disatu waktu secara bersamaan.

3. Mengurangi resikoDalam sebuah usaha pertanian satu resiko yang

menjadi momok petani Indonesia adalah produkpertanian tidak dapat atau sulit kita pasarkan.Atauketika waktu panen harga yang ada dipasaran sangatrendah. Dengan adanya sebuah bentuk kerjasamaakan mengurangi resiko tersebut. Akan tetapi dalam

89

sistem ini petani juga harus mempunyai komitmenterhadap usaha yang dilakukan. Bahwa kegiatanusaha yang telah dimitrakan harus berusaha kerasagar kemitraan dapat berjalan dengan baik. Dalamkegiatan kemitraan penjualan produk biasanyamencari harga standar sehingga itu akan menjagastabilitas usaha keduabelah pihak.

4. Memberi manfaat sosialDengan adanya kegiatan kemitraan yang baik

maka akan ada sebuah keseimbangan kegiatanpertanian yang terus menerus dan secara langsungmemberikan sebuah peluang bagi petani atau pekerjaakan tetap mempunyai aktifitas yang rutin sertamendapatkan penghasilan yang rutin pula.

Tentunya sebuah bentuk kegiatan pertanian tidakdapat dikerjakan oleh satu orang saja tetapi membutuhkanpekerja yang mengurusi kegiatan pertanian ataupengolahan pasca panen. Dari kegiatan kemitraan inimelibatkan beberapa pihak yang masing-masingmendapatkan penghasilan. Masyarakat lebih terasamanfaatnya ketika kegiatan kemitraan ini berjalan denganbaik secara lengkap akan di jelaskan dalam gambardibawah ini beberapa pihak yang mendapatkan manfaatdari kegiatan kemitraan.

90

Manfaat Sosial yang Berdampak Secara UmumKepada Tenaga Kerja

Dalam kegiatan kemitraan yang telah dilakukan denganPT.Sidomuncul Secara umum dapat digambarkan dengangrafik diatas.

Dalam kegiatan kemitraan yang dilakukantentunya mempunyai batasan-batasan atau rel yangmenjadi sebuah etika agar hubungan ini dapat berlanjutdan tetap saling menguntungkan di kedua belahpihak.Ada beberapa hal yang dijadikan sebuah patokanbagi keduabelah pihak agar kegiatan kemitraan dapatmemberikan sebuah keuntungan bersama.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kemitraandengan PT Sidomuncul, antara lain:1. Proses seleksi produk yang ketat.

Sebenarnya ini bukan kendala tetapi sebuahproses untuk mendapatkan produk (dari perusahaan)lebih baik sehingga ada beberapa criteria produk yangharu sesuai dengan standar perusahaan.

91

2. Lembaga yang masih kurang kuatTentunya untuk melakukan sebuah kegiatan

kemitraan dengan pihak industry dibutuhkanlembaga yang kuat dan mempunyai kekuatan baikuntuk lembaga sendiri ataupun untukanggota.Sebagai salah satu contoh anggota harusmempunyai komitmen mengenai kerjasama yangtelah dilakukan. Kadang-kadang hal ini menjdi satukendala ketika petani pengembang beralih ke produklain sehingga produk yang harus kita kirimkan sesuaikontrak kerja berkurang. Ini diakibatkan karenalemahnya kelembagaan Kelompok Tani. Sehinggaperlu adanya langkah-langkah yang baik untukmengatasi permasalahan tersebut.

3. Keterbatasan dalam perhitungan kegiatanUntuk awal kegiatan pembudidayaan produk

tanaman obat membutuhkan perhitungan yangmenyesuaikan degan pemasukan agar kegiatan yangdilakukan dapat mendapatkan hasil yang baik. Akantetapi kadang kegiatan perhitungan ini tidak berjalandengan baik diakibatkan beberapa factor yangmenjadi permasalahan antara lain kondisi lingkungan(musimn, suhu) karena masing masing tanamanmemiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga butuhwaktu untuk melakukan perhitungan-perhitungantersebut tak jarang dalam melakukan perhitunganmengalami kekeliruan yang itu diakibatkan karenakebiasaan petani yang dahulu menanam produkkebutuhan pokok berubah menjadi produk tanamanobat.

92

BAB VI.MODEL KEMITRAAN AGRIBISNIS

A. Masalah Utama: Keseimbangan Tangible Benefit& Intangible Benefit dalam Kemitraan Agribisnis

Anggapan bahwa kemitraan harus memberikanmanfaat yang langsung dapat dinikmati pelaku yangbermitra memberikan panduan yang keliru dalamkemitraan. Oleh karena itu tidaklah mengherankanapabila perusahaan dan masyarakat melihat bahwakemitraan yang dilakukan perusahaan dan masyarakatharus menghasilkan tangible benefit (manfaat yangdapat diujudkan dinikmati secara langsung) danintangible benefit (manfaat yang dapat diujudkandinikmati secara tidak langsung).

Pandangan ini merupakan suatu fondasi yangtidak menguntungkan dalam proses kemitraan.Apabila tidak segera diperbaiki fondisi ini makakekhawatiran kemitraan tidak dapat berjalan denganbaik sudah terbayang di depan mata yang padaakhirnya akan berujung pada kegagalan kemitraan.

Permasalah-permasalah yang muncul dalamkemitraan antara lain:1. Fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan

hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas

93

dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhanuntuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra.

2. Kemitraan yang tidak didasari oleh etika bisnis(nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, yangmejadikan pelaku memiliki kesetaraan nilai-nilai,moral, sikap, dan perilaku dari para pelakukemitraan atau adanya kesetaran budayaorganisasi.

Permasalahan-permasalah tersebut biasanyamuncul ketika masing-masing fihak hanyamemperhatikan tangible benefit yang diterimanya(produksi, pendapatan, keuntungan dan sebagainya)tetapi kurang memperhatikan intangible benefit(ketenangan dalam berpoduksi, keamanan, kesehatankerja, infrastruktur dan sebagainya) yangdiperolehnya. Akibatnya intangible benefit seolah-olehbukan merupakan sesuatu yang memberikan manfaat,atau terjadi ketidakseimbangan antara tangible benefitdengan intangible benefit.

Untuk mengatasi permasalahan yang munculperlu dirumuskan oleh para pihak yang melakukankemitraan mengenai manfaat apa yang akan diperolehkeduanya dalam bermitra. Kemanfaatan kemitraanperlu diuraikan secara detail antara tangible benefitdengan intangible benefit, sehingga para pihak yangbermitra mengetahui dan memaknai keduanya sabagaimanfaat yang sejajar atau dengan kata lain

94

menyeimbangkan antara tangible benefit denganintangible benefit. Masing-masing pihak harusmemperoleh kedua manfaat tersebut sesuai dengankapasitas masing-masing.

B. Kelembagaan sebagai Langkah Awal KemitraanAgribisnis

Penerapan pola kemitraan agribisnis bertujuanuntuk mengatasi masalah-masalah keterbatasan modaldan teknologi bagi petani kecil, peningkatan mutuproduk, dan masalah pemasaran. Namun padakenyataannya penerapan kemitraan tersebut seringmenghadapi masalah, baik yang bersumber dari petanimitra maupun dari pihak perusahaan yangmenyebabkan kemitraan yang dibangun tidak dapatberkelanjutan.

Pola kemitraan yang selama ini diterapkan padahakekatnya ditujukan pada penyelesaian masalah-masalah dalam sistem Agribisnis.1. Pengembangan Kelembagaan di Tingkat Lokal,

pola kemitraan diharapkan dapat mendekatkanpetani pada berbagai fasilitas utama danpendukung agribisnis di tingkat lokal, yangsebelumnya tidak dapat diakses oleh petani.Fasilitas tersebut melekat pada pelayanan yangdiberikan oleh lembaga penyedia saprotan,

95

lembaga pemasaran, lembaga keuangan, danlembaga pendukung lainnya lembaga penelitian,dan agribisnis. Selain itu juga perlu dikembangkankelembagaan di tingkat petani seperti kelompoktani dan koperasi petani. Beberapa masalah yangsering dihadapi petani antara lain kesulitandalam membangun kerjasama dengan berbagaiinstansi pemerintah, misalnya dalammendapatkan bimbingan dan pelatihan sertaakses permodalan. Dengan pola kemitraan denganpihak perusahaan swasta, koperasi dan pedagangpengumpul diharapkan masalah ini dapat diatasi.

2. Pengembangan Kelembagaan Petani,kelembagaan petani baik yang relevan dibahas disini dapat merupakan kelembagaan ekonomi,kelembagaan pendidikan, maupun kelembagaankekerabatan. (Koentjaraningrat, 1979).Kelembagaan ekonomi adalah kelembagaan yangberkaitan dengan pekerjaan, proses produksi,mengumpulkan harta, maupun mendistribusikanharta. Kelembagaan yang berkaitan denganpekerjaan pertanian adalah kelembagaan atastanah, kelembagaan penyedia sarana produksi,kelembagaan keuangan, kelembagaan hubungankerja dalam proses produksi dan panen, sertakelembagaan pemasaran.a. Kelembagaan atas tanah menjadi penting,

karena akan berpengaruh terhadap

96

pemenuhan kebutuhan petani akan tanahsebagai faktor utama usahatani. Banyakkasus petani berhenti karena tidak tersedialahan yang digunakan untuk bertani. Beberapakasus petani memperoleh hak atas tanah daripihak instansi tertentu atau dari pemilikmodal untuk dikelola ditanami dengan sayurantanpa harus membayar. Beberapa kasus petanitidak memiliki lahan tetapi mereka menyewa,atau bagi hasil dengan pemilik lahan. Petaniyang lain memiliki lahan dengan luasan yangbervariasi mulai dari 0,1 Hektar sampai denganpuluhan Hektar. Lemahnya akses petaniterhadap lahan akan berpengaruh terhadapapapun inovasi usahatani yang akanditerapkan, oleh karena itu perbaikanterhadap kelembagaan atas tanah ini menjadipenting.

b. Kelembagaan penyuluhan seharusnya terkaitdengan kelembagaan pemasaran, kelembagaankeuangan, kelembagaan penyedia saprotan,kelembagaan Litbang dan kelembagaanAgribisnis. Kegiatan pendampingan yangdilakukan oleh perusahaan, koperasi danpedagang mengumpul, dalam pola kemitraandapat disebut sebagai kegiatan penyuluhan.Kegiatan pendampingan yang dilakukanselain memberikan informasi tentang teknik

97

budidaya dibeberapa kasus juga disertaidengan penyediaan kredit sarana produksi,dan pembinaan manajemen. Kelembagaanpenyuluhan yang dilakukan dalam polakemitraan di lokasi penelitian paling tidaksudah mengupayakan aksesibilitas petaniterhadap pemasaran dan saprotan.

Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip bagiperusahan maupun masyarakat yang akan bermitra,yaitu:(1) Equality, prinsip kesetaraan dalam

pengambilan keputusan. Perusahaan sangattergantung dengan petani, perusahaan tidakdapat hidup tanpa petani, oleh karena itu petaniadalah mitra bisnis perusahaan.

(2) Jangan mengecewakan partner. Saling mengerti.Yang penting keinginan petani terpenuhi:“produk dibeli, harga memadai”,

(3) Win-win solution, agar kemitraan berlangsungjangka panjang,

(4) Menjaga nama baik, perselisihan antara petani,suplier dan perusahaan dianggap mencemarkannama baik perusahaan,

(5) Pelayanan yang baik dari perusahaan melaluipetugas lapangan, dan staf lainnya,

(6) Komitmen kedua belah pihak, tanpapemaksaan, saling menilai dan mengingatkan

98

Hak dan Kewajiban pelaku pola kemitraandisepakati bersama oleh masing-masingpelaku.

C. Membangun Peran Pelaku melalui AliansiStrategis Kemitraan Agribisnis

Untuk melaksanakan dan menjalankan modelkemitraan agribisnis tersebut, setidaknya ada 3 pihakyang berperan, yaitu Petani (Kelompoktani/Gapoktan), Pemerintah, dan Swasta sebagaisegitiga kemitraan. Dalam konsep kemitraan tersebutmasing-masing memiliki fungsi seperti pada Tabeldibawah ini:

99

No Pihak Mitra Fungsi1. Pemerintah Pemegang peraturan dan

kebijakan Memiliki tenaga penyuluh

untuk transfer teknologi2. Perusahaan

SwastaPemilik modal ekonomi

(manajemen agribisnismodern kemampuanfinansial)

Riset & teknologi3. Petani

(Kelompok Tani/Gapoktan)

Pemilik modal sosial

PEMERINTAH

100

Melihat keberhasilan beberapa negara dalammengembangkan teknologi informasinya, makaterlihat selalu ada kemitraan yang solid antara tigaunsur utama yaitu pemerintah, swasta, danmasyarakat atau komunitas (dimana perguruantinggi akan menjadi penyangga dari pihak swastaterkait dengan riset). Segitiga kemitraan akan berhasilditerapkan apabila pemrakarsa kemitraan benar-benar mengerti hal-hal apa saja yang akan menjadipemicu atau perangsang terjadinya kerjasama.

Untuk keperluan tersebut maka perludilakukan penyatuan dalam suatu Aliansi StrategisKomplementer vertikal, yaitu antara Pemerintah,swasta (+ Perguruan Tinggi), dan petani. Hal inidisebabkan bahwa aliansi dirancang untuk mengambilkeunggulan dari peluang-peluang pasar denganmengkombinasikan berbagai macam sumber-sumberdari para pelaku ekonomi yang menjadi mitra dengancara saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru.Persyaratan keberhasilan aliansi sangat tergantungpada perpaduan efektif dan partisipasi sertapencapaian komitmen penuh setiap pihak yangbermitra. Manfaat dan hasil dari aliansi tersebut harusmenguntungkan semua pihak yang terlibatdidalamnya.

Adanya nilai tambah atau ”value-added”adalah hal yang harus dapat dirasakan oleh siapasaja pihak yang bermitra. Bagi pemerintah kerjasama

101

akan mendatangkan manfaat atau memberikan nilaitambah apabila dapat membantu mereka dalam halmeningkatkan kinerja pelayanan publik, memperbaikikualitas good governance, mengoptimalisasi pemakaiansumber daya yang terbatas, dan lain-lain.

Sementara bagi pihak swasta misalnya,sebuah kerjasama akan dianggap bermanfaat jikayang bersangkutan tidak hanya semata-mata berhasilmeningkatkan profitnya, tetapi memungkinkanmereka untuk meningkatkan kualitas produk danjasanya, memperluas jejaring calon pelanggan,menciptakan hubungan yang lebih baik denganstakeholdernya, dan lain sebagainya. Sementara bagimasyarakat kemitraan harus memberikan jalan bagipeningkatan kesejahteraan bersama, baik di bidangekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Pendekatan kemitraan melibatkan petani sebagaisalah satu sub-sistem dalam agribisnis yang dimotorioleh perusahaan swasta. Berdasarkan karakteristiksebagian besar petani yang sub-sistem maka perluditempuh usaha-usaha terpadu secara bertahapdengan mempertimbangkan sosial budaya masyarakatsetempat, sehingga dapat ditempuh dua macam cara:1. Bagi petani yang memiliki modal cukup untuk

suatu usaha agribisnis perlu didorong untuk suatuusaha mandiri secara koperatif dalam skala kecil.Dengan pola ini setiap rumah tangga tani yangmenguasai memiliki modal akan mengelola suatu

102

unit agribisnis skala kecil. Pengelolaan kegiatanagribisnis secara lokalitas tetapi terkonsolidasidalam satu wadah yang bersifat koperatif untukkonsolidasi manajemen agribisnis.

2. Bagi petani yang tidak memiliki modal cukupuntuk suatu usaha agribisnis perlu didorong untuksuatu usaha sebagai mitra dalam agribisnis skalabesar.

a. Perusahaan besar, BUMN atau swasta perlumembuat suatu demonstrasi area pada suatudaerah yang memungkinkan untuk suatu usahaagribisnis. Lahan yang digunakan adalah lahanmilik petani tertentu yang memiliki pengaruhkuat secara sosial dalam masyarakat denganharapan akan diikuti oleh petani secara luas.

b. Tahap berikutnya adalah dengan menyewalahan milik petani yang berdekatan denganlokasi demonstrasi area, petani pemilik lahansebagai tenaga kerja dengan mendapat upah.Pada tahap ini secara tidak langsung petani akanmendapat bimbingan dan penyuluhan dalamagribisnis yang mantap.

c. Pada proses penanganan pasca panen danpemasaran dilakukan oleh agribisnis skala besardengan mengikut sertakan petani. Hal inidilakukan karena pada tahap industripengolahan hasil pertanian primer danperdagangan yang dapat dilakukan secara

103

efektif dalam skala besar. Selain itu untukmendapatkan harga yang baik diperlukanbargainning position yang kuat dan agribisnisdalam skala besar yang memilikinya.

d. Petani yang menjadi mitra agribisnis skala besarakan memiliki akses ke lembaga keuangan,transportasi, penelitian dan pengembangan, danlain-lain berada pada sub-sistem lembaga jasa.Mengingat kondisi petani di Indonesia yang

sebagian petani gurem, maka perlu dipikirkan suatubentuk agribisnis yang mengikutsertakan petanisebagai bagian dari agribisnis. Hal ini perlu, karenadalam pembangunan pertanian pada dasarnya ada 2(dua) pilar yang merupakan subyek pembangunanpertanian yaitu pelaku agribisnis (sebagai pelakuekonomi modern) dan petani (sebagai pelakuekonomi tradisional). Pelaku agribisnis memilikimodal ekonomi dan kaum tani memiliki modal sosial.Modal ekonomi meliputi kemampuan manajemenagribisnis modern, teknologi, dan kemampuanfinansial.

Modal sosial yang dimiliki kaum tani yaituinstitusi-institusi hubungan produksi pertanian yangbersifat informal-rasional. Modal alami berupa modallahan sebagian besar dimiliki oleh kaum tani denganrata-rata penguasaan lahan yang sempit dan sebagiankecil dimiliki oleh pelaku agribisnis dengan reratapenguasaan lahan yang luas. Pemerintah berperan

104

sebagai pelindung dengan regulasi dan kebijakan-kebijan yang memihak, seperti izin ekpor, karantina,izin penangkaran dan penciptaan iklim yang kondusif.

Berdasarkan kemitraan antar Pemerintah,swasta (+ Perguruan Tinggi), dan petani di atas, dapatdikembangkan sejumlah bentuk kemitraan sebagaiberikut:1. Bentuk kemitraan antara pemerintah dan

kalangan perusahaan swasta, dalam bentuk:a. kewenangan yang diberikan pemerintah

kepada satu atau sejumlah perusahaan untukmelakukan suatu aktivitas tertentu.

b. satu atau sejumlah industri swasta yangmelakukan investasi pada bidang tertentu didomain wilayah sebuah institusi pemerintah.

c. kesepakatan antara pemerintah dan satu atausejumlah pihak swasta untuk melakukaninvestasi bersama.

2. Bentuk kemitraan antara pemerintah danmasyarakat

3. Bentuk kemitraan antara pihak perusahaan swastadan masyarakat

Untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukanpenyatuan antara anggota segitiga dalam suatuAliansi Strategis Komplementer, yaitu antaraPemerintah, swasta, dan petani. Penyatuan inidiperlukan karena aliansi dirancang untuk mengambil

105

keunggulan dari peluang-peluang pasar denganmengkombinasikan berbagai macam sumber-sumberdari perusahaan dan para pelaku ekonomi yangmenjadi mitra dengan cara saling melengkapi untukmenciptakan nilai baru. Persyaratan keberhasilanaliansi sangat tergantung pada perpaduan efektif danpartisipasi serta pencapaian komitmen penuh setiappihak yang bermitra. Manfaat dan hasil dari aliansitersebut harus menguntungkan semua pihak yangterlibat didalamnya.

Peran Pemerintah, perusahaan swasta, dan petanisebagai bagian dari aliansi haruslah sesuaikemampuan masing-masing. Untuk itu model AliansiStrategis Komplementer yang lebih pas adalah AliansiStrategis Komplementer vertikal. Hal ini karenaAliansi Strategis Komplementer vertikal dibentuk olehperusahaan dan para pelaku ekonomi yang setujuuntuk menggunakan keahlian dan kapabilitasnyadalam tahap-tahap yang berbeda untuk mencapai nilaiyang baru. Aliansi yang terjadi lebih difokuskan padakemampuan untuk menciptakan produk berkualitas,seperti pada Gambar 2.

106

Pemerintah

PerusahaanSwasta

Petani

Gambar 2. Aliansi Strategis Komplementer Vertikal

Untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukanusaha pemberdayaan terutama di tingkat petanisebagai inti dari komunitas pembangunan pertaniannasioanl. Pemberdayaan petani dibangun melaluiprogram yang menghargai adanya kebebasanberpendapat guna memotivasi petani agar mampumengelola usahataninya secara optimal. Kaum tanimaupun pelaku agribisnis tidak dapat berdiri sendiriuntuk menghadapi era globalisasi mengingat kondisi

107

kaum tani di Indonesia dimana tingkatkesejahteraannya dan pendidikan yang relatif rendah.Untuk itu perlu dicari bentuk kerjasama antara petani,pelaku agribisnis dan pemerintah dimana masing-masing subyek pembangunan dengan modal yangmereka miliki akan memperoleh win-win solution danmampu menghadapi ketatnya persaingan di duniabisnis secara bersama-sama.

Dalam pemberdayaan ini petani akan merasaterlibat secara personal dan merasa memperolehpengakuan atas eksistensi dirinya yang berdampakpada peningkatan harga diri sebagai manusia.Penerapan pemberdayaan akan menimbulkan rasapercaya diri dan mereka akan bekerja secara efektifdan efisien, sehingga tingkat kesejahteraan petani akanmeningkat seiring dengan pembangunan agribisnis diperdesaan.

Berdasarkan Aliansi Strategis Komplementervertikal masing-masing pihak akan berkontribusdalam kemitraan, yaitu:

108

Pemerintah PerusahaanSwasta

Masyarakat

Pemerintah Mengeluarkanperaturan dankebijakanyangmeringankan,seperti;keringananpajak,kemudahanekspor-impordsb

Memfasilitasipenyuluhandan transferteknologimelaluipenyuluh danmemberikanskim kreditkhusus bagiagribisnis

PerusahaanSwasta

Membayarpajak sesuaiperaturan danmembantupemerintahdalampembangunannasional

Transfermanajemenagribisnismodern danmemberikankemudahanaspekfinansial sertariset &teknologi

Masyarakat Membayarpajak sesuaiperaturan danberperan aktifdalampembangunanagribisnis

Menjaminkeamananusaha agarberkelanjutandan memilikimotivasi dankinerja yangbaik

109

Namun bagaimanapun juga sukses tidaknyasuatu kemitraan akan tergantung pada beberapa faktoryang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh,yaitu:1. Kepercayaan dan kesungguhan untuk berhasil

yang tinggi di antara mereka yang bermitra(trust, faith, and passion);

2. Ekseskusi yang konsisten dan kontinyu, dalam artikata tidak mudah menyerah atau mudahmengganti-ganti pendekatan setiap menemukanberbagai kendala teknis;

3. Secara periodik melakukan proses ”Plan-Do-Check”terhadap manfaat aliansi ditinjau dari kacamatamasing-masing organisasi yang bermitra secaratransparan, tidak perlu ditutup-tutupi terhadapberbagai kekecewaan yang timbul agar dapatdikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya);

4. Selalu melakukan inovasi yang tidakberkesudahan karena kebutuhan masyarakat yangselalu bertambah dari waktu ke waktu; dan

5. Proses penyelenggaraan kemitraan yangmenjunjung nilai-nilai profesional dan etika yangtinggi.

110

Daftar Pustaka

Achda. B. Tamam, 2006. Konteks SosiologisPerkembangan Corporate Social Responsibilitydan Implementasinya di Indonesia. SeminarNasional: A Promise of Gold Rating:Sustainable CSR, di Hotel Hilton, Jakarta , 23Agustus 2006.

ADB (tanpa tahun). Public-Private PartnershipHandbook. Metro Manila: ADB.

Ariadie, Catur. 2011. peran corporate socialResponsibility dalam pembentukan citraperusahaan. http://caturariadie.com/ilmu-komunikasi/hubungan-eksternal/peran-corpo-rate-social-responsibility-dalam-pembentukan-citra-perusahaan.html (28 Agustus 2011)

Brilliant, Eleanor L. dan Kimberlee A. Rice (1988),“Influencing Corporate Philantropy” dalamGary M. Gould dan Michael L. Smith (eds),Social Work in the Workplace, New York:Springer Publishing Co, hal.299-313

Burke, Edmund M., (1988), “Corporate CommunityRelations” dalam Gary M. Gould dan MichaelL. Smith (eds), Social Work in the Workplace,New York: Springer Publishing Co, hal.314-327

Departemen pertanian, Direktorat Jendral BinaPengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian.Revitalisasi Pertanian Melalui Agroindustri

111

Perdesaan. http://deptan.co.id. (15 Februari2009)

Falck, Oliver and Stephan Heblich, 2007, “CorporateSocial Responsibility: Doing Well by DoingGood”, Business Horizons, 50

Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility.Graha Ilmu. Yogyakarta.

Ian Linton, 1997, Kemitraan Meraih KeuntunganBersama, Hailarang, Jakarta, hal.10

Indrajit, Richardus Eko. 2006. Ragam Model BisnisKemitraan Pemerintah-Swasta sebuah kuncuSukses Pengembangan e-Government diIndonesia. Seminar Nasional TeknologiInformasi & Komunikasi untuk Indonesia. 3-4Mei 2006. ITB Bandung.

Mohammad Jafar Hafsa, 1999, Kemitraaan Usaha,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.4

Ninuk Purnaningsih, Strategi Kemitraan AgribisnisBerkelanjutan. Sodality: Jurnal TransdisiplinSosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia |Desember 2007, p 393-416 ISSN : 1978-4333,Vol. 01, No. 03

Nuryana, Mu’man (2005), Corporate Socialresponsibility dan Kontribusi bagiPembangunan Berkelanjutan, Diklat PekerjaanSosial Industri, Balai Besar Pendidikan danPelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)Bandung, Lembang 5 Desember

112

Porter, Michael E. dan Mark R. Kramer (2002), “TheCompetitive Advantage of CorporatePhiilantropy”, dalam Harvard Business Review,December, hal.5

Saidi, Zaim dan Hamid Abidin (2004), MenjadiBangsa Pemurah: Wacana dan PraktekKedermawanan Sosial di Indonesia, Jakarta:Piramedia

Saragih, Bungaran. 2001. Suara dari Bogor(Membangun Sistem Agribisnis). YayasanESES. Jakarta.

Schermerhorn, John R., (1993), Management forProductivity, New York: John Wiley & Sons

Sekretariat Kabinet RI. 1997. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun 1977Tentang Kemitraan.

Straussner, Shulamith Lala Ashenberg (1989),“Occupational Social Work Today: AnOverview”, dalam Shulamith Lala AshenbergStraussner (editor), Occupational Social Work,New York: The Haworth Press, hal.1-17

Suharto, Edi (2006), Membangun MasyarakatMemberdayakan Rakyat: Kajian StrategisPembangunan Kesejahteraan Sosial danPekerjaan Sosial (edisi ke-2), Bandung: RefikaAditama

__________ (2007), Pekerjaan Sosial di DuniaIndustri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial

113

Perusahaan (Corporate Social Responsibility),Bandung: Refika .

The Kian Wie, 1997, Model-model Finansial untukIndustri Kecil, Ditinjau dari Segi Permintaan,Kumpulan Makalah Terseleksi, Akatiga,Bandung, hal.80

Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.Undang-undang No.40 Tahun 2007. Tentang Perseroan

TerbatasUndang-undang No.25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal.Zastrow, Charles H. (2000), Introduction to Social

Work and Social Welfare (edisi ke-7), PacificGrove: Brooks/Cole