1

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadiran Allah SWT, serta berbekal

semangat pengabdian yang tulus kepada Negara dan masyarakat, maka Rencana

Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang dapat disusun dengan mengacu kepada

Rencana Strategis Pemerintah Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan Rencana

Strategis Nasional serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan kedepan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang disusun dengan

berdasarkan pada pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Palembang yang

berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan

besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta

memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya

saing daerah Kota Palembang.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang merupakan pedoman

bagi seluruh jajaran struktural yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan

kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam

kurun waktu 2018 sampai dengan 2023 dalam rangka mewujudkan Kota Palembang

yang Elok, Madani, Aman, Sejahtera dan Darussalam.

Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang

dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan

tugas Sekretariat DPRD didalam mencapai tujuan organisasi serta dapat

mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Palembang, Oktober 2018

SEKRETARIS DPRD KOTA PALEMBANG

H.M. ALI AMIR, SH, MH

Nip. 195907111986031010

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................................... i

Daftar Isi.................................................................................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 5

1.1. Latar Belakang................................................................................................... 6

1.2. Landasan Hukum............................................................................................... 9

1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................................... 10

1.4. Sistematika Penulisan...................................................................................... 11

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................................................... 13

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD………………..…….......……… 13

2.2. Gambar Strutur Organisasi .............................................................................. 14

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Kota Palembang ............................................................................................... 16

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI............................. 18

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan berdasarkan tugas

dan fungsi………………………………………………………………….........…… 18

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih…………………………………………........……… 21

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Restra Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera selatan ……………….………………….………........ 23

3

3.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)…………......... 24

3.5 Penentuan isu-isu strategis………………………………………….…………. . 26

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN.....................................…. 28

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekrtariat DPRD Kota

Palembang ………………………………………………………………..……. 29

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................... 31

5.1. Strategis dan Arah Kebijakan ...................................................................... 31

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA ..................... 34

6.1. Rencana Program, kegiatan dan Indikator Kinerja…………………..….….... 34

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .......................................... 36

7.1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palembang 2018-2023......... 38

7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD ............................................................................................................. 38

BAB VII. PENUTUP .......................................................................................................... 40

4

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh

pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang

mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran,

kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses

pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan,

diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan

bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk

melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan

pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 juga mengamanatkankepada pemerintah daerah untuk melakukan

perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu

1(satu) tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah

di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

5

RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan

pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan

dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing.Perencanaan

dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan.

Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik

fokus dalam keseimbangan, baik problem solving, future oriented maupun resource

allocation. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa

tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap

pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan

proses lainnya.

I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kota Palembangdalam 5 (lima) tahun ke depan, akan

menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal

yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat dan gerakan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disamping itu, tantangan internal yang ada

dalam pembangunan daerah antara lain adalah mewujudkan desentralisasi dan

otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam

rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan demikian, Pemerintah Kota

Palembangsaat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi

dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan

berbangsa dan bernegara.

6

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat Kota

Palembang, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, Sekretariat DPRD Kota Palembang, harus

mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek dan

kompetensi yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai penyelenggaraan

administrasi kesekretariatan. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan

daerah dapat berdampak nyata dalam memperbaiki layanan birokrasi,

meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan masyarakat Kota

Palembangyang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan

bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.Dalam hal ini, Sekretariat

DPRD Kota Palembangselaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana

Urusan Penunjang Pemerintahan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra)

sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan

yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa

depan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023 disusun

berdasarkan RPJMD Kota Palembang Tahun 2018– beberapa tahapan proses

penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam

7

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang;

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang;

3. Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang;

4. Perumusan rancangan akhir; dan

5. Penetapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang.

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota

Palembangtersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 -

2023 maka Sekretariat DPRD Kota Palembang diharapkan mampu melaksanakan

tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakanperencanaan

pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan

peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran

pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah.

8

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi

penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 – 2023

adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

9

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Noomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang ;

6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2016 tentrang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota

Palembang ;

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023

ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota

Palembang;

2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan

RPJMD Kota Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Palembang

dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi,

kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan

program Walikota terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota

Palembang Tahun 2018 - 2023, yaitu:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Sekretariat DPRD

Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk

mengelola pencapaian sasaran RPJMD;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

DPRD Kota Palembang setiap tahunnya;

10

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Palembang;dan

4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat

DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018–2023

disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya,

kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat

dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota

Palembang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Sekretariar DPRD Kota Palembang, telaahan visi, misi dan

program walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra

kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota

Palembang2018 - 2023 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran

RPJMD Kota Palembang 2018 - 2023 sebagai indikasi keberhasilan

11

Sekretaris DPRD dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan

Sekretariat DPRD Kota Palembang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka

menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat

DPRD Kota Palembang2018 - 2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota

Palembang2018 - 2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah

kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kota Palembang 2018 - 2023.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-Lampiran

12

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang Periode Tahun

2013-2017 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran

pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang selama periode 2013-2017 diperlukan

sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Sekretariat DPRDn Kota

Palembang Tahun 2018 - 2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan

organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan

Sekretariat DPRD Kota Palembang secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang selama periode

2013-2017 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan

tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang

telahdihasilkan periodesebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode

sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perludiatasi pada lima

tahun yang akan datang.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota

Palembang

Tugas Sekretariat DPRD Kota Palembang, yaitu sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

d. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

13

Fungsi Sekretariat DPRD Kota Palembang sebagaimana dalam melaksanakan

tugas-tugas diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Didalam Keputusan Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah kota Palembang nomor

01 tahun 2017 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palembang dijelaskan DPRD sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah mermiliki

tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan

Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Palembang lebih jelas dapat dilihat pada

bagansebagai berikut :

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG

((tteerrllaammppiirr))

14

II.2 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang Periode

Tahun 2013-2017

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang periode

tahun 2013-2017 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan

membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan

realisasinya selama kurun waktu 2013-2017.

1.2.1. Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota

Palembang Tahun 2013-2017 berdasarkan indikator kinerja yang

ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2017. Capaian

kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 2.1 (terlampir).

15

1.2.2. Realisasi Anggaran

(Terlampir)

II.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat

DPRD Kota Palembang

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kota Palembang Sedangkan,

peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung

tercapainya tujuan Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam lima tahun. Dengan

memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Sekretariat

DPRD Kota Palembang dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan

pembangunan daerah.

1. Tantangan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat DPRD Kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanaan kepada

Masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang

pengembangan selama lima tahun kedepan.

Tantangan (Treaths) yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam

pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidak Puasan masyarakat terhadap hasil kerja DPRD.

2. Adanya latar belakang yang berbeda-beda dari anggota DPRD.

3. Adanya tujuan tertentu untuk memaksakan kehendak.

4. Dukungan anggaran yang diperlukan tidak sesuai dengan cash budget yang telah

ditentukan

5. Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislative.

16

2. Peluang

a. Peningkatan anggaran, sarana dan prasarana kantor dan sumber daya aparatur

Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan

administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.

b. Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis antara sekretariat DPRD dengan DPRD

c. Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang kelancaran

pelaksanaan administrasi kegiatan DPRD.

17

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada

penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah

yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang periode

sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang

dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu

dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Sekretariat DPRD Kota

Palembang lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Sekretriat DPRD Kota Palembang periode

2018 – 2023 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih,dan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kota Palembang

Setelah RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018 berakhir, masih banyak persolan

pembangunan yang harus diselesaikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih

ada yang belum sejalan dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, sehingga hakikatnya

tujuan tersebut masih belum optimal. Ketidakoptimalan ini untuk meminimalisir seefisien

mungkin untuk program dan kegiatan pada periode mendatang yang nantinya apabila

sesuai dengan tujuan maka akan berdampak pada penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja

instans.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan

tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

18

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam

melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan pelaksanaan tugas dan proses

kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani

penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan yang muncul dalam

rangka menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislative yaitu :

1. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta

penataan administrasi yang belum optimal.

2. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang

telah ditetapkan.

Tentu saja isu strategis tersebut berpengaruh dengan dengan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD karena secretariat DPRD kedudukannya sebagai unsur

pelayanan kepada DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat meningkatkan pelayanan

administrasi dan operasional dalam mendukung penyelenggaraan fungsi, tugas dan

wewenang DPRD Kota Palembang.

Dengan catatan rencana strategis sesuai dengan :

1. Visi

Untuk mendukung pencapaian Visi Kota Palembang sebagaimana yang

dicanangkan dalam Rencana Strategis Kota Palembang Tahun 2018-2023

yaitu : “ Palembang Elok Madani Aman Sejahtera Darussalam 2023 ” maka

Sekretariat DPRD Kota Palembang menetapkan visi tahun 2018-2023 yaitu

“Palembang Emas Darussalam 2018 - 2023”.

Visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan administrasi yang

optimal kepada anggota DPRD dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas anggota DPRD.

19

2. Misi

Misi Untuk mencapai Visi SKPD sekretariat DPRD Kota Palembang sebagimana

yang telah disebutkan diatas, maka telah ditetapkan misi yang merupakan

rangkuman dari segala kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu :

Menciptakan Pelayanan Adminitrasi dan Operasional dalam mendukung,

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Palembang.

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang

No

Komponen Yang Dinilai

2016 2017 2018

Bobot Nilai Rasio Bobot Nilai Rasio Bobot Nilai Rasio

1 Perencanaan Kinerja 30 16,98 56,59% 30 25,44 84,81% 30 25,69 85,65%

2 Pengukuran Kinerja 25 14,06 56,25% 25 15 60% 25 15 60%

3 Pelaporan Kinerja 15 10,42 69,46 15 12,49 83,25% 15 12,49 83,25%

4 Evaluasi Internal 10 3,46 34,58% 10 - - 10 7,85 78,52%

5 Capaian Kinerja 20 8 40% 20 16 80% 20 16 80%

Nilai Hasil Evaluasi 100 52,92 52,92% 100 76,78 76,78% 100 77,03 77,03%

Sumber: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Kota Palembang Tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan

Prioritas dan Kebijakan Renstra Sektretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023

secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut.

20

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan

untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang

No.

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1.

KUALITAS

PERENCANAAN

INKONSISTENSI ANTARA RPJM DENGAN RENSTRA

ADA KEBIJAKAN YANG BERUBAH

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Palembang periode 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun

2018 - 2023 adalah:

Pelembang Emas Darussalam 2023

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun

mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata bekeadilan,

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi

2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan

budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan

profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional,

21

nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman

untuk berinvestasi

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi

5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas

dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya

pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini

menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Sekretariat DPRD Kota Palembang sebagai

perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi

Kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyelenggaraan Rapat-

Rapat DPRD dan Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Kota Palembang memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan

warga kota secara aktif dalam pembangunan kota. Dari kelima Misi RPJMD Kota

Palembang, Sekretariat DPRD Kota Palembangsecara khusus menunjang tercapainya misi

2 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dan anggota DPRD atas pelayanan perangkat

daerah (PD)

2. Persentase pelayanan terhadap anggota DPRD sesuai dengan standar operasional

prosedur.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang,

terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana Tabel. 3.3

berikut :

22

Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah

No. Misi/Program Penghambat Pendorong

1 Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan program gotong royong dan sholat shubuh berjama”ah.

- Kurangnya partisipasi dalam pengembangan peribadatan, pendidikan kegamaan, sarana dan prasarana budaya dan antisipasi bahaya penggunaan narkoba

- Daya kerja yang tidak mendukung produktifitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat

- Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan program gotong royong dan sholat shubuh berjama”ah

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pengembangan peribadatan, pendidikan kegamaan, sarana dan prasarana budaya dan antisipasi bahaya penggunaan narkoba

- Mengembangkan nilai-nilai etika masyarakat dan aparatur guna mengembangkan daya kerja yang mendukung produktifitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang tertuang

dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2015-2019, maka visi Kemeterian Dalam Negeri adalah “ Kementerian Dalam

Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Renstra Kementerian Dalam Negeri menetapkan beberapa tuijuan yang ingin dicapai,

tujuan yang sesuai dengan Sekretariat DPRD Kota Palembang adalah Meningkatkan

Pelayanan Publik agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal

terhadap penyelenggaraan berbagai unsur pemerintahan di daerah dalam melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat khusunya dalam pemenuhan

23

pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Visi Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Selatan, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan yang

profesional, transparan dan akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD Provinsi Sumatera Selatan”.

Dengan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

a. Pelayanan prima

b. Keterbukaan informasi publik terhadap tugas dan fungsi DPRD.

3.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kota Palembang

memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya.

Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi

TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.

Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah

Kota Palembang, termasuk Sekretariat DPRD Kota Palembang mendukung pencapaian

TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi

masing-masing.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga

dimensipembangunanberkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs

diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator.Dalam Gambar

3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

24

Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sekretariat DPRD Kota Palembang memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan

dari 17 Tujuan TPB/SDGs,tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 16Perdamaian, keadilan, dan

kelembagaan yang tangguh.

Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari tiga tujuan yang terkait dengan fungsi

Sekretariat DPRD Kota Palembang target dan indikatornya antara lain terdapat dalam Tabel

3.4.

25

Tabel 3.4

Target dan Indikator SDGs dari Tujuan

3.5 PenentuanIsu-isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota

Palembang, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan KLHS

sertabtelahaan SDGs maka perumusan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang

Tahun 2018 – 2023 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada

penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palembang untuk lima tahun yang

akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode

perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik.

Isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;

2. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s; dan

3. Belum maksimalnya pelayanan dalam menunjang kelancaran tugas, pokok dan

fungsi DPRD Kota Palembang.

4. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan, legislasi dan budgeter)

5. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

6. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya

aparatur baik aspek intelektual, administrasi dan manjemen melalui kegiatan

pe3latihan-pelatihan.

26

7. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun

eksternal.

Tentu saja Isu strategis tersebut berpengaruh dengan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat DPRD karena sekretariat DPRD kedudukannya sebagai unsur

pelayanan kepada DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat meningkatkan

pelayanan administrasi dan oprasional dalam mendukung penyelenggaraan fungsi,

tugas dan wewenang DPRD Kota Palembang.

27

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk

menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Palembang

Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam

jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita

Sekretariat DPRD Kota Palembang, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama

lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang

berfungsi untuk menentukan arah kerja Sekretariat DPRD Kota Palembang lima tahun

yang akan datang.Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsure Sekretariat

DPRD Kota Palembang harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

28

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota

Palembang

Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang

dengan RPJMD 2018 - 2023

VISI RPJMDPalembang Emas Darussalam 2018 - 2023

MISI ke- 2 RPJMD

Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintah yang bersih,

berwibawa dan profesional

Tujuan Renstra 1

Mewujudkan Pelayanan Prima

29

4.1. Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting karena

pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023

No

Tujuan

Indikator Tujuan

Target 2023

Sasaran

Indikator Sasaran

Kondisi

Awal

Target KinerjaTujuan/SasaranPadaTahunKe-

2019 2020 2021 2022 2023

Mewujudkan

pelayanan prima

1. Meningkatnya

kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan

administrasi 2. Meningkatnya sarana dan prasrana melalui

dukungan sarana dan prasarana yang memadai

3. meningkatnya disiplin apartur dengan

terpenuhinya pakaian dinas aparatur

4. meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

sesuai kompetensi yang dibutuhkan 5. meningkatnya

pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dengan mengevaluasi dan menganalisa

pelaksanaan program yang telah dilaksanakan

6. Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah dengan pelaksanaan rapat-rapat DPRD, reses

dan kunjungan kerja

100%

1. Terpenuhinya

kepuasan masyarakat dan Anggota DPRD

atas Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

2. Persentase pelayanan terhyadap

anggota DPRD sesuai dengan standar

operasional Prosedur

Indeks

kepuasan masyarakat dan Anggota DPRD

atas pelayanan Perangkat Daerah (PD)

80

85

90

95

97

98

1. Terintegrasi program-program DPRD

untuk melaksanakan fungsi

pengawasan, pembentukan

ada

ada

ada

ada

ada

30

2.

Perda dan anggaran

kedalam dokumen Perencanaan

dan dokumen Setwan DPRD

2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada

setiap alat kelengkapan DPRD Kota

3. Tersusun dan terintegrasinya

program-program kerja DPRD untuk

melaksanakan fungsi pengawasan,

fungsi pembentukan perda dan fungsi

anggaran dalam dokumen Rencana Lima

Tahunan (RPJM) maupun Dokumen

Rencana Tahunan (RKPD)

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

Ada

ada

ada

ada

31

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang

selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah

kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk

mencapai tujuan lima tahun kedepan. Dengan demikian, strategimerupakan langkah-

langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

Sekretariat DPRD Kota Palembang.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota

Palembang Tahun 2018 - 2023 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat

DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023, dirumuskan strategi dan kebijakan:

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat

DPRD Kota Palembang 2018 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 5.1. Sebagaimana tampak

pada gambar di bawah ini :

Gambar 5.1 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Sekretariat DPRD Kota Palembang 2018 - 2023

32

Penjelasan secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, secara ringkas ditampilkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan admninistarsi

1. Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja DPRD 2. Penyediaan sarana dan prasarana fasiltasi 3. Penyediaan pakaian dinas bagi aparatur 4. Melakukan penyebarluasan informasi produk DPRD yang dihasilkan

- Terpenuhinya Kepuasan masyarakat dan Anggota DPRD atas pelayanan Perangkat Daerah

- 2. Meningkatnya sarana

dan prasarana melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai

3. Meningkatnya disiplin aparatur dengan terpenuhinya pakaian dinas aparatur

4. Meningkatnya

kapasitas sumber daya aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan

5. Meningkatnya

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan program yang telah ditetapkan

33

Meningkatnya kapasitas

lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pelaksanaan rapat-rapat DPRD, reses dan kunjungan kerja

Melakukan kajian dan koordinasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

- Persentase pelayanan terhadap anggota DPRD sesuai dengan Standar Operasional prosedur

34

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa

upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Kota

Palembang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen

untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada

strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Program PD

No Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program PD

Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan admninistarsi

Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja DPRD

- Terpenuhinya Kepuasan masyarakat dan Anggota DPRD atas pelayanan Perangkat Daerah

Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

35

-

Meningkatnya sarana dan prasarana melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai

Meningkatnya disiplin aparatur dengan terpenuhinya pakaian dinas aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan program yang telah ditetapkan

Meningkatnya kapasitas lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pelaksanaan rapat-rapat DPRD, reses dan kunjungan kerja

Penyediaan sarana dan prasarana fasiltasi Penyediaan pakaian dinas bagi aparatur Melakukan penyebarluasan informasi produk DPRD yang dihasilkan Melakukan kajian dan koordinasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Program kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kauangan

- Persentase pelayanan terhadap anggota DPRD sesuai dengan Standar Operasional prose

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

36

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu

menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota

Palembang dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter

masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan

akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Sekretariat DPRD

Kota Palembang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan

kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya

program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan

dilaksanakanselama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Sedangkan tahun 2018-2023 menggunakan sebanyak 7 rogram yang terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah

Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.

37

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Sekratriat DPRD Kota Palembang adalah Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang bidang Administrasi Pemerintahan. Kinerja

penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah

dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan

keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan

dalam RPJMD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palembang. Selain

itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi

kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam rangka memperbaiki kelemahan dan

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra

ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian kinerja eselon II, III dan IV Bappeda.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang yang ditampilkan pada bab

ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran,

sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan

komitmen Sekretariat DPRD Kota Palembang untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palembang yang akan

dicapai lima tahun mendatang dapat dilhat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok

ukur keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Palembang dalam mencapai sasaran dan

tujuan Renstra Tahun 2018 - 2023.

38

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palembang 2018 – 2023

No

Tujuan

Sasaran

IndikatorTujuan/Sasaran

Target KinerjaTujuan/SasaranPadaTahu

nKe-

2019 2020 2021 2022 2023

Mewujudkan pelayanan prima

1. Terpenuhinya

kepuasan masyarakat dan Anggota DPRD atas Pelayanan

Perangkat Daerah (PD)

2. Persentase pelayanan terhyadap

anggota DPRD sesuai dengan

standar operasional

Prosedur

1.

Indeks kepuasan masyarakat dan Anggota DPRD atas pelayanan Perangkat Daerah (PD)

85

90

95

97

98

1. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan dokumen Setwan DPRD 2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD Kota 3. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

ada

Ada

ada

ada

ada

ada

39

anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja

eselon III selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.2. Seluruh indikator

yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan indikator program yang termuat

dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Sifat Indika

tor

2017 2019 2020 2021 2022 2023

1. Tingkat ketersediaan layanan dministrrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Persentase laporan capaian kinerja keuangan yang tersusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Tingkat fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2018 - 2023

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dari RPJMD Kota

Palembang Tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra

Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi

Pemerintah Kota Palembang.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja

Sekretariat DPRD Kota Palembang. Sehingga, Renstra merupakan dasar penyusunan

Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bappeda tahun 2018 - 2023.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Palembang

maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana,

pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun

2018 - 2023.