kata pengantar - nahp.pu.go.id

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat karunia-NYA penyusunan

Laporan Capaian Penanganan Pengaduan Masyarakat National Affordable Housing Program

(NAHP) tahun anggaran 2019 telah kami diselesaikan. Laporan ini menjelaskan tentang

permasalahan dan hasil penyelesaian yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan National

Affordable Housing Program (NAHP) pada tahun anggaran 2019.

Laporan capaian penanganan pengaduan ini disusun berdasarkan pemetaan terhadap

laporan bulanan permasalahan dan upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan

kegiatan komponen 1: BP2BT dan pelaksanaan kegiatan komponen 2: BSPS, sehingga

diperoleh laporan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan National Affordable

Housing Program (NAHP) sebagaimana tersaji dalam bentuk diagram dan tabel pada laporan

ini.

Harapan kami semoga Laporan Capaian Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan National Affordable Housing Program (NAHP) ini dapat dipergunakan

untuk bahan evaluasi dan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, …. November 2020

Direktur Jenderal Perumahan

Selaku Kepala PMC NAHP

Dr. Khalawi A.H

NIP. 196312221990031004

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..……...……………………………………………………………... i

DAFTAR ISI……………...………………………………………………………………… ii

A. PENDAHULUAN.……………………………………………..…………………………...……………… 1

B. DASAR HUKUM.…………………………………………...………………………………….......... 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………..…………………………………………... 2

D. DESKRIPSI ADUAN DAN CAPAIAN PENANGANAN PENGADUAN…………………………. 3

E. HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN…………………………………………………….. 13

1. HAMBATAN…..………………………………………………………………………………………. 13

2. UPAYA PENYELESAIAN…………………………………………………………………………… 13

F. PENUTUP…………………………………………………………………………………………….. 14

LAMPIRAN REKAP PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH BSPS……………………. 15

1

A. PENDAHULUAN

National Affordable Housing Program (NAHP) secara prinsipiil telah menyediakan

ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan tentang pelaksanaan kegiatan

National Affordable Housing Program (NAHP). pengaduan atas pelaksanaan

program Bantuan Penyediaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bagian yang wajib

dipersiapkan sebagai dukungan teknis terhadap pelaksanaan National Affordable

Housing Program (NAHP).

Dalam Project Manual Operational (POM): 0 pada Sub Bab 5.4 tentang

Penyampaian Keluhan diberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam

National Affordable Housing Program (NAHP) penyampaian keluhan dapat

disampaikan melalui:

1. mekanisme satu pintu PusKomPUPR;

2. website Program Sejuta Rumah,

3. portal sistem informasi BP2BT dan BSPS (akan dikembangkan), dan

4. mekanisme Bank Dunia.

Disamping keempat hal diatas penyampaian keluhan dan saran juga dapat melalui

sistem satu pintu Kementerian PUPR disampaikan melalui situs

http://pu.go.id/saran/input_saran. Penyampaian keluhan dari masyarakat dapat

mencakup:

1. sumbangan pikiran,

2. gagasan, serta saran yang yang bersifat membangun;

3. kinerja pelayanan;

4. dugaan adanya tindak pidana umum;

5. dugaan adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

6. permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan

hidup; dan

7. penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum.

Keluhan dan saran terhadap program akan diteruskan ke masing-masing

Direktorat dan/atau Inspektorat bergantung kepada konten pengaduan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan: National Affordable

Housing Program (NAHP) telah berkomitmen menyediakan ruang bagi masyarakat

untuk menyampaikan: sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang yang

bersifat membangun, kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak pidana umum,

2

dugaan adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), permasalahan yang

berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan hidup; dan

penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum melalui media yang disediakan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata

Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen

Pekerjaan Umum;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

1394/KPTS/M/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 918/KPTS/M/2017 tentang

Pembentukan Komite Pengelola Proyek (Project Management Committee)

dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit) Program

Perumahan Terjangkau (National Affordable Housing Program).

5. Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Selaku Kepala Komite

Pengelola Proyek (Project Management Committee) Program Perumahan

Terjangkau (National Affordable Housing Program) tentang Pembentukan

dan Penunjukkan Personil Keanggotaan Unit Pelaksana Proyek (Project

Implementation Unit) Program Perumahan Terjangkau (National Affordable

Housing Program).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah

sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penanganan

pengaduan dalam kegiatan National Affordable Housing Program (NAHP).

2. Tujuan penyusunan laporan adalah untuk menjelaskan hasil capaian

penanganan pengaduan dalam kegiatan National Affordable Housing

Program (NAHP).

3

D. DESKRIPSI ADUAN DAN CAPAIAN PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 323/PRT/M/2005

Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Tentang Di Lingkungan

Departemen Pekerjaan Umum dalam pasal 1 angka 7 didefiniskan dengan:

“masukan dari masyarakat merupakan implementasi peran serta masyarakat/

pengawasan masyarakat yang berbentuk pengaduan, keluhan, sumbangan

pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun”.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2), masukan yang dimaksudkan mencakup hal-hal

sebagai berikut:

a. sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun;

b. kinerja pelayanan;

c. dugaan adanya tindak pidana umum;

d. dugaan adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

e. permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan

lingkungan; dan

f. penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara di lingkungan Departemen.

Merujuk pada dua penjelasan di atas maka, pengaduan masyarakat National

Affordable Housing Program (NAHP) adalah informasi/aduan yang disampaikan

oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau lembaga, dan/atau masyarakat

umum yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau

pelaksanaan program National Affordable Housing Program (NAHP) termasuk

tugas dan fungsi dari para konsultan yang terlibat didalamnya.

Proses penyusunan laporan progres capaian penanganan pengaduan diolah

berdasarkan data yang disampaikan oleh Konsultan NCS Komponen 1; BP2BT

dan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Komponen 2 BSPS kepada Konsultan

Manajemen Pusat (KMP) National Affordable Housing Program (NAHP).

Berdasarkan hasil perolehan data akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Program Bantuan

Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang selanjutnya

disebut BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam

rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana

untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank

pelaksana.

4

Sesuai hasil pelaporan yang disampaikan oleh Konsultan NCS selama

pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2019 tidak ada laporan pengaduan

yang diterima oleh Stake Holder program, Tenaga Pendamping Penyaluran

Provinsi maupun Tenaga Pendamping Penyaluran di tingkat kabupaten.

Namun dengan ketiadaan pengaduan bukan berarti pelaksanaan program

sudah berjalan sempurna akan tetapi bisa juga diakibatkan karena

ketidaktahuan dari masyarakat tempat dan bagaimana cara untuk

menyampaikannya. Sehingga menjadi penting untuk dipersiapkan mekanisme

dan tata cara bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan

pengaduan sebagai bagian dari proses pengendalian maupun evaluasi

terhadap pelaksanaan program.

2. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan

rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan

kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan

utilitas umum yang dari sisi pendanaan terdapat dua sumber pendanaan yaitu

yang bersumberkan dana APBN dan dana Loan.

Berdasarkan sumber pendanaannya maka BSPS yang bersumber dari

pendanaan Loan yang selanjutnya disebut dengan National Affordable Housing

Program (NAHP) yang bertujuan mempercepat pencapaian target Program

Sejuta Rumah melalui dukungan dana dalam bentuk pinjaman untuk

memperluas penerima manfaat dan dukungan teknis reformasi program dan

kebijakan sektor perumahan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan

perumahan bagi MBR di masa mendatang.

Berdasarkan SK Penetapan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019 yang didanai

oleh NAHP dapat dijelaskan pada tabel 1.

5

TABEL 1 LOKASI BSPS NAHP 2019

NO PROVINSI JUMLAH ALOKASI NAHP TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN KECAMATAN/DISTRIK DESA/KELURAHAN UNIT

1 SUMATERA UTARA 3 17 55 1423

2 SUMATERA BARAT 5 16 44 2253

3 JAWA BARAT 3 31 53 1640

4 JAWA TENGAH 8 35 112 2507

5 JAWA TIMUR 10 20 60 2166

6 KALIMANTAN BARAT 2 6 17 571

7 SULAWESI SELATAN 5 22 88 2390

8 SUMATERA SELATAN 1 1 1 50

9 BANGKA BELITUNG 2 3 3 150

10 BANTEN 1 8 8 200

11 DIY YOGYAKARTA 1 1 5 100

12 BALI 1 3 4 100

13 KALIMANTAN TENGAH 1 1 1 25

14 KALIMANTAN TIMUR 1 1 2 25

15 GORONTALO 1 1 1 50

16 SULAWESI TENGGARA 1 3 3 50

17 SULAWESI BARAT 1 1 1 50

18 MALUKU 1 1 1 50

19 MALUKU UTARA 1 1 1 50

49 172 460 13850

Sumber data: SK Penetapan Alokasi Dana BSPS Tahun Anggaran 2019

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan: pada tahun anggaran 2019 program

National Affordable Housing Program (NAHP) telah mengalokasikan dana di 19

(sembilan belas) provinsi, 49 (empat puluh sembilan) kabupaten, 172 (seratus

tujuh puluh dua) kecamatan/distrik, 460 (empat ratus enam puluh)

desa/kelurahan dan 13.850 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh ribu) unit

rumah yang dibantu.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima dari Konsultan Manajemen Pusat

(KMP) BSPS selama kurun waktu bulan Oktober sampai dengan bulan

Desember Tahun 2019 dari total jumlah pengaduan yang terlaporkan belum

secara detil menunjukkan kategori sumber pendanaan program karena masih

terdiri dari dua kategori sumber pendanaan yaitu kategori sumber pendanaan

APBN dan National Affordable Housing Program (NAHP).

Sehingga proses selanjutnya adalah identifikasi materi-materi pengaduan yang

sesuai dengan lokasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik,

desa/kelurahan dan unit rumah yang dibantu dari dana National Affordable

Housing Program (NAHP).

Hasil identifikasi menggambarkan: bahwa peta sebaran pengaduan program

6

BSPS NAHP secara terperinci terjadi di 11 (sebelas) provinsi dengan total

pengaduan masuk sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) tergambarkan

dapat dalam tabel 2 dan grafik 1 dibawah ini.

Tabel 2

REKAP PENGADUAN MASUK PER PROVINSI

NO PROVINSI PENGADUAN MASUK

TOTAL OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 ACEH 8 1 0 9


3 BENGKULU 8 0 0 8

4 BANTEN 13 0 0 13

5 JAWA TENGAH 32 5 7 44

6 BALI 2 2 0 4

7 NUSA TENGGARA BARAT 4 4 0 8

8 NUSA TENGGARA TIMUR 19 10 0 29

9 SULAWESI TENGAH 5 4 2 11

10 MALUKU 0 0 1 1

11 JAWA BARAT 1 1 0 2

Total : 104 30 10 144 *) diolah berdasarkan laporan KMP Pusat BSPS

Sedangkan dalam bentuk diagram rekap pengaduan terkait kegiatan program

BSPS pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2019 dapat

disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1

Pengaduan Masuk Per Provinsi Komponen Kegiatan BSPS NAHP

05

101520253035404550

PENGADUAN MASUK PER PROVINSI TA 2019

PENGADUAN MASUK PENGADUAN MASUK PENGADUAN MASUK TOTAL

7

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pengaduan yang terlaporkan masih

dalam format yang sederhana sebagaimana terlampir dalam lampiran laporan

ini. Sehingga agar mempermudah dalam melakukan analisa dan penyampaian

pelaporan maka dari data yang ada akan dianaliasa berdasarkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan berdasarkan sumber pelaporan

2. Laporan pengaduan berdasarkan kategori pengaduan

3. Laporan status penanganan pengaduan

4. Laporan status pengaduan berdasarkan derajat penanganan

Sehingga berdasarkan ke empat hal di atas maka akan dilaporkan progres

penanganan pengaduan program BSPS sebagaimana di bawah ini.

1. Laporan pengaduan berdasarkan sumber pelaporan

Laporan pengaduan pelaksanaan kegiatan BSPS dari 11 (sebelas) Provinsi

berdasarkan sumber pelaporan akan diperinci menjadi pelaporan Tenaga

Fasilitator Lapangan (TFL), sumber pelaporan Kordinator Fasilitator dan

Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) seperti yang disajikan pada tabel 4.

Tabel 4

REKAP LAPORAN

BERDASARKAN SUMBER LAPORAN PENGADUAN

NO PROVINSI SUMBER PELAPORAN

TOTAL TFL KORFAS KMP

1 ACEH 1 8 0 9


3 BENGKULU 8 0 0 8

4 BANTEN 13 0 0 13

5 JAWA TENGAH 37 7 0 44

6 BALI 0 4 0 4

7 NUSA TENGGARA BARAT 0 5 3 8

8 NUSA TENGGARA TIMUR 19 10 0 29

9 SULAWESI TENGAH 8 3 0 11

10 MALUKU 0 1 0 1

11 JAWA BARAT 0 0 2 2

TOTAL : 98 41 5 144

Dari total sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) pengaduan yang

diterima, apabila dicermati berdasarkan sumber pelaporan masuk, maka

akan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) sumber pengaduan, yaitu:

1. sumber pelaporan Tenaga Fasilitator Lapangan

8

2. sumber pelaporan Koordinator Fasilitator; dan

3. sumber pelaporan Konsultan Manajemen Provinsi.

maka sumber pelaporan lebih banyak masuk dan ditangani oleh Tenaga

Fasilitator Lapangan yaitu; sebanyak 98 (sembilan puluh sembilan)

pengaduan, selanjutnya pelaporan melalui Kordinator Fasilitator, yaitu: 41

(empat puluh satu) pengaduan dan pelaporan melalui Konsultan

Manajemen Provinsi, yaitu 5 (lima) pengaduan.

Grafik 2 Pengaduan Berdasarkan Sumber Pelaporan

2. Laporan pengaduan berdasarkan kategori pengaduan

Tujuan pemilahan menjadi kategori pengaduan adalah untuk

mempermudah dalam proses dan mekanisme dalam menangani

penyelesaian. Sehingga dengan pengkategorian dari pengaduan tersebut

akan berpengaruh juga terhadap bentuk penyelesaiannya.

Pengaduan berdasarkan kategori pengaduan terbagi menjadi 4 (empat),

yaitu:

a. Pengaduan terkait perencanaan program

Pengaduan perencanaan program adalah pengaduan yang terjadi

disebabkan oleh adanya dugaan pelanggaran prinsip dan prosedur

dalam perencanaan program.

b. Pengaduan terkait pelaksanaan program

Pengaduan pelaksanaan program adalah pengaduan yang disebabkan

oleh adanya dugaan pelanggaran prinsip dan prosedur dalam

05

101520253035404550

SUMBER PELAPORAN SUMBER PELAPORAN SUMBER PELAPORAN TOTAL

9

pelaksanaan program.

c. Pengaduan Manajerial

Pengaduan manajerial adalah pengaduan yang muncul akibat

pelaksanaan sistem manajerial berkaitan dengan pembinaan dan

pendampingan serta dukungan yang dilakukan oleh konsultan program

yang tidak optimal

d. Pengaduan Khusus

Adalah semua pengaduan yang tidak termasuk dalam pengaduan

perencanaan, pengaduan pelaksanaan maupun pengaduan manajerial

yang berpotensi menimbulkan kerugian dan berdampak kepada tidak

terselesaikannya pekerjaan

Demikian, maka berdasarkan keempat hal diatas maka pelaporan

pengaduan BSPS akan dilaporankan dalam bentuk tabulasi di bawah ini.

Tabel 5

Rekap Pengaduan Berdasarkan Kategorial Pengaduan

NO PROVINSI KATEGORI PENGADUAN

TOTAL PERENCANAAN PELAKSANAAN MANAJERIAL KHUSUS

1 ACEH 3 6 0 0 9

2 SUMATERA UTARA 3 11 1 0 15

3 BENGKULU 0 8 0 0 8

4 BANTEN 3 10 0 0 13

5 JAWA TENGAH 1 43 0 0 44

6 BALI 4 0 0 0 4

7 NUSA TENGGARA BARAT 1 7 0 0 8

8 NUSA TENGGARA TIMUR 20 9 0 0 29

9 SULAWESI TENGAH 6 5 0 0 11

10 MALUKU 0 1 0 0 1

11 JAWA BARAT 2 0 0 0 2

TOTAL : 43 100 1 0 144

Pada tabel 5 (lima) tersaji dilaporkan total sebanyak 144 (seratus empat

puluh empat) pengaduan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. 43 (empat puluh tiga) laporan yang terkait pengaduan perencanaan

program;

b. 100 (seratus) laporan yang terkait pengaduan pelaksanaan program;

c. 1 (satu) laporan laporan yang terkait pengaduan manajerial program;

dan

d. Tidak ada laporan yang terkait pengaduan khusus.

10

Selanjutnya dalam bentuk diagram akan disajikan dalam pada grafik di

bawah ini.

Grafik 3

Pengaduan Berdasarkan Kategorial Pengaduan

3. Laporan status penanganan pengaduan

Laporan status penganan pengaduan adalah laporan yang menjelaskan

tentang capaian dari tindak turun tangan pengaduan. Secara garis besar

dengan mengacu data yang telah diterima maka status penanganan

pengaduan akan dibagi menjadi:

a. Selesai

Penanganan pengaduan dinyatakan selesai, apabila telah dilakukan

langkah-langkah nyata dan memadai sesuai dengan jenis kategorial

pengaduannya dan pelapor tidak memberikan respon lanjutan atas

penyelesaian yang telah dilakukan.

b. Proses

Penanganan pengaduan dinyatakan proses, apabila telah dilakukan

langkah-langkah nyata dan memadai sesuai dengan jenis kategorial

pengaduannya dan pelapor masih memberikan respon lanjutan

terhadap proses tindak turun tangan yang sedang dilakukan.

Sesuai dengan kriteria di atas, maka terhadap seluruh laporan

pengaduan telah dilakukan analisis yang secara terperinci dapat

dicermati pada tabel di bawah ini.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

KATEGORI PENGADUAN KATEGORI PENGADUAN KATEGORI PENGADUAN

KATEGORI PENGADUAN TOTAL

11

Tabel 6 Status Pengaduan BSPS

Bulan Oktober sampai Dengan Desember 2019

NO PROVINSI JUMLAH PENGADUAN

PENGADUAN MASUK

SELESAI PROSES

1 ACEH 9 9 0

2 SUMATERA UTARA 15 15 0

3 BENGKULU 8 8 0

4 BANTEN 13 13 0

5 JAWA TENGAH 44 44 0

6 BALI 4 4 0

7 NUSA TENGGARA BARAT 8 8 0

8 NUSA TENGGARA TIMUR 29 29 0

9 SULAWESI TENGAH 11 11 0

10 MALUKU 1 1 0

11 JAWA BARAT 2 2 0

144 144 0

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan dari se jumlah 144 (seratus empat puluh

empat) yang masuk dilaporkan dengan status pengaduan dinyatakan telah

selesai. Sehingga secara prosentase dapat digambarkan melalui bentuk

grafik pada gambar dibawah ini.

Grafik 4

Status Pengaduan

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JUMLAH PENGADUAN JUMLAH PENGADUAN JUMLAH PENGADUAN

12

c. Laporan status pengaduan berdasarkan derajat penanganan

Derajat Penanganan Pengaduan adalah menjelaskan digunakan

tingkat mana suatu pengaduan harus mendapat dukungan yang

optimal dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian

pengaduan.

Status penanganan pengaduan dari bulan Oktober sampai dengan

bulan Desember 2019 berdasarkan derajat penanganannya secara

terperinci tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 7

Rekap Status Penanganan Pengaduan Per Provinsi Berdasarkan Derajat Penanganan

Bulan Oktober 2019 sampai Dengan Desember 2019

NO PROVINSI

STATUS PENANGANAN PENGADUAN BSPS TAHUN ANGGARAN 2019

TOTAL PENGADUAN

SELESAI

PROSES

TFL KORFAS KMP JUMLAH TFL KORFAS KMP JUMLAH

1 ACEH 1 8 0 0 0 0 0 0 0

2 SUMATERA UTARA 12 3 0 0 0 0 0 0 0

3 BENGKULU 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 BANTEN 13 0 0 0 0 0 0 0 0

5 JAWA TENGAH 37 7 0 0 0 0 0 0 0

6 BALI 0 4 0 0 0 0 0 0 0

7 NUSA TENGGARA BARAT 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8 NUSA TENGGARA TIMUR 19 10 0 0 0 0 0 0 0

9 SULAWESI TENGAH 8 3 0 0 0 0 0 0 0

10 MALUKU 0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 JAWA BARAT 0 0 2 0 0 0 0 0 0

98 41 5 0 0 0 0 0 0

Sesuai data di atas maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: dari

total pengaduan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) pengaduan

status selesai yang sudah terlaporkan sebanyak 144 (seratus empat puluh

empat) sehingga tidak ada status pengaduan dalam proses dengan rincian

sebagai berikut:

1) 98 (Sembilan puluh delapan) selesai pada derajat Tenaga Fasilitator

Lapangan,

2) 43 (empat puluh tiga) selesai pada derajat Koordinator Fasiltator; dan

3) 5 (lima) pengaduan selesai pada derajat Konsultan Manajemen

Provinsi.

Sehingga secara prosentase dapat digambarkan melalui bentuk grafik

dibawah ini.

13

Grafik 5

Prosentase Status Penanganan Pengaduan Per Provinsi Berdasarkan Derajat Penanganan

Bulan Oktober 2019 sampai Dengan Desember 2019

E. HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Hambatan

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan Periode

Tahun 2019, antara lain:

a. Keterbatasan informasi data yang diperoleh sehingga proses pelaporan

progres menjadi terlambat.

b. Model atau aplikasi yang tersedia belum menampilkan ruang pelaporan

pengaduan sehingga dalam menganalisa dan membuat pelaporan belum

sempurna.

c. Belum adanya Standard Operasional Prosedur sebagai acuan baku dalam

penyelesaian pengaduan dari masyarakat

2. Upaya Penyelesaian

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan penanganan

pengaduan antara lain:

a. Melakukan koordinasi setiap bulan terkait validasi data yang oleh

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ACEH

SUMATERA UTARA

BENGKULU

BANTEN

JAWA TENGAH

BALI

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

SULAWESI TENGAH

MALUKU

JAWA BARAT

PROVINSI PROVINSI PROVINSI

PROVINSI PROVINSI PROVINSI

PROVINSI PROVINSI TOTAL PENGADUAN

14

masing-masing Pemangku Kepentingan dari masing-masing

penangunggjawab;

b. Perlu disusun mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan yang

sesuai dengan pelaksanaan kegiatan NAHP.

c. Perlu disusun mekanisme penanganan pengaduan yang secara baku

yang dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Penanganan

Pengaduan dari masyarakat yang secara mudah dapat diimplementasikan

dilapangan; dan

d. Melakukan integrasi data dari masing-masing jenjang pelaporan dan

berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan yang bertanggung jawab

terhadap masing-masing kegiatan terkait rencana Laporan Penanganan

Pengaduan Masyarakat melalui pengembangan aplikasi penanganan

pengaduan.

F. PENUTUP

Laporan penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu

memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah

diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan

penyusunan pelaporan penanganan pengaduan oleh Project Management

Committee (PMC) NAHP.

15

LAMPIRAN:

REKAP LAPORAN MASALAH DAN PENYELESAIAN MASALAH PERPROVINSI DALAM KEGIATAN KOMPONEN 2 BSPS

No Lokasi

Bulan Uraian Masalah Penyelesaian Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan

1 Aceh Lhokseumawe

(Nahp) Banda Sakti Hagu Teungoh Oktober

Setelah Selesai Verifikasi Dan

Rembuk Warga, Pihak Dinas Mengusulkan Dua Calon

Meminta Surat Pernyataan

Kepada Dinas Terkait

2 Aceh Lhokseumawe

(Nahp) November

Setelah Selesai Verifikasi Dan Rembuk Warga, Pihak Dinas

Mengusulkan Dua Calon

Meminta Surat Pernyataan

Kepada Dinas Terkait

3 Aceh Pidie Semua Kec Semua Desa Oktober Setelah Selesai Verifikasi Dan Rembuk Warga, Pihak Dinas

Mengusulkan Dua Calon

Melakukan Koordinasi Dan Pemantauan Terhadap

Distribusi Material. Mencari

4 Aceh Aceh

Tenggara Semua Kec Semua Desa Oktober

Sudah Musim Penghujan, Setiap Hari Hujan Lebat, Ada Banjir

Menunggu Air Surut

5 Aceh Gayo Lues Semua Kec Semua Desa Oktober

Masyarakat Meminta Materal

Tahap 2, Sedangkan Toko Belum Berani Suplai

Konsultasi Ke Kmprov, Dan Svnt

6 Aceh Bireuen Semua Kec Semua Desa Oktober Keterlambatan Pemasokan Material Oleh Toko Bangunan

Menegur Toko Bangunan

7 Aceh Aceh Barat

Daya Semua Kec Semua Desa Oktober

Masuknya Musim Penghujan

Dengan Curah Hujan Yang Cukup Tinggi/Hujan Hampir

Mempercepat Pembangunan Disaat Tidak Hujan

8 Aceh Aceh Besar Kuto Baro Semua Desa Oktober

Terkendala Pembuatan Lpd Ii

Karena Slip Upah Kerja Tukang

Berkoordinasi Dengan Pihak

Snvt Dan Bank

9 Aceh Pidie Jaya Semua Kec Semua Desa Oktober Kebutuhan Tukang Dan Pekerja Tidak Mencukupi,

Sosialisasi Kembali Masalah Upah Kerja Agar Pihak Pb

16

Banyak Tukang Yang Tidak Mau

Mau Berswadaya

10 Sumatera

Utara

Tapanuli

Selatan Aek Bilah Tolang Oktober

Pendistribusian Bahan Agak Terlambat Dikarenakan Saat

Ini Musim Hujan Sehingga

Pengriman Material Diusahakan Sampai Malah

Saat Cuaca Mendukung

11 Sumatera

Utara Tapanuli Selatan

Tapus Godang Oktober Pendistribusian Bahan Agak Terlambat Dikarenakan Saat

Ini Musim Hujan Sehingga

Pengriman Material Diusahakan Sampai Malah

Saat Cuaca Mendukung

12 Sumatera


Huta Baru Oktober Pendistribusian Bahan Agak Terlambat Dikarenakan Saat Ini Musim Hujan Sehingga

Pengriman Material Diusahakan Sampai Malah Saat Cuaca Mendukung

13 Sumatera


November

Pendistribusian Bahan Agak

Terlambat Dikarenakan Saat Ini Musim Hujan Sehingga

Pengriman Material

Diusahakan Sampai Malah Saat Cuaca Mendukung

14 Sumatera

Utara Karo Merek Mulia Rayat Oktober

Cuaca Kurang Berfihak

(Sering Hujan Pagi Hingga Sore Atau Tengah Hari Hingga

Menjaga Situasi Saat Hujan

Reda, Pekerjaan Segera Dimulai, Demikian Juga

15 Sumatera

Utara Karo Dokan Oktober

Cuaca Kurang Berfihak

(Sering Hujan Pagi Hingga Sore Atau Tengah Hari

Hingga

Menjaga Situasi Saat Hujan Reda, Pekerjaan Segera Dimulai, Demikian Juga

16 Sumatera

Utara Karo Nagara Oktober

Kurangnya Tenaga Tukang Sehingga Saling Menunggu Giliran Untuk Dikerjakan

Kpb Dianjurkan Untuk Mencari Tukang Tambahan.

17 Sumatera

Utara Karo Gringging Oktober

Kurangnya Tenaga Tukang

Sehingga Saling Menunggu Giliran Untuk Dikerjakan


18 Sumatera

Utara Karo Pacur Batu Oktober

Kurangnya Tenaga Tukang

Sehingga Saling Menunggu Giliran Untuk Dikerjakan

Kpb Dianjurkan Untuk

Mencari Tukang Tambahan.

17

19 Sumatera

Utara Karo November

Cuaca Kurang Berfihak (Sering Hujan Pagi Hingga Sore Atau Tengah Hari

Hingga

Menjaga Situasi Saat Hujan Reda, Pekerjaan Segera

Dimulai, Demikian Juga

20 Sumatera

Utara Karo November

Kurangnya Tenaga Tukang Sehingga Saling Menunggu

Giliran Untuk Dikerjakan


21 Sumatera

Utara Toba Samosir Balige Baruara Oktober

Ada Pb Yang Bernama Parlinggoman Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Fisik

Memfasilitasi Didesa Supaya Tetap Dalam Melaksanakan

Pembangunan Rumah

22 Sumatera

Utara Toba Samosir Ajibat

Perdamaian

Sibisa Oktober

Ada 4 Pb Lokasi Rumah Pengiriman Bahan Tidak

Sampai Didepan Karena Akses Jalan

Mengadakan Pertemuan Dengan Tfl., Mengajak

Masyarakat Untuk Bergotong

23 Sumatera

Utara Toba Samosir

Dolok Saribu

Lumba Nabolon Oktober

Tfl Yang Sering Tidak Di Lokasi Membuat Koordinasi

Sering Terhambat Dan

Mengadakan Pertemuan Bersama Tfl., Mengajak

Masyarakat Untuk

24 Sumatera

Utara Toba Samosir

Parsaoran

Sibisa Oktober

Ada Pb Yang Lagi Sakit Keras Atas Nama Manutun

Nadadap Belum Sama Sekali Ada

Selalu Berkomunikasi Dengan Ketua Kelompok Dan Tfl

Supaya Ada Komunikasi

25 Bengkulu Bengkulu

Tengah Talang Empat Jayakarta Oktober

Musim Kemarau Sehingga Kekurangan Air Untuk

Pekerjaan Pengolahan Semen

Telah Dikonfirmasi Kepada

Pihak Desa Agar Dapat Menanggulangi


Tengah

Taba

Penanjung Bajak I Oktober

Keterlembatan Material

Terutama Kayu Disebabkan Karena Stok Kayu Di Depot



27 Bengkulu Bengkulu Tengah

Taba Teret Oktober Keterlembatan Material Terutama Kayu Disebabkan

Telah Dikonfirmasi Kepada Pihak Desa Agar Dapat

18

Karena Stok Kayu Di Depot Menanggulangi


Surau Oktober Keterlembatan Material Terutama Kayu Disebabkan Karena Stok Kayu Di Depot

Telah Dikonfirmasi Kepada Pihak Desa Agar Dapat Menanggulangi


Merigi Sakti Komering Oktober






Tengah Punjung Oktober






Tengah Karang Tinggi Dusun Baru Ii Oktober

Keterlembatan Material Terutama Kayu Disebabkan

Karena Stok Kayu Di Depot


Menanggulangi


Karang Tinggi Oktober Keterlembatan Material Terutama Kayu Disebabkan

Karena Stok Kayu Di Depot


Menanggulangi

33 Banten Pandeglang Menes Banjarmasin Oktober Adanya Pb Yang Belum Membongkar Rumah Rtlh Secara Keseluruhan

Berkoordinasi Dengan Pihak Desa Untuk Menghimbau Dan Memperingati Pb

34 Banten Pandeglang Cibingbin Oktober Pengirim Bahan Material Tahap 2 Sedikit Terlambat

Koordinasi Dengan Pihak

Material Agar Pengiriman Dipercepat

35 Banten Pandeglang Gunung Batu Oktober

Masih Ada Beberapa

Penerima Yang Lambat Dalam Pelaksanaan

Penambahan Tukang

36 Banten Pandeglang Bojongmanik Oktober

Ada 4 Pb Yang Belum Melakukan Penarikan Ongkos

Kerja An. 1. Luki H., 2. Odih, 3.

Koordinasi Dengn Pihak

Keluarga Agar Segera Meluangkan Waktu Untuk

37 Banten Pandeglang Kadubale Oktober Terdapat Rumah An. Icih

Sulaesih Dan Eha Julaeha

An. Icih Sulaesih Dicarikan

Kembali Petukang Dan An.

19

Terhenti Pekerjaannya Eha Julaeha Dimotivasi

38 Banten Pandeglang Sukasaba Tahap 4

Oktober Terdapat Cpb Yang Mengundurkan Diri

Mencari Pengganti

39 Banten Pandeglang Sobang Oktober Ada Penerima Bantuan Yang Ampig Belakangnnya Belum

Terpasang Bata,

Kpb Dan Anggotanya Melakukan Gotong-Royong

Memasang Ampignya

40 Banten Pandeglang Gunung Putri

Tahap 4 Oktober

Ada Masyarakat Yang Rumahnya Berdiri Di Tanah

Pjka, Tetapi Dia Ingin

Tfl Bersama Aparatur Desa Menjelaskan Bahwa Rumah

Tersebut Tidak Masuk

41 Banten Pandeglang Ciburial Oktober An. Maman Dan Sarta Belum Memasang Pintu Dan Jendela Dan Lantai Belum Di

Membuat Kesepakatan Untuk Segera Diselesaikan

42 Banten Pandeglang Rancabugel Oktober Pb An. Sarmi Ampig Belakang

Menggunakan Grc

Mendatangi Pb Dan Meminta

Menggntinya

43 Banten Pandeglang Karyabuana Oktober

Pb An. Ibu Armah Ampig Belakang Belum Terpasang

Bata, Dikarenakan Sudah Tidak

Kpb Dan Anggotanya Melakukan Gotong-Royong

Memasang Ampignya

44 Banten Pandeglang Cilaban Bulan Oktober Terdapat Cpb Yang Mengundurkan Diri

Mencari Pengganti

45 Banten Pandeglang Karyautama

Tahap 3 Oktober

Kendala Dalam

Pembangunan Telat Idak Ada Air Karena Di Pdam Ada

Kendala

Upaya Penyelesaian Warga Mengambil Air Dari Sumur Dengan Jarak Sangat

46 Jawa

Tengah Wonosobo Sapuran Rimpah Oktober

Dropping Material Lama Dan Akses Jalan Yang Jelek Serta Jalan Yang Di Perboden

Pendekatan Ke Toko Untuk Mempercepat Dropping Material

47 Jawa

Tengah Wonosobo November

Dropping Material Lama Dan

Akses Jalan Yang Jelek Serta Jalan Yang Di Perboden

Pendekatan Ke Toko Untuk

Mempercepat Dropping Material

48 Jawa Magelang Grabag Sidogede Oktober Untuk Pb Yang Daun Pintu Memfasilitasi Dan Mendorong

20

Tengah Dan Daun Jendela Swadaya Belum Terkirim

Pb Untuk Segera Pengadaan Daun Pintu Dan

49 Jawa

Tengah Magelang Banyusari Oktober

Untuk Pb Yang Daun Pintu Dan Daun Jendela Swadaya

Belum Terkirim

Memfasilitasi Dan Mendorong Pb Untuk Segera Pengadaan

Daun Pintu Dan

50 Jawa

Tengah Magelang Grabag Oktober


Belum Terkirim


Daun Pintu Dan

51 Jawa

Tengah Magelang Banaran Oktober

Untuk Pb Yang Daun Pintu Dan Daun Jendela Swadaya Belum Terkirim

Memfasilitasi Dan Mendorong Pb Untuk Segera Pengadaan Daun Pintu Dan

52 Jawa

Tengah Magelang Ngasinan Oktober

Untuk Pb Yang Daun Pintu

Dan Daun Jendela Swadaya Belum Terkirim

Memfasilitasi Dan Mendorong


53 Jawa

Tengah Magelang Banjarsari Oktober

Untuk Pb Yang Daun Pintu

Dan Daun Jendela Swadaya Belum Terkirim

Memfasilitasi Dan Mendorong


54 Jawa

Tengah Magelang Mertoyudan Banjarnegoro Oktober

Proses Pencairan Tersendat Di Btn Kcp Mertoyudan,

Antrian Bisa Seminggu Lebih

Koordinasi Dengan Pihak Btn Untuk Mempercepat Proses

Pencairan

55 Jawa

Tengah Magelang Mertoyudan Oktober




Pencairan

56 Jawa

Tengah Magelang Benyurojo Oktober

Proses Pencairan Tersendat Di Btn Kcp Mertoyudan, Antrian Bisa Seminggu Lebih

Koordinasi Dengan Pihak Btn Untuk Mempercepat Proses Pencairan

57 Jawa

Tengah Magelang Deyangan Oktober

Proses Pencairan Tersendat

Di Btn Kcp Mertoyudan, Antrian Bisa Seminggu Lebih

Koordinasi Dengan Pihak Btn

Untuk Mempercepat Proses Pencairan

58 Jawa

Tengah Magelang Bulurejo Oktober

Proses Pencairan Tersendat

Di Btn Kcp Mertoyudan,


Untuk Mempercepat Proses

21

Antrian Bisa Seminggu Lebih Pencairan

59 Jawa

Tengah Magelang Jogonegoro Oktober

Proses Pencairan Tersendat Di Btn Kcp Mertoyudan, Antrian Bisa Seminggu Lebih


60 Jawa

Tengah Magelang Secang Ngadirojo Oktober

Pencairan Di Kpb Tidak

Bebarengan Ada Sebagian Pb Yang Tertahan Di Btn



61 Jawa

Tengah Magelang Ngabean Oktober

Pencairan Di Kpb Tidak

Bebarengan Ada Sebagian Pb Yang Tertahan Di Btn



62 Jawa

Tengah Magelang November


Belum Terkirim


Daun Pintu Dan

63 Jawa

Tengah Magelang November




Pencairan

64 Jawa

Tengah Magelang Madyocondro Oktober

Pencairan Di Kpb Tidak Bebarengan Ada Sebagian Pb Yang Tertahan Di Btn


65 Jawa

Tengah Sragen Mondokan Jekani Oktober

Beberapa Pb Belum Mulai

Konstruksi Tahap 1, Karena Belum Ada Air

Koordinasi Dengan Pb Dan

Kpb Untuk Bekerja Sama Dengan Masyarakat Sekitar

66 Jawa

Tengah Sragen Pare Oktober





67 Jawa

Tengah Sragen Gesi Slendro Oktober

Beberapa Pb Belum Mulai Konstruksi Tahap 1, Karena

Belum Ada Air

Koordinasi Dengan Pb Dan Kpb Untuk Bekerja Sama

Dengan Masyarakat Sekitar

68 Jawa

Tengah Sragen Poleng Oktober

Beberapa Pb Belum Mulai Konstruksi Tahap 1, Karena

Belum Ada Air

Koordinasi Dengan Pb Dan Kpb Untuk Bekerja Sama

Dengan Masyarakat Sekitar

22

69 Jawa

Tengah Sragen Sabungmacan Cemeng Oktober

Beberapa Pb Belum Mulai Konstruksi Tahap 1, Karena Belum Ada Air

Koordinasi Dengan Pb Dan Kpb Untuk Bekerja Sama Dengan Masyarakat Sekitar

70 Jawa

Tengah Sragen Plumbon Oktober





71 Jawa

Tengah Sragen November





72 Jawa

Tengah Sragen Desember Material Kayu Datang Lambat

Koordinasi Dengan Pb Untuk Menyelesaikan

Pembangunan

73 Jawa

Tengah Rembang Sulang Sulang Oktober

Proses Dropping Material Sudah Hampir Selesai,

Beberapa Pb Masih Antri Dan

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Pemenuhan

Kebutuhan Tukang

74 Jawa

Tengah Rembang Kunir Oktober

Proses Dropping Material Sudah Hampir Selesai, Beberapa Pb Masih Antri Dan

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tukang

75 Jawa

Tengah Rembang Rukem Oktober

Proses Dropping Material

Sudah Hampir Selesai, Beberapa Pb Masih Antri Dan

Koordinasi Dengan Kpb Dan

Pb Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tukang

76 Jawa

Tengah Rembang Landoh Oktober





77 Jawa

Tengah Rembang Glebeg Oktober





78 Jawa

Tengah Rembang Kaliombo Oktober

Proses Dropping Material Sudah Hampir Selesai,

Beberapa Pb Masih Antri Dan

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Pemenuhan

Kebutuhan Tukang

23

79 Jawa

Tengah Rembang Pancur Tuyuhan Oktober


Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tukan

80 Jawa

Tengah Rembang Kalitengah Oktober


Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tukan

81 Jawa

Tengah Rembang Pandan Oktober




Pb Untuk Pemenuhan Kebutuhan Tukan

82 Jawa

Tengah Rembang November





83 Jawa

Tengah Rembang Sulang Sulang Desember

Ada Beberapa Pb Yg

Pekerjaan Pemasangan Daun Jendela Dan Daun Pintu


Pb Untuk Mencari Tukang Kayu Lagi

84 Jawa

Tengah Rembang Sulang Kunir Desember

Ada Beberapa Pb Yg Pekerjaan Pemasangan Daun

Jendela Dan Daun Pintu

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Mencari Tukang

Kayu Lagi

85 Jawa

Tengah Rembang Sulang Rukem Desember

Ada Beberapa Pb Yg Pekerjaan Pemasangan Daun

Jendela Dan Daun Pintu

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Mencari Tukang

Kayu Lagi

86 Jawa

Tengah Rembang Sulang Landoh Desember

Ada Beberapa Pb Yg Pekerjaan Pemasangan Daun Jendela Dan Daun Pintu

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Mencari Tukang Kayu Lagi

87 Jawa

Tengah Rembang Sulang Glebeg Desember

Ada Beberapa Pb Yg Pekerjaan Pemasangan Daun Jendela Dan Daun Pintu

Koordinasi Dengan Kpb Dan Pb Untuk Mencari Tukang Kayu Lagi

88 Jawa

Tengah Rembang Sulang Kaliombo Desember

Ada Beberapa Pb Yg

Pekerjaan Pemasangan Daun Jendela Dan Daun Pintu


Pb Untuk Mencari Tukang Kayu Lagi

89 Jawa

Tengah Klaten 15 Kecamatan 20 Desa Oktober

Bsps Kab. Klaten Terdiri

Terbagi Di 15 Kecamatan 20

Koordinasi Dengan Bank

Penyalur Dan Tim Teknis

24

Desa Yang Jaraknya Lumayan Untuk Pelaksanaan Sebutab

90 Bali Karangasem Oktober

Pemahaman Tfl Terhadap Penyusunan Rab Masih

Kurang Terutama Yang Baru Dan

Ojt Dan Ist Terhadap Tfl Oleh

Korfas

91 Bali Karangasem November

Pemahaman Tfl Terhadap Penyusunan Rab Masih

Kurang Terutama Yang Baru Dan

Ojt Dan Ist Terhadap Tfl Oleh

Korfas

92 Bali Jambrana Oktober

Pemahaman Tfl Terhadap

Penyusunan Rab Masih Kurang Terutama Yang Baru Dan

Ojt Dan Ist Terhadap Tfl Oleh Korfas

93 Bali Jambrana November

Pemahaman Tfl Terhadap Penyusunan Rab Masih Kurang Terutama Yang Baru

Dan

Ojt Dan Ist Terhadap Tfl Oleh Korfas

94 Nusa

Tenggara

Barat

Semua Kabupaten/Ko

ta

Oktober

Kekurangan Tenaga Tukang Sehingga Terjadi

Keterlambatan Dalam Pembangunan

Tfl Dan Korfas Agar Lebih Intens Berkoordinasi Dengan

Pb Untuk Segera

95 Nusa

Tenggara

Barat

Semua Kabupaten/Ko

ta

Oktober Lpd Tahap Ii Untuk Kegiatan

Bsps T-1 Banyak Yang Belum

Menunggu Pesenan Toko Bahan Bangunan Dari Luar

Ntb

96 Nusa

Tenggara

Barat

Semua Kabupaten/Ko

ta

November

Kekurangan Tenaga Tukang Sehingga Terjadi

Keterlambatan Dalam Pembangunan

Tfl Dan Korfas Agar Lebih Intens Berkoordinasi Dengan

Pb Untuk Segera

97

Nusa

Tenggara Barat

Kota Mataram Oktober

Adanya Penambahan Alokasi

Dan Lokasi Kota Mataram Sejumlah 190 Unit Dan Kota Bima 140 Unit,

Bagi Tfl Tambahan Untuk

Segera Melakukan Langka-Langkah Percepatan Dengan Melakukan

25

98 Nusa

Tenggara

Barat

Kota Mataram November

Hal Ini Yang Menyebakan Capain Prog Res

Menu Runlpd Tahap Ii Untuk Kegiatan Bsps T-1 Banyak

Yang Belum

Koordinasi Dengan Tim Teknis Dan

Korfasmenunggu Pesenan Toko Bahan Bangunan Dari

Luar Ntb

99

Nusa

Tenggara Barat

Kota Mataram November

Adanya Penambahan Alokasi Dan Lokasi Kota Mataram

Sejumlah 190 Unit Dan Kota Bima 140 Unit,

Bagi Tfl Tambahan Untuk Segera Melakukan

Langka-Langkah Percepatan Dengan Melakukan

100 Nusa

Tenggara Barat

Kota Bima Oktober


Menurunadanya Penambahan Alokasi Dan Lokasi Kota Mataram Sejumlah 190 Unit

Dan Kota Bima 140 Unit,


Korfasbagi Tfl Tambahan Untuk Segera Melakukan Langka-Langkah Percepatan

Dengan Melakukan

101

Nusa

Tenggara Barat

Kota Bima November


Menu Runadanya Penambahan

Alokasi Dan Lokasi Kota Mataram Sejumlah 190 Unit Dan Kota Bima 140 Unit,


Korfasbagi Tfl Tambahan Untuk

Segera Melakukan Langka-Langkah Percepatan Dengan Melakukan

102 Nusa Tenggara

Timur

Sikka Waigate Aibura Oktober

Hal Ini Yang Menyebakan Capain Prog Res Menurun Ada Pb Yang Pekerjaan

Fisiknya Tidak Ada Perubahan Masih 30% Alasannya Karena

Koordinasi Dengan Tim Teknis Dan Korfas Sudah Di Koordinasikan

Dengan Pemerintah Desa, Dan Pemerintah Desa Siap

103

Nusa

Tenggara Timur

Sikka November

Ada Pb Yang Pekerjaan

Fisiknya Tidak Ada Perubahan Masih 30% Alasannya Karena

Sudah Di Koordinasikan

Dengan Pemerintah Desa, Dan Pemerintah Desa Siap

104

Nusa

Tenggara Timur

Sikka November

Banyak Masyarakat Yang Menyatakan Keberatan

Karena Masalah Jangka Waktu

Melakukan Seleksi Memastikan Kesiapan

Masyarakat, Apakah Siap Atau Tidak

105 Nusa

Tenggara Sikka November

Ada Intervensi Dari Kepala

Desa Terkait Cpb. Kepala

Melakukan Koordinasi

Dengan Tim Teknis Dalam

26

Timur Desa Memberikan Nama Cpb Hal Ini Camat Nele Dan Juga

106 Nusa Tenggara

Timur

Sikka November Masyarakat Meminta Untuk Dilakukan Survey Dan

Identifikasi Di Setiap Rt Karena

Tfl Mencoba Untuk Melakukan Survey Dan

Identifikasi Ke Semua Rt

107 Nusa Tenggara

Timur

Sikka Paga (Nahp) Mauloo Oktober

Banyak Masyarakat Yang Menyatakan Keberatan Karena Masalah Jangka

Waktu

Melakukan Seleksi Memastikan Kesiapan Masyarakat, Apakah Siap

Atau Tidak

108 Nusa Tenggara

Timur

Sikka Nelle (Nahp) Nelle Urung Oktober Ada Intervensi Dari Kepala Desa Terkait Cpb. Kepala

Desa Memberikan Nama Cpb

Melakukan Koordinasi Dengan Tim Teknis Dalam

Hal Ini Camat Nele Dan Juga

109 Nusa Tenggara

Timur

Sikka Alok Timur (Nahp)

Kelurahan Waioti

Oktober Masyarakat Meminta Untuk Dilakukan Survey Dan

Identifikasi Di Setiap Rt Karena

Tfl Mencoba Untuk Melakukan Survey Dan

Identifikasi Ke Semua Rt .

110 Nusa Tenggara

Timur

Kupang Nekamese Oemasi Oktober

Keswadayaan Penerima Masih Sangat Rendah Dan Pekerjaan Konstruksi Kolom

Dan

Koordinasi Dengan Tim Teknis Dan Babinsa Untuk

Perbaiki Pembesian Kolom

111 Nusa Tenggara

Timur

Kupang Fatuleu

Tengah Passi Oktober

4 Penerima Kendala Di Air Besih Kerja Karena Mobil

Yang Beroperasi Di Desa Untuk

Koordinasi Dengan Asisten Korfas Agar Lebih Intens

Pendampingan Terhadap

112

Nusa

Tenggara Timur

Kupang Kupang Timur Oesao Oktober

2 Penerima Tukang Masih

Kerja Di Tempat Lain Dan 1 Penerima Masih Menunggu

Rekomendasi Untuk Pergantian Tukang Dan

Sudah Diberikan Surat Teguran.

113 Nusa Tenggara Timur

Kupang Taebenu Baurmata Utara Oktober

1 Penerima Persiapan

Swadaya Selalu Terlambat Dan Sudah Dikasih Surat

Tequran.

Sudah Diberikan Surat Teguran Dan Peringatan.

114 Nusa Tenggara

Kupang Semau Uitao Oktober 13 Penerima Sulit Penyiapkan Bahan Swadaya.

Sudah Diberikan Surat Teguran Dan Peringatan Dan

27

Timur Sudah Dibuat Rapat

115 Nusa Tenggara

Timur

Kupang Huilelot Oktober 13 Penerima Sulit Penyiapkan Bahan Swadaya.


Sudah Dibuat Rapat


Kupang Uitao Oktober 13 Penerima Sulit Penyiapkan Bahan Swadaya.

Sudah Diberikan Surat Teguran Dan Peringatan Dan Sudah Dibuat Rapat

117

Nusa

Tenggara Timur

Kupang Huilelot Oktober 13 Penerima Sulit Penyiapkan Bahan Swadaya.

Sudah Diberikan Surat

Teguran Dan Peringatan Dan Sudah Dibuat Rapat


Kupang Semau Selatan

Onansila Oktober 10 Penerima Sementara Pengerjaan 30% Sebagian Penerima Memasang Besi

Sudah Dilakukan

Pengawasan Dan Pendampingan Untuk

Penambahan Besi.

119 Nusa Tenggara

Timur

Kupang November

Keswadayaan Penerima Masih Sangat Rendah Dan Pekerjaan Konstruksi Kolom

Dan

Koordinasi Dengan Tim Teknis Dan Babinsa Untuk

Perbaiki Pembesian Kolom

120 Nusa Tenggara

Timur

Kupang November

4 Penerima Kendala Di Air Besih Kerja Karena Mobil

Yang Beroperasi Di Desa Untuk

Koordinasi Dengan Asisten Korfas Agar Lebih Intens

Pendampingan Terhadap

121

Nusa

Tenggara Timur

Kupang November

2 Penerima Tukang Masih

Kerja Di Tempat Lain Dan 1 Penerima Masih Menunggu

Rekomendasi Untuk Pergantian Tukang Dan

Sudah Diberikan Surat Teguran.


Kupang November

1 Penerima Persiapan

Swadaya Selalu Terlambat Dan Sudah Dikasih Surat

Teguran.

Sudah Diberikan Surat Teguran Dan Peringatan.

123 Nusa Tenggara

Kupang November 13 Penerima Sulit Penyiapkan Bahan Swadaya.


28

Timur Sudah Dibuat Rapat

124 Nusa Tenggara

Timur

Kupang November 10 Penerima Sementara Pengerjaan 30% Sebagian

Penerima Memasang Besi

Sudah Dilakukan Pengawasan Dan

Pendampingan Untuk Penambahan Besi.

125

Nusa

Tenggara Timur

Flores Timur

(Nahp) Titehena Tenawahang Oktober

Saat Sosialisasi Desa/Rembug

Warga 1 Dan Identifikasi Awalnya Banyak Cpb

Saat Sosialisasi/Rembug 1, Fasilitator Sudah

Menyampaikan Segala Bentuk

126

Nusa

Tenggara Timur

Flores Timur (Nahp)

Kobasoma Oktober



Saat Sosialisasi/Rembug 1,

Fasilitator Sudah Menyampaikan Segala Bentuk

127 Nusa Tenggara

Timur

Flores Timur (Nahp)

Lewolaga Oktober Saat Sosialisasi Desa/Rembug Warga 1 Dan Identifikasi

Awalnya Banyak Cpb

Saat Sosialisasi/Rembug 1, Fasilitator Sudah Menyampaikan Segala

Bentuk

128 Nusa Tenggara

Timur

Flores Timur

(Nahp)

Tanjung

Bunga Bahinga Oktober

Saat Sosialisasi Desa/Rembug Warga 1 Dan Identifikasi

Awalnya Banyak Cpb



129

Nusa

Tenggara Timur

Flores Timur

(Nahp) Waibao Oktober





130

Nusa

Tenggara Timur

Flores Timur (Nahp)

Demon Pagong

Kawalelo Oktober


Fasilitator Sudah Menyampaikan Segala Bentuk Kendala


Fasilitator Sudah Menyampaikan Segala Bentuk

131 Sulawesi Tengah

Poso Lage Labuan Oktober Ada Pembangunan Jalan Yang Agak Menghambat Proses Penyaluran Bahan

Menunggu Jam Istirahat Keija Untuk Suplay Bahan Tahap 2

29

Tahap 2

132 Sulawesi Tengah

Donggala Rio Pakava Bonemarawa Oktober Terkendala Dengan Proses Identifikasi Ke Swadayaan

Cpb

Mendorong Komitmen Cpb Dengan Menunjukan Sumber

Swadaya

133 Sulawesi Tengah

Donggala Banawa Selatan

Lalombi Oktober Terkendala Dengan Proses Identifikasi Ke Swadayaan Cpb

Mendorong Komitmen Cpb Dengan Menunjukan Sumber Swadaya

134 Sulawesi Tengah

Donggala Banawa Loli Londo Oktober

Hasil Verifikasi Cpb Tidak

Mencapai Kuota Yang Telah Ditentukan Sesuai Sk,

Dilakukan Pel Im Pa Han

Kuota Ke Desa Lain Di Kab. Donggala Yang

135 Sulawesi Tengah

Donggala Loli Pesua Oktober

Hasil Verifikasi Cpb Tidak

Mencapai Kuota Yang Telah Ditentukan Sesuai Sk,

Dilakukan Pel Im Pa Han

Kuota Ke Desa Lain Di Kab. Donggala Yang

136 Jawa

Tengah Klaten 15 Kecamatan 20 Desa November

Bsps Kab. Klaten Terdiri

Terbagi Di 15 Kecamatan 20 Desa Yang Jaraknya Lumayan

Koordinasi Dengan Bank

Penyalur Dan Tim Teknis Untuk Pelaksanaan Sebutab

137 Sulawesi

Tengah Donggala November

Terkendala Dengan Proses Identifikasi Ke Swadayaan

Cpb

Mendorong Komitmen Cpb Dengan Menunjukan Sumber

Swadaya Aktual Yang

138 Sulawesi

Tengah Donggala November

Hasil Verifikasi Cpb Tidak Mencapai Kuota Yang Telah

Ditentukan Sesuai Sk,

Dilakukan Pel Im Pa Han Kuota Ke Desa Lain Di Kab.

Donggala Yang Menerima

139 Sulawesi Tengah

Donggala Sindue Tombusabosa

Kaliburu November Beberapa Penerima Bantuan Jarang Berada Di Lokasi Untuk

Koordinasi Dengan Kepala Desa Dan Ketua Kelompok

Untuk Menghubungi

140 Sulawesi Tengah

Donggala Sindue Lero November Beberapa Penerima Bantuan Jarang Berada Di Lokasi Untuk Penandatanganan Nota

Koordinasi Dengan Kepala Desa Dan Ketua Kelompok Untuk Menghubungi

141 Sulawesi Tengah

Donggala Labuan Labuan Toposo)

Desember

Beberapa Penerima Bantuan

Jarang Berada Di Lokasi Untuk Penandatanganan Nota

Koordinasi Dengan Kepala

Desa Dan Ketua Kelompok Untuk Menghubungi

142 Sulawesi Donggala Desember Droping Bahan Material Melakukan Koordinasi

30

Tengah Lambat Sehingga Pelaksanaan Konstruksi Terhambat

Dengan Toko Bangunan Dan Kpb

143 Maluku Tual Desember Kelangkaan Bahan Bakar (Bbm) Menyebabkan Pengiriman Bahan Material

Toko Bangunan Menunggu Bbm Dari Kab Lain

144 Jawa Barat

Oktober

Bni Sebagai Bank Penyalur

Masih Lambat Dalam Proses Pemindahbukuan

Berkoordinasi Dengan Bni

145 Jawa

Barat November

Bni Sebagai Bank Penyalur

Masih Lambat Dalam Proses Pemindahbukuan

Berkoordinasi Dengan Bni

kata pengantar - nahp.pu.go.id

Documents