bab i pendahuluan · 1 d:\kelik\2018\2018\sakip dinrumkim 2018\lkjip baru perkim pbg\bab i sd iv...

$: BAB I PENDAHULUAN · 1 D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LKJIP …$
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan LKJIP ini adalah sebagai bentuk laporan akuntabilitas

kinerja yang dicapai dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

dalam tahun anggaran yang telah dilaksanakan.

Sebagai Implementasi dari Sistem Lapoaran Kinerja Instansi

Pemerintah yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun LKJIP –

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2017

Maksud disusunnya LKJIP Dinas Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 adalah untuk memberikan

gambaran hasil pelaksanaan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang telah

dicapai selama Tahun Anggaran 2017 diperbandingkan dengan perjanjian

kinerjanya, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dalam rencana kinerja tahun anggaran berjalan yang

telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum OPD

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

keberadaanya sebagai satuan kerja perangkat daerah dibidang

perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, adalah merupakan


unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

1. Bidang Perumahan cakupan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan

- penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG)

- fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi

program Pemerintah Daerah

- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

2. Bidang Permukiman cakupan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang

meliputi :

- Fasilitasi penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),

termasuk yang didanai dari dana Hibah Bansos/ Hibah Air Minum

Pedesaan (HAMP

- Fasilitasi Pamsimas Reguler dari dana APBN (Kemen PUPR) -

Penanganan limbah/Sanitasi,

- Jalan dan draenase lingkungan permukiman serta

- Fasilitasi sarana pendukung pengaman lingkungan permukiman

3. Bidang Pertanahan cakupan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Pengesahan dan legalisasi tanah Pemda, diantaranya

- Pemberkasan, pengajuan untuk proses pensertifikatan tanah Pemda

dan masyarakat

- Pengadaan tanah untuk pembangunan

- Penataan dan pemanfaatan tanah Pemda

- Penyelesaian sengketa tanah

C. Kondisi Kelembagaan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga, Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:


1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Perumahan, meliputi :

a. Seksi Perumahan Formal

b. Seksi Perumahan Swadaya

4. Bidang Permukiman, meliputi :

a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman

b. Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

5. Bidang Pertanahan :

a. Seksi Pengadaan dan Legalisasi Tanah

b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah

c. Seksi Penyelesaian Sengketa

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD )

7. Kelompok Jabatan Fungsional


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA

Pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu :

a. Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman:

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN

& KEUANGAN

SUBBAG

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PERUMAHAN

BIDANG

PERMUKIMAN BIDANG

PERTANAHAN

Seksi Perumahan

Formal

Seksi Pengembangan

dan Peningkatan

Kawasan Permukiman

Seksi Pengadaan dan

Legalisasi Tanah

Seksi

Perumahan

Swadaya

Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehat-

an Lingkungan

Seksi Penataan dan

Pemanfaatan Tanah

Seksi Penyelesaian

Sengketa


b. Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman :

perumusan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan;

Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan;

Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;

dan

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Daftar asset yang dikelola OPD

Perlengkapan dan Peralatan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga :

1. Lahan lokasi perkantoran, seluas = 2.100,12 m2

2. Bangunan Perkantoran, seluas = 1.167 m2

3. Perlengkapan mobilasi dan alat berat, meliputi :

a. Mobil Station = 6 unit

b. Mobil Pickup = - unit

c. Sepeda Motor = 9 unit

d. Kendaraan Roda 3 = - unit

D. Kepegawaian

Personil Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga :

Personil PNS (kondisi per Desember 2017), meliputi :

Berdasarkan pendidikan :

PNS : 26


- SD = 0 orang

- SLTP = 0 orang

- SLTA = 6 orang

- D1 – D3 = 1 orang

- S1 = 16 orang

- S2 = 3 orang

CPNS : 0

- SD = 0 orang

- SLTP = 0 orang

- SLTA = 0 orang

- D1 – D3 = 0 orang

- S1 = 0 orang

- S2 = 0 orang

Berdasarkan jabatan :

Jabatan Struktural, sebanyak 14 orang, meliputi :

- Kepala Dinas = 1 orang

- Sekretaris = 1 orang

- Kepala Bidang = 3 orang

- Kepala Sub Bagian = 2 orang

- Kepala Seksi = 7 orang

Jabatan Fungsional umum = 12 orang

Personil Non PNS / Kontrak

- Tenaga PTT = 0 orang

- Tenaga Harlep = 3 orang

- Tenaga Pengabdian = 0 orang

Diklat Kepemimpinan :

- Tingkat II = 1 orang

- Tingkat III = 4 orang

- Tingkat IV = 9 orang

Perincian data kepegawaian terlampir


E. Issu Strategi

Permasalahan-permasalahan pembangunan dalam lingkup Dinas

Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada

prioritas perencanaan pembangunan yaitu berkaitan dengan ketercukupan

akses air bersih dan sistem air limbah rumah tangga bagi masyarakat,

masih adanya warga masyarakat yang belum memiliki rumah, masih

adanya rumah tidak layak huni, masih adanya bidang tanah Pemda yang

belum bersertifikat.

Disisi internal organisasi adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana

operasional penunjang aktivitas kegiatan kedinasan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka issu strategi dalam

implementasi program adalah :

1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman untuk meningkatkan

kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman

kumuh

2. Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin guna

mengurangi rumah tidak layak huni

3. Peningkatan penyediaan air minum bagi masyarakat

4. Peningkatan penanganan sanitasi lingkungan

5. Optimalisasi penataan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah derah

guna terwujudnya kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas

prasarana ruang publik guna mengakomodasi dinamika pertumbuhan

dan perkembangan kawasan perkotaan.

6. Peningkatan pensertifikatan dan pengelolaan tanah Pemkab

E. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2017adalah :

1. BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum OPD


C. Kondisi Kelembagaan OPD

D. Kepegawaian

E. Isu Tsrategis

F. Sistematika

2. BABII: PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Indikator Kinerja Utama

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

3. BABIII: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

B. Realisasi Indikator Kinerja Utama

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

D. Akuntabilitas Keuangan

4. BAB IV: PENUTUP

Lampiran-lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan penataan organsasi perangkat daerah yang baru

sesuai Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalngga,

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Permukiman

merupakan OPD baru yang sebagian tugas pokok, fungsi, program dan

kegiatannya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan

pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan Kinerja 2017 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2017 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang

serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga,

dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga yaitu PURBALINGGA

YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT

YANG BERAKHLAK MULIA, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD

DINRUMKIM yaitu :

Misi 1 yaitu, Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien,

Efektif, Bersih dan Demakratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan

Secara Prima kepada Masyarakat.

Misi 3 yaitu, Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia

Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.

Misi 6 yaitu, Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat

dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya

melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan

Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai.

Sedangkan Visi dan Misi OPD DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah :

A. VISI


Visi DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam mendukung

program pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :

TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MANTAP

DAN TERPERCAYA

B. MISI

RENSTRA 2016-2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah

menetapkan misi untuk mewujudkan VISI DINRUMKIM Kabupaten

Purbalingga, sebagai berikut :

a. Mewujudkan pelaksanaan tugas DINRUMKIM yang profesional,

efesien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, serta

berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat.

b. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan lingkungan

perumahan maupun pemukiman yang aman, mantap dan layak

sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib,

sehat dan aman di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

3. Mewujudkan ketersediaan air bersih sanitasi lingkungan bagi

masyarakat.

4. Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan, pengadaan, pengembangan

dan pengendalian pengelolaan pemanfaatan tanah milik Pemkab

dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang.

C. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai OPD dalam hal ini mengacu pada Visi dan

Misi Kabupaten Purbalingga :

1. Misi ke 1 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan

2. Misi ke 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak

huni


3. Misi ke 6 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dan

penataan kawasan permukiman.

4. Misi ke 6 : Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman adalah :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya penguatan kelembagaan perangkat daerah

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

Persentase rumah layak huni

Persen

Meningkatnya akses aman air minum yang berke-lanjutan

Persentase rumah tangga mengakses air bersih

Persen

Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga

Persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah (perkotaan)

Persen

Menurunya luasan kawasan kumuh perkotaan

Persentase luasan kawasan kumuh

Persen

Meningkatnya legalitas tanah milik Pemda

Persentase tanah Pemda yang diajukan untuk bersertifikat

Persen

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja tahun anggaran 2017 Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada Renstra tahun 2016-

2021 dapat diuraikan secara garis besar dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya penguat an kelembagaan pe-rangkat daerah

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelengga-raan pemerintahan daerah.

100 %



2 Meningkatnya pemenuh-an kebutuhan rumah layak huni

Persentase rumah layak huni : -Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab -Jumlah RTLH -Jumlah rumah layak huni Persentase kepemilikan rumah : -Jumlah kepemilkan rumah

90 % 3.000 21.653 219.266 82,5 % 242.887

3 Meningkatnya akses air minum yang berkelanjut an

Cakupan penanganan prasa rana air bersih : -jumlah rumah tangga meng ases air bersih -Jumlah belum mengakses air bersih

87,49 % 263.400 37.658

4 Meningkatnya akses air limbah domestik / RT

Cakupan pengananan pra sa rana sanitasi : -Jumlah rumah tangga terlayani sistem air limbah

85,5 % 257.400


-Jumlah rumah tangga belum terlayani sistem air limbah

43.658

6 Meningkatnya kapaitas status dan pemanfaatan tanah

Persentase tanah Pemda bersertifikat : -Tanah Pemda yang bersertifikat -Jumlah tanah Pemda yang diajukan disertifikat -Jumlah tanah Pemda yang belum diajukan bersertifikat

63,5 % 772 bid 40 bid 343 bid


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama kegiatan Tahun Anggaran

2017 dapat diuraikan secara garis besar dalam bantuk tabel sebagai

berikut :

Tabel : Realisasi Indikator Kinerja Utama 2017

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja 2017

Capaian Kinerja 2017

Satuan

1 2 3 4 5

Meningkatnya kepastian status & pemanfaatan tanah Meningkatnya peme-nuhan kebutuhan rumah layak huni Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan Meningkatnya akses air limbah domestik / RT Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

*Persentase tanah Pemda bersertifikat *Persentase rumah layak huni *jml RTLH yg direhab *Persentase kepemilikan rumah *Persentase rumah tangga meng akses air bersih *Persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah *Luasan kawasan kumuh perkotaan

63,5 (40 bid diajukan) (90%) 3000 82,5 87,49 85 12 ha

63,07 (33 bid) 92,14 5.602 81,96 87,60 84,35 4,42 ha

Persen Bid Persen Rumah Persen Persen Persen ha

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja meningkatnya penyelenggaraan kelembagaan

perangkat daerah, dari 5 paket kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,

capaian kenerja kegiatan rata-rata mencapai 90 %.Hal ini karena adanya

penerapan prioritas dalam belanja kegiatan yang mengacu pada efisiensi

danefektivitas penggunaan anggaran yang disediakan.

Bidang tanah Pemda sejumlah 1.216 bdang pada tahun 2016

sebanyak 62,66 % atau 762 bidang sudah bersertifikat, yang belum

bersertifikat sebanyak 454 bidang (71 bidang diajukan ke BPN untuk

proses sertifikat). Sehingga sisa bidang tanah yang belum diproses untuk

disertifikat sebanyak 383 bidang.


Pada Tahun Anggaran 2017 ada 5 bidang tanah Pemda yang bersertifikat

yang merupakan proses pengajuan tahun sebelumnya (2016), sehingga

capaian bidang tanah Pemda yang bersertifikat menjadi 767 bidang atau

63,07 %. Dari target 40 bidang tanah Pemda yang diproses tahun 2017

untuk disertifikat oleh BPN, baru dapat menyelesaikan pemberkasan

dokumen bidang tanah Pemda dan diajukan ke Badan Pertanahan

Nasional (BPN) sebanyak 33 bidang guna diproses lebih lanjut oleh BPN

untuk diterbitkan sertifikat. Sedangkan 7 berkas bidang tanah dinyatakan

belum lengkap dan akan diajukan lagi pada tahun 2018.

Tidak tercapainya target persentase tanah Pemda yang bersertifikat

dikarenakan instansi terkait (BPN) memiliki keterbatasan dalam

memproses seluruh berkas bidang tanah Pemda yang diajukan untuk

diterbitkan sertifikat dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan masih

ditemukan adanya berkas yang diajukan ternyata belum lengkap. Guna

peningkatan capaian kinerja ke depan perlu langkah peningkatan

koordinasi dengan pihak BPN dan peningkatan ketelitian dalam

pemberkasan bidang tanah yang akan diajukan ke BPN.

Capaian kinerja tahun 2016 presentase RLH adalah 87,78 %

(216.566 rumah) dan persentase RTLH sebesar 10,22 % (24.653 rumah).

Pada tahun 2017 persentase rumah layak huni (RLH) capaian kinerjanya

melebihi target 90 % yaitu tercapai 92,14 % (223.168 rumah) dan

persentase jumlah RTLH menjadi 7,86 % (19.050 rumah). Pencapaian ini

disebabkan jumlah rumah tidak layak huni yang direhab mencapai 5.602

rumah melebihi target 2.020 rumah yang dianggarkan dari APBD.

Penambahannya adalah kontribusi dari kegiatan rehab RTLH yang

didanai dari APBD Propinsi sejumlah 1.027, Dana Desa 1.434 dan Dana

CSR 117 rumah serta swadaya masyarakat 1.004 rumah.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan RTLH

adalah adanya tingkat gotong royong sebagian masyarakat sudah

menurun, sehingga kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja/tukang.

Adanya tradisi yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat mengenai


waktu pelaksanaan dalam merehab/membangun rumah, sehingga

pelaksanaan rehab RTLH tidak sesuai rencana (terlambat)

Pada tahun 2016 persentase kepemilikan rumah sebesar 81,62 %

(241.219 rumah) sedangkan tahun 2017 persentase kepemilikan rumah

dari target 82,5 % hanya tercapai 81,95 % (242.219 rumah) dari tambahan

rumah swadaya 500 dan rumah formal 500. Namun bila dibandingkan

dengan capaian tahun 2016 maka ada peningkatan sebesar 0,33 %.

Pencapaian indikator ini juga bergantung pada kemampuan (pendapatan)

masyarakat untuk memiliki rumah. Bentuk fasilitasi Pemda dalam rangka

masyarakat dapat memiliki rumah adalah melalui pengajuan proposal

pengadaan rumah swadaya bersubsidi (Program BSPS) ke Kementrian

PUPR.

Persentase rumah tangga mengakses air bersih dari target 87,49

dapat dicapai 87,60 %. Capaian ini dapat lebih besar lagi namun karena

adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang

menunjang pencapaian target dan adanya anggaran yang telah

dialokasikan untuk pembangunan prasarana air bersih Kutabawa (dari

dana Ban Gub) terjadi putus kontrak kegiatannya baru mencapai 76 %

sehingga belum fungsional padahal rencananya dapat menyumbang ±

300 SR.

Meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2017

dari target 85,50 % dapat dicapai 84,35 %, ada peningkatan capaian

kinerja dibandingkan tahun 2016 yaitu 78,8 %. Rendahnya capaian ini

karena pada tahun 2017 terbatasnya alokasi anggaran (belum teralokasi)

untuk pembangunan jaringan sistem air limbah domestik/rumah tangga,

sehingga capaian tersebut merupakan kontribusi jambanisasi yang

dikelola OPD terkait.

Cakupan luasan kawasan kumuh dengan target penanganan 12

hektar dapat ditangani seluas 13,88 hektar, sehingga masih ada sisa

luasan kumuh tinggal 4,42 hektar.


Penanganan kawasan kumuh perkotaan ke depan perlu dilakukan

pendataan kembali agar dapat diperoleh database kawasan kumuh yang

akurat dan sesuai variabel. Dan pelaksanaannya anggaarannya dapat

terfokus dialokasikan pada satu wilayah (tidak tersebar) dengan harapan

penanganannya sampai tuntas, sehingga dapat dijadikan percontohan

untuk lokasi lain yang belum ditangani.

C. Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan anggaran untuk mencapai Misi Kabupaten Purbalingga pada

Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas

Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah

sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL : REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN

KEGIATAN TA. 2017 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No. Program/ Kegiatan Anggaran Tahun

2017

Realisasi Capaian

Anggaran Tahun 2017

Realisasi Anggaran

Tahun 2017 (%)

Keterangan

1 2 3 4 5

6 Rp. Rp. %

A Program Penguatan Kelembagaan Pemerintah

1.226.699.000

1.149.237.717

93,69

1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

178.449.000

158.531.202 88,84

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

155.000.000

154.535.597 99,70

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

183.000.000

134.434.918 73,46

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

700.250.000

695.696.000 99,35


No. Program/ Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Realisasi Capaian

Anggaran Tahun 2017

Realisasi Anggaran

Tahun 2017 (%)

Ket.

5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

10.000.000 6.040.000 60,40

B Program Pengembang an dan Peningkatan Kualitas perumahan

904.600.000 879.228.118 97,20

6 Fasilitasi Rumah Tidak Layak Hini

752.100.000 735.075.458 97,74

7 Pendataan Perumahan dan Permukiman

152.500.000 144.152.660 94,53

C Program Pengembang an dan Peningkatan Kualitas permukiman

6.400.660.000 5.767.519.488

8 Fasilitasi Program KOTAKU

89.650.000 65.294.700 72,83

9

Pembangunan bronjong pengaman tebing pemukiman Desa Makam Tepus.

225.000.000 216.034.000 96,02

10 Pembangunan bronjong pengaman permukiman Wlahar

400.000.000 392.018.500 98,00

11

Pembangunan talud pengaman rumah warga di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari

374.900.000 366.666.500 97,80

12 Fasilitasi Purbalingga Gayeng

1.066.110.000 606.168.000 56,86

13

Penyusunan dokumen UKL-UPL calon lokasi TPA sampah

45.000.000 442.000 0,98

14 Pendataan Sarana Air Minum dan Sanitasi

60.000.000 48.247.000 80,41

15 Pembangunan Jaringan Air Bersih Purbasari

400.000.000 335.925.150 83,98


No. Program/ Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Realisasi Capaian

Anggaran Tahun 2017

Realisasi Anggaran

Tahun 2017 (%)

Ket.

16 Pengadaan Prasarana Air Bersih Kutabawa

3.130.000.000 2.050.271.100 65,50

17 Rehabilitasi tebing Sungai Gintung

0 0 ganti nama keg.no. 18

18 Pembangunan bronjong permu-kiman penduduk desa Bantarbarang

220.000.000 217.028.000 98,65

19 Fasilitasi PAMSIMAS 40.000.000 26.648.000 66,62

20 Pengembangan sarana prasarana permukiman

350.000.000 348.504.050 99,57

21 Pembangunan bronjong pengaman permukiman.

0 0 0 dipindah ke

DPUPR

D Program Catur Tertib Pertanahan

782.190.000 547.136.244

22 Pensertifikatan Tanah-tanah Pemda dan Masyarakat.

239.000.000 85.810.760 35,90

23 Penyusunan Data Base Tanah-tanah Pemda.

174.190.000 171.615.000 98,52

24 Penyusunan identifikasi Rupa Bumi

0 0

Bag Tapem

25 Fasilitasi kegiatan penga daan dan penggunaan tanah pemerintah

60.000.000

43.134.984

71,89

26 Penataan dan pemanfatan tanah milik Pemda

40.000.000

31.506.000

78,77

27 Fasilitasi lelang dan pembayaran PBB Tanah eks Bengkok Kelurahan.

229.000.000

215.069.500

93,92

28 Fasilitasi penertiban permasalahan pertanahan

40.000.000

30.055.925

75,14

JUMLAH

9.314.149.000

8.343.121.567

89,57

Dari tabel tersebut di atas capaian kinerja keuangan rata rata

mencapai 89,57 %. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak

dapat menyerap anggaran secara maksimal yaitu kegiatan penyusunan


UKL UPL kegiatan tidak dilaksanakan karena pengadaan tanah untuk

TPA oleh OPD terkait tidak terwujud. Kemudian kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana air bersih Kutabawa hanya mencapai 65,5 %

karena putus kontrak. Sedangkan kegiatan lainnya sifatnnya adalah

efisiensi anggaran.

Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai maksimal (ada kegiatan

putus kontrak, ada rekening kegiatan yang belum sempat terserap),

namun kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.


BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2017

berikut hasil pengukuran serta analisa dan evaluasi kinerja

sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan secara

umum sebagai berikut:

1. Kinerja kegiatan

Dari 25 paket kegiatan pada DINRUMKIM tahun 2017 dapat

dilaksanakan dengan berhasil dan efisien secara pengukuran dari :

a. Input

Realisasi pembiayaan dibawah target dana yang disediakan

sehingga tercapai efisiensi, realisasinya mencapai nilai

maksimal 100 % dari target yang direncanakan.

b. Output

Realisasinya secara kuantitas dalam kisaran pencapaian nilai

maksimal dari target yang direncanakan, begitu pula secara

kualitas mampu mencapai nilai sesuai dengan spesifikasi yang

ditetapkan (kecuali yang putus kontrak).

c. Outcome

Seluruh keluaran hasil pelaksanaan kegiatan telah berfungsi

secara efektif dan dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana

yang diharapkan serta sesuai dengan yang dibutuhkan (kecuali

yang putus kontrak)..

d. Benefit

Hasil seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan

dukungan maksimal terhadap kelancaran segala aspek

kegiatan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak.

e. Impact


Dampak dari hasil kegiatan telah menunjukan terwujudnya

kelancaran dan peningkatan berbagai kegiatan masyarakat dan

pemerintahan yang cenderung berkembang sedangkan secara

terukur belum dapat memberikan penilaian pasti karena masih

kesulitan dalam pengumpulan data pendukung dari berbagai

instansi terkait.

2. Kinerja sasaran

Dari aspek sasaran dapat diukur bahwa secara keseluruhan

kegiatan tahun 2017 pada DINRUMKIM dapat dilaksanakan

dengan berhasil dan efisien, secara langsung telah memberikan

pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran yang cenderung

menggambarkan keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah

ditetapkan serta pada akhirnya menunjukan keberhasilan dalam

pencapaian misi dan visi DINRUMKIM sebagaimana dicanangkan

dalam RENSTRA – DINRUMKIM tahun 2016 – 2021.

B. Permasalahan Yang Dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dan merupakan kendala utama dalam

pelaksanaan kegaitan pada DINRUMKIM secara umum adalah bersifat

alami yaitu mengingat wilayah Purbalingga merupakan daerah rawan

bencana alam dan bermusim penghujan dengan intensitas tinggi yang

berakibat :

a. Menghambat waktu selesainya pelaksanaan kegiatan.

b. Kerusakan sarana dan prasarana fisik karena bencana alam.

Permasalahan lainnya adalah ketidakkonsistenan pelaksana / pihak

ketiga dalam menjalankan jadwal kerja penyelesaian kegiatan, lokasi

kegiatan yang medannya sangat berat, dan dimulainya kegiatan APBD

Perubahan sudah mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga

waktu efektif pelaksanaan pekerjaan sangat singkat/pendek.


C. Strategi Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan waktu penyelesaian kegiatan yang terhambat

karena faktor cuaca diupayakan memberikan perpanjangan waktu

pelaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam kurun waktu tahun

anggaran berjalan.

Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah

a. Perlu adanya pembinaan teknik pada Rekanan/kontraktor,

diantaranya adalah sarana penggunaan bahan-bahan dan

peralatan mesin/non manuall untuk mempercepat pekerjaan jika

diperlukan.

b. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor yang gagal

menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

c. Pemenang lelan kegiatan diharapkan adalah Rekanan yang

profesional.

d. Adanya pengawasan teknis di lapangan yang lebih intensif dalam

pelaksanaan kegiatan

Demikian LKJIP – DINRUMKIM tahun 2017 yang dapat disajikan dan

sudah barang tentu masih banyak kekuarangannya, namun diharapkan

seminimal apapun laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran

yang mengenai hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

DINRUMKIM selama tahun anggaran 2017.

Purbalingga, Desember 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Purbalingga

Ir. ZAINAL ABIDIN, MM.

NIP. 19620208 198903 1 008

bab i pendahuluan · 1 d:\kelik\2018\2018\sakip dinrumkim 2018\lkjip baru perkim pbg\bab i sd iv...

Documents