lkjip - pn jantho · pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran dan...

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI JANTHO Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho

Email : [email protected]. Website : www.pn-jantho.go.id

TAHUN

2016

LKjIP

mailto:[email protected]://www.pn-jantho.go.id/

i

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat

rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016, yang intinya memuat laporan

pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jantho selama kurun

waktu 1 (satu) tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu

perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi, karena pada LKjIP 2016 ini juga

melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2016 dibandingkan dengan rencana kerja

yang mengacu pada Rencana Strategis/RENSTRA Pengadilan Negeri Jantho.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Jantho ini tentunya

masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun

bersifat membangun kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jantho

dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu

langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Jantho.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 ini Semoga dengan tersusunnya LKjIP ini akan

memacu kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Jantho.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho

MUHIFUDDIN, S.H,. M.H.

NIP. 19721212 199403 1 004

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1

C. Struktur Organisasi ............................................................................... 2

D. Sistematika Penyajian ........................................................................... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................... 5

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ............................................................ 14

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja .............................................................................. 19

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................................................. 21

C. Akutabilitas Keuangan .......................................................................... 45

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 47

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi PN Jantho

2. SK Penunjukan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Satker Pengadilan Negeri

Jantho

3. Matrik Review Renstra 2015 – 2019

4. Rencana Kinerja Tahunan 2016

5. Penetapan Kinerja Tahunan 2016

EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Negeri Jantho sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan

kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam

melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2015-2016, yaitu dibidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh

program kerja Pengadilan Negeri Jantho didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target

kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana

Pembangun Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang di tetapkan

dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1

Peningkatan kinerja

penyelesaian perkara

tingkat pertama

a. Prosentase sisa

perkara yang

diselesaikan

100 % 100 % 100 %

b. Prosentase perkara

yang diselesaikan 100 % 96 % 96 %

c. Prosentase perkara

yang di putus

tingkat banding

kurang dari 6

(enam) bulan

100 % 95.8 % 95.8 %

d. Prosentase perkara

yang diminutasi 100 % 97.4 % 97.4 %

e. Prosentase putusan

tingkat banding

yang tidak kasasi

80 % 85.3 % 85.3 %

2 Peningkatan tertib

administrasi perkara

a. Prosentase berkas

yang di register dan

siap didistribusikan

ke Majelis

100 % 100 % 100 %

b. Prosentase

ketetapan laporan

perkara yang dibuat

100 % 100 % 100 %

c. Prosentase berkas

perkara yang masuk

box arsip

100 % 92.8 % 92.8 %

3 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase

pembinaan Teknis

Yustisial

100 % 100 % 100 %

b. Prosentase

Pembinaan Teknis

Non Yustisial

100 % 100 % 100 %

4 Peningkatan Kualitas

Pengawasan

a. Prosentase

pengaduan

masyarakat yang di

tindak lanjuti

100 % 0 % 0 %

b. Prosentase temuan

hasil pemeriksaan

yang ditindak

lanjuti

100 % 100 % 100 %

c. Prosentase

pelaksanaan sistem

pengendalian

internal

100 % 100 % 100 %

5 Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Prosentase putusan

yang di

publikasikan

100 % 92.4 % 92.4 %

6 Peningkatan dukungan

manajemen dalam

pelaksanaan tupoksi

Pengadilan Negeri Jantho

a. Prosentase realisasi

pelaksanaan

anggaran layanan

perkantoran dalam

satu tahun

100 % 83.94 % 83.94 %

b. Prosentase

ketepatan

penyelesaian

laporan keuangan

yang dibuat

100 % 100 % 100 %

c. Prosentase

ketepatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

dilaksanakan

100 % 100 % 100 %

d. Prosentase

ketepatan

penyelesaian

laporan BMN yang

dibuat

100 % 80 % 80 %

7 Peningkatan sarana dan

prasarana dalam

menunjang pelaksanaan

tupoksi pengadilan Negeri

Jantho

e. Prosentase realisasi

pelaksanaan

anggaran

pengadaan dalam

satu tahun anggaran

100 % 99.68 % 99.68 %

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan

capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan

peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadilan Negeri Jantho dalam memenuhi target

kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih

produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaan pelaksanaanya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan

tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2015 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden

nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, maka untuk

penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan

mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung,

Pengadilan Negeri Jantho berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jantho dalam melaksanakan

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik

yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Lembaga

Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang

ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Jantho sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah

Agung yang berkedudukan di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh juga

berkewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pengadilan Negeri Jantho merupakan lembaga peradilan di lingkungan

peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pengadilan Negeri Jantho bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama dalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 maret 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretaris


Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit Eselon I yang berada di lingkungan

Sekretariat Mahkamah Agung.

2. Tugas Pokok

Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat Mahkamah

Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan

tenaga teknis, Pembinaan Administrasi Peradilan, Pranata dan tatalaksana perkara

dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jantho mempunyai

fungsi, sebagai berikut ini :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Mahkamah Agung.

b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan teknis,

pembinaan administrasi peradilan pramata dan tata laksana perkara dari

lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua

lingkungan peradilan umum.

c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

d. Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,

kepegawaian dan perencanaan IT dan pelaporan serta lainnya untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

e. Fungsi lainnya yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan, riset/penelitian,

pelayanan public dan sebagainya (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No :

KMA/004/SK/II/1991, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144

tahun 2007).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jantho mengacu pada Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 1999 tentang perkara umum dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah


Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan

organisasi Pengadilan Negeri Jantho sebagai berikut :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Panitera Muda Hukum

7. Panitera Muda Pidana

8. Panitera Muda Perdata

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

12. Fungsional Panitera Pengganti

13. Fungsional Jurusita

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Jantho terdapat pada lampiran 1.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan

penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016. Capaian

kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan

Kinerja (performance agreement) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016, sebagai

berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jantho; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana

Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan


Negeri Jantho; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jantho; Rencana Kinerja

Pengadilan Negeri Jantho; dan Penetapan Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menguraikan mengenai Realisasi

Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016; dan Analisis

Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Jantho.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2016 dan rekomendasi yang diperlukan untuk

perbaikan kinerja di masa mendatang.


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis (renstra) Pengadilan Negeri Jantho 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan

Negeri Jantho yang berisi tentang gambar sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Jantho beserta strategi yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang di

amanahkan.

Selanjutnya Penyususnan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jantho telah

diselelaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional

Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas

pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama

pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang Hukum dan aparatur

diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka

tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia

serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah

yang baik (good governance). Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana

Strategis (Restra) Pengadilan Negeri Jantho dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI

Visi Badan Pengadilan Negeri Jantho adalah :

“Pelayanan Hukum yang prima, profesional, berkualitas dan mewujudkan

Pengadilan Negeri bermartabat dan mandiri, demi terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung”.

Adapun makna perkata dari Visi Pengadilan NegeriJantho tersebut adalah:

1. Prima mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho memberikan pelayanan yang

terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan;


2. Profesioal mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho menjalankan

pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki

kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya;

3. Berkualitas mengandung makna Pengadilan Negeri Jantho memberikan pelayanan

yang efektif dan efisien sehingga pelayanan yang diberikan secara tepat guna dan

tepat waktu sesuai target yang ditetapkan;

4. Bermartabat mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Jantho menjalankan

kehidupannya dalam kemulian akhlak, keluhuran budipekerti, iman dan taqwa,

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mempunyai kedudukan yang sangat

terhormat dan disegani masyarakat;

5. Mandiri mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam

melaksanakan tugas sehari-hari berada dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak

bergantung pada orang lain serta mampu memberikan keputusan terhadap suatu

masalah dalam usahanya

2. MISI

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan

pihak lain serta professional berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat yang prima,

transparan, adil dan bermanfaat.

4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Negeri Jantho yang

bermartabat, integritas dan dedikasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Negeri

Jantho

3. TUJUAN

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Jantho sebagai lembaga penegak hukum yang

bersih dan berwibawa dengan diterapkannya system peradilan yang sederhana,

cepat, transparan dan akuntabel.

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public terhadap masyarakat pencari

keadilan.


3. Mewujudkan Birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independesi,

integritas dan budaya pada Pengadilan Negeri Jantho

4. SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara tingkat pertama.

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan kualitas SDM.

4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

6. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri

Jantho.

7. Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi pengadilan

Negeri Jantho.

Untuk memudahkan dalam pengukuran dan keberhasilan dan menjelaskan kualitas

antara Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2016

dapat dideskripsiakn sebagai berikut :

TUJUAN

STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Mewujudkan

Pengadilan

Negeri Jantho

sebagai lembaga

penegak hukum

yang bersih dan

berwibawa

1. Peningkatan kinerja

penyelesaiana perkara pada


1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

Prosentase perkara yang

diselesaikan

Prosentase perkara yang diputus

tingkat pertama kurang dari 6

(enam) bulan

Prosentase perkara yang di

minutasi

Prosentase putusan tingkat

pertama yang kasasi


administrasi perkar pada


2.1

2.2

Prosentase berkas yang di

register dan siap didistribusikan

ke Majelis


2.3

Prosentase ketepatan laporan

perkara yang di buat

Prosentase berkas perkara yang

masuk box arsip

3 Peningkatan kualitas

pengawasan pada Pengadilan

Negeri Jantho

3.1

3.2

3.3

Prosentase pengaduan yang di

tindak lanjuti

Prosentase temuan yang di

tindak lanjuti

Prosentase pelaksanaan sistem

pengedalian internal

Mewujudkan

Peningkatan

kualitas

pelayanan

publik terhadap

masyarakat

pencari

keadailan

1 Peningkatan aksesbilitas

masyarakat terhadap

Pengdailan Negeri Jantho

1.1 Prosentase Putusan yang di

publikasikan

Mewujudkan

birokrasi yang

modern dengan

mengedepankan

dimensi

independensi,

integritas dan

budaya pada

Pengadilan

Negeri Jantho

1 Peningkatan kualitas SDM

pada Pengadilan Negeri Jantho

1.1

1.2

Prosentase pembinaa Teknis

Yustisial

Prosentase pembinaan non

Yustisial

2 Peningkatan Dukungan

manajemen dalam

pelaksanaan tupoksi


2.1

2.2

2.3

2.4

Prosentase realisasi Pelaksanaan

anggaran layanan perkantoran

dalam satu tahun anggaran

Prosentase ketepatan

penyelesaian laporam keuangan

yang di buat

Prosentase ketepatan pelayanan

administrasi kepegawaian yang

di laksanakan


penyelesaian laporan BMN yang

dibuat


3 Peningkatan sarana prasarana

dalam menunjang pelaksanaan

tupoksi Pengadilan Negeri

Jantho

3.1 Prosentase realisasi pelaksanaan

anggaran pengadaan dalam satu

tahun anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Jantho telah menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

ukuran keberhasilan dalm mencapai sasaran strategis Organisasi. Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Restra) Pengdilan Negeri

Jnatho dan RPJM 2015 -2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengadilan

Negeri Jantho No. W1.U18/718/KP.04.6/I/2015 tanggal 28 Januari 2015. Indakator Kinerja

Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada

Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Jantho. Adapun Indikator Kinerja Utama

sebagai berikut :

NO Kinerja

Utama

Indikator

Kinerja Utama

Penjelasan Penanggung

Jawab

Sumber Dana

1 Peningkatan

Kinerja

Penyelesaian

Perkara

Tingkat

Pertama

a Prosentase sisa

perkara yang

diselesaikan

a Perbandingan

antara sisa

perkara yang di

minutasi dengan

jumlah sisa

perkara

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

b Prosentase

perkara yang

diselesaikan

b Perbandingan

anatra perkara

yang diminutasi

dengan jumlah

perkara

diregister

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

c Prosentase

perkara yang

diputus Tingkat

Pertama kurang

c Perbandingan

perkara yang

diputus kurang

ari 6 (enam)

bulan dengan

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan


dari 6 (enam)

bulan

perkara yang

diputus lebih

dari 6 (enam)

bulan

d Prosentase

perkara yang

diminutasi

d Perbandingan

perkara yang

putus telah

diminutasi dan

yang belum

diminutasi

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

e Prosentase

putusan

Tingkat

Pertama yang

tidak banding

e Perbandingan

antra perkara

yang diputus

pada tingkat

pertama dengan

perkara yang

dimohonkan

banding

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

2 Peningkatan

Tertib

Administrasi

Perkara

a Prosentase

berkas yang

diregister dan

siap

didistribusikan

ke Majelis

a Perbandingan

antara berkas

perkara yang

diterima

Pengadilan

Tingkat Pertama

dengan berkas

perkara yang

didistribusikan

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

b Prosentase

ketepatan

laporan perkara

yang di buat

b Perbandingan

antara standar

operasional

prosedur laporan

perkara dengan

ketepatan

penyelesaian

laporan perkara

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan


yang telah di

susun

c Prosentase

berkas perkara

yang masuk

box arsip

c Perbandingan

jumlah perkara

yang sudah

diminutasi

dengan jumlah

perkara yang

masuk di box

arsip

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

3 Peningkatan

Kualitas

SDM

a Prosentase

Pembinaan

teknis Yustisial

a Perbandingan

antara SDM

yang mengikuti

bimbingan

teknis dengan

jumlah rill yang

mengikuti

Sekretaris

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

b Prosentase

Pembinaan Non

Yustisial

b Perbandingan

antara SDM

yang mengikuti

bimbingan

teknis dengan

jumlah rill yang

mengikuti

Sekretaris

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

4 Peningkatan

kualitas

pengawasan

a Prosentase

pengaduan

yang di

tindaklanjuti

a Perbandingan

jumlah

pengaduan yang

di tindak lanjuti

mengenai

perilaku

aparatur

peradilan (teknis

dan non teknis)

dengan jumlah

pengaduan yang

di laporkan

Tim

Pengawas

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan


b Prosentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang di

tindaklanjuti

b Perbandingan

jumlah temuan

yang di

tindaklanjuti

hasil

pengawasan

internal (Tim

Pengawasan

Pengadilan

Tingkat

Pertama) dan

eksternal

pengawasan dari

Pengadilan

Tingkat Banding

dengan temuan

yang di laporkan

Tim

Pengawas

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

c Prosentase

pelaksanaan

sistem

pengendalian

internal

c Perbandingan

antara SOP

sistem

pengendalian

internal dengan

sistem

pengendalian

internal yang

telah

dilaksanakan

Tim

Pengawas

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan

5 Peningkatan

Aksesibilitas

Masyarakat

Terhadap

Peradilan

(Acces

Justice)

a Prosentase

putusan yang

dipublikasikan

a Perbandingan

putusan perkara

yang sudah

diminutasi dan

dapat di

download

website

Pengadilan

Tingkat Pertama

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

Laporan Tahunan


(sesuai SK

KMA NO 144

th 2007 tentang

keterbukaan

informasi

peradilan)

dengan perkara

yang diputus

6 Peningkatan

Dukungan

Manajemen

Dalam

Pelaksanaan

Tupoksi

Pengadilan

Negeri Jantho

a Prosentase

realisasi

pelaksanaan

anggaran

layanan

perkantoran

dalam satu

tahun anggaran

a Perbandingan

antara jumlah

anggaran yang

tersedia dengan

realisasi

kebutuhan

pegawai dalam

pelaksanaan

tupoksi

Pengadilan

Negeri Jantho

Sekretaris

Pengadilan

Negeri

Jantho

Laporan

Keuangan

b Prosentase

ketepatan

penyelesaian

laporan

keuangan yang

di buat

b Perbandingan

antara SOP

laporan

keuangan

dengan

ketepatan

penyelesaian

laporan keuangn

yang telah di

susun

Sekretaris

Pengadilan

Negeri

Jantho

Laporan

Keuangan

c Prosentase

ketepatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang di

laksanakan

c Perbandingan

antara jumlah

layanan

administrasi

kepegawaian

dengan layanan

administrasi

Data Base

Kepegawaian

(Sistem

Informasi

Manajemen

Kepegawaian/SI

MPEG)


kepegawaian

yang telah di

laksanakan

d Prosentase

ketepatan

penyelesaian

laporan BMN

yang di buat

d Perbandingan

antara SOP

laporan BMN

dengan

ketepatan

penyelesaian

laporan BMN

yang telah di

susun

Sekretaris

Pengadilan

Negeri

Jantho

Laporan BMN

7 Peningkatan

Sarana

Prasarana

dalam

menunjang

pelaksanaan

tupoksi

Pengadilan

Negeri Jantho

a Prosentase

realisasi

pelaksanaan

anggaran

pengadaan

dalam satu

tahun anggaran

a Perbandingan

jumlah anggaran

yang tersedia

dalam satu tahun

anggaran

dengan realisasi

pelaksanaan

kegiatan

pengadaan yang

ada

Sekretaris

Pengadilan

Negeri

Jantho

Laporan

Keuangan

Laporan BMN

Dan

Dokumen

Pengadaan

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016

Pengadilan Negeri Jantho dalam melaksanakan Rencana Startegi (Renstra) 2015 –

2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk

Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai berikut :

NO Sasaran Startegi Indikator Kinerja Target

1 Peningkatan Kinerja

Penyelesaian perkara tingkat

Pertama

a Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

100 %

b Prosenatse Perkara yang

diselesaikan

100 %

c Prosentase perkara yang diputus

tingkat banding kurang dari 6

(enam) bulan

100 %


d Prosentase perkara yang di

minutasi

100 %

e Prosentase perkara yang tidak

banding

80 %



a Prosentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis

100 %

b Prosentase ketepatan laporan

perkara yang dibuat

100 %

c Prosentase berkas perkara yang

masuk box arsip

100 %

3 Peningkatan Kualitas SDM a Prosentase Pembinaan Teknis

Yustisial

100 %

b Prosentase Pembinaan Teknis

Non Yustisial

100 %

4 Peningkatan Kualitas

Pengawasan

a

Prosentase pengaduan yang di

tindaklanjuti

100 %

b

Prosentase temuan hasil

pemeriksaan yang di tindaklanjuti

100 %

c Prosentase pelaksanaan sistem

pengendalian internal

100 %


masyarakat terhadap


a Prosentase putusan tingkat

pertama yang di publikasikan

100 %

6 Peningkatan Dukungan

Manajemen Dalam

Pelaksanaan Tupoksi


a Prosentase realisasi pelaksanaan

anggaran layanan perkantoran

dalam satu tahun anggran

100 %

b Prosentase katapatan

penyelesaian laporan keuangn

yang di buat

100 %

c Prosentase ketepatan pelayanan

adminsitrasi kepegawaian yang

dilaksanakan

100 %


d Prosentase ketepetan

penyelesaian laporan BMN yang

dibuat

100 %


prasarana dan prasarana

dalam menunjang

pelaksanaan tupoksi


a Prosentase realisasi pelaksanaan


tahun anggaran

100 %

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitemen yang mempresentasikan tekad

dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja yang

dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Meneteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja anatra lain adalah meningkatkan akuntanbilitas,

tranparansi dan Kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen anatra penerima amanah

dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan penacapaian

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagi dasar evaluasi kinerja

aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Negeri Jantho telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 sesuai

dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jantho dan RPJM 2015 – 2016. Adapun

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Peningkatan Kinerja

penyelesaian Perkara

tingkat Pertama

a Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

100 %

b Prosentase perkara yang

diselesaikan

100 %

c Prosentase perkara yang di

putus tingkat pertama kurang

dari 6 (enam) bulan

100 %


d Prosentase perkara yang

diminutasi

100 %

e Prosentase putusan tingkat

pertama yang tidak banding

80 %

2. Peningkatan tertib


a Prosentase berkas yang di

register dan siap di

distribusikan ke Majelis

100 %

b Prosentase ketepatan laporan

perkara yang dibuat

100 %

c Prosentase berkas perkara

yang masuk box arsip

100 %

3 Peningkatan kualitas SDM a Prosentase Pembinaan Teknis

Yustisial

100 %

b Prosentase pembinaan Teknis

Non Yustisial

100 %

4 Peningkatan kualitas

pengawasan

a Prosentase pengaduan yang di

tindaklanjuti

100 %

b Prosentase temuan hasil

pemeriksaan yang di

tindaklanjuti

100 %

c Prosentase pelaksanaan sistem

pengendalian internal

100 %


masyarakat terhadap


a Prosentase putusan tingkat

pertama yang dipublikasi

100 %

6 Peningkatan dukungan

manajeman dalam

pelaksanaan tupoksi

Pengadian Negeri Jantho

a Prosentase realisasi

pelaksanaan anggaran layanan

perkantoran dalam satu tahun

anggaran

100 %

b Prosentase ketepatan

penyelesaian laporan

keuangan yang dibuat

100 %


c Prosentase ketepatan

pelayanan administrasi

kepegawaian yang di

laksanakan

100 %

d Prosentase ketepatan

penyelesaian laporan BMN

yang dibuat

100 %


prasarana dalam

menunjang pelaksanaan

tupoksi Pengadilan Negeri

Jantho

a Prosentase realisasi

pelaksanaan anggaran

pengadaan dalam satu tahun

anggaran

100 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran capapan kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kin erja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 berdasarkan

pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

%

1. Peningkatan

kinerja

penyelesaian

perkara

tingkat

pertama

a. Prosentase sisa perkara

yang diselesaikan 100% 100% 100%

b. Prosentase perkara yang

diselesaikan 100% 96% 96%

c. Prosentase perkara yang

diputus tingkat pertama

kurang dari 6 (enam) bulan

100% 95,8% 95,8%

d. Prosentase perkara yang

diminutasi 100% 97,4% 97,4%

e. Prosentase putusan tingkat

pertama yang tidak

mengajukan upaya banding 80% 85,3% 85,3%

2. Peningkatan

tertib

administrasi

perkara

a. Prosentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100%

b. Prosentase ketepatan

laporan perkara yang dibuat 100% 100% 100%

c. Prosentase berkas perkara

yang masuk box arsip 100% 92,8% 92,8%

3. Peningkatan

kualitas SDM

(Sumber daya

manusia)

a. Prosentase pembinaan

Teknis Yustisial. 100% 100% 100%

b. Prosentase pembinaan

Teknis Non Yustisial. 100% 100% 100%

4. Peningkatan

kualitas

a. Prosentase pengaduan

masyarakat yang ditindak 100% 0% 0%


pengawasan

lanjuti

b. Prosentase temuan hasil

pemeriksaan yang ditindak

lanjuti. 100% 100% 100%

c. Prosentase pelaksanaan

sistem pengendalian

internal 100% 100% 100%

5. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

Prosentase putusan yang

dipublikasikan

100% 92,4% 92,4%

6. Peningkatan

dukungan

manajemen

dalam

pelaksanaan

tupoksi

Pengadilan

Negeri Jantho

a. Prosentase realisasi


layanan perkantoran dalam

satu tahun anggaran

100% 83,94% 83,94%

b. Prosentase ketetapan

penyeleaian laporan

keuangan yang dibuat 100% 100% 100%

c. Prosentase ketepatan


kepegawaian yang

dilaksanakan

100% 100% 100%

d. Prosentase ketepatan


yang dibuat 100% 80% 80%

7. Peningkatan

sarana dan

prasarana

dalam

menunjang

pelaksanaan

tupoksi

Pengadilan

Negeri Jantho

Prosentase realisasi


pengadaan dalam satu

tahun anggaran 100% 99,68% 99,68%


B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5

1 Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%

2 Prosentase perkara yang diselesaikan 100% 96% 96%

3 Prosentase perkara yang diputus tingkat

pertama kurang dari 6 (enam) bulan 100% 95,8% 95,8%

4 Prosentase perkara yang diminutasi 100% 97,4% 97,4%

5 Prosentase putusan tingkat pertama yang

tidak mengajukan upaya banding 80% 85,3% 85,3%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun

2016 telah memenuhi target. Dalam penjelasan Laporan Tahunan tersebut telah

diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2015 sebanyak 44 Perkara dan telah diselesaikan

pada tahun 2016. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase

sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 terpenuhi 100%. Dan hal ini berbanding

sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa perkara

yang diselesaikan pada tahun 2015, hal ini dikarenakan sisa perkara tahun sebelumnya

akan menjadi prioritas untuk diselesaikan pada awal tahun berikutnya. Adapun data

keadaan perkara tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2015

Jenis Perkara Sisa Awal Diterima Putus Sisa

Akhir

1 2 3 4 5

Gugatan Perdata

2 16 11 7

Permohonan Perdata

1 58 58 1

Pidana Biasa

48 294 306 36

Pidana Pra Peradilan 0 1 1 0


Pidana Cepat

0 7 7 0

PIdana Lalu Lintas

0 1.108 1.108 0

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 dapat terpenuhi sebesar

100%. Dan hal tersebut berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada

indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016.

Sebagaimana table dan grafik berikut :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/

Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase sisa

perkara yang

diselesaikan

100% 100% 100% 100%

TAHUN 2013 2014 2015 2016

Sisa Perkara 65 38 51 44

Sisa Perkara Diputus 65 38 51 55

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016

SISA PERKARA SISA PERKARA DIPUTUS


2. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016

tidak memenuhi target sebesar 100% dari jumlah perkara yang diterima (1.588 perkara),

sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 sebesar 96% (1.525 perkara).

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan

pada tahun 2016 tidak terpenuhi dikarenakan adanya putusan sela (pemeriksaan

tambahan pada Pengadilan Negeri Jantho) dan perkara diterima pada akhir tahun.

Adapun data penyelesaian perkara tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Jenis Perkara Sisa Awal Diterima Putus Sisa Akhir

1 2 3 4 5

Gugatan Perdata

7 18 13 12

Permohonan Perdata

1 113 114 0

Pidana Biasa

36 251 237 50

Pidana Pra Peradilan

0 1 1 0

Pidana Anak

0 11 10 1

Pidana Cepat

0 3 3 0

Pidana Lalu Lintas

0 1.150 1.150 0

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 tidak dapat terpenuhi sebesar

100%. Pencapaian target pada indikator kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan

pada tahun 2016 berbanding sama Pencapaian target pada indikator kinerja Prosentase

perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 96%. Pencapaian pada tahun

2013, tahun 2014 tahun 2015 dan tahun 2016. Lihat table dan grafik berikut ini :

No Tahun Sisa Awal Diterima Putus Sisa Akhir

1 2 3 4 5 6

1 2013 65 2.649 2.676 38

2 2014 38 1.153 1.107 51

3 2015 51 1.484 1.488 44

4 2016 44 1.547 1.528 63


3. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diputus tingkat pertama

kurang dari 6 (enam) bulan pada tahun 2016 tidak memenuhi target sebesar 100%,

namun hanya tercapai 95.8%. Sebagaimana table berikut :

Sisa Awal Diterima

Jangka Waktu Penyelesaian

Ket < 3 Bulan

>3 bulan s/d 5

bulan >5 bulan

1 2 3 4 5 6

44

1.544 1.486 36 6

Penyelesaian perkara kurang dari 6 (enam) bulan pada tahun 2016 hanya terealisasi

sejumlah 1.522 perkara atau sebesar 95.8%. Sehingga pencapaian target kinerja pada

indikator kinerja prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 6 (enam)

bulan pada tahun 2016 tidak dapat tercapai. Oleh karena adanya putusan sela, dimana

pada putusan sela tersebut memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk

mengadakan pemeriksaan tambahan dan memakan waktu yang relative lama.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara yang diputus tingkat

pertama kurang dari 6 (enam) bulan mengalami kenaikan sebesar 3,2% jika

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016

Sisa Awal

Diterima

Putus

Sisa Akhir


diperbandingkan dengan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada table

dan grafik berikut :

No. Tahun Sisa

Awal Diterima

Jangka Waktu Penyelesaian

Ket < 3 Bulan

>3 bulan

s/d 5

bulan

>5 bulan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2013 65 2.649 2.633 18 12

2 2014 38 1.153 1.081 38 13

3 2015 51 1.484 1.405 17 3

4 2016 44 1.544 1.486 36 6

4. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diminutasi pada tahun 2016

tidak memenuhi target sebesar 100%. Tidak tercapainya target kinerja pada indikator

kinerja tersebut diatas, dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jantho

tahun 2016, sebagaimana table berikut ini :

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016

Sisa Awal

Diterima

< 3 Bulan

>3 bulan s/d 5 bulan

>5 bulan


Sisa tahun 2015

Perkara

putus tahun

2016

Jumlah Telah

diminutasi

Belum

diminutasi Ket.

1 2 3 (1+2) 4 5 6

2016

76

1.528 1.604 1.563

Dalam laporan tahunan tersebut diatas dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus

pada tahun 2016 sebanyak 1.528 perkara dan telah diminutasi sebanyak 1.604 perkara.

Dan hal tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator

kinerja prosentase perkara yang diminutasi pada tahun 2015 mengalami penurunan

sebesar 2.2%, karena pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase

perkara yang diminutasi pada tahun 2016 sebesar 97.4%. Hal tersebut dapat dilihat pada

table dan grafik berikut :

No. Tahun Sisa

tahun lalu

Perkara

putus Jumlah

Telah

diminutasi

Belum

diminutasi Ket.

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8

1

2013 63 2.676 2.739 2.670 69

2

2014 69 1.107 1.176 1.030 146

3

2015 146 1.488 1.634 1.558 76

4

2016 76 1.528 1.604 1.563 41


5. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase putusan tingkat pertama yang tidak

mengajukan upaya banding pada tahun 2016 telah memenuhi target. Hal tersebut

dikarenakan target perkara yang tidak mengajukan upaya banding sebesar 80% dari

yang diputus (260 perkara) yaitu sejumlah 38 perkara yang mengajukan banding.

Namun demikian pada tahun 2016 ini realisasi yang tidak mengajukan upaya banding

sejumlah 222 perkara atau sebesar 85.3%, sebagaimana tergambar pada table berikut ini

:

80% dari perkara diputus tahun

2016

Perkara tidak banding ket

1 2 3

208 222

Perkara banding dihitung

berdasarkan perhitungan

perkara pidana biasa,

pidana anak dan perkara

Gugatan perdata

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016

Sisa tahun Sebelumnya

Perkara putus

Jumlah

Telah diminutasi

Belum diminutasi


Dengan demikian, pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase putusan

tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya banding pada tahun 2016 telah

memenuhi target (perbandingan target perkara tidak banding 2016 dengan target

realisasi perkara yang tidak banding). Jika dibandingkan dengan pencapaian target

kinerja pada indikator kinerja prosentase putusan tingkat pertama yang tidak

mengajukan upaya banding pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,1% dari

tahun 2015. Perbandingannya dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

No. Tahun

80% dari perkara

diputus tahun

berjalan

Perkara tidak

banding ket

1 2 3 4 5

1 2013 240 280

Perkara banding (pidana

biasa dan perkara Gugatan

perdata)

2 2014 217 185

3 2015 251 287

4 2016 208 222

Grafik : Perkara diputus dan tidak banding.

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016

80% dari perkara diputus tahunberjalan

Perkara tidak banding


Sasaran Strategis 2 : Peningkatan tertib administrasi perkara.


No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

1 2 3 4 5

1 Prosentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

2 Prosentase ketepatan

laporan perkara yang

dibuat

100% 100% 100%

3 Prosentase berkas perkara

yang masuk box arsip 100% 92,8% 92,8%

1. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase berkas yang diregistrasi dan siap

didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 memenuhi target sebesar 100%. Perkara

yang diterima pada tahun 2016 sejumlah 1.547 perkara, semua telah diregistrasi dan

telah didistribusikan ke Majelis Hakim. Data tersebut dapat dilihat pada table berikut ini

:

Sisa tahun 2015 Diterima

tahun 2016 Jumlah

Perkara yang

telah di PMH

Perkara yang

belum di

PMH

Ket.

1 2 3 4 5 6

0

1.547 1.547 1.547 0 0

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase berkas

yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 berbanding sama

dengan pencapaian target kinerja indikator kinerja prosentase berkas yang diregistrasi

dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada table dan grafik berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase berkas yang

diregistrasi dan siap

didistribusikan ke

100% 100% 100% 100%


Majelis

No Tahun Sisa

Awal

Perkara

yang

diterima

Perkara yang

telah di

PMH

Perkara yang

belum di PMH Ket

1 2 3 4 5 6 7

1

2013 0 2.649 2.649 0

2

2014 0 1.153 1.153 0

3

2015 0 1.484 1.484 0

4

2016 0 1.547 1.547 0

2. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat

pada tahun 2016 telah memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016

Sisa Awal

Perkara yang diterima

Perkara yang telah di PMH

Perkara yang belum di PMH


tersebut dapat dilihat dari ketepatan penyelesaian perkara perkara yang dibuat sudah

sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan perkara kepada Direktoran Jenderal

Badan Umum dan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditentukan sebelum tanggal

5 bulan berikutnya. Dan jika hal itu diperbandingkan dengan pencapaian target kinerja

pada indikator kinerja prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat pada tahun

2013, tahun 2014 dan 2015 adalah sama. Adapun rincian data sebagaimana table

dibawah ini :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Pe

nurunan 2013 2014 2015 2016


laporan perkara yang

dibuat

100% 100% 100% 100%

3. Tingkat capaian indikator kinerja prosentase berkas perkara yang masuk box arsip pada

tahun 2016 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja tersebut

dapat dilihat dari buku register arsip perkara tahun 2016. Perkara yang diputus tahun

2016 sejumlah 378 perkara (1.150 perkara Lalu lintas diputus tidak masuk box) dan 100

perkara belum masuk dalam box arsip perkara karena perkara tersebut baru diputus

pada akhir tahun tanggal 30 dam 31 Desember 2016 serta belum diminutasi. Adapun

rincian data sebagaimana table dibawah ini :

Sisa berkas perkara

diminutasi belum

masuk box arsip tahun

2015

Berkas

perkara

diminutasi

tahun 2016

Berkas perkara

diminutasi

tahun 2016

sudah masuk

box arsip

Berkas perkara

diminutasi tahun

2016 belum

masuk box arsip

Ket.

1 2 3 4 5

14

378 278 100

Dan jika hal itu diperbandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator

kinerja prosentase berkas perkara diminutasi belum masuk box arsip pada tahun 2016

mengalami penurunan sebesar 6,2% dari tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat

dilihat pada table dan grafik berikut :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Pe

nurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase berkas perkara 98,7% 98,3% 99,2% 92,8%


diminutasi belum masuk

box arsip

No. Tahun

Sisa berkas

perkara

diminutasi belum

masuk box arsip

tahun sebelumnya

Berkas

perkara

masuk

diminutasi

Berkas

perkara

diminutasi

sudah masuk

box arsip

Berkas

perkara

diminutasi

belum masuk

box arsip

Ket.

1 2 3 4 5 6 7

1

2013 18 2.664 2.631 33

2

2014 33 1.106 1.088 18

3

2015 18 1.488 1.477 14

4

2016 14 1.528 1.419 109

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015 2016

Sisa berkas perkara diminutasibelum masuk box arsip tahunsebelumnya

Berkas perkara masukdiminutasi

Berkas perkara diminutasisudah masuk box arsip

Berkas perkara diminutasibelum masuk box arsip


Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.


No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %

1 2 3 4 5

1 Prosentase

pembinaan Teknis

Yustisial. 100% 100% 100%

2 Prosentase

pembinaan Teknis

Non Yustisial.

100% 100% 100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja pembinaan teknis yustisial pada tahun 2016 melebihi

target. Pada tahun 2016 ini untuk pembinaan teknis yustisial ditargetkan 2 kegiatan,

namun dalam tahun anggaran berjalan dapat dioptimalkan, sehingga menjadi 3 kegiatan

bimbingan teknis sebagaimana data berikut :

Kegiatan Bimbingan

Teknis

Rencana Peserta

Kegiatan Bimtek

Peserta yang

Mengikuti Kegiatan

Bimtek

Ket.

1 2 3 4

Bimbingan teknis

yustisial Hakim 12 2

Bimbingan teknis

Kejuruan (Sita Eksekusi) - -

Jumlah

12 2

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase pembinaan teknis

yustisial tahun 2016 terpenuhi 100%. Dan hal itu jika dibandingkan dengan pencapaian

target kinerja pada indikator Prosentase pembinaan Teknis Yustisial pada tahun 2013,

tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat

dilihat pada table berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase pembinaan

Teknis Yustisial 100% 100% 100% 100%


2. Tingkat capaian indikator kinerja pembinaan teknis non yustisial pada tahun 2016

memenuhi target. Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator

kinerja Prosentase pembinaan Teknis Non Yustisial pada tahun 2015 adalah sama

sebesar 100%. Untuk lebih jelas melihat perbandingannya dapat dilihat pada table

grafik berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase pembinaan

Non Teknis Yustisial 100% 100% 100% 100%


Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasan.


No. Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian %

1 2 3 4 5

1 Prosentase

pengaduan

masayarakat

yang ditindak

lanjuti

100% 0% 0%

2 Prosentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang ditindak

lanjuti

100% 100% 100%

3 Prosentase

pelaksanaan

sistem

pengendalian

internal

100% 100% 100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti pada

tahun 2016 tidak memenuhi target. Pengaduan yang diterima tahun 2016 adalah 0

(nihil). Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase pengaduan yang

ditindak lanjuti tahun 2016 tidak tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan pencapaian

target kinerja pada indikator kinerja Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti pada

tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama. Untuk lebih jelas melihat

perbandingannya dapat dilihat pada table berikut :


Penurunan 2011 2012 2013 2014

Prosentase pengaduan

yang ditindak lanjuti 0% 0% 0% 0%

2. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase temuan yang ditindak lanjuti pada tahun

2016 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan karena pada waktu

pengawasan yang dilaksanakan, ditarget untuk pengawasan berikutnya sudah

ditindaklanjuti. Dapat dicontohkan pada pengawasan pertama oleh Tim Pengawas


didapatkan temuan, maka pada pengawasan kedua sudah harus ditindaklanjuti oleh

satker yang diperiksa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kegiatan monitoring dan

pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang didampingi oleh

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera untuk melihat ditindaklanjuti hasil temuan

pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus dilakukan pembinaan setempat.

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase temuan yang ditindak

lanjuti tahun 2016 tercapai 100%. Dan hal itu juga dibandingkan dengan pencapaian

target kinerja pada indikator kinerja Prosentase temuan yang ditindak lanjuti pada

tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama sebesar 100%. Adapun



Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase temuan yang

ditindak lanjuti 100% 100% 100% 100%

3. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal

pada tahun 2016 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,

pada bulan Agustus 2016 telah dilaksanakan pengawasan bidang oleh Hakim

Pengadilan Negeri Jantho pada unit kerja kepaniteraan dan kesekretariatan. Kegiatan

tersebut merupakan representasi salah satu bagian dari pelaksanaan system

pengendalian Satker. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2016 tercapai 100%.

Dan hal itu jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2013, tahun 2014 dan

tahun 2015 adalah sama sebesar 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada

table berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase pelaksanaan

sistem pengendalian

internal

100% 100% 100% 100%


Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

(acces to justitice).



1 2 3 4 5

1 Prosentase

putusan yang

dipublikasikan

100% 92,4% 92,4%

Tingkat capaian indikator Prosentase Putusan yang dipublikasikan tahun 2016 telah

memenuhi target. Putusan perkara pada tahun 2016 sebanyak 1.528 perkara dan ada 116

putusan perkara belum dianonimisasi serta dipublikasikan dalam website Pengadilan

Negeri Jantho. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase

Putusan yang dipublikasikan tahun 2016 tercapai 92.4%. Dan hal itu juga dibandingkan

dengan pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase Putusan yang dipublikasikan

pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Adapun



Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase

Putusan yang

dipublikasikan

78,3 86,4% 84,6% 92.4%

No. Tahun Sisa

awal Perdata

Pidana

Khusus

Pidana

Umum

Pemalsuan

uang

Lalu

Lintas Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2013 2 8 29 24 0 2.033

2

2014 4 10 99 81 0 763

3

2015 1 8 98 44 0 1.108

4

2016 0 7 143 111 1 1.150


Grafik : Peningkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justitice)

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016

Sisa awal

Perdata

Pidana Khusus

Pidana Umum

Pemalsuan uang

Lalu Lintas


Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan

Tupoksi Pengadilan Negeri Jantho.

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5

1 Prosentase realisasi

pelaksanaan anggaran layanan

perkantoran dalam satu tahun

anggaran

100%

0%

0%

2 Prosentase ketetapan

penyeleaian laporan keuangan

yang dibuat

100%

0%

0%



kepegawaian yang

dilaksanakan



yang dibuat

1. Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan

perkantoran dalam satu tahun anggaran tahun 2016 tidak mencapai target. Hal tersebut

dapat dilihat pada laporan keuangan tahun 2016. Untuk realisasi anggaran output

layanan perkantoran telah terserap Rp. 4.018.275.957,- atau 77,42% dari pagu anggaran

sebesar Rp. 5.009.798.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja out put layanan

perkatoran pada tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini:

Uraian Pagu Realisasi Prosentase

1 2 3 4

Belanja Pegawai

4.345.069.000,- 3.333.806.192,- 77,42%

Belanja Barang

664.729.000,- 654.469.765,- 98,45%

Jumlah Belanja Output

Layanan Perkantoran

5.009.798.000,- 4.018.275.957,- 80,21%


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Penyerapan anggaran untuk output layanan perkantoran tidak mencapai target 98%, hal

itu terjadi karena adanya anggaran belanja pegawai yang direvisi. Sehingga pencapaian

target kinerja pada indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan

perkantoran dalam satu tahun anggaran pada tahun 2016 terealisasi sebesar 83,94%. Jika

dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase realisasi

pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran pada tahun 2015

mengalami penurunan sebsar 10,08%. Untuk lebih jelas perbandingannya dapat dilihat

pada table berikut :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Kenaikan/Penurunan

2013 2014 2015 2016


pelaksanaan

anggaran layanan

perkantoran dalam

satu tahun anggaran

99,52% 99,24% 94,02% 83,94%

-

500000000.0

1000000000.0

1500000000.0

2000000000.0

2500000000.0

3000000000.0

3500000000.0

4000000000.0

4500000000.0

Belanja Pegawai Belanja Barang

Pagu

Realisasi


Komposisi perbandingan target kinerja realisasi belanja anggaran out put layanan perkantoran

dapat dilihat pada grafik berikut ini :

2. Tingkat capaian indikator Prosentase ketetapan penyeleaian laporan keuangan yang

dibuat telah memenuhi target. Pencapaian target indikator Prosentase ketetapan

penyeleaian laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan batas waktu penyampaian

laporan keuangan kepada instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Banda Aceh, Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Banda Aceh

dan BUA Mahkamah Agung RI. Adapun rincian batas waktu penyampaian laporan

kepada instansi terkait sebagai berikut :

1) Untuk penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan rekonsiliasi dengan Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh batas akhir penyampaiannya adalah 7

hari kerja bulan berikutnya setiap bulan.

2) Untuk penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan rekonsiliasi tingkat wilayah

dengan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Banda Aceh

setiap triwulan.

075%

080%

085%

090%

095%

100%

2013 2014 2015 2016

Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun

anggaran


3) Untuk penyampaian laporan keuangan ke Eselon 1 (BUA MARI) setiap semesteran.

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator Prosentase ketetapan penyeleaian

laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2016 tercapai 100%. Jika dibandingkan

dengan pencapaian target kinerja indikator Prosentase ketetapan penyeleaian laporan

keuangan yang dibuat pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama.

Dengan demikian untuk perbandingannya dapat disampaikan sebagai berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016

Prosentase

ketetapan

penyeleaian laporan

keuangan yang

dibuat

100% 100% 100% 100%

3. Tingkat capaian Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang

dilaksanakan telah memenuhi target. hal tersebut dapat dilihat pada database kepegawaian

sebagai sumber data yang berkaitan dengan pelayanan bidang kepegawaian. Dalam

database tersebut telah memuat semua bentuk pelayanan bidang administrasi

kepegawaian, sehingga cukup memudahkan dalam memberikan pelayanan administarsi

kepegawaian. Database kepegawaian tersebut diperbaharui atau di update pada setiap

tahunnya. Sehingga pencapaian Prosentase ketepatan pelayanan administrasi

kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2016 tercapai sebesar 100%. Jika

dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase

ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2013, tahun

2014 dan tahun 2015 adalah sama. Dengan demikian untuk perbandingannya dapat

disampaikan sebagai berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016



kepegawaian yang

dilaksanakan

100% 100% 100% 100%

4. Tingkat capaian indikator Prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat

tidak memenuhi target. Pencapaian target kinerja tersebut dikarenakan penghapusan

inventaris barang kantor yang telah rusak belum seluruhnya diadakan penghapusan.

Penyampaian ketepatan dapat dilihat dari penyelesaian BMN kepada instansi terkait,


antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh dan Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung R.I. adapaun rincian batas waktu penyampaian laporan BMN kepada

instansi terkait sebagai berikut :

1) Untuk penyampaian laporan BMN berkaitan degan Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Banda Aceh setiap semester.

2) Untuk penyampaian laporan BMN berkaitan degan rekonsiliasi tingkat wilayah

dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh setiap

semester setelah rekonsiliasi dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Banda Aceh.

3) Untuk penyampaian laporan BMN ke Eselon I (Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung R.I.) setiap semesteran setelah rekonsiliasi dengan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh.

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Prosentase ketepatan

penyelesaian laporan BMN yang dibuat pada tahun 2016 tercapai 100%. Jika

dibandingkan dengan pencapaian target kinerja Prosentase ketepatan penyelesaian laporan

BMN yang dibuat 2015 dan tahun 2016 adalah sama. Dengan demikian untuk

perbandingannya dapat disampaikan sebagai berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016


penyelesaian laporan

BMN yang dibuat

80% 80% 80% 80%


Sasaran Strategis 7 : Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang

pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Jantho.


1 2 3 4 5

1 Prosentase realisasi pelaksanaan


tahun anggaran

100% 99,68% 99,68%

Tingkat capaian indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan

dalam satu tahun anggaran tahun 2016 tidak memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan

perencanaan untuk pengadaan tahun 2016 tidak disetujui oleh Mahkamah Agung RI.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan gedung lanjutan. Untuk

indikator kinerja Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun

anggaran pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2015. Untuk lebih jelas melihat perbandingannya dapat

dilihat pada table berikut :


Penurunan 2013 2014 2015 2016



pengadaan dalam satu

tahun anggaran

99,33% 96,15% 100% 99,68%

Komposisi perbandingan target kinerja realisasi belanja modal dapat dilihat pada grafik

berikut :

094%

096%

098%

100%

2013 2014 2015 2016

Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun

anggaran


C. Akuntabilitas keuangan.

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil diatas, maka

diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program

kerja Pengadilan Negeri Jantho adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan

oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus

dilaksanakan oleh satker Pengadilan Negeri Jantho, antara lain sebagai berikut :

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja diatas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah

direncanakan dalam APBN Tahun 2016. Sehingga program kerja tersebut harus dapat

dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil

outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2016 yang mendukung

program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam table dan grafik berikut :

No. Program Kerja Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5

1 Program peningkatan

Manajemen Peradilan Umum 27.635.000,- 25.293.000,- 91,53%

2 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

- - -

3 Program Peningkatan Sarana

dan Prasaranan Aparatur

Mahkamah Agung

- - -

Penyerapan Anggaran Per-Program

No. Program Kerja Realiasasi %

2013 2014 2015 2016

1 Program peningkatan

Manajemen Peradilan Umum 99,69 100 86,34 91,53

2 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

0 0 0 0

3 Program Peningkatan Sarana

dan Prasaranan Aparatur

Mahkamah Agung

0 0 0 0


Komposisi perbandingan target kinerja realisasi Penyerapan Anggaran Per-Program dapat

dilihat pada grafik berikut :

000%

010%

020%

030%

040%

050%

060%

070%

080%

090%

100%

2013 2014 2015 2016

Program peningkatanManajemen Peradilan Umum

Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana danPrasaranan Aparatur MahkamahAgung

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

47

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 ini

mengupayakan melaporkan suatu capiaan kinerja (performance result)

dibandingkan dengan rencana kerja (perfomance plan) dari core bussines (ciri khas)

yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh

kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk

administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Jantho.

2. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2016 ini

menyapaikan berbagia keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Jantho pada tahun anggaran 2016. Berbagai

capaian strategis tersebut tercermin dalam capiaan Indikator Kinerja Utama( IKU),

maupun analis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capian kinerja sasaran yang ditetapakan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan

capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian

perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntanbilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan

transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya

manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jantho.

2. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan akhir dari

sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan

pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Jantho dan

dapat memberikan dampak yang positif bagi Pengadilan Negeri diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Aceh.

3. Menjadikan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instasi Pemerintah sebagai ukuran

kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan

fungsi reward and punisment.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI JANTHO

KETUA

MUHIFUDDIN, SH.,MH. WAKIL KETUA

HAKIM 1. Inda Rufiedi, SH. 2. Mustabsyirah, SH,.MH. 3. Saptika Handhini, SH. 4. Andriyansyah, SH.

T. ISKANDAR SEKRETARIS

JUMRAINI KASUBAG KEPEGAWAIAN

MUHAMMADDAN, SH. KASUBAG PERENCANAAN, IT &

PELAPORAN

M. YUNUS KASUBAG UMUM DAN

KEUANGAN

AMIR DAHYAR, SH. PANITERA

SOFYAN, SH. PANMUD PIDANA

SYAFRIL, SH. PANMUD HUKUM

M. NATSIR, SH. PANMUD PERDATA

Staf Panmud Perdata

Safriadi, SH.

Faizah

Azmi

Staf Panmud Pidana

Junaidi

Reni Ohvianti, SH

Raudhatunnur, SH.

Agus Widodo

Staf Panmud Hukum

Maya Defiana, SH

Nabhan Sabran, A.md.

Staf Subbag Umum & Keuangan

Putri Maysarah, SE

Azizah

Abdul Munir

Andri Budiawan, SH.

Staf Subbag Kepegawaian

Muhammad, SH

Mutia, S.Si

Staf Subbag Perencanaan, IT & Pelaporan

Cut Safrika, A.Md

Furqan Safrullah, A.Md

JURUSITA

1. Darmawan A 2. Azmi 3. Basri

PANITERA PENGGANTI

1. Syahbuddin 7. Maya Defiana, SH 2. Junaidi 8. Reni Ohvianti, SH 3. Faizah 4. Mustari, SH. 5. T. Bustami, SH. 6. Safriadi, SH.

T. Syandra Raisal

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

NOMOR : WI.418/ /OT.01.2/XII/2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SATKER PENGADILAN NEGERI JANTHO

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

:

:

:

a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,

dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi

dan tujuan organisasi;Bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

b. Bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan system pelaporan akuntabilitas kinerja

yang mencakup indicator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan

kinerja instansi pemerintah, serta monitoring dan evaluasi (monev)

terhadap pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker Pengadilan

Negeri Jantho.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Mahkamah Agung;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menimbang

: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN

EVALUASI (MONEV) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SATKER PENGADILAN NEGERI

JANTHO.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor :

W1.U18/716/KP.04.6/V/2016 Tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan

Akuntanbiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri

Jantho tahun 2015.

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat pejabat dan staff pelaksana yang namanya

tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagi TIM Penyusun, Monitoring

dan Evaluasi (Monev) Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi, Pemerintah

(LAKIP) Satker Pengadilan Negeri Jantho

KETIGA : Bahwa hal-hal ang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila

anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut

peraturan undang-undang terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan

Negeri Jantho

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,

maka akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jantho

Pada tanggal : 12 Desember 2016

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho

MUHIFUDDIN, SH., MH

NIP. 19721212 199403 1 004

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

6. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh ;

7. Pertinggal ;

Lampiran

Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho

Nomor : W1.U18/ /OT.01.2/XII/2016

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

NO NAMA / NIP PANGKAT /

GOLONGAN

JABATAN SEBAGAI TIM

1 MUHIFUDDIN, SH. MH

19721212 199403 1004

Pembina (IV/a) Wakil Ketua Ketua TIM

2 MUSTABSYIRAH, SH. MH

19831121 200704 2 001

Penata (III/c) Hakim Pengawas Sekretaris TIM

3 AMIR DAHYAR, SH

19580929 198203 1 002

Penata Tk. I

(III/d)

Panitera Koordinator

Teknis/ Perkara

4 T. ISKANDAR

19590117 198303 1 006

Penata (III/c) Sekretaris Koordinator

Administrasi

5 SOFYAN, SH

19600501 198303 1 005

Penata Tk.I

(III/d)

Panitera Muda

Pidana

Penginput data

Perkara Pidana

6 M. NATSIR, SH

19630514 198503 1 005

Penata Tk.I

(III/d)

Panitera Muda

Perdata

Penginput data

Perkara Perdata

7 SYAFRIL, SH

19671214 198903 1 003

Penata Tk.I

(III/d)

Panitera Muda

Hukum

Penginput data

Perkar

lkjip - pn jantho · pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran dan...

Documents