kata pengantar - bkpsdmd.makassar.go.id · kata pengantar dalam rangka menunjang kelancaran...

Laporan Evaluasi Renja 2017

1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu

menyusun dokumen perencanaan sebagai pedoman arah dalam

melaksanakan proses pembangunan dan menyusun Laporan Evaluasi Kerja

(Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Daerah Kota Makassar Tahun 2017.

Adapun maksud laporan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan

dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya

dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar

penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya, dengan mempedomani Rencana

Strategis (RENSTRA) yang ada pada DPK dan Renstra Kota Makssar. Selain

berpedoman pada dokumen diatas, juga melihat dari sisi permasalahan dan

kendala yang kami hadapi selama Tahun 2017, sehingga rencana yang

diajukan pada tahun berikutnya betul dibuat berdasarkan kekurangan dan

masalah yang harus ditindak lanjuti pada tahun 2017.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017

ini mencakup evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan, realisasi

kinerja kegiatan (output), realisasi kinerja program (outcome) dan capaian

kinerja program sehingga dapat menjadi bahan untuk Penyusunan Laporan

Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2017.

KEPALA BADAN

H.B.AMIRUDDIN,SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip :19590809 198903 1 006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra

SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi

Peksanaan Renja SKPD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran

dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Evaluasi Renja SKPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya

dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan

dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota

Makassar. Sesuai ketentuan pasal 278 Permendagri Nomor 54 Tahun

2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi hasil rencana kerja

SKPD dan Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi kepada Walikota

melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran

berkenaan.

Evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan

pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan

menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

EVALUASI HASIL RKPD adalah untuk memastikan dan menilai

bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat

dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan

sasaran.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2014,

telah diterbitkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Tahun 2014. Didalam permendagri tersebut ditegaskan bahwa

wewenang pengendalian dan evaluasi sebagai berikut : (1) Menteri

melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan, pengendalian

dan evaluasi RKPD Tahun 2015 SECARA NASIONAL, (2) Gubernur



melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan, pengendalian

dan evaluasi RKPD Tahun 2016 di Kabupaten/Kota pada wilayah

masing-masing, dan evaluasi RKPD Tahun 2016 di Kabupaten/Kota

pada wilayah masing-masing, dan (3) Bupati/Walikota melakukan

penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2016 di

Kabupaten/Kota masing-masing.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa belum optimalnya

koordinasi provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusnan,

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang

didukung dengan pendanaan yang memadai, belum efektifnya fasilitasi

dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara

internal dan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan

Pusat khususnya dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan

Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, Tidak tersedianya

data dan informasi tentang hasil pengendaliandan evaluasi rencana

pembangunan tahunan daerah untuk perumusan kebijakan tahun

anggaran berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

nasional, serta rendahnya kualitas dokumen rencana pembangunan

daerah karena belum didsarkan pada hasil evaluasi rencana

pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dalam proses

perencanaan.

Oleh karena itu pada Tahun 2017 diharapkan semua

Kabupaten/ Kota sudah dapat melaksanakan evaluasi RKPD sesuai

Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017. Berdasarkan hal

tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar menyusun Laporan Evaluasi Hasil

Renja SKPD.

1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kota Makassar, maka

Renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian; tujuan



dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam lima tahun tujuan yang

dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar adalah :

1. Mengembangkan SDM Aparatur yang tanggung jawab dan jujur ;

2. Meningkatkan pelayanan mutasi pegawai yang tepat waktu ;

3. Mengembangkan kompetensi dan kinerja aparatur yang professional

dan akuntabel;

4. Meningkatkan penerapan sistem disiplin dan kesejahteraan pegawai

dalam penerapan penghasilan berdasarkan kinerja ;

5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

manajemen kepegawaian secara terintegrasi ;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian yang

tepat waktu dan sasaran.

7. Menciptakan SDM Aparatur yang profesional;

8. Meningkatkan kualitas peneyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

pelatihan;

9. Tersedianya system penyusunan rencana kebutuhan diklat

berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah;

10. Tersedianya system informasi pendidikan dan pelatihan bebasis IT;

11. Mendorong tumbuhnya minat belajar bagi segenap aparatur

pemerintahan;’

12. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur ;

2. Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi kepegawaian ;

3. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi ;

4. Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dan

meningkatnya kesejahteraan PNS ;

5. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui

pengembangan system informasi manajemen kepegawaian ;

6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian.

7. Terciptanya SDM Aparatur yang professional;



8. Terwujudnya kualitas peneyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

pelatihan;

9. Terwujudnya system rencana kebutuhan diklat berdasarkan

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;

10. Terwujudnya system informasi pendidikan dan pelatihan

bebasis IT;

11. Terwujudnya minat belejar aparatur / peserta diklat;

12. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi beserta

program dan kegiatan



Tabel.1

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KODE PROGRAM

1. Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang

transparan dan

akuntabel

Terwujudnya

kajian dan

pelayanan

administrasi

pegawai yang

sesuai norma

dan standar

Meningkatnya

pengembangan

kajian dan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang tepat

waktu dan

tepat sasaran

3 03 01 01 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2. Peningkatan

sarana dan

prasarana

Tersedianya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

administrasi

kepegawaian

3 03 01 02 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

3. Peningkatan

Disiplin

Pegawai

Tersedianya

pakaian dinas

harian

pegawai

Meningkatnya

kedisiplinan

Aparatur Sipil

Negara


Disiplin

Aparatur

4. Peningkatan

keterampilan

dan

profesionalisme

PNS setelah

mengikuti

diklat

Terwujudnya

pegawai yang

memiliki

kemampuan

teknis

wawasan dan

keterampilan

yang

profesional

berdasarkan

tugas dan

fungsinya

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat Teknis /

Fungsional

untuk

peningkatan

pengetahuan

dan

kemampuan


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur



NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

KODE PROGRAM

5. Peningkatan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terwujudnya

pengembangan

system

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Meningkatnya

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan


Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

6. Peningkatan

pembinaan

pegawai sesuai

kompetensi

Terwujudnya

pengembangan

Aparatur Sipil

Negara sesuai

kompetensi

Presentase

Aparatur Sipil

Negara yang

sesuai

kompetensi

3 03 01 46 Pembinaan

Pegawai

sesuai

kompetensi

7. Peningkatan

perencanaan

dan informasi

kepegawaian

Terwujudnya

perencanaan,

penyusunan

dan penataan

file serta

informasi

kepegawaian

Persentase

perencanaan

formasi

Aparatur Sipil

Negara

3 03 01 47 Perencanaan

dan Informasi

Kepegawaian

8. Peningkatan

penilaian dan

pemberian

tunjangan

kinerja

aparatur

Terwujudnya

penilaian dan

pemberian

tunjangan

kinerja bagi

Aparatur

Persentase

tingkat

kesejahteraan

pegawai

berdasarkan

kinerja

3 03 01 48 Penilaian dan

Pemberian

Tunjangan

Kinerja

9. Peningkatan

pemenuhan

hak-hak

kepegawaian

Terwujudnya

pemenuhan

hak-hak

kepegawaian

Persentase

pemenuhan

hak

kepegawaian

yang sesuai

standar

pelayanan

mutu

3 03 01 49 Pemenuhan

Hak

Kepegawaian

10. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraa

n kegiatan

pendidikan dan

pelatihan

Trewujudnya

kualitas

penyelenggaraa

n kegiatan

pendidkan dan

pelatihan

Penyelenggar

aan Diklat

yang

berkualitas

236 kali

3 03 01 51 Diklat

Pengembanga

n Karier

10. Tersedianya

syastem

penyusunan rencana diklat

berdasarkan

kebutuhan

Trewujudnya system

penyusunan

rencana kebutuhan

Tersedianya

system

penyelenggaraan

kebutuhan

diklat 5 paket

3 03 01 53 Pengkajian

Diklat

Aparatur



BAB II

RASIO PROGRAM/KEGIATAN DALAM

RENJA SKPD & RENSTRA SKPD

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah

untuk mengarahkan pelayanan SKPD pada khususnya dan pembangunan

daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, untuk masa

pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas

penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD

untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan

Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian

program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPKSI SKPD.

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: ke mana

pelayanan SKPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak

dicapai dalam lima tahun akan di arahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya;

serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi

implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu

membangun Renja. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan

untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD pada

khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pemerintah

daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan

di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD, dan

bahkan RPJPD.

Renstra dan Renja berisikan mengenai Penetapan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014-2019 oleh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Makassar. Pelaksanaan Rencana strategis yang telah dibuat selama

kurun waktu 5 tahun ini dijabarkan setiap tahunnya, tugas yang dilakukan

setiap tahunnya adalah dengan menjabarkan rencana strategis 2014-2019



dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Penetapan progtam dan kegiatan yang

dilaksanakan pada Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017

berisikan mengenai berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan

yang dilakukan dalam Renstra dan Renja membutuhkan dana yang berasal

dari APBD Kota Makassar .

Tabel.2

APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar

RENJA Input Dana

RENSTRA APBD

RENJA TAHUN 2017 Rp. 18.079.471.795 Rp.16.749.150.400

Dari data yang ada diatas pada Review Renstra Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

anggaran yang diperlukan untuk kegiatan dan program pada Renja Tahun

2017 adalah sebesar Rp.16.749.150.400,-. Renstra yang telah dibuat dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk

memperoleh dana dalam melaksanakan kegiatan dan program (Renja),

setelah disosialisasikan dengan berbagai pertimbangan, dana yang

dikeluarkan pada APBD untuk mendanai kegiatan dan program dalam

Renja ternyata lebih besar dengan dana yang telah diusulkan dalam Review

Renstra tahun 2014-2019, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan

dalam Renstra rapat dilaksanakan dalam Renja tahun berjalan.

Dari adanya data diatas, maka jumlah program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada Renja Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel.3

Perbandingan Jumlah Program & Kegiatan antara Review Renstra

Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

Perbandingan Jumlah

Program Kegiatan

Rencana Strategis Tahun 2014-2019 15 113

Rencana Kerja Tahun 2017 13 79

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan jumlah program

dan kegiatan Review Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019 dengan

Renja Tahun 2017 disebabkan adanya perubahan Struktur Perangkat

Daerah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan seterusnya dijabarkan dalam

Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Makassar, yang kemudian mengamanatkan dengan fungsi

orgnisasi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan

serta Sekretariat KORPRI Kota Makassar.

Dengan adanya perubahan kebijakan di internal-eksternal Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota

Makassar, maka perlu dilakukan Review terhadap Rencana Strategis

(RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar 2014-2019 dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun

2017, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam

kembali arah kebijakan, program, kegiatan dan sasaran Badan


Makassar akan dijabarkan ke dalam tiga bagian yaitu :

1) Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Renstra Tahun

2014-2019 dan Renja Tahun 2017;

2) Jumlah Program yang tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2014-2019

dan Renja Tahun 2017, dibagi menjadi dua bagian yaitu mengenai



Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana Antara Renstra

Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017 dan Jumlah Program dan

Kegiatan yang tidak terealisasi pada Renja Tahun 2017.

3) Perbandingan Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017,

berdasarkan pada Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dan

tidak terlaksana.

Lebih jelasnya untuk mengetahui perbandingan antara program dan

kegiatan pada Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017, terlebih

daluhu akan dibahas mengenai Renstra Tahun 2014-2019.

Jumlah Keseluruhan Program dan Kegiatan yang terdapat dalam

Review Renstra yaitu berjumlah 15 program dan 113 kegiatan. Jumlah ini

kemudian dijabarkan dalam setiap tahunnya. Program dan kegiatan dalam

Renstra yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yaitu sebagai

berikut :

Tabel.4

Jumlah Program dan Kegiatan Review Renstra Tahun 2014-2019


Kota Makassar

No. Program Jumlah

Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 17

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 9

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 9

6 Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi 7

7 Program Peningkatan Diklat Teknis dan Fungsional

Aparatur 6

8 Program Diklat Pengembangan Karier 5



9 Program Diklat Manjemen Keuangan, Pemerintah dan

Pembangunan 3

10 Program Pengkajian Diklat Aparatur 5

11 Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian 10

12 Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 6

13 Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial 4

14 Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja 10

15 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian 7

Jumlah Keseluruhan Kegiatan 113

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Review Renstra Tahun

2014-2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar terdapat 15 program dengan 113 kegiatan yang

akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang terdapat pada Review

Renstra tersebut dituangkan ke dalam Renja Tahun 2017 yang

dilaksanakan setiap tahunnya.

2.1 Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Review

Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara Review

Renstra dengan Renja dapat dilihat Pada Grafik dibawah ini sebagai

berikut.



Grafik.I Rasio Program & Kegiatan antara Review Renstra Tahun

2014-2019 dengan Renja Tahun 2017

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah program dan kegiatan

yang terlaksana antara Review Renstra Tahun 2014-2019 dengan

Renja Tahun 2017 terdapat 13 program dan 79 kegiatan yang

terlaksana pada Renja Tahun 2017. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel. 5

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana

antara Review Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar

No. Program Jumlah

Kegiatan


2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 15

0

20

40

60

80

100

120

Program ReviewRenstra 2014-2019

Kegiatan ReviewRenstra 2014-2019

Program Renja 2017 kegiatan Renja2017

Program

Kegiatan

Kegiatan Renstra Program Renja Kegiatan Renja Program Renstra

74 9 71 Jumlah 13




4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 7

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 9


7 Program Peningkatan Diklat Teknis dan Fungsional

Aparatur 0


9 Program Diklat Manjemen Keuangan, Pemerintah dan

Pembangunan 0


11 Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian 8

12 Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 4


14 Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja 6

15 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian 6


Presentase mengenai jumlah program dan kegiatan yang

terlaksana antara Review Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja

Tahun 2017 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 6

Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana antara

Review Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017

Renja Tahun 2017 Jumlah Presentase

Program 13 86.67 %

Kegiatan 79 69.91 %

Jumlah program yang terlaksana antara Review Renstra Tahun

2014-2019 dengan Renja Tahun 2017 menunjukkan bahwa 86.67%

program yang terdapat pada Renstra dilaksanakan pada Renja tahun



2017, ini menunjukkan bahwa adanya program pada Review Renstra

2014-2017 yang tidak terlaksana akibat dari pada terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

kemudian mengamanatkan dengan fungsi organisasi antara Badan

Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan serta

Sekretariat KORPRI Kota Makassar menjadi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sesuai

Peraturan Walikota Makassar Nomor : 111 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, yang

pagu anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp.

16.749.150.400,- tidak dapat memenuhi program dan kegiatan yang

tertuang dalam Review Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

2.2 Jurnal Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara Renstra

Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017, serta Jumlah Program

dan Kegiatan yang tidak terealisasi pada Renja 2017

Jumlah program dan kegiatan yang tercantum pada table. 3

menerangkan adanya jumlah program dan kegiatan secara

keseluruhan pada Review Renstra Tahun 2014-2019 yaitu terdapat 15

program dan 113 kegiatan. Sedangkan jumlah program dan kegiatan

yang “terlaksana” antara Review Renstra Tahun 2014-2019 dengan

Renja Tahun 2017 yang tercantum pada tabel 4 yaitu ada 13 program

dan 79 kegiatan. Dari data tersebut menggambarkan adanya kegiatan

yang tidak terlaksana pada Renja tahun 2017

Jumlah Program dan kegiatan yang tidak terlaksana antara

Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :



Tabel.7

Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana antara

Renstra

Tahun 2014-2019 dan Renja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No. Program Jumlah Kegiatan

1 2 3


2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur 2


4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur 2

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0


7 Program Peningkatan Diklat Teknis dan

Fungsional Aparatur 6


9 Program Diklat Manjemen Keuangan,

Pemerintah dan Pembangunan 3


11 Program Perencanaan dan Informasi

Kepegawaian

2

12 Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan

Rohani

2


14 Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan

Kinerja

4

15 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian




Presentase mengenai jumlah program dan kegiatan yang tidak


Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 8

Presentase Jumlah Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana

antara

Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja tahun 2017

Renja Tahun 2017 Jumlah Presentase

Program 2 13.33 %

Kegiatan 34 30.99 %

Jumlah program yang tidak terlaksana antara Review Renstra

Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017 adalah 13.33 %, karena

program yang ada pada Review Renstra Tahun 2014-2019

dilaksanakan 13 program pada Renja Tahun 2017. Sedangkan 34

kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan persentase 30.99 % yang

tidak tercantum dalam Renstra. Adanya program dan kegiatan yang

tidak dilaksanakan sesuai dengan Renstra menandakan adanya faktor-

faktor penghambat.

Adapun 30 (tiga puluh) kegiatan yang tidak terlaksana pada

Review Renstra 2014-2017 antara lain :

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

2. Pengadaan Alat Komunikasi;

3. Bimbingan teknis manajemen kepegawaian;

4. Pembinaan Pensiunan Pemerintah Kota Makassar;

5. Pelaksanaan Brainstorming Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kota

Makassar;

6. Peningkatan kompetensi tenaga kediklatan;

7. Diklat Inovasi Pelayanan Publik;

8. Pelatihan revolusi mental bagi Pegawai ASN menuju Indonesia yang

berkepribadiaan;



9. Diklat Pengelolaan MTR berbasis masyarakat;

10. Diklat calon/pengawas sekolah;

11. Diklat calon/kepala sekolah;

12. Diklat Prajabatan Gol. III;

13. Diklat Prajabatan Gol. II/I;

14. Ujian Sertifikasi barang dan jasa;

15. Pelatihan revolusi mental membangun karakter kepemimpinan

yang melayani masyarakat;

16. Pelatihan somber bagi Pegawai ASN dalam membangun budaya

kerja pelayanan;

17. Training need analisis (TNA);

18. Evaluasi pasca pelatihan (EPP);

19. Validasi Data Pegawai;

20. Pengelolaan Web Informasi Kepegawaian;

21. Diklat Evaluasi penyelenggaraan pelatihan;

22. Pelayanan sunnatan massal;

23. Sosialisasi persemayaman & pemakaman;

24. Sosialisai perundang-undangan hokum bagi Anggota KORPRI;

25. Fasilitas terbentuknya usaha KOPRRI;

26. Sosialisasi kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki

masa pension;

27. Evaluasi kinerja pegawai;

28. Pemberian penghargaan dan reward kepada PNS;

29. Pelepasan Purna Bakti;

30. Validasi data kepegawaian;

Sedangkan 4 (empat) kegiatan yang tidak terlaksana pada Renja 2017

antara lain :

1. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemerintah Kota

Makassar ;

2. Seleksi Penerimaan Calon ASN;

3. Pengankatan Tenaga Honorer menjadi PNS

4. Fasilitasi Bagi Anggota KORPRI yang menghadapi masalah



2.3 Perbandingan jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan

tidak terlaksana antara Renstra Tahun 2014-2019 dan Renja

Tahun 2017

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak


Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar, maka dapat dilihat secara jelas

mengenai keterkaitan mau tidak keterkaitan program dan kegiatan

antara Review Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat. Tabel 9 mengenai analisis

perbandingan jumlah dan kegiatan yang terlaksana dan tidak

terlaksana antara Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun

2017 sebagai berikut.

Tabel.9

Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renstra

Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017

ANALISIS KETERKAITAN

RENJA TAHUN 2017

Program Kegiatan

Jumlah Presentase (100%)

Jumlah Presentase (100%)

Yang Terlaksana 13 86.67 79 69.91

Yang Tidak Terlaksana 2 13.33 34 30.09

JUMLAH KESELURUHAN 15 100 113 100

Tabel. 9 . Mengenai Analisis Perbandingan Jumlah Program dan

Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Review Renstra

Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017 yaitu bila dilihat pada segi

program yang terdapat pada Renja 2017 terdapat keterkaitan antara Tahun

2014-2019 dengan Review Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun

2017 yaitu 100%, sedangkan bila dilihat pada segi kegiatan juga terdapat

} Berdasarkan Review Renstra Tahun 2014-2019 Keterangan : N program= 15 N kegiatan= 113



keterkaitan antara Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017

lebih dari 50 % yaitu sebesar 69,91 %, hal ini menunjukkan bahwa adanya

faktor penghambat sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak

dilaksanakan.

Jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan antara Review Renstra

Tahun 2014-2019 dengan Renja Tahun 2017 yaitu berjumlah 4 kegiatan

antara lain : 1). Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemerintah Kota

Makassar, 2). Seleksi Penerimaan Calon ASN, 3). Pengankatan Tenaga

Honorer menjadi PNS, 4). Fasilitasi Bagi Anggota KORPRI yang menghadapi

masalah, dimana kegiatan point 1 s/d 3 adalah kegiatan yang berhubungan

dengan moratorium penerimaan Calon ASN yang merupakan kebijakan

Pemerintah Pusat sedangkan pada point 4 disebabkan ASN yang

menghadapi masalah hukum tidak ada



BAB III

CAPAIAN TARGET KINERJA & PENYERAPAN PROGRAM/KEGIATAN

RENJA SKPD

Untuk mengukur pencapaian kinerja Tahun 2017 pada Badan


Makassar didasarkan pada pengukuran Kinerja Sasaran dan bukan kepada

kinerja hasil pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.

Capaian Kinerja Badan Kepegawain Daerah Kota Makassar di dasarkan

pada keberhasilan memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dengan

Bapak Walikota Makassar. Seiring dengan berkembangnya Kota Makassar

menjadi Kota Metropolitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan


Makassar dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja khususnya

dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka perwujudan

kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumberdaya

manusia aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan

kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat kepada Pemerintah Kota

Makassar, sehingga target Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dapat

dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program

dan kegiatan, guna memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar



Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar terdiri atas urusan wajib (program

strategis) dan urusan pilihan (program pendukung). Dalam penjabaran

tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah mempunyai 13 program Strategis dan 79 Program pendukung

sebagai berikut :

Program Strategis (urusan Wajib)

Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi

Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian

Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja

Program Pemenuhan Hak Kepegawaian

Program Diklat pengembangan karier

Program Pengkajian diklat aparatur

Program Olahraga, seni, budaya, mental dan rohani

Program Bantuan hokum, usaha dan sosial

Program Pendukung (Urusan Pilihan)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan

Renja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagai berikut

(tabel terlampir) :

PROGRAM STRATEGIS (URUSAN WAJIB)

1. Program Pembinaan Pegawai Sesuai Kompetensi

Program ini terdiri dari 6 (6) Kegiatan, dengan target kinerja

berupa jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi sebesar

21,43 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah perubahan



Tahun Anggaran 2017sebesar Rp. 1.934.286.480 Realisasi capaian

kinerja pada program ini sebesar 28.28 % dengan rincian sebagai

berikut :

- Triwulan I = 6,01 %

- Triwulan II = 3,31 %

- Triwulan III = 9,92 %

- Triwulan IV = 9.04 %

Untuk mencapai persentase ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang

mendapatkan promosi dalam jabatan struktural dan fungsional

sesuai kompetensi

Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi sebanyak 282

PNS dari 998 PNS Pemerintah Kota Makassar

Ini berarti dari 21,43 % yang ditargetkan Indikator Kinerja Utama,

terealisasi sebesar 28.28 %. Sehingga tingkat capaian kinerja yang

diperoleh sebesar 131,97 %. Persentase capaian ini diperoleh dari :

atau

Hal ini disebabkan seluruh kegiatan promosi dan penempatan PNS

dalam Jabatan Struktural yang melalui Baperjakat dan

pengangkatan jabatan fungsional serta penempatan PNS antar

( x = 282 PNS

998 PNS

x 100 % = 28.28 % )

Jumlah PNS yang mendapatkan promosi dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi ( x = x 100 %) Jumlah PNS Yang menduduki jabatan struktural dan fungsiional

Persentase realisasi capaian kerja ( x = x 100 % ) Persentase arget kerja

28.28 ( x = x 100 % = 131.97 %) 21.43



SKPD berjalan berdasarkan kompentensi yang dibutuhkan dengan

pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.640.067.500, dengan

persentase sebesar 33,09 %.

2. Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian

Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, dengan target

kinerja berupa Jumlah data kepegawaian yang diupdate sebesar

21,43 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah Perubahan

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.504.482.410,- dengan

realisasi capaian kinerja pada program ini sebesar 32.60 % dengan

rincian sebagai berikut :




- Triwulan IV = 16,20 %

Untuk mencapai persentase ini dapat dilihat dari jumlah data

kepegawaian yang diupdate berbanding jumlah data yang

seharusnya diupdate

Jumlah data kepegawaian yang diupdate sebanyak 7,445 PNS dari

11.417 PNS Pemerintah Kota Makassar

Ini berarti dari 21,43 % yang di targetkan Indikator Kinerja Utama,

terealisasi sebesar 32,60 %. Sehingga tingkat capaian kinerja yang

diperoleh sebesar 152.14 %. Persentase capaian ini diperoleh dari :

atau

Jumlah data kepegawaian yang di update

Jumlah data yang seharusnya di update

( x 100 % )

( x 7.445 PNS = 11.417 PNS

x 100 % = 32,60 % )

=


32,60 ( x = x 100 % = 152,14 %) 21,43



Tinggi capaian kinerja sasaran strategis tersebut

disebabkan pelaksanaan pengalihan PNS Daerah Kab/Kota yang

menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan

menjadi PNS Daerah Provinsi sesuai Peraturan Kepala BKN No.1

Tahun 2016 yang dimana jumlah jabatan fungsional Pemerintah

Kota Makassar sebanyak 1.001 Orang yang di alihkan ke Provinsi

Sulawesi Selatan. Dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.374.419.200, dengan persentase sebesar 91,35 %.

3. Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dengan target kinerja

berupa Jumlah administrasi permohonan tunjangan keluarga

sesuai standar waktu sebesar 21,43 % dengan alokasi anggaran

DPA SKPD setelah Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp. 700.781.600 Realisasi capaian kinerja program ini sebesar

25,93 % dengan rincian sebagai berikut :





Untuk mencapai persentase ini dapat dilihat dari jumlah

administrasi permohonan tunjangan keluarga sesuai standar

waktu berbanding jumlah seluruh usul Tunjangan Keluarga.

Jumlah administrasi permohonan tunjangan keluarga sesuai

standar waktu sebanyak 91 PNS dari 350 PNS Pemerintah Kota

Makassar

Jumlah Administrasi permohonan tunjangan keluarga sesuai standar waktu

Jumlah seluruh usul tunjangan keluarga ( x 100 % ) =



Ini berarti dari 21,43 % yang ditargetkan Indikator Kinerja Utama,

terealisasi sebesar 25,93 % Sehingga tingkat capaian kinerja yang


atau

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan

oleh prosedur pelayanan administrasi tunjangan keluarga

diberlakukan sesuai prosedur. Untuk meningkatkan ketepatan

penerimaan tunjangan aparatur ditempuh melalui langkah-

langkah menyediakan panduan dalam pelayanan administrasi

tunjangan keluarga bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Makassar. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 699.689.0000

dengan persentase sebesar 99,84 %

4. Program Pemenuhan Hak Kepegawaian

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan target kinerja

berupa Jumlah PNS yang terlayani hak kepegawaian sebesar

21,43 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah Perubahan

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.851.862.950,- Realisasi capaian

kinerja pada program ini sebesari 44,23 % dengan rincian sebagai

berikut :

- Triwulan I = 9.54 %

- Triwulan II = 17.13 %

- Triwulan III = 6.49 %


( x = 91 PNS

350 PNS x 100 % = 25.93 % )


25,93 ( x = x 100 % = 120,99 %) 21,43



Untuk mencapai presentase ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang

terlayani hak kepegawaiannya berbanding jumlah PNS Pemerintah

Kota Makassar.

Jumlah PNS yang terlayani hak kepegawaianan sebanyak 5.050

PNS dari 11.417 PNS Pemerintah Kota Makassar.

Ini berarti dari 21,43 % yang ditargetkan Indikator Kerja Utama,

terealisasi sebesar 44,23 %. Sehingga tingkat capaian kinerja


atau

Penyebab kenaikan yang signifikan adalah Kegiatan Seleksi

Pegawai dari Luar Daerah Pemerintah Kota Makassar yang tidak

terlaksana Tahun 2016 sedangkan pada Tahun 2017 sudah

terlaksana, begitupun kegiatan pelayanan hak kepegawaian

berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 851.862.950,-. Dengan persentase

sebesar 99,09 %.

5. Program Diklat Pengembangan Karier

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan target kinerja

berupa Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti

pelatihan 36,00 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah

Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.187.839.100,-

Jumlah Pegawai yang terlayani hak kepegawaian

Jumlah PNS Pemerintah Kota Makassar ( x 100 % ) =

( x = 5.050 PNS

11. 417 PNS

x 100

% = 44.23 % )


44.23 ( x = x 100 % = 206.39 %) 21.43



Realisasi capaian kinerja pada program ini sebesari 9,33 % dengan

rincian sebagai berikut :





Untuk mencapai presentase ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang

yang memenuhi syarat mengikuti pelatihan orang berbanding

jumlah PNS yang mengikuti pelatihan.

Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 64 PNS dari 75 PNS yang

memenuhi syarat mengikuti pelatihan.

Ini berarti dari 75 orang yang ditargetkan Indikator Kerja Utama,

terealisasi sebesar 64 orang. Sehingga tingkat capaian kinerja

diperoleh sebesar 85.33 %. Persentase capaian ini diperoleh dari :

atau

Penyebab pencapaian kinerja tersebut disebabkan kuota untuk

Pejabat Eselon II Pemerintah Kota Makassar untuk dapat

mengikuti Pelatihan Diklat Pim Tk. II berkurang dari yang telah di

anggarkan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.151.555.100,-

Dengan persentase sebesar 96,95 %.

Jumlah PNS yang memenuhi syarat mengikuti pelatihan

Jumlah PNS mengikuti pelatihan ( x 100 % ) =

( x = 64 PNS

75 PNS

x 100

% = 85,33 % )


64 ( x = x 100 % = 85.33 %) 75



6. Program Pengkajian diklat aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan target kinerja

berupa Jumlah kegiatan mengikuti pengkajian diklat aparatur

100 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah Perubahan

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 384.164.800,- Realisasi capaian

kinerja pada program ini sebesari 100 % dengan rincian sebagai

berikut :





Untuk mencapai presentase ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan

diklat aparatur orang berbanding jumlah pengkajian diklat

aparatur yang ditargetkan.

Jumlah kegiatan pengkajian diklat aparatur 4 kegiatan dari 4

kegiatan pengkajian diklat aparatur diklat yang ditargetkan.

Ini berarti dari 4 kegiatan yang ditargetkan Indikator Kerja Utama,

terealisasi sebesar 4 kegiatan. Sehingga tingkat capaian kinerja

diperoleh sebesar 100 %. Persentase capaian ini diperoleh dari :

atau

Jumlah kegiatan pengkajian diklat aparatur

Jumlah kegiatan pengkajian diklat aparatur yang ditargetkan ( x 100 % ) =

( x = 4 keg

4 keg x 100

% = 100 % )


100 % ( x = x 100 % = 100 %) 100 %



Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 383.958.811,- Dengan


7. Program Olahraga, seni, budaya, mental dan rohani

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan target kinerja

berupa Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan pembinaan

mental 30,00 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah


Realisasi capaian kinerja pada program ini sebesari 40.57 %

dengan rincian sebagai berikut :





Untuk mencapai presentase ini dapat dilihat dari jumlah

persentase anggota KORPRI yang mendapatkan pembinaan mental

berbanding jumlah persentase Anggota KORPRI yang memenuhi

syarat mendapatkan pembinaan mental.

Jumlah persentase Anggota KORPRI yang mendapatkan

pembinaan mental 40.57 % dari 30.00 % yang memenuhi syarat

mendapatkan pembinaan mental.

Ini berarti dari 30,00 % yang ditargetkan Indikator Kerja Utama,

terealisasi sebesar 40.57 %. Sehingga tingkat capaian kinerja

diperoleh sebesar 135.22 %. Persentase capaian ini diperoleh

dari :

Jumlah % Anggota KORPRI yang mendapatkan pembinaan mental

Jumlah % Anggota KORPRI yang memenuhi syarat mendapatkan pembinaan ( x 100 % ) =

( x = 40.57 %

30.00 %

x 100

% = 135.22 % )



atau

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.700.572.084,- Dengan


8. Program Bantuan hukum, usaha dan sosial

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan target kinerja

berupa Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan

hukum 100,00 % dengan alokasi anggaran DPA SKPD setelah

Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- Realisasi

capaian kinerja pada program ini sebesari 0 % dengan rincian

sebagai berikut :





Untuk mencapai presentase ini dapat dilihat dari jumlah Anggota

KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum berbanding jumlah

Anggota KORPRI yang bermohon mendapatkan bantuan hukum

Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum 0

PNS dari 0 PNS yang bermohon mendapatkan bantuan hukum.


40.57 ( x = x 100 % = 135.22 %) 30.00

Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum

Jumlah Anggota KORPRI yang bermohon mendapatkan bantuan hukum ( x 100 % ) =

( x = 0 PNS

0 PNS

x 100

% = 0 % )



Ini berarti dari 0 % yang ditargetkan Indikator Kerja Utama,

terealisasi sebesar 0 %. Sehingga tingkat capaian kinerja diperoleh

sebesar 0 %. Persentase capaian ini diperoleh dari :

atau

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0.00,- Dengan persentase

sebesar 0,00 %.

PROGRAM PENDUKUNG (URUSAN PILIHAN)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 13 ( tiga belas) kegiatan, dengan

target kinerjaberupa indeks kepuasan pelayanan administrasi

perkantoran 100 % dan anggaran DPA SKPD setelah Perubahan

Tahun Anggara 2017 sebesar Rp. 4.543.411.440,-. Realisasi

capaian kinerja dan anggaran yang diperoleh pada program ini

sebesar 99,03 % dengan rincian 52,79 % (Triwulan I), 17,31 %

(Triwulan II), 15,36 % (Triwulan III) dan 13,57 % (Triwulan IV).

Program ini berjalan dan dilaksanakan sepenuhnya selama 12

bulan secara rutin. Dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi

anggaran yang diperoleh sebesar 99.03 %

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.312.163.820,- (94,91 %)

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan, dengan

target kinerja berupa cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur sebanyak 100 % dan anggaran DPA SKPD setelah

perubahan Tahun Anggaran sebesar Rp.1.614.349.700,-. Realisasi


0.00 ( x = x 100 % = 0.00 %) 0.00

( x = 99,03

100

x 100 % = 99.03 % ) atau




sebesar 98.97 % dengan rincian 12,31 % (Triwulan I), 49,87 %

(Triwulan II), 12,04 % (Triwulan III) dan 24,76 % (Triwulan IV). Ini

berarti ada 98.97 % yang terealisai dari target 100 %. Sehingga

tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diperoleh

sebesar 98,79 %. Persentase capaian diperoleh dari :

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.584.331.884,-. (98,79%)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dengan target

kinerja berupa persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin

berpakaian dinas sebesar 100 % dan anggaran DPA SKPD setelah

Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp 54.500.000,- . Realisasi


sebesar 100,00 % (realisasi fisik) dengan rincian 0 % (Triwulan I), 0

% (Triwulan II), 0 % (Triwulan III) dan 100.00 % (Triwulan IV).

Program ini berjalan dan dilaksanakan sepenuhnya dengan

terpenuhinya pakaian dinas seluruh pegawai Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota

MakasssarTahun 2017. Sehingga tingkat capaian kinerja dan

realisasi anggaran yang diperoleh sebesar 100.00 % sebagai

berikut :

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54,500,000,-. (100,00%)

( x = 98.79

100

x 100 % = 98.79 % ) atau

atau ( x = 100

100

x 100 % = 100 % )



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prgoram ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, dengan target

kinerja berupa persentase aparatur yang mendapatkan pelatihan

kompeten di bidangnya 100.00 % dan anggaran DPA SKPD setelah


Realisasi capaian kinerja dan anggaran yang diperoleh pada

program ini sebesar 99.29 % dengan rincian 0,00 % (Triwulan I),

48,57 % (Triwulan II), 12,50 % (Triwulan III) dan 38,21 % (Triwulan

IV). Sehingga tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran yang

diperoleh sebesar 99.29 % sebagai berikut :

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.776.935.870,- (99,45 %).

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Prgoram ini terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan, dengan

target kinerja berupa cakupan laporan yang diselesaikan tepat

waktu 73.00 % dan anggaran DPA SKPD setelah Perubahan Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp. 470.000.000,- Realisasi capaian

kinerja dan anggaran yang diperoleh pada program ini sebesar

76,00 % dengan rincian 23,00 % (Triwulan I), 27,00 % (Triwulan

II), 2,00 % (Triwulan III) dan 24,00 % (Triwulan IV). Sehingga

tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diperoleh

sebesar 104,11 % sebagai berikut :

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 449.964.250,- (95,74 %)

atau ( x = 99.29

100 x 100 % = 99.29 % )

( x = 76.00

73.00 x 100 % = 104.11 % )



BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Hasil realisai anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yang berjalan sesuai

program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2017 sebagai

berikut :

Grafik II. Persentase Realisasi Program/Kegiatan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan grafik tersebut di atas, terlihat jelas kecilnya realisasi

pada triwulan I dan triwulan II. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan

tersebut memiliki jumlah anggaran yang cukup besar, sehingga

mempengaruhi peningkatan persentase realisasi sampai dengan triwulan

III. Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Badan


Makassar adalah beberapa kegiatan yang terkait dengan Pemerintah Pusat

antara lain Penerimaan CPNS dan PPPK dan kebijakan Pemerintah Daerah

yaitu Kegiatan Seleksi Promosi Jabatan dan pemberian bantuan bagi Praja

IPDN yang sudah bukan lagi sebagai utusan Pemerintah Kota Makassar.

0

5

10

15

20

25

30

35

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Grafik II

Grafik II



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 sampai

dengan Triwulan 4 jauh dari sempurna, karena ada beberapa kegiatan

yang terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dimana

kegiatan tersebut memiliki anggaran yang cukup besar.

Dapat dilihat pada lampiran Evaluasi Renja bahwa capaian

kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan 4 ini masih rendah,

tetapi bukan karena ada program yang dan kegiatan lain yang tidak

terkait dengan Pemerintah Pusat dengan melakukan pergeseran

anggaran, Sedangkan total rata-rata capaian kinerja dan anggaran

seluruh program selama tahun 2017 yaitu :

Capaian Kinerja = 81,60 % (Sangat Tinggi)

Capaian Anggaran = 77,53 % (Sangat Tinggi)

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah kota Makassar Tahun

2017, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin

dicapai dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintah di

tahun berikutnya

5.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 ini sangat

bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai

mulai triwulan I, II,III, dan IV. Sehingga untuk kedepannya Badan


Makassar Tahun 2017 dapat mengambil langkah-langkah yang lebih

tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.



Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Rena


Tahun 2017 yaitu dengan lebih fokus terhadap program-program yang

strategis, menformasi ulang kegiatan dengan kebijakan Pemerintah

Pusat (seperti kegiatan penerimaan CPNS dan PPPK) dan Pemerintah

Daerah (seperti seleksi promosi jabatan dan bantuan ikatan dinas bagi

IPDN) serta meningkatkan kinerja SDM Pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yang ada

saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk

menyelesaikan Program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih

kecil

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar Tahun 2017, semoga dapat memberikan

manfaat untuk kita semua.

Makassar, Januari 2018

KEPALA BADAN,

H. B. AMIRUDDIN, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19590809 198903 1 006

kata pengantar - bkpsdmd.makassar.go.id · kata pengantar dalam rangka menunjang kelancaran...

Documents