kata pengantar · 2020-05-07 · 39 kata pengantar puji syukur kepada tuhan yang maha esa atas...

39

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya ,

sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian 2019 sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi Satker 259005 (07) Dinas

Kesehatan Provinsi Papua.

Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian Tahun 2019 menyajikan gambaran atau

memberikan informasi mengenai berbagai capaian kinerja sesuai dengan sasaran

indikator kinerja yang tertian dalam Rencana Strategis (Renstra) Program

Kefarmasian dan Alkes Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Seksi

Kefarmasian tahun 2013 – 2018. Laporan Kinerja ini juga merupakan hasil konkrit

dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di Seksi Kefarmasian yang disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang

tertuang dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian Satker 259005 (07)

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019 belum seperti yang diharapkan. Pada

akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian Satker 259005 (07)

Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

i

Jayapura, Februari 2019 Mengetahui Kepala Seksi Kefarmasian Ponidin, SKM NIP. 19680305 199403 1 009

40

DAFTAR ISI

Kata

Penghantar………………………………………………………………………………………………………………………….. i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………………….. ii

Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………………..………………….. iii

Daftar Gambar……………………………………………………………………………………………………………………. iv

IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………………………………………………………….. iv

BAB I. Pendahuluan………………………………………………………………………………………………………………1

A. Latar Belakang …………………….……………………………………………………….……………………. 1

A. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………… 2

B. Struktur dan Organisasi …………….………………………………………………………………………..2

C. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Kewenangan……………………………………………….……………..,3

D. Aspek strategis seksi kefarmasian ……………………………………………………………….………7

E. Sumber daya manusia…………………………………………………………..…………………………….9

F. Sistematika ……………………………….………………………………………………………………………..9

BAB II Perencanaan Kinerja……………………….…………………………………………………………….………… 11

A. Rencana Starategis …………………….……………………………………………………………….……11

B. Perjanjian Kinerja …. ………………………………………………………………………………..……….14

BAB III Akuntailitas Kinerja…………………………………………………..………………………………………….…15

A. Capaian Kinerja Organisasi.....………………………………………..…………………………………...15

1. Pengukuran Kinerja ……………………………………………..…………………………………………..15

2. Analisis Akuntailitas Kinerja…………………………………………………..………………………….15

B. Realisasi Angaran…………………………………………………………………………………………….….34

BAB IV Penutup…………………………………………………………………………………………………………………37

ii

41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pertemuan Gema Cermat di Kabupaten Merauke …………………………………………..19

Gambar 2 : Pertemuan Evaluasi Implementasi ……….……………………………..………………………… 20

Gambar 3 : Pertemuan Peningkatkan Kemampuan SDM Dalam Implementasi Fornas

dan di Rumah Sakit Dan Puskesmas Serta POR Di Puskesmas Wilayah Adat

Saireri……………………………………………………………………………………………………………..23

Gambar 4 : Pertemuan Peningkatkan Kemampuan SDM Dalam Implementasi Fornas

dan di Rumah Sakit Dan Puskesmas Serta POR Di Puskesmas Wilayah Adat

Mamta……………………………………………………………………………………………………………23

Gambar 5 : Pertemuan Sosialisasi e-Monev Katalog Obat dalam mendukung Perencanaan

Kebutuhan Obat ( RKO ) dan SIPNAP untuk Unit Layanan ................................27

iii

42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Oranisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Mengalami Perubahan

Mengikuti Kementrian Kesehatan RI ........................................................................3

Tabel 2 : Rekapitulasi Jumlah ASN di Seksi Kefarmasian Periode 31 Desember 2018 …………. 9

Tabel 3 : Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun

2015-2019 ……………………………………………………………………………………………………...….12

Tabel 4 : Capaian Indikator Kinerja Provinsi Papua ………………………..………………………………….15

Tabel 5 : Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator ………………………………………….16

Tabel 6 : Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kefarmasian ………………………………………………..19

iv

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pepres nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen

Pan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Keinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintah Provinsi Papua, yang mendukung Visi Misi Gubernur Provinsi Papua yaitu

mewujudkan Generasi Emas Papua dan Papua Sehat untuk Bangkit, Mandiri dan

Sejahtera.

Dalam aspek strategi, Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah SKPD Teknis

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan yang

mempunyai tugas dan kewenangan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 08

Tahun 2015.

Berasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Nomor PR.01.03/I/185/2017 dan

Surat Sesditjen Farmalkes nomor PR.03.02/I/0253/2017 tentang Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2018 maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua secara

Khusus Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan selaku penerima dana dekonsenstrasi

(APBN) wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis dan

sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu

alat untuk mendapat masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja program

2

Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Provinsi Papua. Pertanggungjawaban dimaksud

berupa laporan yang disampaikan kepada atasan. Laporan tersebut menggambarkan

informasi mengenai berbagai capaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Seksi

Kefarmasian yang disusun sebagai pertanggung ajawaban atas Rencana Kerja Tahunan

(RKT) yang tertuang dalam DPA dan DIPA tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua secara

Khusus Program Kefarmasian dan alat Kesehatan adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Papua dan kepada

Menteri Kesehatan dalam hal ini Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas Perjanjian

Kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019.

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah disesuaikan dengan

Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 dengan ditetapkanya Peraturan Daerah

Provinsi Papua No 10 Tahun 2008.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainnya yang

diberikan oleh Gubernur.

3

Tabel 1. Struktur Oranisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Mengalami Perubahan Mengikuti Kementrian Kesehatan RI

D. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;

5. Pengelolaan UPT; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4

Program kefarmasian dan alat kesehatan berada di bawah bidang Sumber Daya

Kesehatan dimana terdapat 3 seksi yaitu :

1. Kepala Alat Kesehatan dan PKRT

a. Tugas Pokok

melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan pengawasan sarana dan

peralatan kesehatan serta pemberian izin sarana kesehatan,

b. Uraian Tugas Pokok

• mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan

sarana dan peralatan kesehatan ;

• memberikan rekomendasi izin Penyalur alat kesehatan

• memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan

oleh Pemerintah ;

• melaksanakan sertifikasi perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II

• melaksanakan sertifikasi sarana produksi dan distribusian alat kesehatan

• meregistrasi sarana dan peralatan kesehatan berdasarkan data penerbitan

rekomendasi / izin untuk bahan pengawasan.

• melaksanakan pengawasan terhadap operasionalisasi izin pedagang besar

farmasi cabang dan industri kecil obat tradisional ;

• melaksanakan pengawasan terhadap operasionalisasi izin industri komoditi

kesehatan, pedagang besar farmasi dan pedagang besar alat kesehatan ;

• membuat naskah dinas peringatan, surat teguran, rancangan awal

pencabutan izin atas pelanggaran operasionalisasi izin

• melaksanakan bimbingan teknis pelayanan dan pengawasan sarana dan

peralatan kesehatan ke Kabupaten / Kota ; dan

• melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

5

2. Kepala Seksi Kefarmasian. a. Tugas Pokok

merencanakan, mengadakan, mengadministrasikan dan mendistribusikan obat,

makanan dan minuman, narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza),

kosmetika

b. Uraian Tugas Pokok

• mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan

pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ;

• melakukan analisis kebutuhan farmasi untuk bahan penyusunan rencana

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ;

• menyusun pedoman penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan ;

• merencanakan dan mengadakan obat, makanan dan minuman, narkotika,

psikotropika dan zat aditif (napza), kosmetika dan alat kesehatan yang didanai

oleh APBD Provinsi Papua dan Pusat (Departemen Kesehatan RI) ;

• menerima obat, makanan dan minuman, narkotika, psikotropika dan

zat aditif (napza., kosmetika dan alat kesehatan dengan memeriksa jumlah,

jenis dan spesifikasinya sesuai ekspedisi, kontrak dan berita acara ;

• mencatat obat, makanan dan minuman, narkotika, psikotropika dan zat aditif

(napza), kosmetika dan alat kesehatan ke dalam buku penerimaan barang ;

• mengisi kartu induk, kartu rencana distribusi dan kartu stok barang ;

• membuat mutasi bulanan obat, makanan dan minuman, narkotika, psikotropika

dan zat aditif (napza), kosmetika dan alat kesehatan yang masuk ke instalasi

(gudang. dan yang sudah terkirim ;

• membuat dokumen stok opname setiap semester untuk mengetahui tingkat

ketersediaan.

• membuat neraca pada akhir tahun untuk mengetahui asset; mengonsep surat

permintaan kebutuhan tambahan bufferstok ;

• mengatur tata ruang instalasi (gudang) obat, makanan dan minuman,

6

narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza), kosmetika dan alat kesehatan

dengan memperhatikan kemudahan bergerak, sirkulasi udara yang baik,

penempatan rak, penggunaan pallet, kondisi penyimpanan khusus dan

penempatan alat pemadam kebakaran ;

• menyimpan dan menyusun obat, makanan dan minuman, narkotika,

psikotropika dan zat aditif (napza., kosmetika dan alat kesehatan ke dalam

instalasi (gudang) menurut bentuk sediaan dan alfabetis dengan menggunakan

prinsip FIFO (Frist In Frist Out), FEFO (Frist Expired First Out;

• menyimpan dan memelihara vaksin ke dalam lemari pendingin (kulkas),

cold chain khusus ;

• menyimpan dan menyusun alkohol, eter dan bahan-bahan mudah terbakar

lainnya ke dalam ruangan khusus ;

• menyimpan dan menyusun narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza) dan

bahan berbahaya lainnya ;

• menyortir obat, makanan dan minuman, narkotika, psikotropika dan

zat aditif (napza), kosmetika dan alat kesehatan dengan menggunakan metode

FIFO (Frist In Frist Out) dan FEFO (Frist Expired First Out) ;

• mengonsep stok optimum persediaan obat, makanan dan minuman,

narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza, kosmetika dan alat kesehatan

• mencatat obat, makanan dan minuman, narkotika, psikotropika dan

zat aditif (napza., kosmetika dan alat kesehatan yang didistribusikan pada Buku

Harian Pengeluaran Obat ;

• mengepak / mengemas obat, makanan dan minuman, narkotika,

psikotropika dan zat aditif (napza), kosmetika dan alat kesehatan yang akan

didistribusikan ;

• mendistribusikan obat, makanan dan minuman, narkotika, psikotropika dan

zat aditif (napza), kosmetika dan alat kesehatan ke Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota ;

• melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program obat dan

7

perbekalan kesehatan ;

• memberikan rekomendasi izin Penyalur alat kesehatan

• melaksanakan pengawasan terhadap operasionalisasi izin pedagang besar

farmasi cabang dan industri kecil obat tradisional ;

• melaksanakan pengawasan terhadap operasionalisasi izin industri komoditi

kesehatan, pedagang besar farmasi dan pedagang besar alat kesehatan ;

• membuat naskah dinas peringatan, surat teguran, rancangan awal

pencabutan izin atas pelanggaran operasionalisasi izin

• melaksanakan bimbingan teknis pelayanan dan pengawasan sarana dan

peralatan kesehatan ke Kabupaten / Kota ; dan

• melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

E. ASPEK STRATEGIS SEKSI KEFARMASIAN

Adapun kondisi pada awal Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2019 dapat

digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan di tingkat Instalasi Farmasi Kabupaten/kota terus

meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, ketersediaan obat dan vaksin

belum terdistribusi secara merata baik antar puskesmas, antar kabupaten/kota. Hal

ini mencerminkan belum optimalnya manajemen logistik obat dan vaksin. Untuk itu

perlu didorong pemanfaatan sistem pengelolaan logistik online serta skema relokasi

obat-vaksin antar Puskesmas/Kabupaten/Kota/Provinsi yang fleksibel dan

akuntabel.

2. Perbaikan manajemen logistik obat dan vaksin telah dimulai dengan adanya

pengimplementasian e-catalogue dan e-logistic obat. Melalui e-logistic pemantauan

ketersediaan obat dan vaksin akan semakin real time dan memudahkan

pengelolaannya bagi pelaksanaan program kesehatan. Adapun jumlah item obat

yang tersedia dalam e-catalogue semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3. Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih

belum sesuai standar. Untuk itu terus dilakukan peningkatan pembinaan dalam

8

pelayanan kefarmasian. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi

penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan.

Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan

pedoman penggunaan obat secara rasional.

4. Dalam upaya peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman,

bermutu dan berkhasiat tersebut, pemerintah telah menyusun Formularium Nasional

(Fornas) dan e-catalogue untuk menjamin terlaksananya penggunaan obat rasional.

Konsep Obat Esensial diterapkan pada Formularium Nasional sebagai acuan dalam

pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kefarmasian dapat menjadi cost

effective. Fornas selalu direview dan diperbaiki menyesuaikan dengan standar

pelayanan kedokteran terbaru.

5. Pembinaan terhadap distribusi alat kesehatan terus dilakukan, dimana Alat

Kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat terus

meningkat. Selain itu, hal ini juga meningkatkan sarana produksi alkes dan PKRT

yang memiliki sertifikat Good Manufacturing Process terkini dan memenuhi cara

produksi yang baik.

Berikut adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan program

tahun 2019 sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya kualifikasi dan kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan

teknis dan administratif. Di tingkat provinsi, jumlah dan kualifikasi tenaga

kefarmasian sangat kurang. Pada akhir tahun 2019 pada seksi tersedia ada 3 tenaga

Apoteker PNS, 2 orang Tenaga Kefarmasian yang bekerja pada Seksi kefarmasian

dan Seksi Alkes & PKRT, 1 tenaga Apoteker PNS dan 2 tenaga non Farmasi yang

bekerja di gudang obat sisannya lagi 3 orang adalah tenaga non kefarmasian yang

bertugas untuk menjalankan kegiatan baik sumber dana APBD maupun APBN.

Sementara di tingkat kab/kota permasalahan lebih besar belum semua fasilitas

pelayanan kefarmasian dalam hal ini puskemas memiliki Apoteker. Akibatnya

kegiatan kefarmasian masih dilaksanakan oleh tenaga non kefarmasian.

9

2. Penentuan persentase indikator kinerja program masih mengacu kepada program

pusat Kemenkes Direktorat Jendaral Kefarmasian dan Alkes, belum ada program

dan kegiatan yang berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam mencapai kinerjanya Seksi

Kefarmasian didukung oleh 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Seksi Alat Kesehatan &

PKRT didukung oleh 5 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah ASN di Seksi Kefarmasian Periode 31 Desember 2019

G. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Seksi Kefarmasian dan Seksi

Alat Kesehatan Tahun 2019 sebagai berikut :

Program kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kasie Kefarmasian(Ponidin, SKM)

Tata Kelola Obat ( / IF(Dra. Lusia Ang.,Apt)

Fitriyan S. Welerubun, SKM Rini Martini, SKM

Pengelola Program (Dra. Sariati Sirait, Apt)

Prodis Kefarmasian (Riska Novianti, S.Farm)

Prodis Yanfar (Richard, S.Si.,Apt)

Perencanaan & Sekretariat Donald Tandiose, S.Farm.,Apt)

Kasie Alkes & PKRT(Lucina Oliva Seling Seng, S.Kep.,NS)

Pengawasan Alkes Penilaian Alkes

10

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Papua didasarkan kepada 2 Kebijakan yaitu Kebijakan Kementerian Kesehatan

(perpanjangan tangan pemerintah pusat) seperti yang tertuang di dalam Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan melaksanakaan kebijakan Gubernur

Papua(sebagai daerah otonomi khusus) melalui Dinas Kesehatan provinsi yang

tertuang dalam Kebijakan RPJMD 2013-2018 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Papua 2013-2018. Antara kedua kebijakan dan program tersebut

saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Penyusunan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Papua salah satunya bersumber dari kebijakan yang tertuang

dalam Renstra Kemenkes, sehingga program dan kegiatan yang ada mendukung

pencapaian program kementerian kesehatan termasuk di dalamnya Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program kefarmasian dan Alat kesehatan di Dinas

Kesehatan Provinsi Papua sesuai dengan Tupoksi dilaksanakan oleh Seksi

Kefarmasian dan Seksi Alkes & PKRT yang berada di Bawah Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

Adapun Kegiatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes yang bersumber APBN

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian;

2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian;

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan

6. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT).

12

Tercapainya sasaran kegiatan tersebut dapat direpresentasikan dengan indikator

kinerja beserta target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015-2019

NO KEGIATAN TARGET 2017 2018 2019

INDIKATOR TATA KELOLA OBAT PUBLIK

1 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin essensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 23 item obat indikator)

83% 86% 90%

2

Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan ketersediaan obat dan BMHP melalui aplikasi berbasis database

20% 30% 40%

INDIKATOR PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN

1 Persentase (%) Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar

Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat dan/atau konseling

50% 55% 60%

2

Persentase (%) Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan Informasi Obat dan Konseling

55% 60% 65%

13

3. Persentase (%) Kab/Kota yang menerapkan POR di Puskesmas

Persentase Kabupaten / Kota dengan minimal 20% puskesmas di wilayahnya memperoleh nilai penggunaan obat rasional di Puskesmas minimal 60%

30% 35% 40%

INDIKATOR KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

1

Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif)

15 30 45

2

Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif

3 6 9

3

Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu

80 88 90

INDIKATOR KEGIATAN PENINGKATAN PENILAIAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

1

Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)

- 21 28

2

Persentase penilaian pre- market Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices

- 82 85

INDIKATOR KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)

14

1

Persentase produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat

Persentase produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Keseatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat

82 86 90

2

Persentase sarana produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

Persentase Sarana Distribusi Alat Kesehatan yang memenuhi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik

65 70 72

INDIKATOR KEGIATAN DUKUNGANMANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1.

Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu

90 90

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi,

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Kefarmasian Tahun 2019 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam penetapan Kinerja dengan realisasinya, tingkat capaian kinerja seksi

farmasi dan perbekalan kesehatan pada Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel II

sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Provinsi Papua

NO SASARAN SRATEGI INDIKATOR KINERJA Target 2019

Capaian 2019



90 % 88 %

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses

dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT).

16

Tabel 5. Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN 1. Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian 1. Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Melakukan advokasi, workshop dan evaluasi kepada stakeholders di bidang pelayanan kefarmasian

Fasyankes yang mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar ( 73 Fasyankes)

859.389.000 2. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

2. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan

Dinas Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ( 1 PROVINSI ) 911.770.000

2. Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai (BMHP)

Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes

3. Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar

Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi

3. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

1. Jumlah Bahan Baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif)

Monitoring Perijinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina (48 SARANA)

81.804.000 2. Jumlah industri sediaan farmasi yang bertranformasi (kumulatif)

3. Persentase layanan ijin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu

4. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

1. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan

Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah tangga (PKRT) yang diuji ( 5 SARANA)

103.473.000 2. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT

5. Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

1. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat

Melakukan evaluasi hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang alat kesehatan dan PKRT

- 2. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu

Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Layanan Perencanaan, Konsolidasi dan Evaluasi Terhadap Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

492.312.000

Memberikan Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

TOTAL ANGGARAN Rp. 2.448.748.000

17

1. PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Melaksanakan Pembekalan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas

menggunakan Obat (Gema Cermat) di Kabupaten/kota

Penggunaan obat yang rasional (POR) merupakan salah satu langkah

dalam upaya pembangunan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu,

sehingga tercapai keselamatan pasien (patient safety). Menurut WHO,

penggunaan obat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang

sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan

kebutuhan, dan dalam periode waktu yang adekuat. Selain peresepan secara

irrasional oleh tenaga kesehatan dan kurangnya informasi penggunaan obat

yang diberikan oleh tenaga kesehatan, penggunaan obat secara tidak tepat

juga dilakukan oleh masyarakat, baik kurangnya kepatuhan pasien dalam

menggunakan obat yang diresepkan maupun dalam pengobatan sendiri

(swamedikasi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan Pembekalan

Tenaga Kefaramsian di Provinsi/Kab/Kota tentang Pengunaan Obat Rasional

Dalam Rangka Gerakan Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) untuk

meningkatkan pemahaman stakeholder tentang teknis pelaksanaan kegiatan

GeMa CerMat. Dengan demikian diharapkan setiap pemangku kepentingan

dapat ikut serta melaksanakan GeMa CerMat. Sebelumnya sosialisasi Gema

Cermat sudah dilaksanakan di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,

Kabupaten Mimika dan sekarang Tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten

Merauke.

18

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2019

dilaksanakan Hotel Core Inn, Kabupaten Merauke . Peserta yang diundang

adalah 35 Apoteker di kabupaten yang bersangkutan sebagai AOC ( Agent Of

Change ) Elemen Masyarakat : Dharma wanita Prov/kab/kota, Kader

kesehatan, PKK prov/kab/kota, Dharma wanita Dinkes Prov/Kab/Kota, Dharma

wanita Bhayangkara, AL (jalasinastri), AD (persit), AU dan KNPI total 115

orang.

Narasumber pertemuan berasal dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian

dan Praktisi dari RSUD DR. Soetomo Surabaya . Hasil pertemuan diharapkan

dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya obat sebagai komoditi kesehatan, tercapainya kemandirian

masyarakat dalam menilai dan memilih informasi yang beredar di masyarakat

terkait obat (swamedikasi) dan tercapainya pemahaman dan kesadaran

masyarakat terhadap obat melalui metode CBIA dan DAGUSIBU ( DApatkan,

GUnakan, SImpan dan BUang ) obat dengan benar.

Kesimpulan : output kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian berupa 1

(satu) laporan sudah terealisasi.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kefarmasian


Capaian 2019

1. Persentase (%) Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar

Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat dan/atau konseling

60% 40 %

19

2.

Persentase (%) Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan Informasi Obat dan Konseling

65% 50 %

3. Persentase (%) Kab/Kota yang menerapkan POR di Puskesmas

Persentase Kabupaten / Kota dengan minimal 20% puskesmas di wilayahnya memperoleh nilai penggunaan obat rasional di Puskesmas minimal 60%

40% 20 %

Gambar 1. Pertemuan Gema Cermat di Kabupaten Merauke

B. Evaluasi Implementasi

Evaluasi pelaksanaan Gema Cermat dilaksanakan di Kota Jayapura

sebelumnya sudah dilaksanakanan sosialisasi Gema Cermat. Pelaksanaan

meliputi Tahap Persiapan dan koordinasi dengan Pengurus Daerai IAI Papua.

Sesudah data lengkap baru dilaksanakan pertemuan di Hotel Horizon Kotaraja

20

dengan mengundung perwakilan dari masing-masing Dinas Kesehatan Kota

Jayapura, Kabupaten Jayapura, pengurus daerah IAI Papua dan AoC terpilih

yang sudah melaksanakan Gema Cermat. Pelaksanaan Evaluasi

Implementasi dilaksanakan Tanggal 29 November 2019.

Gambar II. Pertemuan Evaluasi Implementasi

C. Meningkatkan Kemampuan SDM Dalam Implementasi Fornas dan di

Rumah Sakit Dan Puskesmas Serta POR Di Puskesmas

Berdasarkan pasal 25 UU No. 40 tahun 2004 bahwa daftar dan harga

obat, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, untuk itu Kementerian Kesehatan telah menetapkan daftar obat di

dalam Formularium Nasional dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

328/MENKES/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan

efisiensi pengobatan dengan mengutamakan patient safety sehingga tercapai

penggunaan obat rasional. Bagi tenaga kesehatan, Formularium Nasional

21

bermanfaat sebagai “pengaman” bagi penulis resep, mengoptimalkan

pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat

di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya Formularium Nasional maka

pasien akan mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman

dan terjangkau, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya.

Pertemuan Peningkatkan Kemampuan SDM Dalam Implementasi

Fornas dan di Rumah Sakit Dan Puskesmas Serta POR Di Puskesmas

menurut rencana dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu

Mamta, Lapago dan Saireri. Namun dikarenakan situasi keamanan menjelang

pelaksanaan pertemuan di wilayah ada Lapago dibatalkan dan pertemuan

tersebut dialihkan ke Saireri.

Pelaksanaan di wilayah adat Saireri dilaksanakan pada tanggal 30

Oktober s.d 2 November 2019 November 2019 di Hotel Arumbai Kabupaten

Biak Numfor. Perserta Terdiri dari 6 Orang peserta Kabupaten dan 40 orang

dari puskesmas, Pelaksanaan di wilayah adat Mamta dilaksanakan pada

tanggal 18-21 November 2019 di Hotel Aston Kota Jayapura. Perserta yang

mengikuti terdiri dari 17 orang dari Kabupaten dan peserta lokal 30 orang.

Pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan dengan peserta Ketua Medik, Ketua

Komite Farmasi Terapi, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Kepala

Puskesmas, Pengelola obat Puskesmas serta Kadinkes Prov/Kab.Kota secara

swakelola melalui paparan materi, pengumpulan data pemantauan Penerapan

Pelayanan Kefarmasian penggunaan obat rasional dan penerapan fornas,

diskusi, dan tanya jawab. Narasumber dari Ditjen Kefarmasian dan Alkes,

Komite Nasional Fornas, Praktisi Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Narasumber dan Materi :

1. Kepala Dinas Kesehatan / Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

2. Kepala Seksi Kefarmasian

3. Ka. Instalasi Farmasi Provinsi

4. Staf Penanggung Jawab Program

Materi :

1. Kebijakan Program Kefarmasian dan Alkes Tk. Nasional

2. Kebijakan dan Kegiatan Program Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi Papua

3. Evaluasi Kegiatan Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Tahun 2019

22

4. Pengelolaan Tata Kelola Obat di IFK

5. Pengelolaan Tata Kelola Obat di Puskesmas

6. Pengelolaan Tata Kelola Obat di RS

7. Pelayanan Kefarmasian di RS dan Puskesmas

8. Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes

9. Pelaporan di Program Kefarmasian dan Alkes

Hasil pertemuan diharapkan adanya peningkatan kapasitas SDM

Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian

sesuai standar dan penggunaan obat rasional di Puskesmas dan Meningkatnya

pemahaman Petugas Kefarmasian di Kabupaten/Kota mengenai Program-

program Kefarmasian.

Rekomendasi kegiatan yaitu Perlu penambahan Peserta dari Puskesmas

dari Kabupaten Pemekaran agar Tenaga Kefarmasian Yang Mampu Dalam

Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar lebih maksimal.

23

Gambar III. Pertemuan Peningkatkan Kemampuan SDM Dalam Implementasi Fornas dan di Rumah Sakit Dan Puskesmas Serta POR Di Puskesmas

Wilayah Adat Saireri

Gambar IV. Pertemuan Peningkatkan Kemampuan SDM Dalam Implementasi Fornas dan di Rumah Sakit Dan Puskesmas Serta POR Di Puskesmas

Wilayah Adat Mamta

2. PENINGKATAN TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN ALAT

KESEHATAN A. Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan

Perbekkes di Instalasi Farmasi Kegiatan yang dilaksanakan adalah membiayai Operasional Kegiatan

Instalasi Farmasi Provinsi Berupa ATK, fotokopi/penggandaan dan bahan

repacking.

B. Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin dan Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya peningkatan ketersediaan obat

dan vaksin di puskesmas, yang dicapai melalui meningkatnya kapasitas supply

chaint management obat di Intalasi farmasi kabupaten/kota, meningkatnya

promosi penggunaan obat rasional, dan meningkatnya mutu pelayanan

24

kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan ke 29

(dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Dari hasil monev didapatkan adanya permasalahan terkait pelaksanaan

program kefarmasian dan alkes yaitu :

1. Kurangnya tenaga apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi

merupakan salah satu kendala dalam melakukan pelayanan kefarmasian

di puskesmas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74

Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas,

penanggung jawab ruang farmasi di Puskesmas adalah tenaga Apoteker.

Dengan adanya tenaga Apoteker diharapkan pelayanan kefarmasian di

puskesmas lebih optimal sehingga dapat menghindari penggunaan obat

yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

2. Terdapat pengelola program kefarmasian di beberapa Dinas Kesehatan

Kabupaten yang tidak memahami indikator kinerja kegiatan dan pelaporan

di program kefarmasian dan alat kesehatan

3. Keadaan geografis dan medan yang berat sehingga tidak semua

puskesmas dapat di monitoring.

4. Beberapa kabupaten tidak dapat dilaksanakan monev akibat situasi

keamanan yang tidak memungkingkan.

C. Mensosialisasikan e-Monev Katalog Obat dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat ( RKO ) dan SIPNAP untuk Unit Layanan Mengacu pada Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan

Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) dan Permenkes No.71

tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, maka diperlukan suatu

sistem monitoring dan evaluasi obat e-catalog untuk membantu dalam

pemantauan ketersediaan obat e-catalogue dalam pemenuhan kebutuhan

Obat Program JKN. Sistem Monitoring dan Evaluasi obat e-catalog sangat

bermanfaat untuk mengetahui kesesuaian Rencana Kebutuhan Obat (RKO)

dengan realisasi pengadaan obat berdasarkan e-catalogue. Dengan adanya

sistem tersebut, dapat mempermudah mendata obat program BPJS yang

beredar di Indonesia sehingga Kementerian Kesehatan bisa memonitoring

peredaran dan pemenuhan obat BPJS sesuai dengan e-catalog LKPP di

seluruh Indonesia.

25

Sehubungan dengan hal tersebut dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi

e-Monev Katalog Obat dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (

RKO ) dan SIPNAP untuk Unit Layanan dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura

Jl. Percetakan Negara no. 50-52, Jayapura pada tanggal 7s.d 10 Oktober 2019.

Pertemuan dihadiri oleh 90 orang yang terdiri dari :

1. Peserta Kab/ Kota ➢ 1 orang peserta dari 13 Kab. Induk (Kepala Instalasi Farmasi)

➢ 1 orang peserta dari 15 Kabupaten pemekaran (Kepala Instalasi)

➢ 1 orang dari 18 rumah sakit (Ka. IFRS) 2. Peserta Provinsi ➢ 6 orang dari RS Pemerintah di Kota Jayapura

➢ 3 orang dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura

➢ 3 orang dari Bidang P2M (Kabid, Kasie ATM)

➢ 3 orang staf bidang Jamsarkes

➢ 2 orang staf Bidang Yankes Dinkes Provinsi Papua

➢ 7 orang panitia lokal dari Dinas Kesehatan Provinsi

➢ 10 orang narasumber (kepala Bidang), pembahas dan moderator

Narasumber pertemuan berasal dari Pusat dan Provinsi, yaitu :

1. Narasumber dan Moderator ➢ Kadinkes Provinsi Papua

➢ Ka. BPOM di Jayapura

➢ Narasumber Pusat (farmalkes)

➢ Kabid Yankes

➢ Kasie. Kefarmasian

➢ Bidang P2M

➢ UPT ATM

➢ TIM Instalasi Farmasi Provinsi

2. Materi ➢ Kebijakan Tata Kelola Obat Nasional dan Pelaksanaan E Katalog Obat

➢ Evaluasi Pengawasan BPOM terhadap Sarana Pelayanan Kefarmasian

Pemerintah di Papua

➢ Program Imunisasi, Penyakit tidak menular, malaria

➢ SIPNAP (sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropika)

26

➢ Sosialisasi E Logistik

➢ Sosialisasi E Monev

➢ Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Obat Satu Pintu

➢ Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Pengelolaan Obat

➢ Evaluasi Penerimaan Obat 2018

➢ Perencanaan Terpadu RKO 2019

➢ Harmonisasi dan Integrasi RKO dan Obat Program 2019

Kesimpulan :

1. Pertemuan pendampingan implementasi e-monev katalog dalam mendukung

perencanaan kebutuhan obat (rko) dan sipnap untuk unit layanan

meningkatkan keterampilan petugas kesehatan kab/kota dalam menghitung

dan menyusun rencana kebutuhan obat. PKD dan program serta kebutuhan

obat lainnya, hal ini dibuktikan dengan tersusunnya perencanaan kebutuh obat

di Provinsi Papua

2. Pertemuan pendampingan implementasi e-monev katalog dalam mendukung

perencanaan kebutuhan obat (rko) dan sipnap untuk unit layanan

meningkatkan kepatuhan pelaporan sipnap pada unit layanan.

I. SARAN / REKOMENDASI

a. Saran

1. Perlu penambahan narasumber lintsa program yang termasuk dalam tim

perencanaan terpadu

2. Perlu adanya monitoring ke kabupaten dan rumah sakit mengenai

perencanaan pengadaan obat 2020 agar sesuai dengan RKO yang dibuat

3. Perlu pemantauan ke Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) mengenai

penerapan e logistik dan evaluasi hasil keputusan

b. Rekomendasi

1. Kegiatan rencana kebutuhan obat wajib dilaksanakan setiap tahun dengan

melibatkan peserta dari IFK, RS pemerintah dan RS swasta serta apotek

PRB

2. Setiap peserta pertemuan wajib melaksanakan kesepakatan.

27

Gambar V. Pertemuan Sosialisasi e-Monev Katalog Obat dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat ( RKO ) dan SIPNAP untuk Unit Layanan


Capaian 2019



90% 88%

28

2

Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan ketersediaan obat dan BMHP melalui aplikasi berbasis database

40 % 50%

3 Persentase IFK Sesuai Standart 75.86%

Tabel IV. Capaian Indikator Tata Kelola Obat Publik

3. PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

A. Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Kegiatan monitoring dan evaluasi ke sarana produksi dan distribusi

kefarmasian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah

untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi baik itu obat, bahan obat

dan kosmetika yang beredar di masyarakat yang berbahaya dan tidak

memenuhi persyaratan. Disamping itu, pembinaan juga diharapkan dapat

mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mencapai

persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan mampu bersaing secara sehat serta membuka

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten / kota memegang peranan yang sangat strategis, karena terkait

langsung dalam pembinaan kepada sarana produksi dan distribusi kefarmasian

di wilayahnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi dan Distribusi

Kefarmasian dilaksanakan mulai Triwulan II Tahun 2019 ke sarana-sarana

produksi dan distribusi kefarmasian di Provinsi Papua. Pelaksana kegiatan

adalah staf seksi kefarmasian, Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kriteria

sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang dimonitoring adalah sarana

produksi dan distribusi yang tidak patuh terhadap peraturan, sarana produksi

dan distribusi yang mendapat teguran/peringatan dari Balai atau Badan POM.

29

Hasil dari kegiatan ini adalah hampir semua sarana telah memiliki ijin,

namun dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, beberapa sarana

masih memiliki kekurangan seperti suhu penyimpanan obat yang tidak sesuai

ketentuan, penanggung jawab yang tidak ada di tempat pada saat monitoring,

adanya perubahan ijin yang tidak dilaporkan kepada instansi terkait dan adanya

permasalahan terkait kepatuhan pelaporan e report PBF akibat aplikasi yang

sedang dimaintenance.

4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A. Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Rapat Koordinasi Nasional tahun 2019 regional timur dilaksanakan di

Hotel Four Point by Sheraton Manadyang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 30

Maret 2019. Peserta dari Provinsi Papua sebanyak 25 orang yang terdiri dari 6

peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 19 dari kabupaten terpilih (kab

Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Supiori, Kep. Yapen,

Merauke, Boven Digoel, Mamberamo Tengah, Mimika, Nabire, Pegunungan

Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Yalimo, Mappi, Lanny Jaya). Tujuan

dari pertemuan ini untuk mensosialisasikan dan menyamakan persepsi

program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam upaya peningkatan Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan menuju suksesnya pelaksanaan RPJMN

2015-2019 serta tercapainya strategi serta 9 fokus kegiatan di Direktur Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

B. Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan pada Program Kefarmasian dan

Alat Kesehatan diperlukan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Kegiatan pendukung tersebut berupa honor pengelola keuangan yang di

tuangkan dalam honor yang terkait dengan operasional satuan kerja, belanja

barang non operasional lainnya, belanja barang Penunjang Kegiatan

Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Serta perjalanan

lainnya yang secara keseluruhaan sangat membantu kelancaran pelaksanaan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam melaksanakan Administrasi

Kegiatan diperlukan sarana pendukung yang memadai demi kelancaran

30

pelaksanaan Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dinas

Kesehatan Provinsi Papua.

5. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

a. Sampling Produk Alat Kesehatan

Kegiatan Sampling Produk Alkes dan PKRT Tahun 2019 dilakukan di Kota

Jayapura di Provinsi Papua. Sampel yang diambil terdiri dari 7 jenis alkes dan

PKRT dengan jumlah total 7 Jenis dan Merk sampel. Adapun sampel yang

diambil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Hasil Pengujian Mutu Alkes dan PKRT di Provinsi PapuaTahun 2018

NO NAMA PRODUK

JUMLAH SAMPEL UNTUK

PENGUJIAN

ASAL SAMPEL JENIS PRODUK JENIS UJI KODE SAMPLING HASIL UJI

1 ONEMED SURGICAL BLADES 50 PCS PT. GRAHA PAPUA

MEDIKA SURGICAL BLADES STERILITAS Q.91.1.19.1.01.1.5 MS

2 SURGICAL SUTURES PLAIN CATGUT 2/0 (3.5 M)

48 PCS PT. GRAHA PAPUA MEDIKA BENANG BEDAH STERILITAS D.91.1.19.1.02.1.5 MS

3 STERACATH 20 G 50 PCS PT. GRAHA PAPUA MEDIKA IV CATHETER STERILITAS F.91.1.19.1.03.1.5 MS

4 TELEFLEX TRACHEAL TUBE 3.5 MM RUSCH 40 PCS PT. SINAR MEDIKA

PAPUA ENDOTRACHEAL TUBE STERILITAS W.91.1.19.1.04.2.5 MS

5 CARESTART MALARIA HRP2/Pldh 50 PCS PT. SINAR MEDIKA

PAPUA RDT MALARIA STERILITAS AA.91.1.19.1.05.2.5 MS

6 CONFIDENCE ADULT DIAPERS 45 PCS PT. TABI ANUGERAH

PHARMINDO ADULT DIAPERS

FLUOROSENSI, DAYA SERAP,

DAYA TEMBUS, Ph

BA.91.1.19.1.06.3.5 MS

7 SOFTEX MATERNITY PEMBALUT BERSALIN 40 PCS PT. TABI ANUGERAH

PHARMINDO MATERNITY DIAPERS

FLUOROSENSI, DAYA SERAP,

DAYA TEMBUS, Ph

CA.91.1.19.1.07.3.5 MS

Hasil pengujian terhadap 7 Produk Alkes diperoleh hasil 7 Produk ( 100 % )

Memenuhi Syarat (MS), selanjutnya hasil pengujian dikompilasi serta dilaporkan ke

Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT Kementerian Kesehatan RI serta

ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pengambilan sampel.

31

Di dalam proses sampling produk Alkes dan PKRT tahun 2019, ditemukannya

beberapa permasalahan mulai dari pelaksanaan pengambilan sampel hingga

pengujian sampel. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Sampel yang diambil hanya berasal dari IPAK dikarenakan jumlah yang terbatas

jika diambil di toko alkes dan apotek.

2. Jumlah dan Jenis Sample yang diambil di Kabupaten/Kota terbatas, sehingga

menyulitkan mencari alkes dan PKRT yang direncanakan.

3. Tempat Lab Penguji Alkes dan PKRT yang terbatas sehingga persiapan

dilaksanakan sedini mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

4. Jenis Produk Alkes yang beredar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berbeda merk

dengan yang berada di Pasaran yang dapat kita beli, sehingga sampel yang

diambil belum sepenuhnya mewakili sampel yang beredar di Provinsi Papua.

b. Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT dan Penyalur Alat Kesehatan Kegiatan ini berupa monev ke sarana penyalur alat kesehatan di provinsi papua

dengan jumlah kabupaten yang dimonev sebanyak 6 (enam) Kabupaten (

Jayawijaya, Nabire, Biak, Mimika, Merauke, Kota Jayapura).

Hasil dari kegiatan ini adalah semua sarana telah memiliki ijin, namun

dalam pelaksanaan kegiatan distribusi, beberapa sarana masih memiliki

kekurangan seperti suhu penyimpanan alkes yang tidak sesuai ketentuan,

penanggung jawab yang tidak ada di tempat pada saat monitoring, PAK yang tidak

aktif melakukan distribusi alkes dan adanya perubahan fungsi PAK, dan adanya

permasalahan terkait kepatuhan pelaporan e report Alkes.

Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga dapat dilihat pada Tabel berikut :


Capaian 2019

1.

Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji

Jumlah Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi Syarat

17 Produk 7 Produk

32

B. Realisasi Anggaran

KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBN a. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

- Melaksanakan Pembekalan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas menggunakan Obat (Gema Cermat) di Kabupaten/kota

Realisasi fisik mencapai 100% sesuai target, sedangkan realisasi

keuangan sebesar 97.87%.

- Evaluasi Implementasi Realisasi fisik mencapai 100% sesuai target, sedangkan realisasi

keuangan sebesar 96.36 %.

- Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Realisasi fisik mencapai 100% sesuai target, sedangkan realisasi

keuangan sebesar 995.49 %.

Jika total program peningkatan pelayanan kefarmasian maka

realisasi fisik 100%, Pagu Rp. 859.389.000 realisasi keuangan Rp.

827.389.250 persentase realisasi keuangan sebesar 96.28 %

b. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

- Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekkes di Instalasi Farmasi Realisasi fisik mencapai 100% sesuai target, sedangkan realisasi

keuangan sebesar 99.95 %

- Monitoring Ketersediaan Obat, Vaksin dan Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Pelayanan Kesehatan Realisasi fisik mencapai 100% sesuai target, sedangkan realisasi


- Mensosialisasikan e-Monev Katalog Obat dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat ( RKO ) dan SIPNAP untuk Unit Layanan

33



Jika total program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan maka

realisasi fisik 100%, Pagu Rp. 911.770.000 realisasi keuangan Rp.


c. Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian - Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi dan Distribusi

Kefarmasian

Realisasi fisik mencapai 100% sesuai target. Pagu Rp. 81.804.000

realisasi keuangan Rp.73.053.350 persentase realisasi keuangan

sebesar 89.30 %

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alkes. - Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan



- Administrasi kegiatan Dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan



Jika total program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya maka realisasi fisik 100%, Pagu Rp. 492.312.000

realisasi keuangan Rp. 492.028.500 persentase realisasi keuangan

sebesar 99.94 %

e. Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). - Sampling Produk Alat Kesehatan


keuangan sebesar 95.22 % - Inspeksi Sarana Produksi Distribusi Alkes

34



Jika total program peningkatan Pengawasan Alkes maka realisasi

fisik 100%, Pagu Rp. 103.473.000 realisasi keuangan Rp.


PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN PAGU REALISASI SISA

PERSENTASE

09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2.448.748.000

2.288.782.686

159.965.314 93,47

2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 859.389.000

827.389.250

31.999.750 96,28

2064.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

859.389.000

827.389.250

31.999.750 96,28

001 Tanpa Sub Output 859.389.000

827.389.250

31.999.750 96,28

052 Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

540.621.000

516.246.000

24.375.000 95,49

A Pembekalan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota tentang Yanfar dan POR di Puskesmas Wilayah Adat Mamta

290.546.000

290.546.000

- 100,00

B Pembekalan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota tentang Yanfar dan POR di Puskesmas Wilayah Adat Saireri

112.145.000

109.645.000

2.500.000 97,77

C Pembekalan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota tentang Yanfar dan POR di Puskesmas Wilayah Adat La Pago

137.930.000

116.055.000

21.875.000 84,14

054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi

318.768.000

311.143.250

7.624.750 97,61

A Pertemuan Sosialisasi 263.758.000

258.133.250

5.624.750 97,87

B Evaluasi Implementasi 55.010.000

53.010.000

2.000.000 96,36

2065 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

911.770.000

797.456.630

114.313.370 87,46

2065.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

911.770.000

797.456.630

114.313.370 87,46


797.456.630

114.313.370 87,46

35

101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan

547.560.000

508.361.800

39.198.200 92,84

A tanpa sub komponen 547.560.000

508.361.800

39.198.200 92,84

102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes

316.210.000

241.119.100

75.090.900 76,25

103 Membiayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi

48.000.000

47.975.730

24.270 99,95

2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

81.804.000

73.053.350

8.750.650 89,30

2067.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina

81.804.000

73.053.350

8.750.650 89,30


73.053.350

8.750.650 89,30

053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian

81.804.000

73.053.350

8.750.650 89,30

2068 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

492.312.000

492.028.500

283.500 99,94

2068.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

492.312.000

492.028.500

283.500 99,94


492.028.500

283.500 99,94

051 Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

205.876.000

205.800.000

76.000 99,96

053 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

286.436.000

286.228.500

207.500 99,93

A Administrasi Kegiatan 148.098.000

148.097.900

100 100,00

B Pertemuan Konsultasi Perencanaan dan Monitoring Program Kefarmasian antara Provinsi Papua dan Farmalkes

108.136.000

108.136.000

- 100,00

C Reviu Penyusunan Anggaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

13.290.000

13.082.600

207.400 98,44

D Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian

13.517.000

13.517.000

- 100,00

E FGD dalam rangka Monev Kegiatan 3.395.000

3.395.000

- 100,00

5839 Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

103.473.000

98.854.956

4.618.044 95,54

5839.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji

103.473.000

98.854.956

4.618.044 95,54

36


98.854.956

4.618.044 95,54

051 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT

31.549.000

30.040.306

1.508.694 95,22

052 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan

71.924.000

68.814.650

3.109.350 95,68

A tanpa sub komponen 71.924.000

68.814.650

3.109.350 95,68

37

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes 259005 (07) Dinas

Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2019 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban

atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini

disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian

Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alkes dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

didalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Seksi Kefarmasian

dan Seksi Alkes Satker 259005 (07) Dinas Kesehatan Provinsi Papua cukup berhasil

melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta telah merealisasikan

beberapa target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Namun ada

beberapa hal yang menurut kami masih kurang terutama pada Program Pelayanan

Kefarmasian.

Keberhasilan dan kekurangan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan

kegiatan yang telah rencanakan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan

kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan

efisien.Laporan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alkes Satker 259005 (07) Dinas

38

Kesehatan Provinsi Papua diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi

kinerja bagi yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan

maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan.

kata pengantar · 2020-05-07 · 39 kata pengantar puji syukur kepada tuhan yang maha esa atas...

Documents