kajian masalah transportasi yg ditimbulkan oleh pembangunan lahan utama

5/27/2018 Kajian Masalah Transportasi Yg Ditimbulkan Oleh Pembangunan Lahan Utama - slid...

http:///reader/full/kajian-masalah-transportasi-yg-ditimbulkan-oleh-pembanguna

source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/

KAJIAN MASALAH TRANSPORTASI YANG DITIMBULKAN OLEHPEMBANGUNAN LAHAN UTAMA DI DKI JAKARTA

Agus DharmaFakultas Teknik Sipil dan Perencanaan - Universitas Gunadarma

email : [email protected] : staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/

1. Pendahuluan

Berbicara mengenai permasalahan lalu lintas, tentunya kita tidak akan dapat terlepas

dari faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya mobilitas pergerakan lalu lintas, dimana

salah satu dari faktor tersebut adalah penduduk. Mudah untuk dipahami bahwa tekanan

terhadap prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Indonesia, khususnya

Jabotabek sangat dipengaruhi oleh intensitas dan mobilitas pergerakan penduduk antar

bagian wilayah.

Pada tahun 1990, misalnya, jumlah penduduk tercatat yang bermukim di wilayah ini

telah mencapai lebih dari 17 juta jiwa, dimana 8,2 jutamerupakan penduduk DKI-Jakarta dan

8,9 juta merupakan penduduk Botabek. Jumlah ini akan senantiasa meningkat, baik yang

disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alamiah, maupun karena migrasi yang terjadi

sebagai akibat dari meningkatnya harapan ekonomi dan kesempatan kerja di wilayah ini.

Untuk periode 1985-1990 misalnya, pertumbuhan penduduk yang terjadi adalah sekitar 2.31

%per tahun untuk wilayah DKI-Jakarta dan 4,81% untuk wilayah Botabek, sehingga rata-rata

pertumbuhan penduduk untuk keseluruhan wilayah Jabotabek adalah 3,57% per tahun.

Tingkat pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga masa yang akan

datang, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan akan mengalami

penurunan, yaitu rata-rata Jabotabek untuk periode pasca tahun 2000 menjadi 2,19% per

tahun dari 3,11% yang terjadi pada periode sebelumnya. Diprediksikan bahwa jumlah

penduduk pada tahun 2000 akan mencapai sekitar 23,3 juta jiwa dan pada tahun 2015 akan

mencapai lebih kurang 32,2 juta jiwa(JMTSS). Jumlah ini berarti hampir mencapai 2x (dua

kali) lipat dari jumlah penduduk yang ada saat ini dan tentunya akan mengakibatkan

terjadinya peningkatan yang sangat berarti terhadap mobilitas perjalanan orang dan barang,

jumlah kendaraan bermotor dan arus lalu litas jalan raya.

Di wilayah DKI-Jakarta, jumlah rata-rata perjalanan orang dengan kendaraan

bermotor (motorised trips) yang terjadi antara pk. 6.00 sampai pk. 22.00 telah mencapai

1



source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/sekitar 9,7 juta perjalanan per hari, dimana sekitar 81% merupakan perjalanan internal di

dalam wilayah DKI, sedangkan 19% sisanya merupakan perjalanan internal-eksternal dari

dan ke wilayah Botabek. Jumlah perjalanan ini akan senantiasa meningkat setiap tahunnya,

dengan peningkatan sekitar 3,6% per tahun dan pada tahun 2015 diestimasikan akan

mencapai 23,7 jutaperjalanan per hari.

Dapat dipastikan bahwa permasalahan lalu lintas yang kronis akan terjadi apabila

penanganan-penanganan yang seksama dan terintegrasi tidak segera dilakukan, khususnya

mengingat bahwa untuk saat ini saja, kondisi kemacetan lalu lintas telah memprihatinkan dan

melanda hampir seluruh jalan-jalan raya yang ada dengan durasi waktu kemacetan yang

tidak terbatas hanya pada saat jam sibuk saja, melainkan telah tersebar hampir sepanjang

hari, khususnya pada daerah pusat kota.

2. Ketidakseimbangan antara Prasarana dan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan

Penyebab klasik yang sering dikumandangkan sebagai faktor yang menimbulkan

terjadinya permasalahan lalu lintas adalah karena tidak seimbangnya tingkat pertumbuhan

prasarana jalan raya yang saat ini memiliki panjang sekitar 4500 km jika dibandingkan

dengan tingkat pertumbuhan sarana kendaraan yang saat ini telah melampaui jumlah 1,5 juta

buah. Bahkan menurut prediksi yang telah disusun secara seksama, ketidak-seimbangan ini

akan terus berlanjut di masa datang dengan angka tingkat pertumbuhan sekitar 5,1%untuk

pertumbuhan kendaraan dan 2%untuk pertumbuhan prasarana jalan raya (JMTSS). Estimasi

jumlah kendaraan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai lebih dari 4,5juta buah (tiga

kali lipat kondisi saat ini), sedangkan penyediaan prasarana jalan raya, meskipun akan

mengalami peningkatan, namun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan pada Studi Pengembangan Sistem Jalan Arteri DKI-Jakarta

(SPSJA) menyatakan bahwa meskipun total panjang jalan beraspal yang terdapat di wilayah

DKI-Jakarta hampir mencapai 10%dari total panjang yang terdapat di seluruh pulau Jawa,

namun jika ditinjau secara proporsional dari aspek tata guna lahan, total luas peruntukkan

lahan untuk jalan kota ini hanya sekitar 4%dari total luas wilayah DKI-Jakarta yang meliputi

luas areal sekitar 64 ribuhektar. Hal ini berarti masih berada jauh di bawah nilai pagu dasar

10-20%yang terdapat pada kota-kota besar di negara maju. Rendahnya tingkat penyediaan

prasarana jalan ini terutama terjadi pada wilayah-wilayah di bagian Timur, Barat, Barat Laut

dan Timur Laut kota DKI-Jakarta, dimana hal ini telah mengakibatkan rendahnya tingkat

aksebilitas pergerakan penduduk yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut untuk menuju

ke wilayah lainnya.

2



source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/

3. Kurang Memadainya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Angkutan Umum

Indikator yang paling jelas mengenai kurang memadainya kualitas pelayanan bis yang

disediakan adalah tingginya tingkat kelebihan muatan (Overloading) yang dialami oleh

seluruh pelayanan bis, khususnya pada jam-jam puncak. Studi TNPR menyimpulkan bahwa

sekitar 58%dari seluruh pelayanan angkutan bis mengalami kondisi kelebihan penumpang

(Overloaded), bahkan hampir mencapai 30% pelayanan angkutan mengalami kondisi

kelebihan muatan dengan tingkatan yang berat (Heavily Overloaded). Kondisi ini berlaku

bukan hanya pada pelayanan bis-bis besar di koridor utama saja, melainkan juga melanda

pada jenis-jenis angkutan yang lain, seperti Metro Mini dan Mikrolet. Ini memberikan arti

bahwa pengguna jasa angkutan bis kota harus mengalami kondisi yang berjejal-jejal dan

kurang nyaman setiap kali mereka melaksanakan perjalanan.

Faktor lain yang merupakan permasalahan di bidang angkutan umum adalah

rendahnya kualitas pelayanan disebabkan oleh tidak memadainya sistem perawatan; waktu

singgah yang lama di terminal-terminal (rata-rata 37 menit/perjalanan) mengakibatkan rata-

rata tingkat penggunaan bis hanya menjadi 58%; sistem Wajib Angkut Penumpang (WAP)

yang menimbulkan tingkah laku pengemudi dan awak bis menjadi tidak disiplin; rendahnya

tingkat keamanan; kondisi tempat pemberhentian bis ada terminal yang tidak memadai;

kecepatan yang rendah dan waktu perjalanan yang panjang karena beroperasi pada lalu

lintas yang berbaur (Mixed Traffic).

Hasil survai studi TNPR terhadap penumpang bis memperlihatkan bahwa hampir

separuh dari seluruh perjalanan penumpang memerlukan sekurang-kurangnya satu kali

transfer. Dari sisi pengguna jasa angkutan umum, semakin banyak jumlah transfer antar bis

yang harus dilakukan, maka semakin besar pengeluaran mereka untuk membayar ongkos

perjalanan.

Di sisi kuantitas, proporsi rata-rata dari jumlah bis yang sebenarnya beroperasi

terhadap jumlah bis yang memiliki ijin sebesar 75% merupakan angka yang relatif agak

rendah, bahkan pada lebih dari seperempat rute-rute yang dioperasikan oleh operator

terbesar misalnya, pelayanan yang sebenarnya disediakan hanya kurang dari 50%

pelayanan yang diijinkan. Rata-rata tingkat penggunaan bis juga sangat rendah, yaitu rata-

rata hanya 6 rit operasi per bis per hari. Kuantitas pelayanan bis yang disediakan secara

keseluruhan ditentukan oleh jumlah bis yang melayani, ukuran-nya, dan kecepatan rata-rata

bis. Lebih dari 75% bis di Jakarta berupa minibus yang efisien untuk pengoperasian di

3



source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/wilayah pinggir kota (sub-urban), tetapi tidak tepat untuk fungsi jalur angkutan utama

sebagaimana yang digunakan di Jakarta.

4. Penggunaan Kendaraan Yang Tidak Efis ien Dalam Pemanfaatan Ruang

Di samping pengaruh-pengaruh dan faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan

lalu lintas sebagaimana diuraikan sebelumnya, perlu ditekankan pula disini bahwa

permasalahan yang paling mendasar adalah karena besarnya jumlah pemakaian kendaraan

yang tidak efisien dalam penggunaan ruang. Sebagai ilustrasi, meskipun berdasarkan

standar internasional, penawaran angkutan umum di Jabotabek telah relatif tinggi (52,5%),

namun sekitar 4,6 juta perjalanan (47,5% sisanya) masih harus menggunakan angkutan

pribadi yang tidak efisien jika ditinjau dari sudut pandang pemanfaatan ruangnya.

Komposisi kendaraan pribadi yang berjumlah 1,3 juta buah menempati 86% dari

jumlah total kendaraan yang ada di wilayah DKI-Jakarta, sedangkan secara berturut 2,6%

(0,04 juta kendaraan) dan 11,4% (0,17 juta kendaraan ) sisanya merupakan jenis angkutan

umum penumpang dan angkutan barang. Dari fakta diatas dapat dilihat bahwa kendaraan

angkutan umum penumpang yang hanya menduduki proporsi 2,6% dari total jumlah

kendaraan yang berada di wilayah DKI-Jakarta harus melayani sejumlah hampir 5,1 juta

perjalanan, sedangkan 86% lainnya yang merupakan angkutan pribadi hanya melayani 4,6

juta perjalanan. Hal ini memberikan arti bahwa, secara rata-rata, setiap kendaraan angkutan

umum melayani 36 kali lebih banyak dari pada kendaraan pribadi.

5. Pesatnya Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Lahan Utama

Dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini, kondisi perekonomian Indonesia telah

meningkat secara pesat yang tercermin dari peningkatan rata-rata GNP sebesar 5,5% per

tahun untuk perode 1983-1989 dan bahkan pada periode 1988-1989 telah mencapai tingkat

pertumbuhan 6,1% per tahun. Konstribusi DKI-Jakarta terhadap pendapatan nasional ini

hampir mencapai angka 12% dengan tingkat pertumbuhan GRDP rata-rata 6,6% per

tahunnya.

Pesatnya pertumbuhan ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan devisa

negara sebagai akibat dari keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan di

berbagai bidang, khususnya sektor produksi berupa industri manufaktur yang berskala dan

berorientasi ekspor, industri pariwisata dan ekspor hasil bumi. Pertumbuhan sektor jasa,

perdagangan dan industri non-manufaktur telah pula meningkat secara dramatis mengikuti

pertumbuhan industri dasar tersebut. Migrasi penduduk ke kota-kota besar dan sentra-sentra

4



source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/produksi, secara tidak dapat dihindarkan, telah pula meningkat guna memenuhi kebutuhan

akan penyediaan tenaga kerja.

Kondisi tersebut diatas memberikan konsekwensi logis berupa meningkatnya

permintaan terhadap pembangunan fisik prasarana, sarana dan fasilitas penduduk yang

pada gilirannya telah mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap lahan-lahan

pembangunan baru guna mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang

disediakan baik oleh Pemerintah maupun sektor Swasta. Hampir seluruh kota-kota besar di

Indonesia saat ini tengah mengalami desakan yang meningkat dari berbagai pihak,

khususnya Developer swasta untuk mengembangkan lahan yang ada, baik yang berskala

kecil, sedang maupun besar dan untuk memperoleh ijin pembangunan Major Real Estate

guna kepentingan kegiatan-kegiatan bisnis, komersil, perdagangan, industri dan perumahan,

dimana desakan tersebut tidak terbatas hanya di wilayah pusat kota saja, melainkan meliputi

pula wilayah lain di sekitarnya.

Tidak dapat dihindarkan bahwa pembangunan-pembangunan yang telah

dilaksanakan tersebut, selain akan lebih memacu lagi pertumbuhan perekonomian negara

dan peningkatan terhadap lapangan pekerjaan, hal ini telah pula memberikan tekanan yang

cukup berarti terhadap prasarana dan sarana transportasi yang pada sebagian besar kasus,

tidak atau belum dirancang untuk melayani dan menampung beban-beban lalu lintas

tambahan yang ditimbulkan oleh karena adanya pembangunan-pembangunan baru tersebut.

Meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tumbuh di kebanyakan pusat-pusat

kota di daerah, sudah barang tentu, masalah tersebut terutama sangat terasakan pula di ibu

kota negara, DKI-Jakarta dan wilayah sekitarnya, Bogor-Tangeran-Bekasi atau secara

keseluruhan wilayah ini lazim disebut sebagai JABOTABEK. Permintaan terhadap

pengembangan lahan di wilayah ini sangat tinggi, baik untuk kegiatan industri, bisnis,

perdagangan maupun perumahan, bahkan dalam dekade terakhir ini desakan yang kuat dari

berbagai pihak untuk mengembangkan lahan berupa pembangunan y-pembangunan yang

bersifat masif dan besar (Major Development) telah semakin meningkat.

Pembangunan utama tersebut yang acapkali disebut pula sebagai Superblock,

meskipun pada dasarnya tidak diragukan lagi akan dapat meningkatkan pendapatan daerah,

peningkatan lapangan kerja, dan bahkan peningkatan kesempatan terhadap penanaman

modal asing, akan tetapi merupakan suatu keadaan yang nyata dan terbukti bahwa

pembangunan-pembangunan semacam itu akan memberikan tekanan tambahan yang cukup

berarti terhadap kapasitas daya dukung lingkungan, utilitas dan pelayanan umum (listrtik, air

5



source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/bersih, gas, kebersihan, kemanan), dan khususnya prasarana, serta sarana transportasi

yang ada di wilayah DKI-Jakarta.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Pemerintah tidak bermaksud untuk

menghalangi antusiasme bisnis dan komersial yang pada dasarnya tidak diragukan lagi akan

dapat meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan lapangan kerja, dan bahkan

peningkatan kesempatan terhadap penanaman modal asing, akan tetapi merupakan suatu

bukti yang nyata bahwa kapasitas daya dukung fisik, khususnya prasarana jalan raya yang

ada akan menjadi tidak mampu untuk memenuhi tingkat permintaan lalu lintas kendaraan

pribadi di masa datang yang dibangkitkan oleh karena adanya pembangunan-pembangunan

yang baru tersebut.

6. Penutup

Meskipun bukanlah suatu hal yang realistis dan hanya memandang dari sudut

pandang supply semata, semua permasalahan lalu lintas yang telah berpotensi akan terjadi

sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, secara ekstrim dapat terpecahkan seluruhnya

apabila dana yang dimiliki Pemerintah tidak terbatas. Semua kendala yang berkaitan dengan

faktor fisik dapat diatasi seluruhnya oleh penerapan faktor teknologi yang direncanakan

secara seksama.

Secara lebih konkrit, masalah kemacetan lalu lintas dapat diatasi seluruhnya dengan

melaksanakan pembangunan secara besar-besaran terhadap prasarana jalan raya dan

prasarana/sarana angkutan umum yang berkualitas tinggi, bebas hambatan dan memiliki

tingkat keselamatan yang tinggi, termasuk disini peningkatan dan pelebaran jalan,

pembangunan jalan bertingkat banyak (multy decker), persimpangan tidak sebidang

(interchange & flyover) pada semua simpang yang ada, pembangunan sistem angkutan

umum massal cepat & ringan (Mass Rapid & Light Rail Transits), pembangunan terminal &

penyediaan bis secara masal, dan lain-lain.

Upaya kearah itu telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan beragam langkah, serta

tindakan untuk mengurangi masalah lalu lintas dan menyeimbangkan antara supply dan

demand telah pula dilaksanakan. Disamping telah dilakukannya pembangunan prasarana

dan sarana angkutan yang sifatnya cukup intensif, Pemerintah telah pula melaksanakan

pengaturan terhadap sisi permintaan lalu lintas (management of demand) melalui upaya

pengaturan jam masuk kerja dan sekolah, seta penerapan Kawasan Pembatasan

Penumpang (KPP) yang seringkali dikenal dengan sebutan three in one.

6



source > http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/Namun demikian, dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, termasuk

upaya untuk menyediakan prasarana dan fasilitas-fasilitas umum bagi penduduk, Pemerintah

memiliki kendala dalam hal pembiayaan dan penyediaan dananya. Terlebih lagi dengan

adanya fungsi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial yang harus diemban

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, tentunya hal ini akan lebih membatasi lagi jumlah

dana yang dapat disediakan Pemerintah untuk pembangunan sektor transportasi pada

wilayah tertentu, termasuk disini DKI-Jakarta.

Pihak yang memperoleh nilai tambah dan terlibat secara langsung dalam memberikan

tekanan tambahan terhadap daya dukung fisik, prasarana & lingkunan, dalam hal ini

Developer, harus turut pula dalam memberikan konstribusinya secara langsung dan nyata

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan lahan

utama yang mereka lakukan.

Daftar Pustaka

BPPT & Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. Jakarta Mass Transit

System Study (JMTSS). Jakarta, tidak diterbitkan, 1992.

Bruton, Michael J. Introduction to Transportation Planning. London, Hutchinson, 1986.

Golany, Gideon. New-Town Planning : Principles and Practice. New York, John Willey &

Sons, 1976.

Parsons Brickerfohh International & PT Indulexco Consulting Group for BPPT. Jakarta Mass

Transit System: Development and Conceptual Design. Jakarta, tidak diterbitkan,

1993.

Meyer, Michael D. & Eric J. Miller. Urban Transportation Planning: A Decision-Oriented

Approach. New York, Mc Graw-Hill, 1984.

Nasution, H. M. N. Manajemen Transportasi. Bandung, Ghalia, 1996.

Warpani, Suwardjoko.Analisi s Kota & Daerah . Bandung, Penerbit ITB, 1984.

Wells, G.R. Rekayasa Lalu-lin tas. Jakarta, Bharata, 1993.

7

kajian masalah transportasi yg ditimbulkan oleh pembangunan lahan utama

Documents