sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi

86
SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA MAKASSAR Disusun dan diusulkan oleh IRFAN. B No Stambuk : 105610488014 ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2018

Upload: others

Post on 22-May-2022

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN

TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

IRFAN. B

No Stambuk : 105610488014

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

Page 2: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI
Page 3: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI
Page 4: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

i

SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN

TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu SyaratUntuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan DiajukanOleh

IRFAN. B

Nomor Stambuk : 105610488014

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

Page 5: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

ii

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan

Transportasi Online Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Irfan. B

Nomor Stambuk : 105610488014

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Abdul Kadir Adys, S.H, MM

Pembimbing II

Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Unismuh Makassar

Dr. Hj.Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

NBM : 730727

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

NBM : 1067 463

Page 6: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

iii

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / undangan

menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan

Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada

hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,.M.Si Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. H Muhlis Madani, M.Si ( Ketua) ( )

2. Abdul Kadir Adys, SH, MM ( )

3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si ( )

4. Nasrul Haq, S.Sos, M. PA ( )

Page 7: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Namamahasiswa : Irfan. B

Nomorstambuk : 105610488014

Program studi : ilmuadministrasi Negara

Menyatakan bahwa benar adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain

atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini

saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuaiaturan yang berlaku,

sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Maakassar, 2018

Yang menyatakan,

Irfan. B

Page 8: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

v

ABSTRAK

IRFAN. B:105610488014, Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan

Transportasi Online Di Kota Makassar (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys, dan

Nurbiah Tahir)

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pengawasan penyelenggaraan layanan

transportasi online di kota Makassar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.

Tipe penelitian fenomenologi yakni suatu penelitian yang meliputi proses

pengumpulan data dan penjelasan data secara kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data dikumpulkan dengan metode

observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif

kualitatif.Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang

kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang, 1 orang staf seksi angkutan tidak

dalam trayek dan barang, 3 orang pengemudi transportasi online dan 2 orang

pengguna layanan transportasi online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan penyelenggaraan

layanan transportasi online di Kota Makassar yang terindikasi dari pemantauan,

pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan belum dilaksanakan secara maksimal.Penyebab

belum maksimalnya pengawasan tersebut adalah data pengemudi transportasi online

yang belum akurat, belum tersedianya regulasi khusus untuk menindak pengemudi

transportasi online yang melanggar, implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No

108 tahun 2017 yang kurang baik, dan masih kurangnya sosialisasi terkait peraturan

tersebut kepada pengguna transportasi online.

Kata Kunci : Pengawasan, Penyelenggaraan, Layanan, Transportasi, Online

Page 9: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanna Transportasi Online Di

Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi

syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu

Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan

ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selakuDekan Fakultas Ilmu Social Dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku ketua prodi jurusan ilmu administrasi

Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

3. Abdul Kadir Adys, S.H, MM selaku pembimbing I dan Nurbiah Tahir, S.Sos,

M.AP selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan

tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga

dari awal persiapan penelitian hingga selesai skripsi ini.

Page 10: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

vii

4. Kedua orang tua Bungawati dan Bacottang dan segenap keluarga yang

senantiasa memberikan semangat, bantuan, baik moril maupun materil.

5. Seluruh teman- teman di kelas VIII-B jurusan ilmu administrasi Negara dan

secara umum angkatan 2014, teman- teman kepengurusan Kesatuan Aksi

Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Makassar ( Kammi Kota Makassar ) yang

telah memberikan pengertian danpemakluman waktu serta menjadi teman

dalam berdiskusi utamanya dalam hal urusan kampus dan perkuliahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Makassar, April 2018

Penulis

Irfan. B

Daftar isi

Page 11: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

viii

Halaman pengajuan skripsi ............................................................................................. ii

Halaman persetujuan ...................................................................................................... iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................................. iv

Absatrak .......................................................................................................................... v

Kata pengantar ............................................................................................................... vi

Daftar Isi ...................................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 4

D. Kegunaan Penelitian ............................................................................................. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 6

A. Sistem Pengawasan ............................................................................................. 6

B. Penyelenggaraan Layanan Transportasi ........................................................... 19

C. Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek ............. 22

D. Kerangka Pikir .................................................................................................. 23

E. Fokus Penelitian ................................................................................................ 25

F. Deskripsi Fokus Penelitian ............................................................................... 25

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................................. 27

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian ........................................................................... 27

B. Jenis Dan Tipe Penelitian.................................................................................. 27

C. Sumber Data ..................................................................................................... 28

D. Informan Penelitian ........................................................................................... 28

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 29

F. Teknik Analisis Data ........................................................................................ 29

G. Pengabsahan Data ............................................................................................ 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................. 33

A. Deskripsi obyek penelitian ................................................................................ 33

B. Sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota

Makassar .......................................................................................................... 38

1. Pemantauan ................................................................................................. 38

Page 12: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

ix

2. Pemeriksaan ................................................................................................ 43

3. Penilaian ...................................................................................................... 54

4. Pelaporan..................................................................................................... 58

BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 78

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 64

B. Saran-saran………….. ...................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 66

Page 13: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang nyaman, aman dan cepat

adalah tuntutan perkembangan yang semakin cepat, utamanya dalam hal

transportasi. Selain itu, tekhnologi adalah bagian terpenting yang tidak dapat

terpisahkan ditengah masyarakat yang sedang berada pada era globalisasi.

Layanan transportasi mengalami kemajuan yang sangat pesat mengikuti

perkembangan tekhnologi yang juga semakin pesat.

Senada dengan hal tersebut, transportasi diartikan sebagai pemindahan orang

atau barang dari suatu titik tertentu, yang disebut lokasi awal, menuju lokasi lain

yang disebut tujuan (Miro, 2012: 3). Transportasi dan teknologi melahirkan

sebuah inovasi yang mampu dengan cepat mengalihkan perhatian masyarakat

umum yakni dari kebiasaan menggunakan layanan transportasi umum berbasis

konvensional beralih kepenggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi yang

secara umum disebut transportasi online.

Layanan transportasi seperti GO-Jek, Grab dan Uber adalah penyedia jasa

layanan angkutan transportasi online. Penyedia layanan ini hadir dengan sistem

persaingan yang lebih modern sebab memudahkan dan mengefisienkan waktu

masyarakat dalam mencari penyedia layanan transportasi.

Munculnya fenomena transportasi online ini tentu saja mendapatkan respon yang

berbeda di kalangan masyarakat, ada yang memberikan respon positif dengan

alasan memudahkan, ada pula yang memberi respon negatif karena mengaggap

penyedia layanantransportasi online mematikan usaha dari penyedia layanan

Page 14: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

2

transportasi konvensional, hal ini menimbulkan keresahan dan respon dari

penyedia layanan transportasi konvensional dibeberapa daerah, utamanya di kota

Makassar. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, nyatanya moda

transportasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemenuhan

kebutuhan masyarakat akan moda transportasi diera globalisasi ini.

Kehadiran transportasi online di kota Makassar tentu saja menimbulkan

gesekan antara penyedia layanan transportasi konvensional dengan penyedia

layanan transportasi online dikota Makassar, seperti di kutip dalam pemberitaan

bahwa terjadi demonstrasi yang berujung ricuh di depan kantor gubernur Sulsel di

Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. yang menuntut pemberhentian layanan

transportasi berbasis online dan pemberlakuan peraturan menteri perhubungan No

108 tahun 2017 (detikNews, 01 November 2017). Tuntutan untuk pemberhentian

pelayanan oleh transportasi berbasis online dan pemberlakuan Permenhub No. 108

tahun 2017 tentu saja beralasan, sebab selain tidak memiliki payung hukum,

penyedia layanan transportasi online juga tidak memiliki batasan pada tarif dan

aturan lainnya sebagaimana aturan yang diberlakukan untuk layanan transportasi

konvensional. Demonstrasi ini terjadi karena peran pengawasan pemerintah

daerah masih sangat minim terhadap aspirasi penyedia layanan transportasi

konvensional yang semakin hari terpinggirkan dengan sendirinya seiring dengan

beralihnya para konsumen dari layanan transportasi konvensional kelayanan

transportasi online di kota Makassar.

Tanggal 01 November 2017 pemerintah resmi memberlakukan Peraturan

Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 yang mengatur serta menjadi paying

hukum dengan harapan mampu meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik

Page 15: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

3

diantara penyedia layanan transportasi (Liputan6.com, 03 November 2017).

Sebagaimana tercantum dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek yang memberikan batasan serta proses pengawasan terhadap

penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar pada khususnya.

Demonstrasi terjadi di kota Makassar membuat aktivitas masyarakat terhambat

disebabkan karena ada perubahan terhadap model pelayanan transportasi yang

lebih modern, meskipun pada kenyataanya transportasi online adalah jawaban

terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan perkembangan

tekhnologi yang semakin berkembang pesat.Sistem pengawasan yang selayaknya

mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua kalangan masyarakat

yang menggunakan layanan transportasi online maupun transportasi konvensional

oleh pemerintah juga sangat lambat dalam merespon fenomena ini. Pengawasan

yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua yang

berkepentingan. Siagian (Torang, 2013:176) mengatakan bahwa pengawasan

adalah suatu rangkaian yang dilakukan dengan pengamatan terhadap keseluruhan

kegiatan dalam organisasi agar menjamin semua pekerjaan berjalan sesuai dengan

perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya Namun pada kenyataanya adalah

terjadi gelombang protes atas hal ini. Maka penulis menilai bahwa fungsi

pengawasan belum terlaksana dengan optimal oleh pemerintah dalam hal ini

pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan transportasi online di kota

Makassar. Sistem pengawasan ini sangat penting, sebab sebaik apapun sebuah

peraturan jika tidak melaksanakan sistem pengawasan maka tidak akan

memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.

Page 16: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

4

Berdasarkan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul

‘’Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online Di

Kota Makassar’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dikembangkan

adalah bagaiamana sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi

online di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui sistem

pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diharapkanpenulisantara lain:

1) Kegunaan Teoritis

a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan,

khususnya bidang Ilmu Administrasi Negara.

b) Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan informasi, dan acuan bagi

mahasiswa Ilmu Administari Negara untuk kegiatan pengkajian dan

penelitian selanjutnya

2) Kegunaan Praktis

a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal

bagi pemerintah kota Makassar dalam hal kegiatan pengawasan

penyelenggaraan transportasi di kotaMakassar .

Page 17: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

5

b) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat luas terkait

sistem pengawasan dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.

Page 18: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pengawasan

1. Teori Sistem Pengawasan

Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu

sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi

yang utama dari suatu usaha atau urusan menurut Prajudi (Syafiie, 2014:1). Senada

dengan Pendapat syafiie, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari rangkain,

yang saling kait mengait satu sama lain. Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat

dipahami secara umum bahwa sistem memiliki bagian yang terhubung dan sangat

teratur, antara bagian sistem yang saling terhubung harus sejalan dan memiliki alur

yangsama dalam proses itu sendiri.

Menurut Siagian (Torang, 2013:176) mengatakan bahwa pengawasan adalah

suatu rangkaian yang dilakukan dengan pengamatan terhadap keseluruhan kegiatan

dalam organisasi agar menjamin semua pekerjaan berjalan sesuai dengan

perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Senada dengan pendapat itu,

Manulang (Murwaningsih, 2013 : 47 ) mengungkapkan bahwa pengawasan sebagai

suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan jika diperlukan, maka

dilakukan koreksi agar proses berjalan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan

perenvcanaan awal. Selanjutnya Manullang (Herawati, dkk: 2016 : 7) Pengawasan

merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan, menilai serta mengoreksi

pelaksaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi.

Senada dengan pendapat diatas, pengawasan adalah berfunsi untuk melakukan

penyesuaian antara ketentuan yang ideal dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Page 19: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

7

Pengawasan bukan berfungsi untuk mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi

berfungsi untuk mencari apa yang salah dan dilakukan tindakan korektif untuk

memperbaiki kesalahan itu, namun jika sudah baik, maka dilakukan tindakan untuk

meningkatkan kualitas (Murwaningsih, 2013: 38). Sedangkan menurut Halsey

(Herawati dkk, 2016) pengawasan membutuhkan pemilihan orang yang dianggap

tepat dalam melaksanakan tugas dan mempu menjabarkan implementasi dari tiap

pekerjaan.

2. Pentingnya pengawasan.

Kegiatan pengawasan menjadi kegiatan yang paling penting dari semua akhir

kegiatan manajemen. Hal ini dikarenakan pengawasan menjadi benteng dan cara

untuk mengetahui sampai seberapa banyak/ besar rencana yang sudah ditetapkan

dapat tercapai. Menurut Handoko ( Murwanigsih, 2013:48), mengungkapkan

bahwa pengawasan menjadi penting karena :

a. Perubahan lingkungan organisasi

b. Peningkatan kompleksitas organisasi

c. Kesalahan-kesalahan

d. Kebutuhan manajer untuk pendelegasian wewenang

Berikut beberapa alasan pentingnya pengawasan diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

A. Perubahan lingkungan organisasi

Perubahan yang serba cepat dan kompetitif seperti sekarang ini

menyebabkan lingkungan organisasi dapat berubah dalam dalam waktu yang

singkat.Perubahan yang terjadi memaksa organisasi untuk menata ulang semua

aktivitasnya, terutama dalam pengawasan. Pada masa lampau pengawasan masih

Page 20: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

8

dilakukan dengan sederhana dan kurang efisien.Pimpinan harus sering

kelapangan hanya untuk mengetahui kehadiran karyawan sehingga banyak

waktu yang gterbuang dan sangat tidak efisien. Tapi untuk saat ini perubahan

lingkungan yang semakin modern dapat memanfaatkan teknologi informasi agar

pekerjaan dapat lebih efisien.Misalnya penggunaan CCTV untuk melakukan

pemantauan terhadap kehadiran karyawan yang dapat menghemat waktu dan

juga memudahkan pertanggungjawaban.

B. Kompleksitas organisasi

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang dapat berkembang dan

mengalami pertumbuhan yang baik.Dampak organisasi yang berkembang dapat

dilihat dari kegiatan organisasi yang kompleks, sehingga perlu adanya

pengawasan.

C. Kesalahan yang dilakukan oleh amggota organisasi dapat diketahui

Sangatlah susah bagi suatu organisasi yang tidak melakukan pengawasan.

Penyebabnya karena tidak semua organisasi menjalankan tugasnya dengan baik

dan ada saja sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan tujuan dari awal.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pengurus

organisasi, perlu dilakukan pengawasan yang rutin.Dengan adanya pengawasan

yang rutin kekeliruan yang terdapat oleh organisasi dapat segera dicarikan jalan

keluarnya atau segera diatasi.

D. Adanya pendelegasian tugas

Dalam menjalankan tugasnya pimpinan tidak mungkin bekerja sendiri.Tugas

yang sangat banyak perlu didelegasikan kepada orang-orang yang dapat

dipercaya agar menjadi ringan dan dapat diselesaikan dengan baik.

Page 21: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

9

3. Tujuan pengawasan

Menurut Winardi (Murwaningsih, 2013: 49) menyebutkan bahwa pengawasan

adalah;

1. Membandingkan kejadian-kejadian dengan pengawasan yang sebelumnya

telah dibuat.

2. Mengadakan perbaikan yang dianggap perlu dilakukan apabila kejadian-

kejadian dalam kenyataan terjadi penyimpangan daripada rencana-rencana.

Dari pendapat diatas, Murwaningsih memberikan kesimpulan bahwa tujuan

diadakannya pengawasan, antara lain:

A. Untuk mengetahui pelaksanaan rencana

Tujuan utama adanya pengawasan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan

rencana sudah sesuai atau belum.Rencana yang dibuat organisasi tentunya sudah

dibuat semaksimal mungkin untuk mencapai.Pencapaian tujuan organisasi

menggunakan tahapan-tahapan, baik tahapan pendek, menengah atau

panjang.Semua tahapan yang direncanakan perlu diawasi hasilnya.Apabila

hasilnya kurang maksimal, maka harus dicari solusi yang paling tepat, sehingga

organisasi dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

B. Untuk mengetahui kesulitan yang terjadi

Setiap aktivitas pasti ada resikonya, baik resiko yang positif maupun negatif.

Kalau resiko yang positif pastilah tidak akan mengganggu jalannya organisasi.

Kalau resiko yang positif tentu tidak akan mengganggu jalannya organisasi.

Akan tetapi risiko yang negative seperti kesulitan-kesulitan yang dihadapi

karyawan maupun para manajer dalam menjalankan tugasnya perlu segera

diketahui dan dicarikan solusinya.Dengan adanya pengawasan, organisasi dapat

Page 22: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

10

mengetahui kesulitan-kesulitan tersebut.Apabila terjadi peristiwa demikian,

organisasi dapat mencari permsalahan yang timbul kemudian mengidentifikasi

permasalahn yang timbul serta mencari solusinya.

C. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan.

Ada pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati.Pepatah ini mengandung

makna bahwa organisasi perlu pengadaan antisipasi terhadap gangguan-

gangguan dalam mencapai tujuannya.Cara untuk mengatasi gangguan adalah

dengan dilakukannya kegiatan pengawasan.Apabila dalam organisasi ada

indikasi terjadinya hambatan, hasil pengawasan dapat segera ditindak lanjuti.

D. Untuk mencari jalan keluar apabila ada hambatan

Pengawasan diberlakukan untuk mencari jalan keluar apabila ada hambatan

dalam pelaksanaan tugas. Tidak ada organisasi yang tidak mempunyai masalah,

masalah yang muncul harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu

jalannya organisasi. dilakukan pengawasan oleh organisasi menjadi hal penting

untuk menemukan solusi dai masalah.

4. Elemen dasar dalam proses pengawasan

Kadarman (Mukarom : 2015) mengatakan bahwa tahapan-tahapan pengawasan

yaitu sebagai berikut :

A. Menetapkan standar, artinya perencanaan merupakan rancangan untuk

mengukur, secara logis hal ini berarti bahwa dalam proses pengawasanyang

utama adalah menentukan standar.

B. Mengukur kinerja atau melakukan perbaikan yang menyesuaikan dengan

standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Page 23: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

11

C. Memperbaiki penyimpangan, pegawasan akan kurang jika tidak dilakukan

proses perbaikan terhadap tindakan kekeliruan tersebut.

5. Prinsip –Prinsip Pengawasan

Pengawasan perlu adanya prinsip-prinsip atau karakteristik pengawasan yang

baik. Menurut Handoko (Murwaningsih : 2013: 51) karakteristik pengawasan yang

baik adalah:

1. Akurat

Infromasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat karena bila tidak akurat

maka dari sistem pengawasan dilakukan tindakan korektif atau memperbaiki

kekeliruan yang ada.

2. Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disamakan, dan melakukan perbaikan seceptnya

terhadap kegiatan.

3. Objek dan menyeluruh

Informasi harus dengan mudah dapat dipahami serta objektif dengn lengkap.

4. Memiliki titik pada pusat titik pengawasan

Sistem pengawasan harus memberikan perhatian pada bidang atau bagian yang

sering terjadi kesalahan yang berulang serta memberikan dampak yang fatal.

5. Realistik secara ekonomis

pembiayaan pada kegiatan harus terjadwal dengan baik, utamanya pengeluaran

tidak boleh melebihi perencaaan atau maksimal sesuai dengan perencanaan

awal.

Page 24: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

12

6. Realistik secara organisasional

pengawasan harus sesuai dengan organisasi, artinya memiliki kesesuaian

dengan organisasi tersebut.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Hal ini dikarenakan:

a. Setiap tahap proses pekerjaan dapat memengaruhi sukses atau gagalnya

keseluruhan operasi.

b. Informasi tentang pengawasan harus mampu disosialisasikan kepada

semua yang memrlukan.

8. Fleksibel

pengawasan harus dapat memberikan tanggapan atau respon terhadap peluang

dan ancaman pada lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan yang efektif adalah yang mampu menunjukkan standar

koreksi yang telah ada..

10. Diterima para anggota organisasi

sistem pengawasan dapat mengarahkan arah kerja anggota organisasi pada

prinsip otonomi atau pembagian kerja, tanggungjawab dan prestasi.

Dalam fungsi pengawasan, terdapat prinsip yang merupakan basis dari

fondasi pengawasan yang baik.Prinsip itu meliputi point of control, self

controldan personal control.

Point of control : the greatest potential for control tends to existat the point

where the action takes place. kecenderungan pengawasan berada pada titik

dimana kegiatan berlangsung. sejalan dengan pentingnya memberi perthatian

khusus pada unit kegiatan yang memerlukan sumber daya paling besar.

Page 25: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

13

Self control: selff control tend to be the most effective form of control.

Pengendalian sendiri cenderung menjadi bentuk pengendalian yang paling

efektif. Apabila masing-masing pemegang tugas dapat melaksanakam

mekanisme pengawasan sendiri, hasilnya akan jauh lebih efektif karena koreksi

bias segera dilakukan.

Personal control: personal control tergantun dari standar yang disepakati dan

membutuhkan metode penilaian kegiatan dari hasil-hasilnya oleh mereka yang

melakukan pekerjaan tersebut. Investasi awal yang dibutuhkan berupa waktu dan

pelatihan. Metode ini merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan

sehingga terjadi pembagian kewenangan sekaligus penciptaan akuntabilitas pada

manajemen menurut Tanri Abeng (Murwaningsih 2013: 52).

Dari prinsip-prinsi pengawasan diatas, (Murwaningsih, 2013: 52)

berkesimpulan bahwa prinsip pengawasan adalah antara lain:

A. Dapat tepat mencapai sasaran.

Pelaksanaan pengawasan diharapkan menggunakan prinsip tepat sasaran. Jadi,

sebelum pengawasan dilakukan seharusnya sudah diketahui sasaran-sasaran

yang akan diawasi. Apabila sasaran yang diawasi dapat dikendalikan dengan

baik, pengawasan dapat tepat sasarn. Misalnya sasaran pengawasan adalah

akuntabilitas keuangan maka pengawasan berfokus pada pada penerimaan dan

pengeluaran kegiatan beserta segala apa yang harus dipertanggungjawabkan

oleh organisasi (SPJ). Bukti otentik dapat diketahui dengan baik.

Page 26: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

14

B. Fleksibel

Pengawasan harus fleksibel, arti fleksibel disini bukan berarti luwes untuk

membuka adanya penyimpanan, namun fleksibel disini apabila ada keadaan

darurat maka pengawasan dapat dikaji ulang.

C. Dinamis

Arti dinamis disini adalah berkembang kearah yang lebih baik.Pengawasan

yang dilakukan disamping dapat menemukan hasil dari pengawasan, namun

dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

organisasi.

D. Ekonomis

Dalam pelaksanaan pengawasan, factor ekonomi juga harus diperhitungkan.

Misalnya apabila mengawasi kegiatan yang yang nilai anggaranya hanya 500

juta, tapi anggaran pengawasan lebih besar atau sama dengan anggaran dan

yang diawasi maka itu adalah pemborosan.

E. Efisien

Efisien adalah adanya perbandingan terbalik yakni pemasukan dan

pengeluaran. Dalam kegiatan pengawasan disarankan dapat memperoleh hasil

yang lebih maksimal sehingga tidak menghambur-hamburkan waktu, tenaga

maupun dana yang telah disediakan.

F. Dapat dimengerti

Kegiatan pengawasan yang dilakukan harus dapat dimengerti, baik oleh

pengawas maupun yang diawasi.

Page 27: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

15

G. Dapat segera melaporkan penyimpangan

Dalam pengawasan dimungkinkan ditemukan berbagai penyimpangan-

penyimpangan, baik prosedur maupun penyimpanan yang jelas mengarah pada

kerugian Negara.Oleh karena itu, pengawas harus segera menjelaskan tentang

penyimpangan yang ditentukan dan melaporkan pada pihak terkait.

H. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif

Pengawasan tanpa tindakan korektif adalah sia-sia.apabila ditemukan

penyimpangan dengan segera dapat dilakukan korektif agar terlaksana sesuai

dengan apa yang diharapkan.

6. Jenis-jenis pengawasan

Menurut Siagian(Murwaningsih, 2013: 55) ada 4 jenis pengawasan dalam

lingkungan pemerintahan yaitu:

1. Pengawasan melekat

Setiap pejabat pimpinan,disamping sebagai perencana cekatan, organisatoris

yang handal dan sebagai penggerak yang tangguh, setiap manajer pula menjadi

pengawas yang efektif.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional bias dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat

dalam suatu instansi tertentu, tetapi pula dilakukan oleh aparat pengawasan

yang berada diluar suatu instansi, meskipun dalam lingkungan pemerintahan.

3. Pengawasan oleh lembaga konstitusional

Sistem administrasi Negara Indonesia terdapat dua lembaga konstitusional

yang melakukan pengawasan diantaranya adakah badan pemeriksa keuangan

dan dewan perwakilan rakyat.

Page 28: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

16

4. Pengawasan sosial

Masyarakat yang menganut system demokrasi, partisipasi masyarakat dalam

mengawasi jalannya roda pemerintahan bukan saja dibenarkan, tetapi justru

didorong, sudah barang tentu banyak banyak bentuk partispasi tersebut.Salah

satunya adalah turut dalam mengamati pelaksanaan kegiatan tugas-tugas umum

pemerintahan.

Senada dengan pendapat diatas, Manullang (Murwaningsih, 2013:56)

mengemukakan bahwa ada empat macam dasar penggolongan jenis

pengawasan, yaitu:

1. Waktu pengawasan

a. Pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum

terjadinya kesalahan-kesalahan.

b. Pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah

dijalankan, diukur dari hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur

standra yang ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan

a. Produksi

Pengawasan ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi, kualitas dan

likuiditas perusahaan.

b. Keuangan

Pengawasan ditujukan untuk mengetahui bidang keuangan, seperti pada

pemasukan dan pengeluaran perusahan. Untuk mengetahui biaya produksi,

biaya produksi, biaya operasi yang akan digunakan serta mengetahui biaya

Page 29: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

17

produksi, biaya operasi yang akan digunakan serta mengetahui jumlah

kisaran laba dan rugi dari perusahan.

c. Waktu

Pengawasan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan suatu produksi

sesuai dengan waktu yang direncanakan.

d. Manusia dengan kegiatan-kegiatanya

Pengawasan manusia, apakah pengawasan dijalankan sesuai dengan

intruksi, rencana tata kerja atau manual.Apakah manusia mengalami

kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

3. Subjek pengawasan

a. Pengawasan internal adalah proses pengawasan oleh atasan kepada

bawahan dari perugas itu sendiri.

b. Pengawasan eksternal dimaksudkan yang melakukan pengawasan

adalah orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.

4. Cara mengumpulkan fakta guna pengawasan, adalah:

a) Personal observation adalah melakukan pengamatan dari segi kelemahan,

memberi kesan kepada bawahan bahwa pada dasarnya mereka diawasi

dengan ketat dan ini akan member dampak yang kuran baik.

b) Oral report adalah pengawasan dilakukan dengan cara mendapatkan

informasi dari bawahan. Dengan cara ini kedua belah pihak dapat

mempercepat kerja sebab ada hubungan komunikasi yang baik diantara

keduanya.

c) Written report adalah suatu bentuk mempertanggungjawabkan tugas sesuai

dengan arahan dan juga perintah dari atasan sebelumnya.

Page 30: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

18

d) Control by exspection adalah pengawasan yang yang dilakukan pada

orang tertentu saja. Jadi pengawasan itu hanya dilakukan bila diterima

laporan yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang istimewa.

7. Teknik- Teknik Dalam Pengawasan

Pendapat umum (public opinion) jenis apapun pekerjaan didunia ini senantiasa

memerlukan suatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan

tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan

harapan yang diharapkan.

Berikut teknik- teknik dalam pengawasan sebagaimana terdapat dalam

Makmur (2011: 193), beserta penjelasannya;

A. Teknik pemantauan dalam pengawasan

Teknik dalam pemantauan dalam pengawasan ini sangat dibutuhkan semua

lembaga agar program yang direncanakan dengan dapat terlaksana dengan baik.

B. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi

atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran atau keterangan

kebenaran yang jelas agar dapat pula memberikan keyakinan kepada semua pihak

atas hasil pengawasan yang telah dilakukan.

C. Teknik penilaian dalam pengawasan

Teknik penilaian sebagai bagian daripada pengawasan terhadap pelaksanaan

sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa

keutamaannya.

Page 31: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

19

D. Teknik wawancara dalam pengawasan

Tujuan wawancara di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi

sehingga pengawas bias menentukan suatu keyakinan kebenaran ataukah benar

dalam kesalahan.

E. Teknik pengamatan dalam pengawasan

Pengamatan dilakukan untuk menyesuaikan antara informasi dan kebenaran yang

terjadi itu susuai dengan yang diharapkan, proses pengamatan harus dilakukan

dengan cermat.

F. Teknik perhitungan dalam pengawasan

Perhitungan sangat memegang penting dalam pengawasan karena salah satu

teknik untuk menentukan daripada hasil pengawasan, kekeliruan dalam

perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.

G. Teknik analisis dalam pengawasan

Data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan harus dilakukan

analisis untuk menentukan kualitas hasil kerja yang dilakukan oleh unit kerja

teknis sehingga dapat memberikan suatu kepastian.

H. Teknik pelaporan dalam pengawasan

Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami oleh

penerima laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat

sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya.

B. Penyelenggaraan Layanan Transportasi

1. Penyelenggaraan layanan transportasi

Transportasi secara umum dipahami sebagai perpindahan, atau pergerakan

orang atau orang dari ruatu lokasi, yang disebut lokasi awal ke lokasi lain yang

Page 32: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

20

biasa dipahami sebagai tujuan yang menggunakan alat tertentu. Dari perngertian

ini transportasi memiliki pembagian tersendiri seperti lokasi (asal dan tujuan), alat

(teknologi), keperluan tertentu diatas lokasi tujuan ekonomi social dan lain-lain

(Miro : 2012: 1-2).

Miro (2012: 2-3) menjelaskan bahwa jangkauan pelayanan dalam transportasi

dapat dijabarkan melalui cara seperti yang diterangkan dibawah ini. Berdasarkan

tataran wilayah, transportasi dapat diklasifikasikan menurut jenjang berikut.

1. Transportasi lokal adalah sistem pelayanan transportasi yang melayani

perjalanan setempat, artinya lokasi pertama dan tujuannya berjarak dekat.

2. Transportasi regional adalah system transportasi yang melayani penduduk

dan barang yang melakukan perjalanan dengan lokasi asal dan tujuan asal

yang sudah melampaui batas lokal atau berjarak lebih jauh.

3. Transportasi nasional adalah system transportasi yang melayani perjalanan

dari lokasi asal ke lokasi tujuan dnegan dengan jarak yang lebih jauh

daripada transportasi regional dan melampaui batas wilayah regional.

4. Transportasi intenasional adalah sistem transportasi yang melayani

perjalanan dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan jarak yang paling jauh,

yakni menembus batas wilayah Negara, misalnya dari Jakarta (Indonesia) ke

Tokyo (jepang).

Berdasarkan penjelasan diatas, Fidel Miro (2012: 3) memberikan penjelasan

bahwa sistem transportasi sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dalam

rangka pengadaan layaan jasa transportasi yang dengan jarak wilayah mulai

dari tingkat lokal (desa dan kota) sampai ke tingkat skala nasional dan

internasional.

Page 33: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

21

Adapun menurut Morlok transportasi memiliki komponen (Fidel Miro:

2012: 4) ialah :

1. yang menjadi objek pemindahan ( manusia dan barang )

2. Alat transportasi dan sarana

3. jalur pergerakan alat transportasi, yaitu prasaran/ infrastruktur (jalan)

4. Tempat memasukkan/ memuat dan mengeluarkan/ membongkar objek

yang diangkut ked an dari dalam alat transportasi(terminal).

5. Yang memadukan point a sampai b diatas sekaligus mengatur dan

mengelolanya (sistem pengoperasia/ sistem manajemen).

2. Perananan Transportasi

Peranan layanan transportasi sangat memberi dampak yang spesifik bagi

kehidupan masyarakat, selain tuntutan yang semakin besar juga daya mobilitas

yang semakin meningkat. Peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi

peranan dalam peradaban manusia, peranan ekonomi, peranan social, peranan

politik, dan dampak transportasi terhadap lingkungan (Fidel Miro, 2012: 8), yang

kemudian memaparkan seperti berikut:

a) Peranan transportasi terhadap peradaban manusia

Dimasa sekarang kebutuhan hidup telah semakin beragam dan kebutuhan

sumber-sumber objek kebutuhan terpencar secara special.Manusia zaman

sekarng pun cenderung hidup menetap tidak berpindah-pindah tempat seperti

dulu.Dalam kehidupan seperti ini transportasi dan perkembangan

tekhnologinya semakin diperlukan.

Page 34: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

22

b) Peranan transportai terhadap perekonomian

Transportasi sangat mempengaruhi proses produksi, distribusi produk dan

dalam hal pertukaran kelebihan. Transportasi membantu mempercepat dan

mempermudah tersedianya sumber-sumber daya atau faktor produksi itu

ditempat tersebut.

c) Peranan transportasi dalam kehidupan sosial

Dalam hubungann dengan aktivitas sosial masyarakat, transportasi berfungsi

untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan yang bersifat

nonekonomis, Warpani (Fidel Miro 2012: 9) Sementara itu ada lima unsur

pokok transportasi, pertama manusia, yang membutuhkan transportasi; kedua,

barang yakni benda yang di diperlukan atau dikonsumsi oleh manusia; ketiga,

kendaraan, yang berfungsi sebagai sarana transfer atau pemindahan manusia

dan barang dari satu tempat ke tempat lain; keempat jalan, sebagai prasarana

atau media transportasie serta kelima Organisasi atau kelembagaan yang

bertindak sebagai pengelola transportasi (Prasetya dan winarna : 2014)

C. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Permenhub BAB V Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum

Bermotor Tidak Dalam Trayek, Pasal 68 menjelaskan sebagai berikut;

(1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam

trayek dilaksanakan petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan

peralatan secara manual dan/ atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Page 35: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

23

(2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;

a. Petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan;dan / atau

b. Petugas kepolisian Negara republik Indonesia.

Kemudian pada Pasal 70 menjelaskan sebagaimana berikut;

1. Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam

trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, dilakukan terhadap pemenuhan:

a. Persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam

trayek; dan

b. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum.

2. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan orang dengan

kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi;

a. Dokumen perizinan;

b. Dokumen angkutan umum;

c. Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggungjawab

perusahaan;

d. Jenis pelayanan;

e. Tarif untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi;

f. Tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan

g. Tanda identitas awak kendaraan umum.

3. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan

bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf byakni :

Page 36: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

24

a. Tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor umum;

b. Fisik kendaran bermotor umum;

c. Standar pelayanan minimal.

D. Kerangka Pikir

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan layanan transportasi online di

kota Makassar adalah suatu kubutahan mendasar untuk menjaga serta memenuhi

kebutuhan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna layanan ini.

Pengawasan yang merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Siagian

(Makmur :2011: 176)

Pengawasan yang baik memilikiteknik dalam proses pengawasannya, oleh

sebab itu dibutuhkan suatu teknik dalam melaksanakan proses pengawasan tersebut.

Pemantauan dalam proses pengawasan adalah hal atau langkah awal yang dilakukan

untuk mendapatkan informasi awal sebelum melanjutkan kepada tahapan

selanjutnya, proses pemeriksaan dilakukan untuk melaksanakan penyesuaian antara

sebuah aturan dengan keadaan yang seharusnya. Kemuadian proses penilaian

adalah langkah untuk melakukan pencocokan antara indikator yang ada dengan

keadaan yang terjadi dilapangan. Proses pelaporan menjadi proses yang

menentukan pada langkah pengawasan ini ,Makmur (2015).

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir

berikut ini:

Page 37: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

25

Bagan kerangka pikir

Gambar 1 :Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan

Transportasi Online di Kota Makassar dengan indikator pembahasan yaitu

Pemantauan, Pemeriksaan, Penilaian dan Peelaporan.

E. Deskripsi fokus penelitian

Adapun deskripsi fokus dari penelitian ini adalah:

Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi

OnlineDi Kota Makassar

Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online

Di Kota Makassar

Pemeriksaan

1. SIM A Umum

2. Buku Uji KIR

3. STNK

4. Berbadan

Hukum

5. Stiker

6. Kartu

Pengawasan

Penilaian

1. Penilaian mengacu

pada hasil

pemeriksaan.

2. Surat pernyataan

pengemudi.

Pemantauan

1. Akses

dashboard

2. Pemesanan

taksi online

melalui

aplikasi.

Pelaporan

1. Pelaporan Melalui

Peran Masyarakat.

2. Pelaporan

Berdasarkan Hasil

Dari Pemeriksaan

Petugas Dinas

Perhubungan

Provinsi Sulawesi

Selatan.

Page 38: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

26

1. Pemantauan

Pemantauan yang dimaksud dengan melakukan pemantauan terhadap

penyelenggaraan layanan transportasi online di Kota Makassar. Pemantauan ini

mencakup dua hal yaitu (a) akses Dashboard dan (b) pemesanan taksi online

melalui aplikasi.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan secara administratif yang

mencakup tentang, (a) Sim A Umum, (b) Buku Uji KIR, (c) STNK, (d) Berbadan

Hukum, (e) Stiker, (f) Kartu Pengawasan. pemeriksaan ini sesuai dengan

Permenhub No 108 tahun 2017.

3. Penilaian

Penilaian mengacu pada dua indikator yaitu (a) Penilaian yang mengacu pada hasil

pemeriksaan dan (b) surat pernyataan pengemudi.

4. Pelaporan

Palaporan yang dimaksud memberikan pelaporan atas hasil penilaian untuk

dilakukan sebuah evaluasi oleh Dinas Perhubungan, pelaporan ini terdapat dua

indikator yaitu (a) Laporan dimasukkan kepada Kepala Dinas, kemudian akan

disampaikan kepada kementerian dan (b) Peran pelaporan masyarakat dengan

memasukkan data lengkap.

5. Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online Di Kota Makassar

dapat tercapai dengan baik dengan mengacu pada proses pengawasan yang

baik yakni meliputi Pemantauan, Pemeriksaan, Penilaian dan Pelaporan.

Page 39: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan loksasi penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini terlaksana pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun

2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan,

disertai dengan pertimbangan bahwa sistem pengawasan penyelenggaraan

layanan transportasi online di kota Makassar oleh dinas perhubungan Provinsi

Sulawesi Selatan terhadap penyelengggaraan layanan transportasi online dinilai

masih kurang maksimal.

B. Jenis dan tipe penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian mencurahkan segala

kemampuan baik sebagai wawancara atau pengamat dalam mengeksplorasi dan

mengumpulkan data masalah yang diteliti dalam hal ini sistem pengawasan

penyelenggaraan transportasi online.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian fenomenologi yakni suatu penelitian yang meliputi proses

pengumpulan data dan penjelasan data secara kualitatif. Peneliti berusaha

menggambarkan sistem pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan

transportasi online di kota Makassar.

Page 40: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

28

C. Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara

langsung dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data berupa dokumen-dokumen, buku, laporan,

peraturan dan data yang bersifat yang bersifat informasi tertulis yang

digunakan dalam penelitian.

D. Informan penelitian

Menurut Bungin (2011) informan adalah sumber informasi yang diyakini

mampu memberikan jawaban objektif terhadap pewawancara. peneliti

menggunakan purposive sampling yaitu peneliti menentukan pengambilan

sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan

penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tabel 1 : Informan Penelitian

No Nama Inisial Jabatan Jumlah

1. Edica Ade

Prastyo,S.H

EAP Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Barang

Dishub Sulsel

1

2. Irfan FI Staf Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Barang

Dishub Sulsel

1

3. Asman

Amkas

AA Pengemudi Layanan Transportasi Online ( GrabCar) 1

4. Fadli FD Pengemudi Layanan Transportasi Online (GrabCar) 1

5. Rijal RJ Pengemudi Layanan Transportasi Online (GoCar) 1

6. Reski RS Pengguna layanan transportasi online (GrabCar) 1

7. Nurul Azmi NA Pengguna layanan transportasi online (G0Car) 1

Jumlah 7

Page 41: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

29

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan saat penelitian ini adalah dengan

melakukan diskusi langsung dengan pertanyaan terkait variable yang ada,

kemudian dikembangkan berdasarkan dengan fenomena yang ada, awancara ini

dilakuukan di kantor (pegawai Dishub Prov. Sulsel) dan diatas kendaraan dengan

pengemudi transportasi onlie serta di tempat yang memungkinkan bagi pengguna

transportasi online.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dengan melakukan pengarsipan terhadap beberapa dokumen

dari dinas perhubungan serta hal lain yang dianggap memberikan pengaruh baik

terhadap penelitian ini.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi yang dilakukan adalah dengan

melakukan pengamatan awal terhadap gejala sosial ditengah masyarakat terkait

dengan perbedaan pandangan terhadap transportasi online. hal ini memberikan

pengaruh terhadap data yang diperoleh utamanya sebagai informs awal yang

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

F. Teknik analisis data

Data yang diperoleh adalah data primer, sekunder dan tersier dan kemudian

penulis melakukan analisis dengan teknik kualitatif. Menurut McDrury,

(Moleong:2014) mengatakan bahwa analisis datayang digunakan dalam

Page 42: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

30

penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Reduksi data (Data Reduction

Mereduksi data berarti melakukan kajian pada hal yang dianggap focus

serta mengarah. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan

gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.

2. Penyajian data (data display)

Penelitian kualitatif, dilakukan penyajian data dengan bentuk uaraian

singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini

diusahakan agar peneliti mampu menguraikan secara singkat tentang

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota

Makassar.

3. Penarikan kesimpulan (conslusion drawing and verification)

Langkah ketika dalam analisis data dengan ada kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan sebuah temuan baru, artinya

belum pernah ada yang menyajikan hal tersebut.Temuan bisa berupa penjelasan

danvisualisasi terhadap suatu objek dalam hal ini mengenai pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.

G. Pengabsahan data

Moleong, (2014) mengemukakan bahwa pengabsahan data adalah bentuk

batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan

variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triagulasi,

Page 43: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

31

yaitu teknik pemeriksaaan keabsahan data yang memamfaatkan sesuatu data

dengan tidak menggunakan data yang sama untuk dijadikan perbandingan.

1. Triagulasi Sumber

Triagulasi sumber adalah membandingkan cara memeriksa kembali tingkata

kepercayaansuatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

contohnya melakukan pembandingan antar informan, kemudian

membandingkanapa yang dikatakan umum dengan yangdikatakan pribadi,

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat

perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara

dan dokumen.

2. Trigulasi Teknik.

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut;

a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami

proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam

konteks observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek,

perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek, dengan peneliti dan

hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data

tambahan terhadap hasil wawancara.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara (interview) adalah teknik dilakukan dengan tanya

jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan

Page 44: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

32

langsung dengan informasi yang dianggap mengerti mengenai

permasalahan yang diteliti.

3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu digunakan untuk validitas databerkaitan dengan pengecekan

data berbagaisumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Untuk

mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan

pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan.

Page 45: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

33

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Makassar

Kota ini dahulu bernama ujung pandang dan dipakai kira-kira tahun 1971 sampai

tahun 1999. Alasan perubahan yang masuk akal sebab Makassar adalah nama suku

yang ada di kota Makassar saat ini, meskipun masyarakat yang mendiami wilayah

Makassar saat ini datang dari latar belakang suku berbeda..

Perang dunia kedua dan pendirian republik Indonesia merubah wajah Makassar.

warga asing yang dulunya mendiami Makassar meninggalkan kota ini pada tahun

1949 dan alih kepemilikan dari asing kepada pribumi pada tahun 1950-an

menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli semakin menghilang

dengan kedatangan warga yang mengadu nasib di kota ini. Baru pada tahun 1999

kota ini kembali dinamakan Makassar, tepatnya 13 oktober berdasarkan peraturan

pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 nama ujung pandang dikembalikan menjadi Kota

Makasssar dan sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah luas wilayah bertambah

kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577 hal ini sesuai dengan data

kemendagri .

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada pada jalur perdagangan

dan jalur transportasi yang sangat ideal. menjadi jalur utama dari arah selatan

provinsi Sulawesi selatan menuju arah utara maupun barat, serta memiliki pelabuhan

yang besar dan jalur transportasi udara kelas internasional.

Page 46: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

34

Tahun 2015 jumlah penduduk kota mengalami peningkatan yang cuku besar,

seiring dengan kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya. sebagai ibu kota

provinsi, tentu ini adalah hal yang sering terjadi yakni peningkatan jumlah

penduduk. sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa di kota Makassar tiga

tahun terakhir mengalami peningkatan yang besar kata Chaidir (Kabid Pengelolaan

Data dan Informasi Dispendukcapil Makassar) kepada berita sulsel.com, jumat

(31/3/2017).

Tabel 2 :Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2015-2017

Tahun 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk 1.653.386 1.658.503 1.769.920

Sumber : Berita online Sulsel.com

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi kenaikan

jumlah penduduk yang cukup signifikan. Dari data penduduk diatas, yang paling

mendasar adalah jumlah kebutuhan mobilisasi masyarakat kota Makassar sangat besar

dan memiliki potensi gesekan sosial yang juga sangat besar. oleh karena itu kebutuhan

terhadap moda transportasi juga sangat penting untuk menunjang hal tersebut.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan

Dinas perhungan provinsi Sulawesi selatan terletak dijalan perintis kemerdekaan,

Pai, Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan. Pekarangan kantor

yang luas dan tertata membuat kantor ini seperti bangunan pemerintahan agak berbeda

dari yang lain karena banyak tumbuh pohon besar disekitar kantor ini.

Bagian depan kantor terdapat lapangan untuk upacara bendera pada hari senin.

Pekarangan kantor dinas perhungan provinsi Sulawesi selatan cukup luas dan tertata

Page 47: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

35

dengan rapi. Bangunan Kantor utama memiliki tiga lantai dengan warna putih dan

atap bangunan berwarna biru Lantai utama kantor terdapat ruangan bagian umum

yang mengurus tentang persuratan dan keperluan lainnya, bersebelahan dengan

ruangan bagian umum terdapat ruangan kepala dinas perhubungan provinsi Sulawesi

selatan. Sedangkan lantai dua terdapat berbagai ruangan lainnya seperti ruangan

angkutan transportasi umum dalam trayek dan angkutan transportasi umum tidak

dalam trayek yang berdampingan.Sedangkan pada lantai tiga terdapat beberapa

ruangan lainnya seperti bagian moda dan penindakan.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Visi adalah: “Dinas perhubungan sebagai sebagai penyelenggara transportasi

yang professional dan handal menuju tercapainya simpul konektivitas

dikawasan timur Indonesia”

2. Misi organisasi adalah tonggak dari perencanaan strategik untuk mencapai tujuan

dan sasaran ang terukur, obyektif, dan spesifik. Berdasarkan visi dinas

perhubungan provinsi Sulawesi selatan, ditetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan kebutuhan;

b. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan

mampu menjangkau semua provinsi Sulawesi selatan;

c. Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan keamanan,

keselamatan, ketertiban transportasi;

d. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia agar melaksana tugas

secara profesional.

Page 48: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

36

3. Karakteristik informan

Berikut adalah karakteristik secara umum terhadap informan yang diwawancarai

sesuai dengan keahlian masing-masing menurut jenis kelamin, pekerjaan dan

pendidikan.

a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis

kelamin ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Sumber : Diolah dari data primer

Distributor informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel diatas

menunjukkan bahwa 5 (lima) orang berjenis kelamin laki-laki atau 71,4 persen dan

2 (dua) orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 28,6 persen dari seluruh

informan yang ada.

b. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan pekerjaan

ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Keterangan Frekuensi Persentase

Laki-Laki 5 71,4 %

Perempuan 2 28,6 %

Jumlah 7 100 %

Page 49: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

37

Tabel 4 : Kaarakter informan berdasarkan pekerjaan

Sumber : Diolah dari data primer

Distributor informan tentang pekerjaan berdasarkan tabel diatas menunjukkan

bahwa 2 (empat) orang bekerja sebaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28,5

persen dan 3 (tiga) orang bekerja sebagai Pengemudi transportasi online atau

sebesar 42,9 persen, serta sebagai mahasiswi 1(satu) orang atau sebanyak 14,3

persen dan sebagai seorang guru 1 (satu) orang atau sebanyak 14,3 persen.

c. Karakteristik informan berdasarkan pendidikan

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan pendidikan

ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 : Karakteristik informan berdasarkan pendidikan

Sumber : Diolah dari data primer

Distributor informan tentang pekerjaan berdasarkan tabel diatas menunjukkan

bahwa 3 (tiga) orang dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 42,9

Keterangan Frekuensi Persentase

PNS 2 28,5 %

Pengemudi transportasi online 3 42,9 %

Mahasiswi 1 14,3%

Guru 1 14,3 %

Jumlah 7 100 %

Keterangan Frekuensi Persentase

Sarjana Strata Satu (S1) 3 42,9 %

Sekolah Menengah Atas ((SMA) 4 57,1 %

Jumlah 7 100 %

Page 50: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

38

persen dan 4 (empat)orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

atau sebesar 57,6 persen dari seluruh informan yang ada.

B. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online Di Kota

Makassar

Sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar

telah dikakukan oleh sebagaimana mestinya. Khususnya bagian yang menangani

transportasi online yaitu bagian angkutan tidak dalam trayek dan barang dishub sulsel.

Dengan ini peneliti akan menjelaskan empat indikator yang terdapat sistem

pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar yakni: 1.

Pemantauan, 2. Pemeriksaan, 3. Penilaian, 4. Pelaporan.

1. Pemantauan

Pemantauan terhadap layanan harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian

penerapan aturan yang diberlakukan kepada penyedia layanan di kota Makassar.

Berdasarkan wawancara kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang

mengungkapkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam melakukan pemantauan, kami memantau penyedia layanan transportasi

online di kota Makassar dengan dua mekanisme yakni melalui Akses Dashboard

dan Melakukan pemesanan melalui aplikasi”. ( Hasil wawancara dengan EAP, 07

Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemantauan dilakukan

dengan dua mekanisme. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :

a. akses dashboard

b. melakukan pemesana melalui aplikasi

Penjelasan dari kedua mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

Page 51: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

39

1. a. Akses Dashboard

Akses dashboard adalah suatu sistem yang terhubung dengan alur pergerakan

taksi online yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Dishub Prov. SulSel.

Melalui Akses dashboard ini semua pergerakan taksi online terbaca melaui sistem

yang dimiliki oleh Dishub, hal ini adalah wujud dari proses pemantauan yang

terintegrasi mulai dari penyedia layanan transportasi online yakni aplikator dan

driver yang dapat dipantau oleh Dishub. Hal diatas adalah berdasarkan hasil

wawancara dengan Kasi tidak dalam trayek dishub prov. sulsel, adapun hasil

wawancara tersebut sebagai berikut:

“Dalam melakukan pemantauan, Dinas perhubungan Provinsi Sulawesi selatan

memiliki sistem yang dinamakan “ Akses Dashbot”, akses ini memudahkan

petugas untuk membaca semua pergerakan kendaraan taksi online di kota

Makassar. Gambaran dari aplikasi ini contoh ketika sedang memesan taksi

online, maka pemesan dapat melihat pergerakan taksi yang dipesan, begitu juga

dengan akses dashbot pergerakan kendaraan dapat terbaca dengan jelas secara

keseluruhan sehingga memudahkan proses pemantauan itu dilakukan”. (Hasil

wawancara dengan EAP, 07 maret 2018)

Melihat hasil wawancara yang disampaikan diatas sebagai pihak yang

menangani tentang transportasi online di kota Makassar tentunya juga

membutuhkan dukungan dari penyedia layanan yang ada di kota Makassar yakni

dengan melakukan proses pendataan yang baik terhadap driver yang mereka miliki

agar pemantauan yang dilakukan oleh Dishub dapat berjalan dengan baik sesuai

harapan banyak pihak. Wawancara dengan staf Kasi Angkutan tidak dalam trayek

Dshub Prov. Sulsel, mengatakan bahwa :

“Pemantauan sudah sangat menyesuaikan dengan pemanfaatan taknologi, jadi

penyedia layanan transportasi online menggunakan kecanggihan teknologi

dalam memberikan pelayanan, maka dishub juga menggunakan teknologi yang

canggih dalam memantau mereka ketika beroperasi. Pemantauan dengan akses

dahbot sangat membantu proses pemantauan, sebab sekedar memantau didepan

Page 52: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

40

layar leptop, pergerakan transportasi online dapat terlihat dengan jelas sesuai

kebutuhan pemantauan”. (Wawancara dengan IR, 07 Maret 2018)

Melihat hasil dari wawancara diatas yang disampaikan tersebut yang

mengatakan bahwa pengawasan dengan menggunakan teknologi sangat membantu.

Artinya proses pemantauan yang baik adalah proses yang dilakukan dengan

menyesuaikan objek yang yang dipantau, sebab yang yang dipantau dalam hal ini

pergerakan kendaraan transportasi online dengan menggunakan sistem teknologi

maka proses pemantauan yang baik adalah dengan menggunakan teknologi pula

yakni dengan menggunakan akses dashboard. Pendapat sama juga disampaikan oleh

pengemudi transportasi online yang mengatakan bahwa :

“Akses Dashboard sebenarnya cukup memudahkan, sebab akan mempengaruhi

rasa aman masyarakat karena transportasi online terpantau melalui aplikasi”

(Hasil wawancara dengan AA, 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi transportasi online diatas,

dapat dicermati bahwa pengemudi menginginkan agar penumpang merasa aman

sehingga menikmati ketika menggunakan layanan transportasi online, hal senada

juga disampaikan selaku penngguna layanan tersebut yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau ada pemantauan menggunakan Akses Dashboard sebenarnya sangat

bagus, sebab pengemudi akan bergerak sesuai dengan petunjuk jalan yang ada

dan merasa dipantau maka kita akan merasa aman juga”.(Hasil Wawancara

dengan RS, 22 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dicermati bahwa pengguna merasa

penting untuk dilakukan pemantauan terhadap transportasi online agar agar dapat

memberi rasa aman terhadap pengguna transportasi online.

1. b. Pemesanan taksi online melalui aplikasi

Cara selanjutnya jika melakukan pemantauan terhadap pengawasan

penyelenggaraan layanan transportasi online yang dilakukan oleh Dishub Prov.

Page 53: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

41

Sulsel adalah dengan cara melakukan pemesanan langsung kepada pengemudi

transportasi online. Tentu ini sangat sederhana dan efektif jika akan dilakukan

proses pemeriksaan dan pemantauan terhadap transportasi online sebab cukup

dengan pemesanan maka akan mudah dilakukan tindak lanjut. Hal tersebut

diungkapkan oleh Kasi Angkutan tidak dalam trayek, yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk memantau transportasi online di kota Makassar yakni dengan cara

melakukan pemesanan kepada pengemudi transportasi online ditempat yang

tentu bukan di kantor dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan, sebab kita

ingin agar mereka datang untuk menjemput sekaligus diperiksa secara

administratif jika dibutuhkan, tapi yang paling penting adalah kami tetap

melaksanakan pemantauan mengacu Kepada Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas”. (Wawancara dengan EAP,07 Maret 2018)

Melihat hasil wawancara dari Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek, maka

dapat diketahui melalui mekanisme pemesanan taksi online juga dapat dilakukan

proses pemantauan yakni dengan langsung memanggil penyedia layanan

transportasi online tersebut. Tetapi yang paling penting dari itu adalah semua proses

pemantauan tetap mengacu kepada UU No 22 Tahung 2009 Tentang Lalu Lintas.

Senada dengan hasil wawancara diatas,staf Kasi angkutan tidak dalam trayek

mengungkapkan bahwa:

“Mekanisme dalam proses perizinan angkutan sudah sangat jelas, Undang-

undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas menjadi acuan kita, semua harus

mengaacu kepada peraturan ini sebab ini berkaitan dengan keselamatan banyak

orang”.(Wawancara dengan IR,07 Maret 2018)

Melihat hasil wawancara di atas, dapat dijelakan bahwa proses yang ada sudah

sangat jelas, bahwa semua yang berkaitan dengan keselamatan banyak orang harus

tetap mengacu kepada aturan yang mengikat semuanya. Selaku instansi yang

diberikan kewenangan terhadap pengaturan lalu lintas sebagimana amanat PM 108

Tahun 2017 sudah selayaknya jika dinas perhubungan mampu melakukan tugasnya

Page 54: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

42

dengan baik. Hal berbeda diungkapkan oleh pengemudi yang mengungkapkan

bahwa:

“Untuk razia dan pemesanan yang bertujuan untuk pemeriksaan administrasi

memang dinas perhubungan seperti tidak pernah melakukan, setahu saya hanya

satu kali itupun di Jalan Pengayoman, tetapi jika dilakukan razia maka itu bagus

untuk memenuhi syarat administrasi”. (Wawancara dengan RJ, 16 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa proses

pemantauan melalui pemesanan transportasi online lewat aplikasi masih sangat

kurang efektif sebab tidak memberikan efek terhadap pengemudi

transportasi.bahkan pengemudi transportasi online menganggap bahwa razia

tersebut hanya tuntutan yang bersifat sementara untuk memenuhi keinginan

pengemudi transportasi konvensional. Adapun menurut pengguna mengungkapkan

bahwa :

“Proses razia pada dasarnya sangat bagus untuk menertibkan penyedia layanan

transportasi online yang tidak sesuai dengan peraturan, kalau sesuai dengan

peraturan itu tandanya sudah layak mengemudi dan mengangkut penumpang”

(Hasil Wawancara dengan RS, 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa proses penindakan

dengan razia harus dilakukan agar dapat memenuhi rasa aman terhadap kebutuhan

layanan transportasi online yang digunakan oleh masyarakat. Dari hasil hasil

wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pemantauan sudah terlaksana

tetapi masih sangat kurang efektif karena Akses Dashboard belum dilaksanakan

secara maksimal karena PM No 108 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara

menyeluruh. Hal yang sama juga terhadap pemantauan dengan pemesanan melalui

aplikasi yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal karena jumlah

transportasi online yang terlalu banyak sehingga tidak mampu terjangkau secara

keseluruhan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.

Page 55: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

43

2. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dalam pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi

online sangat penting, khususnya untuk penyesuaian terhadap aturan hukum yang ada.

Selain itu, pemeriksaan juga akan menentukan efektifitas pemberlakuan PM N0.108

Tahun 2017. Adapun beberapa indikator yang harus dipenuhi dan menjadi aspek yang

diperiksa dalam penyelenggaraan layanan transportasi online berdasarkan hasil

wawancara dengan Kasi angkutan tidak dalam trayek mengungkapkan sebagai

berikut:

“Dalam proses pemeriksaan, dinas perhubungan mengacu kepada Peraturan

Menteri Perhubungan No 108 tahun 2018 yaitu Memiliki SIM A Umum, buku Uji

KIR, STNK, Berbadan hukum, Stiker, Kartu pengawasan” (Hasil wawancara

dengan EAP, 07 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi indikator

dalam pemeriksaan dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan adalah sesuai dengan

Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2018.berikut beberapa indikator

tersebut:

a. SIM A Umum

b. Buku Uji KIR

c. STNK

d. Berbadan hukum

e. Stiker

f. Kartu pengawasan

2. a. Surat Izin Mengemudi A Umum (SIM A Umum).

Surat izin yang dimaksud adalah batasan untuk pemenuhan aturan tersebut.

sebagaimana dalam UU No 22 tahub 2009. Hal ini harus dimiliki oleh pengemudi

Page 56: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

44

transportasi online sebagai persyaratan sebagaimana diungkapkan oleh Kasi

Angkutan tidak trayek , mengatakan bahwa:

“Persyaratan yang harus dimiliki oleh pengemudi transportasi online adalah

Surat Izin Mengemudi A Umum. Dan ini yang akan pertama kali diperiksa oleh

petugas kami”. (Wawancara dengan EAP,07 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara ini, surat izin mengemudi adalah hal paling utama

yang harus dipenuhi oleh pengemudi transportasi online, sebagai persyaratan yang

akan dijadikan indikator dalam pemeriksaan maka semua pengemudi diharuskan

memenuhi persyaratan ini. Wajar hal ini dijadikan sepagai indikator perizinan

pengoperasian transportasi online, sebab yang menjadi konsumen utama dari

transportasi online adalah masyarakat umum. Tidak ada yang dapat memberikan

kepastian terhadap kapasitas yang dimiliki oleh pengemudi kecuali dengan

memberikan bukti surat izin mengemudi A umum. Hal yang sama juga ungkapkan

staf angkutan tidak dalam trayek dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Semua pengemudi wajib memiliki Sim A Umum, mereka (pengemudi)

mengangkut orang dan barang, maka semua mengikut dengan aturan pasal 77

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika

tidak maka petugas akan memberikan surat pernyataan” (Wawancara dengan

IR,07 Maret 2018)

Mekanisme pengawasan sudah berjalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi yang masih kurang adalah proses sosialisasi yang

masih berjalan kurang efektif karena masih banyak pengemudi yang bingung

dengan mekanisme SIM A dan SIM A Umum. Seperti yang diungkapkan oleh

pengemudi yang mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya sepakat dengan aturan ini, tetapi seharusnya sosialisasi

terhadap aturan ini harus diperbanyak agar pengemudi tidak bingung, apalagi

sudah ada SIM A” (wawancara FD, 16 Maret 2018).

Page 57: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

45

Berdasarkan hasil wawancara diatas, persyaratan tentang SIM A Umum

terhadap pengemudi masih ada yang bingung, artinya sosialisasi masih sangat

kurang maksimal dilakukan oleh Dishub. Sedangkan menurut pengguna

mengungkapkan bahwa :

“Persyaratan tentang SIM A Umum sangat bagus sebenarnya karena sudah ada

pengujian sebelum mendapatkan SIM A Umum jadi kenyamanan pengguna

itu sudah tersertifikasi”. (Hasil wawancara NA,23 Maret 2018)

Melihat hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa persyaratan SIM A Umum

memberikan jaminan kepada pengguna bahwa pengemudi tersebut sudah teruji

dengan adanya surat izin tersebut, oleh sebab itu pengguna transportasi online

sangat sepakat dengan hal tersebut.Persyaratan tentang Sim A umum sudah layak

diberlakukan bagi pengemudi transportasi online.

2. b. Buku Uji Kir

Uji KIR sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya setelah

SIM A Umum, disebabkan karena untuk memastikan keamanan dan kenyamanan

penumpang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Angkutan tidak dalam trayek yang

mengungkapkan bahwa:

“Uji KIR harus ada ketika ingin beropersi, hal ini untuk memberikan rasa aman

dan nyaman kepada pengguna layanan transportasi online di kota Makassar”

(wawancara dengan EAP,07 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa proses yang

terjadi adalah semua berdasarkan dengan aturan yang telah berlaku. Sebagaimana

terdapat pada Pasal 3 PPNo 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan

kendaraan bermotor dijalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan

jalan. Hal yang sama juga diungkapkan staf angkutan tidak dalam trayek ketika

wawancara mengungkapkan bahwa:

Page 58: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

46

“Prosedur tentang pemenuhan persyaratan KIR sudah sangat terang didalam

peraturan, maka pengemudi taksi online harus melakukan uji KIR, lagipula

prosedurnya juga cukup mudah dengan keterbukaan informasi seperti sekatang

ini.”(Hasil wawancara IR, 07 Maret 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas, mengungkapkan bahwa cara yang ada cukup

memudahkan sehingga aturan ini tidak memberatkan melainkan untuk memenuhi

terhadap aturan semua pengemudi. Untuk mendapatkan KIR, tentunya dibutuhkan

sebuah mekanisme seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas. Hal yang

sama diungkapkan oleh pengemudi transportasi online yang mengatakan bahwa :

“Untuk Uji KIR itu memang harus dilakukan bagi kendaraan umum, tapi kalau

mobil sudah saya daftar tinggal menunggu panggilan untuk dilakukan Uji KIR,

tapi pengemudi merasa itu tidak memberatkan selagi semua transparan”.

(Wawancara AA, 16 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari pengemudi menggambarkan bahwa

pengemudi membutuhkan transparansi dari dishub ketika melakukan uji KIR, sebab

semua kendaraan umum memang harus memiliki uji KIR termasuk kendaraan

pribadi yang difungsikan untuk mengangkut penumpang, Artinya konsekuensi

ketika menjadi transportasi online maka secara tidak langsung sudah menjadi

transportasi umum berbasis online, hal yang sama juga diungkapkan oleh pengguna

layanan transportasi online yang mengatakan bahwa:

“Kalau memang harus Uji KIR, meskipun kendaraan pribadi tetapi sudah di

fungsikan mengangkut penumpang maka akan bersinggungan dengan

keselamatan banyak orang yakni penumpang, jadi lebih baiknya memang harus

selesai Uji KIR baru bisa di opersikan”. (Hasil wawancara RS, 22 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi dapat dilihat proses uji KIR

dinilai mampu memberikan rasa percaya dari pengguna transportasi online kepada

pengemudi transportasi online. Oleh sebab itu, seharusnya pengemudi memenuhi

Uji KIR tersebut agar memenuhi persyaratan yang dimaksud juga untuk menjawab

Page 59: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

47

keinginan pengguna transportasi online dari segi jaminan keamanan dan

kenyamanan serta.

2. c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah pesyaratan wajib bagi setiap

pengemudi transportasi. sebagaimana terdapat dalam pasal 288(1). Pasal diatas

dipertegas Kasi Angkutan tidak dalam trayek yang mengungkapkan bahwa:

“Semua pengemudi harus dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaran Bermotor tanpa terkecuali,

termasuk pengemudi transportasi online, pijakan dinas perhubungan sangat

jelas dalam peraturan ini yakni Undang- undang No 20 tahun 2009 tentang lalu

lintas”. (Hasil wawancara EAP,07 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat diartikan STNK merupakan persyaratan yang

wajib ada bagi pengendara, meskipun bukan transportasi online. Maka hal ini tidak

memberatkan kepada pihak pengemudi transportasi online, seperti yang

diungkapkan oleh pengemudi transportasi online mengatakan bahwa:

”Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba

Kendaran Bermotor kami tidak ada masalah sebab memang sudah ada ketika

pembelian kendaraan jadi tidak memberatkan”( hasil wawancara AA, 16 Maret

2018)

Wawancara diatas memberikan gambaran bahwa, STNK tidak memberatkan

karena sudah ada sebelumnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengguna

layanan transportasi online bahwa:

“Tanggapan pengguna ketika pengemudi diharuskan memiliki STNK adalah

sangat setuju karena memang itu persyaratan yang harus terpenuhi ketika

ingin mengemudi” (Hasil wawancara NA, 23 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara diatas, tidak ada yang mempersoalkan tentang

persyaratan STNK, Hanya yang menjadi persoalan pada dasarnya adalah

pengemudi yang hanya ingin agar peraturan tidak merugikan mereka.Peraturan

Page 60: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

48

tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaran

Bermotor sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dapat

terlaksana dengan maksimal karena memang menjadi persyaratan yang umum

dimiliki untuk semua jenis kendaraan.

2. d. Berbadan Hukum

Persyaratan yang menjadi penting dalam penyelenggaraan layanan transportasi

online dan tergolong baru berdasarkan PM No.108 tahun 2017 adalah dengan

memiliki payung hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), CV (Commandtaire

Vennootschap), dan Koperasi. Penyelenggaraan layanan transportasi online harus

berbadan hukum disebabkan agar terjadi proses pendataan dan mendapatkan

kepastian hukum. Hal diatas dipertegas oleh Kasi angkutan tidak dalam trayek

mengatakan bahwa :

“Untuk memberikan kepastian hukum kepada pengemudi transportasi online dan

pengguna layanan ini, maka harus ada badan usaha yang memiliki kepastian

hukum yakni dapat berupa PT,CV dan Koperasi”.( Hasil wawancara EAP, 07

Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk dapat

mengoperasikan transportasi online harus terdaftar dengan usahayang berbadan

hukum sesuai dengan peraturan. Hal yang sama disampaikan oleh staf angkutan

tidak dalam trayek mengatakan bahwa:

“Untuk sementara ini, sudah terdaftar lima badan usaha yang sudah memiliki

legalitas hukum dengan jumlah 350 unit. Ada yang yang berbentuk Koperasi

dan PT, sedangkan yang lain masih ada beberapa yang sedang berproses

dengan artian proses untuk berbadan hukum sementara berjalan” (Hasil

wawancara IR, 13 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diartikan bahwa sudah berjalan

prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan proses untuk mendapatkan legalitas atau

Page 61: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

49

berbadan hukum sementara di proses bagi sebagian pengemudi yang telah

mendaftar. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan data

jumlah usaha berbadan hukum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 :Rincian Angkutan Tidak Dalam Trayek Yang Sudah Terdaftar

Nama Perusahaan Pimpinan Jumlah Kendaraan

PT. Lingkar Terbaik

Indonesia

Eko Bramandiko 100 unit

PT. Tallu Appang Selviana Kikianti,S.Si 100 unit

PT. Global Pramono Servis Zakaria 50 unit

Koperasi Daerah Putra

Transindo

Chandra Tauphan Ansar 50 unit

Induk Koperasi Kepolisian

Negara Republic Indonesia

H. Erwansyah,S.E 50 unit

Jumlah 350 unit

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi selatan

Berdasarkan dengan tabel diatas maka yang sudah mendaftar berjumlah 350 unit

kendaraan dengan lima badan usaha yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap.

Persyaratan agar terdaftar dengan berbadan hukum juga sudah disosialisasikan dengan

baik oleh dinas perhubungan. Hal itu disampaikan oleh pengemudi transportasi online

yang mengatakan bahwa:

“Peraturan tentang transportasi online harus berbadan hukum sudah bagus, asalkan

aturan itu bisa memberikan legalitas dan kepastian hukum kepada kami, untuk

kendaraan ini saya sudah mendaftarkan, sekarang sedang tahap menunggu untuk

tindak lanjut berikutnya”. (hasil wawancara AA, 16 Maret 2018)

Page 62: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

50

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada yang

memberatkan dari segi aturan.Artinya yang dibutuhkan oleh pengemudi transportasi

online adalah kepastian hukum agar mereka dapat beroperasi tanpa adanya kecemasan

dihadang oleh pengemudi transportasi konvensional. Hal yang sama juga disampaikan

oleh pengguna layanan yang mengatakan bahwa:

“Sebagai pengguna saya sebenarnya sangat setuju jika persyaratan untuk berbadan

hukum, sebab akan memberikan jaminan keamanan dari segi hukum karena sudah

diakui oleh pemerintah”.(Wawancara RS,22 Maret 2018)

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas, dapat diketahui pengguna layanan

transportasi online membutuhkan kepastian hukum, dan itu dapat dilakukan dengan

adanya badan hukum yang menaungi pengemudi transportasi online. Selanjutnya yang

menjadi permasalahan aadalah masih rendahnya pengetahuan tentang mekanisme dari

cara melakukan pendaftaran agar berbadan hukum. Tugas dinas perhubungan saat ini

adalah melakukan sosialisasi dengan massif agar ketika Peraturan Menteri No. 108

Tahun 2018 sudah dimaksimalkan dengan pemberlakuan penindakan maka tidak ada

lagi kesalahan komunikasi dan kekurangan informasi tentang peraturan tersebut. Pada

dasarnya dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan harus memanfaatkan semua

media mulai dari media pertelevisian, media cetak dan media sosial, dimana

masyarakat sudah kebanyakan menggunakan media tersebut.

2. e. Stiker

Pemasangan stiker sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan transportasi

berbasis aplikasi atau online. Hal ini dilakukan disebabkan tidak ada perbedaan antara

transportasi online dengan kendaraan pribadi yakni memiliki plat berwarna hitam

sesuai dengan Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan. Peraturan ini menjadi rujukan sebab

Page 63: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

51

memang pada dasarnya kendaraan pribadi dan kendaraan umum berbasis aplikasi

online nampak tidak memiliki perbedaan, oleh karena itu dinas perhungan provinsi

Sulawesi selatan yang berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan

No 108 tahun 2017 mengharuskan pemasangan stiker pada transportasi online. Hal ini

disampaikan oleh Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang dinas

perhubungan provinsi Sulawesi selatan bahwa:

“Penggunaan stiker wajib hukumnya bagi transportasi online, karena mereka

adalah transportasi umum yang berplat hitam, maka harus ada stiker untuk

membedakan ditengah masyarakat” (Hasil wawancara dengan EAP, 07 Maret

2018)

Berdasarkan wawancara di atas selakukepala seksi angkutan tidak dalam trayek

dan barang dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan mengatakan pemasangan

stiker adalah hal yang mutlak, begitupun dengan staf bagian angkutan tidak dalam

trayek dan barang mengatakan bahwa bahwa:

“Pemasangan stiker akan mumadahkan petugas untuk membedakan transportasi

online dan transportasi pribadi, ini adalah terobosan yang memberikan kemudahan

dalam proses pemeriksaan oleh petugas dinas perhubungan sebab kode yang ada

tidak dapat tertukar dengan kartu pengawasan yang sepaket dengan stiker

tersebut”” (Hasil wawancara IR, 13 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa pemasangan stiker selain sebagai

tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan taksi online, juga merupakan ojek yang

memudahkan proses pemeriksaan data kartu pengawasan yang terdapat pada kode

stiker tersebut. Cara kerja dari stiker sudah menyesuaikan dengan teknologi. Bahkan

merupakan terobosan pertama dalam dunia transportasi di Indonesia, sebagimana

diungkapkan oleh staf angkutan tidak dalam trayek dan barang dinas perhubungan

provinsi Sulawesi selatan. maka dapat diartikan bahwa penggunaan stiker selain untuk

menyesuaikan dengan peraturan untuk memudahkan petugas dinas perhubungan

Page 64: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

52

provinsi Sulawesi selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap transportasi

online.Penggunaan stiker pada dasarnya sudah disosialisasikan kepada pengemudi

transportasi online, tetapi yang terjadi adalah kurangnya informasi terhadap ukuran

stiker serta letak stiker tersebut ditempel. Sebagaimana dikatakan oleh pengemudi

transportasi online mengatakan bahwa :

“Penggunaan stiker pada mobil pribadi sebenarnya memudahkan, tetapi yang

menjadi masalah adalah ukuran yang akan membuat pengemudi kurang nyaman

kalau terlalu besar, nanti mobil pribadi dikira penjual stiker” (Hasil Wawancara

FD, 16 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka yang menjadi kekurangan pada saat

ini adalah kurang jelasnya informasi terhadap penerapan PM 108 tahun 2017

khususnya penggunaan stiker dan ukuran. Meskipun pada dasarnya ukuran yang

digunakan oleh dinas perhubungan sangat sederhana dengan artian tidak besar tapi

masih ditafsirkan oleh sebagian pengemudi dengan ukuran besar. Hal yang sama

diungkapkan oleh pengguna transportasi online yang mengungkapkan bahwa :

“Penggunaan stiker pada transportasi online sebenarnya sangat bagus, tetapi

ukurannya kalau bisa jangan sampai menutupi satu mobil” (hasil wawancara

NA, 23 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penafsiran tentang

penggunaan stiker masih sangat berbeda dan agak keliru, Meskipun ini hanya

persoalan waktu, tetapi seharusnya dinas perhubungan sudah melakukan sosialisasi

utamanya ukuran dan letak penggunaan stiker sudah jelas dikalangan pengemudi.

2. f. Kartu Pengawasan

Kartu pengawasan terhadap taksi online berisi data yang menjelaskan keseuaian

antara data yang terdapat didalam stiker dan kesesuaian plat kendaraan taksi online,

Page 65: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

53

hal ini harus dimiliki sepaket dengan stiker yang dipasang di bagian depan dan

belakang taksi online. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala seksi angkutan tidak

dalam trayek dan barang dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan yang

mengatakan bahwa:

“Kartu pengawasan itu sepaket dengan stiker yang terpasang dibagian depan

dan belakang mobil taksi online. Olehnya proses penyaluran antara stiker dan

kartu pengawasan itu bersamaan dan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh

pengemudi”. (Hasil wawancara EAP,07 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa kartu

pengawasan akan didistribusikan sepaket dengan stiker sesuai Surat Keputusan

Gubernur Sulawesi Selatan No 228/ I/ Tahun 2018 yang menetapkan bahwa di Kota

Makassar dibatasi dengan jumlah maksimal sebanyak 2958 unit. Adapun

pengemudi transportasi online mengatakan bahwa:

“Kartu pengawasan tersebut harapannya agar tidak mempersulit pengemudi,

artinya tidak mempersulit administrasi pengemudi”. (Hasil wawancara AA,

16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa proses

sosialisasi dari pihak dinas perhubungan masih kurang maksimal kepada

pengemudi transportasi online. Artinya proses sosialisasi yang dipaparkan oleh

dinas perhubungan masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan berbagai sarana

media yang dapat menjangkau semua kalangan misalnya dengan melakukan

sosialisasi menggunakan televisi, media cetak dan media sosial. Hal yang sama

diungkapkan oleh pengguna transportasi online bahwa:

“Saya sendiri tidak pernah mendengar bahkan tida ada sosialisasi tentang

persyaratan kartu pengawasan, tapi jika memang itu ada dan memberikan rasa

nyaman tentu itu sangat bagus”.(Hasil wawancara dengan RS, 22 Maret

2018).

Page 66: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

54

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengguna masih

bingung dengan fungsi dan dampak dari kartu pengawasan tersebut.Proses

sosialisasi yang minim membuat masih banyak pemahaman yang keliru dikalangan

pengemudi, yang masih menganggap bahwa kartu pengawasan akan memberatkan

dengan mekaniksme birokrasi yang masih dipersulit. Olehnya itu proses sosialiasi

harus perbaiki agar pada saat akan dilakukan penindakan maka tidak ada alasan

kurang maksimalnya sosialisasi dikalangan pengemudi transportasi online.

Secara umum, indikator pemeriksaan tidak membuat pengemudi memberikan

respon yang berlebihan terhadap persyaratan pemeriksaan, artinya pengemudi merasa

selama pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan mampu memberikan rasa aman

terhadap pengemudi transportasi online maka hal itu tentu akan menguntungkan semua

pihak. Begitupun juga dengan pengguna, yang memberikan apresiasi terhadap

persyaratan tersebut. Akan tetapi memang diakui bahwa proses sosialisasi yang

terbatas dan tidak mampu memberikan penjelasan yang baik terhadap semua kalangan

membuat aturan tersebut belum mampu berjalan dengan efektif.

3. Penilaian

Proses pemilaian yang dilakukan oleh petugas dinas perhubungan provinsi

Sulawesi selatan adalah mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah N0 80 tahun

2012, artinya proses penilaian sudah dilaksanakan oleh dinas perhubungan provinsi

Sulawesi selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek

dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan yang mengatakan bahwa :

“Proses penilaian sudah sangat jelas terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 80

tahun 2012 yang dijelaskan dalam pasal 3, jadi ketika diadakan razia maka proses

penilaian kembali mengacu kepada pasal tersebut, tetapi lebih jelasnya kami

mengacu kepada hasil pemeriksaan dan pemberian surat pernyataan kepada

pelanggar” (Hasil wawancara EAP,07 Maret 2018).

Page 67: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

55

Hasil dari wawancara diatas memaparkan bahwa penilaian semua mengacu kepada

peraturan yang ada yakni pasal 3 PP No 80 tahun 2012 dengan indikator pemenuhan

terhadap Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Uji Kir dan Izin

lainnya atau berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemberian surat pernyataan.

Berdasarkan turunan PP tersebut berada pada PM 108 tahun 2018 yang menjadi acuan

dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan. Adapun untuk memperjelas pernyataan

dari tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian meliputi dua hal yaitu penilaian

berdasarkan :

a. Hasil pemeriksaan

b. Pemberian surat pernyataan.

Berikut penjelasan mengenai kedua indikator tersebut :

3. a. Penilaian mengacu pada hasil pemeriksaan

Proses penilaian yang dilakukan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi

selatan berdasarkan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang

dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam pemberian penilaian dinas perhubungan mengacu kepada hasil

pemeriksaan yang sudah dilakukan dengan cara melakukan razia kepada

penyedia layanan transportasi online”.( Hasil wawancara dengan EAP, 07

Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dinas perhubungan

dalam memberikan penilaian mengacu kepada hasil pemeriksaan, artinya penilaian

tersebut tidak akan terlepas dari pemenuhan persyaratan pemeriksaan yang telah

Page 68: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

56

dibahas diatas. Hal yang berbeda diungkapkan oleh pengemudi transportasi online

bahwa :

“Selama beroperasi, kami memiliki komunitas dan belum pernah terjaring

razia, meskipun begitu memang pernah ada informasi tentang razia tetapi saya

kira itu belum maksimal karena tidak banyak yang terjaring razia tersebut,

dan terkait dengan penilaian saya kira penilaian dapat dilakukan setelah

terjaring razia” (Hasil wawncara FD, 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, razia hanya pernah dilakukan dibeberapa

daerah itupun belum maksimal disebabkan karena jumlah pengemudi yang tidak

terdata dengan baik sehingga pihak dinas perhubungan belum mampu

mengakumulasikan jumlah pengemudi dengan baik. Yang paling utama adalah

proses penilaian ini mampu memberikan kepastian hukum terhadap semua

pengemudi transportasi online dan memberikan kenyamanan bagi pengguna

transportasi online. Hal yang sama diungkapkan oleh pengguna layanan transportasi

online bahwa :

“Kami pengemudi sebenarnya sangat setuju jika ada penilaian terhadap

pengemudi transportasi online sebab denganbegitu pengemudi akan

memperbaiki pelayanan dan kami merasa aman dan nyaman dalam

menggunakan jasa transportasi online”. (Hasil wawancara dengan NA, 23

Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pengguna transportasi memberikan

apresiasi jika dinas perhubungan melakukan penilaian terhadap pengemudi

transportasi online, artinya pengemudi menginginkan agar ada kepastian keamanan

setelah proses penilaian tersebut. Olehnya peran dinas perhubungan sangat besar

terhadap penilaian tersebut sebab akan melakukan seleksi secara langsung dengan

penilaian tersebut.

Page 69: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

57

3. b. Surat Pernyataan pengemudi

Proses pemberian surat pernyataan dilakukan setelah proses pemeriksaan yang

dilakukan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan, apabila terdapat

pelanggaran dari hasil pemeriksaan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala seksi

angkutan tidak dalam trayek dan barang dinas perhubungan provinsi Sulawesi

selatan yang mengatakan bahwa:

“Proses yang telah berjalan adalah pemenuhan terhadap persyaratan administratif,

maka sanksi penilangan belum kita berlakukan.Hanya saja surat pernyataan kami

berikan yang bertujuan agar memenuhi persyaratan secepanya”.(Wawancara

dengan EAP, 07 Maret 2018)

Proses penindakan berupa pemberian sanksi tilang memang belum diberlakukan

dengan efektif sebab pertimbangan memberikan waktu terhadap pemenuhan

persyaratan administrasi, oleh sebab itu surat pernyataan diberikan kepada

pengemudi yang belum memenuhi persyaratan. Hal yang sama diungkapkan oleh

staf bagian angkutan tidak dalam trayek dan barang bahwa:

“Surat Pernyataan sudah kami berlakukan, hanya saja masih sangat sedikit

pengendara yang kami berikan sebab mengingat kami hanya dapat menjaring

beberapa pengemudi, sedangkan jumlah pengemudi di kota Makassar sangat

banyak”. (hasil wawancara dengan IR, 13 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemberian surat

pernyataan sudah berlaku, akan tetapi memang masih kurang efektif sebab jumlah

pengemudi yang terlalu banyak.Hal berbeda diungkapkan oleh pengemudi

transportasi online mengatakan bahwa:

“Hasil penilaian sampai saat ini belum ada, karena aturannya masih belum jelas.

Buktinya kami masih beroperasi tanpa adanya tindakan dari dinas

perhubungan, kemarin ada tapi hanya sekedar di jalan Pengayoman”.(Hasil

wawancara RJ, 16 maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan jelas dapat dilihat bahwa proses

penindakan masih belum berlaku, dan memang hal tersebut dibenarkan oleh pihak

Page 70: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

58

dinas perhubungan. Hal yang sama diungkapkan oleh pengguna layanan

transportasi online bahwa:

“Kalau bisa sebenarnya harus diadakan razia kemudian pemberian surat

pernyataan dengan rutin agar pengemudi transportasi online juga terdata

dengan rapi, karena kita sebagai pengguna tidak pernah mempertanyakan

sampai sedetail itu, jadi harapannya agar dinas perhubungan melaksanakan

sesuai dengan aturan” (Hasil wawancara NA, 23 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa proses razia

diharapkan mampu merapikan persyaratan secara administratif, artinya pengguna

memberikan respon positif terhadap proses razia yang diadakan oleh dinas

perhubungan provinsi Sulawesi selatan, akan tetapi memang pada kenyataanya

belum mampu melakukan proses razia secara berkala dan mampu membuat

pengemudi memenuhi persyaratan dengan waktu yang cepat.

Secara umum penilaian oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan sudah

terlaksana dengan mekanisme yang ada, tetapi pada pelaksanaan belum terlaksana

dengan efektif karena hanya sebagian kecil yang mendapatkan efek dari pemberian

surat pernyataan, tetapi hasil penilaian berdasarkan hasil pemeriksaan sudah berjalan

sebagaimana mestinya dengan catatan harus melakukan sosialisasi dengan baik.

4. Pelaporan

Dalam melakukan Pelaporan, Dinas Perhubungan memberikan dua mekanisme

yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan oleh transportasi online. Hal

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Kasi Aangkutan tidak dalam trayek

yang mengungkapkan bahwa:

“Transportasi online ini menyangkut banyak kalangan, maka dinas perhubungan

memberikan mekanisme dalam melakukan pengaduan yaitu dengan Pelporan

melalui peran masyarakat dan pelaporan berdasarkan hasil dari pemeriksaan

Page 71: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

59

petugas dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan” (Hasil wawancara dengan

EAP, 07 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaporan

terbagi atas peralaporan yaitu:

a. Melalui peran masyarakat

b. Pelaporan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas dinas perhubungan provinsi

Sulawesi selatan.

Berikut penjelasan hal tersebut yang dapat dilihat pada pembahasan berikut:

4. a. Pelaporan Melalui Peran Masyarakat

Diera modern ini peran serta masyarakat dalam berbagai kebijakan pemerintah

selalu dibutuhkan termasuk peran pelaporan terhadap kebijakan pemerintah.

Termasuk dalam pelaporan terhadap transportasi online jika terdapat pelangggaran,

Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1)Peraturan Menteri Perhubungan No 108

tahun 2017 yang mengatakan bahwa masyarakat hak untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan angkutan jalan. Hal ini diungkapkan oleh kepala seksi angkutan

tidak dalam trayek dan barang dinas perhubungan provinsi bahwa:

“Masyarakat memiliki peran utama terhadap pelaporan dan pelanggaran yang

terjadi dijalan raya utamanya yang dilakukan oleh pengemudi taksi online

sebagaimana PM No 108 Tahun 2017” (Hasil wawancara EAP, 07 maret

2018).

Hasil wawancara yang di atas, menggambarkan peran masyarakat yang sangat

penting terhadap pengawasan khususnya pelaporan tersebut. Disisi lain,

masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan angkutan

transportasi online karena bersentuhan langsung dari segi pelayanan. Senada

dengan pendapat diatas bahwa pengemudi transportasi online mengatakan bahwa:

“Kami ini pengemudi, maka perlu masukan dari masyarakat agar tetap

diberikan kepercayaan oleh sebab itu peran masyarakat memang sangat

Page 72: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

60

penting untuk menjaga kepercayaan tersebut”(Wawancara AA,16 Maret

2018)

Peran masyarakat pada dasarnya memiliki posisi yang sangat penting,

meskipun ketika ingin melakukan proses pelaporan harus menyertakan informasi

yang lengkap agar tidak ada pihak yang tersudut tanpa bukti yang cukup. Namun

hal berbeda disampaikan oleh pengguna layanan transportasi online yang

mengungkapkan bahwa:

“Sebagai pengguna transportasi online, kami merasa bahwa peran masyarakat

seolah tidak ada karena kita tidak tahu kemana dan bagaimana

mekanismenya, sedangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi tentang

itu”. (hasil wawancara dengan RS, 22 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan mekanisme pelaporan yang

dapat ditempuh karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.Melihat beberapa

hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat belum

berjalan efektif disebabkan karena pengguna dan pengemudi belum mengetahui

aturan tersebut.

4. b. Pelaporan Berdasarkan Hasil Dari Pemeriksaan Petugas Dinas

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam pelaporan, juga digunakan mekanisme pelaporan kepada atasan untuk

di laporkan kepada kementerian.Hal inidiperjelas oleh Kasi Angkutan tidak dalam

trayek yang mengatakan bahwa:

“Bentuk pelaporan terhadap pelanggaran transportasi online kami

menyampaikan kepada kepala dinas perhubungan provinsi dengan data yang

lengkap dan selanjutnya disampaikan kepadaKementrian perhubungan”.

(Hasil Wawancara EAP, 07 maret 2018).

Bentuk pelaporan yang disampaikan adalah berdasarkan dengan fakta atau

temuan dilapangan ketika dilakukan razia, dari hasil wawancara diatas diketahui

Page 73: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

61

bahwa mekanisme pelaporan yakni dengan melibatkan personil dinas perhungan

kepada kepala dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.

Mekanisme pelaporan memang harus jelas agar tidak membuat bawahan juga

tidak merasa bingung, terlebih aturan ini belum menerapkan penindakan berupa

denda dan tilang bagi pelanggar melainkan sekedar permberian surat pernyataan

dan pendataan bagi yang terjaring razia oleh petugas dinas perhubungan. Hal ini

disampaikan oleh staf angkutan tidak dalam trayek mengatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan beberapa kali razia dan memberikan surat pernyataan

kepada pelanggar tetapi belum ada arahan untuk memberikan sanksi tilang dari

kementerian perhubungan, tetap kami data dan sampaikan kepada kepala dinas

perhungan”(wawancara IR, 13 maret 2018).

Proses razia dan pemberian surat pernyataan harus dilaksanakan untuk

menutupi kekurangan penindakan berupa sanksi penilangan, selain itu proses

pendataan juga harus menjadi perhatian sebab ini akan menjadi laporan kepada

kementerian perhubungan dan akan menjadi bahan evaluasi pertimbangan untuk

memberlakukan sanksi berupa penilangan.Hal yang sama diungkapkan oleh

pengemudi transportasi online yang mengatakan bahwa:

“Saya sepakat untuk dilakukan razia agar yang bisa melakukan aktivitas adalah

kita yang sesuai dengan aturan, tetapi harus tetap mengacu kepada kepastian

hukum dam transparansi”. (Wawancara AA, 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi harapan

semua kalangan adalah tentang kepastian hukum, artinya peraturan yang ada harus

diterapkan dengan baik agar tidak terjadi kecemburuan sosial bagi mereka yang

sudah mematuhi peraturan yang ada.Aspek sosialisasi peraturan harus tetap

ditingkatkan karena permasalahan yang dikeluhkan oleh pengemudi layanan

transportasi online adalah minimnya sosialisasi yang jelas dan dapat dipahami

Page 74: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

62

dengan baik, artinya selama ini sudah ada sosialisasi tentang aturan itu, tetapi masih

banyak yang belum paham, inilah tugas dari dinas perhubungan dan pihak aplikasi

untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Hal yang sama disampaikan oleh

pengguna transportasi online yang mengungkapkan bahwa:

“Terkait dengan pelaporan oleh petugas berdasarkan hasil pemeriksaan, saya

sangat sepakat dengan hal tersebut, sebab pengemudi memang harus didata

jumlah pelanggar dan sebagainya itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak

aplikasi sendiri” (Hasil wawancara dengan NA, 23 Maret 2108)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses pelaporan

dengan data yang jelas berdasarkan fakta yang didapatkan dilapangan oleh petugas

dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan sangat penting untuk menjadi bahan

evaluasi. Artinya proses pelaporan ini akan memberikan dampak umpan balik

antara pengguna dan pengemudi dari segi kepercayaan.

Berdasarkan data diatas, secara jelas dapat dicermati bahwa proses pelaporan

sangat baik untuk membangun hubungan antara pengguna layanan transportasi online

dan pengemudi transportasi online serta pengawasan yang efektif dari dinas

perhubungan provinsi Sulawesi selatan.

Page 75: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online sudah

dilaksanakan dengan meliputi : a. Pemantauan dengan cara melakukan proses

akses dashboard dan melakukan pemesanan secara langsung melalui aplikasi,

namun proses akses dashboar belum maksimal karena hanya sekedar

melakukan pemantauan dan faktor data kendaraan yang terdaftar belum sesuai

dengan jumlah kendaraan yang terbaca diakses dashboard sedangkan proses

pemesanan secara langsung melalui aplikasi masih belum berjalan dengan baik

disebabkan karena jumlah pengemudi transportasi yang belum terdata dengan

baik sehingga proses ini belum berjalan maksimal. b. Pemeriksaan yang

dilakukan oleh Dishub provinsi Sulawesi selatan yang memeriksa kelengkapan

administrasi diantaranya SIM A Umum, Buku Uji KIR, STNK, Berbadan

Hukum, Stiker, Kartu Pengawasan juga belum terlaksana dengan baik karena

belum ada arahan dari Kementrian Perhubungan yakni penindakan terhadap

pengemudi yang belum menyesuaikan dengan aturan tersebut. Prsoses

pemeriksaan harus mengacu kepada pemberlakuan aturan yang telah ada dan

diterapkan maksimal termasuk penindakan bagi pengemudi, namun yang

terjadi adalah belum ada penindakan terhadap proses pelanggaran yang

memenuhi hasil pemeriksaan. c. Penilaian belum terealisasi dengan baik

disebabkan karena pemberlakuan peraturan tentang transportasi online belum

diberlakukan dengan maksimal, penyebabnya karena Dinas Perhubungan

Provinsi Sulawesi Selatan masih memberikan waktu kepada pihak aplikasi dan

Page 76: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

64

pengemudi untuk melengkapi persyaratan tersebut. Pemberian waktu ini tidak

ada batasan yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan sehingga terkesan

memberikan kemudahan yang berlebihan kepada pihak pengemudi dan

aplikasi. d. Pelaporan yang melibatkan peran serta masyarakat dan petugas

dinas perhubungan juga belum berjalan dengan masimal, penyebabnya karena

ketidak tahuan masyarakat terhadap peran mereka yang diatur oleh peraturan

terkait peran masyarakat itu sendiri. Sedangkan petugas dinas perhubungan

belum melakukan razia dengan maksimal sehingga peran pengawasan dan

penindakan belum berjalan maksimal.

B. Saran

1. Diharapkan agar sistem pengawasan mampu dilaksanakan dengan baik dan

optimal untuk menjawab fungsi dan tugasnya sebagai pihak yang

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan transportasi online.

2. Seharusnya sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentang

transportasi online segera dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media

utamanya televisi, media cetak dan media sosial.

3. Peran pihak aplikasi terhadap penyelenggaraan transportasi online harus

dioptimalkan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.

4. Diharapkan agar dinas perhubungan memberikan batasan waktu kepada

pengemudi dan pihak aplikasi untuk melengkapi persyaratan yang tedapat

dalam peraturan tentang transportasi online.

5. Seharusnya razia rutin dilakukan untuk menertibkan pengemudi yang tidak

mematuhi aturan yang ada.

Page 77: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

65

6. Peran semua pihak sangat penting untuk keberlangsungan dan keamanan

transportasi online, maka pihak kepolisian dan dinas perhubungan harus

melakukan kerjasama utamanya dalam hal penindakan.

7. Diharapkan agar pihak dinas perhubungan melakukan peningkatan kualitas

sumber daya manusia agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan

tekhnologi.

Page 78: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

66

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik

Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Herawati, Dkk .2016 .Pengaruh Pengawasan Pimpinan, Disiplin Dan Kompetensi

Pegawasi Pada Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Tabanan. Bali : E-

Journal ekonomi dan bisnis universitas udayana bali.

Kencana syafiie,Inu. 2014. Sistem Administrasi Negara Republic Indonesia. Jakarta:

Bumi aksara

Makmur. 2011.Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung: Refika

aditama

Miro, Fidel. 2012.Pengantar Sistem Transportasi. Jakarta:Erlangga.

Moleong, Lexy. 2014.Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja

Rosdayakarya

Murwaningsih, Tri.2013.Perencanaan dan pengawasan. Surakarta: UNS Press

Murhaini, Suriyansyah.2013.Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Yogyakarta: Pustaka pelajar

Mulyadi, Deddy. 2016.Studi kebijakan public dan pelayanan public. Bandung:

Alfabeta

Mukarom, Zaenal dan Muhidin Wijaya Laksana. 2015. Managemen Pelayanan Publik.

Bandung : CV Pustaka Setia

Prasetya, Teguh Budi dan Winarna.Pengembangan Model Transportasi Kota Dalam

Menghadapi Tantangan Aglomerasi Kota.Yogjakarta. Universitas Proklamasi

45 Yogyakarta

Ruslan, Rosadi. 2014.Manajemen Public Relation & Media Komunikasi. Jakarta.

Rajagrafindo persada

Sedarmayanti. 2012.Good Governance & Good Corporate Governance. Bandung: CV

Mandar maju

Sugiyono. 2014.Metode Penelitian Daministrasi. Bandung: Alfabeta

Torang, syamsir. 2013.Organisasi Dan Manajemen. Bandung: Alfabeta

Page 79: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

67

Internet

Abdurrahman Nur, Muhammad. 2017. Demo tolak transportasi online di kota

Makassar.detik.com/news/berita/demo-tolak-transportasi-online-di-makassar-

ricuh (diakses pada tanggal 01 desember 2017 pada pukul 20. 00 wita)

Makassarkota.go.id/geografiskotamakassar. (diakses pada tanggal 10 Maret 2018,

pukul 20.30 wita)

Pelayanan KIR. Mekanisme Pembuatan KIR.https://bukukir.com/sekilas-

kir(diaksespada tanggal 13 maret 2018 pukul 23.50 wita)

Profil Daerah: 2018: Kabupaten Kota Makassar.kemendagri.go.id

/profildaerah/kabupaten/sulawesi-selatan/kota-makassar (diakses pada 16 Maret

2018, Pukul 20.20 wita )

Tessar, Nofie. 2017. Kemenhub resmi mengeluarkan permenhub no 108 tahun

2017.liputan6.com/news/kemenhub-resmi-mengeluarkan-permenhub-nomor-

108-tahun-2017 (diakses pada tanggal 26 Januaru 2018 pada pukul 14.30 wita)

-----------------: ini data jumlah penduduk Makassar tahun 2015 hingga 2017berita-

sulsel.com(diakses pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16. 00 wita)

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Page 80: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

L

A

M

P

I

R

A

N

Page 81: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

(tampak dari depan)

(Nampak dari dalam)

Page 82: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

Kartu pengawasan dan Stiker untuk transportasi online

Wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang

Page 83: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

Staf Angkutan tidak dalam trayek dan barang Dinas Perhubungan Provinsi sulawesi

selatan menunjukkan Peraturan Gubernur, SK Angkutan yang sudah berbadan

hukum, Katu pengawasan dan stiker serta cara melakukan scanner penyesuaian kode

block dan kertu pengawasan

Hasil Scan dari Stiker ( Data sesuai dengan Kartu pengawasan )

Page 84: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

Peraturan gubernur Sulawesi selatan dan lampiran pembagian kuota transportasi

online di Sulawesi selatan

Page 85: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

Surat ketetapan berbadan hukum dan data kendaraan yang terdaftar

Page 86: SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TRANSPORTASI

102

RIWAYAT HIDUP

Irfan B, lahir pada tanggal 15 Februari 1995, di Penna Desa Malimongeng

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak

ke 1 dari 2 bersaudara, dari pasangan Bacottang dan Bungawati.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 256 Malimongeng

2004 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan

pendidikan ke SMPN 1 Kajuara tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulismelanjutkan

pendidikan di SMAN 1 Kajuara tamat pada 2014. pada tahun yang sama penulis

terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).