Disusun dan diusulkan oleh
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Skripsi
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Transportasi Online Di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Irfan. B
Menyetujui :
Pembimbing II
Ilmu Politik Unismuh Makassar
NBM : 730727
Ketua Jurusan
PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / undangan
menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan
Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada
hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018.
TIM PENILAI
Ketua Sekretaris
Penguji :
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM ( )
3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si ( )
4. Nasrul Haq, S.Sos, M. PA ( )
iv
Namamahasiswa : Irfan. B
Program studi : ilmuadministrasi Negara
Menyatakan bahwa benar adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain
atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini
saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuaiaturan yang berlaku,
sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Maakassar, 2018
Yang menyatakan,
Irfan. B
IRFAN. B:105610488014, Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan
Transportasi Online Di Kota Makassar (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys, dan
Nurbiah Tahir)
transportasi online di kota Makassar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.
Tipe penelitian fenomenologi yakni suatu penelitian yang meliputi proses
pengumpulan data dan penjelasan data secara kualitatif.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data dikumpulkan dengan metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif.Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang
kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang, 1 orang staf seksi angkutan tidak
dalam trayek dan barang, 3 orang pengemudi transportasi online dan 2 orang
pengguna layanan transportasi online.
layanan transportasi online di Kota Makassar yang terindikasi dari pemantauan,
pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan belum dilaksanakan secara maksimal.Penyebab
belum maksimalnya pengawasan tersebut adalah data pengemudi transportasi online
yang belum akurat, belum tersedianya regulasi khusus untuk menindak pengemudi
transportasi online yang melanggar, implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No
108 tahun 2017 yang kurang baik, dan masih kurangnya sosialisasi terkait peraturan
tersebut kepada pengguna transportasi online.
Kata Kunci : Pengawasan, Penyelenggaraan, Layanan, Transportasi, Online
vi
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanna Transportasi Online Di
Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu
Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan
ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:
1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selakuDekan Fakultas Ilmu Social Dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku ketua prodi jurusan ilmu administrasi
Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
3. Abdul Kadir Adys, S.H, MM selaku pembimbing I dan Nurbiah Tahir, S.Sos,
M.AP selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan
tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga
dari awal persiapan penelitian hingga selesai skripsi ini.
vii
4. Kedua orang tua Bungawati dan Bacottang dan segenap keluarga yang
senantiasa memberikan semangat, bantuan, baik moril maupun materil.
5. Seluruh teman- teman di kelas VIII-B jurusan ilmu administrasi Negara dan
secara umum angkatan 2014, teman- teman kepengurusan Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Makassar ( Kammi Kota Makassar ) yang
telah memberikan pengertian danpemakluman waktu serta menjadi teman
dalam berdiskusi utamanya dalam hal urusan kampus dan perkuliahan.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh
Absatrak .......................................................................................................................... v
A. Sistem Pengawasan ............................................................................................. 6
C. Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek ............. 22
D. Kerangka Pikir .................................................................................................. 23
E. Fokus Penelitian ................................................................................................ 25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian ........................................................................... 27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.................................................................................. 27
G. Pengabsahan Data ............................................................................................ 29
A. Deskripsi obyek penelitian ................................................................................ 33
B. Sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota
Makassar .......................................................................................................... 38
transportasi. Selain itu, tekhnologi adalah bagian terpenting yang tidak dapat
terpisahkan ditengah masyarakat yang sedang berada pada era globalisasi.
Layanan transportasi mengalami kemajuan yang sangat pesat mengikuti
perkembangan tekhnologi yang juga semakin pesat.
Senada dengan hal tersebut, transportasi diartikan sebagai pemindahan orang
atau barang dari suatu titik tertentu, yang disebut lokasi awal, menuju lokasi lain
yang disebut tujuan (Miro, 2012: 3). Transportasi dan teknologi melahirkan
sebuah inovasi yang mampu dengan cepat mengalihkan perhatian masyarakat
umum yakni dari kebiasaan menggunakan layanan transportasi umum berbasis
konvensional beralih kepenggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi yang
secara umum disebut transportasi online.
Layanan transportasi seperti GO-Jek, Grab dan Uber adalah penyedia jasa
layanan angkutan transportasi online. Penyedia layanan ini hadir dengan sistem
persaingan yang lebih modern sebab memudahkan dan mengefisienkan waktu
masyarakat dalam mencari penyedia layanan transportasi.
Munculnya fenomena transportasi online ini tentu saja mendapatkan respon yang
berbeda di kalangan masyarakat, ada yang memberikan respon positif dengan
alasan memudahkan, ada pula yang memberi respon negatif karena mengaggap
penyedia layanantransportasi online mematikan usaha dari penyedia layanan
2
Makassar. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, nyatanya moda
transportasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan moda transportasi diera globalisasi ini.
Kehadiran transportasi online di kota Makassar tentu saja menimbulkan
gesekan antara penyedia layanan transportasi konvensional dengan penyedia
layanan transportasi online dikota Makassar, seperti di kutip dalam pemberitaan
bahwa terjadi demonstrasi yang berujung ricuh di depan kantor gubernur Sulsel di
Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. yang menuntut pemberhentian layanan
transportasi berbasis online dan pemberlakuan peraturan menteri perhubungan No
108 tahun 2017 (detikNews, 01 November 2017). Tuntutan untuk pemberhentian
pelayanan oleh transportasi berbasis online dan pemberlakuan Permenhub No. 108
tahun 2017 tentu saja beralasan, sebab selain tidak memiliki payung hukum,
penyedia layanan transportasi online juga tidak memiliki batasan pada tarif dan
aturan lainnya sebagaimana aturan yang diberlakukan untuk layanan transportasi
konvensional. Demonstrasi ini terjadi karena peran pengawasan pemerintah
daerah masih sangat minim terhadap aspirasi penyedia layanan transportasi
konvensional yang semakin hari terpinggirkan dengan sendirinya seiring dengan
beralihnya para konsumen dari layanan transportasi konvensional kelayanan
transportasi online di kota Makassar.
Tanggal 01 November 2017 pemerintah resmi memberlakukan Peraturan
Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 yang mengatur serta menjadi paying
hukum dengan harapan mampu meminimalisir bahkan menyelesaikan konflik
3
Sebagaimana tercantum dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek yang memberikan batasan serta proses pengawasan terhadap
penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar pada khususnya.
Demonstrasi terjadi di kota Makassar membuat aktivitas masyarakat terhambat
disebabkan karena ada perubahan terhadap model pelayanan transportasi yang
lebih modern, meskipun pada kenyataanya transportasi online adalah jawaban
terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan perkembangan
tekhnologi yang semakin berkembang pesat.Sistem pengawasan yang selayaknya
mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua kalangan masyarakat
yang menggunakan layanan transportasi online maupun transportasi konvensional
oleh pemerintah juga sangat lambat dalam merespon fenomena ini. Pengawasan
yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua yang
berkepentingan. Siagian (Torang, 2013:176) mengatakan bahwa pengawasan
adalah suatu rangkaian yang dilakukan dengan pengamatan terhadap keseluruhan
kegiatan dalam organisasi agar menjamin semua pekerjaan berjalan sesuai dengan
perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya Namun pada kenyataanya adalah
terjadi gelombang protes atas hal ini. Maka penulis menilai bahwa fungsi
pengawasan belum terlaksana dengan optimal oleh pemerintah dalam hal ini
pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan transportasi online di kota
Makassar. Sistem pengawasan ini sangat penting, sebab sebaik apapun sebuah
peraturan jika tidak melaksanakan sistem pengawasan maka tidak akan
memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.
4
‘’Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online Di
Kota Makassar’’
adalah bagaiamana sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi
online di kota Makassar ?
pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.
D. Kegunaan penelitian
a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan,
khususnya bidang Ilmu Administrasi Negara.
b) Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan informasi, dan acuan bagi
mahasiswa Ilmu Administari Negara untuk kegiatan pengkajian dan
penelitian selanjutnya
a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal
bagi pemerintah kota Makassar dalam hal kegiatan pengawasan
penyelenggaraan transportasi di kotaMakassar .
5
b) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat luas terkait
sistem pengawasan dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.
6
Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu
sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi
yang utama dari suatu usaha atau urusan menurut Prajudi (Syafiie, 2014:1). Senada
dengan Pendapat syafiie, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari rangkain,
yang saling kait mengait satu sama lain. Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat
dipahami secara umum bahwa sistem memiliki bagian yang terhubung dan sangat
teratur, antara bagian sistem yang saling terhubung harus sejalan dan memiliki alur
yangsama dalam proses itu sendiri.
Menurut Siagian (Torang, 2013:176) mengatakan bahwa pengawasan adalah
suatu rangkaian yang dilakukan dengan pengamatan terhadap keseluruhan kegiatan
dalam organisasi agar menjamin semua pekerjaan berjalan sesuai dengan
perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Senada dengan pendapat itu,
Manulang (Murwaningsih, 2013 : 47 ) mengungkapkan bahwa pengawasan sebagai
suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan jika diperlukan, maka
dilakukan koreksi agar proses berjalan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan
perenvcanaan awal. Selanjutnya Manullang (Herawati, dkk: 2016 : 7) Pengawasan
merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan, menilai serta mengoreksi
pelaksaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi.
Senada dengan pendapat diatas, pengawasan adalah berfunsi untuk melakukan
penyesuaian antara ketentuan yang ideal dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
7
Pengawasan bukan berfungsi untuk mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi
berfungsi untuk mencari apa yang salah dan dilakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki kesalahan itu, namun jika sudah baik, maka dilakukan tindakan untuk
meningkatkan kualitas (Murwaningsih, 2013: 38). Sedangkan menurut Halsey
(Herawati dkk, 2016) pengawasan membutuhkan pemilihan orang yang dianggap
tepat dalam melaksanakan tugas dan mempu menjabarkan implementasi dari tiap
pekerjaan.
Kegiatan pengawasan menjadi kegiatan yang paling penting dari semua akhir
kegiatan manajemen. Hal ini dikarenakan pengawasan menjadi benteng dan cara
untuk mengetahui sampai seberapa banyak/ besar rencana yang sudah ditetapkan
dapat tercapai. Menurut Handoko ( Murwanigsih, 2013:48), mengungkapkan
bahwa pengawasan menjadi penting karena :
a. Perubahan lingkungan organisasi
b. Peningkatan kompleksitas organisasi
Berikut beberapa alasan pentingnya pengawasan diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
8
dilakukan dengan sederhana dan kurang efisien.Pimpinan harus sering
kelapangan hanya untuk mengetahui kehadiran karyawan sehingga banyak
waktu yang gterbuang dan sangat tidak efisien. Tapi untuk saat ini perubahan
lingkungan yang semakin modern dapat memanfaatkan teknologi informasi agar
pekerjaan dapat lebih efisien.Misalnya penggunaan CCTV untuk melakukan
pemantauan terhadap kehadiran karyawan yang dapat menghemat waktu dan
juga memudahkan pertanggungjawaban.
B. Kompleksitas organisasi
mengalami pertumbuhan yang baik.Dampak organisasi yang berkembang dapat
dilihat dari kegiatan organisasi yang kompleks, sehingga perlu adanya
pengawasan.
C. Kesalahan yang dilakukan oleh amggota organisasi dapat diketahui
Sangatlah susah bagi suatu organisasi yang tidak melakukan pengawasan.
Penyebabnya karena tidak semua organisasi menjalankan tugasnya dengan baik
dan ada saja sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaan tujuan dari awal.
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pengurus
organisasi, perlu dilakukan pengawasan yang rutin.Dengan adanya pengawasan
yang rutin kekeliruan yang terdapat oleh organisasi dapat segera dicarikan jalan
keluarnya atau segera diatasi.
D. Adanya pendelegasian tugas
yang sangat banyak perlu didelegasikan kepada orang-orang yang dapat
dipercaya agar menjadi ringan dan dapat diselesaikan dengan baik.
9
adalah;
telah dibuat.
kejadian dalam kenyataan terjadi penyimpangan daripada rencana-rencana.
Dari pendapat diatas, Murwaningsih memberikan kesimpulan bahwa tujuan
diadakannya pengawasan, antara lain:
Tujuan utama adanya pengawasan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan
rencana sudah sesuai atau belum.Rencana yang dibuat organisasi tentunya sudah
dibuat semaksimal mungkin untuk mencapai.Pencapaian tujuan organisasi
menggunakan tahapan-tahapan, baik tahapan pendek, menengah atau
panjang.Semua tahapan yang direncanakan perlu diawasi hasilnya.Apabila
hasilnya kurang maksimal, maka harus dicari solusi yang paling tepat, sehingga
organisasi dapat berjalan dan berkembang dengan baik.
B. Untuk mengetahui kesulitan yang terjadi
Setiap aktivitas pasti ada resikonya, baik resiko yang positif maupun negatif.
Kalau resiko yang positif pastilah tidak akan mengganggu jalannya organisasi.
Kalau resiko yang positif tentu tidak akan mengganggu jalannya organisasi.
Akan tetapi risiko yang negative seperti kesulitan-kesulitan yang dihadapi
karyawan maupun para manajer dalam menjalankan tugasnya perlu segera
diketahui dan dicarikan solusinya.Dengan adanya pengawasan, organisasi dapat
10
organisasi dapat mencari permsalahan yang timbul kemudian mengidentifikasi
permasalahn yang timbul serta mencari solusinya.
C. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan.
makna bahwa organisasi perlu pengadaan antisipasi terhadap gangguan-
gangguan dalam mencapai tujuannya.Cara untuk mengatasi gangguan adalah
dengan dilakukannya kegiatan pengawasan.Apabila dalam organisasi ada
indikasi terjadinya hambatan, hasil pengawasan dapat segera ditindak lanjuti.
D. Untuk mencari jalan keluar apabila ada hambatan
Pengawasan diberlakukan untuk mencari jalan keluar apabila ada hambatan
dalam pelaksanaan tugas. Tidak ada organisasi yang tidak mempunyai masalah,
masalah yang muncul harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu
jalannya organisasi. dilakukan pengawasan oleh organisasi menjadi hal penting
untuk menemukan solusi dai masalah.
4. Elemen dasar dalam proses pengawasan
Kadarman (Mukarom : 2015) mengatakan bahwa tahapan-tahapan pengawasan
yaitu sebagai berikut :
mengukur, secara logis hal ini berarti bahwa dalam proses pengawasanyang
utama adalah menentukan standar.
standar yang telah ditentukan sebelumnya.
11
proses perbaikan terhadap tindakan kekeliruan tersebut.
5. Prinsip –Prinsip Pengawasan
baik. Menurut Handoko (Murwaningsih : 2013: 51) karakteristik pengawasan yang
baik adalah:
1. Akurat
Infromasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat karena bila tidak akurat
maka dari sistem pengawasan dilakukan tindakan korektif atau memperbaiki
kekeliruan yang ada.
2. Tepat waktu
terhadap kegiatan.
Informasi harus dengan mudah dapat dipahami serta objektif dengn lengkap.
4. Memiliki titik pada pusat titik pengawasan
Sistem pengawasan harus memberikan perhatian pada bidang atau bagian yang
sering terjadi kesalahan yang berulang serta memberikan dampak yang fatal.
5. Realistik secara ekonomis
awal.
12
dengan organisasi tersebut.
a. Setiap tahap proses pekerjaan dapat memengaruhi sukses atau gagalnya
keseluruhan operasi.
semua yang memrlukan.
dan ancaman pada lingkungan.
Sistem pengawasan yang efektif adalah yang mampu menunjukkan standar
koreksi yang telah ada..
sistem pengawasan dapat mengarahkan arah kerja anggota organisasi pada
prinsip otonomi atau pembagian kerja, tanggungjawab dan prestasi.
Dalam fungsi pengawasan, terdapat prinsip yang merupakan basis dari
fondasi pengawasan yang baik.Prinsip itu meliputi point of control, self
controldan personal control.
Point of control : the greatest potential for control tends to existat the point
where the action takes place. kecenderungan pengawasan berada pada titik
dimana kegiatan berlangsung. sejalan dengan pentingnya memberi perthatian
khusus pada unit kegiatan yang memerlukan sumber daya paling besar.
13
Self control: selff control tend to be the most effective form of control.
Pengendalian sendiri cenderung menjadi bentuk pengendalian yang paling
efektif. Apabila masing-masing pemegang tugas dapat melaksanakam
mekanisme pengawasan sendiri, hasilnya akan jauh lebih efektif karena koreksi
bias segera dilakukan.
Personal control: personal control tergantun dari standar yang disepakati dan
membutuhkan metode penilaian kegiatan dari hasil-hasilnya oleh mereka yang
melakukan pekerjaan tersebut. Investasi awal yang dibutuhkan berupa waktu dan
pelatihan. Metode ini merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan
sehingga terjadi pembagian kewenangan sekaligus penciptaan akuntabilitas pada
manajemen menurut Tanri Abeng (Murwaningsih 2013: 52).
Dari prinsip-prinsi pengawasan diatas, (Murwaningsih, 2013: 52)
berkesimpulan bahwa prinsip pengawasan adalah antara lain:
A. Dapat tepat mencapai sasaran.
Pelaksanaan pengawasan diharapkan menggunakan prinsip tepat sasaran. Jadi,
sebelum pengawasan dilakukan seharusnya sudah diketahui sasaran-sasaran
yang akan diawasi. Apabila sasaran yang diawasi dapat dikendalikan dengan
baik, pengawasan dapat tepat sasarn. Misalnya sasaran pengawasan adalah
akuntabilitas keuangan maka pengawasan berfokus pada pada penerimaan dan
pengeluaran kegiatan beserta segala apa yang harus dipertanggungjawabkan
oleh organisasi (SPJ). Bukti otentik dapat diketahui dengan baik.
14
Pengawasan harus fleksibel, arti fleksibel disini bukan berarti luwes untuk
membuka adanya penyimpanan, namun fleksibel disini apabila ada keadaan
darurat maka pengawasan dapat dikaji ulang.
C. Dinamis
dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
organisasi.
Misalnya apabila mengawasi kegiatan yang yang nilai anggaranya hanya 500
juta, tapi anggaran pengawasan lebih besar atau sama dengan anggaran dan
yang diawasi maka itu adalah pemborosan.
E. Efisien
maupun dana yang telah disediakan.
F. Dapat dimengerti
pengawas maupun yang diawasi.
Dalam pengawasan dimungkinkan ditemukan berbagai penyimpangan-
penyimpangan, baik prosedur maupun penyimpanan yang jelas mengarah pada
kerugian Negara.Oleh karena itu, pengawas harus segera menjelaskan tentang
penyimpangan yang ditentukan dan melaporkan pada pihak terkait.
H. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif
Pengawasan tanpa tindakan korektif adalah sia-sia.apabila ditemukan
penyimpangan dengan segera dapat dilakukan korektif agar terlaksana sesuai
dengan apa yang diharapkan.
lingkungan pemerintahan yaitu:
1. Pengawasan melekat
Setiap pejabat pimpinan,disamping sebagai perencana cekatan, organisatoris
yang handal dan sebagai penggerak yang tangguh, setiap manajer pula menjadi
pengawas yang efektif.
2. Pengawasan fungsional
dalam suatu instansi tertentu, tetapi pula dilakukan oleh aparat pengawasan
yang berada diluar suatu instansi, meskipun dalam lingkungan pemerintahan.
3. Pengawasan oleh lembaga konstitusional
Sistem administrasi Negara Indonesia terdapat dua lembaga konstitusional
yang melakukan pengawasan diantaranya adakah badan pemeriksa keuangan
dan dewan perwakilan rakyat.
mengawasi jalannya roda pemerintahan bukan saja dibenarkan, tetapi justru
didorong, sudah barang tentu banyak banyak bentuk partispasi tersebut.Salah
satunya adalah turut dalam mengamati pelaksanaan kegiatan tugas-tugas umum
pemerintahan.
mengemukakan bahwa ada empat macam dasar penggolongan jenis
pengawasan, yaitu:
terjadinya kesalahan-kesalahan.
dijalankan, diukur dari hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur
standra yang ditentukan terlebih dahulu.
2. Objek pengawasan
likuiditas perusahaan.
b. Keuangan
biaya produksi, biaya operasi yang akan digunakan serta mengetahui biaya
17
kisaran laba dan rugi dari perusahan.
c. Waktu
sesuai dengan waktu yang direncanakan.
d. Manusia dengan kegiatan-kegiatanya
intruksi, rencana tata kerja atau manual.Apakah manusia mengalami
kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
3. Subjek pengawasan
bawahan dari perugas itu sendiri.
b. Pengawasan eksternal dimaksudkan yang melakukan pengawasan
adalah orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.
4. Cara mengumpulkan fakta guna pengawasan, adalah:
a) Personal observation adalah melakukan pengamatan dari segi kelemahan,
memberi kesan kepada bawahan bahwa pada dasarnya mereka diawasi
dengan ketat dan ini akan member dampak yang kuran baik.
b) Oral report adalah pengawasan dilakukan dengan cara mendapatkan
informasi dari bawahan. Dengan cara ini kedua belah pihak dapat
mempercepat kerja sebab ada hubungan komunikasi yang baik diantara
keduanya.
dengan arahan dan juga perintah dari atasan sebelumnya.
18
d) Control by exspection adalah pengawasan yang yang dilakukan pada
orang tertentu saja. Jadi pengawasan itu hanya dilakukan bila diterima
laporan yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang istimewa.
7. Teknik- Teknik Dalam Pengawasan
Pendapat umum (public opinion) jenis apapun pekerjaan didunia ini senantiasa
memerlukan suatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan
tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan
harapan yang diharapkan.
Makmur (2011: 193), beserta penjelasannya;
A. Teknik pemantauan dalam pengawasan
Teknik dalam pemantauan dalam pengawasan ini sangat dibutuhkan semua
lembaga agar program yang direncanakan dengan dapat terlaksana dengan baik.
B. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan
Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi
atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran atau keterangan
kebenaran yang jelas agar dapat pula memberikan keyakinan kepada semua pihak
atas hasil pengawasan yang telah dilakukan.
C. Teknik penilaian dalam pengawasan
Teknik penilaian sebagai bagian daripada pengawasan terhadap pelaksanaan
sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa
keutamaannya.
19
Tujuan wawancara di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi
sehingga pengawas bias menentukan suatu keyakinan kebenaran ataukah benar
dalam kesalahan.
Pengamatan dilakukan untuk menyesuaikan antara informasi dan kebenaran yang
terjadi itu susuai dengan yang diharapkan, proses pengamatan harus dilakukan
dengan cermat.
Perhitungan sangat memegang penting dalam pengawasan karena salah satu
teknik untuk menentukan daripada hasil pengawasan, kekeliruan dalam
perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.
G. Teknik analisis dalam pengawasan
Data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan harus dilakukan
analisis untuk menentukan kualitas hasil kerja yang dilakukan oleh unit kerja
teknis sehingga dapat memberikan suatu kepastian.
H. Teknik pelaporan dalam pengawasan
Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami oleh
penerima laporan, olehnya itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat
sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya.
B. Penyelenggaraan Layanan Transportasi
1. Penyelenggaraan layanan transportasi
Transportasi secara umum dipahami sebagai perpindahan, atau pergerakan
orang atau orang dari ruatu lokasi, yang disebut lokasi awal ke lokasi lain yang
20
biasa dipahami sebagai tujuan yang menggunakan alat tertentu. Dari perngertian
ini transportasi memiliki pembagian tersendiri seperti lokasi (asal dan tujuan), alat
(teknologi), keperluan tertentu diatas lokasi tujuan ekonomi social dan lain-lain
(Miro : 2012: 1-2).
dapat dijabarkan melalui cara seperti yang diterangkan dibawah ini. Berdasarkan
tataran wilayah, transportasi dapat diklasifikasikan menurut jenjang berikut.
1. Transportasi lokal adalah sistem pelayanan transportasi yang melayani
perjalanan setempat, artinya lokasi pertama dan tujuannya berjarak dekat.
2. Transportasi regional adalah system transportasi yang melayani penduduk
dan barang yang melakukan perjalanan dengan lokasi asal dan tujuan asal
yang sudah melampaui batas lokal atau berjarak lebih jauh.
3. Transportasi nasional adalah system transportasi yang melayani perjalanan
dari lokasi asal ke lokasi tujuan dnegan dengan jarak yang lebih jauh
daripada transportasi regional dan melampaui batas wilayah regional.
4. Transportasi intenasional adalah sistem transportasi yang melayani
perjalanan dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan jarak yang paling jauh,
yakni menembus batas wilayah Negara, misalnya dari Jakarta (Indonesia) ke
Tokyo (jepang).
bahwa sistem transportasi sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dalam
rangka pengadaan layaan jasa transportasi yang dengan jarak wilayah mulai
dari tingkat lokal (desa dan kota) sampai ke tingkat skala nasional dan
internasional.
21
2012: 4) ialah :
2. Alat transportasi dan sarana
3. jalur pergerakan alat transportasi, yaitu prasaran/ infrastruktur (jalan)
4. Tempat memasukkan/ memuat dan mengeluarkan/ membongkar objek
yang diangkut ked an dari dalam alat transportasi(terminal).
5. Yang memadukan point a sampai b diatas sekaligus mengatur dan
mengelolanya (sistem pengoperasia/ sistem manajemen).
2. Perananan Transportasi
kehidupan masyarakat, selain tuntutan yang semakin besar juga daya mobilitas
yang semakin meningkat. Peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi
peranan dalam peradaban manusia, peranan ekonomi, peranan social, peranan
politik, dan dampak transportasi terhadap lingkungan (Fidel Miro, 2012: 8), yang
kemudian memaparkan seperti berikut:
Dimasa sekarang kebutuhan hidup telah semakin beragam dan kebutuhan
sumber-sumber objek kebutuhan terpencar secara special.Manusia zaman
sekarng pun cenderung hidup menetap tidak berpindah-pindah tempat seperti
dulu.Dalam kehidupan seperti ini transportasi dan perkembangan
tekhnologinya semakin diperlukan.
Transportasi sangat mempengaruhi proses produksi, distribusi produk dan
dalam hal pertukaran kelebihan. Transportasi membantu mempercepat dan
mempermudah tersedianya sumber-sumber daya atau faktor produksi itu
ditempat tersebut.
Dalam hubungann dengan aktivitas sosial masyarakat, transportasi berfungsi
untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan yang bersifat
nonekonomis, Warpani (Fidel Miro 2012: 9) Sementara itu ada lima unsur
pokok transportasi, pertama manusia, yang membutuhkan transportasi; kedua,
barang yakni benda yang di diperlukan atau dikonsumsi oleh manusia; ketiga,
kendaraan, yang berfungsi sebagai sarana transfer atau pemindahan manusia
dan barang dari satu tempat ke tempat lain; keempat jalan, sebagai prasarana
atau media transportasie serta kelima Organisasi atau kelembagaan yang
bertindak sebagai pengelola transportasi (Prasetya dan winarna : 2014)
C. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Permenhub BAB V Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
Bermotor Tidak Dalam Trayek, Pasal 68 menjelaskan sebagai berikut;
(1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam
trayek dilaksanakan petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan
peralatan secara manual dan/ atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
23
(2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi;
a. Petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan;dan / atau
Kemudian pada Pasal 70 menjelaskan sebagaimana berikut;
1. Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, dilakukan terhadap pemenuhan:
a. Persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam
trayek; dan
kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi;
a. Dokumen perizinan;
perusahaan;
f. Tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
g. Tanda identitas awak kendaraan umum.
3. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
bermotor umum sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf byakni :
24
b. Fisik kendaran bermotor umum;
c. Standar pelayanan minimal.
kota Makassar adalah suatu kubutahan mendasar untuk menjaga serta memenuhi
kebutuhan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna layanan ini.
Pengawasan yang merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Siagian
(Makmur :2011: 176)
sebab itu dibutuhkan suatu teknik dalam melaksanakan proses pengawasan tersebut.
Pemantauan dalam proses pengawasan adalah hal atau langkah awal yang dilakukan
untuk mendapatkan informasi awal sebelum melanjutkan kepada tahapan
selanjutnya, proses pemeriksaan dilakukan untuk melaksanakan penyesuaian antara
sebuah aturan dengan keadaan yang seharusnya. Kemuadian proses penilaian
adalah langkah untuk melakukan pencocokan antara indikator yang ada dengan
keadaan yang terjadi dilapangan. Proses pelaporan menjadi proses yang
menentukan pada langkah pengawasan ini ,Makmur (2015).
Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir
berikut ini:
D. Fokus penelitian
Transportasi Online di Kota Makassar dengan indikator pembahasan yaitu
Pemantauan, Pemeriksaan, Penilaian dan Peelaporan.
E. Deskripsi fokus penelitian
Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi
OnlineDi Kota Makassar
Di Kota Makassar
penyelenggaraan layanan transportasi online di Kota Makassar. Pemantauan ini
mencakup dua hal yaitu (a) akses Dashboard dan (b) pemesanan taksi online
melalui aplikasi.
2. Pemeriksaan
Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan secara administratif yang
mencakup tentang, (a) Sim A Umum, (b) Buku Uji KIR, (c) STNK, (d) Berbadan
Hukum, (e) Stiker, (f) Kartu Pengawasan. pemeriksaan ini sesuai dengan
Permenhub No 108 tahun 2017.
3. Penilaian
Penilaian mengacu pada dua indikator yaitu (a) Penilaian yang mengacu pada hasil
pemeriksaan dan (b) surat pernyataan pengemudi.
4. Pelaporan
dilakukan sebuah evaluasi oleh Dinas Perhubungan, pelaporan ini terdapat dua
indikator yaitu (a) Laporan dimasukkan kepada Kepala Dinas, kemudian akan
disampaikan kepada kementerian dan (b) Peran pelaporan masyarakat dengan
memasukkan data lengkap.
dapat tercapai dengan baik dengan mengacu pada proses pengawasan yang
baik yakni meliputi Pemantauan, Pemeriksaan, Penilaian dan Pelaporan.
27
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini terlaksana pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun
2018.
disertai dengan pertimbangan bahwa sistem pengawasan penyelenggaraan
layanan transportasi online di kota Makassar oleh dinas perhubungan Provinsi
Sulawesi Selatan terhadap penyelengggaraan layanan transportasi online dinilai
masih kurang maksimal.
1. Jenis Penelitian
mengumpulkan data masalah yang diteliti dalam hal ini sistem pengawasan
penyelenggaraan transportasi online.
2. Tipe Penelitian
menggambarkan sistem pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan
transportasi online di kota Makassar.
28
langsung dengan informan.
2. Data Sekunder
peraturan dan data yang bersifat yang bersifat informasi tertulis yang
digunakan dalam penelitian.
D. Informan penelitian
mampu memberikan jawaban objektif terhadap pewawancara. peneliti
menggunakan purposive sampling yaitu peneliti menentukan pengambilan
sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan
penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.
Tabel 1 : Informan Penelitian
1. Edica Ade
Dishub Sulsel
1
2. Irfan FI Staf Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Barang
Dishub Sulsel
4. Fadli FD Pengemudi Layanan Transportasi Online (GrabCar) 1
5. Rijal RJ Pengemudi Layanan Transportasi Online (GoCar) 1
6. Reski RS Pengguna layanan transportasi online (GrabCar) 1
7. Nurul Azmi NA Pengguna layanan transportasi online (G0Car) 1
Jumlah 7
a. Wawancara
Metode wawancara yang dilakukan saat penelitian ini adalah dengan
melakukan diskusi langsung dengan pertanyaan terkait variable yang ada,
kemudian dikembangkan berdasarkan dengan fenomena yang ada, awancara ini
dilakuukan di kantor (pegawai Dishub Prov. Sulsel) dan diatas kendaraan dengan
pengemudi transportasi onlie serta di tempat yang memungkinkan bagi pengguna
transportasi online.
b. Dokumentasi
Dokumentasi dengan melakukan pengarsipan terhadap beberapa dokumen
dari dinas perhubungan serta hal lain yang dianggap memberikan pengaruh baik
terhadap penelitian ini.
pengaruh terhadap data yang diperoleh utamanya sebagai informs awal yang
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.
F. Teknik analisis data
Data yang diperoleh adalah data primer, sekunder dan tersier dan kemudian
penulis melakukan analisis dengan teknik kualitatif. Menurut McDrury,
(Moleong:2014) mengatakan bahwa analisis datayang digunakan dalam
30
berikut:
Mereduksi data berarti melakukan kajian pada hal yang dianggap focus
serta mengarah. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan
gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.
2. Penyajian data (data display)
Penelitian kualitatif, dilakukan penyajian data dengan bentuk uaraian
singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini
diusahakan agar peneliti mampu menguraikan secara singkat tentang
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota
Makassar.
Langkah ketika dalam analisis data dengan ada kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan sebuah temuan baru, artinya
belum pernah ada yang menyajikan hal tersebut.Temuan bisa berupa penjelasan
danvisualisasi terhadap suatu objek dalam hal ini mengenai pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar.
G. Pengabsahan data
batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan
variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triagulasi,
31
1. Triagulasi Sumber
contohnya melakukan pembandingan antar informan, kemudian
membandingkanapa yang dikatakan umum dengan yangdikatakan pribadi,
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat
perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara
dan dokumen.
penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut;
proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam
konteks observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek,
perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek, dengan peneliti dan
hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data
tambahan terhadap hasil wawancara.
jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan
32
permasalahan yang diteliti.
3. Trigulasi Waktu
data berbagaisumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Untuk
mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan
pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan.
33
1. Sejarah Singkat Kota Makassar
Kota ini dahulu bernama ujung pandang dan dipakai kira-kira tahun 1971 sampai
tahun 1999. Alasan perubahan yang masuk akal sebab Makassar adalah nama suku
yang ada di kota Makassar saat ini, meskipun masyarakat yang mendiami wilayah
Makassar saat ini datang dari latar belakang suku berbeda..
Perang dunia kedua dan pendirian republik Indonesia merubah wajah Makassar.
warga asing yang dulunya mendiami Makassar meninggalkan kota ini pada tahun
1949 dan alih kepemilikan dari asing kepada pribumi pada tahun 1950-an
menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli semakin menghilang
dengan kedatangan warga yang mengadu nasib di kota ini. Baru pada tahun 1999
kota ini kembali dinamakan Makassar, tepatnya 13 oktober berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 nama ujung pandang dikembalikan menjadi Kota
Makasssar dan sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah luas wilayah bertambah
kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577 hal ini sesuai dengan data
kemendagri .
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada pada jalur perdagangan
dan jalur transportasi yang sangat ideal. menjadi jalur utama dari arah selatan
provinsi Sulawesi selatan menuju arah utara maupun barat, serta memiliki pelabuhan
yang besar dan jalur transportasi udara kelas internasional.
34
Tahun 2015 jumlah penduduk kota mengalami peningkatan yang cuku besar,
seiring dengan kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya. sebagai ibu kota
provinsi, tentu ini adalah hal yang sering terjadi yakni peningkatan jumlah
penduduk. sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa di kota Makassar tiga
tahun terakhir mengalami peningkatan yang besar kata Chaidir (Kabid Pengelolaan
Data dan Informasi Dispendukcapil Makassar) kepada berita sulsel.com, jumat
(31/3/2017).
Tahun 2015 2016 2017
Sumber : Berita online Sulsel.com
Berdasarkan dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi kenaikan
jumlah penduduk yang cukup signifikan. Dari data penduduk diatas, yang paling
mendasar adalah jumlah kebutuhan mobilisasi masyarakat kota Makassar sangat besar
dan memiliki potensi gesekan sosial yang juga sangat besar. oleh karena itu kebutuhan
terhadap moda transportasi juga sangat penting untuk menunjang hal tersebut.
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan
Dinas perhungan provinsi Sulawesi selatan terletak dijalan perintis kemerdekaan,
Pai, Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan. Pekarangan kantor
yang luas dan tertata membuat kantor ini seperti bangunan pemerintahan agak berbeda
dari yang lain karena banyak tumbuh pohon besar disekitar kantor ini.
Bagian depan kantor terdapat lapangan untuk upacara bendera pada hari senin.
Pekarangan kantor dinas perhungan provinsi Sulawesi selatan cukup luas dan tertata
35
dengan rapi. Bangunan Kantor utama memiliki tiga lantai dengan warna putih dan
atap bangunan berwarna biru Lantai utama kantor terdapat ruangan bagian umum
yang mengurus tentang persuratan dan keperluan lainnya, bersebelahan dengan
ruangan bagian umum terdapat ruangan kepala dinas perhubungan provinsi Sulawesi
selatan. Sedangkan lantai dua terdapat berbagai ruangan lainnya seperti ruangan
angkutan transportasi umum dalam trayek dan angkutan transportasi umum tidak
dalam trayek yang berdampingan.Sedangkan pada lantai tiga terdapat beberapa
ruangan lainnya seperti bagian moda dan penindakan.
Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
1. Visi adalah: “Dinas perhubungan sebagai sebagai penyelenggara transportasi
yang professional dan handal menuju tercapainya simpul konektivitas
dikawasan timur Indonesia”
2. Misi organisasi adalah tonggak dari perencanaan strategik untuk mencapai tujuan
dan sasaran ang terukur, obyektif, dan spesifik. Berdasarkan visi dinas
perhubungan provinsi Sulawesi selatan, ditetapkan misi sebagai berikut:
a. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan kebutuhan;
b. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan
mampu menjangkau semua provinsi Sulawesi selatan;
c. Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban transportasi;
secara profesional.
pendidikan.
Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis
kelamin ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3 : Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin
Sumber : Diolah dari data primer
Distributor informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel diatas
menunjukkan bahwa 5 (lima) orang berjenis kelamin laki-laki atau 71,4 persen dan
2 (dua) orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 28,6 persen dari seluruh
informan yang ada.
Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan pekerjaan
ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Keterangan Frekuensi Persentase
Laki-Laki 5 71,4 %
Perempuan 2 28,6 %
Jumlah 7 100 %
Sumber : Diolah dari data primer
Distributor informan tentang pekerjaan berdasarkan tabel diatas menunjukkan
bahwa 2 (empat) orang bekerja sebaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28,5
persen dan 3 (tiga) orang bekerja sebagai Pengemudi transportasi online atau
sebesar 42,9 persen, serta sebagai mahasiswi 1(satu) orang atau sebanyak 14,3
persen dan sebagai seorang guru 1 (satu) orang atau sebanyak 14,3 persen.
c. Karakteristik informan berdasarkan pendidikan
Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan pendidikan
ditunjukkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 5 : Karakteristik informan berdasarkan pendidikan
Sumber : Diolah dari data primer
Distributor informan tentang pekerjaan berdasarkan tabel diatas menunjukkan
bahwa 3 (tiga) orang dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 42,9
Keterangan Frekuensi Persentase
PNS 2 28,5 %
Mahasiswi 1 14,3%
Guru 1 14,3 %
Jumlah 7 100 %
Keterangan Frekuensi Persentase
Jumlah 7 100 %
persen dan 4 (empat)orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
atau sebesar 57,6 persen dari seluruh informan yang ada.
B. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Transportasi Online Di Kota
Makassar
Sistem pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar
telah dikakukan oleh sebagaimana mestinya. Khususnya bagian yang menangani
transportasi online yaitu bagian angkutan tidak dalam trayek dan barang dishub sulsel.
Dengan ini peneliti akan menjelaskan empat indikator yang terdapat sistem
pengawasan penyelenggaraan layanan transportasi online di kota Makassar yakni: 1.
Pemantauan, 2. Pemeriksaan, 3. Penilaian, 4. Pelaporan.
1. Pemantauan
penerapan aturan yang diberlakukan kepada penyedia layanan di kota Makassar.
Berdasarkan wawancara kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang
mengungkapkan hasil wawancara sebagai berikut:
“Dalam melakukan pemantauan, kami memantau penyedia layanan transportasi
online di kota Makassar dengan dua mekanisme yakni melalui Akses Dashboard
dan Melakukan pemesanan melalui aplikasi”. ( Hasil wawancara dengan EAP, 07
Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemantauan dilakukan
dengan dua mekanisme. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut :
a. akses dashboard
Penjelasan dari kedua mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
39
Akses dashboard adalah suatu sistem yang terhubung dengan alur pergerakan
taksi online yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Dishub Prov. SulSel.
Melalui Akses dashboard ini semua pergerakan taksi online terbaca melaui sistem
yang dimiliki oleh Dishub, hal ini adalah wujud dari proses pemantauan yang
terintegrasi mulai dari penyedia layanan transportasi online yakni aplikator dan
driver yang dapat dipantau oleh Dishub. Hal diatas adalah berdasarkan hasil
wawancara dengan Kasi tidak dalam trayek dishub prov. sulsel, adapun hasil
wawancara tersebut sebagai berikut:
memiliki sistem yang dinamakan “ Akses Dashbot”, akses ini memudahkan
petugas untuk membaca semua pergerakan kendaraan taksi online di kota
Makassar. Gambaran dari aplikasi ini contoh ketika sedang memesan taksi
online, maka pemesan dapat melihat pergerakan taksi yang dipesan, begitu juga
dengan akses dashbot pergerakan kendaraan dapat terbaca dengan jelas secara
keseluruhan sehingga memudahkan proses pemantauan itu dilakukan”. (Hasil
wawancara dengan EAP, 07 maret 2018)
Melihat hasil wawancara yang disampaikan diatas sebagai pihak yang
menangani tentang transportasi online di kota Makassar tentunya juga
membutuhkan dukungan dari penyedia layanan yang ada di kota Makassar yakni
dengan melakukan proses pendataan yang baik terhadap driver yang mereka miliki
agar pemantauan yang dilakukan oleh Dishub dapat berjalan dengan baik sesuai
harapan banyak pihak. Wawancara dengan staf Kasi Angkutan tidak dalam trayek
Dshub Prov. Sulsel, mengatakan bahwa :
“Pemantauan sudah sangat menyesuaikan dengan pemanfaatan taknologi, jadi
penyedia layanan transportasi online menggunakan kecanggihan teknologi
dalam memberikan pelayanan, maka dishub juga menggunakan teknologi yang
canggih dalam memantau mereka ketika beroperasi. Pemantauan dengan akses
dahbot sangat membantu proses pemantauan, sebab sekedar memantau didepan
40
layar leptop, pergerakan transportasi online dapat terlihat dengan jelas sesuai
kebutuhan pemantauan”. (Wawancara dengan IR, 07 Maret 2018)
Melihat hasil dari wawancara diatas yang disampaikan tersebut yang
mengatakan bahwa pengawasan dengan menggunakan teknologi sangat membantu.
Artinya proses pemantauan yang baik adalah proses yang dilakukan dengan
menyesuaikan objek yang yang dipantau, sebab yang yang dipantau dalam hal ini
pergerakan kendaraan transportasi online dengan menggunakan sistem teknologi
maka proses pemantauan yang baik adalah dengan menggunakan teknologi pula
yakni dengan menggunakan akses dashboard. Pendapat sama juga disampaikan oleh
pengemudi transportasi online yang mengatakan bahwa :
“Akses Dashboard sebenarnya cukup memudahkan, sebab akan mempengaruhi
rasa aman masyarakat karena transportasi online terpantau melalui aplikasi”
(Hasil wawancara dengan AA, 16 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi transportasi online diatas,
dapat dicermati bahwa pengemudi menginginkan agar penumpang merasa aman
sehingga menikmati ketika menggunakan layanan transportasi online, hal senada
juga disampaikan selaku penngguna layanan tersebut yang mengungkapkan bahwa:
“Kalau ada pemantauan menggunakan Akses Dashboard sebenarnya sangat
bagus, sebab pengemudi akan bergerak sesuai dengan petunjuk jalan yang ada
dan merasa dipantau maka kita akan merasa aman juga”.(Hasil Wawancara
dengan RS, 22 Maret 2018).
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dicermati bahwa pengguna merasa
penting untuk dilakukan pemantauan terhadap transportasi online agar agar dapat
memberi rasa aman terhadap pengguna transportasi online.
1. b. Pemesanan taksi online melalui aplikasi
Cara selanjutnya jika melakukan pemantauan terhadap pengawasan
penyelenggaraan layanan transportasi online yang dilakukan oleh Dishub Prov.
41
Sulsel adalah dengan cara melakukan pemesanan langsung kepada pengemudi
transportasi online. Tentu ini sangat sederhana dan efektif jika akan dilakukan
proses pemeriksaan dan pemantauan terhadap transportasi online sebab cukup
dengan pemesanan maka akan mudah dilakukan tindak lanjut. Hal tersebut
diungkapkan oleh Kasi Angkutan tidak dalam trayek, yang mengungkapkan bahwa:
“Untuk memantau transportasi online di kota Makassar yakni dengan cara
melakukan pemesanan kepada pengemudi transportasi online ditempat yang
tentu bukan di kantor dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan, sebab kita
ingin agar mereka datang untuk menjemput sekaligus diperiksa secara
administratif jika dibutuhkan, tapi yang paling penting adalah kami tetap
melaksanakan pemantauan mengacu Kepada Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas”. (Wawancara dengan EAP,07 Maret 2018)
Melihat hasil wawancara dari Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek, maka
dapat diketahui melalui mekanisme pemesanan taksi online juga dapat dilakukan
proses pemantauan yakni dengan langsung memanggil penyedia layanan
transportasi online tersebut. Tetapi yang paling penting dari itu adalah semua proses
pemantauan tetap mengacu kepada UU No 22 Tahung 2009 Tentang Lalu Lintas.
Senada dengan hasil wawancara diatas,staf Kasi angkutan tidak dalam trayek
mengungkapkan bahwa:
“Mekanisme dalam proses perizinan angkutan sudah sangat jelas, Undang-
undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas menjadi acuan kita, semua harus
mengaacu kepada peraturan ini sebab ini berkaitan dengan keselamatan banyak
orang”.(Wawancara dengan IR,07 Maret 2018)
Melihat hasil wawancara di atas, dapat dijelakan bahwa proses yang ada sudah
sangat jelas, bahwa semua yang berkaitan dengan keselamatan banyak orang harus
tetap mengacu kepada aturan yang mengikat semuanya. Selaku instansi yang
diberikan kewenangan terhadap pengaturan lalu lintas sebagimana amanat PM 108
Tahun 2017 sudah selayaknya jika dinas perhubungan mampu melakukan tugasnya
42
bahwa:
memang dinas perhubungan seperti tidak pernah melakukan, setahu saya hanya
satu kali itupun di Jalan Pengayoman, tetapi jika dilakukan razia maka itu bagus
untuk memenuhi syarat administrasi”. (Wawancara dengan RJ, 16 Maret 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa proses
pemantauan melalui pemesanan transportasi online lewat aplikasi masih sangat
kurang efektif sebab tidak memberikan efek terhadap pengemudi
transportasi.bahkan pengemudi transportasi online menganggap bahwa razia
tersebut hanya tuntutan yang bersifat sementara untuk memenuhi keinginan
pengemudi transportasi konvensional. Adapun menurut pengguna mengungkapkan
bahwa :
“Proses razia pada dasarnya sangat bagus untuk menertibkan penyedia layanan
transportasi online yang tidak sesuai dengan peraturan, kalau sesuai dengan
peraturan itu tandanya sudah layak mengemudi dan mengangkut penumpang”
(Hasil Wawancara dengan RS, 21 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa proses penindakan
dengan razia harus dilakukan agar dapat memenuhi rasa aman terhadap kebutuhan
layanan transportasi online yang digunakan oleh masyarakat. Dari hasil hasil
wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pemantauan sudah terlaksana
tetapi masih sangat kurang efektif karena Akses Dashboard belum dilaksanakan
secara maksimal karena PM No 108 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara
menyeluruh. Hal yang sama juga terhadap pemantauan dengan pemesanan melalui
aplikasi yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal karena jumlah
transportasi online yang terlalu banyak sehingga tidak mampu terjangkau secara
keseluruhan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.
43
online sangat penting, khususnya untuk penyesuaian terhadap aturan hukum yang ada.
Selain itu, pemeriksaan juga akan menentukan efektifitas pemberlakuan PM N0.108
Tahun 2017. Adapun beberapa indikator yang harus dipenuhi dan menjadi aspek yang
diperiksa dalam penyelenggaraan layanan transportasi online berdasarkan hasil
wawancara dengan Kasi angkutan tidak dalam trayek mengungkapkan sebagai
berikut:
“Dalam proses pemeriksaan, dinas perhubungan mengacu kepada Peraturan
Menteri Perhubungan No 108 tahun 2018 yaitu Memiliki SIM A Umum, buku Uji
KIR, STNK, Berbadan hukum, Stiker, Kartu pengawasan” (Hasil wawancara
dengan EAP, 07 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi indikator
dalam pemeriksaan dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan adalah sesuai dengan
Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2018.berikut beberapa indikator
tersebut:
2. a. Surat Izin Mengemudi A Umum (SIM A Umum).
Surat izin yang dimaksud adalah batasan untuk pemenuhan aturan tersebut.
sebagaimana dalam UU No 22 tahub 2009. Hal ini harus dimiliki oleh pengemudi
44
Angkutan tidak trayek , mengatakan bahwa:
“Persyaratan yang harus dimiliki oleh pengemudi transportasi online adalah
Surat Izin Mengemudi A Umum. Dan ini yang akan pertama kali diperiksa oleh
petugas kami”. (Wawancara dengan EAP,07 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara ini, surat izin mengemudi adalah hal paling utama
yang harus dipenuhi oleh pengemudi transportasi online, sebagai persyaratan yang
akan dijadikan indikator dalam pemeriksaan maka semua pengemudi diharuskan
memenuhi persyaratan ini. Wajar hal ini dijadikan sepagai indikator perizinan
pengoperasian transportasi online, sebab yang menjadi konsumen utama dari
transportasi online adalah masyarakat umum. Tidak ada yang dapat memberikan
kepastian terhadap kapasitas yang dimiliki oleh pengemudi kecuali dengan
memberikan bukti surat izin mengemudi A umum. Hal yang sama juga ungkapkan
staf angkutan tidak dalam trayek dalam wawancara mengatakan bahwa:
“Semua pengemudi wajib memiliki Sim A Umum, mereka (pengemudi)
mengangkut orang dan barang, maka semua mengikut dengan aturan pasal 77
Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika
tidak maka petugas akan memberikan surat pernyataan” (Wawancara dengan
IR,07 Maret 2018)
Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi yang masih kurang adalah proses sosialisasi yang
masih berjalan kurang efektif karena masih banyak pengemudi yang bingung
dengan mekanisme SIM A dan SIM A Umum. Seperti yang diungkapkan oleh
pengemudi yang mengatakan bahwa:
terhadap aturan ini harus diperbanyak agar pengemudi tidak bingung, apalagi
sudah ada SIM A” (wawancara FD, 16 Maret 2018).
45
terhadap pengemudi masih ada yang bingung, artinya sosialisasi masih sangat
kurang maksimal dilakukan oleh Dishub. Sedangkan menurut pengguna
mengungkapkan bahwa :
“Persyaratan tentang SIM A Umum sangat bagus sebenarnya karena sudah ada
pengujian sebelum mendapatkan SIM A Umum jadi kenyamanan pengguna
itu sudah tersertifikasi”. (Hasil wawancara NA,23 Maret 2018)
Melihat hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa persyaratan SIM A Umum
memberikan jaminan kepada pengguna bahwa pengemudi tersebut sudah teruji
dengan adanya surat izin tersebut, oleh sebab itu pengguna transportasi online
sangat sepakat dengan hal tersebut.Persyaratan tentang Sim A umum sudah layak
diberlakukan bagi pengemudi transportasi online.
2. b. Buku Uji Kir
Uji KIR sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya setelah
SIM A Umum, disebabkan karena untuk memastikan keamanan dan kenyamanan
penumpang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Angkutan tidak dalam trayek yang
mengungkapkan bahwa:
“Uji KIR harus ada ketika ingin beropersi, hal ini untuk memberikan rasa aman
dan nyaman kepada pengguna layanan transportasi online di kota Makassar”
(wawancara dengan EAP,07 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa proses yang
terjadi adalah semua berdasarkan dengan aturan yang telah berlaku. Sebagaimana
terdapat pada Pasal 3 PPNo 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan
kendaraan bermotor dijalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan
jalan. Hal yang sama juga diungkapkan staf angkutan tidak dalam trayek ketika
wawancara mengungkapkan bahwa:
peraturan, maka pengemudi taksi online harus melakukan uji KIR, lagipula
prosedurnya juga cukup mudah dengan keterbukaan informasi seperti sekatang
ini.”(Hasil wawancara IR, 07 Maret 2018)
Berdasarkan pernyataan diatas, mengungkapkan bahwa cara yang ada cukup
memudahkan sehingga aturan ini tidak memberatkan melainkan untuk memenuhi
terhadap aturan semua pengemudi. Untuk mendapatkan KIR, tentunya dibutuhkan
sebuah mekanisme seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas. Hal yang
sama diungkapkan oleh pengemudi transportasi online yang mengatakan bahwa :
“Untuk Uji KIR itu memang harus dilakukan bagi kendaraan umum, tapi kalau
mobil sudah saya daftar tinggal menunggu panggilan untuk dilakukan Uji KIR,
tapi pengemudi merasa itu tidak memberatkan selagi semua transparan”.
(Wawancara AA, 16 Maret 2018).
Berdasarkan hasil wawancara dari pengemudi menggambarkan bahwa
pengemudi membutuhkan transparansi dari dishub ketika melakukan uji KIR, sebab
semua kendaraan umum memang harus memiliki uji KIR termasuk kendaraan
pribadi yang difungsikan untuk mengangkut penumpang, Artinya konsekuensi
ketika menjadi transportasi online maka secara tidak langsung sudah menjadi
transportasi umum berbasis online, hal yang sama juga diungkapkan oleh pengguna
layanan transportasi online yang mengatakan bahwa:
“Kalau memang harus Uji KIR, meskipun kendaraan pribadi tetapi sudah di
fungsikan mengangkut penumpang maka akan bersinggungan dengan
keselamatan banyak orang yakni penumpang, jadi lebih baiknya memang harus
selesai Uji KIR baru bisa di opersikan”. (Hasil wawancara RS, 22 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi dapat dilihat proses uji KIR
dinilai mampu memberikan rasa percaya dari pengguna transportasi online kepada
pengemudi transportasi online. Oleh sebab itu, seharusnya pengemudi memenuhi
Uji KIR tersebut agar memenuhi persyaratan yang dimaksud juga untuk menjawab
47
kenyamanan serta.
Surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah pesyaratan wajib bagi setiap
pengemudi transportasi. sebagaimana terdapat dalam pasal 288(1). Pasal diatas
dipertegas Kasi Angkutan tidak dalam trayek yang mengungkapkan bahwa:
“Semua pengemudi harus dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaran Bermotor tanpa terkecuali,
termasuk pengemudi transportasi online, pijakan dinas perhubungan sangat
jelas dalam peraturan ini yakni Undang- undang No 20 tahun 2009 tentang lalu
lintas”. (Hasil wawancara EAP,07 Maret 2018).
Hasil wawancara diatas dapat diartikan STNK merupakan persyaratan yang
wajib ada bagi pengendara, meskipun bukan transportasi online. Maka hal ini tidak
memberatkan kepada pihak pengemudi transportasi online, seperti yang
diungkapkan oleh pengemudi transportasi online mengatakan bahwa:
”Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaran Bermotor kami tidak ada masalah sebab memang sudah ada ketika
pembelian kendaraan jadi tidak memberatkan”( hasil wawancara AA, 16 Maret
2018)
Wawancara diatas memberikan gambaran bahwa, STNK tidak memberatkan
karena sudah ada sebelumnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengguna
layanan transportasi online bahwa:
sangat setuju karena memang itu persyaratan yang harus terpenuhi ketika
ingin mengemudi” (Hasil wawancara NA, 23 Maret 2018)
Berdasarkan wawancara diatas, tidak ada yang mempersoalkan tentang
persyaratan STNK, Hanya yang menjadi persoalan pada dasarnya adalah
pengemudi yang hanya ingin agar peraturan tidak merugikan mereka.Peraturan
48
tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaran
Bermotor sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dapat
terlaksana dengan maksimal karena memang menjadi persyaratan yang umum
dimiliki untuk semua jenis kendaraan.
2. d. Berbadan Hukum
Persyaratan yang menjadi penting dalam penyelenggaraan layanan transportasi
online dan tergolong baru berdasarkan PM No.108 tahun 2017 adalah dengan
memiliki payung hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), CV (Commandtaire
Vennootschap), dan Koperasi. Penyelenggaraan layanan transportasi online harus
berbadan hukum disebabkan agar terjadi proses pendataan dan mendapatkan
kepastian hukum. Hal diatas dipertegas oleh Kasi angkutan tidak dalam trayek
mengatakan bahwa :
“Untuk memberikan kepastian hukum kepada pengemudi transportasi online dan
pengguna layanan ini, maka harus ada badan usaha yang memiliki kepastian
hukum yakni dapat berupa PT,CV dan Koperasi”.( Hasil wawancara EAP, 07
Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk dapat
mengoperasikan transportasi online harus terdaftar dengan usahayang berbadan
hukum sesuai dengan peraturan. Hal yang sama disampaikan oleh staf angkutan
tidak dalam trayek mengatakan bahwa:
“Untuk sementara ini, sudah terdaftar lima badan usaha yang sudah memiliki
legalitas hukum dengan jumlah 350 unit. Ada yang yang berbentuk Koperasi
dan PT, sedangkan yang lain masih ada beberapa yang sedang berproses
dengan artian proses untuk berbadan hukum sementara berjalan” (Hasil
wawancara IR, 13 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diartikan bahwa sudah berjalan
prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan proses untuk mendapatkan legalitas atau
49
berbadan hukum sementara di proses bagi sebagian pengemudi yang telah
mendaftar. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti mendapatkan data
jumlah usaha berbadan hukum dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 6 :Rincian Angkutan Tidak Dalam Trayek Yang Sudah Terdaftar
Nama Perusahaan Pimpinan Jumlah Kendaraan
PT. Lingkar Terbaik
Koperasi Daerah Putra
Induk Koperasi Kepolisian
Negara Republic Indonesia
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi selatan
Berdasarkan dengan tabel diatas maka yang sudah mendaftar berjumlah 350 unit
kendaraan dengan lima badan usaha yang sudah memiliki ketetapan hukum tetap.
Persyaratan agar terdaftar dengan berbadan hukum juga sudah disosialisasikan dengan
baik oleh dinas perhubungan. Hal itu disampaikan oleh pengemudi transportasi online
yang mengatakan bahwa:
“Peraturan tentang transportasi online harus berbadan hukum sudah bagus, asalkan
aturan itu bisa memberikan legalitas dan kepastian hukum kepada kami, untuk
kendaraan ini saya sudah mendaftarkan, sekarang sedang tahap menunggu untuk
tindak lanjut berikutnya”. (hasil wawancara AA, 16 Maret 2018)
50
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada yang
memberatkan dari segi aturan.Artinya yang dibutuhkan oleh pengemudi transportasi
online adalah kepastian hukum agar mereka dapat beroperasi tanpa adanya kecemasan
dihadang oleh pengemudi transportasi konvensional. Hal yang sama juga disampaikan
oleh pengguna layanan yang mengatakan bahwa:
“Sebagai pengguna saya sebenarnya sangat setuju jika persyaratan untuk berbadan
hukum, sebab akan memberikan jaminan keamanan dari segi hukum karena sudah
diakui oleh pemerintah”.(Wawancara RS,22 Maret 2018)
Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas, dapat diketahui pengguna layanan
transportasi online membutuhkan kepastian hukum, dan itu dapat dilakukan dengan
adanya badan hukum yang menaungi pengemudi transportasi online. Selanjutnya yang
menjadi permasalahan aadalah masih rendahnya pengetahuan tentang mekanisme dari
cara melakukan pendaftaran agar berbadan hukum. Tugas dinas perhubungan saat ini
adalah melakukan sosialisasi dengan massif agar ketika Peraturan Menteri No. 108
Tahun 2018 sudah dimaksimalkan dengan pemberlakuan penindakan maka tidak ada
lagi kesalahan komunikasi dan kekurangan informasi tentang peraturan tersebut. Pada
dasarnya dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan harus memanfaatkan semua
media mulai dari media pertelevisian, media cetak dan media sosial, dimana
masyarakat sudah kebanyakan menggunakan media tersebut.
2. e. Stiker
Pemasangan stiker sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan transportasi
berbasis aplikasi atau online. Hal ini dilakukan disebabkan tidak ada perbedaan antara
transportasi online dengan kendaraan pribadi yakni memiliki plat berwarna hitam
sesuai dengan Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan. Peraturan ini menjadi rujukan sebab
51
memang pada dasarnya kendaraan pribadi dan kendaraan umum berbasis aplikasi
online nampak tidak memiliki perbedaan, oleh karena itu dinas perhungan provinsi
Sulawesi selatan yang berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan
No 108 tahun 2017 mengharuskan pemasangan stiker pada transportasi online. Hal ini
disampaikan oleh Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang dinas
perhubungan provinsi Sulawesi selatan bahwa:
“Penggunaan stiker wajib hukumnya bagi transportasi online, karena mereka
adalah transportasi umum yang berplat hitam, maka harus ada stiker untuk
membedakan ditengah masyarakat” (Hasil wawancara dengan EAP, 07 Maret
2018)
Berdasarkan wawancara di atas selakukepala seksi angkutan tidak dalam trayek
dan barang dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan mengatakan pemasangan
stiker adalah hal yang mutlak, begitupun dengan staf bagian angkutan tidak dalam
trayek dan barang mengatakan bahwa bahwa:
“Pemasangan stiker akan mumadahkan petugas untuk membedakan transportasi
online dan transportasi pribadi, ini adalah terobosan yang memberikan kemudahan
dalam proses pemeriksaan oleh petugas dinas perhubungan sebab kode yang ada
tidak dapat tertukar dengan kartu pengawasan yang sepaket dengan stiker
tersebut”” (Hasil wawancara IR, 13 Maret 2018).
Hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa pemasangan stiker selain sebagai
tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan taksi online, juga merupakan ojek yang
memudahkan proses pemeriksaan data kartu pengawasan yang terdapat pada kode
stiker tersebut. Cara kerja dari stiker sudah menyesuaikan dengan teknologi. Bahkan
merupakan terobosan pertama dalam dunia transportasi di Indonesia, sebagimana
diungkapkan oleh staf angkutan tidak dalam trayek dan barang dinas perhubungan
provinsi Sulawesi selatan. maka dapat diartikan bahwa penggunaan stiker selain untuk
menyesuaikan dengan peraturan untuk memudahkan petugas dinas perhubungan
52
transportasi online, tetapi yang terjadi adalah kurangnya informasi terhadap ukuran
stiker serta letak stiker tersebut ditempel. Sebagaimana dikatakan oleh pengemudi
transportasi online mengatakan bahwa :
menjadi masalah adalah ukuran yang akan membuat pengemudi kurang nyaman
kalau terlalu besar, nanti mobil pribadi dikira penjual stiker” (Hasil Wawancara
FD, 16 Maret 2018).
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka yang menjadi kekurangan pada saat
ini adalah kurang jelasnya informasi terhadap penerapan PM 108 tahun 2017
khususnya penggunaan stiker dan ukuran. Meskipun pada dasarnya ukuran yang
digunakan oleh dinas perhubungan sangat sederhana dengan artian tidak besar tapi
masih ditafsirkan oleh sebagian pengemudi dengan ukuran besar. Hal yang sama
diungkapkan oleh pengguna transportasi online yang mengungkapkan bahwa :
“Penggunaan stiker pada transportasi online sebenarnya sangat bagus, tetapi
ukurannya kalau bisa jangan sampai menutupi satu mobil” (hasil wawancara
NA, 23 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penafsiran tentang
penggunaan stiker masih sangat berbeda dan agak keliru, Meskipun ini hanya
persoalan waktu, tetapi seharusnya dinas perhubungan sudah melakukan sosialisasi
utamanya ukuran dan letak penggunaan stiker sudah jelas dikalangan pengemudi.
2. f. Kartu Pengawasan
Kartu pengawasan terhadap taksi online berisi data yang menjelaskan keseuaian
antara data yang terdapat didalam stiker dan kesesuaian plat kendaraan taksi online,
53
hal ini harus dimiliki sepaket dengan stiker yang dipasang di bagian depan dan
belakang taksi online. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala seksi angkutan tidak
dalam trayek dan barang dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan yang
mengatakan bahwa:
“Kartu pengawasan itu sepaket dengan stiker yang terpasang dibagian depan
dan belakang mobil taksi online. Olehnya proses penyaluran antara stiker dan
kartu pengawasan itu bersamaan dan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh
pengemudi”. (Hasil wawancara EAP,07 Maret 2017)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa kartu
pengawasan akan didistribusikan sepaket dengan stiker sesuai Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan No 228/ I/ Tahun 2018 yang menetapkan bahwa di Kota
Makassar dibatasi dengan jumlah maksimal sebanyak 2958 unit. Adapun
pengemudi transportasi online mengatakan bahwa:
“Kartu pengawasan tersebut harapannya agar tidak mempersulit pengemudi,
artinya tidak mempersulit administrasi pengemudi”. (Hasil wawancara AA,
16 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dilihat bahwa proses
sosialisasi dari pihak dinas perhubungan masih kurang maksimal kepada
pengemudi transportasi online. Artinya proses sosialisasi yang dipaparkan oleh
dinas perhubungan masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan berbagai sarana
media yang dapat menjangkau semua kalangan misalnya dengan melakukan
sosialisasi menggunakan televisi, media cetak dan media sosial. Hal yang sama
diungkapkan oleh pengguna transportasi online bahwa:
“Saya sendiri tidak pernah mendengar bahkan tida ada sosialisasi tentang
persyaratan kartu pengawasan, tapi jika memang itu ada dan memberikan rasa
nyaman tentu itu sangat bagus”.(Hasil wawancara dengan RS, 22 Maret
2018).
54
sosialisasi yang minim membuat masih banyak pemahaman yang keliru dikalangan
pengemudi, yang masih menganggap bahwa kartu pengawasan akan memberatkan
dengan mekaniksme birokrasi yang masih dipersulit. Olehnya itu proses sosialiasi
harus perbaiki agar pada saat akan dilakukan penindakan maka tidak ada alasan
kurang maksimalnya sosialisasi dikalangan pengemudi transportasi online.
Secara umum, indikator pemeriksaan tidak membuat pengemudi memberikan
respon yang berlebihan terhadap persyaratan pemeriksaan, artinya pengemudi merasa
selama pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan mampu memberikan rasa aman
terhadap pengemudi transportasi online maka hal itu tentu akan menguntungkan semua
pihak. Begitupun juga dengan pengguna, yang memberikan apresiasi terhadap
persyaratan tersebut. Akan tetapi memang diakui bahwa proses sosialisasi yang
terbatas dan tidak mampu memberikan penjelasan yang baik terhadap semua kalangan
membuat aturan tersebut belum mampu berjalan dengan efektif.
3. Penilaian
Proses pemilaian yang dilakukan oleh petugas dinas perhubungan provinsi
Sulawesi selatan adalah mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Pemerintah N0 80 tahun
2012, artinya proses penilaian sudah dilaksanakan oleh dinas perhubungan provinsi
Sulawesi selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek
dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan yang mengatakan bahwa :
“Proses penilaian sudah sangat jelas terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 80
tahun 2012 yang dijelaskan dalam pasal 3, jadi ketika diadakan razia maka proses
penilaian kembali mengacu kepada pasal tersebut, tetapi lebih jelasnya kami
mengacu kepada hasil pemeriksaan dan pemberian surat pernyataan kepada
pelanggar” (Hasil wawancara EAP,07 Maret 2018).
55
Hasil dari wawancara diatas memaparkan bahwa penilaian semua mengacu kepada
peraturan yang ada yakni pasal 3 PP No 80 tahun 2012 dengan indikator pemenuhan
terhadap Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Uji Kir dan Izin
lainnya atau berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemberian surat pernyataan.
Berdasarkan turunan PP tersebut berada pada PM 108 tahun 2018 yang menjadi acuan
dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan. Adapun untuk memperjelas pernyataan
dari tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian meliputi dua hal yaitu penilaian
berdasarkan :
3. a. Penilaian mengacu pada hasil pemeriksaan
Proses penilaian yang dilakukan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi
selatan berdasarkan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala seksi angkutan tidak dalam trayek dan barang
dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan yang mengungkapkan bahwa:
“Dalam pemberian penilaian dinas perhubungan mengacu kepada hasil
pemeriksaan yang sudah dilakukan dengan cara melakukan razia kepada
penyedia layanan transportasi online”.( Hasil wawancara dengan EAP, 07
Maret 2018)
tersebut tidak akan terlepas dari pemenuhan persyaratan pemeriksaan yang telah
56
dibahas diatas. Hal yang berbeda diungkapkan oleh pengemudi transportasi online
bahwa :
“Selama beroperasi, kami memiliki komunitas dan belum pernah terjaring
razia, meskipun begitu memang pernah ada informasi tentang razia tetapi saya
kira itu belum maksimal karena tidak banyak yang terjaring razia tersebut,
dan terkait dengan penilaian saya kira penilaian dapat dilakukan setelah
terjaring razia” (Hasil wawncara FD, 16 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, razia hanya pernah dilakukan dibeberapa
daerah itupun belum maksimal disebabkan karena jumlah pengemudi yang tidak
terdata dengan baik sehingga pihak dinas perhubungan belum mampu
mengakumulasikan jumlah pengemudi dengan baik. Yang paling utama adalah
proses penilaian ini mampu memberikan kepastian hukum terhadap semua
pengemudi transportasi online dan memberikan kenyamanan bagi pengguna
transportasi online. Hal yang sama diungkapkan oleh pengguna layanan transportasi
online bahwa :
pengemudi transportasi online sebab denganbegitu pengemudi akan
memperbaiki pelayanan dan kami merasa aman dan nyaman dalam
menggunakan jasa transportasi online”. (Hasil wawancara dengan NA, 23
Maret 2018)
apresiasi jika dinas perhubungan melakukan penilaian terhadap pengemudi
transportasi online, artinya pengemudi menginginkan agar ada kepastian keamanan
setelah proses penilaian tersebut. Olehnya peran dinas perhubungan sangat besar
terhadap penilaian tersebut sebab akan melakukan seleksi secara langsung dengan
penilaian tersebut.
Proses pemberian surat pernyataan dilakukan setelah proses pemeriksaan yang
dilakukan oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan, apabila terdapat
pelanggaran dari hasil pemeriksaan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala seksi
angkutan tidak dalam trayek dan barang dinas perhubungan provinsi Sulawesi
selatan yang mengatakan bahwa:
maka sanksi penilangan belum kita berlakukan.Hanya saja surat pernyataan kami
berikan yang bertujuan agar memenuhi persyaratan secepanya”.(Wawancara
dengan EAP, 07 Maret 2018)
Proses penindakan berupa pemberian sanksi tilang memang belum diberlakukan
dengan efektif sebab pertimbangan memberikan waktu terhadap pemenuhan
persyaratan administrasi, oleh sebab itu surat pernyataan diberikan kepada
pengemudi yang belum memenuhi persyaratan. Hal yang sama diungkapkan oleh
staf bagian angkutan tidak dalam trayek dan barang bahwa:
“Surat Pernyataan sudah kami berlakukan, hanya saja masih sangat sedikit
pengendara yang kami berikan sebab mengingat kami hanya dapat menjaring
beberapa pengemudi, sedangkan jumlah pengemudi di kota Makassar sangat
banyak”. (hasil wawancara dengan IR, 13 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemberian surat
pernyataan sudah berlaku, akan tetapi memang masih kurang efektif sebab jumlah
pengemudi yang terlalu banyak.Hal berbeda diungkapkan oleh pengemudi
transportasi online mengatakan bahwa:
“Hasil penilaian sampai saat ini belum ada, karena aturannya masih belum jelas.
Buktinya kami masih beroperasi tanpa adanya tindakan dari dinas
perhubungan, kemarin ada tapi hanya sekedar di jalan Pengayoman”.(Hasil
wawancara RJ, 16 maret 2018).
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan jelas dapat dilihat bahwa proses
penindakan masih belum berlaku, dan memang hal tersebut dibenarkan oleh pihak
58
transportasi online bahwa:
diharapkan mampu merapikan persyaratan secara administratif, artinya pengguna
memberikan respon positif terhadap proses razia yang diadakan oleh dinas
perhubungan provinsi Sulawesi selatan, akan tetapi memang pada kenyataanya
belum mampu melakukan proses razia secara berkala dan mampu membuat
pengemudi memenuhi persyaratan dengan waktu yang cepat.
Secara umum penilaian oleh dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan sudah
terlaksana dengan mekanisme yang ada, tetapi pada pelaksanaan belum terlaksana
dengan efektif karena hanya sebagian kecil yang mendapatkan efek dari pemberian
surat pernyataan, tetapi hasil penilaian berdasarkan hasil pemeriksaan sudah berjalan
sebagaimana mestinya dengan catatan harus melakukan sosialisasi dengan baik.
4. Pelaporan
Dalam melakukan Pelaporan, Dinas Perhubungan memberikan dua mekanisme
yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan oleh transportasi online. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Kasi Aangkutan tidak dalam trayek
yang mengungkapkan bahwa:
memberikan mekanisme dalam melakukan pengaduan yaitu dengan Pelporan
melalui peran masyarakat dan pelaporan berdasarkan hasil dari pemeriksaan
59
EAP, 07 Maret 2018)
terbagi atas peralaporan yaitu:
a. Melalui peran masyarakat
Sulawesi selatan.
Berikut penjelasan hal tersebut yang dapat dilihat pada pembahasan berikut:
4. a. Pelaporan Melalui Peran Masyarakat
Diera modern ini peran serta masyarakat dalam berbagai kebijakan pemerintah
selalu dibutuhkan termasuk peran pelaporan terhadap kebijakan pemerintah.
Termasuk dalam pelaporan terhadap transportasi online jika terdapat pelangggaran,
Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1)Peraturan Menteri Perhubungan No 108
tahun 2017 yang mengatakan bahwa masyarakat hak untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan angkutan jalan. Hal ini diungkapkan oleh kepala seksi angkutan
tidak dalam trayek dan barang dinas perhubungan provinsi bahwa:
“Masyarakat memiliki peran utama terhadap pelaporan dan pelanggaran yang
terjadi dijalan raya utamanya yang dilakukan oleh pengemudi taksi online
sebagaimana PM No 108 Tahun 2017” (Hasil wawancara EAP, 07 maret
2018).
Hasil wawancara yang di atas, menggambarkan peran masyarakat yang sangat
penting terhadap pengawasan khususnya pelaporan tersebut. Disisi lain,
masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan angkutan
transportasi online karena bersentuhan langsung dari segi pelayanan. Senada
dengan pendapat diatas bahwa pengemudi transportasi online mengatakan bahwa:
“Kami ini pengemudi, maka perlu masukan dari masyarakat agar tetap
diberikan kepercayaan oleh sebab itu peran masyarakat memang sangat
60
2018)
Peran masyarakat pada dasarnya memiliki posisi yang sangat penting,
meskipun ketika ingin melakukan proses pelaporan harus menyertakan informasi
yang lengkap agar tidak ada pihak yang tersudut tanpa bukti yang cukup. Namun
hal berbeda disampaikan oleh pengguna layanan transportasi online yang
mengungkapkan bahwa:
seolah tidak ada karena kita tidak tahu kemana dan bagaimana
mekanismenya, sedangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi tentang
itu”. (hasil wawancara dengan RS, 22 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan mekanisme pelaporan yang
dapat ditempuh karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.Melihat beberapa
hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat belum
berjalan efektif disebabkan karena pengguna dan pengemudi belum mengetahui
aturan tersebut.
Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
di laporkan kepada kementerian.Hal inidiperjelas oleh Kasi Angkutan tidak dalam
trayek yang mengatakan bahwa:
menyampaikan kepada kepala dinas perhubungan provinsi dengan data yang
lengkap dan selanjutnya disampaikan kepadaKementrian perhubungan”.
(Hasil Wawancara EAP, 07 maret 2018).
Bentuk pelaporan yang disampaikan adalah berdasarkan dengan fakta atau
temuan dilapangan ketika dilakukan razia, dari hasil wawancara diatas diketahui
61
kepada kepala dinas perhubungan provinsi Sulawesi selatan.
Mekanisme pelaporan memang harus jelas agar tidak membuat bawahan juga
tidak merasa bingung, terlebih aturan ini belum menerapkan penindakan berupa
denda dan tilang bagi pelanggar melainkan sekedar permberian surat pernyataan
dan pendataan bagi yang terjaring razia oleh petugas dinas perhubungan. Hal ini
disampaikan oleh staf angkutan tidak dalam trayek mengatakan bahwa:
“Kami sudah melakukan beberapa kali razia dan memberikan surat pernyataan
kepada pelanggar tetapi belum ada arahan untuk memberikan sanksi tilang dari
kementerian perhubungan, tetap kami data dan sampaikan kepada kepala dinas
perhungan”(wawancara IR, 13 maret 2018).
Proses razia dan pemberian surat pernyataan harus dilaksanakan untuk
menutupi kekurangan penindakan berupa sanksi penilangan, selain itu proses
pendataan juga harus menjadi perhatian sebab ini akan menjadi laporan kepada
kementerian perhubungan dan akan menjadi bahan evaluasi pertimbangan untuk
memberlakukan sanksi berupa penilangan.Hal yang sama diungkapkan oleh
pengemudi transportasi online yang mengatakan bahwa:
“Saya sepakat untuk dilakukan razia agar yang bisa melakukan aktivitas adalah
kita yang sesuai dengan aturan, tetapi harus tetap mengacu kepada kepastian
hukum dam transparansi”. (Wawancara AA, 16 Maret 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi harapan
semua kalangan adalah tentang kepastian hukum, artinya peraturan yang ada harus
diterapkan dengan baik agar tidak terjadi kecemburuan sosial bagi mereka yang
sudah mematuhi peraturan yang ada.Aspek sosialisasi peraturan harus tetap
ditingkatkan karena permasalahan yang dikeluhkan oleh pengemudi layanan
transportasi online adalah minimnya sosialisasi yang jelas dan dapat dipahami
62
dengan baik, artinya selama ini sudah ada sosialisasi tentang aturan itu, tetapi masih
banyak yang belum paham, inilah tugas dari dinas perhubungan dan pihak aplikasi
untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Hal yang sama disampaikan oleh
pengguna transportasi online yang mengungkapkan bahwa:
“Terkait dengan pelaporan ole