jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial...

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa

Kuala Simpang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan

Tahun 2016

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

NEBOB HANIZAR

NIM. 120565201107

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017



Tahun 2016

NEBOB HANIZAR

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik,

dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara

aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat di laksanakan dalam berbagai bentuk, salah

satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk

Pemilihan Kepala Desa. Pada saat Pemilihan kepala desa di Desa Kuala Simpang

Tahun 2016,

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui bagaimana partisipasi

politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Kuala Simpang Kecamatan

Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2016. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriftif kualitataif,

dengan sampel sebanyak 89 responden.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi

politik masyarakat Desa Kuala Simpang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten

Bintan tergolong cukup baik dalam rangka memberikan hak suara pada pemilihan

kepala desa yang diselenggarakan pada April 2016. Hal itu sesuai dengan data dari

hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian yang menggunakan

konsep bentuk partisipasi politik yaitu voting (pemberian suara) 100%, Diskusi politik

85%, kegiatan kampanye 100% yang menyatakan ada dilakukan kampanye oleh calon

kepala desa 58% yang ikut serta dalam kampanye 42% yang tidak ikut serta dalam

kampanye, dan Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dengan

beberapa indikator yaitu masyarakat yang pernah ditawarkan untuk dijadikan tim

pemenangan 34% yang menyatakan iya, 66% yang menyatakan tidak, kemudian

masyarakat yang btim pemenangan dari calon kepala desa sebanyak 16% yang

meyakatan tidak sebanyak 84% dari 89 konsioner yang disebarkan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Political participation is a form of citizen participation in the political

process, in popular democracies that are expected to participate actively in politics.

The active participation of citizens can be done in various forms, one of them by

participating in the election of government leaders, including the Village Head

Election. At the election of Village Head in the Village of Kuala Simpang Year 2016,

The purpose of this study is basically to know how the political participation of the

community in the election of village head in the village of Kuala Simpang Seri Seri

Lobam Bintan regency 2016. Data analysis techniques used in this study is

descriptive qualitative data analysis techniques, With a sample of 89 respondents.

Based on the result of the research, it can be concluded that the political

participation of the people of Kuala Simpang Village, Seri Seri Kuala Lobam Sub-

district of Bintan Regency is good enough to vote in the village head elections held in

April 2016. This is in accordance with data from research conducted by researchers.

The concept of political participation in the form of 100% voting, political discussions

85%, 100% of campaign activities stating that there was a campaign by the village

head candidate 58% Who participated in the 42% campaign that did not participate

in the campaign, And formed and joined the interest groups with Some indicators

offered by the community to be a winning team of 34% say yes, 66% say no, then the

winner Society of candidates for village heads as much as 16% who do not believe as

much as 84% Of 89 consonants distributed.

Keywords: Political Participation, Village Head Election



Tahun 2016

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi.

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh

dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk

partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah

keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik merupakan

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy).

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu

menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri melalui kemitraan, transparansi,

kesetaraan, dan tangung jawab. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi

masyarakat yaitu terkandung dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi

adalah hak dasar warga Negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar

demokrasi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip otonomi

desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Namun,

sebagai catatan, prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan prinsip wilayah merdeka.

Sebagai daerah otonom, desa memang memiliki berbagai kebebasan untuk mengelola

sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk sebesar-besar

kemakmuran warganya, dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan

Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Riau khususnya di kabupaten Bintan masih terdapat

banyak desa yang harus diatur dan di sejahterakan agar menjadi desa yang maju.

Pemerintah Kabupaten Bintan berusaha menjalin hubungan kerja sama serta membina

seluruh desa yang ada diwilayahnya dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat

otonomi daerah dengan melimpahkan wewenang kepada desa disebut juga dengan

otonomi desa. Dilihat dari keragaman masyarakat baik itu dari segi kebudayaan atau

ciri khas mereka di suatu desa maka otonomi ini sangat membantu dalam

mengapresiasikan keinginan masyarakat baik itu dalam pembangunan maupun

perekonomian desa. Namun kedudukan pemerintah desa yang telah diberikan

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri haruslah mengedepankan

kepentingan masyarakat demi tercapainya sebuah kesejahteraan.

Adapun desa yang melakukan pemilihan kepala desa dalam kurun waktu 5

tahun terakhir adalah Desa Teluk Sasah yang melakukan pemilihan Kepala Desa pada

tahun 2011, Desa Busung pada tahun 2012 dan Desa Kuala Sempang baru di tahun

2016 ini melakukan pemilihan kepala desa. Dari data yang penulis dapat, dari kurun

waktu 5 tahun terakhir tersebut, partisipasi masih menjadi kendala terbesar bagi

pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti table berikut:

Tabel 1

Data Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Seri Kuala Lobam

No Nama Desa Jumlah

DPT

Pemilih yang

Menggunakan

Hak Suara

Pemilih yang

Tidak

Menggunakan

Hak Suara

Persentase

Pemilih

1 Busung (Tahun

2012)

854 762 92 89,2 %

2 Teluk Sasah

(Tahun 2011)

4014 2205 1809 59,9 %

3 Kuala Sempang

(Tahun 2016)

1146 876 270 76,4 %

Sumber: Data Kecamatan Seri Kuala Lobam (Data Olahan Penulis),Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya partisipasi dalam

pemilihan kepala desa terdapat di Desa Busung yaitu 89,2%.Sementara itu, Desa

Teluk Sasah 59,9%, dan Desa Kuala Simpang memiliki 76,4%. Pemilihan Kepala

Desa yang baru dua kali dilakukan oleh masyarakat Desa Kuala Simpang

menunjukkan suatu kemajuan dalam bentuk partisipasi politik. Oleh karena itu,

peneliti ingin mencoba meneliti mengenai partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan kepala desa di Desa Kuala Sempang.

Desa Kuala Simpang merupakan pemekaran dari Desa Busung Kecamatan

Bintan Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No.8 Tahun

2005 Tentang Pembentukan Desa Kuala Simpang, Kelurahan Teluk Lobam, di

Kecamatan Bintan Utara dan Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya Selatan di

Kecamatan Gunung Kijang, dan sekarang merupakan bagian dari Kecamatan Seri

Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Nama Kuala Simpang diambil dari kesepakatan

hasil musyawarah dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok kaum perempuan

dan tokoh pemuda dengan melihat dari keadaan geografis Desa Kuala Simpang yang

berbatasan dengan Desa Busung yaitu Kuala yang sekarang telah dibangun jembatan

penghubung antara Desa Busung dan Desa Kuala Simpang yang merupakan akses

jalanlintas barat.

Pada bulan April yang lalu, Desa Kuala Simpang telah melakukan pemilihan

kepala desa. Dari pemilihan itu, tidak semua masyarakat Desa Kuala Simpang ikut

berpartisipasi ini dapat dilihat dari data sebagai berikut: 1. Daftar pemilih tetap (DPT)

1.139 pemilih, 2. Diluar DPT 7, jumlah keseluruhan 1.146 pemilih, jumlah

masyarakat yang berpartisipasi keseluruhan 876 pemilih. Jadi dari data berikut maka

dapat dilihat tinginya tingkat partisipasi Desa Kuala Simpang dalam pemilihan kepala

desa yaitu 76,4%.

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT :1.139 pemilih

2. Jumlah Pemilih diluar DPT (KK/KTP) :7 pemilih

3. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan

Salinan DPT + Diluar DPT (KK/KTP) :876 pemilih

4. Jumlah surat suara sah :851 lembar

5. Jumlah surat suara tidak sah :25 lembar

6. Jumlah surat suara rusak/keliru dicoblos : - lembar

7. Jumlah surat suara tidak digunakan :297 lembar

8. Jumlah surat suara seluruhnya ( DPT + 3% ) : 1.173 lembar

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Desa Kuala Sempang diatas, maka

dapat dilihat bahwasanya dari jumlah DPT keseluruhan 1.146 pemilih, yang

menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa hanya 876 orang, dan yang

tidak menggunakan hak suaranya sebesar 263 orang. Hal ini berarti ada 23,5%

masyarakat Desa Kuala Sempang yang tidak menggunakan hak pilih nya dalam

pemilihan kepala desa.

B. KONSEP TEORI

1. Konsep Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian

masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan

tentang alternative solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan

dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi,

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman

Sumaryadi, 2010: 46).

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama

ini dipahami masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan public, baik yang memiliki

dimensi politik maupun non-politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya

peran serta atau keikut sertaan warga. Dalam berbagaikegiatan pemilu (legislative,

presiden, kepala daerah, dan kepala Desa) di Indonesia, warga merancang tempat dan

lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke Tempat

Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan-kegiatan seperti ini dimengerti sebagai

partisipasi.

Partisipasi merupakan sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan

demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya

perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam

proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (H.A.R Tilaar, 2009:287).

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah

keikutsertaan sekelompok masyarakat dalam menyampaikan saran atau pendapat

untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar terjadi suatu

perubahan kearah yang lebih baik.

2. Bentuk Partisipasi

Gabriel A. Almond ( Efriza, 2012:171) Partisipasi politik terdiri atas dua

bentuk, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang

“normal” dalam demokrasi modern, seperti berikut:

a. Pemberian hak suara (voting)

b. Diskusi poitik

c. Kegiatan kampanye

d. membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D

(2011: 58), terbagi atas:

a) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat

atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana

masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b) Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota

atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

3. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut

secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara

dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

(Miriam Budiharjo, 2009:36). Gabriel Almond mengungkapkan partisipasi politik

tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik.

Tetapi, menurut almond, partisipasi politik selalu diawali adanya artikulasi

kepentingan dimana seseorang individu mampu mengontrol sumber daya politik,

seperti halnya seorang pemimpin parpol atau seorang dictator militer.peran mereka

sebagai aggregator politik (penggalang atau penyatu dukungan) akan sangat

menentukan bagi bentuk partisi pasipolitik selanjutnya. Menurutnya, Negara besar

memiliki bangunan organisasi telah terapresiasi dalam menyalurkan bentuk agregasi

politik berikut kebijakan terkait mnghasilkan parpol (Efriza, 2012:157).

4. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari

berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses

demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat dengan berbagai

kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus

ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya.

Penindakan tegas bukan sekedar akan mendukung tegaknya hukum, tetapi

juga memperkuat posisi proses pemilihan Kepala Desa sebagai wujud proses

demokrasi di desa yang telah ada sejak lama (Budiono, 2000:41). Peran masyarakat

harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan

harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan

masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi di pedesaan.

Dari situlah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa

menjadi potensi tersendiri bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia

(Mua' arif, 2000 :32).

Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bintan Nomor 1 Tahun 2015, dilaksanakan melalui tahapan:

1) persiapan;

2) pencalonan;

3) pemungutan suara; dan

4) penetapan.

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

terdiri atas kegiatan:

a) pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang

disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b) pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh badan permusyawaratan

desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) hari kalender setelah

pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh

BPD kepada Bupati melalui Camat. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 7

(tujuh) orang terdiri atas:

1. unsur Perangkat Desa;

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Tokoh masyarakat.

Tugas dari Panitia pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;

3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;e. menetapkan calon yang

telah memenuhi persyaratan;

5. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

6. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

7. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

8. Melaksanakan pemungutan suara;

9. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan;

10. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

c) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui

camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender

setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

e) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu tiga puluh

kalender Hari sejak diajukan oleh panitia.

1. Penetapan Pemilih

1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dengan

syarat:

a) penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan

sebagai pemilih.

b) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

d) memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga setempat;

e) berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan secara berturut-turut

sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan surat

keterangan penduduk yang diberikan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.

2. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa

1) memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

2) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

3) telah meninggal dunia;

4) pindah domisili ke desa lain; atau

5) belum terdaftar.

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat

diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan

catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

3. Pendaftaran calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a) warga negara Republik Indonesia;

b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c) memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika;

d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat

yang diakui oleh pemerintah;

e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-

ulang;

j) Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

k) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l) berbadan sehat dibuktikan dengan keterangan dokter;

m) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

n) tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik.

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak5

(lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa

menjadi calon Kepala Desa dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9

(sembilan) Hari. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan, panitia

melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di

lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis yang ditetapkan

Bupati.

Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui

undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan dihadiri para calon, nomor urut dan

nama calon yang telah disusun dalam berita acara diumumkan melalui media

masa/papan pengumuman paling lambat tujuh hari sejak tanggal ditetapkan.

Kampanye Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Kampanye

sebagaimana dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung

jawab memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. Visi sebagaimana

dimaksud merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa

jabatan Kepala Desa. Misi sebagaimana dimaksud berisi program yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Kampanye sebagaimana dapat

dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan

Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat

lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan kegiatan lain yang tidak melanggar

peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang

membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang,

agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain, menghasut dan mengadu-

domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam

untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain, merusak

dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon, menggunakan fasilitas

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan

gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang

bersangkutan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada

peserta Kampanye.

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan

Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD. Pelaksana Kampanye yang melanggar

larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi:

a) peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun

belum terjadi gangguan; dan

b) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di

suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang

berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan memberikan suara

melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan

kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan

dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Pengadaan bahan, jumlah,

bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta

pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Pasal 36 sebagai

berikut:

1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh

penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara

berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:

a) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih

tetap untuk TPS;

b) jumlah pemilih dari TPS lain;

c) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos.

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan

dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga

masyarakat. Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari

calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia. Panitia membuat

berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling

kurang 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-

masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)

eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Berita acara beserta kelengkapannya dalam sampul khusus yang disediakan

dan dimasukkan segel lalu menyerahkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar

ditempel label atau berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat

kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera

setelah selesai penghitungan suara. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Dalam

hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama

lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih

ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih

dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan

berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di

kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. Panitia pemilihan Kepala

Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat

7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara, BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan

Kepala Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak

kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7

(tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia. Bupati menetapkan pengesahan dan

pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh)

Hari sejak diterima laporan dari BPD

C. HASIL PENELITIAN

1. Pemberian Suara (Voting)

Tabel 2

Gambaran Masyarakat Dalam Memberikan Hak Suara Ketika Pilkades Di Desa

Kuala Simpang Tahun 2016

No Responden Frekuensi Persentase %

1 Ya 89 100%

2 Tidak 0 -

Jumlah 89 100%

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2017

Tabel 3

Gambaran Alasan Masyarakat Dalam Memberikan Hak Suara Ketika Pilkades

Di Desa Kuala Simpang Tahun 2016

Alasan masyarakat memilih Frekuensi Persentase %

Kewajiban 54 61 %

Kesadaran 35 39 %

Kepentingan 0 -

Ras 0 -

Jumlah 89 100 %


Berdasarkan tabel diatas dapat penulis analisis bahwasanya partisipasi

masyarakat untuk memilih cukup tinggi. Namun dalam pemilihan tersebut tentunya

masyarakat sebagai pemberi hak suara mengemukakan beberapa alasan mengapa

harus memberikan hak suaranya pada saat pemilihan kepala desa pada tahun 2016.

Dilihat dari beberpa alasan yang ada terlihat jelas bahwasanya masyarakat Desa Kuala

Simpang merupakan masyarkat yang aktif dalam berpartisipasi untuk pemilihan

kepala desa, jika dilihat dari tabel diatas masyarakat yang menyatakan memilih karena

kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab.

Maka dapat dilihat bahwa masyarakat memilih dengan alasan kewajiban itu mencapai

jumlah 54 responden sama dengan 61%.

Partisipasi politik sangat ditentukan oleh pemilih sebagai pemberi hak suara

pada saat pilkades dilaksanakan khususnya. Namun demikian di Desa Kuala Simpang

tidak sedikit maysrakat yang memilih atau memberikan hak suaranya dengan alasan

memiliki kesadaran betapa pentingnya hak suara mereka dalam menentukan siapa

yang bakal maju menjadi kepala desa nantinya, dengan memiliki kesadaran seperti itu

tergambar jelas bahwasanya masyarakat di desa kuala simpang memiliki potensi

politik dan memiliki rasa kepedulian terhadapa apa yang akan terjadi diwiliayahnya.

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan, sadar yang berarti merasa atau tau dan

ingat serta mengetahui akan sesuatu. Jika dilihat dari table diatas terlihat jelas

bahwasanya masyarakat yang menyatakan memilih karena kesadaran berjumlah 35

responden atau sama dengan 39 %.

2. Diskusi Politik

Tabel 4

Gambaran Masyarakat Yang Membicarakan/Berdiskusi Tentang Pilkades Di

Desa Kuala Simpang Tahun 2016


1 Ya 76 85 %

2 Tidak 13 15 %

Jumlah 89 100 %


Berdasarkan tabel diatas dapat penulis analisis bahwasanya terlihat jelas

bahwasanya masyarakat desa kuala simpang merupakan masyarakat yang memiliki

kepedulian dan selektif dalam menentukan calon pemimpin di desa mereka. Hal ini

dibuktikan dengan tingginya persentase masyarakat yang berbicara atau berdiskusi

tentang politik dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2016 di Desa Kuala Simpang

dengan jumlah 76 responden atau dama dengan 85 %. Sedangkan dari seratus persen

atau dari 89 angket yang disebarkan hanya 13 responden atau sama dengan 15 % yang

tidak melakukan diskusi politik pada saat pemilihan akan di selenggarakan pada tahun

2016 di Desa Kuala Simpang.

Tabel 5

Gambaran Tentang Hal Yang di Diskusikan Oleh masyarakat Desa

Kuala Simpang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016

No Bahan Diskusi Responden Persentase

1 Calon Kepala Desa 69 91%

2 Program Kepala Desa 7 9%

Jumlah 76 100%


Adapun dari perbincangan atau diskusi yang dilakukan masyarakat Desa

Kuala Simpang terkait pemilihan kepala desa pada tahun 2016 dari sebanyak 76

responden yang melakukan diskusi politik, ternyata sebanyak 69 responden atau 91%

menyatakan bahwa mereka mendiskusikan tentang calon kepala desa bukan program

yang akan dilakukan oleh calon kepala desa, namun ada juga yang mendiskusikan

tentang program yang akan dilakukan oleh calon kepala desa sebanyak 7 responden

yang menyatakan bahwa mereka berdiskusi membahas tentang apa apa saja nantinya

yang akan diperbuat oleh calon kepala desa tersebut atau disebut program.

Politk merupakan bagaimana cara seseorang mempengaruhi orang lain untuk

ikut dengannya. Masyarakat di Desa Kuala Simpang memiliki kebiasaan untuk

melakukan atau berdiskusi tentang politik, tentunya diskusi politik dilakukan

diberbagai tempat diantaranya:

Tabel 6

Gambaran Lokasi Masyarakat Melakukan Diskusi Politik Pilkades

Di Desa Kuala Simpang Tahun 2016


1 Warung Kopi 47 62 %

2 Tempat Kerja 5 7 %

3 Rumah/Tempat Tinggal 24 31 %

Jumlah 76 100 %


Berdasarkan tabel diatas dapat penulis analisis bahwasanya dari 89 angket

yang disebarkan mengenai tempat dimana masyaraka lebih sering melakukan diskusi

politik dalam membeikan hak suara pada saat hari pemilihan kepala desa di Desa

Kuala Simpang pada tahun 2016. Dari table diatas terlihat jelas bahwasanyan

masyarkat Desa Kuala Simpang lebih banyak melakukan diskusi politik diwarung

kopi dengan jumlah 47 responden atau sama dengan 62 % dari 89 angket yang

disebarkan.

Masyarakat tentunya memiliki tempat yang nyaman untuk mengeluarkan

insprisasi dan menemukan motivasi bahwasanya berdiskusi politik itu lebih baik

untuk menentukan pemimpin bangsan khususnya pemimpin desa yang melalui jalur

pemilihan kepala desa kuala simpang pada tahun 2016. Akan tetapi, selain warung

kopi banyak diminati tempat berdiskusi politik, masyarkat Desa Kuala Simpang juga

kerap melakukan diskusi politik di tempat dimana mereka bekerja. Hal ini didorong

oleh faktor tempat dan juga kepedulian terhadap desanya sendiri, jika dilihat dari table

hasil olahan angket diatas masyarakat yang melakukan diskusi politik di tempat kerja

berjumlah 5 responden atau sama halnya dengan 7 % dari 89 angket yang disebarkan.

Diskusi politik harus dilakukan dan diterapkan, baik itu diskusi di warung

kopi, diskusi politik di tempat kerja, dan juga tak kalah penting melakukan diskusi

politik di rumah dalam rangka menentukan bakal calon pemimpin desa yang baik dan

berkualitas di desa kuala simpang pada tahun 2016. Masyarakat Desa Kuala Simpang

yang kerap melakukan diskusi politik di rumah sebanayk 24 responden atau sama

halnya dengan 31 % dari 89 angket yang disebarkan.

Tabel 7

Gambaran Bersama Siapa Saja Masyarakat Desa Kuala Simpang Kerap

Melakukan Diskusi Politik Tentang Pilkades Tahun 2016


1 Teman sepermainan 43 57 %

2 Rekan kerja 10 13 %

3 Keluarga 23 30 %

Jumlah 76 100 %


Berdasarkan hasil olahan konsioner diatas dapat penulis analisis bahwasanya

masyarakat Desa Kuala Simpang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam

melakukan diskusi politik khusunya mengenai pemilihan kepala desa pada tahun

2016. Tabel diatas menunjukan masyarakat Desa Kuala Simpang lebih banyak

melakukan diskusi politik bersama teman sepermainan dengan jumlah 57 % atau

sama dengan 43 responden.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya masyarakat Desa Kuala

Simpang juga kerap melakukan diskusi politik bersama dengan keluarga dengan

jumlah 23 responden atau sama dengan 30 %. Kemudian rekan kerja juga menjadi

rekan untuk melakukan diskusi politik khusunya diskusi tentang pemilihan kepala

desa di Desa Kuala Simpang pada tahun 2016 dengan jumlah 10 responden atau 13 %

dari 89 konsioner yang disebarkan kepada masyarakat.

3. Kegiatan Kampanye

Tabel 8

Ada Atau Tidaknya Kampanye Yang Dilakukan Calon Kepala Desa Kuala

Simpang Pada Tahun 2016


1 Ya 89 100 %

2 Tidak - -

Jumlah 89 100 %

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2017

Berdasarkan hasil konsioner seperti tabel diatas dapat penulis analisis

bahwasanya dalam menyambut hari besar politik atau hari pemilihan kepala desa

kuala simpang tahun 2016, di Desa Kuala Simpang kerap diadakannya kampanye

untuk menyampaikan visi dan misi secara terbuka oleh masiung-masing calon kepala

desa yang akan bersaing pada saat pemilihan. Dari hasil survey dari beberapa

responden yaitu masyarakat Desa Kuala Simpang menunjukan masing-masing calon

mengadakan kampanye politik di desa tersebut dengan harapan akan menarik

simpatisan masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala

desa tahun 2016.

Tabel 9

Gambaran Ikut Serta Atau Tidaknya Masyarakat Ketika Kampanye Pilkades

2016 Di Desa Kuala Simpang

No Responden Frekuensi Presentase %

1 Ya 52 58 %

2 Tidak 37 42 %

Jumlah 89 100 %


Berdasarkan hasil olahan data yang didapat dari beberapa responden melalui

konsioner penulis dapat menganalisis bahwasanya di Desa Kuala Simpang kegiatan

kampanye berjalan dengan baik, dengan tingginya partisipasi dan juga antusiasme

dari masyarakat untuk ikut serta menghadiri serta terlibat langsung dalam kegiatan

kampanye yang dilakukan masing-masing calon kepala desa di desa kuala simpang

pada tahun 2016. Berdasarkan hasil olahan data seperti tabel diatas masyarakat Desa

Kuala Simpang yang mengikuti kegiatan kampanye sebanyak 58% dibandingkan

dengan yang tidak mengikuti, terlihat jelas lebih dari 50% masyarakat yang ikut

berpartisipasi dalam kegiatan politik melalui kampanye yang diadakan masing-masing

calon di desa kuala simpang tahun 2016.

Berdasarkan analsisis dari beberapa jawaban responden mengenai kampanye

politik penulis juga menyimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Kuala Simpang

merupakan masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik khususnya dalam kegiatan

kampanye yang diadakan masing-masing calon kepala desa di Desa Kuala Simpang.

Masyarakat Desa Kuala Simpang sangat antusias untuk ikut serta melibatkan diri

mereka dalam kegiatan kampanye tersebut, hal ini dibuktikan dengan 58 %

masyarakat yang berpartisipasi mengikuti kampanye tersebut.

4. Membentuk dan Bergabung Dalam kelompok Kepentingan

Tabel 10

Gambaran Pernah Atau Tidaknya Masyarakat Ditawarkan Menjadi Tim

Pemenangan Dari Salah Satu Calon Kepala Desa Kuala Simpang

Tahun 2016


1 Ya 30 34 %

2 Tidak 59 66 %

Jumlah 89 100 %


Berdasarkan hasil olahan data dari beberapa responden melalui sebaran

konsioner dapat penulis analsisis bahwasanya di desa kuala simpang pada tahun 2016

dalam rangka pemilihan kepala desa dari masing-masing calon memberikan tawaran

secara lansung kepada masyarakat untuk dijadikan tim pemenangan dari mereka

untuk mensukseskan dan juga menggalang suara sebanyak mungkin pada saat

pemilihan. Meskipun demikian masyarakat desa kuala simpang yang pernah

ditawarkan sebagai tim pemenangan calon kepala desa sebanyak 34% atau 30

responden dari 89 konsioner yang disebarkan.

Tabel 11

Gambaran Apakah Masyarakat Menjadi Tim Pemenangan Atau Tidak Dari

Salah Satu Calon Kepala Desa Kuala Simpang Tahun 2016


1 Ya 14 16 %

2 Tidak 75 84 %

Jumlah 89 100 %


Berdasarkan tabel diatas yaitu hasil olahan data 2017 mengenai apakah

masyarakat Desa Kuala Simpang terlibat lansung menjadi tim pemenangan dari salah

satu calon kepala desa di Desa Kuala Simpang pada tahun 2016 dapat penulis analisis

bahwasanya masyarakat yang terlibat lansung sebagai tim pemenangan pemilihan

kepala desa sebanyak 16% atau 14 reponden dari 89 konsioner yang disebarkan.

Desa Kuala Simpang merupakan desa yang baru dua kali mengadakan

kegiatan politik pemilihan kepala desa, meskipun demikian masyarakat Desa Kuala

Simpang memiliki semangat politik yang tinggi dan partisipasi yang juga cukup baik.

Dalam kegiatan sebagai tim pemenangan masyarakat dari 34 % yang ditawarkan

sebagai tim pemenangan ternyata hanya 16 % saja yang tertarik untuk terlibat sebagai

tim pemenangan pemilihan kepala Desa Kuala Simpang tahun 2016.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan,

mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk

juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, maka dapat disimpulkan

bahwa pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam menjalankan suatu

pemerintahan yang ada di desa untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah desa.

Hasil penelitian yang didapat dari dokumen dan angket yang telah disebarkan

kepada masayarakat Desa Kuala Simpang dapat penulis simpulkan bahwasanya

tingkat partisipasi masyarakat Desa Kuala Simpang dalam pemilhan kepala desa

tahun 2016 cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari:

Desa Kuala Simpang masyarakat yang memberikan hak suara pada saat

pemilihan kepala desa tahun 2016 sebanyak 54 responden (61%) yang didorong oleh

kewajiban sendiri, 35 responden (39%) yang memilih kesadaran dari dalam diri

mereka dari 89 konsioner yang disebarkan. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa

Kuala Simpang dalam memberikan hak suara sangat baik, hal ini dibuktikan dengan

mayoritas masyarakat Desa Kuala Simpang merupakan masyarakat yang aktif dalam

kegiatan politik seperti melakukan diskusi politik yaitu sebanyak 85%, mengikuti

kegiatan kampanye sebanyak 58 %, Akan tetapi masyakat yang membentuk dan

bergabung dalam kelompok kepentingan sebanyak sangat sedikit hanya berjumlah

16% dari 89 konsioner yang disebarkan

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini untuk memberikan masukan dan

meningkatkan tingkat partisipasi di desa kuala simpang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kuala Simpang seharusnya lebih maksimal dalam

meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) agar tingkat paritipasi

masyarakat dalam memberikan hak suara pada saat pemilihan kepala desa

terus meningkat seperti pada tahun 2016.

2. Panitia pemilihan kepala desa seharusya lebih mempertegas dan memperjelas

tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa untuk

pemilihan berikutnya agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dalam

proses penyelenggaraan.

3. Masyarakat Desa Kuala Simpang seharusnya bisa mempertahankan agar terus

aktif dalam melaksanakan serta ikut serta dalam kegiatan politik. Hal ini dapat

memberikan teladan bagi masyarakat yang belum memiliki kesadaran serta

kepercayaan penuh terhadap politik atau kepada calon pemimpin desa serta

menjadi contoh bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, Miriam, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka

Utama,

Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Kencana : Jakarta

Efriza. 2012. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.

H.A.R. Tilaar 2009. Kekuasaan Pendidikam: Kajian Manajemen Pendidikan

Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rinika Cipta.

Hartono. 2011 Metodologi Penelitian. Pekan Baru.

Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari

Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press.Depok.

I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan

Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Lynch, Frank. 1974. Data Cathering by Social Survay Trial Edition.

Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews. 2011 Perbandingan Sistem Politik. Gajah

Mada

Siti Irene A.D., (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyah.(2010). Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah

Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon

Progo.Tesis.PPs UNY.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung :

Alfabeta..

Sukmadinata, N. S. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung PT. Remaja.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mentri dalam Negri No.84 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No.1 Tahun 2015

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Skripsi dan Jurnal

Penelitian Dwi Nopiyanti (2015) dengan judul: “Partisipasi politik masyarakat pada

pemilihan kepala desa malang rapat kecamatan gunung kijang kabupaten

bintan tahun 2013”.

Penelitian Mirna Syafni Agustia (2016) dengan judul: “Partisipasi politik masyarakat

dalam pilkada serentak pemilihan gubernur 2015 provinsi kepulauan riau di

kota tanjungpinang”

Tubagus Ali Rachman Puja Kusuma.2012. Jurnal Pengaruh Pemahaman Siswa

Tentang Konsep Budaya Politik Dan Pembentukan Civic Skills Terhadap

Tingkat Aspirasi PemilihPemula Di SMA AL-KAUTSAR Kota B. Lampung.

Sekolah Pascasarjana Universitas Lampung.Tidak diterbitkan

Wahyu. 2010. Jurnal Parisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu

Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Semarang:

Unnes.

jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial...

Documents