inspektorat kabupaten soppeng › wp-content › uploads › 2019 › ... · rencana kerja (ren ja)...

RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH 20182

D A F T A R I S I

HalamanBAB. I. PENDAHULUAN …….......……........................................................... ................................... 1

1.1. Latar Belakang ..…............................................................. ......................................... 1

1.2. Landasan Hukum ………………...........................................…..…………………………………….. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ………...............................................…..…………………………………….. 3

1.4. Sistematika Penulisan ……...............................................…..…………………………………….. 3

BAB. II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018 ………….. ........................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian

Renstra perangkat Daerah .…................................................................................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah ………………….……………………….……………. 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah …... ….…………….12

2.4. Review Terhadap rancangan Awal Perubahn RKPD................................................…... 16

2.5. Penelaahan Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................…... 20

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH................................................. 22

1) Indikator Kinerja; ……………………………………………………………………………………………………. 21

2) Kelompok Sasaran; …………………………………………………………………………………………………. 21

3) Lokasi Kegiatan; …………………………………………………………………………………..…………………. 21

4) Kebutuhan Dana Indikatif; …………………………………………………………..…………………………. 21

5) Sumber Dana; …………………………………………………………………..………..…………………………. 21

BAB. IV. PENUTUP .......................................................................................................................... 22


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENGIINNSSPPEEKKTTOORRAATT DDAAEERRAAHH

Jl. Kayangan No. 67 Telepon (0484) 21503Watansoppeng (90811)

KEPUTUSANKEPALA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SOPPENGNOMOR: 26 /INSP/ VIII /2018

............................ ......................TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAHKABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA INPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMDKabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA)Inspektorat Daerah,perlu disusun dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah

b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah

d. bahwa rancangan akhir RENJA PERUBAHAN SKPD telah disahkan denganPeraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, cdan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat DaerahTahun 2018 dengan keputusan Kepala Inspektorat Daerah

Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2009-2029;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaandan aran Partisipatif KabuPenganggpaten Soppeng;

16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;

17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2017 tentang PengesahanRancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun

2018.

19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja Perubahan )

Kabupaten Soppeng Tahun 2018.


BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Soppeng

ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode

2016-2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa

Rencana Kerja tahunan bagi Inspektorat Daerah.

Sebagai Dokumen rencana tahunan, RENJA Perubahan Inspektorat Daerah

mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program pembangunan tahunan pemerintah

kabupaten soppeng mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari

visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2. RENJA Perubahan SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan

kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

Anggaran (RKA) pada tahun 2018.

3. RENJA Perubahan SKPD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti Strategi RENJA Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga

penetapan dokumen RENJA Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018 mengikuti tata cara

dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun

2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun sebelumnya dan mengacu pada

RKPD Tahun berjalan;

2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaiman

tercantum dalam dalam Misi RPJMD Kabupaten Soppeng;

3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program dan Kegiatan yang

telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang

Kabupaten;


4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan Indikator hasil (outcome),

Indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

- Peraturan Bupati Soppeng No. 27/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian

Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJD ) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025.

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017.

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2018.

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( Renja Perubahan ) Kabupaten Soppeng Tahun 2018.


1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyususnan RENJA Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018

dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Tahun 2017 dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2018.

1.3.1 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2018 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas plafon Anggaran sementara (PPAS)

APBD Tahun Anggaran 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah maka sistematika Penulisan RENJA Perubahan Inspektorat Daerah

Kabupaten Soppeng Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD

agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Mengemukakan pengertian ringkas

tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD

dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen


BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah

Tahun 2018 dan perkiraan pencapaian tahun 2018, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun

sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja

yang sudah ditentukan dalam permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat

Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapian Visi,

dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang

akan datang.

2.4 Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan,

penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan

para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

1) Indikator Kinerja

2) Kelompok Sasaran

3) Lokasi Kegiatan

4) Kebutuhan Dana Indikatif

5) Sember Dana

BAB IV PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta

rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Inspektorat Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah, serta

progres pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi

sampai sejauh mana Inspektorat Daerah melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kinerja Perubahan Pada Triwulan II Tahun 2018

Realisasi program/kegiatan belum tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah Rencanakan

Karena masih ada beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya Belum terealisasi.

yaitu pada Program kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam hal ini semua Belanja

Modal belum terealisasikan.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2018 kami

perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat

Daerah Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra Periode 2016-2021 akan disajikan dalam

tabel berikut :

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Inspektorat menerima

alokasi anggaran sebesar Rp. 5.871.068.158.- yang terbagi sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.740.268.158,- dengan realisasi sebesar

Rp.1.253.046.529,- (45.73%) sisa Anggaran Rp. 1.487.221.629,-

Belanja Langsung sebesar Rp.3.130.800.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 1.411.657.419,- (45.09%). Sisa Anggaran Rp. 1.719.142.581,-


TargetRenja

SKPD 2017

RealisasiRenja

SKPD 2017

TingkatRealisasi

(%)

Realisasicapaian

s/d tahun2018

TingkatcapaianrealisasiRenstra

(%)2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 (5+7+9) 11=(10/4)

20 06 02Persentase Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase PelayananAdministrasi Perkantoran

06 02 04Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah Pembayaran Telepon danListrik

72 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 Kali 36 50%

06 02 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 6 Roda 4, 170 Roda 2

1 Unit Roda4, 23 Unit

Roda 2


Roda 2100% 1 Unit Roda 4,

23 Unit Roda 23 Roda 4,69 Roda 2

27%

06 02 08Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersiahan

128 Jenis9Jenis dan 12

Bulan9Jenis dan 12

Bulan100% 8 Jenis & 12

Bulan26 Jenis, 12

Bulan,30%

06 02 12Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Listrik83 Jenis 10 jenis 10 jenis 100% 5 Jenis 25 jenis 24%

06 02 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah langganan surat kabar42 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100% 6 Terbitan 18 Jenis 29%

06 02 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Pemakaian Tabung Gas 72 kali 12 kali 12 kali 100% 12 Kali 36 kali 33%

06 02 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah serta kedinasanlainnya

Jumlah Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah 530 Kali 80 Kali 80 Kali 100% 85 Kali 245 Kali 30%

06 02 55Peningkatan pelayanan administrasiperkantoran

Jumlah jenis pelayananadministrasi perkantoran

72 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 Paket 36 Paket 33%

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PERUBAHAN Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Soppeng

Targetprogram /kegiatan

Renja SKPDtahun 2018

Perkiraan realisasiRenstra SKPD s/d

tahun 2017

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Kode

1

Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2016

Realisasitargetkinerja

hasilprogram

dankeluarankegiatan

s/dtahun

lalu

Target kinerjacapaian program(Renstra SKPD)(Akhir periodeRenstra SKPD)

Indikator Kinerja program(outcome)/ Kegiatan

(output)

Urusan/bidang urusanpemerintahan daerah dan

program/kegiatan


20 06 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase Sarana danPrasarana Aparatur

06 02 05Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas

operasional1 Roda 4, 11 Roda 2 - - 100% 2 Unit Roda 2

3 Unit Roda2

100%

06 02 07Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor41 Jenis - - 100% 6 Unit 13 Unit 5%

06 02 09Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor93 Unit 9 Unit 9 Unit 100% - 18 Unit 24%

06 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 42 Buah 20 Buah 20 Buah 100% - 40 Buah 95%

06 02 13Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Inspektorat Kab. Soppeng

1.488 M2 248M2 248M2 100% 248 m2 496 M2 33%

06 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yangterpelihara 6 Roda 4, 170 Roda 2


Roda 2


Roda 2100% 1 Unit Roda 4,

25 Unit Roda 23 Roda 4,71 Roda 2

24%

06 02 29Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah Meubeler yang dipelihara72 Buah - - 100% - 12 bulan 17%

06 02 30Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara

319 Jenis 39 jenis 39 jenis 100% 4 Jenis, 26 Unit82 Jenis, 26

Unit16%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhabilitasi 2 Gedung - - 100% - 1 gedung 50%

20 06 05Program PeningkatanProfesionalisme Aparatur

% Aparat Pengawasan yangtelah memiliki sertifikat

kompetensi530 60% 60% 60% 60% 60%

06 05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Auditor yang mengikuti

diklat formal125 orang 14 orang 14 orang 100% 32 Orang 60 orang 22%

06 05 02Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Jumlah Aparat yang mengikutibimtek

213 orang 18 orang 18 orang 100% 20 Orang 56 orang 21%

06 05 03Pengadaan pakaian Dinas besertaperlengkapannya

Jumlah Pegawai yang mendapatpakaian dinas

84 orang - - - - 42 orang 50%


20 06 20Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danProfesionalisme Pengawas

Berkurangnya temuan dalamLHP

06 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan(LHP) reguler yang terbit 2694 1 Tahun 1 Tahun 100% 450 LHP

1 Tahun,450 LHP 25%

06 20 02Penanganan Kasus Pengaduan DiLingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah surat aduan yangditindaklanjuti

72 bulan 20 Kasus 20 Kasus 100% 55 Kasus 95 Kasus 33%06 20

07Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan(Pemutakhiran Data)

Terlaksananya pemutakhiran datatindak lanjut temuan hasilpengawasan

72 bulan 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 36 Bulan 33%

06 20 08Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Monitoring temuan hasil

pengawasan60 bulan - - - - 12 bulan 20%

06 20 25 Desk pendamping SKPD 60 bulan - - - - 12 bulan 20%06 20

26Evaluasi LAKIP LAKIP SKPD yang tepat sasaran

224 SKPD36 SKPD dan

LakipKabupaten

36 SKPD danLakip

Kabupaten100% 36 LAKIP SKPD 108 SKPD 33%

06 20 27Review Dokumen PerencanaanPembangunan

36 SKPD224 SKPD 38 SKPD 38 SKPD 100% 36 SKPD 112 SKPD 33%

06 2028

Pelatihan Tekhnis Pengawasan Barangdan Jasa, Penilaian Akuntabilitas KinerjaPemerintah

Jumlah Aparat yang mengikutipelatihan 224 orang 38 Orang 38 Orang 100% 42 Orang 118 Orang 36%

06 20 29 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa 49 Desa 294 Desa 49 Desa 49 Desa 100% 49 Desa 147 Desa 33%


Terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2018

disampaikan hal – hal sebagai berikut :

a) Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.32.299.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.482.426,- ( 41,74 % ).Output : Terpenuhinya Pembayaran jasa Telepon, Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasidana ditargetkan sebesar Rp. 5.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.174.060,-( 42,71 % ).Output : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perisinan Kendaraan Dinas / Operasional

3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, Alokasi dana ditargetkan Rp. 8.420.000,-Realisasi sebesar Rp. 3.400.000 ( 40,38 % )Output : Terpenuhinya kebutuhan petugas kebersihan dan peralatan kebersihan

4. Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

1.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 700.000,- ( 38,36 % ).

Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat Listrik & penerangan gedung kantor

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Alokasi dana ditargetkan

sebesar Rp. 9.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.840.000 ( 29,89 % ).

Output : Terpenuhinya kebutuhan Bacaan dan Perundang-Undangan

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 2.160.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 740.000,- ( 34,26 % ).

Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Alokasi danaditargetkan sebesar Rp205.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.899.495,-( 73,12 % ).Output : Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, dan Kedinasan lainnya.

8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Alokasi dana ditargetkan sebesar

Rp. 198.114.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.594.000,- (39,17 %).

Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

37.513.600,- dan terealisai sebesar Rp. 0,- ( 0,00 % ).

Output : Terpenuhinya Kendaraan Dinas

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

91.007.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- ( 0,00 % ).

Output : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.597.000,- ( 37,31% ).

Output : Tersedianya Bangunan yang layak huni.

4. Pemeliharan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional, Alokasi dana ditargetkan

sebesar Rp. 93.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.722.750,- ( 37,34 ).

Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak Fungsi

5. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, Alokasi dana ditargetkan

sebesar Rp. 13.200.000 dan teralisasi sebesar Rp. 5.595.000,- ( 42,39 ).

Output : Tersedianya peralatan Gedung kantor yang layak fungsi.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan pelatihan formal, Alokasi dana ditargetkan sebesar

Rp194.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.471.488,- ( 29,11 % ).

Output : Meningkatnya pengetahuan / keterampilan peserta sosialisasi.

2) Bimbingan Tekinis Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi dana ditargetkan

sebesar Rp. 135.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.266.200,- (66,12 %).

Output : Meningkatnya Pengetahuan / Keterampilan PNS.

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaan

Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan Pengawasan secara Berkala, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

1.237.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 512.875.000,- ( 41,46 % ).

Output : Berkurangnya Temuan Hasil Pengawasan.


2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah Daerah, Alokasi dana

ditargetkan sebesar Rp. 260.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.780.000,-

( 31,45% ).

Output : Terselesaikannya Audit Tertentu, pengaduan dan izin cerai PNS.

3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- ( 0,00 % ).

Output : Terselesaikannya tindakn lanjut hasil pengawasan.

4. Evaluasi LAKIP, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 96.540.000,- ( 96,54 % ).

Output : Laporan Akuntabilitas yangb tepat sasaran

5. Reviuw Dokumen Perencanaan Pembangunan, Alokasi dana ditargetkan sebesar

Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.000.000,- ( 45,50 % ).

Output : Dokumen Perencanaan yang di Reviu.

6. Pelatihan Tekhnis Pengawasan, Pengadaan Barang Jasa Penilaian Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp. 131.460.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 112.680.000,- ( 85,71 % ).

Output : Meningkatnya wawasan pegawai Inspektorat Daerah

7. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi dana ditargetkan sebesar Rp.

148.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.300.000,- ( 50.19 % ).

Output : Berkurangnya temuan pemeriksaan Exsternal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja

yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum. Oleh karena itu Inspektorat Daerah

menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Daerah

lainnya yang berkaitan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah disajikan dalam tabel

2.2 berikut :


Table 2.2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

a. Tingkat Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sesuai Peraturan Bupati Soppeng No. 27/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Jabatan Struktural pada Inspektorat DaerahKabupaten Soppeng yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Daerah

mempunyai fungsi :

a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten, dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1) Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta

menetapkan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, pemerintahan desa;

b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan;

2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat Akuntabilitas KinerjaPEMDA C C C C CC B

Persentase Penyelesaian Kasus /Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK 70% 72% 75% 78% 80% 82%

SAKIP SKPD dengan Nilai B 25% 30% 35% 40% 45% 50%

MeningkatnyaEfektifitas

PengelolaanAdministrasiUmum danKeuangan

Persentase Kepuasan PegawaiterhadapPelayanan AdministrasiUmum dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnyaketersediaan dankwalitas Saranadan Prasarana

Kantor

Persentase Sarana dan PrasaranaKantor dalam Kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

2 MeningkatnyaKinerja

Aparatur

1. MeningkatakanAkuntabilitasKinerja SKPD

Meningkatnyanilai

AkuntabilitasKinerja dan

SistimPengendalian

InternPemerintah

Daerah


c. Mengelola tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakanpengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada Aparat tentang programpembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan sertapengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada perangkat daerah;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melakukanpembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat dan penerapan sistempengendalian intern pemerintah;

g. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Inspektur PembantuWilayah dalam melaksanakan tugasnya serta kedisiplinan dan peningkatan kualitassumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat Daerah;

h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber dayapegawai dalam lingkup Inspektorat;

i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan administrasi,perlengkapan dan peralatan Inspektorat, agar tercipta sinkronisasi kebijakanpenyelenggaraan tugas;

j. Menilai prestasi kerja sekretaris dan para inspektur pembantu dalam rangkapembinaan dan pengembangan karier;

k. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuanganmelalui audit, reviu, monitoing, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawsanlainnya;

l. Mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan pengawasanuntuk tujuan tertentu atas pengawasan atau penugasan Bupati;

m. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepatwaktu, berkualitas dalam lingkup Inspektorat;

n. Mengordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengawasanBupati;

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai denganrencana dan target yang ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan perangkatdaerah/unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

p. Melaporkan dan memberi saran kepada pimpinan terkait capaian pelaksanaan tugaspokok organisasi;

q. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahterkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada aparatur lingkuppemerintah daerah;

r. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar

tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup inspektorat;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.


Kemudian pada RENSTRA Inspektorat Daerah ditetapkan 1 Sasaran Strategis yang

pencapaianya diukur dengan 4 Indikator sasaran yaitu :

Sasaran :

1. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran :

1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja PEMDA

2. Persentase penyelesaian Kasus/ Pengaduan Masyarakat

3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

4. SAKIP SKPD dengan Nilai B

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi Inspektorat Kabupaten Soppeng saat ini maka dapat diidentifikasi

permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia/Personil

Personil auditor dan P2UPD Inspektorat yang telah bersertifikasi JFA berjumlah 10

orang serta P2UPD sebanyak 7 orang. Disatu sisi pegawai/personil yang lain maupun

pegawai yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan belum memiliki sertifikasi auditor

dan bahkan belum mengikuti pendidikan JFA/JFP2UPD. Selain itu kuota diklat &

sertifikasi sangat terbatas setiap tahunnya.

b. Sarana dan Prasarana belum memadai

Belum terpenuhinya kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) untuk setiap

auditor/personil dalam mendukung tugas operasional pengawasan utamanya untuk

daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan roda 4

(empat).

c. Sebagian besar SKPD kurang memperhatikan pengelolaan aset daerah

SKPD berpandangan bahwa pengelolaan aset daerah tidak urgensi dibandingkan

dengan pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan barang/aset terkadang

diabaikan. Sesungguhnya kualitas pengelolaan aset sangat mempengaruhi opini BPK

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Kurangnya respon auditan/obyek pemeriksaan menindaklanjuti temuan hasil

pemeriksaan.


Persentase Temuan hasil pemeriksaan baik dari BPK, BPKP, Irjen Kementerian,

Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupatenyang ditindaklanjuti masih

rendah.

e. Masih terbatasnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik

serta terbatasnya sarana bagi masyarakat untuk mengadukan penyimpangan

pelayanan publik.

Cakupan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh kegiatan pemerintahan

terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Disisi lain, masyarakat yang

diharapkan menjadi pemberi informasi atas kualitas layanan publik belum memiliki

sarana yang mudah diakses untuk mengadukan penyimpangan atas pelayanan publik.

c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai Visi Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng periode 2016 – 2021 yakni:

VISI:

PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK

Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan administrasi

guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya.Karena pada hakekatnya

kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.

Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah

urusan rakyat ,mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat.

Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip

partisipatif aktif, transparasi, responsif, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif, dan

ekonomis serta akuntabilitas.

MISI:

7 TEKAD PEMERINTAHAN YANG MELAYANI1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani.

2. Mewujudkan pendidikan unggul ( lebih baik ) dan murah serta berkeadilan bagi

semuawarga.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public.

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

6. Menjamin ketersediaan sistempelayanan kesehatan unggul ( lebihbaik ) dan murah.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan.


2 TEKAD MENJADIKAN SOPPENG LEBIH BAIK

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang nyaman dan terdepan dalam

Investasi.

Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

tersebut diatas, maka Inspektorat berupaya mewujudkan program tersebut melalui

program dan kegiatan lima tahun kedepan secara bertahap sehingga bisa terwujud

keselarasan pelaksanaan program dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Soppeng, Inspektorat Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan

cita – cita tersebut. Oleh karena itu, Pernyataan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten

Soppeng yaitu ‘’ TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LEBIH BAIK DAN

AKUNTABEL ’’

Makna dari pernyataan visi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berarti Inspektorat sebagai

Institusi Utama sesuai tupoksi melakukan pembinaan dan pengawasan atas

pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan,

akuntansi sampai dengan laporan pertanggungjawabannya.

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berarti Inspektorat

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD agar keuangan dan aset

daerah yang dikelola SKPD mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat

bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan

prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

Visi dan Misi Inspektorat Daerah memiliki hubungan yang erat terhadap Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) , yaitu “Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik” dan

Misi yang ke 5 (lima) yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Baik dan

Bersih Bebas Korupsi”.

MISI INSPEKTORAT DAERAH :- Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian Interen

Pemerintah pada SKPD.- Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan.


2.4. Review Terhadap RKPD 2018

Dalam setiap penyusunan Rencana Kerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng selalu

melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan

untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan

dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah yang telah disusun.

Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sudah sesuai

dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng. Program dan kegiatan ini diharapkan

mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dapat dilihat pada

Tabel dibawah ini (Tabel 2.4)


Prog/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Pagu Indikatif(Rp) Prog/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianKebutuhan Dana

(RP)

1 Program PelayananPerkantoran

Persentase PelayananAdministrasi Perkantoran

Program PelayananPerkantoran

PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

LalabataJumlah Pembayaran Telepondan Listrik

12 bulan 40,000,000Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

LalabataJumlah PembayaranTelepon dan Listrik

12 Kali 36,699,900

Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraanDinas/operasional

LalabataJumlah STNK kendaraanDinas/ operasional

1 Roda 4, 31Roda 2

5,650,000

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/operasional

LalabataJumlah STNKkendaraan Dinas/operasional

1 UnitRoda 4, 23Unit Roda

2

7,090,000

Penyediaan LayananKebersihan Kantor

Lalabata Jumlah petugas kebersiahan 20 Jenis 10,000,000Penyediaan LayananKebersihan Kantor

LalabataJumlah petugaskebersiahan

8 Jenis &12 Bulan

8,420,000

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Lalabata Jumlah Jenis Peralatan Listrik 12 jenis 2,500,000

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

LalabataJumlah JenisPeralatan Listrik

5 Jenis 1,825,000

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Lalabata Jumlah langganan surat kabar 6 Jenis 9,500,000Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

LalabataJumlah langganansurat kabar

6 Terbitan 9,500,000

Penyediaan Bahan LogistikKantor

Lalabata Jumlah Pemakaian Tabung Gas 12 kali 2,500,000Penyediaan BahanLogistik Kantor

LalabataJumlah PemakaianTabung Gas

12 Kali 2,160,000

Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasanlainnya

LalabataJumlah Koordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah

85 Kali 320,000,000

Rapat-rapat kordinasidan konsultasi dalam danluar daerah sertakedinasan lainnya

Lalabata

Jumlah Koordinasidan KonsultasiDalam dan LuarDaerah

85 Kali 366,446,500

Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran

LalabataJumlah jenis pelayananadministrasi perkantoran

12 bulan 220,000,000Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran

Lalabata

Jumlah jenispelayananadministrasiperkantoran

12 Paket 199,952,400

Tabel 2.4Reviuw terhadap Rancangan Awal terhadap RKPD Tahun 2018

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPentingNo.


2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase Sarana danPrasarana Aparatur

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase Saranadan PrasaranaAparatur

270,271,200

Pengadaan kendaraan dinasoperasional

LalabataJumlah kendaraan dinasoperasional

8 unit Roda2

152,000,000Pengadaan kendaraandinas operasional

LalabataJumlah kendaraandinas operasional

3 UnitRoda 2

56,270,400

Pengadaan Perlengkapangedung kantor

LalabataJumlah PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

8 Jenis 60,000,000Pengadaan Perlengkapangedung kantor

LalabataJumlah PengadaanPerlengkapan GedungKantor

13 Unit 84,490,800

Pengadaan peralatan gedungkantor

LalabataJumlah Pengadaan PeralatanGedung Kantor

48 Unit 135,000,000Pengadaan peralatangedung kantor

LalabataJumlah PengadaanPeralatan GedungKantor

- -

Pengadaan mebeleur Lalabata Jumlah Pengadaan Mebeleur 4 Buah 30,000,000 Pengadaan mebeleur LalabataJumlah PengadaanMebeleur

- -

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

LalabataKantor Inspektorat Kab.Soppeng

248 M2 25,000,000Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

LalabataKantor InspektoratKab. Soppeng

248 m2 15,000,000

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

LalabataJumlah Kendaraan Dinas yangterpelihara

1 Roda 4, 31Roda 2

130,000,000PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

LalabataJumlah KendaraanDinas yangterpelihara

1 UnitRoda 4, 25Unit Roda

2

98,500,000

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

LalabataJumlah Meubeler yangdipelihara

12 bulan 30,000,000

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

LalabataJumlah Meubeleryang dipelihara

- -

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

LalabataJumlah Peralatan GedungKantor yang dipelihara

64 jenis 25,000,000PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

LalabataJumlah PeralatanGedung Kantor yangdipelihara

4 Jenis, 26 Unit 16,010,000

Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

LalabataJumlah gedung yangdirehabilitasi

- -Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

LalabataJumlah gedung yangdirehabilitasi

- -

3 Program PeningkatanProfesionalisme Aparatur

% Aparat Pengawasan yangtelah memiliki sertifikatkompetensi

Program PeningkatanProfesionalismeAparatur

% AparatPengawasan yangtelah memilikisertifikatkompetensi

-

Pendidikan dan PelatihanFormal

LalabataJumlah Auditor yangmengikuti diklat formal

20 orang 400,000,000Pendidikan dan PelatihanFormal

LalabataJumlah Auditor yangmengikuti diklatformal

32 Orang 567,439,000


Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

LalabataJumlah Aparat yang mengikutibimtek

42 orang 300,000,000Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

LalabataJumlah Aparat yangmengikuti bimtek

20 Orang 104,000,000

Pengadaan pakaian Dinasbeserta perlengkapannya

LalabataJumlah Pegawai yangmendapat pakaian dinas

42 orang 45,000,000Pengadaan pakaian Dinasbeserta perlengkapannya

LalabataJumlah Pegawai yangmendapat pakaiandinas

- 463,439,000

4

Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danProfesionalismePengawas

Berkurangnya temuandalam LHP

Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danProfesionalismePengawas

Berkurangnyatemuan dalam LHP

2,319,435,000

Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala

LalabataJumlah Laporan hasilPemeriksaan (LHP) reguleryang terbit

450 2,500,000,000Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala

LalabataJumlah Laporan hasilPemeriksaan (LHP)reguler yang terbit

450 LHP 1,224,090,000

Penanganan KasusPengaduan Di LingkunganPemerintah Daerah

LalabataJumlah surat aduan yangditindaklanjuti

12 bulan 350,000,000

Penanganan KasusPengaduan DiLingkungan PemerintahDaerah

LalabataJumlah surat aduanyang ditindaklanjuti

55 Kasus 310,070,000

Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan (PemutakhiranData)

LalabataTerlaksananya pemutakhirandata tindak lanjut temuan hasilpengawasan

12 bulan 15,000,000Tindak Lanjut HasilTemuan Pengawasan(Pemutakhiran Data)

Lalabata

Terlaksananyapemutakhiran datatindak lanjut temuanhasil pengawasan

12 Bulan 78,000,000

Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan

LalabataMonitoring temuan hasilpengawasan

12 bulan 140,000,000Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan

LalabataMonitoring temuanhasil pengawasan

- -

Desk pendamping SKPD Lalabata 12 bulan 130,000,000 Desk pendamping SKPD Lalabata - -

Evaluasi LAKIP LalabataLAKIP SKPD yang tepatsasaran

38 SKPD 130,000,000 Evaluasi LAKIP LalabataLAKIP SKPD yangtepat sasaran

36 LAKIP SKPD 96,545,000

Review DokumenPerencanaan Pembangunan

Lalabata 36 SKPD 38 SKPD 500,000,000Review DokumenPerencanaanPembangunan

Lalabata 36 SKPD 36 SKPD 350,000,000

Pelatihan TekhnisPengawasan Barang danJasa, Penilaian AkuntabilitasKinerja Pemerintah

LalabataJumlah Aparat yang mengikutipelatihan

42 Orang 200,000,000

Pelatihan TekhnisPengawasan Barang danJasa, PenilaianAkuntabilitas KinerjaPemerintah

LalabataJumlah Aparat yangmengikuti pelatihan

42 Orang 112,680,000

Evaluasi PengelolaanKeuangan Desa

Lalabata 49 Desa 49 Desa 120,000,000Evaluasi PengelolaanKeuangan Desa

Lalabata 49 Desa 49 Desa 148,050,000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah KabupatenSoppeng tidak

secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasilainnya. Oleh karena itu

sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng belum pernah mendapatkan

usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH1) Indikator Kinerja

2) Kelompok Sasaran

3) Lokasi Kegiatan

4) Kebutuhan Dana Indikatif

5) Sumber Dana

Terdapat dalam Tabel rencana program dan kegiatan

Lampiran Tabel 3.3

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati

Periode 2016-2021, oleh karena itu Inspektorat Daerah mengakomodir kegiatan yang bersifat

pengembangan Aparat Inspektorat Daerah khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah

yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng. Agar lebih memudahkan dalam

menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya pada

tabel berikut :

20 06 02 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 632,093,800 638,500,000

06 02 04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan ListrikKantor

Inspektorat12 Kali 36,699,900 12 Kali 45,000,000

06 02 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasionalJumlah Perpanjangan STNK kendaraan Dinas/ operasional

Kantor

Inspektorat

1 Roda 4, 23 Roda

2 7,090,000

1 Roda 4, 23

Roda 2 7,000,000

06 02 08 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersiahan dan jumlah jenis peralatan kebersihanKantor

Inspektorat8 Jenis dan 1 orang 8,420,000

8 Jenis dan 1

orang 10,500,000

06 02 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah alat listrik atau penerangan bangunanKantor

Inspektorat5 Jenis 1,825,000 5 Jenis 3,000,000

06 02 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang - undanganKantor

Inspektorat6 Terbitan 9,500,000 6 Terbitan 10,000,000

06 02 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Pengisian ulang Tabung GasKantor

Inspektorat12 kali 2,160,000 12 kali 3,000,000

06 02 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta

kedinasan lainnyaJumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Kedinasan lainnya

Kantor

Inspektorat85 Kali 366,446,500 85 Kali 330,000,000

06 02 55 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoranKantor

Inspektorat12 paket 199,952,400 12 paket 230,000,000

20 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur 270,271,200 3,270,000,000

06 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakanKantor

Inspektorat3 Unit Roda Dua 56,270,400

2 Unit Roda

Dua 40,000,000

06 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakanKantor

Inspektorat13 Unit 84,490,800 4 Unit 65,000,000

06 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung KantorKantor

Inspektorat- - 20 Unit 110,000,000

06 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan MebeleurKantor

Inspektorat- - 5 Buah 35,000,000

06 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Luas Halaman atau gedung yang dipeliharaKantor

Inspektorat248 M2 15,000,000 248 M2 25,000,000

06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang terpeliharaKantor

Inspektorat

1 Roda 4, 25 Roda

2 98,500,000

1 Roda 4, 25

Roda 2 140,000,000

06 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Meubeler yang dipeliharaKantor

Inspektorat- - 12 bulan 35,000,000

06 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipeliharaKantor

Inspektorat4 Jenis 26 Unit 16,010,000 65 jenis 270,000,000

06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhabilitasiKantor

Inspektorat- - 1 Gedung 2,500,000,000

06 02 43 Pengadaan Mesin Absensi Lalabata - - 1 Paket 50,000,000

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Tabel 3.3

TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

20 06 05 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur % Aparat Pengawasan yang telah memiliki sertifikat kompetensi 567,439,000 770,000,000

06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Diklat FormalKantor

Inspektorat32 orang 104,000,000 32 orang 450,000,000

06 05 02 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undanganJumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Kantor

Inspektorat20 Orang 463,439,000 32 orang 320,000,000

20 06 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Profesionalisme PengawasBerkurangnya temuan dalam LHP 2,319,435,000 4,570,000,000

06 20 01Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang terkait

Kantor

Inspektorat450 LHP 1,224,090,000 500 2,500,000,000

06 2002 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah surat Pengaduan yang ditindaklanjuti

Kantor

Inspektorat55 Kasus 310,070,000 55 Kasus 350,000,000

06 2007 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Pemutakhiran Data)

Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil

pengawasan

Kantor

Inspektorat12 bulan 78,000,000 12 bulan 20,000,000

06 2008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Monitoring temuan hasil pengawasan

Kantor


06 2025 Desk pendamping SKPD

Kantor


06 2026 Evaluasi LAKIP Jumlah LAKIP SKPD yang tepat direviu

Kantor

Inspektorat38 LAKIP SKPD 96,545,000 38 SKPD 140,000,000

06 2027 Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah SKPD yang direviu Dokumen Perencanaannya

Kantor

Inspektorat38 SKPD 350,000,000 38 SKPD 500,000,000

06 20 28Pelatihan Tekhnis Pengawasan Barang dan Jasa, Penilaian Akuntabilitas

Kinerja PemerintahJumlah ASN yang mengikuti pelatihan

Kantor

Inspektorat42 Orang 112,680,000 42 Orang 220,000,000

06 2029 Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang dievaluasi

Kantor

Inspektorat49 Desa 148,050,000 49 Desa 130,000,000

06 20 30 Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Publik Penyusunan Aplikasi dan Sistem Informasi Pelayanan PublikKantor


06 20 31 Pembentukan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat Penyusunan Tim Pelayanan PublikKantor


3,789,239,000 9,248,500,000

Watansoppeng, Juli 2017

JUMLAH TOTAL

INSPEKTUR DAERAH

NUR ALAM, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19581231 1985 03 1 182


BAB IV

PENUTUPa. Catatan yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini

disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimanya telah tercantum dalam

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ini

tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai

target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya

baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama

perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2018 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi

segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, serta menjadi pedoman dan arah

kegiatan pada tahun 2018. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah

direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin,

serta kejujuran aparat.

b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Inspektorat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program

dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2018 dengan

efektif dan efisien.

2. RENJA Perubahan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal

dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Perubahan Tahun 2018 dijabarkan

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, seluruh aparatur Inspektorat

Daerah secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Renja Perubahan Tahun 2018

4. Tata cara penyusunan Renja Perubahan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

inspektorat kabupaten soppeng › wp-content › uploads › 2019 › ... · rencana kerja (ren ja)...

Documents